sumberdaya wilayah pesisir desa blongko

PROFIL SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DESA PROFIL SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DESA BLBLONGKONGKO O 19991999

33


34


35

PROFIL SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DESA BLONGKO,KECAMATAN TENGA, KABUPATEN MINAHASA, SULAWESI UTARA

1999

Kerjasama :

Proyek Pesisir Sulawesi Utara

dengan

BAPPEDA Propinsi Sulawesi Utara


36

Meidiarti KasmidiArnold Ratu

Erick ArmadaJefta MintahariIsmet MaliasarDonald Yanis

Femmy LumolosNorma Mangampe

Dana untuk persiapan dan percetakan dokumen ini disediakan oleh USAID sebagai bagian dari USAID/BAPPENAS Program Pengelolaan SumberDaya Alam dan USAID-CRC/URI Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (CRMP)

Dicetak di : Jakarta

Kutipan :

Kasmidi, M., A. Ratu, E. Armada, J. Mintahari, I. Maliasar, D. Yanis, F. Lumolos dan N. Mangampe. 1999. Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir DesaBlongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Penerbitan khusus Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of RhodeIsland, Narragansett, Rhode Island, USA. 31 Halaman.

Kredit :Foto halaman depan oleh : Norma Mangampe, Tantyo Bangun dan Meidi KasmidiPeta : Audrie Siahainenia, Asep Sukmara.Layout : Asep Sukmara, Daisy Malino, dan Matt Castigliego.Finishing Layout: Production House Proyek Pesisir Jakarta


37i

Senso : Mesin pemotong kayu yang istilah umumnyachainsaw tapi masyarakat biasa menyebutnyadengan senso atau sensor

Tibo-tibo : Pedagang pengumpulAPBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraBANGDES : Pembangunan DesaBAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBLK : Balai Latihan KerjaBNI : Bank Negara IndonesiaDitjen BANGDA : Direktorat Jenderal Pengembangan DaerahIKIP : Institut Keguruan dan Ilmu PendidikanKANDEP P dan K : Kantor Departemen Pendidikan dan KebudayaanLKMD : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

LMD : Lembaga Musyawarah DesaLP3M : Lembaga Pengkajian Pedesaan, Pantai

dan MasyarakatLSM : Lembaga Swadaya MasyarakatMCK : Mandi Cuci KakusPU : Pekerjaan UmumSD : Sekolah DasarSMP : Sekolah Menengah PertamaSULUT : Sulawesi UtaraUNSRAT : Universitas Sam RatulangiUSA : United State of AmericaUSAID : United States Agency for International

DevelopmentWC : Water Closet

Daftar Istilah dan Singkatan


38

Kata Pengantar

Proyek Pesisir (Proyek Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir) merupakanbagian dari program pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakanoleh USAID dan Pemerintah Indonesia, melalui kerjasama antara USAID,

Universitas Rhode Island dan BAPPENAS yang ditetapkan dengan perjanjianTeknis pada tahun 1996.

Tujuan Proyek Pesisir di Sulawesi Utara adalah pengembangan modeldesentralisasi dan penguatan kelembagaan dan perorangan dalam pengelolaansumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat. Di tingkat desa, modelpengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat yang dilaksanakanbertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki sertamempertahankan kualitas sumberdaya pesisir.

Desa Blongko adalah salah satu desa Proyek Pesisir selain 3 desa lainnyayang dipilih dari 109 Desa Pesisir Minahasa. Melalui profil ini digambarkan isu-isu pesisir yang ada di Desa Blongko, baik yang sudah dan sementara ditanganimaupun yang sama sekali belum mendapat penanganan.

Pembuatan profil ini berlangsung dengan tahapan-tahapan proses cukuppanjang yang dapat digambarkan sebagai berikut:1. Identifikasi dan analisis isu yang dilaksanakan oleh kelompok inti difasilitasi

oleh penyuluh lapangan dan asisten penyuluh lapangan Proyek Pesisir DesaBlongko.

2. Pelatihan kelompok inti menyangkut pemahaman pengelolaan sumberdayapesisir terpadu berbasis masyarakat dan manfaat pembuatan profil.

3. Hasilnya adalah kumpulan dan prioritas isu yang kemudian disosialisasikankepada masyarakat oleh kelompok inti dan penyuluh lapangan dalampertemuan-pertemuan baik pertemuan formal maupun nonformal.

4. Masukan dan koreksi dari hasil sosialisasi ini dimasukkan ke dalam dokumensementara profil oleh penyuluh lapangan yang kemudian dipresentasikan olehpenyuluh lapangan dalam satu seminar informal proyek pesisir untukmendapatkan masukan teknis dari tim proyek pesisir dan konsultan.

5. Draft ini kemudian disusun dalam suatu bentuk profil sumberdaya wilayahpesisir dan hasilnya sebagaimana apa adanya sekarang ini.

Pembuatan profil ini merupakan bagian dari langkah pertama dalam sikluskebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu yakni identifikasi isu. KhususDesa Blongko, setelah diadakan berbagai penyuluhan, studi banding, danpelatihan-pelatihan oleh Proyek Pesisir dan lembaga terkait lainnya, makamasyarakat Desa Blongko memutuskan untuk membuat Daerah PerlindunganLaut oleh masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan awal pengelolaan jangkapanjang. Dalam bulan Agustus 1998, masyarakat menyetujui Keputusan Desatentang Daerah Perlindungan Laut yang dapat dicatat sebagai sejarah awalterbentuknya daerah perlindungan laut berbasis masyarakat tingkat desa yangpertama di Indonesia. Persetujuan ini merupakan sejarah yang sangat pentingyang menunjukkan tekad dan keinginan masyarakat untuk secara bertanggungjawab memelihara sumberdaya pesisir mereka. Sebagai bagian dari pelaksanaanawal, masyarakat desa telah membangun pusat informasi yang merupakan saranainformasi pengelolaan wilayah pesisir, sarana pendidikan masyarakat, dan tempatpertemuan masyarakat untuk memutuskan langkah-langkah pengelolaansumberdaya pesisir.

Profil ini diterbitkan sebagai model awal bagi pembentukan profil didesa yang dapat dibuat lebih sederhana lagi. Semoga profil ini bermanfaat dandapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pihak terkait dalamrangka meperbaiki pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, yang selanjutnya akanmeningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Manado, Juni 1999J. Johnnes TulungenProgram Manager, Proyek Pesisir Sulawesi Utara.

Brian R. CrawfordTechnical Advisor, Proyek Pesisir Sulawesi Utara.

Ian M. DuttonPimpinan, Proyek Pesisir Indonesia.

ii


39

Sambutan Kepala Desa Blongko

Pekerjaan menyusun Rencana Pembangunan Desa bukanlah hal yangmudah jika tidak didukung oleh data dan informasi yang memadai.Hal ini sangat penting agar obyek yang akan dibangun dapat

diketahui dengan jelas, rencana mudah dipahami dan dapat dilaksanakanserta bersifat pemecahan masalah. Selain itu rencana tersebut harusbermakna dalam tujuan pembangunan dan dapat dilaksanakan oleh pihakyang memahami cara penyusunan Rencana Pembangunan MasyarakatDesa, dalam hal ini disebut dengan Rencana Pengelolaan SumberdayaWilayah Pesisir Desa.

Dengan adanya perubahan dan perkembangan dalam seluruh aspekkehidupan masyarakat sejalan dengan keberhasilan Pembangunan Nasionalmaka hal-hal mengenai pendataan yang tercakup dalam sistem pendataanperlu disempurnakan dan dirangkum dalam suatu data dasar untukselanjutnya dapat digunakan sebagai alat pengumpulan isu-isu pentingseperti potensi, serta permasalahan yang ada di desa.

Dengan tersusunnya profil ini diharapkan dapat mencapai sasaransebagai berikut: :1. Dapat mengidentifikasi isu yang ada di desa sebagai bahan untuk

menganalisa dan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi seluruh program pembangunan yang berlokasidi desa.

2. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunanmelalui pemahaman yang tepat tentang isu-isu yang ada di desa.

Dilandasi kesadaran bahwa sistem pendataan dan penyusunan Profilini merupakan hasil dari ketulusan dan ketekunan berkarya, maka sudahsepantasnyalah bila kami menyampaikan penghargaan dan terima kasihyang tulus kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga danpikirannya sehingga tersusunlah sistem pendataan/profil sumberdayawilayah pesisir Desa Blongko ini.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati seluruh pengabdianbagi kepentingan masyarakat khususnya Desa Blongko yang kita cintaibersama.

Blongko, Juni 1999Kepala Desa Blongko

Phillep Dandel

iii


40

Sambutan Ketua BAPPEDAPropinsi Sulut

S aya menyambut dengan gembira penerbitan publikasi “ProfilSumberdaya Wilayah Pesisir Desa Blongko” karena ini merupakanhasil dari suatu usaha nyata masyarakat desa yang sifatnya sangat

luas dan menyeluruh. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat khususnyamasyarakat Desa Blongko, mampu mengidentifikasi permasalahan danisu-isu utama pengelolaan wilayah pesisir dan lautan di wilayahnya sendiri.Dengan demikian diharapkan masyarakat Desa Blongko pun dapat secaramandiri memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut.

Seiring dengan keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah, maka peranan desa akan semakin menentukankeberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Demikian pula halnyadengan pembangunan wilayah pesisir dan lautan karena semakin tegaslahkewenangan daerah dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir danlautan. Dengan melihat hal tersebut maka Program Proyek Pesisir akansemakin strategis peranannya dalam mengupayakan desentralisasimasyarakat desa dalam mengelola sumberdaya pesisir dan lautan.

Sehubungan dengan Publikasi ini maka ucapan terima kasih yangmendalam kami sampaikan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Utara yangtelah memberikan perhatian yang sangat besar mulai dari awal implementasiProyek Pesisir sampai dengan saat ini.

Kepada perwakilan USAID Indonesia di Jakarta melalui ProyekPesisir Manado yang telah mendanai dan memfasilitasi sejak proses

penyusunan sampai dengan penerbitan buku ini saya ucapkan terima kasihdan penghargaan yang tinggi dengan tetap berharap agar kerjasama inisemakin ditingkatkan. Penghargaan kami sampaikan pula kepadaPemerintah Daerah (PEMDA) Minahasa yang secara nyata telah terlibataktif serta memberikan iklim positif dalam proses penyusunan buku profilini.

Akhirnya penghargaan ini pula saya sampaikan kepada masyarakatDesa Blongko dengan harapan semoga publikasi ini dapat bermanfaatbagi perkembangan Desa Blongko serta peningkatan kesejahteraanmasyarakat Desa Blongko. Dengan tetap berpegang teguh pada MottoSulawesi Utara yaitu : Disiplin nafasku, Prestasi tujuanku, Persatuan dan Kesatuandi atas segala-galanya, mari kita bangun Bumi Nyiur Melambai menujumasyarakat yang lebih makmur dan adil.

Manado, Juni 1999Ketua Bappeda Propinsi Sulawesi Utara

Drs. J. Saruan

iv


41

Ucapan Terima Kasih

Penyelesaian profil ini sangat didukung oleh berbagai pihak baik secaraindividu maupun lembaga. Pertama-tama kami mengucapkan terimakasih kepada Bpk. Drs. Butarbutar, Bpk. Irwandi Idris dan Bpk.

Sapta Putra Ginting dari Ditjen Bangda beserta Bpk. Drs. J. Saruan, Bpk.Ir. Alexander J. Wowor dan Bpk. Ferdinand Pua, SH dari Bappeda Tkt ISulawesi Utara atas segala dukungan dan masukan dalam mendorongmasyarakat desa dan Proyek Pesisir mengembangkan pengelolaansumberdaya pesisir di Desa Blongko lewat kunjungan dan diskusi langsungkepada masyarakat dan pemerintah desa.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap individudan lembaga yang telah membantu dalam penyelesaian Profil SumberdayaWilayah Pesisir Desa Blongko.

Terima kasih yang terdalam penulis sampaikan kepada Bapak PhillepDandel selaku kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan agama,kepala-kepala dusun, LKMD, LMD dan seluruh masyarakat Desa Blongkoyang sudah memberikan pikiran dan saran-saran dalam penggalian isu-isudi Desa Blongko. Terima kasih kepada Kelompok Pengelola DaerahPerlindungan Laut dan Kelompok Inti yang sudah bekerja sama denganbaik dalam semua kegiatan khususnya dalam penyusunan profil ini, sejakpelatihan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu diTomohon sampai pada sosialisasi dan penggalian isu/pikiran masyarakat.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan,semua staf Proyek Pesisir serta konsultan yang telah memberikan berbagai

bentuk bantuan, fasilitas dan masukan sehingga profil ini dapat tersusundengan baik. Staf Proyek Pesisir tersebut adalah antara lain JohnnesTulungen, Christovel Rotinsulu, Lissa Ingkiriwang, Daisy Malino, MelkyMainsega, Noni Tangkilisan, Maria Dimpudus, Egmond Ulaen, PricielliaKussoy, Audrie Siahainenia, Brian Crawford dan Ian Dutton. Serta JannyD. Kusen, Yenny Morasa, Denny Karwur dan Pier Gosal.

Terima kasih pula kepada USAID (United States Agency for Interna-tional Development) yang telah memberikan dukungan dana sehingga profilini bisa disusun dan diselesaikan.

Manado, Juni 1999

Meidiarti KasmidiArnold RatuErick ArmadaJefta MintahariIsmet MaliasarDonald YanisFemmy LumolosNorma Mangampe

v


42

Daftar IsiDAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....................................................................................................................................................................................KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................................................................................................SAMBUTAN KEPALA DESA BLONGKO ................................................................................................................................................................................SAMBUTAN KETUA BAPPEDA PROPINSI SULUT .............................................................................................................................................................UCAPAN TERIMA KASIH .............................................................................................................................................................................................................DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................................................................................................KEARAH PROSES PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR TERPADU ..............................................................................................GAMBARAN UMUM DESA BLONGKO ..................................................................................................................................................................................ISU-ISU PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DI DESA .....................................................................................................................

- Penanggulangan Banjir ..............................................................................................................................................................................................................- Penyaluran Air Bersih ...............................................................................................................................................................................................................- Perusakan Hutan (Daerah Resapan Air).................................................................................................................................................................................- Perusakan Hutan Bakau ...........................................................................................................................................................................................................- Erosi Pantai ................................................................................................................................................................................................................................- Pemasaran Hasil Perikanan ......................................................................................................................................................................................................- Anak Putus Sekolah ..................................................................................................................................................................................................................- Sanitasi Lingkungan .................................................................................................................................................................................................................- Penangkapan Satwa Langka ....................................................................................................................................................................................................- Penangkapan Ikan yang Merusak- Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Perkebunan ..................................................................................................................................................................

PERENCANAAN ...........................................................................................................................................................................................................................- Perencanaan Oleh Masyarakat ...............................................................................................................................................................................................- Daerah Perlindungan Laut .....................................................................................................................................................................................................

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................................................................................................................................LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................................................................................................................................................................

vi

iiiiiiivvvi13789

1011121415161718192122232527


1

Ke Arah Proses Pengelolaan SumberdayaWilayah Pesisir Terpadu

Dokumen profil ini dihasilkan sebagai satu langkah awal dariserangkaian tahapan atau langkah-langkah proses kebijakan dalampengelolaan sumberdaya pesisir. Sudah diterima dan disepakati secara luasbahwa proses dimana program pengelolaan sumberdaya pesisirdigambarkan mengikuti suatu siklus pembangunan atau kebijakan. Siklustersebut terdiri atas langkah-langkahsebagai berikut:

1. Identifikasi isu-isu sumberdayapesisir (Langkah Pertama)

2. Persiapan atau perencanaan program(Langkah Kedua)

3. Pendanaan dan adopsi formal(Langkah Ketiga)

4. Pelaksanaan (Langkah Keempat) dan5. Evaluasi (Langkah Kelima)

Pengalaman dunia juga menunjuk-kan bahwa beberapa langkah di atas harusdilalui apabila kita ingin mencapaikeberhasilan dalam tujuan jangka panjangprogram. Pengalaman juga menunjukkanbahwa program atau proyek akan menjadilebih matang dan kuat apabila telah berhasilmelewati satu putaran siklus. Pada skala

nasional atau lokal untuk mencapai satu lingkaran ini membutuhkan waktubeberapa tahun, karenanya adalah sangat penting untuk memahamilamanya waktu yang akan ditempuh dalam menyelesaikan satu rangkaiansiklus ini untuk mencapai tujuan utama sebagai berikut: (1) memperbaikidan mempertahankan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir, (2)

memperbaiki dan mempertahankankelestarian ekosistem dan lingkungan wilayahpesisir. Pengalaman dunia juga membuktikanbahwa terdapat beberapa prinsip dasar bagikeberhasilan pengelolaan pesisir terpadusebagaimana sedang diterapkan di DesaBlongko. Prinsip-prinsip dasar tersebutantara lain penerapan proses demokratis,partisipatif dan transparan bagi semua pihakterkait dalam perencanaan dan pelaksanaan,dan kemauan keras untuk membangunkapasitas masyarakat dalam bekerjasamadengan lembaga pemerintah setempat.

Identifikasi isu yang dituangkan dalamprofil ini merupakan langkah penting yangdilaksanakan oleh masyarakat Desa Blongkodalam merencanakan dan melaksanakanpengelolaan sumberdaya pesisir yang ada diDesa Blongko.

Siklus Proses Pengelolaan Sumberdaya WilayahPesisir Terpadu

3

4

5

2

1

3

4

5

2

1

1. Identifikasi isu2. Persiapan perencanaan3. Pendanaan dan adopsi formal4. Pelaksanaan5. Evaluasi


2

Gambaran Umum

Desa Blongko


3

K awasan Desa Blongko ditandai dengan pegunungan danpepohonan menghijau terbentang di sepanjang desa. Jalan TransSulawesi membelah desa, memisahkan pemukiman penduduk,

sebagian mengarah ke pantai dan sebagian mengarah ke perbukitan. Pantaidi sepanjang desa ini memiliki hutan bakau yang melindungi desa sertaterumbu karang di sepanjang pantai.

Masyarakat desa umumnya menjalankan kegiatan perikanan danpertanian. Sebagian penduduk adalah sebagai petani dan sekaligus nelayan,sebagian lainnya sebagai petani saja atau nelayan saja. Selain itu ada juga

yang berdagang, bertukang dan bekerja sebagai karyawan.Bagaimanapun masyarakat Desa Blongko

mempunyai ketergantungan yang sangat tinggiterhadap hasil perikanan, selain kegiatan pertanianyaitu menanam tanaman tahunan seperti kelapa,atau menanam jagung, kacang hijau dan anekapalawija.

Jalan Trans Sulawesi membelah desa, memisahkan pemukiman penduduk pada kiri dan kanan jalan.(foto: Norma M.)


4

KARAKTERISTIK DESA

n Luas Daratann Panjang Garis Pantain Jumlah Pendudukn Agama

n Suku

800 H6,5 Km1.251 JiwaProtestan 96 %Islam 2 %Katholik 2 %MinahasaMongondowSangir

Lain-lain

Pantai Desa Blongko dengan hutan bakau yang melindungi pantai.(foto: Norma M.)


5

Peta Lokasi dan Peta Sebaran HabitatPesisir Desa Blongko


6

Isu-isu Pengelolaan

Sumberdaya WilayahPesisir di Desa


7

Pada musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi, pemukimanpenduduk sering tergenang air (Dusun I dan Dusun II), jembatanyang terletak di Dusun I pada bulan Januari 1999 rusak diterjang

banjir. Masyarakat memperkirakan tinggi genangan mencapai + 1 meter

Penanggulangan Banjir

di atas permukaan tanah.Diduga kuat bahwa keadaan ini disebabkan karena adanya

penebangan hutan secara liar yang mulai terlihat di beberapa lokasiperbukitan, yang menyebabkan hutan mulai gundul. Penebangan liar

sehingga gundulnya hutan yang menyebabkan banjir inidikarenakan kesadaran masyarakat terhadap manfaat hutanbagi perlindungan tanah, erosi dan pencegahan banjir masihkurang.

I S U

Penanganan Isu

Sampai saat ini belum ada penanganandari instansi terkait, namun masyarakatmulai melakukan penanggulangansementara dengan membuat parit dantanggul batang kelapa walaupun tidakbanyak membantu karena parit tersebutsering tertimbun sedangkan tanggulnyaterbawa air.

Jembatan di Dusun I yang putus akibat banjir pada bulan Januari 1999(foto: Norma Mangampe)


8

Penyaluran Air Bersih

I S U

Keadaan air tawar di Desa Blongko secara umum dapat dikatakanbaik. Air dari sumur-sumur gali cukup tawar (kadar garam rendah)walaupun masih ada kandungan garam sedikit. Biasanya air ini

yang digunakan untuk mencuci dan mandi. Sedangkan air bersih (untukair minum) cukup sulit diperoleh. Sumber mata air tersebar di setiap dusun(lokasi hutan) dan sumber mata air terbesar terdapat di lokasi Dusun Idan Dusun II yang berjarak sekitar 2-3 km dari perkampungan. Menurutmasyarakat, keadaan debet air pada daerah sumber-sumber air ini telah

mengalami perubahan sejak tahun 1982 dan yang paling terasa pada tahun1986 yaitu setelah senso (alat pemotong kayu) mulai digunakan orang diDesa Blongko dan mulai saat itu sering terjadi penebangan pohon (Kasmidi,1998). Situasi ini menjadikan masyarakat semakin sulit memperoleh airbersih. Selain itu juga belum ada sarana penyaluran dari sumber air kepemukiman penduduk. Hanya beberapa anggota masyarakat saja yangbisa menikmati air dari sumber air yaitu untuk masyarakat yang relatifdekat dengan sumber air.

Mereka menyalurkan air bersih melalui bambu yang belum terjaminkebersihannya. Beberapa anggota masyarakat yang lain mengambillangsung ke sumber air, tapi sebagian besar menggunakan air yang belummemenuhi standar kesehatan yang berasal dari sumur-sumur gali, akibatnyasering terjadi gangguan kesehatan seperti diare dan penyakit kulit.

Penanganan Isu

Isu ini sedang ditangani melalui proyek air bersih dengan dana APBNyang dilaksanakan oleh instansi terkait (BANGDES Kabupaten, DinasPU Dinas Kesehatan, Proyek Pesisir, Pemerintah Kecamatan,Pemerintah Desa) dan masyarakat sedang menunggu realisasi dariproyek ini.Proyek Pesisir memberikan bantuan dana untuk anggaran air bersih,sebagai bagian dari pelaksanaan awal Proyek Pesisir untuk DesaBlongko yang diharapkan mendorong percepatan pelaksanaanpengadaan air bersih ini.Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air dari sumur darurat seperti ini.

(foto: Norma Mangampe)


9

Perbukitan sekitar Desa Blongko mulai terlihat gundul di beberapatempat yang menurut pengamatan masyarakat sudah pada tarafmemprihatinkan.Penebangan pohon semakin sering terjadi, termasuk pada

pepohonan di daerah peresapan air. Kayu-kayu dari pohon itu diambiluntuk dijual di dalam maupun di luar desa. Berbagai sumber mengatakan

Perusakan Hutan(Daerah resapan Air)

I S U

bahwa hal ini diperkirakan terjadi sejak tahun 1986 yaitu sejak masuknyasenso (Chainsaw) di Desa Blongko. Selain alasan tersebut di atas menurutmasyarakat penyebab lain dari perusakan hutan (hutan gundul) adalahkurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat pohon/hutan di daerahresapan air, selain tekanan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk.

Isu ini bila tidak ditangani dengan serius akan mengakibatkandampak negatif yang cukup besar bagi masyarakat, yaitu ketersediaan airbersih yang semakin berkurang, peningkatan erosi yang mengakibatkanbanjir dan dampak lebih jauh lagi yaitu lingkungan laut khususnya terumbukarang akan terpengaruh dengan masuknya sedimen-sedimen yang berasaldari daratan.

Penanganan Isu

Penanganan isu ini baru sebatas pengawasan berupalarangan informal perombakan hutan, khususnya daerahresapan air, apabila terpaksa ingin melakukanpenebangan pohon harus meminta persetujuan dalambentuk surat ijin kepala desa untuk diperiksa apakahberada di lokasi resapan air atau tidak.Tapi yang sering terjadi adalah penebangan liar tanpa suratijin, sedangkan penegakan hukum masih sangat lemah.

Salah satu hutan resepan air yang rusak, dari total luas hutan yang rusak diperkirakan 25 Ha(foto: Norma Mangampe)


10

Perusakan Hutan Bakau

I S U

B akau sejak dulu dimanfaatkan oleh masyarakat DesaBlongko untuk berbagai kepentingan. Selain untukbahan bangunan, juga digunakan sebagai kayu bakar untuk kegiatan

konsumsi rumah tangga. Sekitar tahun 1962-1965 masyarakat memanfaat-kan bakau sebagai kayu bakar untuk pembakaran karang dalam pembuatan

kapur rumah pengganti semen dan cat. Kerusakan bakau ini semakinbesar pada tahun 1972. Pada waktu itu pengambilan kayu bakau digunakansebagai kayu bakar untuk pembakaran karang dan aspal sedangkan padasaat bersamaan juga dilakukan pengambilan karang oleh proyek jalan yangmenggunakan alat besar, yang juga turut merusak pohon-pohon bakau.

Dampak dari kegiatan ini adalahterkurasnya hutan bakau di sekitar TelukBlongko terutama di Dusun I dan terjadipengikisan pantai. Selain itu kerusakan bakaujuga terjadi di lokasi Dusun III yang ditandaidengan habisnya pohon bakau yang tua danyang tersisa adalah pohon bakau yang masihmuda, sehingga pada saat musim ombak besar(musim angin barat dan angin selatan), air lautdengan mudahnya menerpa masuk sampai kepemukiman penduduk seperti yang terlihat dilokasi muara Sungai Air Panas sampai TanjungSolo.

Diperkiran 10 Ha luas hutan bakau padaumumnya ditumbuhi pohon bakau muda.(foto: Norma Mangampe)


11

Penanganan Isu

Isu ini sudah berusaha ditangani oleh pemerintah desa dengan mengeluarkanpelarangan penebangan pohon bakau. Usaha ini ditindaklanjuti bersamamasyarakat yang dimulai pada tahun 1998 melalui pengelolaan lingkunganpantai yang berbasis masyarakat dengan membuat Surat Keputusan Desatentang Peraturan Daerah Perlindungan Laut termasuk bakau dan terumbukarang. Upaya penanganan lain yaitu bersama Proyek Pesisir yang bekerjasama dengan LSM (LP3M Ujung Pandang) melakukan studi banding“Pengelolaan Hutan Bakau” di Sinjai, Ujung Pandang, dengan mengutusseorang wakil masyarakat dari Desa Blongko.

Peserta studi banding”Pengelolaan HutanBakau” mengadakan diskusi denganmasyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.

Caption:foto: ..........?


12

Erosi PantaiI S U

Erosi pantai terlihat jelas di pantai Dusun I. Menurut informasimasyarakat, erosi ini sudah terjadi sejak tahun 1953 dan erosi secaracepat terjadi di tahun 1972. Hal ini disebabkan karena adanya

pengambilan karang dalam jumlah besar oleh pelaksana Proyek Jalan TransSulawesi, adanya pengambilan pasir pantai dan pengambilan/penebangan

pohon bakau oleh masyarakat dari dalam dan luar desa. Secara umumerosi pantai ini terjadi di sepanjang Teluk Blongko di belakang permukimanpenduduk. Penduduk yang tinggal di sepanjang Teluk Blongko mulaimerasa terancam oleh erosi tersebut sehingga mereka terpaksa pindah kelokasi lain.

Pantai Desa Blongko mengalami pengurangan hampir setiap tahun.Foto: Norma Mangampe


13

Contoh akibat erosi ini adalah pusat informasi masyarakatDesa Blongko yang pada bulan Maret 1999 terpaksa dipindahkanoleh masyarakat secara gotong royong karena sebagian tanah tempatdibangunnya pusat informasi telah mengalami erosi, sehinggasebagian bangunannya nampak tidak terletak di tanah lagi.Masyarakat yang melihat hal ini mengambil keputusan untukmemindahkan pusat informasi tersebut ke belakang rumah KepalaDusun I (Donald Yanis) yang berjarak kira-kira 100-150 meter daritempat semula.

Penanganan Isu

Isu ini sampai sekarang belum ditangani dengan baik olehpihak pemerintah maupun masyarakat, namunpemerintah desa dan beberapa kelompok masyarakatsudah merencanakan untuk mengadakan penanamanbakau disepanjang Teluk Blongko.

Masyarakat secara gotong royong memindahkan Pusat Informasi yang terkena erosi.Foto: Femmy Lumolos

Kondisi bangunan Pusat Informasi Masyarakat yang mengalami erosi pada bulan Maret 1999.Foto: Erick Armada


14

PemasaranHasil Perikanan

I S U

Hasil tangkapan ikan di Desa Blongko cukup banyak malah padabulan-bulan tertentu bahkan melimpah, khususnya tangkapanjenis ikan cakalang. Usaha penangkapan ikan semakin meningkat

sejak dioperasikannya perahu katingting (motor laut untuk penangkapan)di desa. Namun sekalipun hasilnya cenderung naik, harga yang diberikan

oleh para pedagang pengumpul (tibo-tibo) belum menunjukkan tingkat yanglayak bagi para nelayan tangkap. Hal ini terjadi karena masing-masing pe-tibo berusaha sendiri dan belum terorganisir, sehingga kemampuan untukmembeli ikan dari nelayan sangat terbatas, akibatnya para nelayan lebihsuka menjual ikannya ke tibo-tibo besar dari luar desa yang memberikan

harga lebih layak/baik. Akibatnya pada musim ikan banyak, harga ikanmenjadi murah bahkan ada yang tidak terjual.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa permasalahan utamayaitu pemasaran hasil. Untuk itu perlu ada pengelolaan pasar melaluipengorganisasian tibo-tibo dan pengolahan hasil tangkapan bila hargamenjadi murah padahal hasil melimpah. Pengolahan hasil tangkapanyang dimaksud dapat berupa pengasapan, pengasinan, dan lain-lain,sehingga harga ikan tetap baik walaupun pada saat/musim banyak ikan.

Penanganan Isu

Pernah dilakukan upaya membentuk kelompokperempuan tibo-tibo ikan, tapi belum berjalan dengan baikkarena kelemahan organisasi. Untuk pengolahan hasilperikanan belum pernah ada upaya atau introduksiteknologi yang tepat.

Alat penangkap ikan yang disebut dengan “Pajeko”Foto: Meidi Kasmidi


15

Anak Putus SekolahI S U

Banyaknya anak putus sekolah di Desa Blongko sudah masuk padatingkat memprihatinkan. Menurut data administrasi kependudukandesa, jumlah anak usia sekolah yang bersekolah (SD-SMP) adalah

70 orang sedangkan jumlah anak yang tidak bersekolah 168 orang. Hal inidisebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pertama rendahnya tingkatpendapatan orang tua yang mengakibatkan waktu anak lebih banyak dipakaiuntuk membantu orang tua dalam mencari nafkah, tapi ada juga orang tuayang tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Faktor kedua adalahkurangnya kesadaran orang tua sehingga pendidikan anak belum menjadiprioritas.

Akibat dari permasalahan di atas, banyak terjadi kenakalan remaja,pengangguran meningkat karena mereka tidak mempunyai ketrampilankerja dan akibat secara tidak langsung adalah sulitnya memberikanpengarahan tentang masalah lingkungan. Hal ini sangat mengkhawatirkankarena generasi sekarang merupakan generasi masa depan dan apabilasumberdaya manusianya lemah maka sumberdaya alamnya pun tidak akanmengalami peningkatan atau bahkan akan rusak.

Perbandingan anak usia sekolahyang bersekolah dengan yang tidaksekolah adalah 1:2,5.Foto: Norma Mangampe


16

Penanganan Isu

KANDEP P dan K melalui pemerintah desa melaksanakanprogram Paket A dan SMP terbuka. Selain kegiatan inimasyarakat juga memikirkan alternatif lain yaitu membukaBalai Latihan Kerja (BLK) di dalam desa, sehingga anak-anak yang putus sekolah bisa mendapat ketrampilan kerja.

Anak-anak ini rindu akan informasi/pengetahuan, mereka sedang mendapatkanpendidikan lingkungan hidup melalui video.Foto: Meidi Kasmidi

Gedung SD ini adalah satu-satunya fasilitas sekolah yang ada diDesa Blongko.Foto: Norma Mangampe


17

Sanitasi Lingkungan

I S U

Masalah sampah masih menjadi prioritas bagi masyarakat DesaBlongko pada umumnya terutama pada pemukiman pendudukdi pantai. Penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang

membuang sampah tidak pada tempatnya, belum ada sarana yang baikuntuk pembuangan air dan kotoran manusia, termasuk sarana MCK masihterbatas (dari 288 bangunan rumah hanya 18,4 % yang punya WC lengkap

dengan septik tank dan 81,6 % WC tanpa septik tank) dan kurangnyakesadaran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan. Kondisi sepertiini terjadi di Dusun I, II, dan III. Akibat dari masalah ini adalah masyarakatsering terserang penyakit muntaber, diare dan malaria, pemandangan desadan pantai menjadi kotor. Isu ini berkaitan erat dengan pencemaranlingkungan dan pemanfaatan MCK yang benar.

Penanganan Isu

Penanganan isu ini pernah dilakukan oleh DinasKesehatan dengan memberikan penyuluhankebersihan lingkungan dan penempatan petugaskesehatan di desa. Penanganan isu ini puladilakukan oleh Proyek Pesisir dengan programpembangunan MCK sebagai salah satu kegiatanpelaksanaan awal pada tahun 1998/1999.

Jenis sampah yang umumnya terdapat di pantai adalahdedaunan, kulit buah kelapa, plastik dan lain-lain,sedangkan sampah di dalam perkampungan umumnyaadalah sampah rumah tanggaFoto: Norma Mangampe


18

Penangkapan Satwa Langka

I S U

Beberapa satwa langka seperti Penyu, Duyung dan Hiu masih terdapatdi pantai Desa Blongko. Khusus untuk Duyung dan Hiu relatiftidak diganggu oleh masyarakat, karena masyarakat mempunyai

kepercayaan bahwa Duyung dan Hiu sebagai pembawa keberuntungan,sehingga setiap kali Duyung atau Hiu terlihat di pantai, para nelayan mulaibersiap-siap untuk ke laut karena pertanda akan banyak ikan. Tetapi halini tidak berlaku untuk Penyu yang biasa disebut Tuturuga. PendudukBlongko menangkap Penyu untuk dimakan dan dijual. Penangkapan Penyuterjadi dalam jumlah besar pada musim-musim hari raya seperti Hari Na-tal, Tahun Baru dan Pengucapan Syukur. Berdasarkan cerita masyarakat“sekarang masyarakat sudah jarang melihat Penyu di pantai Blongko”.Pengurangan ini menjadi keprihatinan karena jumlah Penyu semakinberkurang sedangkan kegiatan penangkapan terus berjalan.

Penanganan Isu

Berdasarkan pengamatan di lapangan belumada penanganan isu, baik dari pihak pemerintahmaupun dari pihak masyarakat. Belum adapelarangan ataupun tindakan lain yang dilakukandi desa dalam rangka penyelamatan Penyu ataupengurangan aktivitas penangkapan Penyu.

Penyu, hewan yang dilindungi, masih diburu masyarakat.Foto: Norma Mangampe


19

Turunnya produksi perikanan di pantai Desa Blongko sangatberkaitan erat dengan kegiatan masyarakat dalam penangkapan ikandengan menggunakan cara-cara yang merusak. Sekarang ini masih

ada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan pemboman dan meracun

Penangkapan Ikanyang Merusak

I S U

Terumbu karang yang masih bagus.Foto: Christovel Rotinsulu

ikan. Tapi yang sangat mengkhawatirkan masyarakat adalah pembomanikan oleh nelayan yang berasal dari luar Desa Blongko. Para pelaku biasanyadatang dengan aparat yang bersenjata dan setiap kali melakukan pembomandalam jumlah yang besar.


20

Terumbu karang rusak akibat kegiatanpemboman ikan.Foto: Christovel Rotinsulu

Isu ini sudah ada penanganan dari pihak pemerintah desa dan masyarakat juga dari berbagai instansi terkait.Pemerintah desa sudah berusaha memberikan pembinaan, teguran bahkan laporan ke Polisi bagi pelaku pembomanikan. Masyarakat dengan difasilitasi Proyek Pesisir mencoba membuat satu model pengelolaan wilayah pesisir danpengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan Daerah Perlindungan Laut dimana kesepakatanpengaturannya termuat dalam satu bentuk Surat Keputusan Masyarakat Desa Blongko. Kegiatan penyuluhan hukumlingkungan dilakukan melalui kerja sama Proyek Pesisir dengan Fakultas Hukum UNSRAT Manado. Penangananisu ini juga dilakukan oleh Dinas Perikanan dengan memberikan pelatihan penangkapan ikan kepada nelayansekaligus memberikan paket bantuan perahu bermotor (katinting) dan Bappeda melalui pemberian bantuan 6 buahperahu bermotor (katinting). Bantuan nelayan juga diberikan oleh IKIP-BNI berupa satu unit pajeko. Bantuan-bantuan ini diharapkan memberikan ketrampilan dan sarana penangkapan kepada nelayan, sehingga kegiatanperusakan lingkungan dapat berkurang, karena pada prinsipnya nelayan Desa Blongko tidak mau merusaksumberdayanya sendiri jika masih mempunyai pilihan yang lebih baik.

Penanganan Isu


21

Pemanfaatan LahanPertanian dan Perkebunan

I S U

Masyarakat Desa Blongko tidak hanya bergantung pada hasilperikanan tapi juga sangat bergantung pada hasil pertanian dankondisi ini berimbang antara nelayan dan petani. Masalah

pertanian lebih dititikberatkan pada kurangnya hasil perkebunan/pertaniandan masih banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh petani.

Hal ini disebabkan oleh pengolahan lahan pertanian masih secaratradisional, dimana hutan dirombak kemudian ditanami dengan tanamanmusiman dan belum langsung ditanami dengan tanaman tahunan. Situasidi atas menyebabkan produksi untuk tanaman tahunan saat ini masihkurang. Penyebab lain adalah sulitnya memperoleh benih tanamanperkebunan dan adanya kegiatan pengolahan lahan secara berpindah.Lokasi penyebaran isu ini terjadi dari Dusun I sampai Dusun III.

Penanganan isu ini sangat penting karena akan membantupencegahan terjadinya erosi dari lahan pertanian, meningkatkan debet airdi daerah sekitar sumber mata air serta meningkatkan pendapatan petani.

Penanganan Isu

Penanganan isu sudah dilakukan olehmasyarakat dan Dinas Perkebunan. Sebagianmasyarakat telah melakukan penanaman secaragotong royong kemudian dibantu melalui proyekkredit penanaman kelapa hibrida dan kelapadalam dari Dinas Perkebunanan, namun belumseluruhnya terjangkau.

Lahan pertanian yang belum diolah dengan baik.Foto: Norma Mangampe


22

Perencanaan


23

PerencanaanOleh Masyarakat

Isu-isu sumberdaya wilayah pesisir di Desa Blongko yang telah diuraikanmerupakan masalah tetapi ada juga yang sekaligus potensi yang perluditangani. Susunan isu dalam penulisan profil ini sudah merupakan

susunan skala prioritas isu yang ditentukan masyarakat melalui musyawarah.Beberapa isu kelautan sudah coba ditangani oleh masyarakat dengan salah

satu kegiatan yaitu penetapan Daerah Perlindungan Laut oleh Masyarakat.Sebagian isu-isu yang ada akan dikelola melalui Rencana Pengelolaan DaerahPerlindungan Laut sedangkan isu-isu lainnya akan masuk dalam pengelolaandesa.

Profil ini merupakan acuan masyarakat dalam membuat rencanapengelolaan yaitu dengan melihat setiap isu dalam profil ini sehinggapenanganannya juga dilakukan isu per isu tapi mempunyai keterpaduanantar isu. Keterpaduan ini akan terlihat dalam rencana pengelolaanyang akan dibuat oleh masyarakat Desa Blongko melalui KelompokInti.

Profil ini bisa saja mengalami perubahan berupa penguranganatau penambahan isu dikemudian hari, karena informasi isu-isu initerakhir didokumentasikan pada bulan Maret 1999.

Diharapkan profil yang sangat sederhana ini dapat dipakai olehsemua pihak baik masyarakat Desa Blongko maupun instansipemerintah dalam melakukan perencanaan di desa.

Kegiatan pelatihan monitoring terumbu karang merupakan salahsatu bentuk penyiapan/pembekalan masyarakat dalampengelolaan Daerah Perlindungan Laut oleh Masyarakat.Foto: Norma Mangampe


24

Daerah Perlindungan Laut

Ide pembuatan daerah perlindungan laut seluas 6 ha ini dimulaisaat Proyek Pesisir menfasilitasi studi lapang ke Pulau Apo, Filipina yangdiikuti oleh Norma Mangampe, warga masyarakat Desa Blongko yangdiikuti pula oleh kunjungan Kepala Desa dan seorang anggota masyarakatPulau Apo ke Desa Blongko. Sadar akan arti peningkatan produksiperikanan dan pentingnya melindungi keanekaragaman sumberdaya bagi

generasi mendatang, pemerintah danmasyarakat Desa Blongko bekerjasama denganProyek Pesisir merancang pembuatan daerahperlindungan laut di Desa Blongko yangdimulai dengan pengumpulan data, pelatihanmonitoring terumbu karang, penyuluhan,penentuan lokasi, dan pembuatan aturan lewatpertemuan-pertemuan formal dan informalyang melibatkan seluruh pihak terkait antaralain pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,pemimpin informal/ keagamaan, guru,nelayan, petani, buruh, kelompok masyarakat,pemuda sampai murid sekolah dasar.

Tujuan pengadaan daerah perlindungan laut adalah dalam rangkameningkatkan produksi perikanan di sekitar daerah perlindunganlaut sekaligus melindungi keanekaragaman makhluk hidup dan

terumbu karang di dalam daerah perlindungan laut. Upaya ini dalam jangkapanjang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjaga danmengelola daerah perlindungan laut tersebut.

Kelompok pengelola sedang mengamati daerahterumbu karang.Foto: Tantyo Bangun


25

Berbagai dukungan dalam pembuatan aturandan konsep daerah perlindungan datang mulai daripemerintah pusat dan daerah, juga perguruan tinggisehingga pada tanggal 26 Agustus 1998 di ruangpertemuan Balai Desa telah disepakati aturan dan lokasidaerah perlindungan laut yang dimaksud. Lewat daerah

perlindungan laut berbasismasyarakat ini masyarakat DesaBlongko kini lebih aktif danbertanggung jawab dalam menjagadan melindungi sumberdaya pesisiryang secara langsung berpengaruhpada kehidupan mereka sehari-hari.Masyarakat Desa Blongko yangdahulunya pengguna murni sekarangdalam proses menjadi pengelolasumberdaya.

Daerah perlindungan lautdalam ukuran kecil ini jika digunakansebagai model dan diterapkan diseluruh desa pesisir di Sulawesi Utaramaupun di Indonesia akan secaranyata dapat meningkatkan jumlahdan luas daerah pesisir yangdilindungi. Berbagai lembaga,kelompok dan perorangan sudahmengunjungi Blongko untuk belajardari pengalaman masyarakat.

Monitoring dengan menggunakan Metode Manta TowFoto: Meidi Kasmidi


26


27

Fraser, N. M., A. Siahainenia and M. Kasmidi. 1998. Preliminary Results of Participatory Manta Tow Training: Blongko, North Sulawesi. IndonesianJournal of Coastal and Marine Resources Management. Volume 1, No.1, pp. 31 -34.

Kasmidi, M. 1998. Sejarah Penduduk dan Lingkungan Hidup Desa Blongko, Kecamatan Tenga. Proyek Pesisir Technical Report No. TE-98/01-I.Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. pp. 12.

Kussoy, P., B.R. Crawford, M. Kasmidi dan A. Siahainenia. Aspek Sosial-Ekonomi Untuk Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir di Desa Blongko Sulawesi Utara.Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. (Draft).

Depdagri. 1997. Profil Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, Buku I. Departemen Dalam Negeri, RepublikIndonesia. pp. 96.

Daftar Pustaka


28

Lampiran-lampiran


29

Lampiran 1. Peta Perbandingan Hasil Pengamatan Kondisi Terumbu Karang antara Masyarakat dengan Peneliti Profesional


30

Lampiran 2. Daftar Pertemuan-pertemuan, Latihan-latihan dan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

LOKASITANGGAL

Dusun I

Balai Desa Blongko

Dusun III

Balai Desa Blongko

Balai Desa Blongko

Dusun II dan III Desa Blongko

Dusun I dan II Desa Blongko

Balai Desa Blongko

Manado

Dusun II Blongko

Dusun III Blongko

Dusun II Blongko

Dusun I Blongko

KEGIATAN

28 Agustus’97

29 Agustus’97

10 -13 November’97

18 November’97

19 November’97

26 November’97

27 November’97

15 Desember’97

3 -16 Februari’98

12 Februari’98

18 Februari’98

20 Februari’98

24 Februari’98

Pertemuan sosialisasi Proyek Pesisir untuk masyarakat Dusun I

Pertemuan sosialisasi Proyek Pesisir untuk masyarakat Dusun II dan III

Pelatihan monitoring terumbu karang secara partisipatif untuk tingkat dasar

Penjelasan kegiatan proyek pesisir (anggota LKMD dan PKK)

Penjelasan kegiatan proyek pesisir (kelompok pemuda)

Sharing pengalaman “Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di

Pulau Apo Philippina (masyarakat Dusun II dan III)”

Sharing pengalaman “Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di

Pulau Apo Philippina (masyarakat Dusun I dan II)”

Musyawarah pelaksanaan awal: pembuatan MCK Desa (kepala Desa, anggota LKMD dan

tokoh-tokoh agama)

Studi banding usaha wisata rakyat

Musyawarah pelaksanaan awal: pembuatan MCK Desa dan penjelasan strategi rencana

kerja Desa Tahun kedua (anggota LKMD)

Musyawarah pelaksanaan awal: persetujuan masyarakat untuk pembuatan MCK Desa

dan sharing hasil pelatihan Studi Banding Usaha Wisata Rakyat (Masyarakat Dusun III)

Musyawarah pelaksanaan awal: persetujuan masyarakat untuk pembuatan MCK desa

dan sharing hasil pelatihan usaha wisata rakyat (masyarakat Dusun II)

Musyawarah pelaksanaan awal: persetujuan masyarakat untuk pembuatan MCK desa

dan sharing hasil pelatihan usaha wisata rakyat (masyarakat Dusun I)


31

LOKASITANGGAL KEGIATAN

4 -10 Maret’98

11-13 Maret’98

13 Maret’98

14 Maret’98

15 Maret’98

19-20 Maret’98

7 April’98

23-24 April’98

2-11 Mei’98

19 Mei’98

10 Juni’98

10 Agustus’98

Pelatihan monitoring terumbu karang secara partisipatif untuk tingkat dasar

Pelatihan monitoring terumbu karang untuk tingkat dasar

Musyawarah pelaksanaan awal: lokasi pembuatan MCK desa dan Daerah Perlindungan

Laut (masyarakat dusun I)

Musyawarah pelaksanaan awal: lokasi pembuatan MCK desa dan Daerah Perlindungan

Laut (masyarakat dusun II)

Musyawarah pelaksanaan awal: lokasi pembuatan MCK desa dan lokasi Daerah

Perlindungan Laut (masyarakat dusun II)

Konferensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia

Musyawarah aturan main Daerah Perlindungan Laut (kelompok pemanfaat: nelayan

glining, nelayan perahu lampu, dan pengambil kayu bakau)

Pelatihan monitoring terumbu karang secara partisipatif untuk tingkat advance

Pelatihan pengembang kelompok swadaya

Musyawarah tentang draft I aturan Daerah Perlindungan Laut (SK-Desa). (Tokoh-tokoh

masyarakat dan pimpinan agama)

Musyawarah evaluasi pembangunan MCK dan laporan keuangan. (Tim UPS)

Musyawarah: Evaluasi pembangunan MCK, proyek air bersih dari Bandes Kabupaten

dan pembentukan/pemilihan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut. (Tim UPS,

Kepala-kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat)

Dusun I

Dusun I

Dusun I Blongko

Dusun II Blongko

Dusun III Blongko

Bogor

Dusun I dan dusun II

Dusun III

Manado

Dusun III

Dusun I

Dusun II


32

LOKASITANGGAL KEGIATAN

Dusun I

Dusun II (Balai Desa)

Tomohon

Dusun II

Dusun I dan Dusun II

Dusun I

Dusun I

Dusun I

Dusun I (Pusat Informasi)

13 Agustus’98

26 Agustus’98

2-7 November’98

14 Oktober’98

Desember’98

13 Januari’99

17 Januari’99

16 April’99

24 Mei’99

Musyawarah pemilihan kelengkapan pengurus dan anggota Kelompok Pengelola

Daerah Perlindungan Laut dan diskusi gambaran tugas dan tanggung jawab. (Kepala

Desa, kepala-kepala dusun, LKMD, Tim UPS, Tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru dan

masyarakat)

Musyawarah Desa persetujuan SK Desa “Daerah Perlindungan Laut” masyarakat Desa

Blongko. (Masyarakat dan Tim Proyek Pesisir)

Pelatihan ICM untuk kelompok inti masayarakat

Musyawarah tentang strategi Pendidikan Lingkungan Hidup untuk anak-anak Sekolah

Dasar. (Konsultan, EO, guru-guru).

Sosialisasi Profil Sumberdaya wilayah Pesisir dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal

Musyawarah: Sosialisasi Profil Sumberdaya wilayah Pesisir, Laporan kegiatan dan

keuangan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut, Laporan kegiatan

pembangunan MCK oleh Tim UPS.

Musyawarah sosialisasi Profil sumberdaya wilayah pesisir dan aturan main kelompok

usaha katinting, (Masyarakat dan nelayan)

Peresmian Marine Sanctuary (Daerah Perlindungan Laut)

Diskusi Tim COREMAP dengan Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut dan

Masyarakat

sumberdaya wilayah pesisir desa blongko

Documents