jaksaagunginfocovid19.kejaksaan.go.id/aset/upload/kebijakan_se 2...upaya pencegahan resiko...
TRANSCRIPT
Yth.
1. J a ksa Agung Muda
2. Kepala Sadan Diklat
JAKSAAGUNG REPUBLIK INDONESIA
3. Kepala Kejaksaan Tinggi
4. Kepala Kejaksaan Negeri
5 . Kepala Ca bang Kejaksaan Negeri
SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
1. Latar Belakang
Sehubungan dengan makin meningkatnya penyebaran Coronavirus
Disease (COVID-19) di wilayah Indonesia dan berdasarkan pernyataan
Presiden Republik Indonesia bahwa penyebaran COVID-19 merupakan
Bencana Nasional Non Alam maka perlu dibuat kebijakan yang
memungkinkan sebagian Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia dapat bekerja dari rumah (Work From Home).
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut perlu dilakuka n
penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia sebagai bentuk upaya pen cegahan ser ta
meminimalisir risiko penyeba ran COVID- 19.
2. Maksud dan Tujua n
a. Ma ksud
Su rat Edaran ini dimaksudka n sebagai pedoman bagi seluru h Satuan
Kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indon esia terkait dengan
kebijakan yang memungkinkan sebagian Pegawai u n tu k bekerja dari
rumah (Work From Home).
-2-
b. Tujuan
Surat Edaran ini be rtujuan untuk mengatur penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai di lin gkunga n Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan meminimalisir risiko penyebaran COVID- 19 serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tetap berjalan secara efektif, efisien, dan pelayanan publik j uga tetap terlaksana atau berjalan dengan sebaik-baiknya.
3 . Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pelaksanaan tugas kedinasan sebagian pegawai yang dilakukan dari rumah (Work From Home).
4. Da sar
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. I si Edaran
Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur penyesuaian sistem kerja yang efektif, efisien dan akuntabel terkait pelaksanaan tugas kedinasan sebagian pegawai yang dilakukan dari rumah (Work From Home) sebagai upaya pencegahan resiko penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a. Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II dan Eselon III di Kejaksaan
Agung, Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Kejaksaan Tinggi, serta Pejabat Eselon Ill, Eselon IV dan Eselon V di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tetap melaksanakan tugas dan fu.ngsi di kantor serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya;
b. Pimpinan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan pembagian tugas kedinasan secara bergantian di lingkungan masing-masing;
c . Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya harus tetap berada di tempat tinggaJnya masing-masing kecuali da la m kondisi mendesak seperti memenuhi kebutuhan terkait pangan atau kesehatan
untuk
dengan melaporkan ha1 tersebut kepada atasan langsungnya masing-masing;
-3-
d. Kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa/ orang banyak di satu tempat seperti ape! kerja, penyuluhan hukum, dll untuk sementara tidak dilaksanakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut;
e. Pengisian daftar hadir secara elektronik (finger print) untuk sementara tidak dilaksanakan dan diganti dengan pengisian daftar hadir secara manual;
f. Tunjangan kinerja dan hak-hak kepegawaian lainnya bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya tetap dipenuhi sebagaimana mestinya;
g. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap hari kepada atasan langsungnya melalui sarana tercepat;
h. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja secara berjenjang berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan tembusan Kepala Biro Umum setiap hari Jumat;
1. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penutup
Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan pen uh tanggung jawab.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Maret 2020
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
B