HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA HUKUM ADAT DENGAN HUKUM TANAH

NASIONAL

Hubungan Fungsional ?

Dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional Hk Adat berfungsi sebagai apa?

Hukum Adat berfungsi : - Sumber Utama- Hukum yang

melengkapi (pelengkap)

Hubungan tersebut ditunjukkan dalam :

1. Konsideran/Berpendapat UUPA :”...perlu adanya hk agraria nasional yg berdasarkan atas hk adat ttg tanah”

2. Pasal 5 UUPA : “Hk Agraria yg berlaku atas bumi, air dan r.a ialah hukum adat”

Istilah “berdasarkan” dan “ialah” tersebut mengandung makna yang berbeda.

1

Hk Tanah Nasional “berdasarkan” hukum Adat mengandung pengertian bahwa dlm pembangunan HTN, hk Adat berfungsi sebagai “sumber utama”

HTN “ialah” hukum Adat, mengandung pengertian bahwa dalam HTN positif,norma-norma hk Adat berfungsi sebagai ”hk pelengkap”

I. Hk Adat sebagai sumber utama dlm pemb. HTN

Arti Sumber Utama : bhw dalam rangka pemb HTN, hk Adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya berupa:

1.Konsepsinya;2.Asas-asasnya;3.Sistemnya;4.Lembaga hukumnya;

2

1. KONSEPSI HTN Adl konsepsi Hk Adat : “KOMUNALISTIK

RELIGIUS” : yg memungkinkan penguasaan tanah secara individual , dg hak-hak atas tanah yg bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

Sifat “komunalistik” dlm hk Adat : tanah bersama warga masyarakat hk adat tanah ulayat sebagai hak bersama dr masyarakat hk adat

Sifat “religius” dlm hk Adat : tanah ulayat sbg milik bersama diyakini sebagai karunia sesuatu kekuatan Gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok masy hk adat sebagai Lebensarum (unsur pendukung utama bagi kehidpan kelompok tersebut sepanjang masa)

Sifat komunalistik religius dlm HTN ditnjukkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPA, bahwa:

“selrh bumi,air dan r.a termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah RI,sebagai karunia Tuhan YME, adl bumi, air dan r.a bangsa Ind merupakan kekayaan nasional”

3

Bahwa dlm rangka HTN ,maka seluruh tanah dalam wil RI adl tanah bersama rakyat Ind yang telah bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Unsur “religius” : BARAKAD merupakan karunia Tuhan YME kepada bangsa Indonesia.

Dalam rangka HTN dimungkinkan WNI masing-masing menguasai bagian2 dari tanah bersama secara individual dengan hak2 atas tanah bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

Sifat individual dg hak secara pribadi ditunjuk dalam ketentuan Pasal 9 & 16 UUPA

Pasal 9 UUPA: bahwa

- hanya WNI dapat memp hubungan yang sepenuhnya dg BARA dlm batas-batas ttn

- tiap-tiap WNI baik laki2 maupun wanita memp kesempatan yg sama untuk memp sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 16 UUPA : macam-macam hak atas tanah1. HM2. HGU3. HGB

4

4. Hak Pakai5. Hak Sewa6. Hak Membuka Tanah7. Hak Memungut Hasil Hutan8. Hak-hak bersifat sementara

Unsur kebersamaan dlm HTN dirumuskan dalam Pasal 6 UUPA: “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”Artinya : h.a.t apapun yg ada pada seseorang tdk dapat dibenarkan bahwa tanah tsb akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

2. Asas – asas HTNAsas Hk Adat yg diambil dalam rangka pembangunan HTN adalah :asas pemisahan horisontal/horizontale scheiding, yaitu memisahkan kepemilikan antara tanah dan bangunan dan atau tanaman di atasnya.

Antara tanah disatu pihak dg bangunan di lain pihak dipisahkan secara mendatar

Seseorang yang memiliki tanah belum tentu memiliki bangunan dan/atau tanaman di atasnya.

5

3. SISTEM HTNTata jenjang / herarkhi hak-hakpenguasaan atas tanah dlm HTN diambil dari sistemnya hukum Adat yi:

Sistem Hukum Adat Sistem HTN1. Hak Ulayat Masy Hk

Adat2. Hak Kepala/Tetua

Adat3. Hak-hak atas tanah

1. Hak bangsa Indonesia

2. Hak Menguasai dr Negara

3. Hak-hak Penguasaan Individual

4. LEMBAGA HTNLembaga Hk Adat yang diambil dalam rangka pembangunan HTN adl yg sudah disempurnakan dan disesuaikan dg kebutuhan masyarakat yg akan dilayaninya. Yaitu lembaga hk adat yang telah dimodernisir

Contoh : lembaga Jual Beli TanahDalam rangka meningkatkan mutu alat bukti perbuatan hk jual beli maka aktanya tidak dibuat dihadapan Ka Desa/adat tapi dibuat oleh PPAT.Perubahan tata cara ini tidak merubah pengaturan secra materiil yang bersifat kontan, terang tunai.

6

Sumber-sumber lain dalam pembangunan HTN: Dimungkinkan dengan menciptakan lembaga baru

yang belum dikenal dalam hukum adat atau dengan mengambil lembaga2 asing guna memperkaya dan mengembangkan HTN, asal lembaga baru tsb tidak bertentangan dg UUD 1945.

Contoh :1. Lembaga pendaftaran tanah : dalam rangka

memberikan alat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya sebaga tanda bukti kepemilikan tanah.Dalam pendaftaran tanah, hak-hak atas tanah dibukukan dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan atanah

2. Lembaga Hak TanggunganLembaga hak jaminan atas tanah untuk melayani perkreditan modern yg tidak dikenal dalam hukum adat

Dalam hukum adat dikenal adanya lembaga “jonggolan” yg dipakai warga masyarakat desa dalam hubungan utang piutang

Hak jaminan atas tanah : jika debitor WP tanah yg ditunjuk sebagai agunan akan dijual lelang untuk pelunasan utangnya. Tanah tetap dikuasai debitor.

7

3. Hak Guba Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB)HGU dan HGB tdk dikenal dalam hk Adat. Hak ini diadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang belum ada dlm lingkungan masyarakat pedesaan.

HGU dan HGB bukan Hak Opstal & Hak Erfpcht dari hk Barat.HGU dan HGB adl hak penguasaan atas tanah dlm HTN yg berkonsepsi “komunalistik religius:

Hak Opstal & Hak Erfpacht berkonsepsi “individualistik” yang sebagai lembaga hukum maupun sebagai hubungan hukum konkrit sudah tidak ada lagi sejak tanggal 24 September 1960.

Sebagai lembaga hukum hak opstal dan hak erfpacht sudah ditiadakan dengan dicabutnya pasal-pasal dalam Buku II KUH Perdata yg mengaturnya.

Sedangkan sebagai hubungan hukum konkrit sudah dikonversi menjadi HGU dan HGB atau sudah dihapus pada tanggal 24 Sept 1960 oleh Ketentuan Konversi UUPA.

8

HUKUM ADAT SEBAGAI PELENGKAP HTN POSITIF YANG TERTULIS.

Makna ketntuan Pasal 5 UUPA : “Hukum Agraria Nasional ialah Hukum Adat” Menunjukkan bahwa fungsi hukum adat sebagai

sumber pelengkap (melengkapi) dlm HTN positif tertulis.

Dalam hal HTN tertulis belum langkap,maka norma-norma hukum adat berfungsi sebagai pelengkap.

Ketentuan Pasal 56 dan 58 UUPA

Jika suatu soal belum ada atau belum lengkap mendapat pengaturan dalam HTN tertulis, maka yang berlaku terhadapnya adalah ketentuan hukum adat ybs.

Ketentuan hk adat yang mana? : ketentuan hk adat setempat, yi yang berlaku di daerah ybs pada waktu terjadinya kasus yang akan diselesaikan atau pada waktu diperlukan untuk penyelesaiannya.

1. Ketentuan Hukum Adat setempat Pasal 56 UUPA yi ketentuan hk adat yang berlaku didaerah ybs pada waktu terjadinya kasus yg akan diselesaikan atau pada waktu diperlukan

9

penyelesaiannya, (Hak Milik, dimungkinkan untuk diterapkan kasus-kasus selain HM)

2. Syarat-syarat berlakunya norma2 Hk Adat:Sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketenatuan UUPA.

Dalam pasal 5 UUPA memberi syarat –syarat norma hk adat yang dipakai sebagai pelengkap:a. Sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan nasional dan negara;b. Berdasarkan atas persatuan bangsa;c. Tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia;d. Tidak bertentangan dengan peraturan2 yg

tercantum dalam UUPA dane. Tidak bertentangan dg peraturan perundangan

yang lainnya.

10