handout hukum adat

Download Handout Hukum Adat

Post on 24-Jul-2015

104 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HUKUM ADAT

By. Heru Kuswanto, SH.MHum

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

HUKUM ADATA. PENGERTIAN HUKUM ADAT Hukum Adat berasal dari bahasa Arab yaitu Hadazt yang artinya sesuatu yang diulang-ulang kembali dan akhirnya menjadi kebiasaan yang mana kebenarannya diyakini oleh masyarakat, hukum adat juga merupakan pencerminan dari kepribadian suatu masyarakat/bangsa. Unsur-unsur pembentuk hukum ada ada dua (2) yaitu : 1. Unsur Kenyataan 2. Unsur Psikologis B. DASAR BERLAKUNYA & KEKUATAN MATERIAL HUKUM ADAT Keberadaan hukum adat ada dasar hukum yaitu : 1. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya mengatakan bahwa badan ataupun aturan hukum yang berlaku sebelum Proklamasi Kemerdekaan selama tidak dicabut dinyatakan berlaku. 2. Pasal 131 I.S pasal ini mempunyai kaitan erat dengan pasal 163 I.S yang mengatakan kepada orang Indonesia pada dasarnya berlaku hukum adat kecuali ada ketentuan-ketentuan lain/penyimpangan.

Di dalam masyarakat hukum adat ada tiga wujud bentuk hukum ada : 1. Hukum yang tidak tertulis (Jus Non Scriptrum) merupakan bagian yang terbesar/mayoritas. 2. Hukum yang tertulis/peraturan yang dikeluarkan oleh Raja. 3. Uraian hukum yang tertulis yang merupakan hasil penelitian/riset.

Faktor-faktor/dasar pengikat hukum adat yang ada di masyarakat, yaitu : 1. Lebih atau kurang banyaknya penetapan-penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan tersebut. 2. Seberapa jauh keadaan sosial didalam masyarakat mengalami perubahan. 3. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku. 4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat kemanusiaan.Dalam masa perkembangan hukum adat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 1. Magis yaitu kekuatan animisme. 2. Agama 3. Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat. 4. Hubungan dengan orang-orang/kekuasaan asing. Fertitsme Magic dan Animisme

Spiritisme

C. MASYARAKAT ADAT Dua type masyarakat dalam kehidupan saling berkembang yaitu tipe masyarakat patembayan dan tipe masyarakat paguyupan. 1. Masyarakat Patembayan a. Orang yang berhubungan dengan orang lain menganggap orang lainnya sebagai alat/sarana. b. Orang yang selalu memperhitungkan untung rugi dalam setiap berhubungan. c. Apabila tujuan seseorang itu telah tercapai maka hubungan itu berakhir. d. Orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri. 2. Masyarakat Paguyupan a. Apabila seseorang tujuannya telah tercapai maka hubungan tidak akan selesai. b. Orang selalu mementingkan kepentingan umum. c. Tidak memperhitungkan untung dan rugi dalam setiap berhubungan. d. Orang yang berhubungan dengan orang lain menganggap orang lain hanya sebagai tujuan.

Teori Van Den Berg (Receptio In Complexu)

Berlakunya hukum adat disuatu masyarakat itu didasari beberapa faktor yaitu : 1. Faktor Yuridis 2. Faktor Sosiologis 3. Faktor Filosofis D. KARAKTER HUKUM ADAT Hukum adat yang berlaku di Indonesia mempunyai karakter/sifat sebagai berikut : 1. Tidak tertulis artinya hukum adat itu tidak tertulis seperti UndangUndang/Jus Non Scriptum. 2. Bersifat elastis artinya didalam menyelesaikan masalah hukum dimasyarakat hukum adat itu tidak regit/kaku. 3. Mempunyai dinamika yang besar artinya hukum adat berkembang mengikuti perkebangan pola pikir masyarakat (Law Hit Run). 4. Hukum adat merupakan rangkaian yang memberi kebebasan yang besar bagi penguasa adat (artinya) memberi kekuasaan otoriter terhadap penguasa adat.

Sendi-sendi Hukum Adat 1. Sifat yang komunal/kebersamaan 2. Sifat religius/magis 3. Sifat tunai/kontan 4. Sifat yang visual/nyata E. LINGKARAN HUKUM ADAT Dalam buku Adat Recht di Indonesia ada sembilan belas (19) hukum adat yaitu : 1. Lingkaran Hukum Aceh. 2. Lingkaran Hukum Tanah Gayo. 3. Lingkaran Hukum Minang Kabau. 4. Lingkaran Hukum Sumatera Selatan. 5. Lingkaran Hukum Melayu. 6. Lingkaran Hukum Bangka Belitung. 7. Lingkaran Hukum Kalimantan. 8. Lingkaran Hukum Minahasa. 9. Lingkaran Hukum Gorontalo. 10.Lingkaran Hukum Sulawesi Selatan. 11.Lingkaran Hukum Toraja. 12.Lingkaran Hukum Maluku dan Ambon. 13.Lingkaran Hukum Irian Jaya. 14.Lingkaran Hukum Pulau Timor. 15.Lingkaran Hukum Bali Lombok. 16.Lingkaran Hukum Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura. 17.Lingkaran Hukum Surakarta. 18.Lingkaran Hukum Jawa Barat. 19.Lingkaran Hukum Ternate.

lingkaran

TANAH ULAYAT Gbr. Persekutuan Hukum

Ada dua pandangan masalah istilah tanah ulayat di Indonesia, yaitu : 1. Menurut Prof. Joyodiguno itu (tanah hak purba) 2. Menurut Prof. Supomo (hak pertuanan) Perbedaan tanah ulayat dan hak ulayat : 1. Tanah ulayat adalah obyek tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. 2. Hak ulayat adalah hak yang timbul terhadap tanah ulayat.

Unsur-unsur dari hak ulayat adalah : 1. Hak yang dimiliki oleh suatu suku. 2. Sebuah serikat desa/satu desa. 3. Menguasai suatu tanah dan seisinya. 4. Dalam lingkungan wilayahnya. Ciri-ciri pokok hak ulayat : 1. Hanya persekutuan hukum maupun warganya saja yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah ulayat. 2. Orang luar/orang asing tidak diperbolehkan mempergunakan atau mengolah tanah ulayat. 3. Warga persekutuan boleh mengambil hasil dari tanah ulayat. 4. Hak ulayat tidak bisa dilepaskan, dipindah tangankan. 5. Hak ulayat meliputi tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan. Sifat dari tanah ulayat itu ada 2 macam yaitu : 1. Kedalam => semua hasil dari tanah ulayat adalah untuk kepentingan dan kemakmuran semua warga masyarakat persekutuan hukum. 2. Keluar => orang diluar masyarakat adat tidak berhak atas keberadaan tanah ulayat.

NORMA HUKUM Macam-macam norma yang ada di masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Norma Kesusilaan 2. Norma Agama. 3. Norma Kebiasaan. 4. Norma Hukum. SIFAT UNIVERSAL HUKUM ADAT Asas yang bersifat umum dalam hukum adat, yaitu : 1. Asas gotong royong. 2. Asas fungsi sosial di masyarakat. 3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan dalam masyarakat adat. 4. Asas perwakilan dalam permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. KEDEWASAAN 1. Menurut Prof. Supomo a. Orang yang sudah mampu bekerja sendiri/kuat gawe. b. Orang dalam cakap mengurus harta bendanya sendiri. 2. Menurut Prof. Ter Haar Sesorang dianggap dewasa kalau orang itu sudah tidak menjadi tanggungan orang tuanya lagi atau tak serumah lagi.

PENGANGKATAN ANAK DAN PERTUNANGAN 1. Pengangkatan Anak Proses pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang disahkan oleh masyarakat adat. 2. Pertunangan a. Secara sosiologis maksudnya dengan adanya pertunangan mewajibkan kedua belah pihak untuk tidak lagi bergaul bebas sesuka hatinya sehingga menyebabkan hubungan pertunangan retak. b. Secara yuridis ialah bahwa pertunangan menurut hukum adat merupakan suatu peristiwa hukum/peristiwa yuridis.

F. PERSEKUTUAN HUKUM

G. SISTEM PERKAWINAN

Menurut Prof. Hazairin : Suatu perkawinan merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menjamin adanya ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan, akan tetapi menurut pendapat A Van Gennep pekawinan merupakan suatu upacara peralihan status (Rites de Pasage) yaitu : Gbr. Skema Peralihan Status

1. Rites de Sparation (upacara perpisahan dari status semula). 2. Rites de Marge (upacara menuju ke status baru) 3. Rites de Agregation (upacara penerimaan dalam status yang baru).

TRANSAKSI HUKUM TANAH Transaksi hukum tanah dimasyarakat adat ada tiga macam yaitu : 1. Jual Gadai artinya suatu transaksi penyerahan tanah dengan pembayaran kontan dengan ketentuan yang punya tanah pada suatu waktu/dalam jangka tertentu dapat mengambil tanah tersebut dan uang dapat dikembalikan lagi. 2. Jual Lepas artinya suatu transaksi tanah dengan pembayaran kontan dan tanah akan diserahkan secara langsung kepada pembeli. 3. Jual Tahunan artinya suatu transaksi tanah dengan pembayaran tiap tahun.

Dalam masalah jual gadai di hukum adat berlaku UndangUndang No. 56/1960 tentang gadai tanah pertanian yaitu : 1. Ayat (1) Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu berlakunya peraturan ini yaitu pada tanggal 1 Januari 1961 sudah berlangsung 7 tahun/lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan sesudah tanaman yang ada selesai di panen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan 2. Ayat (2) Barang siapa mengenai hak gadai yang pada waktu berlakunya belum berlangsung tujuh maka hitungan tebusannya sebagai berikut:

3. Ayat (3) Ketentuan dalam ayat 2 ini berlaku juga terhadap yang dilakukan sesudah berlakunya peraturan ini.