kedudukan hukum adat dalam tata hukum indonesia ?· sejarah kedudukan hukum adat ... • hukum adat...

Download Kedudukan Hukum Adat dalam Tata Hukum Indonesia ?· Sejarah Kedudukan Hukum Adat ... • Hukum Adat dimaknai dalam konteks yang lebih dalam ... adalah Pancasila, maka Hukum Adat dalam arti yang

Post on 01-Feb-2018

238 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Kedudukan Hukum Adat Kedudukan Hukum Adat dalam dalam

    Tata Hukum IndonesiaTata Hukum Indonesia

    Oleh:Oleh:

    Joeni A rianto K urniaw anJoeni A rianto K urniaw an

  • Bagaimana Nasib

    dan

    Kedudukan Hukum Adat KiniKedudukan Hukum Adat Kini

    ?

  • Sejarah Kedudukan Hukum Adat Sejarah Kedudukan Hukum Adat dari Masa ke Masa:dari Masa ke Masa:

    Era pra kolonialEra pra kolonial--eraVOCeraVOC

    Era kolonial sejak 1848 Era kolonial sejak 1848 kemerdekaankemerdekaan

    Era Tata Hukum IndonesiaEra Tata Hukum Indonesia

  • Era Pra Kolonial Era Pra Kolonial Era VOCEra VOC

    Era pra kolonialEra pra kolonial

    Hukum yang berlaku pada masa ini Hukum yang berlaku pada masa ini sepenuhnya adalah hukum adat, dalam sepenuhnya adalah hukum adat, dalam hal ini hukum kebiasaan yang hidup dalam hal ini hukum kebiasaan yang hidup dalam hal ini hukum kebiasaan yang hidup dalam hal ini hukum kebiasaan yang hidup dalam suatu golongan masyarakat tertentu suatu golongan masyarakat tertentu dalam ruang lingkup lingkungan dalam ruang lingkup lingkungan persekutuan hukum tertentu.persekutuan hukum tertentu.

    Era VOCEra VOC

    politik oportuneteitpolitik oportuneteit

  • Era Kolonial (sejak tahun 1848)

    Bewuste Rechtspolitiek tahun 1848

    Ide unifikasi hukum pada daerah koloni dengan disemangati oleh asas konkordansi, tapi gagal.

    Ide kodifikasi hukum untuk bangsa Eropa (dan golongan lain yang ditundukkan/menundukkan diri ke dalamnya).

    pluralisme hukum hukum adat tetap pluralisme hukum hukum adat tetap dipertahankan dan berfungsi sebagai hukum yang berlaku untuk golongan bangsa asli Indonesia (pasal 131 I.S)

    Ruang lingkup hukum adat (dalam konteks sebagaimana telah dijabarkan di atas) menjadi lebih sempit hanya dalam bidang perdata, karena dalam bidang pidana tidak berlaku pluralisme dengan diterapkannya WvS bagi setiap golongan

  • Hukum Adat Riwayatmu KiniHukum Adat Riwayatmu Kini

    Indonesia dalam Civil Law Indonesia dalam Civil Law SystemSystemmunculnya kecenderungan munculnya kecenderungan legismelegisme

    Hukum adat sebagai sumber hukum positif Hukum adat sebagai sumber hukum positif Hukum adat sebagai sumber hukum positif Hukum adat sebagai sumber hukum positif Indonesia cenderung bersifat inferior (di Indonesia cenderung bersifat inferior (di bawah UU) dan hanya sebagai ban serepbawah UU) dan hanya sebagai ban serep

    Hukum adat berlaku secara aktif praktis Hukum adat berlaku secara aktif praktis hanya dalam ruang lingkup hukum waris hanya dalam ruang lingkup hukum waris saja.saja.

  • Hukum Waris:Hukum Waris:

    Hukum AdatHukum Adat

    v/sv/sv/sv/sHukum IslamHukum Islam

  • UU No. 7 Th 1989UU No. 7 Th 1989

    Pasal 49 (1):Pasal 49 (1):

    Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaramemutus, dan menyelesaikan perkara--perkara di tingkat perkara di tingkat pertama antara orangpertama antara orang--orang yang beraga Islam di orang yang beraga Islam di bidang:bidang:

    a. Perkawinana. Perkawinana. Perkawinana. Perkawinan

    b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan yang dilakukan berdasarkan hukum Islamberdasarkan hukum Islam masih adanya peluang masih adanya peluang choice of lawchoice of law

    c. dstc. dst

    Memunculkan tarikMemunculkan tarik--menarik antara hukum adat dan menarik antara hukum adat dan hukum Islam.hukum Islam.

  • UU No. 3 Th 2006 Tentang UU No. 3 Th 2006 Tentang

    Perubahan atas UU no.7 Th 1989Perubahan atas UU no.7 Th 1989Pasal 49:Pasal 49:

    Pengadilan agama bertugas dan berwenang dan Pengadilan agama bertugas dan berwenang dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangperkara di tingkat pertama antara orang--orang yang orang yang beragama Islam di bidang:beragama Islam di bidang:

    a. Perkawinana. Perkawinana. Perkawinana. Perkawinan

    b. Waris (tanpa kualifikasi katab. Waris (tanpa kualifikasi kata--kata:yang dilakukan kata:yang dilakukan berdasarkan hukum Islam)berdasarkan hukum Islam)Memunculkan spekulasi Memunculkan spekulasi hapusnya choice of lawhapusnya choice of law

    Ruang lingkup berlakunya hukum adat menjadi lebih Ruang lingkup berlakunya hukum adat menjadi lebih sempit dan terhimpitsempit dan terhimpithanya bagi orang pribumi non hanya bagi orang pribumi non IslamIslam

  • Inikah nasib yang harus Inikah nasib yang harus

    diterima Hukum Adat ?diterima Hukum Adat ?

    T I D A K !T I D A K !

  • Kedudukan Hukum Adat Menurut Kedudukan Hukum Adat Menurut Sejarah Pendirian Negara R I Sejarah Pendirian Negara R I Sejarah Pendirian Negara R I Sejarah Pendirian Negara R I

    (Menurut UUD 1945)(Menurut UUD 1945)

  • Penjelasan UUD 1945Penjelasan UUD 1945PenjelasanPenjelasan UmumUmum UUDUUD 1945:1945:Bag IBag I AleniaAlenia 11

    UndangUndang--UndangUndang DasarDasar suatusuatu Negara Negara ialahialah sebagiansebagian daridarihukumnyahukumnya dasardasar Negara Negara ituitu. . UndangUndang--UndangUndang DasarDasar ialahialahhukumhukum dasardasar yang yang tertulistertulis, , sedangkansedangkan didi sampingnyasampingnya berlakuberlakujugajuga hukumhukum dasardasar yang yang tidaktidak tertulistertulis

    Alenia2Alenia2 Alenia2Alenia2MemangMemang untukuntuk menyelidikimenyelidiki hukumhukum dasardasar ((droitdroit constitutionnelconstitutionnel) ) suatusuatu Negara, Negara, tidaktidak cukupcukup hanyahanya menyelidikimenyelidiki pasalpasal--pasalpasalUndangUndang--UndangUndang dasarnyadasarnya ((loiloi constitutionnelconstitutionnel) ) sajasaja, , akanakantetapitetapi harusharus menyelidikimenyelidiki jugajuga prakteknyaprakteknya dandan bagaimanabagaimanasuasanasuasana kebatinannyakebatinannya ((geistichengeistichen hintergrundhintergrund) ) daridari UndangUndang--UndangUndang dasardasar ituitu

    PenjelasanPenjelasan Bag IIIBag IIIPokoPoko--pokokpokok pikiranpikiran tersebuttersebut meliputimeliputi suasanasuasana kebatinannkebatinann daridariUndangUndang--UndangUndang DasarDasar Negara Indonesia. Negara Indonesia. PokokPokok--PokokPokok pikiranpikiraniniini mewujudkanmewujudkan citacita--citacita hukumhukum ((rechtsideerechtsidee) ) yang yang menguasaimenguasaihukumhukum dasardasar Negara, Negara, baikbaik hukumhukum yang yang tertulistertulis maupunmaupunhukumhukum yang yang tidaktidak tertulistertulis

  • Bagan UUD 1945:

    Rechtsidee (geistichen hintergrund)

    Hukum Dasar

    Tertulis Tidak tertulis

    UUD UUD berasal dari rechtsidee / cita hukum, sehingga

    UUD mengikuti / tunduk pada cita hukum ini.

    Cita hukum / rechtsidee adalah batu penguji dari segala macam norma hukum yang ada, karena letaknya sebagai jiwa/pondasi dari hukum dasar

  • Apakah wujud yang nyata dari

    rechtsidee yang menguasai hukum

    dasar ini ?

  • Ontologi Hukum Berdasarkan Beberapa Ontologi Hukum Berdasarkan Beberapa

    Pandangan dalam Filsafat HukumPandangan dalam Filsafat Hukum

    Von Savigny:Von Savigny:Hukum mengikuti / berasal dari jiwa bangsa Hukum mengikuti / berasal dari jiwa bangsa (volksgeist)(volksgeist)

    Aliran Naturalis modern Aliran Naturalis modern (Lock,Rousseu):(Lock,Rousseu):(Lock,Rousseu):(Lock,Rousseu):Hukum adalah berasal dari cita hukum yang hidup Hukum adalah berasal dari cita hukum yang hidup dalam masyarakat yang diwujudkan melalui suatu dalam masyarakat yang diwujudkan melalui suatu kontrak sosial.kontrak sosial.

    Aliran Sociological Jurisprudence:Aliran Sociological Jurisprudence:Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilaidengan nilai--nilai yang hidup dalam masyarakatnilai yang hidup dalam masyarakat

  • Rechtsidee Rechtsidee geistichen hintergrundgeistichen hintergrund volksgeistvolksgeist / jiwa bangsa./ jiwa bangsa.

    RechtsideeRechtsidee mewujud pada nilaimewujud pada nilai--nilai nilai (pandangan hidup) yang hidup dalam (pandangan hidup) yang hidup dalam masyarakat (masyarakat (The Living LawThe Living Law))masyarakat (masyarakat (The Living LawThe Living Law))

    RechtsideeRechtsidee UUD 1945 UUD 1945 adalah adalah Hukum Hukum Adat IndonesiaAdat Indonesia

  • Sehingga Kedudukan Hukum Adat Sehingga Kedudukan Hukum Adat

    dalam Pembangunan Tata Hukum dalam Pembangunan Tata Hukum

    Indonesia menurut UUD 1945:Indonesia menurut UUD 1945:

    Hukum adat adalah cita hukumHukum adat adalah cita hukum (meta (meta norma dasar) dari hukum dasar kitanorma dasar) dari hukum dasar kita

    Hukum adat memiliki kedudukan yang Hukum adat memiliki kedudukan yang Hukum adat memiliki kedudukan yang Hukum adat memiliki kedudukan yang paling kuatpaling kuat (sebagai pondasi) dalam tata (sebagai pondasi) dalam tata hukum Indonesiahukum Indonesia

    Hukum adat menjiwai seluruh hukum Hukum adat menjiwai seluruh hukum yang adayang ada dalam tata hukum Indonesia, dalam tata hukum Indonesia, sekaligus merupakan sumber norma dan sekaligus merupakan sumber norma dan batu penguji bagi hukumbatu penguji bagi hukum--hukum tersebut.hukum tersebut.

  • Amandemen UUD 1945Amandemen UUD 1945

    Pasal II Aturan Tambahan:Pasal II Aturan Tambahan:

    UUD 1945 UUD 1945 Pembukaan + Pembukaan + UUD 1945 UUD 1945 Pembukaan + Pembukaan +

    pasalpasal--pasal (Penjelasan dihapus)pasal (Penjelasan dihapus)

    Mengubah kedudukan hukum Mengubah kedudukan hukum adat?adat?

  • Jawabannya: Jawabannya: TIDAKTIDAK

    Alasan: (1)Alasan: (1) Pembukaan masih dipertahankan, sedangkan Pembukaan Pembukaan masih dipertahankan, sedangkan Pembukaan

    ini memiliki makna tersendiri, yakni sebagai

Recommended

View more >