Kedudukan Hukum Adat Kedudukan Hukum Adat dalam dalam

Tata Hukum IndonesiaTata Hukum Indonesia

Oleh:Oleh:

Joeni A rianto K urniaw anJoeni A rianto K urniaw an

Bagaimana Nasib

dan

Kedudukan Hukum Adat KiniKedudukan Hukum Adat Kini

?

Sejarah Kedudukan Hukum Adat Sejarah Kedudukan Hukum Adat dari Masa ke Masa:dari Masa ke Masa:

�� Era pra kolonialEra pra kolonial--eraVOCeraVOC

�� Era kolonial sejak 1848 Era kolonial sejak 1848 –– kemerdekaankemerdekaan

�� Era Tata Hukum IndonesiaEra Tata Hukum Indonesia

Era Pra Kolonial Era Pra Kolonial –– Era VOCEra VOC

�� Era pra kolonialEra pra kolonial

Hukum yang berlaku pada masa ini Hukum yang berlaku pada masa ini sepenuhnya adalah hukum adat, dalam sepenuhnya adalah hukum adat, dalam hal ini hukum kebiasaan yang hidup dalam hal ini hukum kebiasaan yang hidup dalam hal ini hukum kebiasaan yang hidup dalam hal ini hukum kebiasaan yang hidup dalam suatu golongan masyarakat tertentu suatu golongan masyarakat tertentu dalam ruang lingkup lingkungan dalam ruang lingkup lingkungan persekutuan hukum tertentu.persekutuan hukum tertentu.

�� Era VOCEra VOC

��politik oportuneteitpolitik oportuneteit

Era Kolonial (sejak tahun 1848)

• “Bewuste Rechtspolitiek” tahun 1848

• Ide unifikasi hukum pada daerah koloni dengan disemangati oleh asas konkordansi, tapi gagal.

• Ide kodifikasi hukum untuk bangsa Eropa (dan golongan lain yang ditundukkan/menundukkan diri ke dalamnya).

• pluralisme hukum �hukum adat tetap • pluralisme hukum �hukum adat tetap dipertahankan dan berfungsi sebagai hukum yang berlaku untuk golongan bangsa asli Indonesia (pasal 131 I.S)

• Ruang lingkup hukum adat (dalam konteks sebagaimana telah dijabarkan di atas) menjadi lebih sempit hanya dalam bidang perdata, karena dalam bidang pidana tidak berlaku pluralisme dengan diterapkannya WvS bagi setiap golongan

Hukum Adat “Riwayatmu Kini…”Hukum Adat “Riwayatmu Kini…”

�� Indonesia dalam Civil Law Indonesia dalam Civil Law SystemSystem��munculnya kecenderungan munculnya kecenderungan legismelegisme

�� Hukum adat sebagai sumber hukum positif Hukum adat sebagai sumber hukum positif �� Hukum adat sebagai sumber hukum positif Hukum adat sebagai sumber hukum positif Indonesia cenderung bersifat inferior (di Indonesia cenderung bersifat inferior (di bawah UU) dan hanya sebagai “ban serep”bawah UU) dan hanya sebagai “ban serep”

�� Hukum adat berlaku secara aktif praktis Hukum adat berlaku secara aktif praktis hanya dalam ruang lingkup hukum waris hanya dalam ruang lingkup hukum waris saja.saja.

Hukum Waris:Hukum Waris:

Hukum AdatHukum Adat

v/sv/sv/sv/sHukum IslamHukum Islam

UU No. 7 Th 1989UU No. 7 Th 1989

�� Pasal 49 (1):Pasal 49 (1):

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaramemutus, dan menyelesaikan perkara--perkara di tingkat perkara di tingkat pertama antara orangpertama antara orang--orang yang beraga Islam di orang yang beraga Islam di bidang:bidang:

a. Perkawinana. Perkawinana. Perkawinana. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan yang dilakukan berdasarkan hukum Islamberdasarkan hukum Islam�� masih adanya peluang masih adanya peluang “choice of law”“choice of law”

c. dstc. dst

�� Memunculkan tarikMemunculkan tarik--menarik antara hukum adat dan menarik antara hukum adat dan hukum Islam.hukum Islam.

UU No. 3 Th 2006 “Tentang UU No. 3 Th 2006 “Tentang

Perubahan atas UU no.7 Th 1989”Perubahan atas UU no.7 Th 1989”Pasal 49:Pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang dan Pengadilan agama bertugas dan berwenang dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangperkara di tingkat pertama antara orang--orang yang orang yang beragama Islam di bidang:beragama Islam di bidang:

a. Perkawinana. Perkawinana. Perkawinana. Perkawinan

b. Waris (tanpa kualifikasi katab. Waris (tanpa kualifikasi kata--kata:”yang dilakukan kata:”yang dilakukan berdasarkan hukum Islam”)berdasarkan hukum Islam”)��Memunculkan spekulasi Memunculkan spekulasi hapusnya “choice of law”hapusnya “choice of law”

Ruang lingkup berlakunya hukum adat menjadi lebih Ruang lingkup berlakunya hukum adat menjadi lebih sempit dan terhimpitsempit dan terhimpit��hanya bagi orang pribumi non hanya bagi orang pribumi non IslamIslam

Inikah nasib yang harus Inikah nasib yang harus

diterima Hukum Adat ?diterima Hukum Adat ?

T I D A K !T I D A K !

Kedudukan Hukum Adat Menurut Kedudukan Hukum Adat Menurut Sejarah Pendirian Negara R I Sejarah Pendirian Negara R I Sejarah Pendirian Negara R I Sejarah Pendirian Negara R I

(Menurut UUD 1945)(Menurut UUD 1945)

Penjelasan UUD 1945Penjelasan UUD 1945PenjelasanPenjelasan UmumUmum UUDUUD 1945:1945:Bag IBag I�� AleniaAlenia 11

UndangUndang--UndangUndang DasarDasar suatusuatu Negara Negara ialahialah sebagiansebagian daridarihukumnyahukumnya dasardasar Negara Negara ituitu. . UndangUndang--UndangUndang DasarDasar ialahialahhukumhukum dasardasar yang yang tertulistertulis, , sedangkansedangkan didi sampingnyasampingnya berlakuberlakujugajuga hukumhukum dasardasar yang yang tidaktidak tertulistertulis

�� Alenia2Alenia2�� Alenia2Alenia2MemangMemang untukuntuk menyelidikimenyelidiki hukumhukum dasardasar ((droitdroit constitutionnelconstitutionnel) ) suatusuatu Negara, Negara, tidaktidak cukupcukup hanyahanya menyelidikimenyelidiki pasalpasal--pasalpasalUndangUndang--UndangUndang dasarnyadasarnya ((loiloi constitutionnelconstitutionnel) ) sajasaja, , akanakantetapitetapi harusharus menyelidikimenyelidiki jugajuga prakteknyaprakteknya dandan bagaimanabagaimanasuasanasuasana kebatinannyakebatinannya ((geistichengeistichen hintergrundhintergrund) ) daridari UndangUndang--UndangUndang dasardasar ituitu

PenjelasanPenjelasan Bag IIIBag IIIPokoPoko--pokokpokok pikiranpikiran tersebuttersebut meliputimeliputi suasanasuasana kebatinannkebatinann daridariUndangUndang--UndangUndang DasarDasar Negara Indonesia. Negara Indonesia. PokokPokok--PokokPokok pikiranpikiraniniini mewujudkanmewujudkan citacita--citacita hukumhukum ((rechtsideerechtsidee) ) yang yang menguasaimenguasaihukumhukum dasardasar Negara, Negara, baikbaik hukumhukum yang yang tertulistertulis maupunmaupunhukumhukum yang yang tidaktidak tertulistertulis

Bagan UUD 1945:

Rechtsidee (geistichen hintergrund)

Hukum Dasar

Tertulis Tidak tertulis

UUD• UUD berasal dari rechtsidee / cita hukum, sehingga

UUD mengikuti / tunduk pada cita hukum ini.

• Cita hukum / rechtsidee adalah batu penguji dari segala macam norma hukum yang ada, karena letaknya sebagai jiwa/pondasi dari hukum dasar

Apakah wujud yang nyata dari

rechtsidee yang menguasai hukum

dasar ini ?

Ontologi Hukum Berdasarkan Beberapa Ontologi Hukum Berdasarkan Beberapa

Pandangan dalam Filsafat HukumPandangan dalam Filsafat Hukum

��Von Savigny:Von Savigny:Hukum mengikuti / berasal dari jiwa bangsa Hukum mengikuti / berasal dari jiwa bangsa (volksgeist)(volksgeist)

��Aliran Naturalis modern Aliran Naturalis modern (Lock,Rousseu):(Lock,Rousseu):(Lock,Rousseu):(Lock,Rousseu):Hukum adalah berasal dari cita hukum yang hidup Hukum adalah berasal dari cita hukum yang hidup dalam masyarakat yang diwujudkan melalui suatu dalam masyarakat yang diwujudkan melalui suatu kontrak sosial.kontrak sosial.

��Aliran Sociological Jurisprudence:Aliran Sociological Jurisprudence:Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilaidengan nilai--nilai yang hidup dalam masyarakatnilai yang hidup dalam masyarakat

�� Rechtsidee Rechtsidee �� geistichen hintergrundgeistichen hintergrund ��

volksgeistvolksgeist / jiwa bangsa./ jiwa bangsa.

�� RechtsideeRechtsidee ��mewujud pada nilaimewujud pada nilai--nilai nilai (pandangan hidup) yang hidup dalam (pandangan hidup) yang hidup dalam masyarakat (masyarakat (The Living LawThe Living Law))masyarakat (masyarakat (The Living LawThe Living Law))

�� RechtsideeRechtsidee UUD 1945 UUD 1945 adalah adalah Hukum Hukum Adat IndonesiaAdat Indonesia

Sehingga Kedudukan Hukum Adat Sehingga Kedudukan Hukum Adat

dalam Pembangunan Tata Hukum dalam Pembangunan Tata Hukum

Indonesia menurut UUD 1945:Indonesia menurut UUD 1945:

�� Hukum adat adalah cita hukumHukum adat adalah cita hukum (meta (meta norma dasar) dari hukum dasar kitanorma dasar) dari hukum dasar kita

�� Hukum adat memiliki kedudukan yang Hukum adat memiliki kedudukan yang �� Hukum adat memiliki kedudukan yang Hukum adat memiliki kedudukan yang paling kuatpaling kuat (sebagai pondasi) dalam tata (sebagai pondasi) dalam tata hukum Indonesiahukum Indonesia

�� Hukum adat menjiwai seluruh hukum Hukum adat menjiwai seluruh hukum yang adayang ada dalam tata hukum Indonesia, dalam tata hukum Indonesia, sekaligus merupakan sumber norma dan sekaligus merupakan sumber norma dan batu penguji bagi hukumbatu penguji bagi hukum--hukum tersebut.hukum tersebut.

Amandemen UUD 1945Amandemen UUD 1945

��Pasal II Aturan Tambahan:Pasal II Aturan Tambahan:

UUD 1945 UUD 1945 ��Pembukaan + Pembukaan + UUD 1945 UUD 1945 ��Pembukaan + Pembukaan +

pasalpasal--pasal (Penjelasan dihapus)pasal (Penjelasan dihapus)

��Mengubah kedudukan hukum Mengubah kedudukan hukum adat?adat?

Jawabannya: Jawabannya: TIDAKTIDAK

Alasan: (1)Alasan: (1)�� Pembukaan masih dipertahankan, sedangkan Pembukaan Pembukaan masih dipertahankan, sedangkan Pembukaan

ini memiliki makna tersendiri, yakni sebagai pokokini memiliki makna tersendiri, yakni sebagai pokok--pokok pokok pikiran dari UUD1945pikiran dari UUD1945

�� Kedudukan Pembukaan sebagaimana hal di atas hanya Kedudukan Pembukaan sebagaimana hal di atas hanya ditunjukkan dalam Penjelasan (Bag III Penjelasan Umum)ditunjukkan dalam Penjelasan (Bag III Penjelasan Umum)

�� Sehingga, penghapusan Penjelasan sehubungan Sehingga, penghapusan Penjelasan sehubungan �� Sehingga, penghapusan Penjelasan sehubungan Sehingga, penghapusan Penjelasan sehubungan amandemen UUD 1945 secara logis hendaknya dimaknai amandemen UUD 1945 secara logis hendaknya dimaknai sebagai “tidak berlakunya Penjelasan atas pasal per pasal sebagai “tidak berlakunya Penjelasan atas pasal per pasal dalam batang tubu (karena telah diamandemen),” dalam batang tubu (karena telah diamandemen),” sedangkan untuk Penjelasan Umum masih berlaku karena sedangkan untuk Penjelasan Umum masih berlaku karena berkait dengan kedudukan Pembukaan yang masih berkait dengan kedudukan Pembukaan yang masih dipertahankandipertahankan

�� Oleh karena itu kedudukan HUkum Adat dalam UUD 1945 Oleh karena itu kedudukan HUkum Adat dalam UUD 1945 secara logis secara logis tidak mengalami perubahantidak mengalami perubahan

??Mampukah / mungkinkah hukum Mampukah / mungkinkah hukum adat digunakan sebagai pondasi / adat digunakan sebagai pondasi / dasar dalam pembangunan Tata dasar dalam pembangunan Tata Hukum Indonesia serta sebagai Hukum Indonesia serta sebagai Hukum Indonesia serta sebagai Hukum Indonesia serta sebagai sumber norma dalam pembentukan sumber norma dalam pembentukan hukum Indonesia mengingat hukum Indonesia mengingat coraknya yang sangat plural, dan coraknya yang sangat plural, dan bersifat relatif dalam ruang lingkup bersifat relatif dalam ruang lingkup orang dan lingkungan berlakunya???orang dan lingkungan berlakunya???

Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan dengan namanja: Jong Java, Jong Soematra, Pemoeda Indonesia, Seka Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Batawi dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia.

Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahoen 1948 di negeri djakart;

Sesoedahnja mendengar pidato-pidato pembitjaraan jang diadakan didalam kerapatan tadi;

Sesoedahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini;

Kerapatan laloe mengambil poetoesan:

PERTAMA : Kami Poetra dan Poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia

KEDOEA : Kami Poetra dan Poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia

KETIGA : Kami Poetra dan Poetri Indonesia mendjoendjoeng tinggi bahasa persatoean, bahasa KETIGA : Kami Poetra dan Poetri Indonesia mendjoendjoeng tinggi bahasa persatoean, bahasa Indonesia

Setelah mendengar kepoetoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkoempoelan-perkoempoelan kebangsaan Indonesia

Mengeloearkan kejakinan Poersatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan dasar persatoeannya: kemaoean,

sedjarah

bahasa

hoekoem adat

pendidikan dan kepandoean,

Dan mengeloearkan pengharapan soepaja poetoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan-perkoempoelan kita

Perkembangan dan Pembaruan Makna Istilah Hukum Adat

� Istilah “Hukum Adat” tidak lagi dimaknai sebagai hukum golongan tertentu untuk ruang lingup wilayah persekutuan hukum tertentu (pengertian Hukum Adat pra PD II)persekutuan hukum tertentu (pengertian Hukum Adat pra PD II)

� Hukum Adat tidak lagi berkonteks pada kebiasaan-kebiasaan riil yang bersifat teknis yang diterapkan dalam masyarakat

• Hukum Adat dimaknai dalam konteks yang lebih dalam dan lebih tinggi sifatnya, yakni dalam bentuk asas-asas atau nilai-nilai yang hidup sebagai suatu cita hukum dari masyarakat asli Indonesia, yang sifatnya lebih abstrak sehingga bersifat unversil (cth:asas gotong royong, fungsi sosial manusia dan milik, persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, dll)

• Hukum Adat dimaknai sebagai rasa keadilan rakyat • Hukum Adat dimaknai sebagai rasa keadilan rakyat Indonesia, sebagaimana diungkapkan Djojodiguno:“Hukum Adat adalah kaidah-kaidah yang dapat disimpulkan dari sumber hukum tertentu dan timbul langsung sebagai pernyataan dari rasa keadilan orang Indonesia dalam hubungan pamrih.

• Hukum adat dimaknai sebagai semangat, jiwa dan kebudayaan Indonesia.

Dari uraian di atas makaDari uraian di atas maka

�� Hukum Adat dalam konteks tersebut tidak lagi Hukum Adat dalam konteks tersebut tidak lagi terbatas pada sekatterbatas pada sekat--sekat lokalitas, melainkan sekat lokalitas, melainkan justru mampu menembus sekatjustru mampu menembus sekat--sekat tersebut sekat tersebut dan dan bersifat nasionalbersifat nasional..

�� Oleh karena itulah dalam keputusan kongres Oleh karena itulah dalam keputusan kongres Sumpah Pemuda dahulu, hukum adat tidak Sumpah Pemuda dahulu, hukum adat tidak Sumpah Pemuda dahulu, hukum adat tidak Sumpah Pemuda dahulu, hukum adat tidak dipandang sebagai unsur pemisah, melainkan dipandang sebagai unsur pemisah, melainkan justru dupandang sebagai unsur pemersatu.justru dupandang sebagai unsur pemersatu.

�� Sehingga Hukum Adat jelas mampu dijadikan Sehingga Hukum Adat jelas mampu dijadikan hukum paling dasar dan sebagai sumber norma hukum paling dasar dan sebagai sumber norma yang pertama dalam tata Hukum Indonesiayang pertama dalam tata Hukum Indonesia

Tambahan:Tambahan:

�� Jika yang dikatakan Jika yang dikatakan rechtsideerechtsidee dari UUD kita adalah hukum dari UUD kita adalah hukum adat (dalam makna yang baru dan luas), sedangkan adat (dalam makna yang baru dan luas), sedangkan sebagaimana dijelaskan di muka (Penjelasan Umum UUD45 sebagaimana dijelaskan di muka (Penjelasan Umum UUD45 Bag III) bahwa Bag III) bahwa rechtsidee rechtsidee ini terwujud dari pokokini terwujud dari pokok--pokok pokok pikiran yang berada dalam Pembukaan yang tidak lain juga pikiran yang berada dalam Pembukaan yang tidak lain juga adalah Pancasila, maka adalah Pancasila, maka Hukum Adat dalam arti yang Hukum Adat dalam arti yang luas dan tingggi ini dapat dimaknai pula sebagai luas dan tingggi ini dapat dimaknai pula sebagai Hukum PancasilaHukum Pancasilaluas dan tingggi ini dapat dimaknai pula sebagai luas dan tingggi ini dapat dimaknai pula sebagai Hukum PancasilaHukum Pancasila

�� Hal inilah yang merupakan alasan ke (2) sekaligus alasan Hal inilah yang merupakan alasan ke (2) sekaligus alasan penguat bahwa kedudukan Hukum Adat sebelum dan penguat bahwa kedudukan Hukum Adat sebelum dan setelah amandemen UUD 45 secara logis tidak berubah.setelah amandemen UUD 45 secara logis tidak berubah.

�� Dengan adanya istilah Hukum Adat sebagai sinonim dari Dengan adanya istilah Hukum Adat sebagai sinonim dari Hukum Pancasila, maka kedudukan Hukum Adat Hukum Pancasila, maka kedudukan Hukum Adat bukanlah bukanlah di dalamdi dalam Hukum Indonesia / Hukum Nasional, melainkan Hukum Indonesia / Hukum Nasional, melainkan Hukum Adat Hukum Adat adalahadalah Hukum Indonesia / Hukum Nasioanal.Hukum Indonesia / Hukum Nasioanal.

Kesimpulan:Kesimpulan:

�� Hukum Adat adalah Cita Hukum / Hukum Adat adalah Cita Hukum / rechtsideerechtsidee dari dari pembentukan dan pembangunan Tata Hukum Indonesia, pembentukan dan pembangunan Tata Hukum Indonesia, sehinggasehingga

�� Hukum Adat memiliki kedudukan yang kuat dan sentral Hukum Adat memiliki kedudukan yang kuat dan sentral dalam Tata Hukum Indonesia karena berfungsi sebagai dalam Tata Hukum Indonesia karena berfungsi sebagai landasan serta sebagai sumber norma dalam landasan serta sebagai sumber norma dalam landasan serta sebagai sumber norma dalam landasan serta sebagai sumber norma dalam pembentukan dan pengembanan segala hukum posiitif pembentukan dan pengembanan segala hukum posiitif di Indonesia, dimana hukum adat dimaknai sebagai di Indonesia, dimana hukum adat dimaknai sebagai asas, sehingga mempunyai nilai universal dan dapat asas, sehingga mempunyai nilai universal dan dapat berlaku secara nasionalberlaku secara nasional

�� Hukum Adat adalah Hukum Adat adalah raw materials raw materials Hukum NasionalHukum Nasional

Catatan:Catatan:�� Berkait uraian di atas, maka dalam pembentukan dan pembangunan hukum Berkait uraian di atas, maka dalam pembentukan dan pembangunan hukum

Indonesia yang sesungguhnya hal yang perlu dilakukan adalah dengan Indonesia yang sesungguhnya hal yang perlu dilakukan adalah dengan banyak mengadakan penelitian terhadap nilaibanyak mengadakan penelitian terhadap nilai--nilai budaya masyarakat nilai budaya masyarakat Indonesia asli oleh seluruh pengemban hukum di Indonesia, untuk nantinya Indonesia asli oleh seluruh pengemban hukum di Indonesia, untuk nantinya disarikan menjadi nilaidisarikan menjadi nilai--nilai dan asasnilai dan asas--asas yang bersifat abstrak, bernilai asas yang bersifat abstrak, bernilai universal, serta berkarakter nasional.universal, serta berkarakter nasional.

�� Namun pemerapan hal di atas dengan tetap bertahan pada bentuk Civil Law Namun pemerapan hal di atas dengan tetap bertahan pada bentuk Civil Law System akan membawa kesulitanSystem akan membawa kesulitan--kesulitan tersendiri yang cukup serius. kesulitan tersendiri yang cukup serius. Dalam hal ini berkait dengan prinsip legisme yang ada di dalamnya, Dalam hal ini berkait dengan prinsip legisme yang ada di dalamnya, sehingga akan potensial mengalami kesulitan jika dihadapkan pada budaya sehingga akan potensial mengalami kesulitan jika dihadapkan pada budaya yang bersifat dinamis sebagai wadah dari nilaiyang bersifat dinamis sebagai wadah dari nilai--nilai yang hidup sebagai cita nilai yang hidup sebagai cita hukum ini.hukum ini.hukum ini.hukum ini.

�� Sistem Hukum Adat adalah tawaran (dan keharusan!) bagi pembangunan Sistem Hukum Adat adalah tawaran (dan keharusan!) bagi pembangunan Sistem Hukum Indonesia yang sesungguhnya, sehingga jika konsisten Sistem Hukum Indonesia yang sesungguhnya, sehingga jika konsisten dengan apa yang telah terjabarkan dalam uraian ini yaitu Hukum adat dengan apa yang telah terjabarkan dalam uraian ini yaitu Hukum adat sebagai Hukum Nasional, maka perombakan total sistem hukum yang kita sebagai Hukum Nasional, maka perombakan total sistem hukum yang kita pakai selama ini adalah merupakan konsekuensi logis, dan untuk itu penulis pakai selama ini adalah merupakan konsekuensi logis, dan untuk itu penulis menyarankan untuk melihat analogi yang terdekat, yakni kepada Common menyarankan untuk melihat analogi yang terdekat, yakni kepada Common Law dengan Sistem Jury dalam sistem peradilannya, sebagaimanajuga Law dengan Sistem Jury dalam sistem peradilannya, sebagaimanajuga diharapkan oleh Ter Haar.diharapkan oleh Ter Haar.

Daftar Pustaka:

1. Arianto. K, Joeni. Sistem Hukum Adat dan Problematika Civil Law System (skripsi), 2005, Surabaya: F. H. Unair

2. Koesnoe,M. HUKUM ADAT; Dalam Alam Kemerdekaan dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi,1996, Surabaya: Ubhara Pers.

3. Koesnoe, M. Beberapa Masalah dalam Tata Hukum Kita Dewasa Ini, 1997, Surabaya: Ubhara Pers.Ini, 1997, Surabaya: Ubhara Pers.

4. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, 1999, Yogyakarata: Liberty

5. Wignjodipuro, Surojo. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. 1972. Bandung: Alumni

6. Wignjosoebroto, Soetandyo. Dinamika Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional; Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. -, Rajawali

Sekian dan Terim a K asih… ..Sekian dan Terim a K asih… ..

“M enuju R evolusi H ukum Indonesia“M enuju R evolusi H ukum Indonesia“M enuju R evolusi H ukum Indonesia“M enuju R evolusi H ukum Indonesia“M enuju R evolusi H ukum Indonesia“M enuju R evolusi H ukum Indonesia“M enuju R evolusi H ukum Indonesia“M enuju R evolusi H ukum Indonesia

M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”M enuju R evolusi B angsa Indonesia”