guidelines neighborhood upgrading and shelter project

80
5/18/2018 GuidelinesNeighborhoodUpgradingandShelterProject-slidepdf.com http://slidepdf.com/reader/full/guidelines-neighborhood-upgrading-and-shelter-project !"#$ &'()*+,-*,,. /0)-1.(&) 1&. 2*'34'- 0-,5'64 7&/2208!9 ! 0'.,:1& /:/: #$% & ' KATA PENGANTAR Perkembangan lingkungan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan, baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut maka, kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana lingkungan permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Sementara itu, pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai mengalami penurunan yang pada gilirannya memberikan konstribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang didukung dana APBN, telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan lingkungan permukiman kumuh, sebagai upaya mengatasi masalah perkotaan yang dihadapkan pada permasalahan konvensional seperti tingginya laju urbanisasi, menurunnya kemampuan kota, tingginya angka kemiskinan, menurunnya kualitas lingkungan dan kurang berkembangnya fungsí dan peran perkotaan. Mengingat keterbatasan dana APBN dan untuk mendukung upaya pengurangan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan menjadi sebesar 6% pada tahun 2020 maka, Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan Neighborhood Upgrading and Shelter Project  (NUSSP-2) dengan menggunakan dana pinjaman dari Asian Development Bank. NUSSP-2 merupakan program penanganan lingkungan kumuh perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Sektor Swasta serta upaya penguatan kapasitas kelembagaan lokal untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan perkotaan yang berpihak pada masyarakat miskin secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia dan mewujudkan Kota Bebas Kumuh pada tahun 2020. Sebagai program berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, pelaksanaan NUSSP-2 mempunyai suatu alur proses yang spesifik pada setiap tahapan kegiatan dan mempunyai inter-relasi yang saling terkait. Dengan demikian diperlukan pemahaman terhadap seluruh elemen proses yang terkait di dalamnya, agar akibat yang ditimbulkan oleh tidak berjalannya suatu elemen proses akan dapat diperhitungkan sebelumnya. Untuk tujuan tersebut maka, Buku Pedoman Umum ini disusun dalam upaya memberikan kerangka pemikiran praktis penerjemahan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan NUSSP-2 bagi para pelaksana program, mulai dari tingkat Pusat, tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksana di tingkat Kelurahan dan di tingkat masyarakat. Pedoman Umum ini diharapkan dapat merangkai seluruh elemen proses pelaksanaan NUSSP-2 dalam satu benang merah yang konkret untuk mengurangi timbulnya kesenjangan pemahaman alur proses antara yang diharapkan pelaksanaan di lapangan.

Upload: tiar-pandapotan-purba

Post on 04-Oct-2015

141 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Guidelines Neighborhood Upgrading and Shelter Project

TRANSCRIPT

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - i

    KATA PENGANTAR

    Perkembangan lingkungan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan, baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut maka, kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana lingkungan permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Sementara itu, pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai mengalami penurunan yang pada gilirannya memberikan konstribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang didukung dana APBN, telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan lingkungan permukiman kumuh, sebagai upaya mengatasi masalah perkotaan yang dihadapkan pada permasalahan konvensional seperti tingginya laju urbanisasi, menurunnya kemampuan kota, tingginya angka kemiskinan, menurunnya kualitas lingkungan dan kurang berkembangnya fungs dan peran perkotaan. Mengingat keterbatasan dana APBN dan untuk mendukung upaya pengurangan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan menjadi sebesar 6% pada tahun 2020 maka, Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSSP-2) dengan menggunakan dana pinjaman dari Asian Development Bank. NUSSP-2 merupakan program penanganan lingkungan kumuh perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Sektor Swasta serta upaya penguatan kapasitas kelembagaan lokal untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan perkotaan yang berpihak pada masyarakat miskin secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia dan mewujudkan Kota Bebas Kumuh pada tahun 2020. Sebagai program berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, pelaksanaan NUSSP-2 mempunyai suatu alur proses yang spesifik pada setiap tahapan kegiatan dan mempunyai inter-relasi yang saling terkait. Dengan demikian diperlukan pemahaman terhadap seluruh elemen proses yang terkait di dalamnya, agar akibat yang ditimbulkan oleh tidak berjalannya suatu elemen proses akan dapat diperhitungkan sebelumnya. Untuk tujuan tersebut maka, Buku Pedoman Umum ini disusun dalam upaya memberikan kerangka pemikiran praktis penerjemahan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan NUSSP-2 bagi para pelaksana program, mulai dari tingkat Pusat, tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksana di tingkat Kelurahan dan di tingkat masyarakat. Pedoman Umum ini diharapkan dapat merangkai seluruh elemen proses pelaksanaan NUSSP-2 dalam satu benang merah yang konkret untuk mengurangi timbulnya kesenjangan pemahaman alur proses antara yang diharapkan pelaksanaan di lapangan.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - ii

    Melalui Pedoman Umum ini, diharapkan pelaksanaan NUSSP-2 dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan secara signifikan pada tahun 2020 dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai amanat UUD45.

    Jakarta, Desember 2013

    Direktorat Jenderal Cipta Karya,

    Kementerian Pekarjaan Umum

    (_____________________)

    NIP. .

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - iii

    DAFTAR ISI

    Hal

    KATA PENGANTAR .................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................. iii DAFTAR SINGKATAN ................................................................................................. vi

    BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1 1.2 Tujuan dan Sistimatika Pedoman Umum ................................................................ 3 1.2.1 Pedoman Umum ..................................................................................................... 4 1.2.2 Pedoman Pelaksana ............................................................................................... 4 1.2.3 Pedoman Teknis ..................................................................................................... 4 1.2.4 Standar Operasional Prosedure (SOP) .................................................................. 5 1.3 Pengguna Pedoman ................................................................................................. 5 1.3.1 Pemerintah Pusat ................................................................................................... 6 1.3.2 Pemerintah Daerah ................................................................................................. 6 1.3.3 Konsultan Pendamping NUSSP-2 .......................................................................... 6 1.3.4 Kelompok Masyarakat ............................................................................................ 7 1.3.5 Kelompok Peduli Lainnya ....................................................................................... 7

    BAB II TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PROGRAM ......................................... 8 2.1 Tujuan Program ....................................................................................................... 8 2.2 Sasaran Program .................................................................................................... 9 2.2.1 Sasaran Fungsional ................................................................................................ 9 2.2.2 Sasaran Operasional .............................................................................................. 9 2.3 Strategi Pelaksanaan Kegiatan ............................................................................... 10 2.3.1 Strategi Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah ................................................ 10 2.3.2 Strategi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat .................................. 11 2.3.3 Strategi Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat .................................................... 13 2.3.4 Strategi Pengembangan Permukiman Baru ........................................................... 14 2.4 Pendekatan Program .............................................................................................. 14 2.5 Prinsip Pelaksanaan Kegiatan ................................................................................ 15 2.6 Komponen Kegiatan NUSSP-2 ............................................................................... 17 2.6.1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Daerah .......................................................... 17 2.6.2 Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Lingkungan Permukiman .......................... 18 2.6.3 Pembangunan Kawasan Permukiman Baru (NSD) ................................................. 19 2.7 Pengelolaan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ................................................. 20 2.7.1 Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan ....................................................................... 21 2.7.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ............................................................................. 21 2.8 Daftar Kegiatan Terlarang (Negative List) ............................................................... 22 2.9 Indikator Kinerja NUSSP-2 ...................................................................................... 22 2.10 Lokasi Sasaran NUSSP-2 ...................................................................................... 23 2.10.1 Kota/Kabupaten Sasaran ....................................................................................... . 23 2.10.2 Lokasi Kumuh Sasaran ............................................................................................ 23

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - iv

    BAB III PENGELOLAAN PELAKSANAAN PROYEK ................................................ 25 3.1 Organisasi Pengelola Proyek .................................................................................. 25 3.2 Organisasi Proyek Tingkat Pusat ............................................................................ 26 3.2.1 Tim Koordinasi Tingkat Pusat ................................................................................. 26 3.2.2 Direktorat Jenderal Cipta Karya (Executing Agency) ............................................. 27 3.2.3 Project Management Unit (PMU) ............................................................................ 27 3.2.4 Satuan Kerja (Satker) Pusat ................................................................................... 28 3.3 Organisasi Pelaksana Tingkat Kota/Kabupaten ...................................................... 29 3.3.1 Pemerintah Kota/Kabupaten ................................................................................... 29 3.3.2 Local Coordinating Office ....................................................................................... 29 3.3.3 Satuan Kerja (Satker) Kabupaten/Kota .................................................................. 30 3.4 Organisasi Pelaksana Tingkat Kelurahan dan Masyarakat ..................................... 31 3.4.1 Pemerintah Kelurahan ............................................................................................ 31 3.4.2 Organisasi Masyakat Lokal (LKM/BKM) ................................................................. 31 3.4.3 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) ......................................................... 32 3.5 Konsultan Manajemen Proyek ................................................................................ 33 3.5.1 National Management Consultant (NMC) ............................................................... 33 3.5.2 Regional Management Consultant (RMC) .............................................................. 34 3.5.3 City Coordinator (CC) ............................................................................................. 36 3.5.4 Pendamping Masyarakat atau Community Advisor (CA) ....................................... 37

    BAB IV SUMBER PENDANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN ........................... 39 4.1 Sumber Pendanaan dan Peruntukannya ................................................................ 39 4.2 Pembiayaan Kegiatan NUSSP-2 ............................................................................. 39 4.2.1 Sosialisasi NUSSP-2 .............................................................................................. 39 4.2.2 Pembiayaan Kegiatan Masyarakat ......................................................................... 40 4.2.3 Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman .......................................... 40 4.3 Mekanisme Pencairanan Dana ............................................................................... 41 4.3.1 Kelengkapan Dokumen NUP/CWSIAP ................................................................... 41 4.3.2 Kelengkapan Dokumen BKM .................................................................................. 41 4.3.3 Tahapan Pencairan Dana NUSSP-2 ...................................................................... 42 4.3.4 Penangguhan Pencairan Dana ............................................................................... 42 4.3.5 Pengembalian Dana ............................................................................................... 43 4.3.6 Kelebihan Dana ...................................................................................................... 43

    BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN NUSSP-2 .......................................................... 45 5.1 Persiapan Pelaksanaan NUSSP-2 .......................................................................... 45 5.2 Tahapan Pelaksanaan di Tingkat Daerah ............................................................... 46 5.2.1 Tahap Persiapan ................................................................................................... 46 5.2.2 Tahap Perencanaan ............................................................................................... 47 5.2.3 Tahap Pelaksanaan ................................................................................................ 49 5.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat ......................................... 50 5.3.1 Tahap Persiapan ..................................................................................................... 50 5.3.2 Tahap Perencanaan (Kegiatan Pra Konstruksi) ..................................................... 55 5.4.3 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur ............................................... 59 5.4.4 Kegiatan Pasca Konstruksi ..................................................................................... 62

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - v

    BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN ................................................... ... 66 6.1 Monitoring dan Supervisi ......................................................................................... 66 6.1.1 Prinsip Monitoring dan Supervisi ............................................................................ 66 6.1.2 Ruang Lingkup Monitoring dan Supervisi ............................................................... 67 6.1.2 Sasaran Monitoring dan Supervisi .......................................................................... 67 6.1.3 Pelaksana Monitoring dan Supervisi ...................................................................... 68 6.2 Penanganan Pengaduan Masyarakat ..................................................................... 69 6.2.1 Maksud, Tujuan dan Sasaran Pengaduan Masyarakat .......................................... 69 6.2.2 Prinsip Penanganan Pengaduan Masyarakat ........................................................ 69 6.2.2 Jenis Pengaduan Masyarakat ................................................................................ 70 6.2.3 Penyampaian dan Penerimaan Pengaduan ........................................................... 70 6.2.4 Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Masyarakat ................................................ 70 6.3 Pengelolaan Sistem Informasi (SIM) ....................................................................... 71 6.4 Laporan Pelaksanaan NUSSP-2 ............................................................................. 72

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - vi

    DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

    ADB : Asian Development Bank; ADF : Asian Development Fund; APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat; BPN : Badan Pertanahan Nasional; BPR : Bank Prekreditan Rakyat; BME : Benefit Monitoring and Evaluation; BPN : Badan Pertanahan Nasional ; BPS : Biro Pusat Statistik ; BTN : Bank Tabungan Negara ; CA : Community Advisory; CAP : Community Action Plan; CBO : Community Based Organization; CC : City Coordinator CFI : Central Financial Institution; CIO : Community Implementing Organization; CK : Cipta Karya; CPA : Community based Participatory Approach; CSS : City Shelter Strategy; CWSIAP : City Wide Slum Improvement Action Plan; DJCK : Direktorat Jenderal Cipta Karya ; DGHS : Directorate General of Human Settlements; DIP : Daftar Isian Proyek ; DTD : Directorate of Technical Development; DED : Detailed Engineering Design; DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; FGD : Focus Group Discusion; KAK : Kerangka Acuan Kerja; KBR : Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah; KPK : Komite Penanggulangan Kemiskinan; KPKD : Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah; KMP : Konsultan Manajemen Pusat; KMW : Konsultan Manajemen Wilayah; Korkot : Koordinator Kota; KSO : Kerjasama Operasi; KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat; KSN-PP : Kebijakan Strategi Nasional Perumahan Permukiman; LCO : Local Coordinatong Office; Lisiba : Lingkungan Siap Bangun; LFI : Local Financial Institution (Lembaga Keuangan Daerah); LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat; MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - vii

    MIS : Management Information System; MOC : Ministry of Cooperatives; MOF : Ministry of Finance; MOHA : Ministry of Home Affairs; MoU : Memorandum of Understanding; NGO : Non-Governmental Organization; NUSSP : Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project; NUP : Neighborhood Upgrading Plans; PC : Procurment Consultant; PJM : Perencanaan Jangka Menengah; PKP : Pengembangan Kawasan Permukiman; P2KP : Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan; PMU : Project Manajemen Unit; Podes : Potensi Desa; PU : Pekerjaan Umum; RPIJM : Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah; RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah; RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang; RPKPP : Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas; RP3KP : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

    Kawasan Permukiman; RMC : Regional Manajemen Consultant; RT : Rukun Tetangga; RW : Rukun Warga; RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah; Satker : Satuan Kerja; SIM : Sistem Informasi Manajemen; SOP : Standar Operasional Prosedur; SP3P : Strategi Perbaikan dan Pengembangan Perumahan dan

    Permukiman; SPK : Strategi Pengembangan Kota; SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja; SPPIP : Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan; TPPI : Tim Pelaksana Pembangunan Infrastruktur; UKM : Usaha Kecil Menengah; UPL : Unit Pelaksana Lingkungan UPK : Unit Pelaksana Keuangan; UPS : Unit Pelaksana Sosial; TOR : Term of Reference; TKPP : Tim Koordinasi Perumahan dan Permukiman TPM : Tenaga Penggerak Masyarakat

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 1

    BAB - I PENDAHULUAN

    1.1. LATAR BELAKANG

    Perkembangan lingkungan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan, baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini lebih disebabkan oleh tidak seimbangnya peluang untuk mencari nafkah di daerah perdesaan dan perkotaan, sehingga memunculkan adanya daya tarik kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat perdesaan atau luar kota, sementara latar belakang kapasitas dan kemampuan para pendatang sangat marjinal.

    Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana lingkungan permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai mengalami penurunan yang pada gilirannya memberikan konstribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh.

    Saat ini, diperkirakan penduduk dunia telah mencapai sekitar 7 miliar jiwa dan akan terus meningkat sampai mencapai sekitar 9 miliar pada 2050. Diperkirakan sekitar 70% dari penduduk dunia tersebut akan bermukim di daerah perkotaan. Menurut perkiraan PBB, negara-negara yang akan menghadapi perpindahan penduduk ke daerah perkotaan yang terbanyak adalah : India, China, Nigeria, Amerika Serikat dan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menghadapi masalah urbanisasi yang terbesar didunia.

    Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki laju urbanisasi tertinggi di Asia telah dihadapkan pada permasalahan kawasan kumuh yang jumlahnya meningkat cukup besar; dimana menurut data dari UN-Habitat (2010) jumlah penduduk Indonesia yang menghuni kawasan kumuh telah mencapai sekitar 28 juta jiwa. Apabila mendasarkan pada perkiraan-perkiraan tersebut maka, Indonesia akan menghadapi masalah urbanisasi dalam skala besar dan akan bersifat semakin kritis, jika tidak ditangani secara efektif dalam periode 10 tahun mendatang (2014 2025).

    Menurut Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2011 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), proporsi rumah tangga kumuh perkotaan ditargetkan tersisa sebesar 6% pada tahun 2020.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 2

    Berdasarkan data Susenas BPS, proporsi rumah tangga kumuh perkotaan telah menurun sebesar 8,18% dari 20,75% pada tahun 1993 menjadi 12,57% pada tahun 2011. Hal tersebut memberikan indikasi besaran laju rata-rata penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 0,50% per tahun. Tanpa suatu terobosan yang berarti maka, target 6% akan sulit dicapai pada tahun 2020.

    Permukiman kumuh perkotaan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat kompleks, diantaranya adalah permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan serta ketidak disiplinan sosial maupun yang menyangkut kemampuan lembaga-lembaga pemerintahan Kota/Kabupaten dalam hal pengaturan, pengorganisasian spasial maupun sumberdaya yang dimiliki kota sesuai hakekat fungsi kota.

    Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang didukung dana APBN, telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan lingkungan permukiman kumuh, sebagai upaya mengatasi masalah perkotaan yang dihadapkan pada permasalahan konvensional seperti tingginya laju urbanisasi, menurunnya kemampuan kota, tingginya angka kemiskinan, menurunnya kualitas lingkungan dan kurang berkembangnya fungs dan peran perkotaan.

    Mengingat keterbatasan dana APBN dan untuk mendukung upaya pengurangan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan menjadi sebesar 6% pada tahun 2020 maka, Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project Phase-2 (NUSSP-2) dengan menggunakan dana pinjaman dari Asian Development Bank.

    NUSSP-2 merupakan program penanganan lingkungan kumuh perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Sektor Swasta serta upaya penguatan kapasitas kelembagaan lokal untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan perkotaan yang berpihak pada masyarakat miskin secara berkelanjutan.

    Komponen program NUSSP-2 terdiri dari 3 komponen, yaitu : (i) Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pembangunan perkotaan yang berpihak pada masyarakat miskin; (ii) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki kawasan permukiman kumuh yang selaras dengan perencanaan pembangunan; dan (iii) Pengembangan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk pembangunan permukiman baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pelaksanaan NUSSP-2 menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan di tingkat kota. Konsep pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan, karena didalamnya terkandung upaya-upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, mengembangkan, serta mengoperasikan dan memelihara hasil-hasil pembangunan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kapasitas yang dilaksanakan tidak saja terhadap diri orang perorang, tetapi mencakup warga masyarakat luas.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 3

    Kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, membutuhkan keterlibatan dan peran-serta yang sangat besar dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam NUSSP-2 merupakan serangkaian upaya terencana dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran kritis masyarakat didalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu, masyarakat perlu diberdayakan dan diorganisasikan, karena keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara terorganisasi akan memberikan suatu sumber daya atau kekuatan yang luar biasa.

    Sebagai suatu program yang berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, pelaksanaan NUSSP-2 mempunyai suatu alur proses yang spesifik pada setiap tahapan kegiatan dan mempunyai inter-relasi yang saling terkait. Dengan demikian diperlukan pemahaman terhadap seluruh elemen proses yang terkait di dalamnya, agar akibat yang ditimbulkan oleh tidak berjalannya suatu elemen proses akan dapat diperhitungkan sebelumnya.

    Untuk tujuan tersebut maka, Buku Pedoman Umum ini disusun dalam upaya memberikan kerangka pemikiran praktis penerjemahan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan NUSSP-2 bagi para pelaksana program, mulai dari tingkat Pusat, tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksana di tingkat Kelurahan dan di tingkat masyarakat. Pedoman Umum ini diharapkan dapat merangkai seluruh elemen proses pelaksanaan NUSSP-2 dalam satu benang merah yang konkret untuk mengurangi timbulnya kesenjangan pemahaman alur proses antara yang diharapkan pelaksanaan di lapangan.

    Guna memenuhi kebutuhan para pelaku dan pelaksana program di lapangan maka, disamping Pedoman Umum, juga telah disusun Pedoman Pelaksana dan Pedoman Teknis agar dapat memberikan informasi yang mudah dipahami serta tuntunan praktis yang mudah untuk diterapkan. Sebagai suatu kerangka praktis pelaksanaan, pedoman tersebut akan diposisikan sebagai alat komunikasi antara pemrakarsa NUSSP-2 dengan para pelaksana praktis di lapangan, sehingga secara terbuka akan selalu lentur terhadap setiap masukan dan dinamika yang terjadi di masyarakat, melalui proses praksis (belajar-bertindak-refleksi) secara terus-menerus menuju kesempurnaan.

    1.2. TUJUAN DAN SISTEMATIKA PEDOMAN NUSSP-2

    Pedoman Umum NUSSP-2 disusun dalam rangka untuk memenuhi implementasi kegiatan secara menyeluruh, dan sebagai upaya memberi kerangka praktis pelaksanaan NUSSP-2 bagi seluruh pelaksana, mulai dari tingkat Pusat sampai tingkat Kelurahan dan masyarakat. Penyusunan pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi informasi dan sosialisasi secara sistematis, tentang esensi dan proses pelaksanaan tahapan kegiatan NUSSP-2 di lapangan, baik kepada pemerintah dan pemerintah daerah maupun kepada masyarakat sasaran.

    Pedoman NUSSP-2 memuat uraian tentang hubungan dan relevansi antar setiap komponen maupun elemen proses dalam kegiatan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk intervensi yang perlu dilakukan selama berlangsungnya kegiatan NUSSP-2, yang terdiri dari beberapa pedoman (perhatikan Gambar-1).

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 4

    1.2.1. Pedoman Umum

    Pedoman umum merupakan acuan umum pelaksanaan program yang memberikan penjelasan tentang seluruh aspek yang terkait dengan implementasi NUSSP-2. Pedoman umum memuat informasi tentang substansi dan esensi program NUSSP-2, mulai dari latar belakang, konsep dasar, strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan sampai dengan hubungan antar pelaksana program serta pengelolaan pelaksanaan kegiatan.

    Secara prinsip pedoman umum merupakan kerangka rujukan untuk seluruh pedoman yang ada, terutama dalam hal konsepsi dasar dan landasan filosofis NUSSP-2. Selanjutnya untuk menterjemahkan dan meralisasikan konsep-konsep dasar yang ada dalam pedoman umum, kepada realitas kegiatan di lapangan maupun di wilayah sasaran digunakan pedoman teknis sesuai dengan proses kegiatan spesifik yang akan dilakukan. Untuk merealisasikan konsep dasar yang ada dalam pedoman umum menjadi kegiatan konkret seperti yang terangkum dalam pedoman-pedoman teknis, diperlukan pedoman pelaksana yang sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing secara spesifik dalam konteks proses. Untuk kebutuhan tersebut pedoman pelaku akan menjembatani proses realisasi konsep menjadi kegiatan konkret di tataran praktis, sesuai dengan elemen konsep maupun jenis kegiatan yang akan direalisasikan.

    Sedangkan realisasi konsep menjadi bentuk kegiatan nyata, disamping membutuhkan dukungan sumber daya manusia (pelaku) juga membutuhkan dukungan sistem atau instrumen serta alat manajemen untuk mendayagunakan seluruh input (masukan) yang diberikan. Dalam hal ini pedoman pendukung akan memberi kontribusi dan melengkapi seluruh kebutuhan yang terkait dengan penyediaan instrument maupun alat manajemen untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses realisasi secara sistemik. 1.2.2. Pedoman Pelaksana

    Pedoman pelaksana, merupakan acuan pelaksanaan bagi para pelaksana yang terkait langsung dengan implementasi kegiatan NUSSP-2 di setiap tingkatan sasaran. Secara spesifik substansi pedoman pelaksana memberi penjelasan tentang koridor dan batasan-batasan terhadap peran, fungsi dan tanggungjawab maupun penugasan yang menjadi kompetensi dari setiap stakeholder terkait, dalam konteks proses pelaksanaan NUSSP-2 secara keseluruhan. Adapun jenis pedoman pelaksana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan NUSSP-2 adalah : 1. Pedoman Pelaksana Penguatan Kelembagaan Masyarakat; 2. Pedoman Pelaksana Pendamping Masyarakat (Community Advisor); 3. Pedoman Pelaksana Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP);

    1.2.3. Pedoman Teknis

    Pedoman teknis atau disebut petunjuk teknis merupakan acuan pelaksanaan untuk seluruh pelaksana NUSSP-2 dalam kaitannya dengan cara-cara praktis dan teknik-teknik untuk merealisasikan komponen maupun kegiatan-kegiatan

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 5

    pokok yang dibutuhkan dan dipersyaratkan dalam proses. Pedoman teknis akan menjelaskan secara lebih rinci tentang langkah-langkah praktis yang diperlukan dan harus dilakukan untuk merealisasikan setiap tahapan kegiatan NUSSP-2 dalam mencapai tujuan serta sasaran-sasaran strategisnya. Adapun pedoman teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan NUSSP-2 adalah : 1. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Penanganan Kumuh Kota atau

    City Wide Slum Improvement Action Plan (CWSIAP); 2. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Perbaikan Lingkungan (RPL) atau

    Neighborhood Upgrading Plan (NUP); 3. Pedoman Teknis Pembangunan Permukiman Baru atau New Sites

    Development (NSD); 4. Pedoman Teknis Sosialisasi Program dan Pengorganisasian Masyarakat; 5. Pedoman Teknis Pelaksanaan Survey Kampung Sendiri (SKS); 6. Pedoman Teknis Gender Action Plan (GAP); 7. Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa oleh Masyarakat; 8. Pedoman Teknis Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur; 9. Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan; 10. Pedoman Teknis Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi; 11. Pedoman Teknis Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan; 12. Pedoman Teknis Pengelolaan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.

    1.2.4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

    Dalam kerangka untuk memberikan acuan praktis dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dalam NUSSP-2, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat uraian teknis tahapan pelaksanaan yang membutuhkan acuan lebih terperinci, sehingga memberikan kemudahan dalam langkah-langkah pelaksanaannya. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam NUSSP-2 mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kelurahan dan masyarakat harus dilengkapi SOP.

    1.3. PENGGUNA PEDOMAN

    Pedoman-pedoman NUSSP-2 tersebut di atas, diharapkan dapat merangkai seluruh elemen proses yang terjadi dalam satu benang merah yang konkret, serta mengurangi timbulnya kesenjangan dalam memahami alur proses antara yang diharapkan oleh pemrakarsa program dengan para pelaksana NUSSP-2 di lapangan. Dalam konteks penggunaan pedoman umum ini, sangat diperlukan suatu pemahaman dan apresiasi secara mendalam oleh para pelaku, dalam bentuk mengerti tentang langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan, serta cara-cara untuk merealisasikan setiap tahapan kegiatan maupun intervensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan NUSSP-2.

    Pedoman-pedoman NUSSP-2 disusun dengan tujuan agar dapat berfungsi dan digunakan sebagai acuan bagi stakeholder NUSSP-2 untuk membangun kesamaan langkah, prosedur dan mekanisme dalam menggerakkan serta mendayagunakan seluruh sumberdaya yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan NUSSP-2, melalui kegiatan fasilitasi dan pendampingan langsung kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat sasaran. Interaksi langsung dengan masyarakat membutuhkan bahasa teknis-operasional yang sederhana, jelas dan

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 6

    mudah diterapkan, dimana pedoman-pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaku dalam melakukan advokasi teknis kepada para stakeholder.

    Secara umum pedoman-pedoman NUSSP-2 jdiperuntukkan bagi para pelaku dan bagi kelompok peduli, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Kelurahan, termasuk pemerintah dan masyarakat (BKM/LKM dan KPP) maupun kelompok peduli lainnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1.3.1. Pemerintah Pusat (Executing Agency, PMU, Satker Pusat)

    Pedoman-pedoman NUSSP-2 ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan acuan bagi Pemerintah, terutama dalam hal : 1. Dasar mengambil kebijakan pelaksanaan NUSSP-2 secara nasional; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi pelaksana program NUSSP-2 mulai dari

    tingkat pusat sampai tingkat kelurahan dan masyarakat; 3. Sebagai acuan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

    program NUSSP-2; 4. Sebagai acuan dalam memberi dukungan pelaksanaan di tingkat lapangan,

    termasuk dukungan pelaksanaan tahapan kegiatan dan pencairan dana.

    1.3.2. Pemerintah Daerah (LCO, Satker Kabupaten/Kota)

    Pedoman-pedoman NUSSP-2 ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi Pemerintah Daerah, agar : 1. Memahami substansi dasar pelaksanaan program NUSSP-2, dan kaitannya

    dengan upaya penanganan kawasan kumuh perkotaan; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan

    program NUSSP-2; 3. Acuan mengembangkan kebijakan untuk keberlanjutan pemanfaatan dan

    pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman di wilayahnya; 4. Memahami pengelolaan infrastruktur secara partisipatif 5. Acuan dalam fasilitasi pembinaan dan dukungan penguatan kelembagaan

    serta implementasi program penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan secara berkelanjutan.

    1.3.3. Konsultan Pendamping (NMC, RMC, CC, CA)

    Pedoman-pedoman NUSSP-2 ini dapat menjadi referensi utama bagi konsultan pendamping, agar : 1. Memahami substansi dasar NUSSP-2 dan kaitannya dengan upaya

    penanganan kawasan kumuh perkotaan; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi konsultan pendamping didalam

    pelaksanaan NUSSP-2; 3. Memahami strategi pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan

    pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan NUSSP-2;

    4. Acuan dalam fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan NUSSP-2.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 7

    1.3.4. Masyarakat (BKM/LKM, KPP)

    Pedoman-pedoman NUSSP-2 ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi masyarakat, agar : 1. Memahami substansi dan program NUSSP-2 dan arti penting penanganan

    lingkungan permukiman kumuh; 2. Memahami pentingnya kegiatan pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan

    infrastruktur dasar permukiman; 3. Acuan untuk merencanakan, melaksanakan pembangunan, pemanfaatan dan

    pemeliharaan infrastruktur; 4. Menjadikan warga masyarakat yang terpilih sebagai pengurus BKM mampu

    mendorong upaya perbaikan dan pembangunan infrastruktur permukiman secara berkelanjutan.

    1.3.5. Kelompok Peduli

    NUSSP-2 adalah media bagi proses kerja dan belajar bersama pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli dalam mewujudkan lingkungan permukiman perkotaan secara humanis dan populis. Oleh sebab itu, pedoman-pedoman NUSSP-2 akan dapat dijadikan referensi bagi kelompok peduli lainnya, seperti : Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya serta pihak Swasta, agar : 1. Memahami substansi dasar dan prinsip pelaksanaan program penanganan

    kumuh perkotaan melalui NUSSP-2; 2. Mendorong terciptanya kerjasama dan dukungan terhadap implementasi

    program NUSSP-2 didalam penanganan kumuh perkotaan; 3. Mendorong kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah Masyarakat

    Swasta dalam upaya penanganan kumuh perkotaan secara mandiri dan berkelanjutan.

    Gambar - 1 Kedudukan dan Hubungan Pedoman-Pedoman NUSSP-2

    PEDOMAN TEKNIS

    PEDOMAN UMUM

    PEDOMAN PELAKSANA

    KERANGKA ACUAN KERJA

    PROSES IMPLEMENTASI

    REALISASI KEGIATAN NUSSP-2

    KONSEPDASAR

    NUSSP-2

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 8

    BAB - II TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PENDEKATAN

    2.1. TUJUAN

    Secara umum, tujuan pelaksanaan NUSSP-2 adalah untuk menangani kawasan permukiman kumuh perkotaan melalui kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Swastas serta Kelompok Peduli dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian yang sehat, layak dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan.

    Secara khusus tujuan pelaksanaan NUSSP-2 adalah : 1. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan mengurangi proporsi rumah

    tangga kumuh diperkotaan; 2. Memfasilitasi kelompok masyarakat miskin didalam pengadaan hunian yang

    layak dan terjangkau melalui pembangunan kawasan permukiman baru; 3. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat didalam

    menyusun perencanaan pembangunan kota secara partisipatif dengan penekanan pada pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang;

    4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok peduli terhadap upaya penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka meningkatkan derajad kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat;

    5. Menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan permukiman yang sehat, layak dan produktif.

    Dalam pelaksanaan NUSSP-2, peningkatan peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk dilakukan, kebijakan dan upaya penanganan permukiman kumuh harus diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terhadap hunian yang layak dan sehat.

    Dalam hal ini tanggungjawab penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh memerlukan peran serta berbagai pelaku pembangunan di daerah. Melalui pelaksanaan NUSSP-2 diharapkan akan dapat mengkonstruksi pengalaman, pengetahuan dan perspektif pemikiran para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk memperkuat orientasi kerja dalam penanganan permukiman kumuh diwilayahnya.

    Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar permukiman skala kawasan akan ditangani oleh Pemerintah, sedangkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar permukiman skala lingkungan akan ditangani langsung oleh masyarakat melalui lembaga keswadayaan masyarakat.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 9

    2.2. SASARAN 2.2.1. Sasaran Fungsional

    Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas maka, sasaran fungsional pelaksanaan NUSSP-2 diarahkan sebagai berikut :

    1. Terlembaganya penerapan pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pembangunan permukiman perkotaan yang berpihak kepada masyarakat miskin pada 20 kota/kabupaten;

    2. Tercapainya peningkatan kapasitas pemerintah daerah di 20 kota/kabupaten dalam rangka menangani permasalahan perumahan dan permukiman kumuh yang selaras dengan rencana pembangunan perkotaan;

    3. Terumuskannya rencana aksi penanganan kawasan kumuh perkotaan pada 20 kota/kabupaten sebagai hasil konsolidasi rencana perbaikan lingkungan yang disusun oleh masyarakat sasaran penerima manfaat;

    4. Terbangunnya kelembagaan masyarakat lokal untuk pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan permukiman kumuh pada 300 Kelurahan sasaran;

    5. Teralokasikannya dukungan kebijakan dan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 5 kota sasaran.

    NUSSP-2 merupakan program penanganan permukiman kumuh skala kota, sekaligus sebagai media bagi proses kerja dan belajar bersama pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman perkotaan secara humanis dan populis. Melalui NUSSP-2 diharapkan pemerintah daerah mampu membangun sinergi keberlanjutan kegiatan penanganan lingkungan kumuh dalam suatu pelembagaan sistem pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman perkotaan dalam tata pemerintahan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor good governance).

    Sinergi keberlanjutan ini diwujudkan dengan terbangunnya sistem dukungan di tingkat kebijakan, perencanaan, pembiayaan dan kerjasama lintas pelaku. Oleh sebab itu visi NUSSP-2 adalah Terwujudnya Pemerintah Daerah dan masyarakat yang berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan. 2.2.2. Sasaran Operasional

    Untuk mencapai visi tersebut di atas maka, penyelenggaraan kegiatan NUSSP-2 dilaksanakan dengan misi sebagai berikut:

    1. Mewujudkan rencana aksi penanganan permukiman kumuh perkotaan (Slum Improvement Action Plan/SIAP) yang visioner dan berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan;

    2. Melakukan perbaikan dan peningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh di wilayahnya;

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 10

    3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat bekerjasama secara sinergi memperbaiki lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan;

    4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapat perumahan dalam lingkungan permukiman yang sehat, layak huni, dan produkstif;

    5. Meningkatkan partisipasi masyarakat pemeliharaan keberlanjutan infrastruktur dasar lingkungan permukiman di wilayahnya.

    2.3. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN

    Secara umum pelaksanaan NUSSP-2 merupakan serangkaian proses kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus untuk mewujudkan sasaran dan tujuan program. Dalam pelaksanaannya, diharapkan adanya perubahan pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat didalam proses pengambilan kebijakan pembangunan kota, khususnya didalam penanganan permukiman kumuh, yang menghendaki adanya transparansi serta keterlibatan masyarakat secara proaktif.

    Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk mencapai tujuan dan sasaran progran maka, dikembangkan strategi pelaksanaan program sebagai berikut.

    2.3.1. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

    Strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan kota yang memihak kepentingan masyarakat miskin, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan berikut : a. Melakukan penilaian terhadap kapasitas kelembagaan dan kebutuhan

    pengembangan kapasitas (capacity building) bidang perencanaan tata ruang kota dan pembangunan kota yang pro-poor;

    b. Menyiapkan usulan program pengembangan kapasitas dan pelatihan kepada pemerintah pusat;

    c. Fasilitasi program pelatihan dan program studi, serta bantuan program pengembangan kapasitas lain yang terkait bagi aparat pemerintah kota/kabupaten;

    d. Pendampingan proses penyusunan Rencana Aksi Penanganan Kumuh Kota yang mencakup rencana aksi perbaikan fisik lingkungan yang dipadukan dengan kegiatan non-fisik lainnya.

    2.3.2. Strategi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat

    Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam NUSSP-2 memerlukan keterlibatan dan peran-serta yang sangat besar dari masyarakat. Peran masyarakat tersebut perlu diorganisasikan, karena bentuk keterlibatan secara terorganisasi akan memberikan sumber daya atau kekuatan yang luar biasa.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 11

    Strategi pendekatan kelompok dinilai sangat efektif dalam menyatukan berbagai potensi yang ada di masyarakat, dengan didukung oleh upaya pendampingan secara terarah, sehingga terwujud kerjasama yang saling mengisi dengan upaya-upaya pembangunan lainnya di tingkat Kelurahan.

    Strategi pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang akan dikembangkan sebagai salah satu indikator utama penyelenggaraan kegiatan NUSSP-2 ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat Kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur serta pelembagaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun, melalui kegiatan : a. Membentuk lembaga pengelola NUSSP-2 daerah (Local Coordinating

    Office/LCO) yang akan mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di tingkat kota dan di tingkat Kelurahan;

    b. Mengidentifikasi lokasi kawasan kumuh prioritas yang layak untuk ditangani berdasarkan proses konsultasi dengan masyarakat dan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan;

    c. Menetapkan daftar lokasi kawasan kumuh prioritas yang akan ditangani NUSSP-2 melalui Surat Keputusan Walikota/Bupati;

    d. Menetapkan alokasi dana hibah untuk kegiatan penanganan kawasan kumuh kota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat;

    e. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan NUSSP-2 di tingkat kota dan di tingkat Kelurahan;

    f. Membangun lembaga keswadayaan masyarakat di tingkat kelurahan secara partisipatif;

    g. Memperkuat kemampuan/kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan secara intensif dan terarah;

    h. Memfasilitasi pendampingan dan penguatan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik kepada lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan (BKM) dan di tingkat masyarakat (KPP);

    i. Menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur di tingkat Kelurahan.

    Pembentukan lembaga keswadayaan masyarakat sebagai organisasi pengelola dan pelaksana NUSSP-2 sangat dibutuhkan, sebagai salah satu instrumen proses pemberdayaan dan dalam rangka memberi akses secara lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan NUSSP-2. Dengan demikian maka, seluruh keputusan dan tindakan penanganan lingkungan permukiman kumuh di tingkat kelurahan, benar-benar didasarkan atas aspirasi, kepentingan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat serta kondisi setempat.

    Urgensi pengorganisasian masyarakat dalam kegiatan NUSSP-2 adalah dalam rangka proses pembelajaran kepada masyarakat terkait hak dan aspirasi warga secara adil dan setara dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga diharapkan adanya kontrol dari pihak masyarakat, dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan dan

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 12

    kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat dipastikan bahwa prosedur yang akan digunakan dapat berlangsung secara demokratis, dimana kaum perempuan dan pihak laki-laki dari berbagai latar belakang budaya, etnis dan status sosial dapat berpartisipasi secara sama dan sejajar. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga keswadayaan masyarakat (LKM/BKM) dalam NUSSP-2 adalah sebagai suatu upaya untuk membangun struktur manajemen lokal yang dikembangkan oleh komunitas sendiri, terutama menyangkut tanggungjawab proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada skala lingkungan.

    Pengorganisasian masyarakat dalam NUSSP-2 diarahkan untuk mengorganisasikan tindakan-tindakan sosial, yang tidak hanya terbatas pada penguatan kapasitas, tetapi juga peningkatan efektifitas kegiatan dalam wilayah yang lebih luas, dengan prinsip bahwa setiap orang tidak diperbolehkan melakukan apa yang mereka mau, tetapi harus bertindak sesuai dengan rencana tindak (action plan) yang telah disepakati bersama. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara khusus diarahkan dan dirancang untuk mendorong keberlanjutan program sebagai suatu proses dinamis di dalam kehidupan masyarakat secara partisipatif.

    Secara mendasar upaya mendorong keberlanjutan program difokuskan pada parameter-parameter berikut : a. Terjadinya pemahaman dan kesadaran kolektif serta kepedulian dari

    para pihak (stakeholders) terhadap permasalahan permukiman kumuh b. Terjadinya gerakan di tingkat masyarakat berdasarkan kebersamaan

    untuk menangani lingkungan permukiman kumuh secara mandiri. c. Terjadinya kemitraan sinergis antara pemerintah daerah dengan

    masyarakat dan kelompok peduli dalam penanganan permukiman kumuh di perkotaan.

    d. Adanya beberapa keberhasilan yang dapat dijadikan contoh (best practice), untuk dapat diterapkan di wilayah lain.

    e. Terjadinya mekanisme kontrol-sosial di tingkat masyarakat untuk terus mengembangkan dan memelihara berkelanjutan infrastruktur yang telah dibangun melalui NUSSP-2.

    Gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka perubahan kesadaran dan perilaku kolektif masyarakat dalam NUSSP-2 dapat dilihat pada Gambar-2 berikut.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 13

    Gambar - 2 Proses Pemberdayaan untuk Perubahan Kesadaran

    dan Perilaku Kolektif Masyarakat

    Kosep Dasar, Tujuan & Sasaran

    NUSSP-2

    Motivasi menujusituasi yg lebih baik

    Situasi ygdipercaya lebih baik

    Dukungan KebijakanPemerintah Daerah

    SISTEM SOSIAL (sbg acuan berinteraksi)

    Norma, Nilai, Aturan main

    Proses PelembagaanMasyarakat

    Kebiasaan barubermasyarakat

    Sistem Kepribadian(Perilaku Positif)

    CIO/BKM (Wadah Pengorganisasian & Pemberdayaan Masyarakat)

    2.3.3. Strategi Membangun Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat.

    Keberadaan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama masyarakat didalam penanganan masalah permukiman kumuh kota menjadi sangat penting, mengingat sistem desentralisasi yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan otonominya.

    Oleh sebab itu, upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh kota, perlu melibatkan peran pemerintah daerah secara proporsional dengan tetap menjaga kemandirian lembaga keswadayaan masyarakat lokal.

    Parameter utama pengembangan keterkaitan kerja dan sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan NUSSP-2, yaitu: a. Memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam penanganan

    lingkungan permukiman kumuh pada skala lingkungan; b. Meningkatkan keterlibatan para pihak terkait dalam penanganan

    lingkungan permukiman kumuh di tingkat kota melalui penyusunan Rencana Aksi Penanganan Kumuh Kota (Slum Improvement Action Plan/SIAP);

    c. Memperkuat kemampuan aparat pemerintah daerah untuk dapat bekerjasama dengan masyarakat dan kelompok peduli didalam penanganan lingkungan permukiman kumuh secara berkelanjutan, melalui kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas.

    Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka kegiatan NUSSP-2 diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, dengan meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan publik, terutama terkait penanganan kumuh kota sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 14

    2.3.4. Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman Baru

    Strategi ini ditujukan untuk mengembangkan model kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah dengan pihak pengembang (developer) dan lembaga keuangan lokal dalam rangka penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat tidak mampu yang menghuni kawasan kumuh di perkotaan.

    Strategi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut : a. Pendampingan proses penyediaan dan sertifikasi lahan siap bangun

    kepada pemerintah kota/kabupaten; b. Penandatanganan nota kerjasama antara pemerintah daerah dengan

    pihak pengembang (developer) dan lembaga keuangan lokal (bank) untuk pembangunan unit rumah dan fasilitasi kredit kepemilikan rumah;

    c. Pendampingan proses seleksi warga masyarakat tidak mampu calon penerima manfaat secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan lembaga keswadayaan masyarakat lokal;

    d. Pendampingan proses administrasi kredit kepemilikan rumah; e. Pembangunan unit rumah oleh pihak pengembang dan pembangunan

    infrastruktur dan utilitas oleh pemerintah pusat dan daerah; f. Pendampingan proses serah terima hasil pembangunan dan

    pelembagaan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur. 2.4. PENDEKATAN

    Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di perkotaan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dan memadai, baik dalam skala kawasan maupun skala lingkungan sehingga tercapai keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang mampu mempertemukan perencanaan dari tingkat Pemerintah kota/kabupaten dan dari tingkat masyarakat.

    Di tingkat kota, rencana aksi penanganan kumuh perkotaan yang disusun oleh Kelompok Kerja Teknis di bawah koordinasi LCO dan dengan pendampingan tim konsultan, bertemu dan dikonsolidasikan dengan rencana perbaikan lingkungan (NUP/Neoghborhood Upgrading Plan) yang disusun oleh lembaga keswadayaan masyarakat yang dibentuk di masing-masing Kelurahan sasaran.

    Pendekatan proses konsolidasi perencanaan penanganan kumuh di tingkat kota ditujukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang menyeluruh dan terpadu, selaras dengan rencana tata kota dan alokasi dana yang ada.

    Dengan demikian, penanganan kumuh perkotaan melalui NUSSP-2 menekankan proses konsolidasi usulan program sebagai mekanisme sinkronisasi dan integrasi perencanaan di tingkat kota dan di tingkat kelurahan atau di tingkat masyarakat, memperhatikan prinsip-prinsip pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dengan cara : a. Menempatkan kelurahan dan kawasan permukiman sebagai lokus program. b. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 15

    c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal serta partisipasi aktif warga masyarakat dalam proses pembangunan.

    d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis lokal.

    e. Melalui proses pemberdayaan yang meliputi pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

    2.5. PRINSIP PELAKSANAAN NUSSP-2

    Prinsip yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh para pelaksana NUSSP-2 (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun Konsultan pendamping) adalah :

    1. Demokratis Dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut penanganan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh, dilakukan dengan mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif dan demokratis melalui musyawarah mufakat;

    2. Partisipatif Pelaksanaan kegiatan NUSSP-2 harus dilakukan secara partisipatif sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan bekerja bersama. Partisipasi dibangun dengan menekankan proses pengambilan keputusan dari dan oleh masyarakat, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemupukan sumber daya, pelaksanaan hingga evaluasi dan pemeliharaan.

    3. Transparansi dan Akuntabilitas Dalam proses manajemen pelaksanaan NUSSP-2 maupun manajemen organisasi masyarakat, ditekankan pada transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat mampu belajar untuk bertanggungjawab terhadap keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya. Termasuk terbuka diperiksa oleh auditor maupun pemeriksaan oleh masyarakat sendiri serta pihak terkait lainnya, dengan menyebarluaskan hasil pemeriksaan/audit ke masyarakat, pemerintah, lembaga donor, dan pihak-pihak lainnya;

    4. Desentralisasi Dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan NUSSP-2, agar dilakukan sedekat mungkin dengan kelompok pemanfaat infrastruktur atau pemeliharaannya diserahkan pada masyarakat sendiri, sehingga keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

    5. Membangun tanpa menggusur dan memihak kepentingan warga miskin Pengalaman menunjukkan bahwa penggusuran pada kenyataannya sering menimbulkan permasalahan baru dan berakibat kontra produktif terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi keluarga miskin. Oleh sebab itu pelaksanaan NUSSP-2, baik upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman maupun pembangunan permukiman baru dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan warga miskin dan tanpa menggusur.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 16

    6. Meningkatkan Kepedulian Melalui NUSSP-2 akan terus didorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan permukiman, dan menekankan pada berperilaku hidup lebih bersih dan sehat. NUSSP-2 dilaksanakan dengan mengutamakan keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup.

    7. Keberlanjutan Keberlanjutan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan yang diinisiasi melalui NUSSP-2 harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara mandiri oleh pemerintah daerah bersama masyarakat.

    8. Keadilan Penetapan kebijakan dalam pelaksanaan NUSSP-2 harus menekankan pada asas keadilan (fairness), kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

    9. Kesetaraan NUSSP-2, tidak membeda-bedakan latar belakang, asal usul, agama, status, maupun jenis kelamin dan lain-lainnya. Semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk terlibat dan/atau menerima manfaat infrastruktur yang telah dibangun melalui NUSSP-2.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 17

    2.6. KOMPONEN KEGIATAN NUSSP-2 Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran NUSSP-2 seperti tersebut di atas, telah dikembangkan 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

    2.6.1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

    Tujuan dari komponen ini adalah memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan kota yang memihak pada kepentingan warga miskin melalui bantuan teknis pengembangan kapasitas (capacity building assistance) yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut : a. Penanganan kawasan permukiman kumuh dan pembangunan kawasan

    permukiman baru yang berbasis pada kebutuhan masyarakat; b. Peningkatan kesadaran warga masyarakat terhadap masalah-masalah

    lingkungan (air bersih, sanitasi, kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah); c. Pengelolaan program dan proyek pembangunan kota; d. Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta untuk pembangunan

    kawasan permukiman baru (dengan fokus bagi warga tidak mampu); e. Dukungan masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur

    yang telah dibangun; dan f. Bantuan teknis pengelolaan lingkungan dan proses pengadaan lahan.

    Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam komponen program ini termasuk diantaranya adalah kegiatan pelatihan dan program studi bagi aparat pemerintah daerah yang telah diseleksi. Disamping kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga akan menerima bantuan teknis pendampingan proses penyusunan Rencana Aksi Penanganan Kawasan Kumuh atau Slum Improvement Action Plan (SIAP) sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan sebagai acuan didalam kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh kota, melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut : 1. Sosialisasi dan pembentukan Kelompok Kerja Teknis Penyusun SIAP; 2. Melakukan kajian terhadap dokumen RTRW, SPPIP dan RPKPP serta

    dokumen perencanaan kota lainnya yang terkait penanganan kumuh kota; 3. Mengidentifikasi sebaran lokasi kawasan permukiman kumuh dan identifikasi

    penyebab masalah dan potensi yang ada termasuk identifikasi program-program yang telah disusun dan/atau dilaksanakan;

    4. Merumuskan strategi dan rencana aksi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan serta penyusunan skala prioritas penanganan selama jangka menengah (periode 3 - 5 tahun);

    5. Melakukan konsultasi publik terhadap rumusan SIAP yang disusun untuk menggalang masukan atau usulan publik guna penyempurnaan lebih lanjut;

    6. Melakukan sinkronisasi dan konsolidasi rencana penanganan kawasan kumuh skala kota dengan rencana perbaikan lingkungan yang disusun di tingkat masyarakat;

    7. Menetapkan dan mengesahkan dokumen SIAP melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 18

    Hasil akhir yang diharapkan dari komponen ini adalah tersusunnya rencana aksi penanganan kawasan kumuh (Slum Improvement Action Plan), yang akan digunakan sebagai acuan penanganan kumuh perkotaan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 2.6.2. Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Kumuh

    Pelaksanaan pembangunan/perbaikan infrastruktur permukiman kumuh dalam NUSSP-2 akan dilaksanakan dengan pendekatan skala kawasan dan skala lingkungan mengacu kepada dokumen SIAP dan dokumen NUP yang disusun secara partisipatif oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

    Pembangunan infrastruktur skala lingkungan akan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga keswadayaan masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan melalui rembug warga di tingkat kelurahan, sedangkan pembangunan infrastruktur skala kawasan pelaksanaannya akan dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tata cara pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman kumuh diatur sebagai berikut :

    1. Pembangunan infrastruktur skala kawasan. a. Prioritas lokasi kawasan sesuai RTRW dan SPPIP/RPKPP sebagaimana

    diindikasikan dalam dokumen Slum Improvement Action Plan/SIAP; b. Proses perencanaan pembangunan dilakukan di tingkat Kota/Kabupaten

    yang melibatkan SKPD, Perguruan Tinggi, LSM, dan Wakil Masyarakat; c. Kegiatan pembangunan fisik dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah

    Pusat dan Pemerintah Kota/Kabupaten; d. Penyaluran dana melalui mekanisme Hibah Pusat;

    2. Peningkatan kualitas permukiman Kumuh Skala Lingkungan. a. Lokasi merupakan bagian dari kawasan kumuh prioritas yang ditetapkan

    sebagai lokasi sasaran kegiatan NUSSP-2; b. Proses perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif oleh

    warga masyarakat calon penerima manfaat dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat (Community-Driven Demand);

    c. Kebutuhan infrastruktur yang akan dibangun atau ditingkatkan didasarkan pada hasil Survey Kampung Sendiri (SKS) sebagaimana diindikasikan dalam dokumen rencana perbaikan lingkungan (Neighborhood Upgrading Plan/NUP);

    d. Kegiatan pembangunan infrastruktur dikelola dan dilaksanakan oleh lembaga keswadayaan masyarakat (LKM/BKM);

    e. Penyaluran dana melalui mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan secara langsung melalui rekening LKM/BKM.

    Hasil akhir yang diharapkan dari komponen ini adalah tersusunnya dokumen Neighborhood Upgrading Plan (NUP) yang disusun oleh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kota/kabupaten dengan pendampingan tim konsultan, dan terlaksananya pembangunan/perbaikan infrastruktur lingkungan permukiman yang mandiri dan berkelanjutan.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 19

    2.6.3. Pembangunan Kawasan Permukiman Baru (New Sites Development)

    Tujuan dari komponen ini adalah untuk mengembangkan model kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pihak pengembang (developer) dan lembaga keuangan lokal (perbankan) dalam rangka penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di perkotaan. Dalam hal ini, NUSSP-2 akan mengambil peran sebagai katalisator pengembangan model kemitraan pemerintah dan swasta pada 5 (lima) kota sasaran melalui beberapa tahapan sebagai berikut : a. Pemerintah daerah menyediakan lahan pengembangan permukiman baru

    dan memproses sertifikasi kavling lahan yang akan dihibahkan kepada keluarga tidak mampu (hibah sebagian atau seluruhnya) yang akan dijadikan sebagai jaminan/agunan kredit kepemilikan rumah;

    b. Pemerintah daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga keuangan lokal (bank) dan developer lokal terkait dengan pembiayaan dan pembangunan unit rumah serta penyaluran kredit kepemilikan rumah yang akan disediakan bagi keluarga miskin sasaran;

    c. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan proses seleksi warga tidak mampu calon penerima manfaat secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan lembaga keswadayaan masyarakat lokal dibantu tim konsultan;

    d. Pemerintah daerah mengajukan usulan program ke pemerintah pusat tentang pengembangan kawasan permukiman baru yang dilengkapi dengan : (i) surat bukti kepemilikan dan sertifikasi lahan; (ii) nota persetujuan DPRD Kota/Kabupaten tentang penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman baru; (iii) desain teknis rencana pembangunan; (iv) dokumentasi proses seleksi warga masyarakat penerima manfaat; dan (v) usulan skema pembiayaan pembangunan rumah dan fasilitasi kredit kepemilikan rumah

    e. Pemerintah pusat membantu pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan permukiman baru sesuai usulan program pemerintah daerah dengan menggunakan alokasi dana pinjaman NUSSP-2.

    Proses seleksi keluarga/warga tidak mampu calon penerima manfaat program NSD dilakukan dengan menggunakan kriteria prioritas sebagai berikut : 1. Keluarga tidak mampu yang menghuni kawasan permukiman yang termasuk

    dalam klasifikasi kumuh berat; 2. Keluarga tidak mampu yang menempati kawasan ilegal (bantaran sungai,

    lahan pada sempadan jalur kereta api, lahan-lahan kosong milik pemerintah atau fasilitas umum yang bukan diperuntukkan bagi permukiman);

    3. Keluarga tidak mampu yang tinggal di daerah perkotaan dan belum memiliki rumah.

    Hasil akhir yang diharapkan dari komponen ini adalah terbangunnya perumahan dan permukiman baru yang layak huni, serta terbangunnya sistem pembiayaan dan pembangunan perumahan yang memihak pada kebutuhan warga miskin.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 20

    2.7. Pengelolaan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

    2.7.1. Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan

    Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi pelaksanaan kegiatan NUSSP-2 tersebut di atas, maka dikembangkan pola pengelolaan pelaksanaan kegiatan yang dibagi menjadi 2 (dua) Tahap, yaitu : (i) Tahap Persiapan di tingkat pusat dan (ii) Tahap Pelaksanaan kegiatan NUSSP-2 di tingkat daerah dan di tingkat masyarakat.

    Tahap Persiapan di tingkat pusat sangat erat kaitannya dengan 4 (empat) tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum selaku Executing Agency (EA), yaitu : 1. Memberi dukungan terhadap manajemen/pengelolaan proyek 2. Mengendalikan pelaksanaan NUSSP-2 di tingkat daerah dan masyarakat; 3. Mengembangkan program sosialisasi; 4. Mengembangkan jaringan/networking antara pemerintah daerah, masyarakat

    dan kelompok peduli di tingkat daerah/lokal.

    Strategi pelaksanaan di tingkat daerah dilakukan melalui kegiatan lokakarya di tingkat kota/kabupaten hingga tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan pemahaman para pihak terhadap tujuan dan sasaran NUSSP-2 serta penyepakatan terhadap hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan di lapangan. Dengan berbekal pada pengembangan networking yang melibatkan pemerintah daerah dan kelompok peduli lainnya di tingkat lokal (melalui pelibatan dalam forum), serta dukungan manajemen yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka pelaksanaan NUSSP-2 oleh pemerintah daerah dapat lebih mudah dicapai.

    Sedangkan di tingkat masyarakat, peran Communty Advisor (CA) sebagai bagian dari tim Regional Management Consultant (RMC) sangat vital. Dengan memfasilitasi pembentukan Kader masyarakat melalui jalur-jalur pertemuan atau pengorganisasian masyarakat, diharapkan pelaksanaan NUSSP-2 akan dapat dengan mudah dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Melalui fasilitasi rembug warga, mekanisme pelaksanaan NUSSP-2 dari, oleh dan untuk masyarakat dapat berjalan dengan proporsional. Dengan demikian, rembug warga menjadi sangat dominan dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan lanjutan lainnya dibidang perencanaan, ataupun pengelolaan dan pelaksanaan NUSSP-2 oleh masyarakat.

    Proses perencanaan yang melibatkan masyarakat warga tercermin pada penyelenggaraan FGD (focussed Group Discussion) untuk kegiatan lanjutan seperti SKS (Survey Kampung Sendiri) sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan perbaikan lingkungan atau Neighborhood Upgrading Plan (NUP) yang akan dijalankan oleh kelembagaan lokal yang dipercaya nantinya. Melalui forum rembug warga, akan disepakati juga pembentukan BKM sebagai institusi lokal di tingkat kelurahan atau dapat juga berupa pengaktifan kelembagaan lokal yang ada sesuai dengan syarat dan kriteria NUSSP-2.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 21

    Gambar - 3 Mekanisme Pengelolaan Pelaksanaan NUSSP-2

    Hirarki

    ManajerialMekanisme

    Hubungan Kerja Bentuk Koordinasi

    Kebijakan(Policy)

    Rapat kerja teknis 3 atau 4 bulanan

    Peninjauan lapangan 4 bulanan

    Pelaporan 3 bulanan Rapat koordinasi khusus

    (jika diperlukan)

    Pengelolaan Strategi(Grand Strategi)

    Pertemuan 3 bulanan Peninjauan lapangan

    periodik Evaluasi rencana 3 bulanan Pelaporan bulanan

    Kerangka Operasional(Tactical Framework)

    Pertemuan 3 bulanan Kunjungan lapangan

    periodik Pengendalian/evaluasi

    rencana bulanan Pelaporan bulanan dan 3

    bulanan

    Kegiatan Pelaksanaan(Action)

    Pertemuan bulanan Kunjungan lapangan

    periodik Pendampingan rutin Pelaporan bulanan

    Masyarakat

    Community Implementing Organization (CIO)

    City Coordinator (CC)

    Community Advisory(CA)

    5 6

    Regional ManajementConsultant (RMC)

    Stering Commite

    Direktorat Jenderal CiptaKarya, Kemen PU

    Project Manajemen Unit (PMU)

    National ManajementConsultant (NMC)

    1 2 3 4

    Keterangan :

    1. Dukungan manajemen proyek 4. Pengembangan jaringan Kerja 2. Pengendalian pelaksanaan NUSSP-2 5. Pengendalian & fasilitasi RMC 3. Sosialisasi secara menerus 6. Pendampingan secara menerus

    Dari rembug warga akan dihasilkan kegiatan-kegiatan prioritas yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga. Supaya dapat saling berinteraksi dengan program lainnya maka, dipandang perlu untuk dilakukan proses sinkronisasi dan konsolidasi program di tingkat kota/kabupaten. Penyusunan program di tingkat kelurahan/tingkat masyarakat akan difasilitasi oleh Community Adviser (CA) dibantu Kader Masyarakat. Adapun penyusunan program di tingkat kota akan difasilitasi Tim National Management Consultant (NMC) didukung Tim Regional Management Consultant (RMC). 2.7.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

    Tahapan pelaksanaan kegiatan NUSSP-2 terbagi atas 2 (dua) kelompok tahapan yang diselenggaraan secara paralel, yaitu : (i) tahapan kegiatan di tingkat kota; dan (ii) tahapan kegiatan di tingkat kelurahan. Kedua proses tahapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara penuh pada tahun pertama dan untuk tahun kedua dan seterusnya dilakukan dalam bentuk review tahunan (annual review).

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 22

    Khusus untuk tahapan kegiatan di tingkat kelurahan/masyarakat, untuk tahun kedua dan seterusnya disamping dilakukan review tahunan juga dilaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) termasuk yang dilengkapi dengan rencana operasi dan pemeliharaan infrastruktur.

    Secara terinci, tahapan pelaksanaan kegiatan baik di tingkat kota maupun di tingkat kelurahan/masyarakat seperti dijelaskan pada Bab-V.

    2.8. Daftar Kegiatan yang dilarang (Negative List)

    Dalam kegiatan pembangunan/perbaikan lingkungan permukiman kumuh melalui terdapat beberapa kegiatan yang dilarang dan tidak diizinkan untuk dibiayai melalui NUSSP-2, yaitu kegiatan yang masuk dalam negative list, yaitu semua kegiatan yang melibatkan lingkungan yang sensitive, kegiatan berbahaya, dan kegiatan dikategorikan dapat merusak lingkungan

    Daftar kegiatan yang termasuk dalam negative list antara lain adalah :

    1. Lingkungan yang sensitive; a. Taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, kebun raya, hutan

    konservasi, hutan lindung dan daerah aliran sungai; b. Pertambangan atau penggalian karang hidup; c. Pembangunan jalan menuju kawasan hutan lindung; d. Produksi, pengolahan, penanganan, penyimpanan atau penjualan

    tembakau atau produk yang mengandung tembakau; e. Pembangunan sumberdaya air pada sungai-sungai di wilayah perbatasan f. Perubahan aliran sungai.

    2. Kawasan Cagar Budaya Kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang berlokasi di kawasan cagar budaya nasional, tradisional/bangunan keagamaan, atau kawasan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk pengelolaan dan/atau perlindungan keanekaragaman hayati.

    3. Kawasan Hutan Bakau Taman laut, garis pantai dan sistim gundukan pasir, hutan bakau, dan daerah-daerah rawa;

    4. Kegiatan Lain-lain a. Reklamasi tanah yang luasnya lebih dari 50 hektar (ha); b. Jaringan irigasi baru yang lebih besar dari 50 hektar (ha); c. Konstruksi penampungan/penyimpanan air dengan kapasitas >10.000 m3 d. Penggunaan dana untuk pembelian tanah dalam bentuk apapun; dan e. Kegiatan ekonomi yang melibatkan perputaran dana.

    2.9. Indikator Kinerja NUSSP-2 a. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di 20

    kota/kabupaten untuk mengelola pembangunan kota yang pro-poor; b. Tersusunnya Rencana Aksi Penanganan Kumuh atau Slum Improvement

    Action Plan (CWSIAP) di 20 Kota/Kabupaten;

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 23

    c. Terbangunnya 800 unit rumah yang layak huni dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di 5 Kota/Kabupaten.

    d. Terbangunnya sistem layanan pengadaan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di daerah yang didukung oleh lembaga keuangan yang kuat dan stabil;

    e. Menurunnya jumlah luasan area kawasan permukiman kumuh sebagai dampak NUSSP-2 dan berbagai kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di 20 Kota/Kabupaten;

    f. Terbangunnya kelembagaan lokal masyarakat di 300 Kelurahan, yang diakui oleh masyarakat dan mendapat legalitas dari Kelurahan sasaran NUSSP-2;

    g. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam penanganan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh di 300 Kelurahan;

    h. Terbangunnya perilaku bermukim yang bersih, sehat dan produktif bagi warga masyarakat di 20 Kota/Kabupaten.

    2.10. Lokasi Sasaran Kegiatan NUSSP-2

    NUSSP-2 akan dilaksanakan di 20 kota/kabupaten yang dipilih secara kompetitif berdasarkan kriteria yang disepakati oleh tim interdepartemen, sebagai berikut : 2.10.1. Kota/Kabupaten Sasaran

    Terdapat 20 Kota/Kabupaten prioritas yang terseleksi sebagai lokasi sasaran program NUSSP-2 yang dinilai memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

    1. Memiliki dokumen RTRW yang sudah dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) atau Persetujuan Substansi (PERSUB) dari Kementerian Pekerjaan Umum;

    2. Memiliki dokumen Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP);

    3. Memiliki kawasan permukiman kumuh yang dihuni oleh > 5.000 KK dimana jumlah KK miskin di kawasan tersebut > 5%;

    4. Memiliki komitmen dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengalokasikan dana pendamping NUSSP-2 minimal 10% dari jumlah total dana investasi yang berasal dari hibah pemerintah pusat;

    5. Memiliki komitmen untuk membentuk lembaga pelaksana NUSSP-2, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun kelembagaan di tingkat masyarakat.

    2.10.2. Lokasi Kumuh Sasaran NUSSP-2

    Lokasi sasaran program NUSSP-2 adalah kelurahan yang dinilai telah memenuhi beberapa syarat dan kriteria sebagai berikut :

    1. Lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan SPPIP;

    2. Memiliki kepadatan tinggi dan merupakan kawasan kumuh perkotaan;

    3. Lokasi/kawasan kumuh sasaran ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 24

    4. Pernyataan minat warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan NUSSP-2;

    5. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan fisik, termasuk kontribusi dalam bentuk in-kind;

    6. Kesediaan masyarakat untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun, termasuk kesediaan membayar iuran/retribusi;

    7. Kesediaan membentuk lembaga keswadayaan masyarakat bilamana belum terbentuk BKM di lokasi tersebut.

    Tabel - 1

    Kabupaten/Kota Sasaran NUSSP-2

    No Kabupaten/Kota Provinsi

    1 Kota Makassar Sulawesi Selatan 2 Kota Batam Kepulauan Riau 3 Kota Palembang Sumatera Selatan 4 Kota Semarang Jawa Tengah 5 Kota Bandar Lampung Lampung 6 Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah 7 Kota Pekalongan Jawa Tengah 8 Kota Ambon Maluku 9 Kab. Tanjung Jabung Barat Jambi

    10 Kota Bengkulu Bengkulu 11 Kota Palopo Sulawesi Selatan 12 Kota Bima Nusa Tenggara Barat 13 Kota Pasuruan Jawa Timur 14 Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah 15 Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 16 Kota Kendari Sulawesi Tenggara 17 Kota Tanjungbalai Sumatera Utara 18 Kota Serang Banten 19 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 20 Kota Sukabumi Jawa Barat

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 25

    BAB - III PENGELOLAAN PELAKSANAAN PROYEK

    3.1. ORGANISASI PENGELOLA PROYEK

    Neighborhood Upgrading Shelter Project Phase-2 atau NUSSP-2 merupakan program penanganan kumuh perkotaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dengan dukungan pembiayaan dari pinjaman Asian Development Bank (ADB). Untuk mendukung pengelolaan pelaksanaan NUSSP-2 dibentuk organisasi pengelola pelaksanaan proyek yang meliputi unsur pemerintah, masyarakat dan konsultan, mulai dari tingkat pusat, kota/kabupaten, sampai dengan tingkat Kelurahan. Struktur organisasi proyek NUSSP-2 seperti ditunjukkan pada Gambar-4 berikut.

    Struktur organisasi pelaksanaan NUSSP-2 dibentuk dalam rangka untuk mengelola pelaksanaan proyek sesuai dengan tujuan dan sasaran, serta indikator pelaksanaan yang telah ditetapkan. Organisasi pelaksanaan NUSSP-2 dirancang sebagai sistem pengelolaan proyek yang berjenjang, mulai dari tingkat pusat, tingkat kota/kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan dan masyarakat. Sifat pelaksanaan NUSSP-2 adalah dekonsentrasi ke daerah, artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan, fungsi dan tanggung jawab yang seimbang. Secara umum, organisasi pelaksanaan NUSSP-2 terdiri dari : 1. Tim Koordinasi Pusat yang terdiri dari unsur-unsur : Bappenas, Kementerian

    Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN);

    2. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekarjaan Umum ditunjuk selaku Executing Agency (EA);

    3. Project Management Unit (PMU), merupakan tim pengelola pelaksanaan NUSSP-2 di tingkat pusat yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan selaku Executing Agency;

    4. Satuan Kerja (Satker) Tingkat Pusat, merupakan unit fungsional proyek yang akan membantu PMU didalam proses pengadaan jasa konsultan dan pengelolaan anggaran serta pencairan dana proyek NUSSP-2;

    5. Local Coordination Office (LCO), merupakan tim koordinasi pelaksanaan proyek yang dibentuk oleh masing-masing pemerintah kota/kabupaten;

    6. Satuak Kerja (Satker) NUSSP-2 Kota/Kabupaten, merupakan unit fungsional proyek yang akan membantu LCO didalam pelaksanaan proyek di tingkat kota/ kabupaten, khususnya didalam pengelolaan anggaran proyek dan pencairan serta pengendalian dana BLM yang disalurkan kepada BKM/LPM;

    7. Tim Konsultan Manajemen Pusat (NMC), Tim Konsultan Regional (RMC), dan City Coordinators serta Community Advisor (CA) selaku pendamping masyarakat. Tim Konsultan Manajemen akan membantu pelaksanaan NUSSP-2, baik di tingkat pusat (PMU) maupun di tingkat kota/kabupaten (LCO).

    8. CIO merupakan lembaga keswadayaan masyarakat yang akan menyelenggarakan seluruh tahapan kegiatan NUSSP-2 di tingkat Kelurahan.

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 26

    Gambar - 4 Struktur Organisasi Proyek NUSSP-2

    3.2. ORGANISASI PROYEK TINGKAT PUSAT 3.2.1. Tim Koordinasi Tingkat Pusat

    Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menetapkan surat keputusan tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program NUSSP-2 yang beranggotakan unsur-unsur kementerian/lembaga terkait tingkat pusat. Tim diketuai oleh Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Bappenas dan sebagai wakilnya adalah Direktur Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum.

    Ting

    kat P

    usat

    Tk. W

    ilaya

    hKo

    ta/K

    abup

    aten

    Ting

    kat K

    elura

    han

    Regional Management Consultants (RMCs)

    Executing Agency (EA) Direktorat Jenderal

    Cipta Karya

    P M U

    Local Coordinating Offices

    ( L C O )

    Pemerintahan Kelurahan

    Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)

    Pemerintah Kota/Kabupaten

    Satker / PPK Pusat

    Satker Kota/Kabupaten

    Kelompok Pemelihara

    (KPP)

    Kader Masyarakat

    Community Advisors (CAs)

    City Coordinators

    Regional Management Teams

    National Management Consultant (NMC)

    TIM$KOORDINASI$PROYEK$$(Bappenas, Kemen PU, KemenKeu, KemenDagri, KemenPera, BPN )

    Line of Supervision Reporting Line Coordination

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 27

    Tim Koordinasi Proyek memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: 1. Memberikan dasar-dasar kebijakan program, perencanaan, koordinasi,

    pemantauan dan evaluasi pelaksanaan NUSSP-2 dan program-program terkait lainnya yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, terutama dilingkungan permukiman kumuh.

    2. Melakukan sinkronisasi program NUSSP-2 dengan program lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh.

    3. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan NUSSP-2 mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan.

    4. Memberikan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program NUSSP-2 kepada Direktur Jenderal Cipta Karya selaku penanggung jawab proyek.

    3.2.2. Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku Executing Agency

    Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekarjaan Umum ditetapkan sebagai Executing Agency (EA) program NUSSP-2 yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan proyek, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Menetapkan kebijakan pelaksanaan program NUSSP-2; 2. Menetapkan sistem dan pedoman pengaturan, pembinaan dan pengendalian

    pelaksanaan program NUSSP-2; 3. Membentuk Project Management Unit (PMU); 4. Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan; 5. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

    NUSSP secara berkala; 6. Melaporkan penyelenggaraan program NUSSP-2 kepada Tim Koordinasi NUSSP

    tingkat pusat dan pihak ADB; 3.2.3. Project Manajemen Unit (PMU)

    PMU dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui SK Dirjen Cipta Karya untuk melaksanakan tugas-tugas harian Executing Agency (EA) dalam rangka mengkoordinir seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan program NUSSP-2 termasuk penyiapan pedoman umum, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis, serta pengendalian seluruh tahapan kegiatan proyek.

    PMU memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Melaksanakan tugas-tugas pokok Executing Agency. 2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan, peningkatan pemahaman dan dukungan

    terhadap implementasi proyek secara menyeluruh. 3. Membangun kemitraan diantara stakeholder, khususnya stakeholder di tingkat

    pusat dan kabupaten/kota. 4. Mengkoordinir seluruh tahapan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan

    Program NUSSP-2. 5. Menyiapkan pedoman umum, pedoman pelaksanaan, dan petunjuk teknis. 6. Menyusun dan mengajukan pemenuhan persyaratan prior review kepada pihak

    lender mengenai: i) TOR konsultan; ii) CWSIAP dan RKM yang telah disusun oleh

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 28

    masing-masing kota/kabupaten; iii) dokumen kontrak pekerjaan infrastruktur, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat (SP3) maupun oleh pihak kontraktor.

    7. Memfasilitasi pembukaan rekening khusus untuk penyaluran dana proyek; 8. Melakukan kegiatan pengelolaan/manajemen keuangan proyek. 9. Melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan program dari tingkat

    pusat sampai di tingkat kota/kabupaten. 10. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program. 11. Melakukan penyusunan withdrawl application (WA), dan kelengkapan dokumen

    pendukungnya serta mengirimkan WA (melalui Kemenkeu) ke ADB. 12. Menyusun permohonan pengisian kembali rekening khusus (replenishment). 13. Menyusun Financial Statement for Special Account (FISSA), Quarterly Progress

    Report (QPR), dan laporan keuangan tahunan untuk keperluan audit proyek serta melaporkannya kepada pihak ADB.

    14. Memberikan arahan dan supervisi kepada konsultan manajemen proyek, di tingkat pusat dan daerah.

    15. Menyusun Project Completion Report (PCR) dan laporan akhir keuangan kepada pihak ADB.

    16. Melaporkan semua kemajuan pelaksanaan proyek kepada Tim Koordinasi Pusat dan ADB.

    3.2.4. Satuan Kerja (Satker) NUSSP-2 Pusat

    Untuk membantu PMU dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administratifnya maka di tingkat pusat dibentuk Satuan Kerja (Satker) yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Berkoordinasi dengan PMU dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat. 2. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana proyek di tingkat pusat. 3. Melakukan proses pengadaan National Project Management Consultant (NMC)

    dan Regional Management Consultant (RMC). 4. Memberikan arahan kepada NMC dan RMC terkait dengan penyelenggaraan

    program. 5. Mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan Satker tingkat kabupaten/kota,

    termasuk pengumpulan SP2D. 6. Membantu PMU didalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. 7. Mengumpulkan laporan dari National Management Consultant (NMC) dan Regional

    Management Consultant (RMC). 8. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan e-Monitoring. 9. Menyusun dan menyampaikan laporan yang diatur dalam Petunjuk Operasional

    Kegiatan (POK). 10. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja National Management

    Consultant (NMC) dan Regional Management Consultant (RMC) terkait aspek adminsitrasi dan substansi pekerjaan sesuai dengan TOR dan kontrak konsultan

  • 2013 NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT (NUSSP-2)

    | PEDOMAN UMUM Hal - 29

    3.3. ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KOTA/KABUPATEN

    3.3.1. Pemerintah Kota/Ka