EVALUASI STRATEGI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT AGRIBISNIS MELALUI PENGUATAN

MODAL USAHA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN

KUANTAN SINGINGI

M. Ridwan

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

ABSTRAK

Program of the Department of Agriculture breakthrough for poverty

alleviation and job creation , while reducing the development gap between

regions and the central region. Agriculture Agribusiness Development Program (

PUAP ) can not fully answer the problems that exist in the middle of farming

communities in some d istricts in Kuantan Singingi. In a research question: "

how Evaluation Strategies for Community Empowerment through Strengthening

Agribusiness Venture Capital District Farmers Group in Kuantan Singingi,

especially the realization of Agriculture Agribusiness Development Program (

PUAP ) ? " The author tries to answer through research using descriptive

method , which describes

the facts obtained through observation , in -depth interviews and document

review using qualitative analysis.

From the results of this study concluded that 1 ) the low effectiveness of

Rural Agribusiness Development Program ( PUAP ) 2 ) low efficiency

RuralAgribusiness Development Program ( PUAP ) especially kurangny a Human

Resources , 3 ) at least sufficient information to Rural Agribusiness Development

Program ( PUAP ) information particularly early or early identification of

potential agricultural community 4 ) lack of implementation of aspects of

similarity or alignment of the Agribusiness Development Program ( PUAP ) Rural

especially the persistence of a particular approach kausus advance of farmers

and workers to get assistance from the Agribusiness Development Program (

PUAP ).5 ) associated with the responsiveness of the Agribusiness Development

Program ( PUAP ) has led to a pretty good 6 ) lack of precision targeting and

objectives Agribusiness Development Program ( PUAP ) can be seen from the

misuse of program funds are utilized by farmers to other issues .

Keywords: Evaluation, Strategy, Community Empowerment, Agribusiness,

Strengthening Capital, Farmers Group

LATARBEKALANG

Konsep “pemberdayaan” (empowerment) telah mengubah konsep

pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan

khususnya di pedesaan.

Dengan adanya strategi pemberdayaan masyarakat desa kususnya bagi

masyarakat Agribisnis melalui menguatan modal usaha kelompok tani,

diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat

petani.

Melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor

545/Kpts/OT.160/9/2007 dibentuk tim Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP).

Program PUAP memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui

penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di

perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.

2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus

Kelompok Tani , penyuluh dan penyelia mitra tani

3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk

pengembangan kegiatan usaha agribisnis

4. Meningkatkan fungsi kelembagaanekonomi petani menjadi jejaring

atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akseske permodalan.

5. mitra lembaga keuangan dalam rangka akseske permodalan.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dimulai sejak

tahun 2008. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut telah disalurkan

sebagian besar kepada Kelompok Tani -Kelompok Tani dengan nilai Rp 1,0573

trilyun dengan jumlah rumah tangga petani yang terlibat adalah sekitar 1,32 juta.

Penyaluran dana PUAP disalurkan melalui Kelompok Tani selaku kelembagaan

tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP. Hal ini dilakukan dengan harapan

Kelompok Tani PUAP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan

dikelola oleh petani. Penyaluran dana PUAP difokuskan untuk daerah-daerah

yang tertinggal namun memiliki potensi pengembangan agribisnis.

Berdasarkan kondisi dan kenyataan yang penulis temukan pada observasi

awal, dimana strategi pemberdayaan masyarakat agribisnis ini yang ada pada

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) belum sepenuhnya

dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat petani

di beberapa kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini dikarenakan:

1. Masih banyaknya masyarakat petani yang belum mendapatkan

program pemberdayaan seperti Program Pengembangan Usaha

Agribisnis Pertanian (PUAP) sehingga banyak lahan pertanian

yang tidak dikelola oleh petani.

2. Banyaknya syarat dalam memperoleh modal dari program

pemberdayaan, salah satunya yang memberatkan petani adalah

syarat menyertakan jaminan berupa surat-surat berharga

(sertifikattanah/bangunan, sporadik atau BPKB) sementara

masyarakat petani tidak mempunyai syarat-syarat yang telah

ditetapkan dalam memperoleh dana pada Program Pengembangan

Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) .

3. Masih rendahnya kinerja Kelompok tani, diantaranya terlihat dari:1)

masih rendah pelayanan dalam kegiatan simpan pinjam, 2) jauhnya

Jarak/lokasi pelayanan antara tempat tinggal anggota dengan

sekretariat kelompok tani.

4. Belum maksimalnya pendamping dalam memberikan bantuan

kepada kelompok tani penerima modal dalam Program

Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) .

5. Ada indikasi terjadi penyimpangan penggunaan dana Program

Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP).

Sehubungan dengan masih rendahnya dampak dari pelaksanaan strategi

pemberdayaan Masyarakat agribisnis di Kuantan singingi dengan bantuan modal

usaha tani, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan

judul : “Evaluasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis melalui

Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani di Kabupaten Kuantan Singingi”

Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu

:Bagaimanapelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat agibisnis melalui

PenguatanModal Usaha Kelompok Tani diKabupaten Kuantan Singingi?

Tujuan Penelitian

Untuk mengevaluasi pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat

agibisnis melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani di Kabupaten

Kuantan Singingi.

TINJAUAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dunn

mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama

lain, termasuk di dalammnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan.

Kebijakan public tersebut dibuat oleh badan pemerintah, suatu atau unit-unit

administrasi yang memobilisasi sumberdaya financial dan manusia

2. Evaluasi Kebijakan

Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolak ukur yang bisa dijadikan

penilaian terhadap program yang telah berlangsung, berhasilnya atau tidak

berhasilnya suatu program berdasarkan tujuan yang sudah tentu memiliki tolak

ukur yang nantinya harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang

mengelolanya.

Menurut William N. Dunn kriteria evaluasi sebagai berikut:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil

(akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya

tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis,

selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk

menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan

hubungan antara efektivitas dan usaha

3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas

memuaskan kebutuhan.

4. Kesamaan atau perataan, berhubungan erat dengan rasionalitas legal

menunjuk pada distribusi program

5. Responsivitas, berhubungan erat dengan seberapa jauh program dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi kebijakan itu sendiri

maupun pemanfaatannya.

6. Ketepatan, mengarah pada apakah hasil dari perencanaan program

berguna bagi masyarakat.

3. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi

yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru

pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering,

and sustainable”Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi

kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah

proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini

banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep

pertumbuhan dimasa yang lalu.

Program PUAP merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk

penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi

kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar sub sektor.

PUAP berbentuk fasilitasi bantuan modal usaha petani anggota baik petani

pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Adapun sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah :

1. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.524 desa miskin atau tertinggal

sesuaidengan potensi pertanian desa.

2. Berkembangnya 10.524 Kelompok Tani atau Poktan yang dimiliki

dan dikelola olehpetani.

3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani

ataupeternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan

4. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha

harian,mingguan maupun musiman.

4. Gambaran Umum Pelaksanaan Puap

PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk

petanianggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah

tanggatani.Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat

kemiskinan danmenciptakan lapangan kerja di perdesaan serta membantu

penguatan modal dalamkegiatan usaha di bidang pertanian sehingga pada

akhirnya dapat meningkatkankesejahteraan petani. Operasional penyaluran dana

PUAP dilakukan denganmemberikan kewenangan kepada Kelompok Tani yang

telah memenuhipersyaratan.

Kelompok Tani juga didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan

penyelia mitratani. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kelompok

Tani sebagai penyalurPUAP antara lain :

1. Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis;

2. Memiliki struktur kepengurusan yang aktif;

3. Dimiliki dan dikelola oleh petani;

4. Dikukuhkan oleh bupati atau wali kota.

5. Kerangka Pemikiran

Gambar Skema Kerangka Pemikiran

6. Metodologi Penelitian

A. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif

kualitatif yakni untuk mengumpulkan, meringkas, menyajikan

danmendeskripsikan data sehingga memberikan informasi yang berguna.

Metode ini berguna untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai

karakteristik Kelompok Tani PUAP di Kabupaten Kuantan Singingi

B. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive).

Daerahyang dipilih sebagai tempat penelitian mengenai Dampak Program

PengembanganUsaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Kinerja

PEMERINTAH

PEMERINTAH DAERAH

EVALUASI

Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui

Penguatan Modal Usaha Kelompok Tani Di

Kabupaten Kuantan Singingi

Efektifitas Efesiensi Kecukupan Kesamaan atau

Perataan

Responsivitas Ketepatan

Terlaksana dengan baik

Terlaksana

Kelompok Tani adalahKabupaten Kuantan Singingi di pilih Kecamatan

yangtelah menerima bantuan Program Pengembangan UsahaAgribisnis

Perdesaan (PUAP).

C. Penelitian akan dilakukan di 7 desa yang menerima Program

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)Waktu penelitian

dilakukan pada minggu pertama Julisampai dengan minggu ke tiga

Oktober 2013.

Desa yakni:

1. Desa Kampung Baru (Kecamatan

Gunung Toar)

2. Desa Kampung Medan

(Kecamatan Kuantan Hilir)

3. Desa Kampung Tengah

(Kecamatan Kuantan Hilir)

4. Desa Pulau Rengas (Kecamatan

Pangean)

5. Desa Sukaping (Kecamatan

Pangean)

6. Desa Talontam ( Kecamatan

Benai)

7. Desa Banjar Benai (Kecamatan

Benai)

7. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten

Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna,

Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri

dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km2, yang berada

pada posisi antara 0000 -1

0 00 Lintang Selatan dan 101

0 02 - 101

0 55 Bujur

Timur.

Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai potensi pertanian yang sangat

besar untuk dikembangkan.Daya dukung dan luas lahan yang besar, lebih dari

setengah jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian dengan ketrampilan

dasar yang dimiliki, pasar yang tersedia dengan infrastruktur yang sedang

digalakkan, merupakan modal dasar untuk pengembangan agribisnis.Data

tanaman pangan meliputi luas panen dan hasil produksi tanaman bahan makanan,

sayuran, dan buah-buahan. Luas Panen tanaman padi Kabupaten Kuantan

Singingi selama tahun 2001 yaitu 10.237 Ha dengan total produksi 41.312, 16 ton.

8. Hasil Dan Pembahasan

A. Efektivitas Program

Dalam pencapaian Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP)salah satu yang mempengaruhi adalah sumber daya Manusia

aparat pemerintahan yang terkait dengan Program Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan (PUAP)Khususnya organisasi pelaksanaan PUAP yakni

Tingkat Kecamatan dan tingkat Desa (Pelaksana PUAP di tingkat Desa terdiri dari

GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani) sangat berperan

penting dalam mensukseskan Program Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP) karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan persoalan

Efektifitas program pada awal dan yang terpenting adalah sejauhmana tingkat

Desa (Pelaksana PUAP di tingkat Desa terdiri dari GAPOKTAN, Penyuluh

Pendamping dan Penyelia Mitra Tani) menjalankan tugas dan fungsinya. Temuan

di lapangan masih rendahnya Ketersediaan Sumber daya manusia dalam

menjalankan program ini di tingkat desa terutama Sumber daya manusia pada

tenaga Penyuluh Pendamping.

B. Efisiensi Program

Di lihat dari Efisiensi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP) dimana dalammewujudkan Efisiensi yang memudahkan para petani baik

dalam modal usaha pertanian maupun dalam bimbingan atau penyuluhan

pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi.

Efisiensi dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP) merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang dilakukan oleh

seluruh pihak yang terkait baik dari pemerintah yang mempunyai Tim yang

bertingkat maupun dari masyarakat petani yang mendapatkan program bantuan.

Untuk melihat efisiensi dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP) yang diwujudkan dengan Pola Dasar Dan Strategi

Pelaksanaan PUAP, kriteria seleksi desa dan GAPOKTAN penerima PUAP tata

cara dan prosedur penyaluran PUAP, organisasi pelaksanaan PUAP serta

pembinaan dan pengendalian

Melihat efiesensi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP)dalam peningkatan pertanian di desa-desa di Kabupaten Kuantan

Singingi, masih rendahnya hubungan kerjasama dalam menjalankan tugas

masing-masing Tim yang ada, baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun ddi

tingkat Desa, hal ini akan menyulitkan bagi para petani yang tersebar sebanyak 21

desa, khususnya untuk tingkat Desa yakni para Penyuluh Pendamping dan para

Penyelia Mitra Tani dengan Tingkat Kecamatan dalam menjalankan tugas dan

fungsinya masih terasa kurang maksimal sehingga keberadaannya kurang efisien

dalam pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP).

C. Kecukupan Program

Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan pada evaluasi

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten

Kuantan Singingi ini adalah kemudahan akses informasi bagi pemerintah maupun

bagi para petani berkenaan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan (PUAP) di kabupaten Kuantan Singingi.

Kecukupan Informasi sangat diperlukan bagi Tim yang ada dalam program

baik tingkat provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan tim Tingkat Desa terutama

informasi awal berkenaan identifikasi potensi ekonomi desa karena proses tahap

awal dalam mendapatkan dana bantuan ini bila tidak diperhatikan secara cermat

dan profisonal maka hasil program sudah dipastikan tidak akan mengena sasaran

dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam program ini.

Kecukupan informasi dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP), masih rendah hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang

menyebabkan rendahnya kecukupan informasi dari tingkat desa baik untuk Para

Petani maupun informasi yang diberikan oleh GAPOKTAN, Penyuluh

Pendamping dan Penyelia Mitra Tani masih perlu ditingkatkan. Kurang terjadinya

komunikasi yang baik antara Petani dengan petugas atau aparat pemerintah yang

terkait dengan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

adalah penyebab rendahnya pengetahuan dan kemampuan para petani dalam

menjalankan tujuan dan sasaran yang diharapkan pada Program Pengembangan

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

D. Kesamaan atau Perataan

Dilihat dari Kesamaan atau Perataan khususnya pemerataan destribusi

bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) juga

menjadi hal penting untuk diperhatikan, pendistribusian akan memperlihatkan

pada kesamaaan atau perataan dalam program pertanian yang diberikan dalam

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten

Kuantan Singingi .

Terjadinya pelanggaran terhadap kesamaan atau perataan dalam

pendistrubisan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), hal

ini jelas dapat dilihat dari beberapa kasus yang diperoleh dari informan dimana

adanya pendekatan khusus yang terjadi baik antara petugas atau aparat terkait

dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) hal ini tentu

akan merugikan para petani lain yang benar-benar potensi dan layak untuk di

berikan bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

atau lebih tepatnya adanya perlakukan yang berbeda bagi calon penerima bantuan

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

E. Responsivitas Program

Responsivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

berhubungan erat dengan seberapa jauh Program Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP) dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Petani kabupaten

Kuantan Singingi baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun pemanfaatannya.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Responsivitas terhadap Program

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), pada kategori cukup baik,

terlihat permasalahan dalam aspek respon ini adalah para petani tidak merespon

dengan baik pada awal yakni identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis

usaha pertanian karena pada tahap ini masyarakat petani kurang dilibatkan

sehingga kecurigaan timbul di kalangan masyarakat petani desa.

F. Ketepatan Program

Ketepatan dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP) merupakan keuntungan bagi masyarakat petani di Kabupaten Kuantan

Singingi karena sangat beguna bagi kebutuhan masyarakat petani di desa-desa

baik itu untuk peningkatan pendapatan ataupun peningkatan fasilitas pertanian di

Kabupaten Kuantan Singingi.

Masih rendahnya pencapaian tujuan dari Program Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan (PUAP) yakni ketepatan antara tujuan program dengan apa

yang dilakukan oleh para petani, menjadi catatan tersendiri, hal ini terjadi hampir

disetiap desa-desa yang mendapatkan bantuan dari Program Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan (PUAP), ketidak sesuaian antara tujuan program dengan

prilaku para petani menyebabkan program ini dijadikan sebagai salah satu tempat

untuk mendapatkan uang bagi para petani bukan tempat atau program untuk

meningkatkan sector pertanian di desa-desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilaksanakan tentang Evaluasi

Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha

Kelompok Tani di Kabupaten Kuantan Singingi, maka ditarik suatu kesimpulan

sebagai berikut:

Masih rendahnya manfaat yang dirasakan oleh petani di desa-desa yang

mendapatkan dana bantuan dalamProgram Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP) dikarenakan: 1) kurang baiknya Efektivitas Program

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2) rendahnya efisiensi

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) khususnya

kurangnya Sumber Daya Manusia, 3) sedikitnya kecukupan informasi terhadap

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) khususnya

informasi awal atau identifikasi awal potensi pertanian masyarakat 4) kurang

terlaksananya aspek kesamaan atau perataan pada Program Pengembangan Usaha

Agribisnis (PUAP)Perdesaan khususnya masih adanya kausus adanya pendekatan

khusus anatar petani dan petugas untuk mendapatkan bantuan dari Program

Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP)5) terkait dengan responsivitas Program

Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP) sudah mengarah kepada cukup baik 6)

rendahnya ketepatan sasaran dan tujuan Program Pengembangan Usaha

Agribisnis (PUAP) dapat dilihat dari penyalahgunaan dana bantuan program oleh

petani yang dimanfaatkan ke persoalan lain.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan di atas,

maka disusunlah beberapa saran atau rekomendasi Program Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan (PUAP)sebagai berikut :

1. Bagi aparatur pemerintah ( tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa)

Diharapkan aparatur pemerintah ( tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa)

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mampu menjalankan tugas,

tanggungjawabnya serta fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri

Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007.

98

sehinggaProgramPengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

dapat berjalan dengan baik.

2. Bagi Petani Penerima Bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP). Diharapkan Petani Penerima Bantuan Program

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) harus benar-benar

paham serta membuka ruang untuk berkomunikasi dengan petugas

(TingkatDesa) sehingga bimbingan dan pendampingan dapat dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Pancur

Siwah

---------2008.Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik,

Suara Bebas. Jakarta

Aida. Dkk. 1992. Penyuluhan Pembangunan di Indonesia. Jakarta. Pustka

Pembangunan.

Ali, Madekhan, 2007.Orang Desa : Anak Tiri Perubahan, Averroes Press.

Malang

Baedhowi. 2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang

Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota

Surakarta, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP

Universitas Indonesia, Jakarta

Bhenyamin Hoessein. 2002. Diskusi Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi

Daerah Dalam Jangka Panjang Bappenas. Jakarta

Budiarjo, Miriam. 2007Dasar – Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta

Chriswardani Suryawati. 2005. Memahami Kemiskinan Secara

Multidimensional (understanding multidimension of poverty)

Universitas, Semarang, Jawa Tengah

Departemen Pertanian. Kebijakan Teknis Program Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan. Jakarta: Departemen Pertanian RI.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua.

Gadjah Mada University Press. Yogyakar

Dwijowijoto, Riant, Nugroho.2004. Kebijakan Publik Formulasi,

Implementasi dan Evaluasi. PT. Alex Media Komputindo.

Jakarta

---------2008. Public Policy.Elek Media Komputindo. Jakarta

Edward III dan Sharkansky dalam widodo Joko.2001 Good Governance.

Insani Cendikia. Surabaya

Gajayanake, Stanley, dan Jaya Gajayanake, 1996.Community

Empowerment,Dekalb

Halim.Abdul. (2001)Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi

Pertama, UPP AMP YKPN. Yogyakarta

Hill, Michael. (ed.). 1993. The Policy Process: A Reader. New York:

Harvester- Wheatsheaf

---------2006. Implementing Public Policy.Sage, London

Islamy, M. Irfan, 2001.Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi

Aksara, Jakarta,

Istianto, Bambang. 2009, Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif

Pelayanan Publik. Mitra Wacana Media, Jakarta

Kartasasmita,Ginanjar,1997.Pembangunan untuk Rakyat (Memadukan

Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES. Jakarta

Kumar, S, 2002,Methods for Community Participation: A Complete Guide

for Practitioners, London: ITDG

Labodo, Muhadam. 2008Mamahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian,

Teori, Konsep, dan Pengembangannya. PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta

Lele, Gabriel, 1999, Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana

Formulasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta

Mardiasmo. (2002)Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Press

Yogyakarta

Masrizal.2008. Partisipasi Publik dalam APBD dalam Padang Ekspres.

Padang.

Moeloeng, J, Lexy. 2004 .Metodology Penelitian kualitatif Remaja

Rosdakarya. , Bandung

Muhammad Firdaus. 2009.Manajemen Agribisnis. Jakarta Bumi Aksara.

Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. The Politics of Policy

Implementation, St. Martin Press, New York

Nazaruddin. 2005, Memahami APBD dengan Benar, Bagaimana

Pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah,E-parlemen DIY

Ndraha, Taliziduhu. 1990.Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan

Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta Jakarta

--------2003. Budaya Organisasi, Ed 2, PT. Rineka Cipta. Jakarta

………2003 Kyberndogi (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta,.

Jakarta.

Nugroho, Iwan, Dahuri, Rokhmin, 2004.Pembangunan Wilayah : Perspektif

Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan, P3ES Jakarta

Nugroho, Riant, D. 2001. Reinventing Indonesia. Jakarta: Elex Media

Komputindo. Jakarta

Nyoman Sumaryadi, 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi

Daerah, Citra Utama, Jakarta

Riwu Kaho, Josef, 1983. Fungsi-Fungsi Pemerintahan ; Badan Diklat

Depdagri. Jakarta

Robert.T.Nakamura, Frank Smallwood.1980 Politik implementasi kebijkan

(the politics of policy implementation) New York. St Martin’s

Press

Ryaas Rasyid, 2001.Penjaga Hati Nurani Pemerintahan, Yarsif Watampone,

Jakarta

Safrina, Dian. 2003. Studi Formulasi Kebijakan, Studi Kasus:Penentuan

Harga Crudepalm Oil di Sumatera Utara. Administrasi Negara.

USU. Medan

Slamet, M. 2003.Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan.: IPB

Press.Bogor

Soeharto Edi. 2008 Membangun Masyarakat Memberdayakan

Rakyat:Kajian Strategis.Refika Aditama. Bandung

Sondang P. Siagian . 1985. Masyarakat dan Pembangunan Desa. LP3ES.

Jakarta

Sokanto Soerjono. 2000. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo

Persada. Jakarta.

Sukirno, Sadono, 2006.Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan dasar

Kebijakan, Edisi Kedua. Kencana, Jakarta

Supriyanto, Budi. 2009, Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas

Strategis). CV. Mediabrilian, Jakarta

Surbakti, Ramlan. 1999, Memahami Ilmu Politik.Gramedia, Jakarta

Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani

(KELOMPOK TANI ) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di

Perdesaan. Jurnal

Syaukani 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003.“Kebijakan Publik yang Membumi.”

Lukman Offset YPAPI. Yogyakarta

Tarigan1, Antonius. 2000. Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial:

Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten

Dati II Lebak, Jawa Barat, Tesis Masigter Administrasi Publik

UGM Yogyakarta

Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluai Program. Rineka Cipta. Jakarta

Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke

Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta

Wattimena, Reza A. A. 2007,Melampaui Negara Hukum Klasik. Kanasinus,

Yogyakarta

Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia, Jakarta

Winarno, B. 2007.Teori dan proses kebijakan publik.Media Pressindo.

Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor

545/Kpts/OT.160/9/2007

Web-Internet

Delivery, 2004, Pemberdayaan Masyarakat,

http://www.deliveri.org/guidelines