DISUSUN OLEH :NUR FITA LINDRIANTI (12020114130086)NURAENI HANDAYANI ( 12020114120057)RICI PRATAMI (12020110120031)NOOR WAHYU HIDAYATI ( 12020110120027)

SUB BAHASAN :

Pengertian Pembangunan Koperasi Strategi Pemberdayaan Koperasi

Permasalahan yang terjadi dalam koperasi Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pembangunan Koperasi dan Strategi Pemberdayaan Koperasi

Pengertian Pembangunan Koperasi Strategi Pemberdayaan Koperasi

Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu mengurus dirinya sendiri (self help).

Pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) merupakan upaya strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena KUMKM merupakan bagian terbesar dari aktivitas masyarakat Indonesia.

Permasalahan yang terjadi dalam koperasi

Ardian Kurnia Putra (2011:39), menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan dan kendala bagi perkoperasian pada umumnya disebabkan oleh 2 faktor, yaitu :1. Faktor Intern2. Faktor Ekstern

Faktor Intern maupun Ekstern yang menjadi kendala dalam perkembangan koperasi/ KSP sangat berhubungan dengan keberhasilan koperasi. Salah satu faktor internal adalah sumber daya manusia ( SDM ) , yang sangat dominan dalam perkembangan dalam keberhasilan suatu koperasi maupun usaha koperasi.

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan koperasi di Negara berkembang adalah sebagai berikut:

Koperasi hanya dianggap sebagai organisasi swadaya yang otonom partisipatif dan demokratis dari rakyat kecil (kelas bawah).

kontroversial mengenai keberhasilan dan kegagalan seta dampak koperasi terhadap proses pembangunan ekonomi social di negara-negara dunia ketiga (sedang berkembang).

Kriteria ( tolok ukur) yang dipergunakan untuk mengevaluasi koperasi masih sering digunakan sebagai indikator mengenai efisiensi koperasi.

Kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Kebijakan secara umum diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional melalui: Peningkatan ekonomi lokal. Peningkatan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya

produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah melalui peningkatan ekonomi lokal, kota, dan perdesaan, pemberdayaan usaha mikro difokuskan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Langkah kebijakannya yaitu: Meningkatkan kapasitas dan memperluas

jangkauan lembaga keuangan mikro (LKM) baik dengan pola bagi hasil, konvensional, maupun melalui dana bergulir;

Meningkatkan kemampuan pengusaha mikro dalam aspek manajemen usaha dan teknis produksi

Meningkatkan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro;

Meningkatkan fasilitasi pembinaan sentra-sentra produksi tradisional dan usaha ekonomi produktif terisolir dan daerah tertinggal/perbatasan.

Meningkatkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penilaian perkoperasian. Pelatihan dan pemasyarakatan praktik-praktik koperasi terbaik,

sekaligus bimbingan teknis penerapan akuntabilitas koperasi.

Langkah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi meliputi :

Strategi Pemberdayaan Koperasi dan

UMKM

Beberapa aspek yang mempengaruhi Pembangunan Koperasi dan Strategi Pemberdayaan Koperasi :

Aspek Pendanaan Aspek Sarana dan Prasarana Aspek Informasi Usaha Aspek Kemitraan Aspek Perizinan Usaha Aspek Promosi Dagang

a. Aspek Pendanaan Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi   Koperasi

dan UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan, dan lembaga keuangan non bank.

Membantu Koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan yang disediakan oleh Bank, atau non Bank, baik  menggunakan  sistem  konvensional  maupun sistem syariah dengan jaminan Pemerintah.

b. Aspek Sarana dan Prasarana Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong  usaha

Koperasi dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha

Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

c. Aspek Informasi Usaha Membentuk dan mempermudah pemanfaatan Bank Data dan

Jaringan Informasi Bisnis Menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan,

komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu.d. Aspek Kemitraan Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

dengan Usaha Besar; Mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan, dalam

pelaksanaan transaksi usaha, antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan Usaha Besar.

e. Aspek Perizinan Usaha Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan

sistem pelayanan terpadu; Membebaskan biaya perizinan bagi usaha Mikro, dan memberikan

keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. f. Aspek Promosi Dagang Meningkatkan promosi produk Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah, di dalam dan di luar negeri. Memfasilitasi pemilikan hak atas hak kekayaan intelektual atas

produk dan desain dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Studi Kasus :

No

Tahun

Jumlah SKP

Anggota (orang)

% Modal Usaha (Jutaan)

% SHU (Jutaan)

%

Aktif Tdk Aktif

1 2009

43 32 14, 091

- 19,083 - 175 -

2 2010

45 32 14,131 -51,1

19,083 0 169 -3,43

3 2011

50 32 14,131 0 19,083 0 169 0

4 2012

56 32 14, 309

1,26

19,731 3,4

185 9,47

5 2013

65 32

14,563 1,78

21,844 0,7

200 8,11

Tabel perkembangan keragaan koperasi simpan pinjam di kota Semarang, per Desember tahun 2009-2013Sumber : Dinas Koperasi dan Perindag UMKM Kota Semarang

Dari tabel diatas tampak bahwa selama 5 tahun terakhir, jumlah anggota koperasi simpan pinjam di kota semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya di tahun 2011 jumlah anggota tidak mengalami perubahan. Hal ini seiring dengan volume usaha, modal usaha dan SHU yang tidak mengalami perubahan pada tahun tersebut.

Volume usaha mengalami penurunan yang sangat drastic hingga 51,1 persen pada tahun 2010, padahal jumlah anggota mengalami peningkatan hingga 0,28 persen. Pada tahun 2012 telah terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 8,2 persen dari 6,865 juta menjadi juta rupiah.

Modal usaha tidak mengalami perubahan drai tahun 2009 -2013, hingga akhirnya mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,4 persen.

Modal dan volume usaha yang tidak mengalami perkembangan pada tahun 2010 dan2011 ternyata berpengaruh pula pada SHU yang diperoleh selama periode tersebut, karena SHU yang diperoleh mengalami penurunan di tahun 2007 yaitu sebesar 3,43 persen hngga 2008

Secara kuantitatif, perkembangan KSP mengalami peningkatan, tetapi apabila dilihat secara proporsional tidak seimbang dengan meningkatnya kualitas KSP. Hal ini terlihat pada pertumbuhan volume usaha, modal usaha dn SHU yang terkesan lambat.

KESIMPULAN

Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha koperasi dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan.

Alternatif pemberdayaan koperasi di daerah adalah melalui konsep mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan usaha. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi antara usaha kecil menengah yang sebagian besar memayungi masyarakat miskin dengan BUMN dan BUMS.

Dalam pembangunan koperasi untuk percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsure yang terkait untuk pengembangan koperasi. Pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi di daerah yang dapat mendukung berjalannya koperasi, antara lain: masyarakat, pengusaha (kecil dan menengah), industri rumah tangga, dan untuk daerah pedesaan adanya masyarakat petani.

TERIMA KASIH