etika politik agama khonghucu -...
TRANSCRIPT
Etika Politik Agama Khonghucu
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memeperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Oleh
Mylinda Chairunissa
NIM: 1111032100019
PROGRAM STUDI AGAMA–AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2017 M/1438 H
iv
ABSTRAK
Mylinda Chairunissa
Etika Politik Agama Khonghucu
Problem manusia saat ini adalah lemahnya etika di dalam diri pribadi
manusia, baik di dalam kehidupan rumahtangga, bermasyarakat maupun di
pemerintahan. Terdapat banyak agama dan filsafat yang secara ilmiyah
memaparkan tentang pentingnya etika dan moral di dalam diri pribadi manusia.
Agama Khonghucu sangatlah mementingkan ajaran etika yang mulia yaitu,
dengan menjaga hubungan yang baik antara manusia di langit dengan manusia di
bumi. Agama Khonghucu menempati ajaran etika pada posisi yang sangat sentaral
dalam semua aspek kehidupan termasuk di dalam politik. Politik atau
pengelolaan negara menurut Khonghucu harus didasarkan pada pijakan moral atau
etika, terutama etika dari para pemimpin. Khonghucu adalah seseorang yang
bermoral dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Bagi Khonghucu
keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan, tetapi
yang lebih penting adalah etika yang mulia. Maka etika politik ini menjadi
menarik untuk diteliti.
Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan
menggunkan pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis digunakan
untuk mengkaji sejarah dan pemikiran etika politik agama Khonghucu dan
sosiologis untuk merumuskan secara jelas bagaimana pengaruh dan bagaimana
penerapan etika politik dalam masyarakat dan pemerintahan terutama bagi
penganut agama Khonghucu.
Maka dari itu hasil yang penulis dapatkan dalam penelitian ini yakni umat
Khonghucu berusaha menjalankan nilai-nilai moral dan etika politik yang
diajarkan agama Khonghucu agar dapat beretika baik di dalam berkeluarga,
bermasyarakat dan berpolitik. Etika politik agama Khonghucu itu bermula dari
keluarga. Keluarga adalah ibarat negara kecil di dalam sebuah negara, untuk itu
setiap orang dalam keluarga harus mengambil peran etika politiknya di dalam
keluarga tersebut. Dapat terlihat dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dari
kehidupan sehari-hari yaitu berperilaku hormat, sopan dan berbakti kepada kakak
atau saudara dan orangtua dan ikut serta dalam kegiatan organisasi politik di
lingkungan sekitar, serta penerapan etika dalam pemerintahan harus menempati
posisi sebagai mana mestinya apabila menjadi bawahan akan beretika baik
sebagai bawahan kepada atasannya, sebagai atasan atau pemimpin akan menjadi
atasan yang bermoral berdasarkan ajaran etika politik dan menjalani hubungan
yang baik dan beretika, tidak hanya sesama pemeluk agama Khonghucu tetapi
kepada semua pemeluk agama lain.
v
KATA PENGANTAR
“Proses yang lama, baik dan benar jauh lebih penting ketimbang hasil cepat
meninggalkan proses yang yang tidak terpuji” (Khonghucu)
Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menuntut ilmu sampai saat ini
dan penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Etika Politik
Agama Khonghucu”. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada
junjungan Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabatnya dan
seluruh umat-Nya.
Satu kebahagian tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan
sebaik-baiknya. Skripsi ini merupakan syarat tahap akhir untuk menyelesaikan
studi masa perkuliahan, bagi penulis penyusunan skripsi ini merupakan suatu
tugas yang tidaklah ringan. Secara sadar banyaklah hambatan yang penulis jumpai
dalam proses penyusunan skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan
penulis sendiri. Dalam penulisan skripsis ini jauh dari kata sempurna, tapi penulis
berusaha untuk menjadi yang terbaik berkat jasa bimbingan serta doa dari
berbagai pihak, dan akhirnya skripsi ini terselesaikan.
Oleh karena itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua
pihak terhadap jerih payahnya dan jasa-jasa meraka yang tak bisa terbayarkan
oleh apapun, terutama kepada:
1. Prof. Dr. M. Ikhsan Tanggok, M. Si sebagai pembimbing dalam penulisan
skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya serta
vi
kesabaran dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis
sehingga membuka cakrawala berfikir dan nuansa keilmuan yang baru,
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Media Zainul Bahri, MA, dan Dra. Halimah Mahmudy, MA, selaku
ketua dan sekretaris jurusan Studi Agama-Agama, yang telah membantu dan
memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis.
3. Prof. Dr. Masri Mansoer, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dan Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, selaku Rektor UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Segenap jajaran dosen dan guru besar Perbandingan Agama, Dr. Ahmad
Ridho, DESA, Dra. Hermawati, MA, Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer, Prof.
Dr. Ridwan Lubis MA, Drs. M. Nuh Hasan, MA, Dr. Amin Nurdin, MA, Dr.
Hamid Nasuhi, M. Ag, dan Dr. Abdul Muthalib yang senantiasa
memberikan ilmu serta wejangan yang tiada tara manfaatnya.
5. Tidak lupa juga penulis mengucapkan banyak terimaksih kepada Litang Bio
Tangerang terkhusus kepada Bapak Bratayana, Bapak Rudi, Engkong Tjin
Enk dan staf lintang lainnya yang telah memberikan penulis banyak inspirasi
dan referensi.
6. Penulis mengucapkan banyak terimaksih kepada Bapak Xs. Dr. Oesman
Arif, M.Pd dan Js. Sugiandi Surya Atmaja, S. Kom, yang telah meluangkan
waktunya untuk menjadi narasumber penulis di dalam penelitian skripsi ini
dan memberikan pengetahuan baru mengenai agama Khonghucu
vii
7. Umi tersayang Hj. Maria Faraela dan Bapak tercinta H. Moh. Ali Asmat
yang selalu menjadi sumber inspirasi, yang selalu memberikan kasih
sayangnya, motivasi dan yang paling utama selalu memberikan doa yang
tiada henti kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
dengan baik.
8. Ucapan terimakasih untuk abang Amril Amarullah dan Istri, abang Nurman
Amrizal dan Istri, kakak Lidia Karlina dan suami, kakak Liestia
Murdianingsih dan suami, yang telah memberikan banyak masukan,
motifasi dan materi sehingga selesainya skripsi ini dan untuk ke-6 ponakan
ku yang selalu menghibur ketika penulis sedang lelah dalam mengerjakan
skripsi ini.
9. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman
seperjuangan seperti, Faur Rasid, Anisa Kholida, Enis Khourunisa, dan
Nurjaman yang sudah membantu, menemani penulis untuk mencari referensi
dan narasumber untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Segenap teman sekelas dan seperjuangan angkatan 2011 yang telah
memberikan warna dalam kehidupan dan ilmu pengetahuan baru selama di
kampus dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan, yang tidak bisa
penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa terima kasih penulis.
11. Kemudian, untuk segenap kawan-kawan KKN KITA, HIQMA yang tidak
bisa penulis sebutkan satu persatu karena mereka juga yang tidak henti-
hentinya memberikan semangat dan motifasi kepada penulis.
viii
12. Yang terakhir, penulis ucapkan terimakasih kepada seseorang diluar sana
yang selalu menemani, membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir
ini dengan penuh keluhan, baik dengan keluhan susah maupun senang.
Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua yang
membacanya, terutama bagi yang berminat di bidang theologi lebih khusus
tentang perkembangan dan etika politik Agama Khonghucu di Indonesia. Kritik
dan saran akan penulis terima dengan lapang dada.
Jakarta, 02 Juni 2017
Mylinda Chairunissa
ix
DAFTAR ISI
Surat Pernyataan ................................................................................................... i
Lembar Persetujuan ............................................................................................. ii
Lembar Pengesahan ............................................................................................. iii
Abstrak .................................................................................................................. iv
Kata Pengantar ...................................................................................................... v
Daftar Isi ............................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Rumusan dan Batasan Masalah ............................................................ 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................ 7
D. Tinjauan Pustaka .................................................................................... 9
E. Konsep Teoritis .................................................................................... 11
F. Metode Penelitian ................................................................................ 15
G. Sistematika Penulisan .......................................................................... 17
BAB II PANDANGAN POLITIK DALAM AGAMA-AGAMA ..................... 20
A. Pengertian dan Sejarah Politik ............................................................. 20
B. Teori Politik ........................................................................................ 24
C. Hubungan Agama dan Politik .............................................................. 26
1. Islam ............................................................................................... 28
2. Kristen ............................................................................................ 30
3. Hindu .............................................................................................. 32
4. Budha ............................................................................................. 33
BAB III AJARAN ETIKA POLITIK DALAM AGAMA kHONGHUCU .... 37
A. Konsep Etika Politik dalam Agama Khonghucu ................................. 37
B. Landasan Etika Politik Dalam Agama Khonghucu ............................. 38
C. Bentuk-Bentuk Etika Politik ................................................................ 40
1. Dasar Pemerintahan ....................................................................... 40
x
2. Kepemimpinan ............................................................................... 43
3. Konsep Hukum .............................................................................. 53
BAB VI IMPLEMENTASI ETIKA POLITIK KHONGHUCU DALAM
KEHIDUPAN SEHARI-HARI DAN BERNEGARA ................... 57
A. Implementasi Etika Politik secara Pribadi ........................................... 57
B. Hasil dari Implementasi Etika Politik dalam Kehidupan Sehari-hari .. 61
C. Hasil dari Implementasi Etika Politik dalam Bernegara ...................... 66
BAB V PENUTUP ................................................................................................ 78
A. Kesimpulan .......................................................................................... 78
B. Saran ..................................................................................................... 80
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 82
LAMPIRAN-LAMPIRAN ..................................................................................... 86
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari baik dari wacana agama,
filosofis, pendidikan dan politik (pemerintahan), secara tidak langsung banyak
yang membicarakan tentang etika. Seseorang terkadang mengartikannya bahwa
etika baik dan tidak baik tersebut tercermin dari dalam keperibadian seseorang.
Banyak yang mengatakan bahwa etika dan moral itu penting ada di dalam diri
manusia. Etika juga dapat mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap
kritis dan rasional, untuk membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai
dengan apa yang dapat dipertanggung jawabkannya sendiri.1 Oleh karena itu
apabila seseorang beretika dan bermoral maka seseorang itu pasti mempunyai
keimanan di dalam dirinya.
Ajaran iman agama Khonghucu membimbing umat untuk mengimani
bahwa hidup manusia adalah oleh firman Tian dan firman itu menjadi Watak
Sejatinya yang merupakan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan,
maka hidup manusia wajib berupaya untuk menegakkan firman dengan
menggemilangkan kebajikan yang dikaruniakan itu.2 Keberadaan dan
kemanusiaan, menurut ajaran Khonghucu semua bersumber dari Tian. Bagi
penganut agama Khonghucu, Tian adalah asal-muasal fisik maupun rohani.
1Franz Von Magnis, Etika Umum: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta:
Yayasan Kanisius, 1979), h. 13 2Xs. Kiem Giok Nio, Etika Moral (Artikel disampaikan pada acara Temu Xue Shi, solo
2015).
2
Dalam dasar keimanan agama Khonghucu, maka diturunkanlah ajaran
moral dan etika yang langsung menyangkut perilaku di dalam kehidupan yang
bersifat praktis. Dalam hal ini, praktis dan bermanfaatnya ajaran itu, tanpa dasar
keimanan yang mantap maka akan menjadi dangkal dan gersang. Banyak orang
mempelajari dan melihat agama Khonghucu hanya dari segi moral dan etika yang
bersifat praktis saja tanpa mau tau dasar keimannya.3
Banyak nilai dan norma etis yang berlaku di masyarakat berasal dari
semangat (ideal-moral) agama. Tidak bisa diragukan, agama merupakan salah satu
sumber nilai dan norma yang paling penting. Kebudayaan merupakan suatu
sumber yang lain, walaupun perlu dicatat bahwa dalam hal ini kebudayaan sering
kali tidak bisa dilepaskan dari agama.4 Agama sering digunakan sebagai sumber
etika oleh masyarakat umum. Hal ini senada dengan pemikiran Thomas Aquinas
yang menyatakan bahwa patokan nilai dan norma yang terdapat pada masyarakat
itu berasal dari sesuatu yang bersifat transenden (baca. Tuhan).5 Pembahasan etika
sudah lama tertanam dalam diri manusia bahkan lebih jauh sebelum adanya
negara, pembahasan etika sudah ada pada bangsa Yunani sebelum masehi seperti:
Phytagoras, Sokrates, Plato dan Aristoteles.6 Etika memang tidak dapat
menggantikan Agama. Tetapi dilain pihak etika juga tidak bisa bertentangan
dengan Agama, bahkan diperlukan oleh agama. Sehingga nilai subtansi agama
3Ivan Wijaya, Hubungan Antara laku Bakti dalam Keimanan Khonghucu, Jurnal SPOC,
2015, artikel diakses pada 23 September 2015 dari http://www.spocjournal.com/religi/520-
hubungan-antara-laku-bakti-dalam-keimanan-agama-khonghucu.html. 4K. Bertens, ETIKA (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 29-30
5Wahyu Budi Nugroho, Orang Lain Adalah Neraka: Sosiologi Eksistensialisme Jean
Paul Sartre (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 141 6 Harun Hadiwijoyo, Sari Sejarah Filsafat (Yogyakarta: Kansius, Cet. ke-II. 1995), h. 51-
52
3
dan etika bukanlah dua hal yang berbeda, hanya saja etika dapat menghapus
ekstitensi agama itu sendiri namun dengan etika, semua persoalan yang rumit
untuk diselesaikan oleh agama maka etika mempunyai peranan dalam
menyelesaikan persoalan tersebut.
Etika berkaitan dengan moralitas individu. Etika mencakup aturan-aturan
yang menggambarkan kebaikan dan kebenaran yang hakiki. Etika mewujudkan
cita-cita leluhur yang mempolakan kelakuan manusia. Bila orang mau mengikuti
aturan-aturan itu secara sukarela, maka bisa diasumsikan, bahwa kehidupan tentu
akan lebih baik.7
Etika dan moral mempunyai tujuan untuk menerangkan perbuatan baik
dan jahat. Etika tidak hanya diajarkan di dalam satu agama saja, di dalam berbagai
agama yang diakui oleh Indonesia yakni Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha
dan Khonghucu, semua agama ini memiliki etika tersendiri guna mengatur
umatnya agar tetap berada di jalanNya.
Khonghucu sangat mementingkan etika yang mulia dengan menjaga
hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik.
Penganutnya diajarkan supaya tetap mengingat nenek moyang seolah-olah roh
mereka hadir di dunia ini. Ajaran ini merupakan susunan falsafah dan etika yang
mengajar bagaimana manusia bertingkah laku. Oleh karena itu dalam mengikuti
hukum alam, manusia harus mengkuti etika yang tercermin dalam tatacara dan
kebiasaan yang telah diturunkan oleh para leluhur. Kebijakan utama yang harus
7Carlton Clymer Rodee dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan oleh Zulkifly Hamid
dari buku asli Indroduction to Political Sciense (Jakarta: PT RajaGrafondo Persada, 2008), h. 80
4
dilakukan adalah Yi, yaitu perikeadilan atau keluhuran, dan Jen atau
perikemanusiaan/cinta kasih.8
Dalam eksistensinya agama Khonghucu senantiasa menawarkan kebijakan
dalam setiap ajarannya. Hal ini mengingat ajaran mengenai etika merupakan
aspek sentral dari keseluruhan ajaran agama Khonghucu. Khonghucu berpendapat
bahwa tolak ukur dari nilai moral adalah Jen. Jen merupakan ajaran Khonghucu
pada umumnya terutama ajaran-ajarannya tentang etika, dan diartikan dengan
kemanusiaan yang sempurna, kemurahan hati, kemanusiaan yang benar, kehendak
hati, manusia yang mempunyai hati, empati, hubungan antar manusia,
perikemanusiaan, kemanusiaan yang sejati dan lainnya. Menurut Khonghucu
semua manusia mempunyai Jen. Adapun bagaimana membuktikan bahwa
manusia memiliki Jen, adalah melalui pengamalan sehari-hari.9 Para ahli pikir
zaman Tiongkok kuno umumnya menggunakan pendekatan terhadap sifat asli
manusia sebagai panduan dasar sistem pemikiran yang fokus pada etika.
Secara konseptual etika Khonghucu banyak dipahami sebagai upaya
manusia untuk memperoleh kebajikan dalam garis-garis kebijaksanaan dan
berperilaku seperti raja. Apabila dilihat dari ajaran-ajaran Khonghucu yang
terdapat dalam kitab-kitab suci, terutama Si Shu10
dan Wu Jing11
, tampak
Khonghucu sangat menekankan pentingnya nilai-nilai etika, baik dalam
8H. Muh Nahar Nahrawi, Memahami Khonghucu sebagai Agama (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2003), h.44 9Lasiyo, Etika Menurut Agama Confusius (dalam Basis Edisi Juli 1988), h. 252
10Si Shu yaitu kitab yang langsung bersumber pada Nabi Khonghucu hingga Bingcu.
Merupakan kitab suci yang pokok dalam Jin Kau. Terdiri dari: Da Xue (Kitab ajaran besar), Zhong
Young (Kitab tengah sempurna), Lun Yu (Kitab sabda suci), Meng Zi (Kitab Bingcu). 11
Wu Jing yaitu kitab-kitab suci yang berasal dari para Nabi Purba dan Raja Suci,
merupakan kitab yang mendasari Agama Khonghucu Wu Jing ini dihimpun oleh Nabi Khonghucu.
Terdiri dari: Shing Jing (kitab Sajak), Shu Jing (Kitab Hikayat), Yi Jing (Kitab Perubahan), Li Ji
(Litab Kesusilaan). Chun Qiu Jing (Kitab Chun Chiu).
5
kehidupan rumah tangga, di masyarakat dan di pemerintahan. Dalam ajaran
Khonghucu etika itu penting untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Untuk
mencapai tujuan yang lebih besar itu, Khonghucu menganjurkan agar dimulai dari
yang lebih kecil. Dengan kata lain, apabila kita hendak mewujudkan perdamaian
dunia, hendaklah dimulai dari kehidupan rumah tangga.
Ajaran Khonghucu sangat menekankan etika. Etika menempati posisi yang
sangat sentral dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia politik.
Khonghucu selalu mengacu kepada etika yang dikembangkan oleh kaum bijak
kuno (Nabi dan Raja Suci).12
Dalam Kitab Si Shu13
, terutama di bagian Da Xue,
Lun Yu dan Mengzi, banyak penekanan moral yang menyangkut kepemimpinan
dan pengelolaan negara. Dalam pandangan Khonghucu, moralitas adalah bagian
yang paling utama dalam setiap langkah kehidupan manusia, termasuk dan
terutama dalam hal pengelolaan masyarakat atau negara. Betapapun mulianya
sebuah cita-cita atau tujuan, jika hal tersebut harus diperoleh atau dicapai dengan
dengan cara melanggar nilai, norma dan atau etika, maka nilai akhirnya menjadi
nihil atau bahkan minus.
Penekanan arti pentingnya moralitas sebagai panglima demikian dominan,
bahkan di atas hukum sekalipun. Menurut Nabi Kong Zi, bila moralitas bisa
ditegakkan, maka segala hal bisa berjalan wajar. Politik atau pengelolaan
kekuasaan atau negara menurut perspektif agama Khonghucu haruslah didasarkan
pada pijakan moralitas dan keteladanan dari para pemimpin. Agar sang pemimpin
bisa konsisten dalam moralitas, maka mengawasi moral dari yang dipimpin
12
Nahrawi, Memahami Khonghucu sebagai Agama, h. 43-45 13
Si Shu, adalah Kitab Yang Empat merupakan kitab suci agama Khonghucu, terdiri:
kitab Da xue, Zhongyong, Lun yu, dan Mencius.
6
haruslah dilakukan secara konsisten dan terus menerus.14
Khonghucu adalah
seseorang yang bermoral dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Bagi
Khonghucu keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh power
(kekuasaan), tetapi yang lebih penting adalah etika yang mulia. Etika yang mulia
itu hanya didapat (diperoleh) melalui proses belajar. Oleh karena itu, dalam
hidupnya Khonghucu lebih menekankan pentingnya belajar.15
Khonghucu berpendapat bahwa warga Negara yang berpengetahuan
merupakan landasan yang diperlukan bagi Negara. Memang untuk sementara
hukuman dapat memaksa orang mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan,
namun hal ini paling-paling merupakan suatu sarana pengganti yang menyedihkan
dan tidak dapat diandalkan bagi pendidikan. Khonghucu mengatakan:
“Jika orang hendak memimpin rakyat dengan menggunakan
aturan-aturan, dan hendak mempertahankan ketertiban dengan
mengunakan hukuman-hukuman, maka rakyat pasti hanya
berusaha untuk menghindari hukuman tanpa mempunyai rasa
wajib moral. Tetapi jika orang memimpin mereka dengan
kebajikan (baik dengan memberikan petunjuk-petunjuk maupun
teladan-teladan), dan mendasarkan diri pada Li dalam
mempertahankan ketertiban, maka rakyat akan mempunyai rasa
wajib moral untuk memperbaiki diri sendiri.”16
Pemikiran-pemikiran dalam perspektif ajaran Khonghucu tentang teori
perdamaian yang harus diwujudkan pemerintah dalam kontek sekarang dan
memberikan jawaban bagaimana kita dapat mewujudkan perdamaian dunia.
14
Ws. Budi S. Tanuwibowo, Agama, Politik dan Negara Menurut Perspektif Khonghucu,
Jurnal SPOC, 2012, artikel diakses pada 08 Oktober 2015 dari
http://www.spocjournal.com/religi/107-agama-politik-a-negara-menurut-perspektif-
khonghucu.html. 15
M. Ikhsan Tanggok, Mengenal Lebih Dekat agama Khonghucu di Indonesia (Jakarta:
Pelita Kebajikan, 2015), h. 23-24. 16
H.G. Creel, Alam Pikiran Cina: Sejak Confucius Samapai Mao Zedong, diterjemahkan
oleh Soejono Soemargono dari buku asli Chinese Thought: From Confucius to Mau Tse-tung
(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1990), h. 42
7
Berdasarkan uraian diatas, pembahasan skripsi ini mengaitkan bagaimana
penulis meneliti dan mengkaji konsep pemikiran orang-orang Khonghucu
mengenai etika itu sendiri dengan pemikiran politik orang-orang Khonghucu.
Dengan demikian, penulis memberikan judul “Etika Politik Agama
Khonghucu”
B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya,
maka rumusan masalah yang akan dibuat oleh peniliti adalah:
1. Bagaimana umat beragama Khonghucu mengimplementasikan Etika
Politik dalam kehidupan sehari-hari dan bernegara?
2. Bagaimana contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan
bernegara?
3. Adakah sumber ajaran agama Khonghucu yang menjelaskan tentang
Politik?
Dengan demikian batasan masalah yang hendak dijawab oleh penulis ini
adalah: Bagaiman hubungan agama dan politik dan bagaiaman implementasi etika
politik agama Khonghucu.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan paparan latar belakang masalah beserta rumusan masalah di
atas, maka Tujuan dalam penulisan ini, antara lain:
8
1. Untuk mengetahui bagaimana umat Khonghucu mengimplementasikan
etika dalam kehidupan sehari-hari
2. Untuk mengetahui bagaimana contoh implementasi dalam kehidupan
sehari-hari
3. Untuk mengetahui sejauh mana pemikiran politik dan etika politik
ajaran Khonghucu yang menitikberatkan pada moral dan kemanusiaan
dalam penerapannya pada kehidupan bernegara.
4. Untuk mengetahui sistem pemerintahan, kepemimpinan dan hukum
yang digunakan dalam agama Khonghucu
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:
1. Secara akademis, karya ilmiyah ini disusun untuk memenuhi tugas
akhir sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar S.Ag di fakultas
Ushuluddin jurusan Studi Agama-Agama UIN Syarif Hidaytullah
Jakarta.
2. Secara teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan
wawasan tentang etika politik Agama Khonghucu umumnya bagi para
pembaca
3. Praktisnya, memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu Agama Khonghucu terutama mengenai etika
berpolitik. Diharapkan juga dalam penelitian ini dapat dijadikan
bahkan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
9
D. Tinjauan Pustaka
Setiap peneliti harus berpegang teguh pada orieinilitas dan kontekstualtas
(baru dan belum pernah diteliti). Melihat hal-hal tresebut, maka penulis
melakukan kajian kepustakaan untuk menguji bahwa peneliti ini benar-benar baru
dan autentik. Dari hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa hasil penelitian
yang terkait dengan tema ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:
Pertama, tesis yang ditulis oleh Kristan, dengan judul “Pemikiran Politik
Konfusius, Mancius dan Xunzi”.17
Isi dari tesis ini menjelaskan bagaimana peran
pemikiran politik menurut pandangan tiga tokoh agama Khonghucu yaitu
Konfusius, Mancius dan Xunzi. Politik dalam agama Khonghucu yang dijelaskan
dalam tesis ini juga mengambil dari berbagai Kitab Khonghucu seperti, kitab
Sishu ,Wujing dan Xunzi terhadap ayat-ayat tentang pemikiran politik menurut
ajaran Khonghucu yang fokus kepada pemikiran politik Konfusius, Mencius dan
Xunzi. Disini terlihat jelas perbedaan yang terdapat dalam tesis ini yang
menjelaskan politik Khonghucu dari tiga tokoh agama Khonghucu dengan skripsi
penulis yang menjelaskan bagaiaman sistem etika politik Khonghucu.
Kedua, Tesis yang berjudul “Politik Hukum Pemerintahan Indonesia
Terhadap Agama Khonghucu era Orde Baru Hingga Era Reformasi (1967-2014).”
Yang ditulis oleh Sugiandi Surya Atmaja. Isi dari tesis ini menjelaskan bagaimana
awal mulanya agama Khonghucu ikut terseret di dalam politik, hukum
disahkannya agama Khonghucu di Indonesia sampai dengan pembentukan Ditjen
Khonghucu agar Khonghucu dapat menghapus Diskriminasi terhadap agama
17
Kristian, Pemikiran Politik Konfusius, Mancius dan Xunzi (Fakultas Ushuluddin UIN
Sayrif Hidayatullah Jakarta, 2014). h. 1.
10
Khonghucu.18
Pembahasan tesis ini menjelaskan Politik dan hukum di Indonesia
terhadap agama Khonghucu dan menghapus diskriminasi terhadap agama
Khonghucu terlihat berbeda dengan pembahasan skripsi ini yang membahasa
mengenai etika politik agama Khonghucu dan tidak membahas mengenai
deskriminasi agama Khonghucu.
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Qomariah, dengan Judul “ Etika
sosial dalam Perspektif Agama Khonghucu dan Islam”.19
Isi dari skripsi ini
banyak menjelaskan mengenai etika manusia dalam kehidupan sosial berdasarkan
pandangan dari agama Khonghucu dan Islam, karena menurut kedua agama ini
etika merupakan inti ajarana agama. Dalam skripsi ini tidak hanya menjelaskan
mengenai etika agama Khonghucu akan tetapi, skripsi ini menjelaskan tentang
etika sosial agama Khonghucu kemudian membandingkan dengan Islam,
sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis membahas mengenai etika politik dan
tidak membandingkannya dengan Islam.
Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ws. Budi S. Tanuwibowo yang diakses
pada http://www.spocjournal.com/religi/107-agama-politik-a-negara-menurut-
perspektif-khonghucu.html, dengan judul “Agama, Politik, dan Negara menurut
Prespektif Khonghucu”. Isi dari jurnal ini menjelaskan pengertian Agama, Politik
dan Negara dalam pandangan agama Khonghucu dan bagaimana hubungannya
antara ketiganya (Agama, Politik dan Negara).
18
Sugiandi Surya Atmaja, Politik Hukum Pemerintahan Indonesia Terhadap Agama
Khonghucu Era Orde Baru Hingga Era Reformasi (1967-2014) (Fakultas Ushuluddin UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2015), h. 1. 19
Nurul Qomariah, Etika Sosial dalam Prespektif Agama Konghucu dan Islam (Fakultas
Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008),h.1 artikel diakses pada 23 September 2016
dari http://digilib.uin-suka.ac.id/1332/
11
E. Konsep Teoritis
Dalam menganalisis masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini,
maka diperlukan adanya gambaran yang obyektif terhadap masalah yang diangkat
dalam tema yang ditulis oleh peneliti. Untuk itu, dibutuhkan adanya suatu konsep
yang bersifat teoritis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan etika, khususnya
Etika Politik dalam Agama Khonghucu. Sehingga, penjabaran dari teori-teori dari
tema tersebut adalah sebagai berikut:
a. Etika
Secara Etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang
dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa,
kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk
jamak (ta atha) artinya adalah adat kebiasaan dan arti terakhir inilah menjadi latar
belakang terbentuknya istilah “etika” yang oleh Arsitoteles (384-322 SM) sudah
dipakai untuk menunjukan filsafat moral. Dengan demikian bertitik-tolak dari asal
usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu
tentang kebiasaan.20
Adapun pengertian etika menurut istilah tokoh-tokoh dapat dipaparkan
sebagai berikut:
1. Ahmad Amin
Etika adalah ilmu penegtahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk,
menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan
20
A. Prayitno dan Drs. Trubus, Etika Kemajemukan (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012),
h. 36
12
yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukan jalan
untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia.
2. Ki Hajar Dewantara
Etika adalah ilmu pengetahuan yang memepelajari soal kebaikan dan
keburukan dalam hidup manusia semuanya, terutama mengenai gerak-gerik
pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai
tujuannya dalam bentuk perbuatan.
3. Cak Nur
Mengutip dari Karl Barth menyatakan bahwa, Etika berasal dari ethos
sebanding dengan moral berasal dari mos. Keduanya merupakan filsafat tentang
adat kebiasaan (sitten). Kata jerman sitte menunjukan arti moda (mode) tingkah
laku manusia, yakni suatu konstansi tindakan manusia. Karena itu, secara umum
etika atau moral adalah filsafat, ilmu, atau disiplin tentang tingkah laku atau
tindakan manusia.
Dengan demikian, etika merupakan teori tentang apa yang baik dan apa
yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia menurut ketentuan akal manusia.
Persoalan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat
dipertanyakan secara kritis. Moralitas berkenaan dengan tingkah laku yang
kongkrit, sedangkan etika berkenaan dengan persoalan konseptual-teoritis.21
Di dalam buku Rosmaria Sjafariah dijelaskan bahwa, Etika adalah tingkah
laku yang ada kaitannya dengan norma-norma sosial, baik yang sedang berjalan
maupun yang akan terjadi. Secara etimologi etika mempelajari kebiasaan yang
21
Kementrian Agama RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Al-
Qur’an Tematik (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2012), h. 6-8
13
dilaksanakan manusia yang terdiri dari konvensu (kebiasaan) seperti cara
berpakaian, tata karma dan etiket dan sebagainya.
b. Politik
Politik Berasal dari bahasa Yunani yaitu "polis" berarti negara atau kota
dan "teta" berarti urusan. Politik pertama kali diperkenalkan dan digunakan oleh
Aristoteles dimana kata politik pada awalnya, pada masa itu Aristoteles menyebut
Zoon Politikon22
. Dari Zoon Politikon kemudian terus berkembang menjadi
polites, politeia, politika, politikos. "Polites" adalah warganegara. "Politeia"
adalah hal-hal yang berhubungan dengan negara. "Politika" adalah pemerintahan
negara. "Politikos" adalah kewarganegaraan, dengan demikian politik berarti
menyangkut dengan urusan negara atau pemerintahan dan warga negara.23
Pengertian politik secara umum, Politik adalah pembentukan dan pembagian
kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan,
terkhusus pada negara.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Politik adalah
mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan,
dasar pemerintahan).24
Pengertian politik menurut beberapa para ahli diantaranya:
22
Zoon politicon:Arti awal: zoon = hewan; politicon = bermasyarakat. Istilah ini berarti
“hewan yang bermasyarakat”. Istilah tersebut dipakai oleh Aristoteles dalam menerangkan sifat
naluri manusia yang memerlukan masyarakat dalam hidupnya satu hal yang membedakannya dari
hewan pada umumnya. Lih. B.N. Marbun, Kamus Politik (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007)
ed. III, h. 509. 23
Pengertian Politik, Apa itu? Artikelsiana, 2015, artikel diakses pada 02 November 2015
dari http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-politik-definisi-para-ahli-pengertian.html. 24
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1091.
14
1. Bernard lewis
Politik sering diterjemahkan dengan kata siyasa, mungkin lebih tepat
dirujukkan ke dalam bahasa Inggris sebagai statecraft yaitu cara menjalankan
pemerintahan atau keahlian dan keterampilan memerintah.
2. Miriam Budiardjo
Politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem
politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan
tujuan-tujuan dari sistem tersebut. Pengambilan keputusan (decisionmaking)
mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi
antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang
telah dipilih itu.
3. Mukhoyar
Politik dapat didefinisikan dengan berbagai cara, tapi satu hal sudah pasti
bahwa politik menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan. Disamping
itu, dalam pengertian sehari-hari, politik juga berhubungan dengan cara dan
proses pengelolaan suatu pemerintahan suatu Negara (the act of huma n social
control).25
Definisi politik sendiri dalam suatu ilmu mempunyai pengertian yang
berbeda-beda dikalangan para ahli, namun secara garis besar politik adalah
kekuasaan dan segala sesuatu yang berorientasi kepada tujuan pencapaian
kekuasaan. Secara umum, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu
25
“Pengertian Politik,” artikel diakses pada tanggal 17 November 2015 dari e-Jurnal,
http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-politik.html.
15
sistem politik (negara) yang menyangkut tujuan-tujuan dari sistem itu dan
melaksanakan tujuan-tujuan itu.26
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu
antara lain:
1. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan
kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan dan negara
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat
4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan
pelaksanaan kebijakan publik.27
Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang
mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang ysng diterima oleh suatu
masyarakat dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian digunakan dalam setiap kegiatan penelitian atau
penulisan skripsi. Hal ini bertujuan untuk menemukan data yang valid dan analisa
yang logis rasional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara
lain:
26
Mirriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1992),h.8 27
Politik, artikel diakses pada tanggal 17 November 2015 dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
16
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kajian kepustakaan
(Library Research). Melalui studi kepustakaan inilah penulis mengumpulkan data
dan informasi terkait bahan-bahan yang diteliti, baik dari perpustakaan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia kampus Depok,
Perpustakaan MATAKIN, Perpustakaan Nasional dan sumber lainnya. Peneliti
akan mengkaji literature-literatur seperti buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia,
majalah dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
Sedangkan untuk melengkapi data yang telah ada, penulis melakukan
wawancara kepada tokoh Agama, rohaniwan dan juga praktisi agama Khonghucu
yang terkait dengan judul skripsi yang dianggap paham secara mendalam
mengenai Etika Politik Agama Khonghucu yakni Xs. Dr. Oesman Arif, M.Pd dan
Js. Sugiandi Surya Atmaja, S. Kom, M.Ag.
2. Pendekatan
Adapun pendekatan yang akan di gunakan penulis yaitu historis dan
sosiologis. Yang dimaksut pendekatan historis yaitu untuk mengkaji sejarah dan
pemikiran etika politik agama Khonghucu adapun pendekatan sosiologis
digunakan untuk merumuskan secara jelas bagaimana pengaruh dan bagaiman
penerapan etika politik dalam masyarakat dan pemerintah terutama bagi penganut
agama Khonghucu.
3. Metode pengumpulan data
Adapun dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode
deskriptif analisis. Deskriptif yang dimaksut adalah metode penulisan yang
17
berusaha menggambarkan atau menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan judul
skripsi ini menurut apa adanya secara detail tanpa mengurangi ataupun
menambahakan.
4. Sumber Data
Sember data dari penulisan skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu data
primer28
dan data sekunder.29
Dalam penulisan ini yang menjadi data primer
adalah (kitab Si Su) Alam Pikiran Cina: sejak Confucius sampai Mao Dzedong,
dari judul aslinya, Chinese Thought from Confucius to Mao Tse-tung oleh H.G
Creel dan Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia oleh Leo Suryadinata.
Sementara itu data yang termasuk data sekunder adalah buku, jurnal,
skripsi, tesis, majalah, koran, wawancara dan sebagainya yang dipandang relevan
dan dapat mendukung penelitian penulis.
5. Teknik Penulisan
Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada Buku Pedoman
Penulisan Karya Ilmiyah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) yang diterbitkan oleh
CeQDA (Center for Development and Assurance) Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007.
G. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang materi yang
menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata
28
Primer adalah sumber informasi yang secara langsung berkaitan dengan tema dalam
penelitian. 29
Sekunder adalah sumber informasi yang secara tidak langsung berkaitan dengan tema
atau pokok bahasan dalam penelitian, dengan kata lain data sekunder dapat disebut sebagai
penunjang atau pendukung.
18
aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebgai
berikut:
BAB I adalah Pendahuluan. Dalam pembahasan ini berisi hal-hal
mendasar yang mesti ada dalam sebuah laporan penelitian meliputi; Latar
Belakang, Rumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,
Tinjauan Pustaka, Konsep Teoritis, Metode Penelitian serta Sistematika
Penulisan.
BAB II adalah Pandangan Politik Dalam Agama-Agama. Yang meliputi
Pengertian dan Sejarah Politik, Teori Politik, Hubungan Agama dan Politik yang
meliputi: (1. Islam, 2. Kristen, 3. Hindu, 4. Buddha).
BAB III adalah pembahasan tentang Ajaran Etika Politik dalam Agama
Khonghucu. Isinya meliputi; Konsep Etika Politik dalam Agama Khonghucu,
Landasan Etika Politik dalam Agama Khonghucu, Bentuk-Bentuk Etika Politik
yang meliputi: (1. Dasar Pemerintahan, 2. Kepemimpinan, dan 3. Konsep
Hukum).
BAB IV adalah bab inti, yakni berisikan Implementasi Etika Politik Oleh
Khonghucu dalam Kehidupan Sehari-hari dan Bernegara yang meliputi; (1.
Implementasi Etika Politik secara pribadi, 2. Hasil dari Implementasi Etika Politik
dalam Kehidupan Sehari-hari, 3. Hasil dari Implementasi Etika Politik dalam
Bernegara).
BAB V adalah Penutup. Bab penutup ini berisi kesimpulan dari
pembahasan bab-bab sebelumnya. Disamping itu, penulis mencoba memberikan
saran-saran berkaitan dengan masalah yang telah dibahas untuk kepentingan
19
penelitian kemudian dan sebagai akhir dari keseluruhan tulisan ini penulis
cantumkan daftar kepustakaan yang penulis pakai sebagai rujukan dalam
penulisan skripsi ini.
20
BAB II
PANDANGAN POLITIK DALAM AGAMA-AGAMA
A. Pengertian dan Sejarah Politik
Dalam kehidupan sehari-hari kata “Politik” sudah tidak asing lagi untuk
didengar dan diucapkan, karena segala sesuatu yang dilakukan sering kali diatas
namakan dengan label politik. Misalnya, pengangkatan atau pencopotan seorang
penjabat kepala kantor kadang dilakukan atas pertimbangan politik.
Secara sederhana politik dapat diartikan proses pembentukan dan
pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses
pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya
penggabungan antara definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal
dengan ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara
konstitusional maupun nonkonstitusional.30
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam
kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses
menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.
Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan
kegiatan-kegiatan perseorangan (individu). Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu
perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang
menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber dan
30
Politik “artikel diakses pada tanggal 01 maret 2016 dari
http://id.wikipedia.org/wiki/politik#cite_not_1
21
resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu
memiliki kekuasaan atau kewenangan (authority), yang akan dipakai baik untuk
membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul
dalam proses ini. Cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan
jika perlu bersifat paksaan.31
Willem Zevenbergen dalam bukunya Formeele Enycolpaedie der
Rechtswetenschop mengambil perbendaharaan kata politik dari orang-orang
Yunani yang menghubungkan dengan dua hal, yaitu seni dan ilmu, kemudian
mengartikan kata politik ini sendiri meliputi dua hal tersebut. Unsur kesenian
inilah yang menurutnya menyebabkan kelincahan dalam gerakan politik, di mana
seseorang politikus bertindak mendekati gerak-gerik seorang seniman yang sering
jauh dari logika dan oleh karenanya hanya dapat ditanggapi dengan rasa dan tidak
dengan pikiran. Sementara, Max Weber mendefinisikan politik sebagai usaha
untuk menggunakan akal dan kekuatan sosial untuk mempengaruhi jalannya
pemerintahan. Seseorang politikus adalah seseorang yang berupaya untuk
mempengaruhi alur jalan pemerintahan. Bahkan lebih jauh, seorang politikus
sedapat mungkin ingin menguasai atau memegang pemerintahan itu sendiri agar
kemudian ia dapat secara leluasa menggunakan kekuasaan pemerintah itu untuk
mencapai tujuan yang diinginkan.32
Secara umum politik didefinisikan sebagai pengelolaan dan kepemimpinan
secara konseptual dan actual pada serangkaian urusan komunikasi, kebudayaan
dan ekonomi dalam rangka menggapai tujuan yang dapat merealisasikan
31
Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 15 32
Mansyur Semma, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara,
Manusia Indonesia dan Perilaku Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 90-91
22
pembangunan sosial. Pengertian politik semakin meluas dan tidak mungkin
memperoleh makna tunggal. Di dalam bidang ilmu-ilmu sosial telah banyak
menimbulkan perbedaan dikalangan ahli-ahli politik dalam mendefinisikan
pengertian politik.
Di dalam bukunya Franz Magnis Suseno tahun 1988 yang berjudul etika
politik, terhadap rumusan etika dan etika politik haruslah jelas, dikarenakan etika
kedalam lingkungan filsafat dan etika politik menyangkut permasalahan hukum,
kekuasaan dan penilaian kristis terhadap legitimasi yang ada.33
Menurut Franz
etika tidak dapat memasuki ranah praktik, karena etika tidak dapat disejajarkan
dengan ideology negara.
Di Yunani Kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai
pada tahun 450 S.M, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodutus,
atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles dan sebagainya. Di Asia ada beberapa
pusat kebudayaan, antara lain India dan Cina, yang telah mewariskan berbagai
tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain
adalah kesusastraan Dharmasastra dan Arthasastra yang berasal dari masa kira-
kira 500 S.M. Di antara filsuf China yang terkenal ialah Konfucius (350 S.M),
Mencius (350 S.M) dan Mazhab Legalists, antara lain Shang Yang (350 S.M).34
Dalam bidang politik pemikiran fisuf China yang terkenal seperti
Konfusius dianggap konservatif karena merujuk pada ajaran para raja Tiongkok
Kuno (3000-2205 SM). Dalam sejarah China, Konfusius hidup pada zaman
dinasti Zhou. Pendiri dinasti Zhou mengalahkan penguasa terakhir dinasti Shang
33
Franz Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: Gramedia, 1988), h. 6 34
Saut Hamonangan Sirait, Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis (Jakarta: PT
BPK Gunung Mulia, 2011), h. 19-20
23
sekitar seribu tahun sebelum Kristus. Menurut Konfusius, keadaan kacau pada
zaman Chunqiu disebabkan oleh kelemahan sistem feodal yang tidak lagi
mendapat sambutan positif dari rakyat. Konfusius berharap agar golongan
pemerintah, menteri, ayah, dan anak-anak berbuat sesuai dengan kedudukannya
masing-masing. Beliau berpendapat jika wujud peraturan seperti ini diterapkan
maka akan timbul pemerintahan yang baik. Zhengming bermaksud untuk
membenarkan status sosial masing-masing individu sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya. Jika hal ini tidak terjadi maka akan timbul kekacauan dalam
sebuah pemerintahan.
Perkembangan politik itu menjadi suatu arus besar yang mempengaruhi
pemikiran-pemikiran politik di dunia. Bahkan sebagaian ahli memperlihatkan
hubungan yang tidak mungkin dilepaskan antara proses perkembangan pemikiran
politik yang terjadi di Yunani itu dengan perkembangan politik yang sekarang ini.
Pemikiran politik menurut William Ebenstein juga mengakui, bahwa
untuk sebagian besar Yunani berhasil di dalam pembangunan suatu sistem politik
yang didasarkan pada persetujuan masyarakat, secara khusus Atena. Dan menurut
Ebenstein, pemikiran-pemikiran jenius Yunani yang sangat spekulatif itulah yang
pertama kali berhasil menerapkan pemikiran yang sistematis dan penelitian yang
kritis terhadap ide-ide dan lembaga-lembaga politik.35
Usaha untuk mencampuradukkan agama dengan politik pun sering terjadi.
Padahal, kalau dilihat agama berdasarkan pada moralitas, kemurnian, dan
keyakinan, sedangkan dasar politik adalah kekuatan. Dilihat dari sejarah masa
35
Sirait, Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis, h. 20
24
lalu, agama telah sering digunakan untuk memberi hak bagi orang-orang yang
berkuasa. Agama digunakan untuk membenarkan perang dan penaklukan,
penganiayaan, kekejaman, pemberontakan, penghancuran karya~karya seni dan
kebudayaan. Ketika agama digunakan sebagai perantara tindakan-tindakan politik,
agama tidak lagi dapat memberikan keteladanan moral yang tinggi dan derajatnya
direndahkan oleh kebutuhan-kebutuhan politik duniawi.
B. Teori Politik
Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena.
Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir
dalam pikiran (mind) manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-
fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Teori politik adalah suatu cara berfikir
campuran esensial. Ia tidak hanya mncakup argument deduktif dan teori empiris,
melainkan juga mengkombinasikannya dengan kepentingan normatife. Teori
politik adalah ilmu yang bersifat komparatif dan penjelasan yang dicontohkan
dalam karya-karya sejarah dan analisi konstitusional.36
Dalam pandangan Germino menyatakan, teori politik sebagai studi kritis
tentang prinsip-prinsip pengaturan yang benar dalam eksistensi sosial manusia.
Jadi, teori politik itu sebuah ilmu tapi bukan ilmu yang membatasi diri pada kata-
kata yang dapat dibuktikan dengan panca indra. Sementara itu teori politik
menurut Easton terdiri dari tiga unsur : 1). Keterangan tentang fakta-fakta atau
deskriptif, 2). Teori murni atau teori sebab-akibat yang berusaha mencari
36
Marbun, B.N, Kamus Politik (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), h. 731
25
hubungan yang dianggap ada antara fakta-fakta, 3). Teori nilai yang menentukan
keterangan-keterangan preferensi yang saling berhubungan.37
Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat
politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas a)
tujuan dan kegiatan politik, b) cata-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-
kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik
tertentu dan d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.
Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup: masyarakat, kelas
sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-
lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan
sebagainya.38
Teori politik mengatakan bahwa pemerintah melaksanakan tugas-tugas
negara berdasarkan hukum dan berdasarkan teori hukum, negara adalah subjek
hukum dan sebagai subjek hukum negara diwakili oleh pemerintah.39
Roymond
Garfield Getteli memberikan pemetaan atas teori-teori politik menjadi dua
kelompok:
1. Teori politik konservatif adalah teori-teori yang berusaha
mempertahankan, membela kehidupan kenegaraan yang telah eksis,
serta tidak menghendaki diadakannya perubahan-perubahan dalam
kehidupan politik kenegaraan.
37
Efriza, Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan (Bandung:
Alfabeta, 2013), h. 36-37 38
Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 43 39
J.M Papasi, Ilmu Politik: Teori dan Praktik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 10
26
2. Teori politik radikal adalah sejalan dengan terminology “radikal” yang
dipikirkan untuk penyebutan kelompok teori politik yang satu ini,
teori-teori politik radikal bertujuan mengadakan perubahan dalam
sistem kenegaraan yang ada.40
C. Hubungan Agama dengan Politik
Agama dan politik merupakan dua dunia yang seakan-akan bertolak
belakang. Politik dipahami orang sebagai dunia penuh intrik, tipu, dan
kecurangan. Sedangkan agama merupakan dunia yang dipenuhi dengan kebaikan.
Pemahaman tersebut, terjadi karena politik menjelma di dalam praktik kehidupan
sebagai upaya pencairan kekuasaan yang mengingkari prinsip-prinsip norma.
Sedangkan agama, menjelma sebagai hegemoni mitologi yang indah dan
menenangkan, sehingga muncul kesan bertolak belakang.41
Dalam fenomena beragama dijelaskan bahwa kehidupan manusia sangat
menarik, universal, unik, bahakan penuh misteri. Ekspresi beragama telah ada
sepanjang umat manusia, baik dalam masyarakat primitive maupun masyarakat
modern. Begerson, adalah seorang pemikir dari Perancis yang menyatakan bahwa
beragama merupakan gejala universal masyarakat manusia. Kita menemukan
masyarakata tanpa sains, seni, politik dan filsafat, tetapi tidak pernah ada
masyarakat tanpa agama.42
40
Rodee dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan oleh Zulkifly Hamid dari buku asli
Indroduction to Political Sciense, h. 39-40 41
________, Politik dan Agama dalam Jurnal Religi Jurnal Studi Agama-Agama: Agama
dan Politik (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004), h. 283 42
Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia (Jakarta: Rajawali Press,
2006),h.3
27
Beberapa pengaruh yang menjadikan hubungan agama dan politik
menjadikan beberapa dimensi. Pertama adalah dimensi internal agama itu sendiri,
menyediakan cetak biru yang mengatur seluruh tata kehidupan, termasuk
hubungan agama dan politik. Taupun sebaliknya, agama mempunyai wilayah
tersendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan politik dan negara. Kedua,
dimensi eksternal, pada sisi ini berkaitan dengan peradigma penyelenggaraan
negara terhadap nilai-nilai keagamaan. Ketika agama diposisikan tidak disangkut-
pautkan dengan negara, bahkan disingkirkan pada ranah publik maka tidak akan
ada pengaruh diantara kedua hubungan tersebut.43
Hubungan antara politik dan agama muncul sebagai suatu masalah hanya
pada bangsa-bangsa yang tidak homogeny secara agama. Pendapat Aristoteles
tentang homogenitas agama adalah suatu bentuk kondisi politik yang stabil. Jika
kepercayaan-kepercayaan banyak berlawanan mengenai nilai-nilai tertinggi
masuk kedalam ranah arena politik maka mereka akan bertikai dan semakin jauh
dengan kompromi.44
Agama sebagai salah satu aspek yang membantu kehidupan secara
bersama didalam negara, ketika agama sanggup menjawab persoalan ini makan
agama menjadi teman yang berguna bagi negara. Terdapat perbedaan yang begitu
mendasar dalam hal agama dan politik, dalam hal politik pengertian yang
dijelaskan dari berbagai macam agama yang diakui di Indonesia, yakni:
43
Anas Said, dkk, Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru
(Depok: Desantara 2004), h. 3 44
Roland Robertson, ed, Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-3, 1993), h. 379
28
1. Islam
Politik dalam bahasa Arab disebut “siyasat” yaitu kosakata yang berasal
dari kata “saasa”-“yasuusu” berarti: Kekuasaan atas rakyat; pengelolaan urusan
Negara; penyelenggaraan pemerintah; penerapan kepemimpinan; kekuasaan;
kepemimpinan; pengaturan urusan public sesuai kepentingan mereka; penegakan
keadilan; keberhukuman, ganjaran dan saksi, penjagaan teritori; penjagaan dan
pengawasan; perintah dan larangan; pengelolaan urusan dalam dan luar Negeri.45
Islam merupakan faktor berpengaruh terhadap politik. Ada dua alasan
mengapa hal ini terjadi. Pertama, karena secara kuantitas umat Islam di Indonesia
merupakan mayoritas. Kedua, karena adanya pemikiran dalam umat Islam sendiri
bahwa memang Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Deliar Noer, termasuk
orang yang berpandangan bahwa Islam mempunyai konsep negara dan Islam
dengan politik tidak dapat dipisahkan. Menurut Deliar Noer, sebagai sebuah
konsep (bukan nama) negara Islam dilandasi oleh 1). Al-Quran dan Sunnah Rasul
sebagai pegangan hidup bernegara, 2). Hukum harus dijalankan, 3) Prinsip Syura
(Musyawrah) dijalankan, 4). Kebebasan diberikan tempat, 5). Toleransi antar
agama.46
Dalam pelaksanaan etika keIslaman berpolitik di Indonesia sama seperti
apa yang dikatakan oleh Deliar Noer, hendaklah merujuk kepada pegangan utama
umat Islam yakni Al-Qur‟an dan Hadist sebgai pesan Tuhan melalui nabi yang
disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selain Al-Qur‟an dan Hadits, senada
45
Ali Asgar Nusrati, Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar (Jakarta: Nur Al-Huda,
2014), h. 23 46
Neneng Yani Yuningsih, Pola Interaksi (Hubungan) Antara Agama, Politik dan Negara
(Pemerintahan) dalam Kajian Pemikiran Politik (Islam) artikel diakses pada 18 nOvember 2106
dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/08/pola_interaksi_antara_agama.pdf,h. 21
29
dengan pemahaman Sukarno terhadap kemajuan Islam bahwa perlu kerasionalan
berfikir jangan mengarah pada sikap meniadakan Tuhan.47
Pokok-pokok masalah etika politik yang dibahas dalam Al-Qur‟an terbagi
menjadi beberapa tema: a) Sikap Amanah, b) Musyawarah, c) Adil, d) Persamaan,
e) Toleransi yakni Untuk persoalan yang prinsip dalam hidup seseorang, yaitu
keyakinan saja Al-Qur‟an menyuruh umatnya untuk bertoleransi, maka apalagi
“hanya” urusan politik. Sudah sewajarnya kalau sikap toleran dalam menyikapi
perbedaan sikap politik lebih dari itu.48
Dalam pemikiran politik keIslaman di Indonesia, peran Islam begitu
banyak baik secara terbuka maupun tersirat. Dikarenakan peran yang dimainkan
oleh umat Islam telah berlangsung lama di Indonesia, yakni sejak kedatangan
Islam di Nusantara pada beberapa abad yang lalu yang kemudian menjadi bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari pemikiran dan perjuangan di Indonesia.
Bagi sebagian kalangan umat Muslim ada yang berpengaruh teguh pada
Al-Qur‟an dan Hadits sebagian rujukan khusus untuk pemikiran politik Islam,
sebagian lainnya ada yang menjadikan sejarah Nabi Muhammad sebagai
parameter dan inspirasi perumusan pemikiran politik Islam. Sebab pada hal itu
terdapat kebenaran yang didalamnya unsur ilahiah. Maka jika sebagian orang
yang hendak mendirikan negara teokratis yang didalamnya Islam sebagai dasar
negara, maka menurut Sukarno, menjadi alasan bagi kalangan orang tersebut yang
47
Lubis, Sukarno dan Modernisme Islam, h. 27. Lihat juga, Rusli Karim, Dilema
pendidikan Islam di Zaman Moderen, Kritik terhadap Sistem Pendidikan Muhammadiyah.
Kompas, senin 15 Juli 1985. 48
Muchlis M. Hanafi, Etika Berkeluarga, bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-
Qur’an Tematik, Edisi Yang Disempurnakan), h.36-66
30
menganggapnya sebagai perintah agama yang berakibat akan menampilkan
pemikiran politik Islam yang hanya berpegang pada suatu madzhab.49
2. Kristen
Dalam agama Kristen bahwa politik diartikan dalam dua pembagian, yakni
politik sebagai ilmu dan politik sebagai filsafat. Kedua pembagaian tersebut
memiliki pengertian yang berbeda, terutama pada obyek dan persoalan-persoalan
utamanya. Pengertian yang lebih bersifat oprasional menyangkut politik, tanpa
mempersoalkannya sebagai ilmu atau filsafat datang dari Karl Deutch. Baginya
politik, entah itu menyangkut negara atau pemerintahan ataupun manusia, adalah
sebagai pembuat keputusan yang dilakukan pemerintah untuk rakyat.50
Di Kolumbia, kekuasaan gereja Katholik di bidang politik sebelum 1920
di bawah partai konservatif sangat kuat, hingga seorang presiden harus dipilih
oleh Uskup agung Bogota. Konstitusi 1886 menegaskan bahwa agama Katholik
adalah unsur penting dalam tatanan sosial. Concordat (perjanjian) antara
pemerintah dan paus –yang disahkan tahun 1888– juga memberikan kekuasaan
bidang pendidikan kepada gereja.51
Agama Kristen diyakini sebagai sistem keayakinan yang mengajarkan
loyaltas manusia terhadap Tuhan secara Vertikal sedangkan politik merupakan
produk manusia dalam hal sosial secara horizontal. Keterlibatan kalangan Kristen
49
Efendi, B., Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi dan Negara yang
Tidak Mudah (Jakarta: Ushul Press, 2005), h. 186 50
Sirait, Politik Kristen di Indonesia : suatu tinjauan etis, h. 23-24 51
Mouvty Makaarim al-Akhlaq, PERAN POLITIK AGAMA DALAM NEGARA: Analisa
dan Tinjauan Historis Ringkas, artikel diakses pada 03 maret 2016 dari
https://makaarim.wordpress.com/2012/07/19/tulisan-lama-peran-politik-agama-dalam-negara-
analisa-dan-tinjauan-historis-ringkas/.
31
di bidang Politik merupakan suatu ungkapan yang penuh akan tuntutan mengenai
komitmen terhadap pelayanan kepada orang lain. Tindakan sesuai hati nurani
menurut pemeluk Kristen bukan merupakan suatu penerimaan posisi
memperbudak yang terasingkan dari politik melainkan penawaran sumbangsih
melalui kehidupan politik, masyarakat akan menjadi lebih adil dan bermartabat.
Ajaran Gereja akan sosial merupakan sebuah kewajiban kaum awam Kristen agar
bertindak koheren secara moral.52
Di dalam Konsili Vatikan II yang berjudul “Gaudium et Spes” yang
disahkan pada 5 Desember 1965, bagian II mengemukakan tentang kebudayaan
sosial yakni masalah perkawinan dan keluarga, kebudayaan, ekonomi dan politik.
Bahwa ajaran mendasar terhadap etika yakni didalam kitab suci dan ajaran sosial
Gereja.53
Demokrasi Kristen adalah sebuah ideology politik, yang dilahirkan pada
akhir abad ke-19, pada umumnya sebagai akibat dari ensiklik kepausan, Rerum
Novarum dan Paus Leo XII, yang isinya menyatakan bahwa vatikan mengakui
penderitaan kaum buruh dan sepakat bahwa harus diambil langkah-langkah
mengenai hal ini, sebagai akibat dari bangkitnya gerakan-gerakan sosialisasi dan
serikat buruh.54
Tanggapan orang Kristen di Indonesia terhadap politik tebagi menjadi dua
bagian. Satu bagian meyakini lalu berperan aktif di bidang politik dan bagian
lainnya adalah menolak terhadap Politik. Bagi kalangan Kristen yang meyakini
52
Robertson, ed, Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi, h. 379 53
Armanda Riyanto, CM, Katolisitas Dialoga- Ajaran Sosial Kristen (Yogyakarta PT
Kanisius, Cet. Ke-4, 2014), h. 97. 54
“Gerakan Agama Kristen,” artikel ini diakses pada 01 april 2016 dari
https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_agama_Kristen.
32
dan terlibat dalam dunia politik meyakini bahwa keberhasilan kerajaan Allah
dalam penyelamatan tatanan sosial sangat bergantung pada penyerapan tubuh
Kristus di dalam organisasi sosial dan tubuh Kristus itu sendiri melampaui negara
dan masyarakat.55
Sedangkan untuk kalangan Kristen yang menolak terhadap
politik menganggap bahwa, politik terdapat ambiguitas, karena Gereja telah
menjadi duniawi dan perangainya sulit dibedakan dengan kelakuan yang ada
diluar kepercayaan Kristen.
3. Hindu
Ajaran politik dalam agama Hindu (Nitisastra) semuanya bersumber dari
kitab suci Veda. Aliran Veda ini mengalir dan dikembangkan dalam suatu kitab-
kitab seperti: Smerti, Ithiasa, Purana, Tantra, Darsana, Upanishad, maupun lontar-
lontar Tatwa yang ada sekarang ini. Menurut kitab suci Weda, Politik merupakan
cara untuk mencapai tujuan (menegakkan dharma). Dimana dalam pelaksanaan
untuk mencapai tujuan harus tetap berlandaskan akan agama serta moral dan
etika. Karena itu, tidaklah dibenarkan jika masa parpol melakukan
persembahyangan di pura-pura dengan tujuan politis apalagi dilengkapi dengan
atribut parpol. Kecuali jika masa parpol tersebut ke pura dengan busana yang tepat
tanpa tendensi politis melainkan semata-mata hanya untuk memohonkan
kerahayuan dan kerahajengan bersama. Terlebih lagi bila disertai dengan
55
Sirait, Politik Kristen di Indonesia, h. 151. Lihat juga, Walter Rauschenbush,
Christianizing the Sosial Order, (New York: The Macmillan Company, 1912), h. 3
33
dharmawacana yang menyuarakan pesan-pesan moral (bukan pesan sponsor
parpol).56
Dilihat dari sudut pandangan budaya politik, ciri-ciri khasnya yang paling
utama adalah tidak adanya kebenaran universal yang didukung oleh dogma
(wahyu) dan adanya kemajukan yang secara eksplisit diakui dalam hal-hal yang
berkaitan dengan keyainan ataupun aturan tingkah laku.57
Norma-norma tingkah laku sosial yang didasarkan atas otoritas kitab suci
dan adat sejak dahulu dilaksanakan terutama melalui dewan-dewan kasta yang
bersangkutan dengan pelestarian kesucian ritual dan status masing-masing kasta
tersebut. Maka ciri khas dari sistem religio-politik organik Hindu adalah: ideologi
yang mewakili masyarakat sakral dalam kerangka hirarki kasta dan status
kekuasaan raja yang absolut di Nepal, raja dianggap sebagai titisan dewa Vishnu,
yaitu dewa pemelihara menurut mitologi Hindu, memiliki status ketuhanan dan
bertanggungjawab mempertahankan tatanan sakral tersebut.
4. Budha
Tujuan Buddha Dhamma tidak diarahkan pada penciptaan lembaga-
lembaga politik baru dan menyusun rencana-rencana politik. Pada dasarnya,
agama mencari pendekatan masalah-masalah kemasyarakatan dengan
memperbaiki individu-individu dalam masyarakat tersebut dan menganjurkan
56
Nyoman Ari Cahyani Damawati, POLITIK MENURUT PERSPEKTIF HINDU, artikel
diakses pada 02 Maret 2016 dari http://www.scribd.com/doc/36884642/Politik-Menurut-
Perspektif-Hindu-Part-8 57
Donald Eugene Smith, Agama dan Modernisasi Politik, suatu Kajian Analitis,
diterjemahkan olehMachnun Husein dari buku asli Religion and Political Development, An
Analytic Study (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 242-245
34
beberapa prinsip umum untuk dituntun ke arah nilai-nilai kemanusiaan yang
tinggi.
Agama Buddha tidak peduli sistem politik apa yang diambil, ada faktor-
faktor universal tertentu yang harus dialami anggota-anggota masyarakat, yaitu
pengaruh-pengaruh kamma baik dan buruk, kurangnya kepuasan sejati atau
kebahagiaan abadi dalam dunia yang bersifat dukkha (ketidakpuasan), anicca
(ketidakkekalan), anatta (tanpa keakuan). Bagi umat Buddha tiada tempat dalam
samsara di mana ada kebebasan sejati bahkan tidak di surga-surga atau dunia para
Brahma. Meskipun suatu sistem politik yang baik dan adil menjamin hak asasi
manusia dan mengawasi keseimbangan, penggunaan kekuatan adalah suatu
kondisi penting bagi suatu kehidupan bahagia dalam masyarakat.
Ada beberapa aspek dari ajaran Sang Buddha yang mempunyai hubungan
dekat dengan perencanaan politik masa kini. Pertama, Sang Buddha berbicara
tentang kesamaan atau kesejajaran semua manusia jauh sebelum Abraham
Lincoln. Dan kelas-kelas juga kasta-kasta adalah pembatas buatan yang didirikan
oleh masyarakat. Satu-satunya klasifikasi manusia, menurut Sang Buddha, adalah
berdasarkan pada kualitas perbuatan moral mereka. Kedua, Sang Buddha
mendorong jiwa semangat kerjasama sosial dan partisipasi aktif dalam masyarakat
modern. Ketiga, karena tak seorang pun ditunjuk oleh Sang Buddha sebagai
penerus, anggota-anggota Sangha dituntun oleh Dhamma dan Vinaya, atau
singkatnya, aturan Hukum. Hingga hari ini setiap anggota Sangha mematuhi
aturan Hukum yang menentukan dan menuntun perbuatan mereka. Keempat, Sang
Buddha mendorong jiwa konsultasi dan proses demokrasi. Ini diperlihatkan dalam
35
kelompok Sangha yang semua anggotanya mempunyai hak untuk memutuskan
masalah-masalah umum.58
Pendekatan Agama Buddha terhadap politik adalah kemoralan dan
tanggung jawab penggunaan kekuatan masyarakat. Sang Buddha mengkotbahkan
Tanpa Kekerasan dan Kedamaian sebagai pesan universal. Beliau tidak
menyetujui kekerasan atau penghancuran kehidupan dan mengumumkan bahwa
tidak ada satu hal yang dapat disebut sebagai suatu perang adil. Beliau
mengajarkan, “Yang menang melahirkan kebencian, yang kalah hidup dalam
kesedihan. Barang siapa yang melepaskan keduanya baik kemenangan dan
kekalahan akan berbahagia dan damai”. Sang Buddha tidak hanya mengajarkan
Tanpa Kekerasan dan Kedamaian, Beliau mungkin guru agama pertama dan satu-
satunya yang pergi ke medan perang secara pribadi untuk mencegah pecahnya
suatu perang. Sang Buddha juga mendiskusikan penting dan perlunya suatu
pemerintahan yang baik. Beliau memperlihatkan bagaimana suatu negara dapat
menjadi korup, merosot nilainya dan tidak bahagia ketika kepala pemerintahan
menjadi korup dan tidak adil. Beliau berbicara menentang korupsi dan bagaimana
suatu pemerintahan harus bertindak berdasarkan pada prinsip-prinsip
kemanusiaan. Suatu kali Sang Buddha berkata:
“Ketika penguasa suatu negara adil dan baik para menteri menjadi
adil dan baik; ketika para menteri adil dan baik, para pejabat tinggi
adil dan baik; ketika para pjabat tinggi adil dan baik, rakyat jelata
menjadi baik; ketika rakyat jelata menjadi baik, orang-orang
menjadi adil dan baik”.59
(Anguttara Nikaya)
58
Sri Dhammananda, Keyakinan Umat Budha, diterjemahkan oleh Ida Kurniati dari buku
asli What Buddhists Believe (Jakarta: Ehipassiko Foundation, 2012), h. 324-331 59
Sujayo, Buddhisme dan Politik, artikel diakses pada 03 Maret 2016 dari
http://artikelbuddhist.com /index- artikel
36
Politik dan kekuasaan di dalam agama Buddha seperti sebuah kereta yang
tergantung kepada kedua rodanya, yakni roda kekuasaan (anacakka) dan roda
kebenaran (dhammacakka). Bila roda kekuasaan tidak dikendalikan oleh penguasa
dengan baik, maka akan menjadi kekuasaan yang korup, dan dalam kondisi ini
Sangha atau komunitas spiritual, harus mengimbanginya dengan roda
kebenaran.60
Meskipun demikian, jika seorang umat Buddha ingin terlibat dalam
politik, ia tidak boleh menyalahgunkan agama untuk mendapatkan kekuatan
politik, tidak juga disarankan bagi mereka yang telah meninggalkan kehidupan
duniawi guna menjalani kehidupan suci dan religius untuk terlibat aktif dalam
politik.61
Agama Buddha menjaga jarak terhadap politik “Buddha tidak berusaha
mempengaruhi kekuasaan politik untuk menyiarkan ajaranya, tidak juga
mengijinkan ajaranya disalah gunakan untuk menguasai kekuasaan politik”
60
Tejo Ismoyo, Politik dan Demokrasi dalam Pandangan Agama Budha, artikel diakses
pada 03 maret 2016 dari http://www.docs-engine.com/ppt/1/politik-dan-demokrasi-dalam-
pandangan-agama-budha.html 61
Dhammananda, Keyakinan Umat Budha, diterjemahkan oleh Ida Kurniati dari buku asli
What Buddhists Believe, h. 324-331
37
BAB III
AJARAN ETIKA POLITIK DALAM AGAMA KHONGHUCU
A. Konsep Etika Politik Dalam Agama Khonghucu
Dalam dunia akademik, politik adalah suatu ilmu yang sangat mulia. Maka
etika moral dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan politik sudah pasti masuk ke
dalam dunia politik. Sangat penting sekali sebuah etika dan moral itu ada di dalam
dunia berpolitik. Sedangkan etika itu prilakunya dan moral lebih mengarah ke
sebuah sikap kepribadian seseorang, maka keduanya sangat penting sekali di
dalam berpolitik. Sebab apabila politik tidak memiliki dasar etika dan moral,
negara pasti sudah hancur.62
Di dalam ajaran yang diajarkan oleh Nabi Kong Zi secara garis besar
bahwa, agama Khonghucu dalam berpolitik yang harus di utamakan adalah etika
itu sendiri dan etika itu harus dipersiapkan dan dipelajari sendiri untuk
menyempunakan tujuannya dalam melakukan sesuatu, terutama di dalam dunia
politik. Jika semua orang menyiapkan dan mempelajari etika itu sendiri, maka
dengan sendirinya negara akan menjadi kuat. Semua dari hal yang terkecil di
persiapkan maka sebuah kehidupan di dalam sebuah negara akan menjadi
lengkap. Inilah dasar di dalam menjalankan sebuah politik yang baik dalam agama
Khonghucu.
Pemikiran politik, pengaturan negara dan pemerintahan telah dijelaskan
secara terperinci dan detail dalam kitab Sishu, Wujing dan Xunzi melainkan
merumuskan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam
62
Wawancara dengan Xs. Dr. Oesman Arif, M.P. Tangerang, 18 Oktober 2016
38
kehidupan bernegara dan berbangsa. Khonghucu sangat menekankan etika bahkan
dalam masalah politik. Konsep dari etika Khonghucu berawal dari kisah hidup
Nabi Kong Zi. Pada abad VII, pengaruh pemikiran Xun Zi di Tionghoa mulai
terancam karena banyak tokoh Khonghucu yang tidak setuju dengan tindakan Xun
Zi menjadikan cendekiawan Khonghucu sebagai politisi. Mereka menyadari
bahwa pembinaan kerohanian terhadap masyarakat Tionghoa diabaikan oleh
cendekiawan Khonghucu. Para cendekiawan ini lebih tertarik menjadi pejabat
negara dari pada menjadi pembina kerohaian dan spiritual. Akibatnya, tugas
pembinaan kerohanian rakyat saat itu diambil oleh pendeta Tao dan pendeta
Buddha.63
B. Landasan Etika Politik Dalam Agama Khonghucu
Dalam bidang politik, ajaran Khonghucu membentuk suatu sistem
pemikiran yang berdasarkan jalan yang ditempuh para raja Tiongkok kuno, yaitu
sistem Keperimanusiaan dan sistem Kepemimpinan melalui teladan. Ajaran
Khonghucu menyarankan slogan mencintai sesama manusia, lalu
menyempurnakan perilaku diri sendiri terlebih dahulu, dan selanjutnya
membereskan keluarga dan negara. Pemikiran utama ajaran Khonghucu adalah
seorang raja harus memperbaiki dan meyempurnakan diri sendiri dari semua
aspek kehidupan dan ia haruslah menjadi seorang yang baik untuk memerintah
sebuah negara. Syarat ini sangatlah penting bagi yang melaksanakan tugas
pemerintahan yang diamanatkan oleh Tuhan.
63
Oesman Arif, Penyelenggaraan Negara menurut Filsafat Xun Zi, artikel diakses pada
22 April 2016 dari http://www.spocjournal.com/filsafat/339-ideologi-dan-pemerintahan-
pemikiran-xun-zi-pada-zaman-sekarang.html.
39
Para ahli pikir zaman Tiongkok kuno umumnya menggunakan pendekatan
terhadap sifat asli manusia sebagai panduan dasar sistem pemikiran yang fokus
pada etika. Misalnya walaupun Khonghucu dianggap jarang menyatakan soal
bagaimana sifat asli manusia, namun beliau adalah tokoh pertama yang
menyarankan tentang kosep sifat asli manusia dalam sejarah pemikiran Tiongkok.
Di dalam kitab Lunyu [17]:2 tertulis:
“Konfusius berkata; Sifat asli manusia itu sifatnya saling
mendekatkan, namun kebiasaan saling menjauhkan.”64
Menurut Xun Zi, kekacauan dan kesengsaaan rakyat disebabkan karena
lemahnya pemerintah pusat dan kemiskinan rakyatnya. Sehingga Xun Zi ingin
memperbaiki keadaan itu dengan mengajarkan filsafatnya agar dilaksanakan oleh
murid dan penerusnya. Menurutnya, suatu negara akan kuat apabila: 1). Memiliki
ideologi pembangunan negara yang tepat dan diterima rakyat. 2). Negara perlu
mempunyai pemerintahan yang kuat yang dapat membina rakyatnya. 3). Di
dalam negara perlu ada penegakan hukum yang berlandaskan kebajikan dan
keadilan. 4). Pembangunan ekonomi perlu memperhatikan keadilan dan
pemerataan. 5). Negara wajib memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang
berwibawa dan dapat melindungi rakyatnya.65
Karena masalah itu muncullah
landasan etika dalam berpolitik agar rakyat tidak sengsara dan pemerintahan
semakin kuat.
Untuk mengenal ajaran etika Khonghucu secara mendalam, makan kita
harus mengenal apa yang disebut Sang Kang (tiga Hubungan tata karma), Ngo
64
Kitab Lunyu, Kitab Yang Empat Sishu (Jakarta: Matakin, 2012), h. 159 65
Oesman Arif, Ideologi dan Pemerintahan : Ideologi Pembangunan, artikel diakses pada
16 Oktober 2016 dari http://www.spocjournal.com/filsafat/336-ideologi-dan-pemerintahan-
ideologi-pembangunan.html.
40
Lun (lima norma kesopanan dalam masyarakat), Pa Te (delapan sifat mulia atau
delapan kebajikan).66
Ajaran etika Khonghucu mengenai etika politik dijelaskan
dalam tiga hubungan tata karma atau Sang Kang yaitu (a) hubungan seorang raja
dengan menterinya atau hubungan atasan dengan bawahannya, (b) hubungan ayah
dengan anaknya, (c) hubungan suami dengan istrinya. Hubungan seorang raja
dengan mentrinya atau hubungan atasan dengan bawahannya adalah untuk melihat
bagaimana pandangan Khonghucu tentang hubungan atasan dengan bawahannya,
dapat dilihat ungkapan Khonghucu berikut ini:
”Seorang raja melakukan mentrinya dengan Li (kesopanan ataupun
dengan budi pekerti yang baik). seorang mentri mengabdi kepada
raja dengan kesetiannya.” (Lun Gi III:19)
Perkataan Khonghucu di atas menggambarkan bahwa seorang pemimpin
haruslah bersifat arif dan bijaksana terhadap orang yang dipimpinnya, dan begitu
juga seorang bawahannya haruslah dapat menghormati atasannya sebagaimana
layaknya seorang atasan. 67
C. Bentuk-Bentuk Etika Politik
1. Dasar Pemerintahan
Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan
“pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi
pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan”
adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan,
sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu
66
Tanggok, Mengenal Lebih Dekat agama Khonghucu di Indonesia, h. 60-61 67
Tanggok, Mengenal Lebih Dekat agama Khonghucu di Indonesia, h. 63
41
sendiri.68
Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan memegang penting dalam
pembangunan nasional, yaitu dalam menentukan kebijakan. Proses penetapan
kebijakan umum itu disebut pemerintahan, dengan demikian telah terlihat bahwa
penetapan kebijakan dan kebijaksanaan adalah fungsi politik yang dijalankan
pemerintah.69
Semasa dalam pengembaraannya Khonghucu memperkenalkan
pemahaman politiknya kepada pemerintah, namun banyak mengalami penolakan,
paham politik Khonghucu kurang disambut baik oleh pihak pemerintah pada saat
itu. Selama 14 tahun pengembaraannya, Khonghucu mengkaji dasar beberapa
buah negara tersebut di samping mengajar para muridnya.70
Salah satu kandungan
yang paling utama dari ajaran Khonghucu adalah pemerintahan melalui
pendidikan. Cita-cita utama Khonghucu adalah terjun kebidang politik untuk
membentuk pemerintahan yang adil makmur dan sejahtera.
Bagi aparat pemerintahan negara, Khonghucu menganjurkan agar menjadi
teladan rakyat dengan menjadi orang yang baik budi dengan menjaga susila
kesopanan, sehingga akan melahirkan pengaruh yang besar kepada bawahan dan
masyarakat jelata, baik budi ini dimulai dari ikut merasakan sehingga melahirkan
kasihan pada orang lain, perasaan ini sudah dimiliki manusia sejak lahir itu, tetapi
perlu dikembangkan.71
Menurut Khonghucu, jika seorang pemimpin tidak memiliki kelakuan
yang baik, maka akan muncul penyimpangan dalam pemerintahan. Oleh karena
68
Inu Kencana Syafii, Etika Pemerintahan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 61 69
Syafii, Etika Pemerintahan, h. 49 70
Tjhie Tjay Ing, Riwayat Hidup Nabi Khong Cu (Jakarta: Matakin, 1978), h.9 71
Syafii, Etika Pemerintahan, h. 144
42
itu Khonghucu menekankan kesempurnaan perilaku seseorang yang memerintah.
Seorang pemimpin harus dapat dijadikan teladan bagi rakyatnya. Sebagaimana
yang dijelaskan dalam kitab Lunyu [12]:17 tertulis:
“Pemerintahan maksudnya adalah melakukan jalan yang benar.
Jikalau seorang pemimpin memerintah negara itu dengan baik dan
benar, maka siapakah yang berani membantah?”72
Selanjutnya dijelaskan dalam kitab Lunyu [13]:16 tertulis:
“Jika kelakuan pemerintah itu mulia, maka rakyat akan menurut
perintah secara sukarela, jikalau kelakuan pemerintah tidak bersih,
maka rakyat juga tidak akan patuh, walaupun sudah diarahkan”.73
Menurut Mencius serta para penganut Khonghucu di kemudian hari, ada
dua jenis pemerintahan. Yang satu adalah pemerintahan Wang atau raja
(bijaksana) yang lainnya adalah pemerintah Pa atau penguasa militer. Kedua
macam pemerintahan ini sama sekali berbeda jenis. Pemerintahan seorang raja
bijaksana melalui pelajaran serta pendidikan moral; pemerintah penguasa militer
dilakukan melalui kekerasan serta paksaan. Kekuasaan pemerintah wang bersifat
susila, kekuasaan pa bersifat jasmani.74
Khonghucu juga berpendapat bahwa pemerintahan harus ditunjukan untuk
menciptakan kesejahteraan serta kebahagiaan seluruh rakyat. Dikaitkannya bahwa
pemerintah seperti ini hanya dapat terjadi bila pemerintah dikelola oleh orang-
orang yang paling cakap di suatu negeri. Kecakapan ini tidak ada sangkut-pautnya
dengan masalah keturunan atau kekayaan atau kedudukan, melainkan semata-
mata merupakan masalah watak serta pengetahuan.75
72
Kitab Lunyu, Kitab Yang Empat Sishu, h. 124 73
Kitab Lunyu, Kitab Yang Empat Sishu, h. 131 74
___, Sejarah Ringkas Filsafat Cina: Sejak Confusius sampai Han Fet Tzu, h. 97 75
Creel, Alam Pikiran Cina, h. 43
43
2. Kepemimpinan
Kepemimipnan menurut P. Pigos adalah suatu proses saling mendorong
mealui keberhasilan interaksi dari perbedaan-perbedaan individu, mengontrol
daya manusia dalam mengejar tujuan bersama.76
Kepemimpinan dalam agama Khonghucu dijelaskan dalam Zhong Yong
bab xxx :1 di mana di dalamnya menggambarkan bagaimana karakter Khonghucu
dalam memimpin. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa peimpin itu memiliki ciri
sebagai berikut:
“Terang pendengarannya, jelas penglihatan, cerdas pikiran, dan
bijaksana; maka cukuplah Ia menjadi pemimpin. Keluasan hatinya,
kemurahannya, keramah-tamahannya dan kelemah-lembutannya,
cukup untuk meliputi segala sesuatu. Semangatnya yang berkobar-
kobar, keperkasaannya, kekerasan hatinya dan ketahanujiannya,
cukup untuk mengemudikan pekerjaan besar. Kejujurannya cukup
untuk menunjukkan kesungguhannya. Ketertibannya,
kebesarannya, ketelitiannya dan kewaspadaannya cukup untuk
membedakan segala sesuatu.”77
Kepemimpian menurut Khonghucu dapat kita simpulkan bahwa pemimpin
itu harus memiliki:
a. Kopetensi diri
Dalam pandangan Khonghucu bahwa segala yang dimiliki manusia
termasuk kecerdasannya dan keahliannya serta kebijaksanaannya
merupakan kopetensi diri. Kopetensi diri dapat digali dari diri sendiri
dengan melalui pembelajaran dan pengembangan ketrampilan. Dalam hal
ini Khonghucu berkata:
76
Syafii, Etika Pemerintahan, h. 185 77
Setio Kuncono, Menejemen dan Kepemimpinan Confucius, artikel diakses pada 31
Maret 2016 dari http://www.spocjournal.com/budaya/468-manajemen-kepemimpinan-
confucius.html.
44
“Jangan takut tidak dikenal orang, tetapi takutlah bila tidak
memiliki keahlian atau kemampuan”.
Bagi Khonghucu keahlian itu sangat penting dalam melakukan
aktifitas secara benar dan tepat.
Kopetensi adalah akumulasi pengetahuan dan ketrampilan dibidang
yang kita kerjakan. Dalam pandangan modern bahwa kopetensi tersebut
meliputi ketrampilan keras dan ketrampilan lunak. Ketrampilan keras
berkaitan dengan aspek bisnis atau teknis dari bisnis tersebut. Namun
pengetahuan teknis dan profesional belumlah lengkap dan mencukupi.
Masih diperlukan aspek yang lebih lunak dari kepemimpinan, termasuk
sebuah kombinasi dari berikut ini : Dorongan Fokus, Pengembangan
Orang Lain, Orientasi Strategis, Pemikiran Konseptual, Orientasi
Pelanggan, dan Kepemimpinan Tim.78
b. Semangat ( Spirit)
Seorang pemimpin harus memiliki energi spririt atau semangat
yang luar biasa sehingga mereka tidak pernah putus asa, selalu dalam
stamina prima. Semangat yang prima diimbangi dengan cita yang luhur.
Artinya semangat itu harus dalam kolidor cita-cita atau tujuan yang benar.
Semangat harus terarah pada tujuannya. Dalam Meng Zi IIA,2 : 10
“Cita itulah yang utama dan Semangat itulah yang kedua,
mengapakah dikatakan pula‟Pegang teguhlah Cita itu
jangan mengumbar semangat?‟dan semangat yang telah
menyatu dapat menggerakan cita”.
78
Setio Kuncono, Menejemen dan Kepemimpinan Confucius, artikel diakses pada 31
Maret 2016 dari http://www.spocjournal.com/budaya/468-manajemen-kepemimpinan-
confucius.html
45
Ayat di atas bermaksud bahwa semangat itu diperlukan dalam
mengejar cita- cita atau tujuan yang benar. Oleh sebab itu semangat itu
sangat diperlukan dalam mencapai tujuan. Pemimpin yang tidak memiliki
semangat meskipun punya cita-cita dia tidak akan bisa berhasil karena
seperti seorang yang hidup tidak memiliki darah yang mencukupi.
c. Moralitas
Moralita seorang pemimpin sangat penting sekali dalam
memberikan titik kepercayaan yang menghubungkan pemimpin dengan
bawahannya. Moralitas memberikan kepercayaan bisnis untuk jangka
panjang serta memberikan jaminan pada kinerja secara tidak langsung.
Sebagaian besar program kepemimpinan dewasa ini lebih menitik beratkan
pada kopetensi dan kinerja tanpa disertai dengan moralitas yang justru
diperlukan dalam menunjang kepercayaan bisnis. Sebaliknya
kepemimpinan bisnis yang jauh dari moralitas akan dijauhi oleh pelanggan
dan tidak memiliki integritas, kepemimpinan model seperti ini akan
merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itulah dewasa ini
kepemimpinan bisnis yang unggul adalah mereka yang memiliki semangat
atau panggilan bisnis, yang memiliki kopetensi atau kemampuan dalam
bidangnya secara professional dan memiliki moralitas yang memadai.79
Kopetensi diri, semangat dan moralitas telah dimiliki oleh kepemimpinan
yang ditauladani oleh nabi Kong Zi. Ketiga unsur diatas adalah sangat manusiawi
79
Setio Kuncono, Manajemen dan kepemimpinan Confucius, artikel diakses pada tanggal
01 april 2016 dari http://www.spocjournal.com/budaya/468-manajemen-kepemimpinan-
confucius.html
46
dimana setiap orang akan bisa menjalaninya melalui belajar dan dilatih. Hal ini
telah diajarakan oleh Nabi Kong Zi dalam SabdaNya ,
“Seorang yang pandai, meski tidak memegang teguh Cinta Kasih,
mungkin berhasil pula usahanya; tetapi akhirnya pasti hilang pula”
( Lun Yu XV : 33).
Artinya bahwa dibutuhkan nilai nilai moral dalam menjalankan bisnis
(temasuk kejujuran) agar memiliki kepercayaan dan bisa meningkatkan
kinerjanya. Ketiga unsur tersebut merupakan modal dasar seorang pemimpin.80
Menjadi seorang pemimpin pertama-tama memang wajib memberdayakan
diri-sendiri dan lingkungan kerjanya terlebih-dahulu. Dalam perspektif agama
Khonghucu hal ini disebut tahap awal Jalan Suci atau tahap menggemilangkan
kebajikan sendiri. Namun demikian masih ada dua tahapan Jalan Suci yang
menjadi tanggung-jawab moril seorang pemimpin, yaitu terhadap lingkungan
hidup sekitar dan nilai kebersamaan hidup yang jauh lebih luas.
Ajaran Besar selain mengajarkan perlunya tahap Jalan Suci pertama di
atas, juga mengajarkan sebuah sistem kepemimpinan yang menembus batasan
prestasi, reputasi dan kepentingan ego-kelompoknya.
Seorang pemimpin harus menembus batas kepentingan ego-kelompoknya
dan melanjutkannya dengan tahap Jalan Suci kedua, yaitu menanggung-jawabi
secara sosial-religius dan kepentingan sesama hidup lainnya. Bahkan setelah Jalan
Suci tahap kedua itu wajib pula diabadikan pada tahap ketiga sebagai spiritual-
responsibility menuju puncak kebaikan.
80
Setio Kuncono, Manajemen dan kepemimpinan Confucius, artikel diakses pada tanggal
01 april 2016 dari http://www.spocjournal.com/budaya/468-manajemen-kepemimpinan-
confucius.html.
47
Seorang pemimpin, bukan sekedar bertanggung-jawab bagi kelompok-
kerjanya sendiri, atau orang orang yang mau mengikuti pola kerjanya saja, tetapi
wajib menjadi teladan bagi seluruh anggota kelompok-kerjanya (staff organisasi,
anggota Dewan, menteri kabinet) untuk mengabdi dan melayani, mengayomi,
menyejahterakan, menegakkan keadilan sosial-religius bagi segenap konstituen,
masyarakat luas atau bangsanya.81
Di jaman modern ini sejumlah tokoh cendekiawan agama Khonghucu di
berbagai negara juga memberikan pandangannya tentang masalah kualitas
manusia, termasuk para pemimpin. Bagi seorang pemimpin dalam perspektif
Khonghucu, sikap Cintakasih merupakan suatu bentuk tanggung-jawab kepada
masyarakat. Siapapun termasuk seorang pemimpin masyarakat melalui
pemahaman dan penerapan pembinaan diri dalam ajaran agama Khonghucu akan
mampu menjadi seorang pemimpin yang berperi-cintakasih.
Karakter kepemimpinan juga dibentuk melalui suatu pendidikan yang
terpadu, yang jika kita kaji bagaimana nabi besar Kongzi mengajar murid-murid
Ru dalam enam disiplin ilmu: ibadah, seni musik, seni memanah, seni
mengendarai kereta, seni kaligrafi, dan seni hitung/eksakta.82
Ciri-Ciri
Kepemimpinan Khonghucu:
a. Ayah Bunda Rakyat
Pemimpin menurut pandangan Khonghucu adalah menjadikan
tumpuhan dan harapan dari rakyat, pemimpin akan berjuang dan
81
Buanadjaja B.S., Perspektif Jun Zi (Susilawan), artikel diakses pada 13 Maret 2017 dari
http://www.matakin.or.id/-perspektif-jun-zi-susilawan.html. 82
Buanadjaja B.S., Perspektif Jun Zi (Susilawan), artikel diakses pada 13 Maret 2017 dari
http://www.matakin.or.id/-perspektif-jun-zi-susilawan.html.
48
memberikan skesejahteraan rakyat banyak. Dalam hal ini pemimpin harus
mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi rakyat banyak.
Didalam Kitab Sanjak (Shi Jing) tertulis, “Bahagialah seorang Jun
Zi, karena dialah ayah bunda rakyat,” Ia menyukai apa yang disukai rakyat
dan membenci apa yang dibenci rakyat. Inilah yang dikatakan sebagai
ayah bunda rakyat. (Shi Jing II.II.VII.3) ( Da Xue X : 3 ).
Pemimpin yang baik akan menjalankan apa yang telah dijanjikan
dan selalu bekerja untuk kepentingan umum bukan kelompoknya. Dewasa
ini banyak para pemimpin yang mengobral janji ketika mencari pendukung
untuk memenangkan dalam pemilihan umum, namun setelah menjabat,
mereka tidak lagi menjalankan apa yang pernah diucapkannya. Pemimpin
model semacam ini merupakan pengingkaran dari kejujuran sekaligus
tidak akan mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Maka pemimpin
yang baik adalah selalu memperhatikan aspirasi rakyatnya dengan
memenuhi apa yang telah dijanjikan ketika pada masa-masa kampanye.
Oleh karena itu dalam Kitab Da Xue X : 5 dikatakan pula ,” ….
Maka dikatakan yang mendapat (hati) rakyat akan mendapat Negara, yang
kehilangan (hati) rakyat akan kehilangan Negara”. Artinya bahwa mereka
yang tidak mendapatkan dukungan rakyat akan runtuhlah
pemerintahannya. “Yang berkebajikan niscaya mendapat (hati) rakyat;
yang mendapat rakyat niscaya mendapat daerah; yang mendapat daerah
niscaya mendapat kekayaannya dan dengan kekayaan itu ia mendapatkan
sumber pembelanjaan “ ( Da Xue X : 6 ).
49
Pemerintahan khususnya pemimpinnya harus bisa bekerja dengan
hati-hati karena sebagai amanat rakyat harus mendapatkan kepercayaan
dan dukungan rakyat banyak untuk bisa menjalankan program-
programnya. Dengan kejujurannya akan mampu mengimpun sumber
pembelanjaan dan melakukan pembangunan.
b. Memerintah dengan Kebajikan
Pemimpin hendaknya memerintah dengan nilai-nilai Kebajikan
sehingga semua rakyat akan menjalankan kebajikan. Pemimpin yang
selalu memberikan tauladan kebaikan kepada semua masyarakat akan
menjadikan panutan yang hidup sepanjang masa. Pemimpin akan digugu
dan ditiru, dijadikan panutan dalam mencapai harapan masyarakatnya.
Nabi bersabda, “Pemerintahan yang berdasarkan Kebajikan itu
laksana Kutub Utara tetap di tempatnya dan bintang-bintang lain
mengelilinginya” ( Lun Yu II : 1 ).
Seperti matahari yang dikelilingi oleh planet-planet itulah
pemimpin. Mereka menjadi poros dalam segala cita-cita, harapan dan
pedoman kehidupan masyarakat. Hanya pemimpin yang bajik akan
mampu membawa pekerjaan besar dunia dalam mensejahterakan rakyat
banyak.
Ketika kemiskinan ada dimana- mana dan korupsi meraja lela,
maka hal ini terjadi karena pemimpin tidak memberikan tauladan baik
kepada rakyatnya. Bila pemimpin tidak berbuat curang dan bisa
50
memberikan contoh kepada rakyatnya, maka rakyat akan mencotoh
tindakan dan perbuatan pemimpinnya.
c. Berdasarkan moralitas
Dalam kehidupan ini, Undang Undang tidak cukup untuk
menertipkan masyarakat, diperlukan agama dan moralitas dalam mengatur
masyarakat. Oleh karena itulah pemimpin yang berlandaskan pada
moralitas dengan mendepankan etika moralnya akan mampu menertipkan
dunia.
Nabi bersabda, “Dibimbing dengan undang-undang, dilengkapi
dengan hukuman menjadikan rakyat hanya berusaha menghindari itu dan
kehilangan perasaan harga diri”. Dibimbing dengan Kebajikan dan
dilengkapi dengan Kesusilaan, menjadikan rakyat tumbuh perasaan harga
diri dan berusaha hidup benar.” ( Lun Yu II : 3 )
Meng Zi berkata, “Bila pemimpin berperi Cinta Kasih niscaya
tiada yang tidak berperi Cinta Kasih. Bila pemimpin menjunjung
Kebenaran, niscaya tiada yang tidak berlaku Benar.” ( Meng Zi IV B : 5 )
d. Perbanyak orang yang jujur
Ketika dalam lingkungan masyarakat banyak orang yang curang ,
maka akan terjadi korupsi yang berjemaah sehingga akan timbul budaya
korupsi yang tidak pernah habis-habisnya. Hal inilah akan menjadikan
orang-orang yang jujur akan pergi atau disingkirkan. Justru sebaliknya
pemerintahan yang baik akan berusaha menyingkirkan orang-orang yang
51
curang dan memperbanyak orang yang jujur. Hanya dengan demikian akan
menjadikan organisasi dan pemerintahan sehat.
Pangeran Ai bertanya, “Bagimanakah caranya agar rakyat mau
menurut?” Nabi Kong Zi menjawab, “Angkatlah orang yang jujur dan
singkirkanlah orang yang curang; dengan demikian niscaya rakyat
menurut. Kalau diangkat orang-orang yang curang dan disingkirkan orang
yang jujur, niscaya rakyat tidak mau menurut.” ( Lun Yu II : 19 ) Disisi
lain Nabi Kong Zi bersabda, “Angkatlah orang-orang yang lurus diatas
orang-orang yang bengkok; dengan demikian dapat mengubah yang
bengkok menjadi lurus.” (Lun Yu XII : 22, 3)
e. Manajemen diri
Diri sendiri seorang pemimpin harus lurus terlebih dahulu baru
bisa meluruskan orang lain. Maka pembinaan diri bagi pemimpin itu
sangat penting sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan kebaikan
kepada orang lain. Memimpin itu adalah tauladan kehidupan bagi orang
lain. Jarang seorang bisa sukses dalan manajemen orang lain bila ia sendiri
gagal dalam me-manajemen dirinya sendiri. Inilah manajemen diri yang
harus diperhatikan oleh setiap pemimpin.
Nabi bersabda, “Kalau seseorang dapat meluruskan diri, apa
sukarnya mengurus pemerintahan? Kalau tidak dapat meluruskan diri,
bagaimakah mungkin meluruskan orang lain?” ( Lun Yu XIII: 13 )
52
f. Menempatkan orang sesuai bidangnya
Sejak jaman Nabi Kong Zi konsep manajemen (perencanaan,
penyusunan staf, organisasi dan kontrol) sebenarnya sudah diterapkan.
Khususnya penyusunan staf, Nabi Kong Zi bersabda, “Tempatkanlah
orang –orang yang sesuai dengan kecakapannya; maafkanlah kesalahan-
kesalahan kecil, dan angkatlah orang orang bijaksana.” ( Lun Yu XIII : 2 )
Pentingnya fungsi dan delegasi tiap karyawan atau anggota
organisasi dalam bidang dan keahliannya agar pekerjaan bisa diselesaikan
secara optimal. Funggsi manajemen semacam ini dibutuhkan oleh seorang
pemimpin.
g. Gembirakanlah yang dekat
Bahwa pemimpin hendaknya bisa memberikan kepuasan kepada
masyarakat sehingga mereka akan berbondong bondong membantu
pemerintah dengan suka cita. Sementara di dalam organisasi, pemimpin
harus memperhatikan para bawahannya serta memberikan kegembiraan,
maka mereka akan memberitakan kebaikan pemimpinnya ke seluruh
penjuru lautan.
Nabi Bersabda, “Gembilaralah yang dekat, agar yang jauh suka
datang.” ( Lun Yu XIII : 16 )
h. Pemimpin harus adil
Seorang Jun zi mengutamakan Keadilan di dalam pemerintahan
….”( Meng Zi IV B :2,4 ).
i. Mengembangkan yang baik
53
Nabi bersabda, “Adapun yang menyebabkan Raja Shun itu besar
bijaksananya ialah; ia suka bertanya dan meneliti kata-kata yang sederhana
sekalipun. Yang buruk disembunyikan dan yang baik diluaskan. Dengan
mengambil kedua ujung tiap perkara dan menetapkan Tengahnya, ia
mengatur rakyat. Demikianlah sebabnya ia terkenal sebagai Raja Shun”
( Zhong Yong V : 1 ).
Sebisa mungkin berpikir secara positif thinking yakni masalah
yang besar dikecilkan, masalah yang kecil dihilangkan. dengan cara
demikian akan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masayarakat.
j. Memerintah dengan Kesusilaan
“Seorang pemimpin hendaknya memerintah pebantunya sesuai
dengan Kesusilaan dan seorang pembantu mengabdi pemimpinnya dengan
Kesatyaan” ( Lun Yu III : 19,2 )
Model kepemimpinan Khonghucu ini bila dijalankan dengan
sungguh-sungguh untuk terciptakan organisasi yang harmonis, maju,
damai dan bahagia serta memiliki kinerja yang luar biasa. Dalam bidang
bisnis, bidang organisasi pemerintah maupun organisasi sosial, keagamaan
maka gaya kepemimpinan Khonghucu sebagai alternative pemecahan
permasalah manajemen di akhir abad XXI ini.83
3. Konsep Hukum
Secara umum hukum berasal dari kata latin Lex yang berasal dari kata
Ligare (mengikat, menghubungkan). Kata ini berarti mengikat orang untuk
83
Setio Kuncono, Manajemen dan kepemimpinan Confucius, artikel diakses pada 01 april
2016 dari http://www.spocjournal.com/budaya/468-manajemen-kepemimpinan-confucius.html
54
bertindak, bisa juga menghubungkan manusia satu dengan manusia lain.84
H.
Kantorowicz (1877-1940) mendefinisikan hukum sebagai kumpulan aturan-aturan
sosial yang mengatur perilaku eksternal dan yang dipertimbangkan dapat diadili.85
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukum adalah pearturan
atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa
atau pemerintah, undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup
masyarakat.86
Dalam masyarakat demokrasi hukum didefinisikan bahwa suatu proses
yang mempunyai tujuan, hukum merupakan institusi yang menyumbang pada
usaha mewujudkan tujuan-tujuan orientasi nilai individu dan sosial yang
seimbang.87
Pada dasarnya etika mendominasi, mempengaruhi dan
menyempurnakan hukum. Meskipun etika tidak digabungkan kedalam hukum,
tapi ia masih berpengaruh besar terhadap perilaku manusia.88
Mahfud menjelaskan bahwa politik dan hukum mempunyai hubungan
yang tolak tarik yang terbagi menjadi tiga macam:
1. Hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan politik diatur
oleh dan harus tunduk kepada hukum
2. Politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau
kristalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan)
saling bersaing
84
Efriza, Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Samapi Sistem Pemerintahan (Bandung:
Alfabeta, 2013), h. 123 85
Syafii, Etika Pemerintahan, h. 522 86
Syafii, Etika Pemerintahan, h. 510 87
Rodee dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan oleh Zulkifly Hamid dari buku asli
Indroduction to Political Sciense, h. 101 88
Rodee dkk, Pengantar Ilmu Politik, h. 80
55
3. Politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan berada pada posisi
yang derajatnya determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang
lainnya, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik
tetapi begitu hukum ada makan semua kegiatan politik harus tunduk pada
aturan hukum.89
Khonghucu cenderung memandang negatif hukum dan proses pengadilan.
“Ketika mendengar perkara (hukum), aku hanyalah seperti orang lain, tetapi apa
yang perlu adalah mengusahakan supaya tidak ada proses pengadilan.”90
Sikap
menentang proses pengadilan terus menjadi ciri khas masyarakat Tiongkok, yang
tampak dalam aturan marga. Namun sikap itu diperburuk kenyataan adanya
perilaku memeras dari para polisi dan bawahan lainnya sehingga jauh lebih baik
menyelesaikan perkara tanpa minta bantuan hukum.
Pandangan Khonghucu menimbulkan pertentangan dengan para ahli
hukum yang percaya bahwa masyarakat perlu dikontrol melalui ketakutan akan
hukuman. Terhadap kritikan ini Khonghucu menjawab:
“Memerintah hanya dengan undang-undang dan menempatkan
segalanya demi ketertiban melalui penderitaan dan hukuman
berarti menjadikan rakyat menghindar dan menghilangkan harga
diri. Memerintah berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan, dan
menempatkan segalanya berdasarkan aturan-aturan kesusilaan
tidak hanya menumbuhkan harga diri namun lebih jauh menjadikan
rakyat berusaha hidup benar.”
Dengan demikian, Khonghucu berpendapat bahwa hukum hanya
mengontrol melalui ketakutan akan hukuman dan tidak berperan dalam
89
Rodee dkk, Pengantar Ilmu Politik, h. 126 90
Catherine Natalia, Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Ajaran Confusisu,
artikel diakses pada 22 April 2016 dari http://www.spocjournal.com/hukum/389-konsep-negara-
hukum-dan-demokrasi-dalam-ajaran-confucius.html.
56
pembentukan kepribadian. Hukum tidak mendidik atau membetulkan atau
menyumbang pada tujuan ajaran Khonghucu. Hukum tidak mempunyai sanksi
ketuhanan dan dianggap buatan manusia, sewenang-wenang, dan lebih rendah
daripada upacara keagamaan. Reputasi penegak hukumnya buruk dan
menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat.91
Khonghucu berpendapat bahwa negara yang berpengetahuan merupakan
landasan yang diperlukan bagi negara. Memang untuk sementara hukuman dapat
memaksa orang mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan, namun hal ini
paling-paling merupakan suatu sarana pengganti yang menyedihkan dan dapat
diandalkan bagi pendidikan.92
91
Catherine Natalia, Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Ajaran Confusisu,
artikel diakses pada 22 April 2016 dari http://www.spocjournal.com/hukum/389-konsep-negara-
hukum-dan-demokrasi-dalam-ajaran-confucius.html. 92
Creel, Alam Pikiran Cina: Sejak Confucius Samapai Mao Zedong, diterjemahkan oleh
Soejono Soemargono dari buku asli Chinese Thought: From Confucius to Mau Tse-tung , h. 42
57
BAB IV
IMPLEMENTASI ETIKA POLITIK AGAMA KHONGHUCU DALAM
KEHIDUPAN SEHARI-HARI DAN BERNEGARA
A. Impelementasi Etika Politik Secara Pribadi
Implementasi etika politik dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya
dilakukan secara bersama-sama, tetapi yang terpenting ada di dalam diri pribadi
manusia. Dalam ajaran agama Khonghucu, etika yang terbentuk di dalam pribadi
seseorang berawal dari keluarga, setiap orang dianjurkan membentuk keluarga
dan membinanya dengan baik. Keluarga adalah lingkungan pertama dimana
manusia belajar beretika, tata-krama, tata susila, adat istiadat serta ajaran agama
pertama kali diajarkan di dalam rumah. Konsep dan tujuan hidup seorang anak
sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan didalam keluarga. Pertali ikatan
keluarga yang kuat dan penuh cinta merupakan benteng yang kokoh didalam
membendung pengaruh-pegaruh negative dari luar.93
Karena itu, keluarga adalah
inti dari masyarakat dan negara. Apabila semua keluarga dalam negara sudah
beres mengaturnya dan menggunakan konsep etika maka, tidak akan ada
persoalan serius terjadi dalam negara.94
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa, etika secara pribadi sudah
terbentuk pertama kali di dalam keluarga, karena agama Khonghucu sangatlah
93
Hendry Nurtanto, Menuju Masyarakat Anti Korupsi Perspektif Khonghucu: NAti
Korupsi (A) (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2006 (serial Khotbah)), h. 8 94
Tim Penyusun Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneia,
Pendidikan Agama Khonghucu, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
2016), h.183, artikel diakses pada 31 Maret 2016 dari
http://www.polsri.ac.id/belmawa/Buku_Pedoman_Mata_Kuliah_Wajib_2016/6.%20PENDIDIKA
N%20AGAMA%20KHONG%20HU%20CU.pdf.
58
mementingkan ajaran mengenai etika dan moral. Awal untuk memimpin adalah
memimpin diri sendiri. Menurut Khonghucu etika itu penting untuk mencapai
tujuan yang lebih besar. Untuk mencapai tujuan yang lebih besar itu, Khonghucu
menganjurkan agar dimulai dari yang lebih kecil. Dengan kata lain, apabila kita
hendak mewujudkan perdamaian dunia, hendaklah dimualai dari kehidupan rumah
tangga. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Khonghucu dalam kitab Thai Hak 1: 4,
sebagai berikut:
“Maka orang zaman dahulu yang hendak menggemilangkan
kebijakannya yang bercahaya pada tiap umat di dunia, ia terlebih
dahulu berusaha mengatur negerinya, ia terlebih dahulu berusaha
membereskan rumah tangganya; untuk membereskan rumah
tangganya, ia lebih dahuu membina dirinya; untuk membina
dirinya, terlebih dahulu meluruskan hatinya; untuk meluruskan
hatinya, ia lebih terlebih dahulu mengimankan tekadnya; untuk
mengimankan tekadnya, ia terlebih dahulu mencukupkan
pengetahuannya;dan untuk mencukupkan pemgetahuannya, ia
meneliti hakikat tiap perkara.”
Selanjutnya dijelaskan juga didalam ayat 5 yaitu:
“Dengan meneliti hakikat setiap perkara, dapat cukuplah
pengetahuannya; dengan cukup pengetahuannya, akan dapatlah
mengimankan tekadnya; dengan tekadnya yang beriman, akan
dapatlah meluruskan hatinya; dengan hati yang lurus, akan
dapatlah membina dirinya; dengan diri yang terbina, akan dapatlah
membereskan rumah tangganya; dengan rumah tangga yang beres,
akan dapatlah mengatur negerinya; dan dengan negerinya yang
teratur, akan dapat dicapai damai di dunia.”95
Konsep etika bisa terbentuk di dalam diri pribadi seseorang dengan,
dilakukan pembelajaran dan penerapan sejak kecil ajaran yang ada di dalam kitab
Shan Zi Jing dan Di Zi Gue. Oleh karena itu, konsep etika politik tentunya sangat
95
Tanggok, Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia, h. 61
59
bisa terbentuk didalam diri pribadi sesorang, namun demikian kita juga harus
menyadari bahwa hidup manusia akan selalu mengalami proses perubahan. Agar
perubahan itu selalu baik, maka pembelajaran dan pembiasaan etika ini harus
terus dilakukan setiap saat agar didalam diri pribadi sesorang bisa terus
menarapkan etika yang bernilai positif baik itu dalam etika bermasayarakat
ataupun berpolitik. Bagi umat Khonghucu yang telah menerapkan kitab Shan Zi
Jing dan Di Zi Gue sebagai pedoman pembentukan etika didalam diri pribadi
maka berlanjut kepada kitab Liji (Kitab Pedoman Kesusilaan).96
Contoh apabila pemeluk agama Khonghucu tidak mengimplementasi etika
politik di dalam diri pribadinya maka, apabila hubungan sesama pribadi diatur
oleh norma masyarakat, kemudian norma masyarakat dilanggar, akibatnya muncul
keretakan hubungan. Akibat lain yang muncul adalah orang yang melanggar akan
kehilangan banyak teman atau hubungan dengan teman tidak serasi. Hubungan
antar pribadi juga diatur dengan undang-undang tersendiri, seperti Undang-
Undang Perseroan dan Undang-Undang Perkawinan.97
Dalam diri pribadi manusia di dunia ini tidaklah kosong dari muatan-
muatan kepentingan politik, seperti keinginan mendominasi, mempengaruhi, dan
sebagainya. Dan bisa kita lihat dalam keluarga misalnya, dimana seseorang suami
atau ayah memiliki otoritas yang penuh dalam mengkontrol peran dan kedudukan
didalam keluarga. Apabila tidak mempunyai etika atau moral didalam diri seorang
96
Wawancara Pribadi dengan Sugiandi Surya Atmaja. Jakarta 26 November 2017.
Alamat: Villa Pratiwi Estate Flamboyan Blok AQ No. 21, Sukamaju, Cilodong. 97
Tim Penyusun Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneia,
Pendidikan Agama Khonghucu (Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
2016), h. 183, artikel diakses pada 31 Maret 2016 dari
http://www.polsri.ac.id/belmawa/Buku_Pedoman_Mata_Kuliah_Wajib_2016/6.%20PENDIDIKA
N%20AGAMA%20KHONG%20HU%20CU.pdf.
60
suami atau ayah makan keluarga tidak akan memiliki arahan yang benar karena
terpengaruhi dengan etika atau moral yang tidak baik.
Begitupula kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk politik dapat
dilihat dari realitas bahwa manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
masyarakat secara keseluruhan. Menurut Magnis Suseno, dimensi politis manusia
adalah dimensi dimana manusia menyadari diri sebagai anggota masyarakat,
sebagai keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan yang
ditentukan kembali oleh tindakan-tindakannya. Magnis Suseno juga menyebutkan
dimensi fundamental dari dimensi tersebut yang saling melengkapi, yaitu
pengertian dan kemampuan untuk bertindak.98
Ciri khas manusia terletak pada kemampuannya untuk mengerti mana
yang baik dan buruk, baik bagi dirinya sendiri, masyarakat dan bangsanya.
Kemampuan yang baik dan buruk akan menjelma dalam tindakannya. Hanya
manusia yang mampu bertindak sesuai dengan pengertiannya. Pengertian
memberi arah kepada tindakan manusia. Tetapi tindakan pun pada gilirannya
mempengaruhi cara manusia mengerti dunianya. Melalui tindakan, manusia
secara efektif dan beretika atau bermoral dapat mempengaruhi kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara.99
Oleh karena itu, agar terbentuknya etika di dalam diri pribadi, menurut
Khonghucu kebajikan yang harus ditanamkan di atas semuanya adalah sifat
membesarkan hati manusia (Jen). Aspek tersebut bertujuan untuk
mempertahankan cita-cita Khonghucu yang menyangkut penanaman hubungan
98
Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar, h. 20 99
Rafael Raga Maran, Pengantar Sosologi Politik (Jakarta: Rineka Putra, 2001), h. 8
61
antar manusia, perkembangan manusia, menghaluskan pribadi sendiri, dan
menjunjung tinggi hak-hak manusia dalam negara.100
Dengan meneliti tiap perkara yang ada didalam setiap pribadi manusia
maka dapat menambah pengetahuan dan dapatlah mengimankan tekadnya.
Dengan dipenuhi iman akan dapat meluruskan hati, dengan keimanan maka etika
akan terbentuk, dengan hati yang lurus dan etika yang baik akan dapat membina
diri, dengan diri yang terbina akan dapat memebereskan rumah tangga, dengan
rumah tangga yang beres akan dapat mengatur negeri dan dengan negeri yang
teratur dapat dicapai damai dunia.101
B. Hasil dari Impelementasi Etika Politik dalam Kehidupan Sehari-hari
Masyarakat Tionghoa perantauan dewasa ini menghadapi berbagai
masalah politik, ekonomi, budaya dan sosial. Masalah politik masyarakat
Tionghoa yaitu pemerintah memaksa masyarakat Tionghoa menjadi warga negara
lokal tapi aktivitas politik mereka dibatasi.102
Sehingga dalam kehidupan sehari-
hari orang Tionghoa banyak yang lebih menekankan kehidupannya didalam
berbisnis bukan dalam area politik. Menurut Winarta yaitu anggota Komis Hukum
Nasional (KHN) mengatakan bahwa “orang tua warga Tionghoa Indonesia
seharusnya tidak hanya mendorong anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari
hanya untuk terjun ke dalam bisnis, tetapi anak-anak tersebut juga harus dodorong
100
H.A Mukti Ali, Agama-Agama di Dunia (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga PRESS,
1988), h. 221-222 101
Wawancara Pribadi dengan Oesman Arif. Tangerang, 18 Oktober 2016. Alamat:
Guloto Rt. 01 Rw. 19 Jebres Solo. 102
Leo Suryadinata, Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES
Indonesia, 2005), h. 305
62
untuk terjun ke politik.”103
Orang-orang Tionghoa yang beragama Khonghucu
takut untuk terjun kedalam dunia politik dan memilih berbisnis, dikarenakan pada
masa orde baru banyak orang-orang Tionghoa yang beragama Khonghucu
kehilangan nyawa karena masuk kedalam dunia politik. Karena masalah itu orang
tua melarang anak-anaknya utuk terjun kedalam dunia politik.
Etnis Tionghoa pada tahun 400-500 yang lalu telah turut serta dalam
berbagai kegiatan dalam masyarakat Indonesia, turut menyumbang dalam
perkembangan dan pembentukan nasional Indonesia, maka sepatutnyalah
mengerti, menyadari dan meyakini bahwa sepenuhnya adalah salah satu
komponen bangsa Indonesia yang berdiri atas pengertian kebangsaan modern.104
Adapun dalam bidang susila, Khonghucu menekankan perasaan berkawan
atau timbal-balik, penanaman rasa simpatik dan kerja sama, yang harus dimulai
dari lingkungan keluarga dan selanjutnya meluas setingkat masuk kedalam bidang
persekutuan yang lebih luas. Khonghucu menekankan lima macam hubungan
manusia yang pokoknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:
1). Hubungan antara penguasa dan warga negara, 2). Hubungan ayah dengan anak
lelaki, 3). Hubungan kakak laki-laki dan adik laki-laki, 4). Hubungan suami dan
istri, dan 5). Hubungan teman dengan teman.105
Selain itu, hasil dari memiliki etika politik dan kemudian
mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita memiliki hati
yang lurus dan membina diri dengan baik. Memiliki hati yang lurus disini adalah
103
Justian Suhandinata, WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik
Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 325 104
Suryadinata, Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesi, h. 384 105
Ali, Agama-Agama di Dunia, h. 221
63
hati yang tidak lagi mempunyai rasa atau watak yang tercela seperti ingin
mendominasi, mempengaruhi dari segi hal yang tidak baik dan sebagainya.
Kegiatan berpolitik juga sering kita jumpai disekitar kita sendiri. Sebagai
contoh dalam suatu keluarga, dimana ayah sebagai pemimpin, ibu sebagai
pelaksana rumah tangga, dan anak sebagai objeknya. Apabila didikan orang tua
terhadap anak baik, maka anak tersebut akan berkelakuan baik, dan sebaliknya
jika anak berkelakuan tidak baik, posisi orang tua sebagai pengendali harus
dipertanyakan. Seperti halnya sebuah organisasi, jika program kerjanya tidak baik,
maka peran pemimpin perlu dipertanyakan. Namun secara tidak sengaja maupun
disengaja kegiatan berpolitik yang seharusnya dijalankan dengan baik, karena
sekelompok orang tidak bertanggungjawab maka citra politik menjadi tidak baik
Contoh Implementasi yang dijelaskan oleh Bapak Sugiandi salah satu
narasumber orang Khonghucu yang ikut serta dalam politik, bahwa implementasi
dalam kehidupan sehari-hari yaitu dimulai dari hal-hal yang kecil di dalam
keluarga (Megimplemientasi San Gang, Wu Lun dan Ba De). Sebagai anak
berprilaku hormat, sopan kepada Kakak dan orangtua, berbakti kepada orangtua
dan lain sebagainya, dan sebaliknya sebagai kakak dan orangtua bersikap adil dan
sayang kepada adik atau anak. Setelah itu akan berlanjut kepada masyarakat yang
lebih luas dan negara. Keluarga adalah ibarat negara kecil dalam sebuah negara,
untuk itu setiap orang dalam keluarga harus mengambil peran etika politiknya di
dalam keluarga tersebut.106
Di dalam Kitab Sanjak (Shi Jing - Si King) tertulis:
106
Wawancara Pribadi dengan Sugiandi Surya Atmaja. Jakarta 26 November 2017.
Alamat: Villa Pratiwi Estate Flamboyan Blok AQ No. 21, Sukamaju, Cilodong.
64
“Hormatilah kakakmu, cintailah adikmu. Hormatilah kakakmu,
cintailah adikmu.” Dengan demikianlah baharu dapat mendidik
rakyat Negara. (Shi Jing - Si King II.2.6.3)
Dan menjadi warga negara yang baik tidak melanggar hukum itu termasuk
etika politik dalam kehidupan sehari-hari. Apabila didalam diri pribadi sudah bisa
menerapkan atau mengimplementasikan San Gang, Wu Lun dan Ba De maka
didalam kehidupan sehari-hari sudah dapat diterapkan trutama diterapkan didalam
lingkungan terkecil yaitu keluarga.107
Sehingga hubungan antara generasi tua dan generasi muda tidak dapat
diabaikan karena kesuksesan generasi tua membantu generasi muda untuk lebih
sukses. Sebaliknya, kegagalan generasi tua dapat ditebus oleh generasi yang lebih
muda. Komunikasi antar-generasi tidak boleh terputus meskipun sudah berbeda
alam. Orang yang masih hidup di dunia wajib mendoakan yang sudah meninggal
dunia. Semua peninggalan generasi terdahulu, termasuk ajaran agama
Khonghucu, dihormati dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya dengan
penyesuaian. Oleh karena itu. sejarah dan kebudayaan bangsa Tionghoa tidak
terputus meskipun dilanda oleh gelombang modernisasi dan globalisasi. Namun,
apa yang dapat diperoleh dari warisan leluhur itu hanya sedikit apabila orang
sekarang tidak mendalami dan mencermati agama Ajaran Nabi Kongzi.108
Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik
bersama dan untuk orang lain, dalam rangka membangun institusi-institusi politik
yang adil. Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan
107
Wawancara Pribadi dengan Oesman Arif. Tangerang, 18 Oktober 2016. Alamat:
Guloto Rt. 01 Rw. 19 Jebres Solo. 108
Tjan Tju Som, dalam Buletin Genta Harmoni, edisi ke IV, 2004
65
individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Penekanan
adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang menjadi hanya
sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara.109
.
Etika politik merupakan salah satu ilmu yang harus dipahami dan
dipelajari, dimana para pelaku politik maupun masyarakat yang turut
berpartisipasi harus mengerti. Contohnya seperti tidak melakukan rasis terhadap
lawan politik, melakukan black campaign, kampanye yang tidak sesuai jadwal
yang telah ditentukan, serta politik uang yang dapat menghancurkan kultur
demokrasi. Dapat kita lihat fenomena didalam masyarakat bahwa mereka masih
mau untuk menerima uang dari para calon pemimpin agar memilihnya. Semua hal
tersebut berawal dari ketidak tahuan masyarakat akan etika politik. Sehingga perlu
diadakannya suatu sosialisasi didalam masyarakat, agar mereka mengetahui mana
yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan.
Melihat paparan diatas, maka kita sebagai makhluk sosial selayaknya
bersikap bijak dalam berbagai hal, terutama dalam berpolitik. Kemudian lebih
mengutamakan kepentingan umum guna kebaikan bersama, dan menghindari
terjadinya suatu konflik karena dampaknya bukan untuk diri sendiri, melainkan
berdampak bagi banyak orang. Apalagi kita sebagai pemuda yang diharapkan
dapat menjadi agen perubahan bangsa, memiliki wawasan luas, serta mampu
mengatasi masalah-masalah yang bervariasi didalam berbangsa dan bernegara.
Kalau anak muda takut berpolitik, maka ia akan mati dimakan politik. Begitu juga
dengan politik yang diibaratkan sebagai pisau, jika digunakan dengan benar untuk
109
_________, Penerapan Etika Politik di Indonesia, artikel diakses pada 20 Maret 2017
dari https://belajarkampus.wordpress.com/2014/11/12/penerapan-etika-politik-di-indonesia/.
66
memotong sayuran maka akan membantu seseorang, tetapi jika disalahgunakan
akan membahayakan dan melukai seseorang. Maka dari itu, kita jadikan ilmu
politik sebagai acuan untuk lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam
menggapai mimpi termasuk untuk menjadi pemimpin negeri ini.
C. Hasil dari Impelementasi Etika Politik dalam Kehidupan Bernegara
Dalam etika politik, filsafat Xunzi kembali mendapat perhatian karena
perkembangan zaman memerlukan pemikiran yang jelas dan tegas. Xunzi telah
mewariskan filsafat politik bagi rakyat Tiongkok sebagai harta yang sangat
berharga. Orang sekarang sadar bahwa bangsa yang tidak memiliki filsafat politik
sendiri terpaksa memakai filsafat politik impor yang tidak cocok untuk mengatur
negara sendiri. Filsafat politik Xunzi juga dapat dipakai oleh negara tetangga
Tiongkok yang telah mempelajari agama Khonghucu sejak ribuan tahun yang lalu.
Filsafat politik Xunzi atau Ilmu Kenegaraan da ru, berbeda dengan filsafat politik
negara Barat yang berbasis filsafat Materialisme Mekanistik. Ilmu Kenegaraan da
ru ini berbasis filsafat Proses Organis dan dapat menjawab berbagai masalah
politik di Tiongkok. Masalah-masalah itu antara lain Tiongkok dapat memakai
dua sistem yaitu kapitalisme dan sosialisme. Dua sistem itu digunakan secara
bersamaan. Apabila 174 rakyat Tiongkok tidak diwarisi oleh Xunzi filsafat politik
yang memakai prinsip Yin dan Yang, mereka akan mengalami nasib yang sama
67
dengan Uni Soviet dan negara-negara Eropa timur, yaitu terpecah belah menjadi
banyak negara kecil.110
Bangsa Indonesia juga telah mempunyai filsafat politik yang ampuh. Hal
ini terbukti dengan pemerintahan Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, dan
presiden lainnya yang dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia meskipun menghadapi ancaman pemberontakan berkali-kali. Bangsa
Indonesia telah merumuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara.
Pancasila merupakan dasar yang kokoh untuk menjaga persatuan bangsa dan
keutuhan wilayah negara. Meskipun kedua tokoh tersebut pada saat menjabat
sebagai presiden berbuat kesalahan, namun jasa-jasanya juga besar. Para
pemimpin pasca Orde Baru perlu mempelajari keberhasilan dan kesalahan kedua
tokoh tersebut sebagai pelajaran yang sangat berharga. Filsafat politik yang
dijalankan mantan Presiden Soeharto terdapat tiga persamaan dengan ajaran
Xunzi. Pertama, negara mempunyai ideologi Pancasila yang dijaga kuat
kemurniaannya. Kedua, pemerintahan dipimpin orang kuat yang menguasai ilmu
kemiliteran dan ilmu pemerintahan. Ketiga, pemerintahan sangat stabil.
Selain terdapat persamaan, menurut ajaran Xun Zi pemerintahan Orde
Baru juga mengandung tiga kelemahan. Pertama, pemerintah terlalu represif dan
menggunakan alasan keamanan dalam mengambil keputusan. Kedua, penegakan
hukum tidak jelas untuk kepentingan siapa dan korupsi tidak diberantas. Ketiga,
pembangunan ekonomi lebih dipusatkan di kota-kota besar, kurang
110
Tim Penyusun Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneia,
Pendidikan Agama Khonghucu (Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
2016), h.183, artikel diakses pada 31 Maret 2016 dari
http://www.polsri.ac.id/belmawa/Buku_Pedoman_Mata_Kuliah_Wajib_2016/6.%20PENDIDIKA
N%20AGAMA%20KHONG%20HU%20CU.pdf.
68
memperhatikan pembangunan pedesaan. Akibatnya terjadi urbanisasi besar-
besaran. Bangsa Indonesia harus bersyukur karena telah memiliki filsafat politik.
Kepercayaan diri sebagai bangsa besar dan optimisme adalah modal utama
membangun negara. Keberhasilan yang sudah dicapai bangsa Indonesia perlu
ditunjukkan kepada generasi muda. Mereka jangan disuguhi dengan permasalahan
yang rumit yang membuat mereka menjadi pesimis. Mereka perlu memahami
bahwa kehidupan itu proses yang terus berubah. Keadaan sekarang yang belum
menyenangkan atau belum memuaskan adalah tantangan yang perlu diatasi
dengan belajar dan bekerja keras. Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Cita-cita itu akan terwujud selangkah
demi selangkah dibarengi dengan semangat belajar yang tidak pernah jemu.
Menurut Xunzi, gambaran mimpi mempunyai negara kuat dan kaya itu diperjelas
dan direncanakan dengan cermat. Setelah segala yang tergambar dalam mimpi itu
dirumuskan dengan jelas, kemudian diperjuangkan sampai dapat terlaksana.
(Zhang, 1993: 345).
Kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijelakan dalam Tap. MPR
No.VI/MPR/2001 menyatakan pengertian etika kehidupan berbangsa adalah
rumusan yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai budaya bangsa yang
terjamin dalam Pancasila sebagai ajuan dalam berfikir, bersikap dan bertingkah
laku dalam kehidupan berbangsa.111
Pada masa orde baru tidak lagi dianggap sah
bagi orang Tionghoa untuk mengorganisai diri secara politik sebagai orang
111
Syahrial, Etika Politik Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, artikel diakses
pada 29 Maret 2017 dari https://www.scribd.com/doc/295339029/Etika-Politik-Dalam-Kehidupan-
Berbangsa-Dan-Bernegara.
69
Tionghoa. Beberapa orang Tionghoa pribadi masih terus aktif dalam partai
politik.112
Yang sudah dijelakan sebelumnya bahwa Warga Negara Indoneia (WNI)
keturunan Tionghoa, dikenal sebagai orang-orang yang enggan untuk terlibat
dalam kegiatan politik dan hanya terlibat dalam kegiatan bisnis.113
Pemahaman
mereka seperti ini dikarenakan pada masa orde baru orang-orang yang terlibat
dalam kegiatan politik hidupnya tidak akan pernah selamat, oleh karena itu
banyak orang Tionghoa memutuskan untuk tidak ikut serta dalam kegiatan politik
dijaman orde baru, dan ditambah lagi bahwa stereotype semacam itu merupakan
hasil dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah colonial Belanda, yang
dilanjutkan oleh penguasa Orde Baru.
Akan tetapi meskipun kuat dalam bidang bisnis, masyarakat Tionghoa
Indonesia, yang jumlahnya 6 persen dari seluruh penduduk Indonesia sebanyak
210 juta, tidak terwakili dengan baik dalam bidang politik. Ada sedikit yang
berusaha untuk masuk kedalam bidang legislatife dan eksekutif sehingga tidak ada
lobi yang cukup kuat untuk bertindak atas kepentingan masyarakat Tionghoa.
Beberapa partai politik yang berusaha untuk mewakili warga Tionghoa Indonesia
telah terbentuk tetapi mereka tidak berhasil mendapat satupun wakil di
legislatife.114
Politik tidaklah menakutkan dan tidak boleh dihindari. Politik
dipelajari dan dipahami. Tionghoa Indonesia dapat membentuk paratai politik atau
112
Charles A. Coppel, Tionghoa Indonesia dalam Krisis (Jakarta: Pustaka sinar Harapan,
1994), h. 311 113
Justian Suhandinata, SE, WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan
Politik Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 292 114
Suhandinata, WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik
Indonesia, h. 324
70
bergabung dengan partai yang telah ada untuk memperjuangkan kepentingan
masyarakat Khonghucu.
Negara diibaratkan oleh Xun Zi sebagai tubuh manusia hidup yang
memiliki kepala, tangan, kaki, dan berbagai organ yang berfungsi dengan baik.
Apabila ada salah satu organ yang fungsinya tidak optimal akibatnya organ lain
akan menyusul rusak. Paru-paru yang tidak berfungsi baik menyebabkan darah
kurang oksigen, akibatnya pembakaran dalam darah tidak sempurna, organ lain
yang dilalui darah akan keracunan. Organ tubuh itu fungsinya sama dengan
jajaran birokrasi dalam negara. Birokrasi yang tidak berfungsi dengan baik
pembangunan tersendat, dan rakyat menjadi miskin. Supaya semua fungsi
komponen negara itu berjalan baik perlu ada undang-undang yang mengatur
pekerjaan pada birokratnya, dan yang lalai perlu diberi sanksi. Negara hukum
adalah negara yang paling tepat untuk mengatur semua perilaku rakyat dan
pejabat negara.
Ajaran Nabi Kongzi mendapat legalitas sebagai agama negara, dan
ajarannya sebagai materi ujian bagi semua calon pejabat negara sejak zaman
dinasti Han. Legalitas itu diperoleh karena Xun Zi telah menyiapkan beberapa hal
berikut ini:
1. Kitab Klasik Ajaran Nabi Kongzi oleh Xun Zi dijadikan kitab sumber
ajaran Ajaran Nabi Kongzi yang baku. Aliran filsafat di Tionghua yang
lain tidak memiliki buku pegangan yang selengkap kitab Klasik Ajaran
Nabi Kongzi.
71
2. Xun Zi telah menjabarkan ajaran Ajaran Nabi Kongzi yang bersumber
dari kitab klasik itu menjadi konsep pembangunan negara, pembangunan
hukum, pembangunan pendidikan dan kesenian, pembangunan militer,
dan pembangunan ekonomi.
3. Xun Zi menjadikan perguruan Nabi Kongzi sebagai pendidikan kader
pembangunan negara, dan disiapkan untuk menduduki jabatan negara,
sipil maupun militer, juga sebagai kelompok cendekiawan yang membina
rakyat.
4. Xun Zi membekali cendekiawan Nabi Kongzi dengan ilmu mengatur
negara dan ilmu kemiliteran karena tugas mereka adalah melindungi
rakyat dan menyejahterakan rakyat.
5. Xun Zi membuka perguruan untuk mendidik kader pembangunan yang
militan dan berkemampuan tinggi.
Peran ajaran Xun Zi terhadap kebudayaan Tiongkok dan negara sekitarnya
sangat besar, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Xun Zi menganjurkan
agar orang berusaha menjadi orang kuat. Dalam arti kuat ekonomi, kuat posisinya
dalam masyarakat, dan kuat pula pemikirannya. Tujuannya supaya dapat menjadi
pemimpin masyarakat untuk mewujudkan cita-cita membangun masyarakat
sejahtera.
Penerapan atau Implementasi etika politik dalam bernegara yaitu Bila
dikeluarganya dapat menerapkan etika politik secara baik di dalam negara maka
72
diharapkan seseorang dapat menerapkan etika politik di negara, “Keluarga adalah
tiang Negara.”115
Contoh implementasi dalam bernegara bahwa sudah seharusnya sebagai
umat Khonghucu akan menerapkan ajaran San Gang, Wu Lun dan Ba De, dan lain
sebgainya dalam kehidupan bernegara. Sebagai bawahan akan beretika baik
sebagai bawahan kepada atasannya, sebagai atasan/pemimpin akan menjadi atasan
yang bermoral baik berdasarkan ajaran etika politik Khonghucu.116
Pada hekakatnya etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara
lengkap, tetapi melalui moralitas yang bersumber dari hati nurani, rasa malu
kepada masyarakat, rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Adanya kemauan
dan memiliki itikat baik dalam hidup bernegara, dapat mengukur secara seimbang
antara hak yang telah dimiliki dengan kewajiban yang telah ditunaikan, tidak
memiliki ambisius yang berlebihan dalam merebut jabatan, namum membekali
diri dengan kemampuan secara kompotitif yang terbuka untuk menduduki suatu
jabatan, tidak melakukan cara-cara yang terlarang, seperti penipuan untuk
memenangkan persaingan politik. Dengan kata lain tidak menghalalkan segala
macam cara untuk mencapai suatu tujuan politik.117
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang pesat tidak dapat
meredam kegelisahan manusia. Ritual agama Khonghucu dapat meredam
115
Wawancara Pribadi dengan Oesman Arif. Tangerang, 18 Oktober 2016. Alamat:
Guloto Rt. 01 Rw. 19 Jebres Solo. 116
Wawancara Pribadi dengan Oesman Arif. Tangerang, 18 Oktober 2016. Alamat:
Guloto Rt. 01 Rw. 19 Jebres Solo. 117
Syahrial, Etika Politik Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, artikel diakses
pada 31 Maret 2017 dari
http://www.academia.edu/8782082/Etika_Politik_Dalam_Kehidupan_Berbangsa_dan_Bernegara.
73
kegelisahan menjadi bentuk kegiatan yang mendekatkan manusia pada Tuhan.
Sekarang ada organisasi Khonghucu Internasional yang membahas ajaran
Khonghucu secara umum meliputi agama, filsafat, ilmu hukum dan sebagainya.
Pada bulan November 2007 telah diadakan Konferensi agama Khonghucu sedunia
di Jakarta yang pertama. Konferensi agama Khonghucu se-Dunia ini akan
diadakan setiap tahun. Pada tahun 2008 bulan November konferensi akan
diadakan di Tiongkok. Peristiwa ini telah menjawab berbagai perdebatan tentang
agama Khonghucu dan filsafat Khonghucu. Kenyataannya memang ada agama
Khonghucu dan ada penganutnya. Selain itu ada juga filsafat Khonghucu yang
dipelajari orang di seluruh dunia. Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Cita-cita itu akan terwujud selangkah
demi selangkah dibarengi dengan semangat belajar yang tidak pernah jemu.118
Menurut Zhang, Xunzi menganjurkan agar dalam membangun negara
tidak hanya raja saja yang perlu bermoral, tetapi seluruh rakyat negara itu perlu
cerdas dan bermoral. Xunzi membedakan dua kelompok Khonghucu, mikro
Khonghucu yang menjadi rakyat dan makro Khonghucu yang menjadi pemimpin.
Para pemimpin wajib mempelajari Xiao Ru atau ajaran agama Khonghucu sebagai
pembentukan karakter, mempelajari Da Ru atau filsafat Xunzi yang kemudian
disebut dengan filsafat Khonghucu.
118
Tim Penyusun Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneia,
Pendidikan Agama Khonghucu (Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
2016), h. 174, artikel diakses pada tanggal 31Maret 2016 dari
http://www.polsri.ac.id/belmawa/Buku_Pedoman_Mata_Kuliah_Wajib_2016/6.%20PENDIDIKA
N%20AGAMA%20KHONG%20HU%20CU.pdf.
74
Sejarah harus dipelajari sebagai cahaya untuk menerangi perjalanan ke
depan. Dasar spiritualitas yaitu manusia dilahirkan ke dunia ini membawa tugas
dari Tuhan atau Tian Ming, untuk membuat dunia ini lebih indah dan menyiapkan
kehidupan yang lebih sejahtera kepada generasi penerusnya. Menghormati leluhur
bukan berarti mempertahankan tradisi atau menyayangi benda-benda kuna,
melainkan meneruskan perjuangan mereka yaitu membangun negara berbudaya
yang kuat dan kaya agar generasi penerus hidup lebih sejahtera. Menurut Xunzi,
pekerjaan membangun negara menyejahterakan rakyat adalah pekerjaan yang suci
dan mulia, seperti juga pekerjaan para nabi.119
Menurut Dubs, pendidikan agama Khonghucu perlu untuk membekali
manusia agar bermoral atau de, tetapi bagi mereka yang jahat harus dipagari
dengan hukum dan sanksi berat agar tidak mengganggu orang baik. Negara tidak
hanya menjaga keamanan dan keselamatan rakyatnya, tetapi negara juga mendidik
rakyatnya dan memakmurkan rakyatnya dengan membimbing rakyatnya menjadi
manusia bijak dan mau bekerja sama. Segala upaya negara untuk menyejahterakan
rakyatnya adalah dalam rangka melaksanakan hukum Tuhan atau dao.
Keseimbangan harus tetap dijaga dalam keseimbangan yang dinami.
Pembangunan Negara Xunzi seperti dikatakan oleh Zhang (1993: 98), menyebut
tokoh-tokoh yang dinyatakan pantas dicontoh sebagai pemimpin negara yang
bijaksana seperti di bawah ini.
119
Tim Penyusun Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneia,
Pendidikan Agama Khonghucu (Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
2016), h.147, artikel diakses pada tanggal 31Maret 2016 dari
http://www.polsri.ac.id/belmawa/Buku_Pedoman_Mata_Kuliah_Wajib_2016/6.%20PENDIDIKA
N%20AGAMA%20KHONG%20HU%20CU.pdf.
75
1) Raja Yao, raja yang memberikan kemakmuran kepada rakyat, tetapi
rakyatnya tidak merasa bergantung kepadanya. Bahkan, rakyat yang
berbicara dengannya pun tidak sadar kalau sedang berbicara dengan
sang raja.
2) Raja Shun, raja yang tidak tamak dan tidak menyesali penderitaan
yang pernah dipikulnya. Dia tidak mendendam kepada orang yang
telah mencelakainya.
3) Raja Yu, yang rela tidak menjenguk anak istrinya, meskipun dia
melewati depan rumahnya, saat ia bertugas untuk kepentingan negara.
4) Zhou Gong, raja yang bersedia mundur pada saat dia harus mundur.
Dia menyerahkan tahtanya kepada orang yang lebih berhak, yaitu
5) keponakannya. Xunzi menyebut Zhou Gong sebagai Konfusian sejati
yang pantas ditiru. Nabi Kongzi juga sangat mengagumi Zhou Gong
sebagai orang yang sangat bijaksana. Bahkan, dalam tidurnya sering
mimpi bertemu Zhou Gong.120
Etika politik ini juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang terlibat
secara kongkrit dalam pelaksanaan pemerintah negara. Para pejabat eksekutif,
anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara baik DPR maupun MPR
aparat pelaksana dan penegak hukum harus menyadari bahwa selain legitimasi
hukum dan legitimasi demokrasi juga harus berdasar pada legitimasi moral.
Misalnya suatu kebijakan itu sesuai dengan hukum belum tentu sesuai dengan
120
Tim Penyusun Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneia,
Pendidikan Agama Khonghucu (Jakarta: Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
2016), h.147-148, artikel diakses pada tanggal 31Maret 2016 dari
http://www.polsri.ac.id/belmawa/Buku_Pedoman_Mata_Kuliah_Wajib_2016/6.%20PENDIDIKA
N%20AGAMA%20KHONG%20HU%20CU.pdf.
76
moral, contohnya gaji para pejabat negara sesuai dengan hukum tetapi bila dilihat
dari keadaan negara maka hal tersebut tidak sesuai secara moral.121
Etika politik yang di terapkan orang Khonghucu di negara ini hanya sdikir
yang masih menerapkan serta mempelajari ajaran Khonghucu dan nabi
Khonghucu itu sendiri sudah mengajarkan bahwa tidak masuk dalam dunia politik
itu tidak apa-apa, tetapi kita bisa menjadi warga negara yang baik itu sudah di
katakan berpolitik.
Jadi berpolitik itu tidak mesti kita harus menjadi seorang pejabat tetapi
asalkan kamu sudah menjadi warga negara yang baik itupun sudah berpolitik.
Sekali lagi nabi Khonghucu menegaskan alangkah baiknya jika kamu menjadi
seorang pejabat sehingga kamu dapat menolong rakyat. Maka istilahnya, warga
negara itu sudah kodrat, dimana kita di lahirkan maka di situlah negara kita. Jadi
orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia mereka pada kodratnya adalah orang
Indonesia walaupun nenek moyang mereka berasal dari Cina dan sekali lagi tidak
ada hubungan dengan negara lamanya di sebabkan mereka tinggal di Indonesia
dan inilah yang di namakan etika politik. Jadi misalnya terjadi perang antara orang
Indonesia dengan Cina ya kita harus berperang untuk Indonesia karena kita orang
Indonesia dan siap mati untuk negara ini, dan itu di namakan kodrat dan dalam
agama Islam itu di sebutkan sebagai orang yang mati syahid dan kalau di orang
Cina di sebut sebagai Xinzu artinya sebagai orang yang berbudi luhur.122
121
Dwi Apriliyan, Pengertian Etiak Politik dan Penerapan, artikel diakses pada10 Maret
2017 dari http://dwiapriliyan.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-etika-politik-dan-penerapan.html. 122
Wawancara Pribadi dengan Oesman Arif. Tangerang, 18 Oktober 2016. Alamat:
Guloto Rt. 01 Rw. 19 Jebres Solo.
77
Implementasi etika politik dalam pribadi manusia, dalam keseharian dan
bernegara tidak lepas mengacu kepada sumber ajaran etika politik. Ajaran
Khonghucu mengenai etika politik yang dijelaskan oleh salah satu narasumber
bapak Oesman Arif bahwa, muridnya nabi khonghucu itu ada 30 ribu, yang pintar
ada 72 dan dari 72 yang paling menonjol ada 12, salah satu dari 12 itu belajar dan
mengembangkan tentang ekonomi dan politik. Salah satu murid nabi Khonghucu
yang konsentrasi kepada ekonomi dan politk adalah Cu Gong (dalam bahasa
Kokyan) atau Zi Kong dan Sunzi Muridnya Cu Gong yang menulis bagaimana
membangun negara, hukum dan politik.
Oleh karena itu, ilmu ekonomi dan politik itu tidak bisa di pisahkan.
Seseorang belajar tentang ilmu ekonomi dan politik agar negara menjadi kuat dan
ekonominya menjadi stabil. Jadi kalo kita belajar politik harus belajar ekonomi
dan sebaliknya belajar ekonomi juga harus belajar politik. Karena tidak bisa
antara politik dan ekonomi berjalan sendiri-sendiri maka yang akan terjadi saling
berantakan antara ekonomi dengan politik, maka ini penting sekali. Selain itu
ajaran etika politik juga dijelakan didalam kitab-kitab, salah satunya Sishu bagian
Ajaran Besar Bab Utama ayat 4 dan 5,123
dan Sabda Suci XII: 11124
.
123
“Orang jaman dahulu yang hendak menggemilangkan Kebajikan Yang Bercahaya itu
pada tiap umat di dunia, lebih dahulu berusaha mengatur negeri; untuk mengatur negeri, lebih
dahulu membereskan rumah tangga; untuk membereskan rumah tangga, lebih dahulu membina
diri; untuk membina diri, lebih dahulu meluruskan hati; untuk meluruskan hati ia lebih dahulu
mengimankan tekad; untuk mengimankan tekad lebih dahulu mencukupkan pengetahuan; dan
untuk mencukupkan pengetahuan, meneliti hakikat tiap perkara”. 124
Pangeran King dari negeri Cee (Qi Jing Gong) bertanya tentang pemerintahan kepada
Nabi Khongcu (Kongzi). 2. Nabi Khongcu (Kongzi) bersabda, “Pemimpin hendaklah dapat
menempatkan diri sebagai pemimpin (Jun ,Jun), pembantu sebagai pembantu (Chen, Chen) orang
tua sebagai orang tua (Fu,Fu) dan anak sebagai anak (Zi,Zi).” 3. Pangeran itu berkata, “Siancai
(Shan Zai) ! Sungguh tepat; kalau pemimpin tidak dapat menempatkan diri sebagai pemimpin,
pembantu tidak sebagai pembantu, orang tua tidak sebagai orang tua dan anak tidak sebagai anak,
meskipun berkecukupan makanan, dapatkah menikmatinya?”
78
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Etika Politik dalam Agama
Khonghucu dan bagaimana umat Khonghucu mengimplementasikan etika politik,
maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:
Agama menjadi pedoman etika moral dalam hubungan sesama manusia
umumnya dan lingkungan bangsa pada khususnya. Agama Khonghucu sangat
menekankan dan menjadikan etika moral menjadi pedoman, salah satunya yaitu
etika politik. Selain itu, ajaran Khonghucu terbagi atas empat dimensi, yaitu: 1).
Religi, 2). Filosofi, 3). Pendidikan (etika), 4). Pemerintahan. Dari dimensi yang ke
empat (pemerintahan) itulah banyak ajaran Khonghucu yang menjabarkan tentang
peran pemerintah dalam upaya membangun negara dan menjalankan
pemerintahan yang baik demi kesejahteraan rakyat. Akan tetapi tidaklah sempurna
bila memahami ajaran Khonghucu hanya dari satu poin di atas, oleh sebab itu
sebagai umat Khonghucu diwajibkan mempelajari keempat poin tersebut.
Ide pemikiran politik Khonghucu tentang dasar pemerintahan, kepimpinan,
konsep hukum yang didasarkan pada kebijakan dan penyempurna diri pribadi
pemimpinnya dengan menekankan pendidikan kepada rakyat adalah untuk
membentuk sesuatu pemerintahan yang memanusiakan manusia.
Adapun implementasi etika politik dalam kehidupan sehari-hari dan
bernegara oleh umat Khonghucu adalah dimulai dari lingkungan terkecil yaitu
keluarga, masyarakat dan kemudian negara. Bila dikeluarga dapat menerapkan
79
etika politik secara baik, maka di dalam negara seseorang dapat menerapkan etika
politik di negara, karena keluarga adalah tiang Negara.
Contoh implementasi etika politik dalam kehidupan sehari-hari yaitu
Sebagai anak berprilaku hormat, sopan kepada kakak dan orangtua, berbakti
kepada orangtua. Sebaliknya sebagai kakak dan orangtua harus bersikap adil dan
sayang kepada adik atau anak. Setelah itu akan berlanjut kepada masyarakat yang
lebih luas dan negara. Keluarga adalah ibarat negara kecil dalam sebuah negara,
untuk itu setiap orang dalam keluarga harus mengambil peran etika politiknya di
dalam keluarga tersebut dan kemudian terbentuk di dalam diri pribadi manusia.
Dalam bernegara implementasi etika politik yaitu umat Khonghucu akan
menerapkan ajaran San Gang, Wu Lun dan Ba De dalam kehidupan bernegara.
Sebagai mana mestinya bawahan akan beretika baik sebagai bawahan kepada
atasannya dan sebaliknya atasan atau pemimpin akan menjadi atasan yang
bermoral baik berdasarkan ajaran etika politik Khonghucu kepada bahwahannya.
Sumber ajaran Khonghucu mengenai Politik banyak sekali dijelaskan
didalam kitab-kitab terutama didalam Sishu bagian Ajaran Besar Bab Utama ayat
4 dan 5, yaitu menjelaskan bahwa “Orang jaman dahulu yang hendak
menggemilangkan Kebajikan Yang Bercahaya itu pada tiap umat di dunia,
lebih dahulu berusaha mengatur negeri; untuk mengatur negeri, lebih dahulu
membereskan rumah tangga; untuk membereskan rumah tangga, lebih dahulu
membina diri; untuk membina diri, lebih dahulu meluruskan hati; untuk
meluruskan hati ia lebih dahulu mengimankan tekad; untuk mengimankan
tekad lebih dahulu mencukupkan pengetahuan; dan untuk mencukupkan
80
pengetahuan, meneliti hakikat tiap perkara.” Pangeran King dari negri Cee (Qi
Jing Gong) bertanya tentang pemerintahan kepada Nabi Khongcu (Khongzi). Nabi
Khongcu (Khongzi) bersabda, “Pemimpin hendaklah dapat menempatkan diri
sebagai pemimpin, pembantu sebagai Pembantu, orang tua sebagia orang tua dan
anak sebagai anak.””((Sabda Suci XII: 11)
SSeellaaiinn iittuu,, eettiikkaa bbiissaa mmeennjjaaddii ppoonnddaassii aattaauu bbeenntteenngg ppeerrttaahhaannaann ddiirrii ddaallaamm
mmeenngghhaaddaappii kkeehhiidduuppaann mmooddeerreenniissaaii ssaaaatt iinnii,, tteerruuttaammaa ddaarrii sseeggii ppoolliittiikk.. PPeenneerraappaann
eettiikkaa ppoolliittiikk ddii ddaallaamm ddiirrii pprriibbaaddii uummaatt KKhhoonngghhuuccuu tteerrlliihhaatt ddaallaamm kkeeiikkuuttsseerrttaaaann
mmeerreekkaa ddaallaamm ppaarrttaaii ppoolliittiikk..
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang penulis kerjakan, maka ada beberapa saran
dari penulis baik untuk umat Khonghucu, penelitian selanjutnya dan lembaga
MATAKIN maupun fakultas Ushuluddin lebih khusus program studi agama-
agama.
1. Umat Khongucu
a. Agama Khonghucu sangat menakankan ajaran mengenai etika. Semoga
ajaran etika Khonghucu tetap menjadi ajaran yang diutamakan dan trus
dipraktikan didalam kehidupan sehari-hari baik dimasyarakat ataupun
dipemerintahan.
b. Meskipun dibeberapa kejadian atau peristiwa dipemerintahan masih sikap
intoleransi terhadap umat Khonghucu di Indonesia, tetapi hal tersebut
semoga tidak menyurutkan sikap cinta terhadap negara Indonesia.
81
2. Peneliti Selanjutnya
a. Masih banyak aspek-aspek ajaran etika dalam agama Khonghucu yang
belum diteliti. Penulis hanya meneliti dari segi ajaran etika politknya saja.
Jadi bisa menjadi bahan penelitan selanjutnya, agar dapat menjadi
wawasan keilmuwan terutama prodi studi agama-agama.
b. Referensi mengenai agama Khonghucu bisa didapatkan melalui lembaga
MATAKIN atau Litang Bio Tangerang.
3. Fakultas Ushuluddin
Lebih diperbanyak lagi referansi mengenai agama Khonghucu, karena
untuk referensi agama Khonghucu terbilang masih sedikit.
82
Daftar Pustaka
Agus, Bustanuddin. Agama dalam Kehidupan Manusia. Jakarta: Rajawali Press,
2006.
Ali, H.A Mukti. Agama-Agama di Dunia. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga
PRESS, 1988.
Atmaja, Sugiandi Surya. “Politik Hukum Pemerintahan Indonesia Terhadap
Agama Khonghucu Era Orde Baru Hingga Era Reformasi (1967-2014).”
Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
Bertens, K. ETIKA. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Budiardjo, Mirriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1992.
Coppel, Charles A. Tionghoa Indonesia dalam Krisis. Jakarta: Pustaka sinar
Harapan, 1994.
Creel, H.G. Alam Pikiran Cina: Sejak Confucius Samapai Mao Zedong,
diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dari buku asli Chinese Thought:
From Confucius to Mau Tse-tung. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya,
1990.
Departemen pendidikan dan kebudayaan. Kamus Besar bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai pustaka, 1993.
Dhammananda, Sri. Keyakinan Umat Budha, diterjemahkan oleh Ida Kurniati dari
buku asli What Buddhists Believe. Jakarta: Ehipassiko Foundation, 2012.
Efendi, B. Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi dan Negara yang
Tidak Mudah. Jakarta: Ushul Press, 2005.
Efriza. Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan. Bandung:
Alfabeta, 2013.
Hadiwijoyo, Harun. Sari Sejarah Filsafat. Yogyakarta: Kansius, Cet. ke-II. 1995.
Hanafi, Muchlis M. Etika Berkeluarga, bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-
Qur’an Tematik, Edisi Yang Disempurnakan). Jakarta:
Ing, Tjhie Tjay, Riwayat Hidup Nabi Khong Cu, Jakarta: Matakin, 1978.
83
Kementrian Agama RI. Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir
Al-Qur’an Tematik. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2012
Kitab Lunyu. Kitab Yang Empat Sishu. Jakarta: Matakin, 2012.
Kristian. Pemikiran Politik Konfusius, Mancius dan Xunzi. Fakultas Ushuluddin
UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta, 2014.
Lasiyo. Etika Menurut Agama Confusius. Dalam Basis Edisi Juli 1988.
Magnis, Franz Von. Etika Umum: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral.
Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1979.
Maran, Rafael Raga. Pengantar Sosologi Politik. Jakarta: Rineka Putra, 2001.
Marbun, B.N. Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2007.
Nahrawi, Muh Nahar Nahrawi. Memahami Khonghucu sebagai Agama. Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Nio, Kiem Giok. Etika Moral. Artikel disampaikan pada acara Temu Xue Shi,
solo 2015.
Nugroho, Wahyu Budi. Orang Lain Adalah Neraka: Sosiologi Eksistensialisme
Jean Paul Sartre. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Nurtanto, Hendry. Menuju Masyarakat Anti Korupsi Perspektif Khonghucu: NAti
Korupsi (A)(Serial Khotbah). Jakarta: Departemen Komunikasi dan
Informatika, 2006.
Nusrati, Ali Asgar. Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar. Jakarta: Nur Al-
Huda, 2014.
Papasi, J.M. Ilmu Politik: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Riyanto, Riyanto, CM. Katolisitas Dialoga- Ajaran Sosial Kristen. Yogyakarta:
PT Kanisius, Cet. Ke-4, 2014.
Robertson, Roland, ed. Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi. Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-3, 1993.
Rodee, Carlton Clymer dkk. Pengantar Ilmu Politik. diterjemahkan oleh Zulkifly
Hamid dari buku asli Indroduction to Political Sciense, Jakarta: PT
RajaGrafondo Persada, 2008.
Said, Anas, dkk. Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde
Baru. Depok: Desantara 2004.
84
Samma, Mansyur. Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara,
Manusia Indonesia dan Perilaku Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2008.
Sirait, Saut Hamonangan. Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis.
Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2011.
Smith, Donald Eugene. Agama dan Modernisasi Politik, suatu Kajian Analitis,
diterjemahkan oleh Machnun Husein dari buku asli Religion and Political
Development, An Analytic Study. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
Suhandinata, Justian. WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan
Politik Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Suryadinata, Leo. Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia. Jakarta: Pustaka
LP3ES Indonesia, 2005
Suseno, Franz Magnis. Etika Politik. Jakarta: PT. Gramedia, 1988.
Syafii, Inu Kencana. Etika Pemerintahan. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011
Tanggok, M. Ikhsan. Mengenal Lebih Dekat agama Khonghucu di Indonesia.
Jakarta: Pelita Kebajikan, 2015.
Trubus, dan A. Prayitno. Etika Kemajemukan. Jakarta: Universitas Trisakti, 2012.
________. Politik dan Agama, dalam Jurnal Religi Jurnal Studi Agama-Agama:
Agama dan Politik. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
Wawancara Pribadi dengan Xs. Dr. Oesman Arif, M.Pd. Tangerang, 18 Oktober
2106
Wawancara Pribadi dengan Js. Sugiandi Surya Atmaja, S. Kom, M.Ag. Jakarta 26
November 2016
Dokumen elektronik dari internet
Arif, Oesman. “Penyelenggaraan Negara menurut Filsafat Xun Zi,” artikel
diakses pada 22 April 2016 dari http://www.spocjournal.com/filsafat/339-
ideologi-dan-pemerintahan-pemikiran-xun-zi-pada-zaman-sekarang.html
Arif, Oesman, “Ideologi dan Pemerintahan : Ideologi Pembangunan,” artikel
diakses pada 16 Oktober 2016 dari
85
http://www.spocjournal.com/filsafat/336-ideologi-dan-pemerintahan-
ideologi-pembangunan.html
Buanadjaja B.S., “Perspektif Jun Zi (Susilawan),” artikel diakses pada 13 Maret
2017 dari http://www.matakin.or.id/-perspektif-jun-zi-susilawan.html
Damawati, Nyoman Ari Cahyani, “POLITIK MENURUT PERSPEKTIF HINDU,”
artikel diakses pada 02 Maret 2016 dari
http://www.scribd.com/doc/36884642/Politik-Menurut-Perspektif-Hindu-
Part-8
Ismoyo, Tejo, “Politik dan Demokrasi dalam Pandangan Agama Budha,” artikel
diakses pada 03 maret 2016 dari http://www.docs-
engine.com/ppt/1/politik-dan-demokrasi-dalam-pandangan-agama-
budha.html
Kuncono, Setio, “Menejemen dan Kepemimpinan Confucius,” artikel diakses
pada 31 Maret 2016 dari http://www.spocjournal.com/budaya/468-
manajemen-kepemimpinan-confucius.html
Natalia, Catherine, “Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Ajaran
Confusisu,” artikel diakses pada 22 April 2016 dari
http://www.spocjournal.com/hukum/389-konsep-negara-hukum-dan-
demokrasi-dalam-ajaran-confucius.html
Qomariah, Nurul, “Etika Sosial dalam Prespektif Agama Konghucu dan Islam,”
Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008 h.1 artikel
diakses pada 23 September 2015 dari http://digilib.uin-suka.ac.id/1332/
Sujayo, “Buddhisme dan Politik,” artikel diakses pada 03 Maret 2016 dari
http://artikelbuddhist.com /index- artikel
Tanuwibowo, Ws. Budi S., “Agama, Politik dan Negara Menurut Perspektif
Khonghucu," Jurnal SPOC, 2012, artikel diakses pada 08 Oktober 2015
dari http://www.spocjournal.com/religi/107-agama-politik-a-negara-
menurut-perspektif-khonghucu.html
Tim Penyusun Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indoneia, “Pendidikan Agama Khonghucu,” Jakarta: Direktorat Jendral
Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016. Artikel diakses pada 31Maret
86
2016 dari
http://www.polsri.ac.id/belmawa/Buku_Pedoman_Mata_Kuliah_Wajib_20
16/6.%20PENDIDIKAN%20AGAMA%20KHONG%20HU%20CU.pdf.
Wijaya, Ivan, “Hubungan Antara laku Bakti dalam Keimanan Khonghucu” Jurnal
SPOC, 2015 artikel diakses pada 23 September 2015 dari
http://www.spocjournal.com/religi/520-hubungan-antara-laku-bakti-
dalam-keimanan-agama-khonghucu.html
Yuningsih, Neneng Yani, “Pola Interaksi (Hubungan) Antara Agama, Politik dan
Negara (Pemerintahan) dalam Kajian Pemikiran Politik (Islam),” artikel
diakses pada 01 Februasri 2016 dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2009/08/pola_interaksi_antara_agama.pdf
________,“Pengertian Politik,” artikel diakses pada 17 November 2015 dari e-
Jurnal, http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-politik.html
87
Lampiran-Lampiran
Nama : Xs. Dr. Oesman Arif, M.Pd
Usia : 75 Tahun
Status / Pekerjaan : Dosen Filsafat di UNS SALA
Pewawancara : Selamat Siang Pak. Maaf ganggu saya mau minta waktunya
sebentar untuk melengkapi data skripsi saya mengenai Etika Politik
Khonghucu.
Informan : Siang.
Pewawancara : Apakah ajaran etika dijelaskan dalam Kitab Si Shu atau ada
didalam kitab lain?
Informan : Iya. Ajaran etika itu dijelaskan didalam kitab Si Shu
Pewawancara : Apabila dijelaskan dalam kitab Si Shu apakah banyak
menjelaskan mengenai etika? Terutama mengenai Etika Politik
atau pemerintahan?
Informan : Semua ajaran Khonghucu pasti menakankan ajaran etika. Etika
dalam keluarga bahakan etika didalam pemerintahan.
Pewawancara : Untuk mengenal ajaran etika secara mendalam, apakah harus
mengenal San Kang, Ngo Lun, dan Pa Te?
88
Informan : Iya, karena itu semua adalah bagian dari ajaran Khonghucu atau
ajaran mengenai etika.
Pewawancara : Yang saya ketahui bahwa San Kang (tiga hubungan tata karma)
disalah satunya dijelaskan bahwa hubungan seorang raja dengan
mentrinya atau hubungan atasan dengan bawahannya, apakah itu
termasuk ajaran Etika Politik?
Informan : Ya benar sekali dasar dari kehidupan manusia itu terdapat dalam
5 hubungan tersebut atau hubungan tata krama, begitu manusia itu
mengenal dengan yang lainya maka akan terjadi hubungan, seperti
laki-laki bertemu perempuan jatuh cinta nantinya akan menjadi
suami istri ini karena adanya hubungan, suami istri menpunyai
anak dan natinya akan ada anak. Bapak ibu tadi juga mempunyai
saudara maka ada hubungan, bapak ibu menpunyai bapak ibu juga
maka ada hubungan, jadi manusia itu tidak bisa lepas dari lima
hubungan tersebut. 5 hubungan tata krama itu seperti raja terhadap
mentri, atasan terhadap bawahan, ayah dengan ibu, suami dengan
istri, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, teman
dengan teman. Hubungan itu tidak boleh di langgar, anak sama
orang tua tidak boleh di balik, apa kewajiban orang tua terhadap
anak, tidak sama antara kewajiban anak terhadap orang tua, itu
semua harus berjalan dengan benar inilah yang menjadi dasar dan
prinsip.maka sebuah kehidupan itu akan menjadi baik jika semua
hubungan itu dapat di tata dengan baik sehingga orang tidak akan
89
melanggar karena semua tau tanggung jawabnya masing-masing
seperti apa tugasnya raja dan apa tugas nya seorang menteri itu di
dalam masyarakat. Yang penting kita sebagai manusia harus
mengetahui perannya dan tidak melanggar 5 hubungan tata karma
atau Tiga cara menempuh jalan suci.
Pewawancara : Lalu adakah sumber ajaran agama Khonghucu yang menjelaskan
tentang Politik?
Informan : Ada, jadi muridnya nabi khonghucu itu ada 30 ribu, yang pintar
ada 72 dan dari 72 yang paling menonjol ada 12, salah satu dari 12
itu belajar dan mengembangkan tentang ekonomi dan politik. Salah
satu murid nabi Khonghucu yang konsentrasi kepada ekonomi dan
politk adalah Cu Gong (dalam bahasa Kokyan)/zi Kong dan Sunzi
Muridnya Cu Gong yang menulis bagaimana membangun negara,
hukum dan politik. Oleh karena ilmu ekonomi dan politik itu tidak
bisa di pisahkan.mengapa seseorang belajar tentang ilmu ekonomi
dan politik itu? supaya negara menjadi kuat dan ekonominya
menjadi stabil, Jadi kalo kita belajar politik harus belajar ekonomi
dan sebaliknya belajar ekonomi juga harus belajar politik. Karena
tidak bisa antara politik dan ekonomi berjalan sendiri-sendiri maka
yang akan terjadi saling berantakan anata ekonomi dengan politik,
maka ini penting sekali.
90
Pewawancara : Kemudian bagaiman konsep etika bisa terbentuk dalam diri
individu pemeluk agama Khonghucu dan apa landasannya? Dan
apakah etika politik juga bisa terbentuk dalam diri individu
pemeluk agama khonghucu terutama bagi seorang pemimpin?
Informan : Dilakukan pembelajaran dan penerapan sejak dini. Konsep etika
politik bisa terbentuk di dalam diri pribadi terutama bagi seorang
pemimpin apabila pemimpin terus mempelajari dan menerapkan
ajaran Khonghucu mengenai etika yang dijelaskan di dalam kitab
Liji (Kitab Pedoman Kesusilaan)
Pewawancara : Kemudian bagaiman orang-orang Khonghucu
mengimplemientasikan etika politik dalam kehidupan sehari-hari?
Informan : Dalam kehidupan sehari-hari penerapan etika lebih menekankan
kepada etika terhadap keluarga. Penerapan yang lebih kecil ruang
lingkupnya.
Pewawancara : Lalu seperti apa contoh implementasi dalam kehidupan sehari-
hari?
Informan : contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama
dalam keluarga yaitu saling menghormati antara anak dengan
orang tua bahkan sebaliknya. Dan menjadi warga negara yang baik
tidak melanggar hukum itu termasuk etika politik dalam kehidupan
sehari-hari.
91
Pewawancara : Lalu bagaiman orang-orang Khonghucu mengimplemientasikan
etika politik dalam kehidupan bernegara?
Informan : Orang Cina itu dahulu tidak diberikan fungsi politik tetapi hanya
di berikan fungsi dalam dunia bisnis, oleh karenanya orang-orang
Cina yang berada di negara ini lebih mengembang kan bisnis-
bisnis saja ketimbang mereka berkecimpung terhadap dunia politik
di karenakan tidak ada fungsi yang berikan. Dalam menjalankan
dunia politik umumnya, dahulu jaman orde lama banyak orang-
orang Cina yang berkecimpung di dunia politik tetapi apa yang
terjadi mati semua karena di kategorikan PKI dan perlakuan itu
semua tanpa di adili sama sekali sehingga inilah pemicu orang-
orang cina takut untuk berkecimpung di dunia politik di negara ini.
Akan tetapi setelah jaman Gus Dur etnis Cina sudah mulai masuk
atau bermunculan dalam dunia Politik, tidak merasa takut lagi
untuk kembali kedunia politik.
Pewawancara : Lalu seperti apa contoh implementasi dalam kehidupan
bernegara?
Informan : Etika politik yang di terapkan orang Khonghucu di negara ini
hampir sudah tidak ada lagi yang menerapkan serta
mempelajarinya dan nabi Khonghucu itu sendiri sudah
mengajarkan bahwa tidak masuk dalam dunia politik itu tidak apa-
apa, tetapi kita bisa menjadi warga negara yang baik itu sudah di
92
katakan berpolitik. Jadi berpolitik itu tidak mesti kita harus
menjadi seorang pejabat tetapi asalkan kamu sudah menjadi warga
negara yang baik itupun sudah berpolitik. Sekali lagi nabi
Khonghucu menegaskan alangkah baiknya jika kamu menjadi
seorang pejabat sehingga kamu dapat menolong rakyat. Maka
istilahnya, warga negara itu sudah kodrat, dimana kita di lahirkan
maka di situlah negara kita. Jadi orang Tionghoa yang tinggal di
indonesia mereka pada kodratnya adalah orang indonesia walaupun
nenek moyang mereka berasal dari cina dan sekali lagi tidak ada
hubungan dengan negara lamanya di sebabkan mereka tinggal di
indonesia.dan inilah yang di namakan etika politik. Jadi misalnya
andaikata terjadi perang antara orang Indonesia dengan Cina ya
kita harus berperang untuk Indonesia karena kita orang Indonesia
dan siap mati untuk negara ini, dan itu di namakan kodrat dan
dalam agama Islam itu di sebutkan sebagai orang yang mati syahid
dan kalau di orang Cina di sebut sebagai Xinzu artinya sebagai
orang yang berbudi luhur.
Pewawancara : Dalam suatu negara pasti ada yang namanya pemimpin dan
hukum. Apakah Nabi Kongzi menjelaskan bagaiman seseorang
menjadi pemimpin dan bagaimana cara menegakan hukum?
Informan : Kalu nabi Khonghucu mengajarkan hukum lebih kepada diri
sendiri jadi penekanannya terhadap diri pribadi, istilahnya kamu
tau jalan, jadi tau itu adalah jalan. Ibarat orang jalan kamu harus
93
tau apa yang kamu jalani itu dan jalannya seperti apa? maka jangan
berjalan melanggar dari aturan jalan tersebut. Jadi kita yang harus
mempersiapkan dir dan kita tidak melanggar hukum jadinya, kalau
orang-orang sudah tau jalan maka orang-orang tersebut tidak akan
ada yang melanggar hukum tetapi hukum tetap ada. Karena hukum
itu untuk mengatur supaya orang itu berjalannya benar. Tetapi
bukan berarti menurut orang Khonghucu adanya UUD itu menjadi
menakuti rakyat, kalau seperti itu artinya rakyat tidak punya harga
diri dan kalau membuat banyak aturan itu artinya membuat rakyat
tidak mempunyai harga diri. Maka yang terpenting adalah
bagaimana Negara dapat mendidik rakyatnya supaya dapat berjalan
dengan benar dan tau mana yang benar dan mana yang salah dalam
melalui jalan tersebut itu yang terpenting. Sebab kalau terlalu
banyak UUD malah membuat rakyat tidak mempunyai harga diri,
dan apabila kita tidak punya harga diri akhirnya apa mereka akan
menjadi lemah atau akan menjadi ganas maka akan rusak
moralnya, itulah yang di jaga oleh Nabi Konghuchu.
Pewawancara : Berbicara tentang hukum, melihat realita politik diIndonesia saat
ini, hukum sangatlah lemah terutama untuk orang-orang yang
memiliki banyak uang. Mengambil contoh dari orang-orang
pemerintahan yang korupsi, mereka masih bisa berkeliaran bebas
karena memiliki banyak uang. Oleh karena itu bagaimana
94
tanggapan orang Khonghucu mengenai Korupsi yang terjadi di
Indonesia?
Informan : Fenomena kehidupan yang kaprah diidamkan oleh banyak orang
dan kerap kita jumpai di kehidupan sekeliling kita. Semuanya itu
dilakukan dengan tanpa merasa bersalah, bahkan kalau tidak
korupsi itu yang bodoh dan salah, artinya bisa memanfaatkan
kesempatan atau lebih popular dengan istilah aji mumpung. Bagi
agama Khonghucu yang mengajarkan satya kepada Tian dan
bertepeselira terhadap sesama, mendidik umatnya agar secara
pribadi memiliki karakter bermoral, beretika yang berlanjut sebagai
bagian dari tatanan moral dalm kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Nabi Kongzi bersabda: “Kaya dan berkedudukan mulia
ialah keinginan tiap orang. Tetepi bila tidak dapat dicapai dengan
Jalan Suci janganlah ditepati.” Adapun untuk mengatasi korupsi
menurut pandangan nabi Kongzi diperlukannya dasar ideology
politik yang berdasarkan Ren yaitu cinta kasih atau
perikemanusiaan dan Li artinya tata susisla, yang merupakan asas
susila dan norma dari etika politik.
95
Nama : Js. Sugiandi Surya Atmaja, S. Kom, M.Ag
Usia : 39 Tahun
Status / Pekerjaan : PNS (Bimas Khonghucu-PKUB-Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama R.I)
Pewawancara : Selamat Pagi Pak. Maaf ganggu saya mau minta waktunya
sebentar untuk melengkapi data skripsi saya mengenai Etika Politik
Khonghucu.
Informan : Selamat Pagi Adik Mylinda Chairunissa. Baik, saya persilahkan,
semoga saya dapat membantu saudari.
Pewawancara : Apakah ajaran etika dijelaskan dalam Kitab Sishu atau ada
didalam kitab lain?
Informan : Benar, baik di Kitab Sishu maupun Wujing.
Pewawancara : Apabila dijelaskan dalam kitab Kitab Sishu maupun Wujing
apakah banyak menjelaskan mengenai etika? Terutama mengenai
Etika Politik atau pemerintahan?
Informan : Hampir semua ajaran Khonghucu mengandung etika. Ajaran
Khonghucu terbagi atas empat dimensi, yaitu: 1. Reliji, 2.
Filosofi, 3. Pendidikan (etika), 4.Pemerintahan. Dari dimensi
yang ke empat itulah banyak ajaran Khonghucu yang
menjabarkan tentang peran pemerintah dalam upaya membangun
96
negara dan menjalankan pemerintahan yang baik demi
kesejahteraan rakyat. Akan tetapi tidaklah sempurna bila
memahami ajaran Khonghucu hanya dari satu poin di atas, oleh
sebab itu sebagai umat Khonghucu diwajibkan mempelajari
keempat poin tersebut.
Pewawancara : Untuk mengenal ajaran etika secara mendalam, apakah harus
mengenal San Gang, Wu Lun dan Ba DeI ?
Informan : Ada benarnya, karena itu adalah bagian inti etika atau ajaran
Khonghucu.
Pewawancara : Yang saya ketahui bahwa San Gang (tiga hubungan tata
krama/tiga cara menempuh Jalan Suci) disalah satunya dijelaskan
bahwa hubungan seorang raja dengan menterinya atau hubungan
atasan dengan bawahannya, apakah itu termasuk ajaran Etika
Politik?
Informan : Betul, ini merupakan etika politik Khonghucu. Sebagai manusia
kita harus mengetahui dan mengambil peran serta kedudukannya di
masyarakat, sebagai raja berprilaku sebagai raja dan sebagai
menteri/bawahan berprilaku sebagai menteri/bawahan.
Pewawancara : Lalu adakah sumber ajaran agama Khonghucu yang menjelaskan
tentang Politik?
97
Informan : Banyak sekali, salah satunya Sishu bagian Ajaran Besar Bab
Utama ayat 4 dan 5. 125
dan Sabda Suci XII: 11 126
Pewawancara : Kemudian bagaiman konsep etika bisa terbentuk dalam diri
individu pemeluk agama Khonghucu dan apa landasannya? Dan
apakah etika politik juga bisa terbentuk dalam diri individu
pemeluk agama khonghucu terutama bagi seorang pemimpin?
Informan : Dilakukan pembelajaran dan penerapan sejak kecil ajaran yang
ada di dalam kitab Shan Zi Jing dan Di Zi Gue. Tentunya sangat
bisa sekali, namun demikian kita juga harus menyadari bahwa
hidup manusia akan selalu mengalami proses perubahan. Agar
perubahan itu selalu baik, maka pembelajaran dan pembiasaan
etika ini harus terus dilakukan setiap saat. Bagi umat
Khonghucu yang telah menerapkan kitab Shan Zi Jing dan Di Zi
Gue berlanjut kepada kitab Liji (Kitab Pedoman Kesusilaan)
125
“Orang jaman dahulu yang hendak menggemilangkan Kebajikan Yang Bercahaya itu
pada tiap umat di dunia, lebih dahulu berusaha mengatur negeri; untuk mengatur negeri, lebih
dahulu membereskan rumah tangga; untuk membereskan rumah tangga, lebih dahulu membina
diri; untuk membina diri, lebih dahulu meluruskan hati; untuk meluruskan hati ia lebih dahulu
mengimankan tekad; untuk mengimankan tekad lebih dahulu mencukupkan pengetahuan; dan
untuk mencukupkan pengetahuan, meneliti hakikat tiap perkara”. 126
PPaannggeerraann KKiinngg ddaarrii nneeggeerrii CCeeee ((QQii JJiinngg GGoonngg)) bbeerrttaannyyaa tteennttaanngg ppeemmeerriinnttaahhaann kkeeppaaddaa
NNaabbii KKhhoonnggccuu ((KKoonnggzzii)).. 22.. NNaabbii KKhhoonnggccuu ((KKoonnggzzii)) bbeerrssaabbddaa,, ““PPeemmiimmppiinn hheennddaakkllaahh ddaappaatt
mmeenneemmppaattkkaann ddiirrii sseebbaaggaaii ppeemmiimmppiinn ((JJuunn ,,JJuunn)),, ppeemmbbaannttuu sseebbaaggaaii ppeemmbbaannttuu ((CChheenn,, CChheenn)) oorraanngg
ttuuaa sseebbaaggaaii oorraanngg ttuuaa ((FFuu,,FFuu)) ddaann aannaakk sseebbaaggaaii aannaakk ((ZZii,,ZZii))..”” 33.. PPaannggeerraann iittuu bbeerrkkaattaa,, ““SSiiaannccaaii
((SShhaann ZZaaii)) !! SSuunngggguuhh tteeppaatt;; kkaallaauu ppeemmiimmppiinn ttiiddaakk ddaappaatt mmeenneemmppaattkkaann ddiirrii sseebbaaggaaii ppeemmiimmppiinn,,
ppeemmbbaannttuu ttiiddaakk sseebbaaggaaii ppeemmbbaannttuu,, oorraanngg ttuuaa ttiiddaakk sseebbaaggaaii oorraanngg ttuuaa ddaann aannaakk ttiiddaakk sseebbaaggaaii aannaakk,,
mmeesskkiippuunn bbeerrkkeeccuukkuuppaann mmaakkaannaann,, ddaappaattkkaahh mmeenniikkmmaattiinnyyaa??””
98
Pewawancara : Kemudian bagaimana orang-orang Khonghucu
mengimplemientasikan etika politik dalam kehidupan sehari-
hari?
Informan : Implemientasi etika politiknya dimulai dari lingkungan terkecil
yaitu keluarganya, lalu kepada masyarakat kemudian negara.
Pewawancara : Lalu seperti apa contoh implementasi dalam kehidupan sehari-
hari?
Informan : Dimulai dari hal-hal yang kecil di dalam keluarga
(Megimplemientasi San Gang, Wu Lun dan Ba De). Sebagai anak
berprilaku hormat, sopan kepada Kakak dan orangtua, berbakti
kepada orangtua dll, dan sebaliknya sebagai kakak dan orangtua
bersikap adil dan sayang kepada adik atau anak. Setelah itu akan
berlanjut kepada masyarakat yang lebih luas dan negara. Keluarga
adalah ibarat negara kecil dalam sebuah negara, untuk itu setiap
orang dalam keluarga harus mengambil peran etika politiknya di
dalam keluarga tersebut. Di dalam Kitab Sanjak (Shi Jing - Si
King) tertulis, “Hormatilah kakakmu, cintailah adikmu.
Hormatilah kakakmu, cintailah adikmu.” Dengan demikianlah
baharu dapat mendidik rakyat Negara. (Shi Jing - Si King II.2.6.3)
Pewawancara : Lalu bagaiman orang-orang Khonghucu mengimplemientasikan
etika politik dalam kehidupan bernegara?
99
Informan : Bila dikeluarganya dapat menerapkan etika politik secara baik di
dalam negara maka diharapkan seseorang dapat menerapkan etika
politik di negara. “Keluarga adalah tiang Negara”
Pewawancara : Lalu seperti apa contoh implementasi dalam kehidupan
bernegara?
Informan : Sudah seharusnya sebagai umat Khonghucu akan menerapkan
ajaran San Gang, Wu Lun dan Ba De dll dalam kehidupan
bernegara. Sebagai bawahan akan beretika baik sebagai bawahan
kepada atasannya, sebagai atasan/pemimpin akan menjadi atasan
yang bermoral baik berdasarkan ajaran etika politik Khonghucu.
Pewawancara : Dalam suatu negara pasti ada yang namanya pemimpin dan
hukum. Apakah Nabi Kongzi menjelaskan bagaiman seseorang
menjadi pemimpin dan bagaimana cara menegakkan hukum?
Informan : Betul sekali hubungan pemimpin dengan hukum sangat erat.
Pemimpim adalah panglima dari hukum.
Berberapa ayat pendukung bagaimana menjadi seorang pemimpin:
“Kebajikan seorang Pemimpin/Junzi laksana angin (Junzi Zhi De ,
Feng), dan Kebajikan rakyat laksana Rumput (Xiao Ren De Cao, Cao);
kemana angin bertiup, ke situ rumput mengarah !”(Sshu Bab XII: 19)
100
“…Bila pimpinan berjiwa lurus, niscaya tiada yang tidak lurus
(bawahan). Dengan seorang pimpinan yang berjiwa lurus, seluruh negeri
niscaya teratur beres.”(Sishu bilingual bagian JILID IV A:20.1)
Informan : Hukum harus ditegakan tanpa tebang pilih, namun demikian
belum dilaksanakan secara tegas, berilah pendidikan secara baik
kepada rakyat dan sosialisasikan hukum tersebut sampai benar-
benar rakyat memahami atas regulasi yang dibuat tersebut.
Berberapa ayat pendukung menegakkan hukum:
__________ Sishu bagian Mengzi Jilid I B: 7.5. “Bila orang-orang
di kanan-kiri mengatakan bahwa seseorang itu harus dihukum
mati, janganlah didengarkan. Bila para pembesar mengatakan
bahwa seseorang itu harus dihukum mati, janganlah didengarkan.
Bila segenap rakyat mengatakan bahwa seseorang itu harus
dihukum mati, maka selidikilah baik-baik. Bila ternyata benar
bahwa ia harus dihukum mati, barulah laksanakan. Maka dikatakan
bahwa rakyatlah yang menjatuhkan hukuman mati.
__________ Sishu bagian Mengzi Jilid IIIB: 5.6. “Di dalam Kitab
Tai Shi - Thay Si (Pernyataan Besar) tertulis, „Aku, dengan
balatentara melakukan penghukuman hanya akan menangkap
orang-orang yang durhaka dan menghukum mati orang-orang yang
sewenang-wenang. Semoga ini lebih gemilang dari tindakan yang
dilakukan Cheng Tang - Sing Thong.‟
101
_________Sishu bagian Mengzi Jili IV A: 7.1. Meng Zi - Bing Cu
berkata, “Bila dunia dalam Jalan Suci, yang kecil Kebajikannya
tunduk kepada yang besar Kebajikannya; yang kecil
Kebijaksanaannya tunduk kepada yang besar Kebijaksanaannya.
Bila dunia ingkar dari Jalan Suci, yang kecil takluk kepada yang
besar, yang lemah takluk kepada kepada yang kuat. Kedua hal ini
sudah menjadi hukum Tian - Tian. Siapa yang mematuhi Tian -
Tian akan terpelihara, yang melawan Tian - Tian akan binasa.
Pewawancara : Berbicara tentang hukum, melihat realita politik diIndonesia saat
ini, hukum sangatlah lemah terutama untuk orang-orang yang
memiliki banyak uang. Mengambil contoh dari orang-orang
pemerintahan yang korupsi, mereka masih bisa berkeliaran bebas
karena memiliki banyak uang. Oleh karena itu bagaimana
tanggapan orang Khonghucu mengenai Korupsi yang terjadi di
Indonesia?
Informan : Tentu tidak dibenarkan, sistim harus diperbaiki. Masyrakat harus
didik, “memberikan hukuman tanpa memberikan pendidikan itu
adalah kesewenangan”.
Diingatkan oleh Sheng Ren Kongzi tentang harta yang didapat
dengan cara korupsi akan habis dengan karuan “….harta dan
kemuliaan yang tidak berlandaskan Kebenaran, bagiku laksana
awan berlalu saja.( Sishu bilingual bagian Sabda Suci VII: 16.)
102
Empat Pantang “Yang Tidak Susila Jangan Dilihat, Yang Tidak
Susila Jangan Dengar, Yang Tidak Susila Jangan Ucapkan, Yang
Tidak Susila Jangan Dilakukan.”( Sishu bilingual bagian Sabda
Suci XII: 1.) Zi Zhang - Cu Tiang bertanya, “Apakah yang
dimaksud dengan empat Yang Buruk?” Nabi bersabda, “Dengan
tanpa memberi pendidikan lalu menjatuhkan hukuman berat, ini
dinamai kejam. Dengan tidak memberi kesempatan bersiap lalu
menghendaki pekerjaan sempurna, ini dinamai sewenang-wenang.
Dengan tidak memberi perintah tegas, kemudian meminta
pekerjaan segera selesai, ini dinamai pencuri. Dan memberi sesuatu
tetapi ragu-ragu untuk menyerahkan, ini dinamai pelit." (Sishu
bilingual bagian Sabda Suci JILID XX: 2.)