supervisi audit
TRANSCRIPT
SUPERVISI AUDIT
BAB I
SUPERVISI DAN SUPERVISOR
A. SUPERVISI DAN SUPERVISOR
Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa : Supervisi
adalah pengawassan utama, pengontrolan tertinggi, atau penyeliaan.
Sedangkan Supervisor adalah pengawasan utama pengeontrol tertinggi, atau
penyelia.
Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia dinyatakan bahwa:
Supervise diartikan Mengawasi
Supervision diartikan Pengawasan
Supervisor diartikan Pengawas
Supervisory diartikan Dalam kedudukan sebagai pengawas
Dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Supervisi
merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, sedangkan
Supervisor merupakan pelaksana (utama) dari kegiatan supervisi
itu sendiri.
1. Kedudukan Supervisor
Supervisor adalah seorang manajer yang bertanggungjawab pada
manajer yang lebih tinggi dan tugas utamanya memimpin pekerja
pada taraf operasional. Para supervisor adalah barisan
terdepan yang langsung berhadapan dengan para pekerja.
Supervisor mempunyai hubungan kerja dengan dua kelompok yang
berbeda. Ke atas bertanggungjawab pada kelompok manajer yang
lebih tinggi, ke bawah mempimpin kelompok pekerja.
Dalam suatu organisasi dari tingkatan terendah, kedudukan
supervisor dapat dilihat sebagai berikut ;
a. Tingkat pertama atau tingkat terendah dalam organisasi
adalah Pelaksana atau Bawahan, mereka bekerja sendiri dan
bertanggungjawab atas hasil kerjanya sendiri atau lebih luas
atas hasil kerja dari kelompok dimana dia ikut sebagai
anggotanya.
b. Tingkat berikutnya adalah mereka yang tugasnya mengupayakan
agar para pelaksana melaksanakan tugasnya dengan baik,
mereka ini disebut Superevisor atau Manajer pada garis
terdepan. Supervisor dinilai melalui hasil kerja atau
performa dari pihak yang disupervisinya, apabila kinerja
pihak yang disupervisinya baik, maka kinerja supervisor yang
bersangkutan dinilai baik pula. Masah pada level ini bukan
lagi bagaimana ia bekerja, tetapi bagaimana mereka dapat
mensupervisi pihak lan agar bekerja secara efektif.
c. Di atas supervisor terdapat suatu rentang yang luas yang
disebut sebagai Manajer Tingkat Tinggi. Manajer Tingkat
Menengah mensupervisi para supervisor.
d. Di atas manajer dengan berbagai tingkatnya, terdapat
kelompok Eksekutif atau Manajer Tingkat Puncak.
2. Fungsi Supervisor
Untuk mencapai tujuan organisasi, diterapkan manajemen
dengan menjabarkan secara operasional dalam bentuk kelompok
fungsi-fungsi pokok manajemen, antara lain :
a. Perencanaan (Palanning) termasuk didalamnya fungsi
penganggaran (budgeting).
b. Pelaksanaan (operating), meliputi fungsi pengarahan (directing),
pengorganisasian (organizing), koordinasi (coordinating) dan
penggiatan (actuating).
c. Pengawasan/pengendalian (controlling), termasuk didalamnya
fungsi penilaian (evaluating) dan pelaporan (reporting).
Supervisor melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sama dengan
yang dilakukan oleh manajer lainnya dalam organisasi termasuk
manajer puncak namun dalam lingkup berbeda. Sebagai manajer
pada garis terdepan, fungsi supervisor dalam perencanaan,
pengorganisaian, pengarahan, dan penggiatan serta pengendalian
tersebut sedikit berbeda dari tugas manajer umumnya sehubungan
dengan luas lingkup pekerjaan/kegiatan yang dihadapinya.
Dalam melaksanakan fungsinya, supervisor memerlukan
kerampilan dan keahlian yang berbeda derajatnya dari manajer
yang lain. Seorang manajer dituntut untuk memilki 3 (tiga)
keterampilan, yaitu :
1) Keterampilan konseptual
2) Keterampilan teknis
3) Keterampilan untuk menjalin hubungan antar manusia.
Supervisor lebih banyak membutuhkan keterampilan teknikal
dan kemausiaan serta lebih sedikit memerlukan pengetahuan dan
keterampilan konsepsional bila dibanding dengan manajer
tingkat diatasnya.
Pengetahuan dan keteampilan teknikal meliputi pemahaman dan
keahlian dalam menerapkan sesuatu hal yang spesifik mengenai
pekerjaan yang menyangkut proses atau prosedur teknik kerja
tertentu.
Supervisor sebagai manajer teknikal harus mengenal betul
setiap tugas yang dilaksanakan oleh kelompok kerjanya. Ia
harus paham benar mengenai cara terbaik untuk melaksanakan
bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh
kelompoknya.
3. Peranan Supervisor
Supervisor adalah jabatan yang strategis dalam suatu
organisasi. Ia memilki peran ganda. Di satu sisi ia adalah
pemimpin yang membimbing, memotivasi dan mengendalikan
bawahannya, sedangkan di sisi lain ia harus mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada manajer diatasnya.
Dalam pandangan lain, peranan supervisor dapat pula disebut
peran 5 M, yaitu :
1) Manajer, Ia memimpin, bukan melaksanakan sendiri pekerjaan
bawahannya.
2) Memonitor, Ia merencanakan, mengorganisasi dan mengawasi
pekerjaan anggota kelempoknya.
3) Mentor (Penasehat), Ia adalah orang tempat bawahannya
meminta nasehat, bantuan, sumber daya, imbalan serta
rangsangan-rangsangan.
4) Mediator, Ia adalah seorang penghubung antara bawahannya
dengan manajer di atasnya, serta penghubung antara
bawahannya dengan pihak lainnya. Ia adalah orang yang sangat
potensial untuk mengatasi konflik-konflik dalam timnya
ataupun antara tim-timnya dengan pihak lain.
5) Motivator, Ia adalah orang yang harus mencari sebab-sebab
anggota timnya tidak bekerja dengan baik, dan mencari hal-
hal yang mampu mambangkitkan atau memotivasi agar para
anggota kelompoknya mampu memberikan prestasi kerja yang
baik. Kebutuhan yang harus diperhatikan oleh supervisor dlam
memotivasi bawahannya antara lain, yaitu : kebutuhan
kelompok, dan kebutuhan tugas.
4. Tugas Supervisor
Tugas atau pekerjaan supervisor untuk masing-masing jenis
pekerjaan tentunya terdapat perbedaan. Namun secara umum dapat
diidentifikasikan sebagai berikut :
a. Merencanakan pekerjaan
b. Mengendalikan pekerjaan
c. Memecahkan masalah dan pengambilan keputusan
d. Memberi umpan balik kinerja untuk karyawan
e. Melatih, mendidik, dan mengembangkan bawahan
f. Menciptakan dan menjaga suasana yang memberikan motivasi
kerja
g. Menghadiri rapat dan konferensi
h. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri
i. Melakukan konsultasi karier untuk bawahan
j. Mewakili pimpinan/instansi ke masyarakat
k. Mengadakan komunikasi, lisan informal, formal, tertulis
l. Manajemen waktu untuk pribadi.
5. Wewenang dan Tanggung jawab Supervisor
1) Wewenang Supervisor
Dalam melaksanakan tugasnya, supervisor diberi wewenang
untuk melakukan antara lain :
a. Mengatur penugasan kelompoknya
b. Mereviu hasil kerja kelompoknya
c. Melaporkan untuk dikenakan sanksi terhadap anggota
kelompok yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
sesuai lingkup tugasnya.
2) Tanggung Jawab Supervisor
Supervisor bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
sesuai rencana dan kebijakan yang telah digariskan oleh
pimpinan. Supervisor harus mengupayakan agar para pelaksana
melaksanakan kegiatan tersebut sesuai rencana kerja dengan
hasil yang berkualitas sesuai yang diharapkan. Supervisor
merencanakan, memotivasi, mengarahkan serta mengendalikan
kegiatan pada tingkat operasional. Supervisor harus
bertanggungjawab kepada :
a. Manajemen atasan
b. Pelaksana bawahan
c. Staf ahli
d. Supervisor yang terkait
e. Pihak laian diluar organisasi yang terkait
Supervisor harus mempertanggung jawabkan apa yang telah
dikerjakan atas apa yang diperintahkan. Pelaksana bawahan
juga akan menilai apa yang dilakukan atasannya (Supervisor)
dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Sedangkan staf ahli,
Supervisor lain dan Pihak lain diluar organisasi yang
terkait juga akan menilai pelaksanaan tugas supervisor
tersebut sejauh ada kaitannya dengan ketepatan waktu maupun
kualitas hasil pekerjaan.
6. Kendala yang dihadapi Supervisor
Kendala yang dihadapi oleh supervisor dalam melaksanakan
tugasnya datang dari dalam maupun dari luar dirinya (internal
dan eksternal). kendalan internal antara lain:
a. Kemampuan manajerial yang terbatas, sehubungan dengan bakat
kepemimpinan, kemampuan memotivasi, dan berkomunikasi.
b. Kemampuan teknikal yang terbatas, sehubungan dengan
penguasaan teknologi yang selalu berkembang maupun
terbatasnya pengalaman.
Sedangkan kendalan eksternal dapat terjadi antara lain jika
dibatasinya kewenangan yang dilimpahkan oleh atasan supervisor
yang bersangkutan.
Untuk mengatasi hal inilah perlu adanya upaya pengembangan
diri melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
7. Syarat Supervisor yang baik
Ciri-ciri pribadi yang diharapkan dari seorang supervisor,
selain berkesehatan yang baik dan enerjik, adalah memiliki:
a. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain
b. Pengetahuan tentang pekerjaan dan teknis penunjang lainnya
c. Kemampuan mengendalikan diri dalam kondisi tertekan
d. Dedikasi yang tinggi
e. Kemampuan selalu mengembangkan diri
f. Keterampilan dalam memecahkan masalah
g. Potensi kepemimpinan
h. Sikap positif
Untuk memenuhi persyaratan supervisor yang baik, seharusnya
seorang supervisor memiliki kemampuan:
a. Pengetahuan teknis sesuai bidangnya tugasnya
b. Keterampilan administrasi
c. Kemampuan menyusun rencana
d. Kemampuan berkomunikasi dan berhubungan dengan: atasan,
bawahan, sesama supervisor, staf ahli pihak lain diluar
organisasi yanag terkait.
e. Kemampuan mengendalikan stres
f. Kemampuan bertoleransi
g. Kemampuan menganalisis masalah
h. Berani mengambil risiko
8. Penilaian Kinerja Supervisor
Kinerja seorang supervisor ditentukan oleh keberhasilannya
dalam mengelola sumber daya yang tersedia dan hasil yang
diwujudkan. Terdapat empat aspek yang menjadi indikator
keberhasilan seorang supervisor, yaitu:
a. Memenuhi jadwal hasil dan operasi melalui perencanaan
pelaksanaan kegiatan yang matang
b. Memperoleh mutu hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan
melalui pengawasan yang ketat serta pengarahan yang memadai
c. Menjaga jalannya operasi secara ekonomis dan efisien melalui
pengendalian kegiatan dan motivasi kepada bawahan
d. Memelihara sikap dan kerjasama dengan atasan dan bawahan
sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif.
B. SUPERVISI DALAM TUGAS AUDIT
Pengertian supervisi dan supervisor dalam audit agak berbeda
dengan pengertian secara umum sebagaimana diuraikan di atas,
karena dalam setiap penugasan audit kegiatannya dilakukan oleh
tim mandiri yang terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis,
Ketua Tim dan Anggota Tim. Kegiatan supervisi dilakukan secara
berjenjang dalam satu tim mandiri dan Supervisor diidentikan
dengan peran Pengendali Teknis.
Supervisi yang dilakukan berupa bimbingan dan pengawasan
terhadap para asisten, diperlukan untuk mencapai tujuan audit dan
menjaga mutu audit. Supervisi harus dilakukan dalam semua
penugasan tanpa memandang tingkat pengalaman auditor yang
bersangkutan. Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada
asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah
penting yang dijumpai dalam audit, mereviu pekerjaan yang
dilaksanakan, dan meyelesaikan perbedaan pendapat diantara staf
audit.
Luasnya supervisi yang memadai dalam sutau keadaan tergantung
atas banyak faktor, termasuk kompleksitas masalah dan kualifikasi
staf audit.
Supervisi dilakukan untuk memastikan bahwa:
Tim audit memahami tujuan dan rencana audit
Audit diselenggarakan sesuai dengan standar audit yang
berlaku
Rencana dan prosedur audit telah diikuti
Kertas kerja audit memuat bukti-bukti mendukung pendapat,
simpulan dan rekomendasi
Tujuan audit telah dicapai
Laporan audit memuat pendapat, simpulan dan rekomendasi
Selain supervise, semua pekerjaan audit harus ditelaah (reviu)
oleh Ketua Tim Audit sebelum Tim Audit menyelesaikan laporannya,
untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan
secara memadai dan harus menilainya apakah hasilnya sejalan
dengan kesimpulan yang disajikan.
BAB II
SUPERVISI DAN TAHAP AUDIT
A. PENGERTIAN DAN JENIS AUDIT
Pengertian Audit dalam modul Auditing II terbitan Pusdiklat
Pengawasan BPKP, adalah:
“ Suatu proses kegiatn yang brtujuan untuk menyakinkan tingkat
keseuaian antara suatau kondisi dengan kriterianya yang dilakukan
oleh auditor yang kompeten dan independen dengan mendapatkan dan
mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis,
analitis, dan selektif guna memberikan simpulan atau pendapat dan
rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.
Jenis-jenis audit pada dasarnya timbul berdasarkan tujuan yang
diinginkan dari pelaksanaan audit tersebut, yaitu:
Audit Keuangan
Audit Ketaatan
Audit Operasional
Audit Investigasi/Khusus
Berbagai jenis audit ini dilihat dari tahapan maupun proses,
khususnya untuk kegiatan supervise nampaknya tidak banyak
berbeda.
B. TAHAP AUDIT
Dalam pelaksanaan suatu kegiatan secara umum termasuk
kegiatan audit berdasarkan waktu pelaksanaan, selayaknya
dimulai dengan kegiatan perencanaan sebelum melaksanakan
kegiatan itu sendiri dan akan diakhiri dengan penyelesaian
kegiatn itu sendiri, sehingga tahapan dalam audit dapat
dipisahkan atas:
Tahap Persiapan
Tahap Pelaksanaan
Tahap Penyelesaian
Tahap Perencanaan merupakan tahapan mempersiapkan suatu
penugasan audit sampai dengan diterbitkannya Surat Penugasan
dan siap untuk memulai pelaksanaan audit.
Tahap Pelaksanaan merupakan tahapan auditor melaksanakan
tugas audit lapangan, malakukan pengujian, analisis,
pengumpulan bukti dan lainnya sebelum sampai ke penyusunan
laporan hasil audit. Pelaksanaan audit ini biasanya terinci
atas tahap:
Survei Pendahuluan
Pengujian Sistem Pengendalian Manajemen
Audit Lanjutan/Rinci
Tahap Penyelesaian adalah proses penyelesaian temuan hasil
audit dan laporan hasil audir serta menyakinkan kesediaan
menindak lanjuti hasil audit tersebut oleh pihak auditan.
C. PROSES AUDIT
Setiap pelaksanaan audit dilihat bahwa proses audit secara
berurutan sebagai berikut:
Perumusan tujuan audit
Penyusunan Program Kerja atau Langkah Kerja Audit
Melaksanakan Program Kerja Audit
Penyusunan Kertas Kerja Audit
Penyusunan Simpulan
Penyusunan Laporan Hasil Audit
Sedangkan dalam pelaksanaan audit terhadap suatu entitas
atau kegiatan, proses audit dimulai dengan mendapatkan
gambaran umum sebelum menentukan arah audit. Pemahaman
terhadap kegiatan audit tersebut berguna untuk perencanaan
audit, penentuan sasaran audit, penentuan criteria, maupun
penentuan bukti audit yang diperlukan.
Berdasarkan arah audit yang ditetapkan, dalam pelaksanaan
audit lapangan, diawali dengan menghimpun data global mengenai
kegiatan yang dilaksanakan dalam periode audit sebelum
menentukan segmen audit yang akan dilakukan pengujian secara
rinci. Dari data gobal yang telah dihimpun tersebut, dengan
memperhatikan Sistem Pengendalian Manajemen, tingkat
maaterialitas serta resiko audit dapat ditentukan segemen
audit yang akan dilakukan pengujian rinci.
Secara skema proses audit diatas digambarkan sebagai
berikut:
Pahami
Kegiatan
Auditan
Tentukan Arah Audit
Himpun
Data Global
Evaluasi SPM, Data,
kegiatan,
materialitas dan resiko audit
Tentukan Segmen
audit
POLA PIKIR PROSES AUDIT
Pendekatan pola pikir diatas pada dasarnya dapat diterapkan
terhadap berbagai jenis audit yang dilakukan, yaitu :
Untuk audit keuangan yang bertujuan mendapatkan keyakinan
memadai bahwa laporan keuangan yang diuaudit bebas dari salah
saji material sehingga laporan keuangan disajikan secara
wajar. Audit dilakukan terlebih dahulu dengan menilai
keandalan system pengendalian intern untuk merencanakan audit
dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan. Sedangkan pengujian dapat dilakukan secara uji
petik dengan memperhatikan tingkat materialitas dan resiko
audit.
Terhadap audit operasional atau audit kinerja yang didalmnya
termasuk audit ketaatan, bertujuan untuk mengidentifikasi
kegiatan, program dan fungsi suatu organisasi yang memerlukan
koreksi, perbaikan atau penyempurnaan dengan tyjuan memberikan
rekomendasi agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara
lebih hemat, lebih berdaya guna dan lebih berhasil guna. Audit
juga dilakukan dengan terlebih dahulu memahami sistem
pengendalian manajemen yang ada untuk menentukan luas dan
lingkup pengujian yang perlu dilakukan.sedangkan pengujian
terlebih dahulu dilakukan pengujian terbatas sebelum dilakukan
pengujian rinci terhadap kegiatan yang telah diidentifikasi
dan memerlukan koreksi.
Sedangkan untuk audit investigasi, special audit atau audit
khusus yang biasanya berawal dari adanya sinyalemen baik
bersumber dari pengaduan masyarakat atau pengembangan temuan
pemeriksaan, walaupun lebih menekankan pada pembuktian secara
hukum, pada dasarnya sinyalemen tersebut merupakan salah satu
akibat dari kelemahan sistem pengendalian yang ada dan
merupakan informasi awal, sehingga pengamatan sebaiknya
dilakukan secara menyeluruh terhadap kegiatan atau organisasi
yang terkait. Pengujian secara rinci baru dilakuakn secara
segmen yang diduga kuat terjadi penyimpangan untuk dibuktikan
dan dikumpulkan bukti hukumnya.
D. PENGENDALIAN TERHADAP ROSES AUDIT
Dalam pelaksanaan audit diperlukan adanya pengendalian agar
rencana yang disusun dapat dilaksanakan dan memperoleh hasil
sebagaimana yang diharapkan. Hal yang perlu dikendalikan
antara lain adalah :
Waktu memulai audit
Waktu selesai audit
Penggunaan hari produktif/ hari kerja
Pelaksanaan langkah/program kerja pemeriksaan yang
direncanakan dan telah disetujui.
Pengendalian waktu memulai dan waktu selesai audit berkaitan
dengan Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh instansi
pemeriksa bersangkutan, sedangkan pengendalian terhadap
penggunaan hari kerja produktif serta pelaksanaan
langkah/program kerja pemeriksaan dilakukan untuk setiap
penugasan audit.
E. SUPERVISI DALAM TAHAP DAN PROSES AUDIT
Supervisi Audit sebagaimana diharuskan oleh Standar Audit yang
berlaku bertujuan untuk menjaga, mempertahankan dan meningkatkan
mutu audit. Tingginya mutu hasil audit tidak terlepas dari
kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun penyelesaian audit yang
dalam hal ini tercermin dalam kualitas laporan hasil audit
melalui ; tepat isi, tepat waktu, tepat saji, dan tepat alamat
(tujuan).
Melalui pelaksanaan supervisi yang efektif diharapkan audit
direncanakan, dilaksanakan, dan diselesaikan dengan :
Memenuhi standar audit
Tingkat efisiensi dan efektivitas kerja yang cukup tinggi
Kualitas perencanaan audit terjamin
Pelaksanaan audit tepat waktu
Dokumentasi bukti audit lengkap
Kualitas hasil audit terjamin
Penyampaian laporan hasil audit tepat waktu.
Manfaat dilaksanakannya supervisi audit secara berjenjang
disemua tahap audit dan proses audit oleh personil yang lebih
berpengalaman akan sangat membantu tim audit, antara lain untuk :
Bimbingan dan pengarahan bagi auditor
Sarana komunikasi tim audit
Mengendalikan kegiatan audit
Sarana alih pengalaman
Membantu memecahkan masalah yang timbul.
BAB III
SUPERVISI PADA TAHAP PERSIAPAN AUDIT
A. KEGIATAN PERSIAPAN AUDIT
Dalam pelaksanaan suatu kegiatan secara umum termasuk
kegiatan audit berdasarkan kegiatan pelaksanaan, selayaknya
dimulai dengan kegiatan persiapan sebelum melaksanakan
kegiatan itu sendiri, sehingga tahapan dalam audit dapat
dipisahkan atas :
Tahap persiapan
Tahap pelaksanaan
Tahap penyelesaian
Tahap persiapan merupakan tahap merencanakan suatu penugasan
audit sampai dengan diterbitkannya Surat Penugasan dan siap
untuk memulai pelaksanaan audit. Keberhasilan dalam suatu
tugas audit sebagian ditentukan oleh sempurnanya “perencanaan”
atas penugasan audit.
Sebelum disetujuinya penugasan audit tersebut dengan
menerbitkan surat tugas, terlebih dahulu harus direncanakan
dan disiapkan :
Perumusan/pemahaman tujuan audit
Perumusan potential/possible audit objektive
Program Kerja Audit
Rencana Kerja (penggunaan waktu audit)
Setiap perumusan dan rencana kerja tersebut perlu dilakukan
supervisi agar perumusannya sesuai tujuan audit dan rencana
yang disusun dapat efektif dilaksanakan. Supervisi perlu
dilakukan oleh yang lebih berpengalaman agar dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
B. SUPERVISI ATAS PERUMUSAN/PEMAHAMAN TUJUAN AUDIT
Tujuan audit adalah sasaran yang ingin dicapai dari
pelaksanaan suatu audit, yang telah diidentifikasi mengandung
kelemahan dan yang memerlukan perbaikan. Tujuan audit harus
jelas, sehingga dapat menjadi pedoman bagi auditor dan
dikembangkan selama pelaksanaan audit. Tujuan audit ini harus
dipahami secara jelas dan dalam persepsi yang sama diantara
Personil Tim Audit agar memperlancar pelaksanan tugas audit.
Supervisi yang harus dilakukan oleh Pengendali Teknis adalah
untuk mendapatkan atau memberikan pemahaman yang cukup bagi
setiap auditor mengenai tujuan audit yang akan dilakukannya.
Untuk itu Pengendali teknis haruslah mempunyai bahan dan
pengalaman yang cukup agar menguasai secara mantap dan mampu
memberikan pemahaman secara jelas mengenai tujuan audit kepada
Tim Audit. Bahan-bahan yang perlu dikuasai sebelum penugasan
adalah :
1. Mandat audit atau dasar hokum audit
2. Tujuan audit
3. Ruang lingkup audit
Mandat Audit atau dasar hukum audit merupakan dasar
kewenanagan untuk melakukan audit terhadap auditan. Tujuan
audit merupakan hasil yang hendak dicapai dari suatu audit,
secara lebih khusus tujuan audit tersebut antara lain :
Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku
Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis,
efisien dan efektif.
Mendeteksi adanya kecurangan.
Sedangkan Ruang Lingkup Audit merupakan periode dan
kegiatan/fungsi/program yang sesuai dengan tujuan audit dalam
suatu entitas.
Pengendali Teknis perlu meyakini pemahaman Tim Audit
terhadap tujuan kerja yang akan dilakukan dengan cara
melakukan diskusi dengan partisipasi aktif dari semua anggota
tim. Pemahaman terhadap tujuan audit ini akan memantapkan
perumusan tujuan audit yang akan dijadikan pedoman dalam
penyusunan rencana kerja, program kerja ataupun dalam
pelaksanaan tugas audit nantinya.
C. SUPERVISI ATAS PERUMUSAN POTENTIAL AUDIT OBJECTIVE
Potential Audit Objective (PAO) merupakan temuan awal (sinyalemen)
yang disusun secara sederhana berdasarkan pertimbangan dan
pemahaman tujuan audit maupun informasi lainnya yang dapat
dikumpulkan sebelum dilakukan audit lapangan.
Penetapan sasaran umum samara-samar dan memilih
potential/possible audit objective (PAO) merupakan titik awal yang
sangat menentukan akan keberhasilan tugas audit yang akan
dilakukan. Kemana arah audit yang akan direncanakan, strategi
serta pendekatan dan penerapan teknik audit mana yang akan
dilakukan maupun perfencanaan output audit serta kepentingan
audit lainnya akan sangat dipengaruhi oleh PAO.
Perumusan PAO yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan
tentunya memerlukan informasi-informasi yang dapat dijadikan
acuan agar PAO yang dirumuskan benar-benar mendekati kenyataan
sebenarnya sehingga tim audit dalam melaksanakan audit nanti
tidak tersesat ke arah yang tidak menentu. Untuk itu
pengalaman dari Ketua Tim maupun Pengendali Teknis sangat
menentukan disamping cukupnya informasi yang diperoleh.
Informasi-informasi yang diperlukan dapat diperoleh dari :
KKA termasuk LHA periode terdahulu (jika rapeat audit) atau
KKA entitas sejenis yang pernah diaudit.
Profile Audit Universe yang merupakan peta komprehensif tentang
auditan dan berbagai variabel terkait dengan auditan
menyangkut kepentingan audit.
Pengalaman personil tim audit ataupun informasi yang
diperoleh dari surat menyurat, pemberitaan mass media,
serta pengaduan masyarakat jika ada.
Rumusan PAO ini akan sangat menentukan arah audit, untuk itu
dalam merumuskannnya sebaiknya telah memperhitungkan risiko
audit :
Risiko apa yang ada
Di bagian organisasi mana saja
Kendali mana saja yang lemah
Apa kemungkinan akibat dari kelemahan tersebut
Identifikasi rekomendasi potensialnya,
Sehingga rencana kerja yang disusun lebih lanjut berdasarkan
PAO tersebut dapat efektif dilaksanakan dan mendapatkan hasil
audit yang memenuhi standar.
Superervisi atas perumusan PAO ini perlu dilakukan guna antara
lain :
Meyakinkan bahwa pemahaman terhadap tujuan audit telah
sesuai yang diinginkan.
Pengalaman yang tentunya lebih banyak pada Pengendali
Teknis akan sangat membantu dalam merumuskan PAO maupun
menentukan arah audit.
Arah audit yang disusun lebih rinci dlam rencana kerja
ataupun Program kerja Audit (PKA), akan sesuai dengan
yang diharapkan.
Penggunaan tenaga auditor, waktu audit maupun biaya
perjalanan akan dapat direncanakan lebih realistis.
D. SUPERVISI ATAS PENYUSUN/PEMAHAMAN PROGRAM KERJA AUDIT (PKA)
Program kerja Audit atau Langkah Kerja Audit peranannya dalam
audit antara lain:
Perintah kerja
Pedoman
Batas tanggung jawab bagi auditor
Supervisi atas penyusunan Program Kerja Audit (PKA) pada tahap
persiapan audit ini dilakukan oleh Pengendali Teknis untuk
menyakinkan bahwa :
PKA disusun untuk pelaksana audit tahap survey
pendahuluan
PKA dapat mengumpulkan informasi guna memperoleh
pemahaman/gambaran umum mengenai auditan yang diperlukan.
PKA disusun dengan memperhatikan Potential Audit
Objektive (PAO) yang telah dirumuskan
PKA yang disusun mampu menyakinkan benar tidak PAO
PKA telah mendistribusikan tugas audit secara merata
sesuai porsinya kepada masing-masing personil tim audit
PKA telah memperhitungkan penggunaan waktu pemeriksaan
masing-masing personil tim audit
Di lain pihak Pengendali teknis dalam melakukan supervise
ini harus menykinkan bahwa semua personil tim audit paham
mengenai PKA yang akan dilaksanakan masing-masing, atas PKA
tersebut akan menghasilkan Kertas Kerja Audit (KKA)
termasuk KKA simpulan atas hasil pelaksanaan PKA.
E. SUPERVISI ATAS PENYUSUNAN RENCANA WAKTU KERJA
Rencana Kerja untuk suatu kegiatan yang dilaksanakan secara
kelompok patut disusun sehingga dapat diketahui kapan waktu
memulai dan kapan pekerjaan harus berakhir, kalaupun terpaksan
harus melampaui waktu yang tersedia dapat dianalisi dimana
tidak terjadi ketidaksesuaian dan kenapa sampai terjadi
ketidaksesuaian tersebut. Disamping itu, setiap saat di waktu
pelaksanaan kegiatan dapat diketahui pencapaian target masing-
masing anggota kelompok, sehingga secara dini dapat dilakukan
penyesuaian apabila diperlukan.
Dalam persiapan audit perlu direncanakan penggunaan waktu
pemeriksaan baik dalam hari maupun dalam jam. Hal ini
berkaitan dengan efisiensi pelaksanaan audit. Untuk suatu
rencana kerja yang baik, seharusnya dapat dipantau setiap saat
: siapa mengerjakan apa dan telah menyelesaikan apa saja pada
suatu saat, sehingga memungkinkan seorang Pengendali Teknis
(supervisor) untuk menagih hasil kerja yang seharusnya telah
diselesaikan oleh seorang auditor untuk dilakukan review
sebagaimana mestinya, ataupun harus melakukan penyesuaian
apabila ditemui hambatan ataupun harus melakukan pendalaman
terhadap masalah yang dianggap sangat prinsip.
Dalam melakukan supervisi atas penyusunan rencana waktu ini
perlu dilakukan diskusi secara terbuka oleh Pengedali Teknis
dengan tim audit, agar setiap personil tim audit memahami
tugas masing-masing dan menghasilkan pemerataan distribusi
tugas audit, sehingga tugas tim dapat dirampungkan secara
tepat waktu sesuai alokasi penugasan. Setelah rencana waktu
tersebut disepakati, ia akan mengikat setiap personil tim
untuk mematuhinya dan secara dini harus mengkonsultasikannya
apabila terjadi sesuatu hal yang memerlukan penyesuaian karena
kondisi di lapangan. Penyusunan rencana penggunaan waktu audit
ini dilakukan dengan :
Menginvestasikan rincian pekerjaan audit yang akan
dilakukan sesuai dengan program kerja audit.
Mendistribusikannya kepada masing-masing personil tim
audit sesuai porsi masing-masing dengan memperhatikan
kaitan aliran jenis pekerjaan yang perlu dilakukan dan
waktu yang dialokasikan.
Dalam tahap persiapan ini rincian pekerjaan baru dapat
disusun hanya untuk pelaksanaan survey pendahuluan,
sedangkan untuk tahapan berikutnya cukup dengan
megalokasikan waktu secara global, karena rincian
pekerjaan baru didapatkan setelah hasil survey
pendahuluan disimpulkan berupa Tentative Audit Objective (TAO).
BAB IV
SUPERVISI PADA TAHAP PELAKSANAAN AUDIT
A. KEGIATAN PELAKSANAAN AUDIT
Dalam pelaksanaan audit dikenal adanya tahapan sebagai
berikut :
Tahap Survei Pendahuluan
Tahap Pengujian Sistem Pengendalian Manajemen
Tahap Audit Lanjutan / Rinci
Tahap Survei Pendahuluan dilakukan dengan memperhatikan
Possible/potential Audit Objective (PAO) dan Program Kerja Pemeriksaan
yang dirumuskan di tahap persiapan pemeriksaan. Hasil dari
tahap survey pendahuluan ini adalah berupa Tentative Audit Objective
(TAO) dan Program Kerja Audit untuk mendalami TAO tersebut di
tahap berikutnya.
Tahap pengujian Sistem Pengendalian Manajemen dilaksanakan
dengan memperhatikan TAO dan PKA yang dihasilkan di tahap
survei pendahuluan. Hasil dari tahap pengujian sistem
pengendalian manajemen ini adalah berupa Firm Audit Objective (FAO)
dan PKA untuk mendalami FAO tersebut di tahap berikutnya.
Tahap Audit Lanjutan/Rinci dilaksanakan dengan memperhatikan
FAO dan PKA yang dihasilkan di tahap pengujian sistem
pengendalian manjemen. Hasil dai tahap audit lanjutan ini
berupa Audit Objective (AO) yang disusun dalam bentuk Temuan
Pemeriksaan dan Rekomendasi, untuk selanjutnya digunakan
sebagai bahan penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA).
Urutan kegiatan audit di atas dapat digambarkan sebagai
berikut :
PERSIAPANAUDIT TAHAP
SURVEIPENDA-HULUAN
TAHAPUJISPM
TAHAPAUDITRINCI
DAFTAR TEMUAN AUDIT
LHATAO
AOFAO
PAO
URUTAN POLA PIKIR TAHAPAN AUDIT
Kegiatan auditan yang dilaksanakan dalam setiap tahapan
tersebut pada
Kegiatan auditan yang dilaksanakan dalam setiap tahapan
tersebut pada
dasarnya berupa :
Pelaksanaan Program Kerja Audit hasil tahap sebelumnya
Pengerjaan kertas Kerja Audit
Penyusunan kesimpulan untuk tahap yang dilaksanakan
Penyusunan Program Kerja Audit untuk tahap berikutnya
Dengan demikian kegiatan supervisi yang perlu dilakukan dalam
kegiatan pelaksanaan audit ini untuk setiap tahap tentunya
sejalan dengan kegiatan audit yang dilaksanakan di atas.
Pelaksanaan Audit biasanya dilakukan di tempat auditan yang
tidak selalu berada satu kota dengan tempat kedudukan/kantor
Auditor, sehingga tidak memungkinkan setiap saat terjadi
konsultasi langsung antara Tim Audit dengan Pengendali teknis.
Walaupun pengendalian pelaksanaan audit dapat dilakukan
melalui jalur komunikasi lainnya (telepon, faksimil, email,
dll), Pengendali Teknis tetap diperlukan untuk melakukan
supervisi guna mengawasi secara langsung pelaksanaan audit
dengan melakukan :
Reviu terhadap pelaksanaan rencana yang telah dirumuskan.
Reviu atas dokumentasi bukti audit yang dilakukan
Reviu atas rumusan simpulan pada setiap akhir tahap audit
tertentu
Mengarahkan untuk lebih mendalami masalah yang
diidentifikasi dengan penyusunan PKA untuk dilaksanakan
dalam tahap berikutnya.
B. SUPERVISI ATAS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA AUDIT
Supervisi atas pelaksanaan PKA ini tiada lain untuk
meyakinkan bahwa audit telah berjalan sebagaimana yang
diharapkan, melalui :
Apakah PKA telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
Apakah pelaksanaan PKA tidak mengalami hambatan
Apakah pencapaian tahap penyelesaian pekerjaan sesuai
waktu yang direncanakan
Apakah Anggota dan Ketua Tim telah bekerja dengan efisien
Apakah Anggota dan Ketua Tim telah bekerja dengan efektif
Apakah atas PKA yang dilaksanakan disusun KKA secara
tertib.
Apakah riviu berjenjang terhadap KKA telah dilaksanakan.
Dalam melakukan supervisi, Pengendali Teknis perlu
mengetahui pencapaian target pelaksanaan audit berdasarkan
target waktu yang telah disepakati, baik secara tim maupun
secara perorangan. Untuk itu reviu terhadap Kertas Kerja Audit
mutlak dilakukan supervisi lapangan untuk meyakinkan bahwa PKA
telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dalam pelaksanaan PKA oleh tim audit sering dijumpai bahwa
apa yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya
sesuai dengan rencana, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh
kondisi di lapangan dan asumsi awal yang dijadikan
pertimbangan dalam menyusun rencana tersebut. Kemungkinan yang
dapat terjadi antara lain :
Terlambat pengerjaannya, seharusnya telah selesai
dikerjakan, ternyata belum atau selesai dikerjakan.
Lebih cepat pengerjaannya, seharusnya belum dikerjakan,
ternyata telah dikerjakan.
Rencana tidak dilaksanakan, menurut rencana akan
dikerjakan, ternyata tidak perlu dikerjakan.
Melaksanakan yang tidak direncanakan, hal ini terjadi
karena pengembangan sesuai kondisi lapangan.
Bukti dari pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan PKA ini
perlu dibuat secara tertulis agar tim audit pengendali teknis
melaksankan perannya masing-masing. Isi formulir supervise
tersebut antara lain mencantumkan (formulir, lihat lampiran 3)
:
Saat / waktu melaksanakan supervisi
Pencapaian target saat dilakukan supervisi, seharusnya
dan kenyataannya.
Hambatan yang dialami tim audit di lapangan.
Perintah-perintah (PKA) yang perlu segera dilakukan
setelah mempertimbangkan kondisi lapangan.
Formulir ini setelah ditandatangani masing-masing akan menjadi
pedoman bagi tim audit untuk menyelesaikan tugas, dan
pertanggungjawaban serta bahan monitoring oleh Pengendali
Teknis pada saat supervisi berikutnya.
C. REVIU KERTAS KERJA AUDIT (KKA)
Reviu atas Kertas Kerja Audit (KKA) merupakan pelaksanaan
supervisi atas penyusunan KKA dan berkaitan erat dengan
supervisi atas pelaksanaan Program Kerja Audit (PKA), karena
KKA adalah hasil dari melaksanakan PKA atau KKA merupakan
bukti dari pelaksanaan PKA. Supervisi terhadap KKA ini
dilakukan melalui proses reviu KKA.
Reviu KKA adalah penilaian secara cermat, kritis dan
sistematis atas catatan-catatan yang dibuat, dikumpulkan dan
disimpan oleh auditor mengenai prosedur audit yang
ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang
diperolehnya, serta simpulan hasil audit yang dilaksanakannya.
Tujuan reviu itu sendiri adalah :
Memenuhi standar audit
Menjaga mutu pelaksanaan audit
Menjaga mutu hasil audit
Mengurangi risiko audit
Meningkatkan efisiensi kerja.
Sedangkan manfaat dari reviu KKA antara lain adalah untuk :
Pengendalian kegiatan audit
Membimbing auditor junior
Sarana komunikasi antar anggota tim secara berjenjang.
Reviu terhadap KKA tersebut akan lebih bermanfaat apabila
dilakukan secara berjenjang dan pelaksaannya secara bertahap
tanpa harus menunggu selesainya audit, sehingga penyesuaian
dapat segera dilakukan apabila dianggap pengerjaan suatu KKA
dianggap kurang bermanfaat. Reviu terhadap KKA ini dilakukan
terhadap :
Kelengkapan fisik KKA
Format dan kerapihan KKA
Substansi materi KKA berkaitan dengan PKA
Supervisi atas kertas kerja audit ini dengan melakukan reviu
selama audit berlangsung dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa
rencana kerja yang telah disusun dan disepakati dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Penyesuaian yang dilakukan terhadap PKA
didasai bukti/pertimbangan yang profesional, serta simpulan
yang disusun didukung bukti yang relevan, kompeten, cukup dan
material. Terhadap auditor yang junior, supervisi ini juga
berperan untuk memberikan bimbingan dan arahan agar
pengerjaan KKA sesuai yang diinginkan dari PKA dukungan,
ikhtisar, dengan alur pikir yang logis sampai ke penyusunan
simpulan, sehingga audit dapat diselesaikan tepat waktu dan
tepat mutu sesuai rencana waktu yang telah disepakati dan
sesuai tujuan audit.
D. SUPERVISI ATAS PELAKSANAAN SURVEI PENDAHULUAN
Suvei pendahuluan dilakukan untuk memahami gambaran umum
tentang auditan, termasuk pemahaman mengenai prosedur
penyelenggaraan kegiatan operasional auditan, serta masalah
keuangan sampai kebijakan yang berlaku. Dalam tahap survei
pendahuluan ini Potential Audit Objective (PAO) yang telah dirumuskan
dimantapkan menjadi Sasaran Audit Sementara (Tentative Audit
Objective), atau dinyatakan tidak cukup dasar untuk didalami
lebih lanjut.
Pelaksanaan Survei Pendahuluan dilakukan dengan melaksanakan
program kerja audit sesuai rencana yang telah disusun dalam
persiapan audit. Pelaksanaan tugas masing-masing anggota tim
selama melakukan survei pendahuluan perlu disupervisi untuk
meyakinkan :
Rencana kerja dilaksanakan sebagai mestinya
PKA dilaksanakan sesuai yang diperintahnya
Penyesuaian PKA karena kondisi lapangan dapat
dipertanggung jawabkan.
Kertas kerja Audit disusun sebagaimana mestinya
Simpulan hasil audit didukung bukti yang relevan,
kompeten, cukup dan material.
Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan audit.
Jika terdapat hambatan dengan pihak auditan, perlu
dicarikan jalan keluar dengan menjadi mediator agar audit
selanjutnya berjalan lancer.
Dalam melakukan supervisi ini Pengendali Teknis bersama Tim
Audit lainnya perlu mengevaluasi Potential Audit Objective (PAO) yang
telah dirumuskan dalam persiapan audit dengan hasil dari
pelaksanaan Survei Pendahuluan untuk dapat merumuskan Sasaran
Audit Sementara (Tentative Audit Objective).
Terhadap PAO yang tidak teridentifikasi selama dilakukan
survei pendahuluan perlu disusun simpulan bahwa sinyalemen
tersebut ternyata tidak terbukti sehingga tidak akan dilakukan
pendalaman lebih lanjut dalam tahap audit berikutnya.
Untuk PAO yang teridentifikasi dan kemungkinan adanya hal
lain yang teridentifikasi serta perlu dilakukan pendalaman
lebih lanjut dalam tahap audit berikutnya perlu dirumuskan
TAO-nya dengan memperhatikan bukti-bukti yang telah diperoleh
dan telah didokumentasikan dalam KKA.
Berdasarkan rumusan TAO, Pengendali Teknis bersama Tim Audit
lainnya untuk masing-masing TAO perlu menyusun PKA dan rencana
waktu serta pembagian tugas untuk mendalaminya di tahap
Pengujian Sistem Pengendalian Manajemen.
E. SUPERVISI ATAS PELAKSANAAN PENGUJIAN SISTEM PENGENDALIAN
MANAJEMEN
Sistem Pengendalian Manajemen dibangun untuk mencapai tujuan
organisasi melalui pemanfaatan seluruh sumber daya secara
ekonomis, efisien, dan efektif serta sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Sasaran dari pengendalian tersebut menurut The
Institute of Internal Auditor (IIA) adalah untuk memperoleh jaminan
bahwa :
Informasi keuangan dan operasional yang layak dipercaya
Seluruh transaksi atau kegiatan dilaksanakan berdasarkan
ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terselenggaranya pengamanan asset dengan baik
Penggunaan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis dan
efisien.
Kegiatan operasional telah ditangani sesuai rencana dan
hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.
Menurut jenisnya, pengendalian manajemen dapat dikelompokkan
dalam :
Pengendalian preventif
Pengendalian detektif
Pengendalian korektif
Pengendalian langsung
Pengendalian kompensatif
Menurut metodenya, pengendalian manajemen juga dapat dibagi
dalam :
Pengendalian organisasi
Pengendalian operasional
Pengendalian personalia
Pengendalian reviu
Pengendalian melalui fasilitas dan peralatan
Unsur-unsur pengendalian manajemen menurut BPKP (dari GAO)
ada delapan unsur yaitu : Organisasi, Kebijakan, Perencanaan,
Prosedur, Pencatatan, Pelaporan, Personalia dan Reviu
Internal. Sedangkan menurut Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission (COSO) ada lima unsur pengendalian yang harus
dirancang dan diterapkan manajemen untuk mendapatkan keyakinan
tercapainya tujuan pengendalian, yaitu :
Lingkungan pengendalian (control environment)
Penaksiran resiko (risk assessment)
Sistem informasi dan komunikasi (the information and
communication system)
Aktivitas pengendalian (control activities), meliputi :
Reviu kinerja
Pemrosesan informasi
Pengendalian fisik
Pemisahan fungsi
Pemantauan (moinitoring), meliputi :
Pengawasan rutin terhadap kegiatan yang sedang
berjalan
Evaluasi kegiatan oleh unit independen.
Sesempurnanya sistem pengendalian yang dibangun akan tidak
efektif apabila terjadi :
Pengabaian Manajemen (management override)
Kesalahan atau kekeliruan personel (personnel errors or
mistakes)
Kolusi (collusion)
Pengujian sistem pengendalain manajemen (SPM) pada dasarnya
adalah melakukan penelitian mengenai efektivitas pengendalian
yang dibangun, hasilnya berupa simpulan mengenai
kondisi/keandalan sistem pengendalian yang diuji. Pelaksanaan
pengujian dapat dilakukan melalui dua tahap yaitu :
Memahami dan menganalisis SPM, termasuk melakukan :
Pengujian sepintas (walk through test)
Pengujian terbatas (limited testing of the system)
Melakukan pengujian pengendalian (test of control), yaitu
melakukan pengujian secara lebih luas terhadap
data/dokumen yang mendukung pengendalian. Pengujian dapat
dilakukan secara sampling.
Untuk masing-masing sasaran audit sementara (TAO) setelah
dinilai tingkat keandalan system pengandaliannya dapat
memperjelas ataupun memantapkan, apakah akan menjadi sasaran
audit yang pasif (Firm Audit Objective) untuk lebih didalami dalam
audit lanjutan/rinci, atau ternyata tidak cukup dasar untuk
didalami lebih lanjut.
Supervisi terhadap pengujian SPM adalah untuk meyakinkan
bahwa :
Rencana kerja dilaksanakan sebagaimana mestinya
PKA dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan
Penyesuaian PKA karena kondisi lapangan dapat
dipertanggungj awabkan.
Kertas Kerja Audit disusun sebagai mestinya
Simpulan hasil audit didukung bukti yang relevan,
kompeten, cukup dan material
Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan audit,
jika terdapat hambatan dengan pihak auditan, perlu
dicarikan jalan keluar dengan menjadi mediator agar audit
berjalan lancar.
Dalam melakukan supervisi ini Pengendali Teknis bersama Tim
Audit lainnya perlu mengevaluasi Tentativel Audit Objective (PAO) yang
telah dirumuskan dalam persiapan audit dengan hasil dari
pelaksanaan pengujian sistem pengendalian manajemen untuk
dapat merumuskan Firm Audit Objective (FAO) yang akan dilakukan
pendalaman dalam audit lanjutn/rinci.
Terhadap TAO yang tidak teridentifikasi selama dilakukan
pengujian sistem pengendalian manajemen perlu disusun simpulan
bahwa TAO tersebut ternyata tidak terbukti sehingga tidak akan
dilakukan pendalaman lebih lanjut dalam tahap audit
berikutnya.
Untuk TAO yang teridentifikasi dan kemungkinan adanya hal
lain yang teridentifikasi serta perlu dilakukan pendalaman
lebih lanjut dalam tahap audit berikutnya perlu dirumuskan
FAO-nya dengan memperhatikan bukti-bukti yang telah diperoleh
dan telah didokumentasikan dalam KKA.
Berdasarkan rumusan FAO, Pengendali Teknis bersama Tim Audit
lainnya untuk masing-masing FAO perlu menyusun PKA dan rencana
waktu serta pembagian tugas untuk mendalaminya di tahap
lanjutan/rinci.
F. SUPERVISI ATAS PELAKSANAAN AUDIT LANJUTAN/RINCI
Audit lanjutan / rinci merupakan tahap pengembangan temuan
hasil audit. Dalam tahap ini dilakukan pengujian substantive
terhadap masing-masing Firm Audit Objective (FAO) dengan tujuan :
Membuktikan eksistensi dampak kuantitatif yang bersifat
negatif yang ditimbulkan kelemahan pengendalian yang
dideteksi pada pengujian SPM.
Meneliti penyebab timbulnya dampak negatif tersebut,
dalam rangka mengembangkan rekomendasi yang konstruktif.
Dalam tahap audit lanjutan ini, FAO lebih didalami sehingga
memenuhi unsur-unsur temuan hasil audit yaitu :
Kondisi (apa yang sebenarnya terjadi)
Kriteria (apa yang seharusnya terjadi)
Sebab (mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dan
kriteria)
Akibat dan Dampak (yang timbul karena perbedaan kondisi
dengan kriteria)
Rekomendasi (apa yang dapat dilakukan untuk
memperbaikinya).
Supervisi terhadap pengujian SPM adalah untuk meyakinkan bahwa
:
Rencana kerja dilaksanakan sebagaimana mestinya
PKA dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan
Kertas Kerja Audit disusun sebagaimana mestinya
Simpulan hasil audit didukung bukti yang relevan,
kompeten, cukup dan material
Temuan hasil audit dikomunikasikan dan didapat komentar
dari pihak auditan yang berkompeten.
Dalam melakukan supervisi ini Pengendali Teknis bersama Tim
Audit lainnya mengevaluasi Firm Audit Objective (FAO) yang telah
dirumuskan dalam tahap audit sebelumnya dengan hasil dari
pelaksanaan audit lanjutan hingga memenuhi unsur-unsur temuan
audit.
Untuk FAO yang terbukti dan memenuhi unsur temuan audit,
disusun temuan hasil audit (daftar temuan) dengan
memperhatikan bukti-bukti yang telah diperoleh dan telah
didokumentasikan dalam KKA. Untuk selanjutnya tim audit akan
melangkah ke tahap penyelesaian audit, yaitu tahap
pengembangan temuan, penyusunan laporan hasila audit (LHA) dan
Tindak Lanjut temuan audit.
BAB V
SUPERVISI PADA TAHAP PENYELESAIAN AUDIT
A. KEGIATAN PENYELESAIAN AUDIT
Tahap penyelesaian Audit ini adalah proses penyelesaian
temuan hasil audit dan laporan hasil audit serta meyakinkan
kesediaan menindak lanjuti hasil audit tersebut oleh pihak
auditan.
Kegiatan supervisi yang dilaksanakan dalam tahap
penyelesaian audit ini adalah :
Supervisi atas pengembangan temuan
Supervisi atas penyusunan Laporan Hasil Audit
Supervisi atas Tindak Lanjut Temuan Audit
Pelaksanaan kegiatan penyelesaian audit ini sebagian besar
tidak berada di tempat auditan, sehingga lebih leluasa bagi
Pengendali Teknis untuk melakukan review meeting guna membahas
temuan audit tersebut.
B. SUPERVISI ATAS PENGEMBANGAN TEMUAN
Hal yang paling perlu dihindari dalam audit adalah “temuan
cacat”, yaitu temuan hasil audit yang tidak tepat, dengan
demikian rekomendasi akan menjadi tidak tepat pula. Untuk
menghindari terjadinya hal tersebut, sebaiknya supervisi yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
Reviu atribut temuan lakukan dengan hati-hati, dapatkan
bukti audit yang lengkap dan relevan
Lakukan pembahasan dengan tim audit untuk lebih
meyakinkan dan kemungkinan mendapatkan informasi tembahan
selain yang terdapat dalam KKA.
Lakukan pembahasan materi temuan dengan pihak auditan,
guna lebih meyakinkan atas atribut temuan yang
diungkapkan tim audit. Pembahasan dengan pihak auditan
ini dapat juga berfungsi sebagai konfirmasi atas materi
temuan. Apabila pihak auditan sepakat dengan temuan
tersebut dan akan segera mendindaklanjutinya, berarti
tugas supervisi yang dilakukan telah cukup memadai.
Tetapi bila auditan tidak sepakat, maka kesempatan inilah
bagi supervisor untuk meminta penjelasan dan bukti
tambahan atau bukti lain dari auditan yang akan digunakan
sebagai bahan pembahasan dengan Tim Audit untuk memproses
temuan tersebut lebih lanjut yang kemudian bukan mustahil
temuan tersebut digugurkan karena kurang memenuhi syarat
atau cacat, atau dilakukan penyesuaian sebagaimana bukti
yang diperoleh.
Berdasarkan Daftar Temuan dan KKA lainnya yang telah di
reviu, Tim Audit akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu
tahap penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA)
C. SUPERVISI ATAS TEMUAN LAPORAN HASIL AUDIT (LHA)
Laporan Hasil Audit (LHA) adalah dokumen atau media
komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang
kesimpulan, temuan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak
yang berwenang. Fungsi LHA adalah sebagai :
Sarana komunikasi menyampaikan hasil audit
Dasar pengambilan keputusan untuk : Menetapkan arah,
Arahan, Kebijakan, Strategi, Prioritas, guna meningkatkan
keekonomisan, keefisienan, keefektifan, serta ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
Menentukan mutu pelaksanaan audit
Memperlihatkan peran Internal Auditor
Untuk memenuhi fungsi tersebut, Laporan Hasil Audit (LHA)
sekurang-kurangnya memenuhi empat (4) tepat yaitu :
Tepat isi
Tepat waktu
Tepat saji
Tepat alamat
Supervisi atas penyusunan laporan hasil audit (LHA) perlu
dilakukan agar dihasilkan LHA yang efektif, yaitu LHA
disajikan dengan :
Gaya laporan yang tepat
Menarik perhatian pembaca
Jelas tetapi ringkas
Konstruktif
Mudah dipahami.
Untuk itu, Pengendali Teknis perlu memberikan arahan kepada
Tima Audit antara lain mengenai :
Penyusunan LHA sesuai dengan Standar Audit
Penyusunan LHA berdasarkan prioritas bobot Temuan Hasil
Audit
Ketepatan waktu penyelesaian LHA
Informasi umum dan informasi lainnya ada yang dapat mulai
disusun secara dini tanpa perlu menunggu selesainya audit
lapangan
Perlu mengungkapkan informasi penyeimbang berupa temuan
positif.
Selain memberi arahan diatas, kegiatan supervisi atas
penyusunan LHA ini dilakukan melalui :
Reviu atas konsep LHA
Pembahasan LHA dengan Tim Audit
Reviu kelengkapan KKA dan kesesuainnya dengan LHA
Reviu kelengkapan KKA dan kesesuainnya dengan LHA perlu
dilakukan karena KKA dan konsep LHA merupakan satu kesatuan,
apa yang disajikan di LHA harus didukung dengan KKA. Reviu
atas konsep LHA menggunakan Routing Slip untuk memantau waktu
pemrosesan, dan lembar reviu (review sheet) untuk mencatat
pertanyaan maupun penjelasan/penyelesaian dari proses reviu.
D. SUPERVISI ATAS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT
Auditor harus selalu memantau tindak lanjut dari temuan
auditnya. Pemantauan tindak lanjut tersebut dapat dimanfaatkan
untuk menilai apakah pihak auditan :
Tidak mampu untuk menindak lanjutinya
Tidak mau menindak lanjuti, atau
Temuan tidak dapat ditidak lanjuti (temuan cacat)
Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan
“Kartu/Lembaran” untuk setiap LHA yang diterbitkan yang memuat
temuan hasil audit yang perlu ditindak lanjujti dan kolom
realisasi tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan informasi
tertulis dari auditan, sehingga setiap saat mudah diketahui
jika belum ada realisasi tindak lanjut. Pemantauan tindak
lanjut dapat dilakukan dengan cara :
Menyurati atau teguran yang menanyakan tindak lanjut
Mendatangi langsung ke auditan
Melalui tim audit berikutnya jika ada repeat audit
Rapat pemutahiran data yang dihadiri oleh Pimpinan
Auditor dan Pimpinan auditan.
BAB VI
PENILAIAN KINERJA DAN KEPRIBADIAN AUDITOR
Penilaian atas kinerja dan kepribadian untuk masing-masing
auditor ini perlu dilakukan pada setiap penugasan oleh atasan
yang bersangkutan, karena :
Sifat penugasan dalam setiap Tim Mandiri hanya dalam jangka
waktu terbatas.
Atasan masing-masing auditor dalm setiap penugasan tidak
selalu sama tergantung dengan penugasan yang bagi setiap
auditor bersifat tidak menetap (mobile).
Atasan langsung yang bertanggungjawab untuk memberikan
penilaian disiplin pegawai secara tahunan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) maupun penilaian
Kinerja (performance) untuk menilai profesionalisme seorang
auditor guna bahan pertimbangan bagi kemungkinan peningkatan
peran auditor bersangkutan, membutuhkan informasi atas diri
auditor bersangkutan selama bertugas di lapangan.
Pejabat yang lebih mengetahui kinerja dan kepribadian
auditor yang dinilai adalah atasan yang bersangkutan selama
dalam suatu penugasan audit.
Evaluasi atas sikap dan kinerja seorang auditor selama
bertugas hendaknya dilakukan secara objektif, terbuka, jujur, dan
dilakukan secara berulang serta jika memungkinkan dinilai oleh
penilai yang tidak tetap (lebih dari satu orang/atasan).
Tidak setiap orang memiliki sikap obyektif dan bijaksana dalam
memberikan penilaian/evaluasi atas sikap dan kinerja seseorang.
Keputusan untuk memberikan penilaian secara benar di samping
tetap memelihara hubungan baik, perlu dilakukan secara hati-hati
agar menjamin terciptanya suasana kerja yang kondusif. Untuk itu
hendaknya dilakukan berdasarkan aturan kriteria yang jelas,
dilaksanakan secara konsisten dan dimengerti polanya oleh penilai
maupun yang dinilai. Aturan ataupun kriteria yang digunakan
sebaiknya ditetapkan oleh pejabat berwenang dan dikomunikasikan
serta dipahami bersama baik oleh penilai maupun yang dinilai,
dapat berupa keputusan diikuti dengan petunjuk yang jelas, yang
merupakan pedoman dalam memberikan penilaian dengan tujuan
meningkatkan kinerja auditor dan bukan semata-mata untuk
memberikan sanksi atas kelalaian yang dilakukan.
Penilaian yang perlu dilakukan terhadap auditor pada setiap
penugasan adalah penilaian yang berkaitan dengan :
Penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai negeri
sipil (DP3). Penilain ini dilakukan untuk mendukung
pemberian nilai pada setiap akhir tahun oleh Atasan
Langsung auditor bersangkutan, sebagaimana diatur dalam PP
No. 10 th 1979 dan SE Kepala BAKN No. 02/SE/1980 dan SE
Kepala BPKP No.SE-471/K/1988 (khusus untuk pegawai/auditor
di lingkungan BPKP).
Penilaian atas kinerja (performance) auditor dalam
melaksanakan tugas audit. Penilaian ini dilakukan untuk
mendukung pemberian rekomendasi oleh Atasan Langsung