2014 KEMENTERIAN KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

[PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PUSKESMAS BERPRESTASI TAHUN 2014 Penghargaan Menteri Kesehatan kepada Puskesmas yang dipandang Berprestasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat, diberikan dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2014.

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya,

kami dapat menyusun Pedoman Penilaian Puskesmas Berprestasi. Pedoman ini merupakan pedoman

untuk membantu menilai kinerja Puskesmas, dalam rangka pemilihan Puskesmas Berprestasi secara

nasional.

Penilaian yang dilakukan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kinerja Puskesmas, yang

didasarkan berbagai kebijakan dan pedoman yang telah ada. Diharapkan dengan adanya penilaian ini

akan memacu semangat Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanannya terutama di bidang

promotif dan preventif.

Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi alat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/kota untuk

membina Puskesmas di wilayah kerjanya, serta mengetahui materi atau kemampuan yang harus

ditingkatkan di wilayah kerjanya.

Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan

kepada semua pihak yang telah membantu menyusun pedoman ini. Saran dan masukan untuk

penyempurnaan pedoman ini, kami terima dengan senang hati. Semoga Tuhan YME meridhoi upaya

kita.

Jakarta, April 2014

Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar,

drg. Kartini Rustandi, M.Kes

iii

SAMBUTAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuan

pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Mengingat kesehatan adalah

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta

memiliki mutu dan daya saing yang baik.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional, diselenggarakan berbagai upaya

kesehatan secara menyeluruh, berjenjang, dan terpadu, baik pelayanan kesehatan primer maupun

sekunder. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer, peran Puskesmas

lebih besar pada upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya pelayanan kuratif &

rehabilitatif.

Penilaian Puskesmas Berprestasi merupakan salah satu upaya membangun semangat

Puskesmas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan berbudaya kerja bagi petugas

Puskesmas. Penilaian Puskesmas Berprestasi ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Hari

Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November setiap tahunnya. Keberhasilan Puskesmas

sangat dipengaruhi oleh pembinaan yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,

keberhasilan pelayanan Puskesmas dapat menjadi salah satu gambaran kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang terkait dengan penerbitan buku ini saya ucapkan

terimakasih serta berharap agar buku ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan masyarakat sehat yang

mandiri dan berkeadilan.

Jakarta, April 2014

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K)

iv

DAFTAR ISI

HAL Kata pengantar ii Sambutan iii Daftar Isi iv SK Dirjen Bina Upaya Kesehatan v BAB I PENDAHULUAN------------------------------------------------------- 1 A. Latar Belakang------------------------------------------------------ 1 B. Tujuan----------------------------------------------------------------- 2 C. Sasaran--------------------------------------------------------------- 2 D. Pengertian------------------------------------------------------------ 2 BAB II PENILAIAN PUSKESMAS BERPRESTASI 4 A. Definisi---------------------------------------------------------------- 4 B. Tujuan----------------------------------------------------------------- 4 C. Manfaat--------------------------------------------------------------- 4 D. Ruang Lingkup Penilaian----------------------------------------- 5 E. Kategori--------------------------------------------------------------- 6 F. Jadwal Penilaian---------------------------------------------------- 6 BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN -------------------------------------- 7 A. Tata Cara Pengusulan-------------------------------------------- 7 B. Tim Penilai----------------------------------------------------------- 7 C. Pembiayaan--------------------------------------------------------- 9 BAB IV PENUTUP---------------------------------------------------------------- 10 DAFTAR KEPUSTAKAAN------------------------------------------------------- 11 TIM PENYUSUN-------------------------------------------------------------------- 12

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,

yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap warga negara Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan

kesehatan adalah melaksanakan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas.

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat telah berkiprah

sejak tahun 1970, dan telah memberi kontribusi yang besar pada pembangunan

kesehatan di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan global dan nasional, terdapat kebijakan Pemerintah

yang mendasar yaitu otonomi daerah, hal ini memberi perubahan yang mendasar pula

pada sistim pelayanan kesehatan di Kabupaten/kota. Di era otonomi terjadi perbedaan

kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelayanan kesehatan dasar, yang

menyebabkan banyaknya variasi kemampuan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Dalam upaya mencapai sasaran nasional bidang kesehatan, yang merupakan

bagian dari komitmen global dan nasional, seperti MDGs, SJSN, HIV Aids, TBC dll

diperlukan dukungan pelayanan di Puskesmas. Sehingga perlu ditetapkan kebijakan

tentang kegiatan pelayanan yang harus dilaksanakan secara generik oleh Puskesmas,

terutama pelayanan promotif preventif yang menjadi tugas utama dari pelayanan

kesehatan primer di Puskesmas.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas adalah

melakukan penilaian kinerja Puskesmas melalui akreditasi Puskesmas. Dengan adanya

akreditasi Puskesmas maka dapat diketahui kondisi jumlah dan kualitas sarana

prasarana, ketenagaan dan kinerja Puskesmas, sehingga Dinas kesehatan

Kabupaten/Kota mengetahui kemampuan Puskesmas di wilayah kerjanya dan tahu apa

yang harus dibina dari setiap Puskesmas sesuai kondisi dan masalah yang ada.

Dalam upaya membangun semangat Puskesmas untuk meningkatkan kualitas

pelayanan di Puskesmas, perlu diadakan suatu penilaian Puskesmas Berprestasi

secara nasional. Hal ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan penghargaan untuk

Puskesmas yang telah berupaya melaksanakan pelayanan kesehatan, termasuk upaya

meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor terkait dalam mendukung

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya melalui berbagi kegiatan inovasi. Untuk

mendukung hal tersebut diperlukan Pedoman dalam melaksanakan penilaian

Puskesmas Berprestasi yang akan digunakan secara nasional. Hasil penilaian

Puskesmas Berprestasi akan diumumkan pada hari Kesehatan Nasional, tanggal 12

November setiap tahun.

2

B. Tujuan :

1. Tujuan Umum

Tersedianya acuan penilaian Puskesmas Berprestasi secara nasional

2. Tujuan Khusus

a. Diketahuinya proses atau tatacara penilaian Puskesmas berprestasi dengan

penekanan pada upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan

masyarakat

b. Diketahuinya komponen-komponen yang dinilai dalam menentukan

Puskesmas Berprestasi

c. Diketahuinya Puskesmas yang patuh terhadap standar pelayanan operasional

(SPO)

d. Tumbuhnya kompetensi yang sehat antara Puskesmas

e. Terpilihnya Puskesmas Berprestasi

C. Sasaran

1. Dinas Kesehatan Provinsi

2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

3. Puskesmas

D. Pengertian

Inform consent : Persetujuan tindakan kedokteran, persetujuan yang diberikan

oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat

penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau

kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Inspeksi rumah : Pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan sanitasi

rumah.

Kegiatan inovasi : Kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dengan

metode baru di luar rutinitas dan memiliki daya ungkit terhadap

peningkatan kinerja Puskesmas.

Nilai tambah : Puskesmas dengan hasil kinerja yang sama-sama baik tetapi

berbeda dalam sumberdaya akan menjadi pertimbangan dalam

penilaian Puskesmas Berprestasi.

Penilaian

Puskesmas

Berprestasi

: Suatu upaya penilaian hasil kerja Puskesmas yang meliputi

kegiatan, hasil kerja, inovasi yang dilaksanakan oleh

Puskesmas di wilayah kerjanya, terutama dalam melaksanakan

kegiatan promotif dan promotif serta upaya meningkatkan

peran serta masyarakat.

3

PWS : Alat pemantauan hasil kegiatan berupa grafik atau gambar

pencapaian hasil dan kecenderungannya di masing–masing

wilayah operasional.

RUK : Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas yang disusun pada

bulan Januari tahun berjalan.

RPK : (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) adalah RUK yang telah

disetujui oleh DPRD.

SPO : Standar Prosedur Operasional, suatu perangkat instruksi/

langkah–langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses

kerja rutin tertentu.

Tanda

Penghargaan

: Tanda penghargaan yang diterima oleh Puskesmas dalam 2

tahun terakhir dari dalam dan luar negeri.

Upaya

pengembangan

Puskesmas

: Upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan

yang dihadapi masyarakat dan dapat diatasi oleh Puskesmas

sesuai sumber daya yang ada di Puskesmas. Upaya kesehatan

pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok

Puskesmas yang telah ada.

Visite Rate : Jumlah kunjungan per kasus

4

BAB II

PENILAIAN PUSKESMAS BERPRESTASI

A. Definisi

Puskesmas berprestasi merupakan puskesmas yang berhasil mencapai prestasi meliputi kinerja tinggi yang sesuai dengan fungsi puskesmas, memenuhi kriteria standar program yang telah ditentukan, melakukan upaya peningkatan mutu, mempunyai upaya pengembangan, mendapat pengakuan dari masyarakat serta memiliki tata lingkungan yang baik. Penilaian Puskesmas Berprestasi adalah suatu upaya penilaian hasil kinerja Puskesmas yang meliputi kegiatan, hasil kerja dan inovasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas di wilayah kerjanya, terutama dalam melaksanakan kegiatan promotif dan preventif serta upaya meningkatkan peran serta masyarakat.

Penilaian ditujukan untuk memperoleh Puskesmas yang melaksanakan pelayanan

terutama kegiatan promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat dengan baik,

dan memiliki inovasi sesuai masalah maupun sumber daya yang ada. Puskesmas

Berprestasi tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Dengan

demikian, hasil kerja Puskesmas dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.

B. Tujuan Umum: Diperolehnya Puskesmas Berprestasi Tingkat Nasional.

Khusus:

1. Mendapatkan gambaran manajemen Puskesmas 2. Mendapatkan gambaran peningkatan kualitas pelayanan yang dilaksanakan. 3. Mendapatkan gambaran kemampuan Puskesmas melakukan pengembangan dan

inovasi yang dilakukan 4. Mendapatkan gambaran upaya promosi dan prevensi terkait Upaya Kesehatan

Masyarakat yang dilaksanakan di Puskesmas 5. Mendapatkan gambaran Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerja Puskesmas 6. Mendapatkan informasi tentang potensi Puskesmas sebagai Pusat Penyedia

Informasi di wilayahnya.

C. Manfaat 1. Manfaat bagi masyarakat:

Pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai masalah dan kebutuhan

Masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dapat teridentifikasi

5

2. Puskesmas:

Puskesmas dapat melakukan “Self Assesment” dengan instrumen ini.

Puskesmas didorong untuk melakukan identifikasi dan analisis masalah, mencari penyebab serta hambatan masalah kesehatan di wilayah kerjanya berdasar kesenjangan dalam pencapaian kinerja puskesmas.

Puskesmas dapat menjadi teladan untuk Puskesmas di sekitarnya, menjadi tempat pembelajaran (benchmark) bagi tenaga kesehatan/puskesmas lainnya.

Puskesmas dapat menjadi salah satu contoh fasilitas umum yang melaksanakan pelayanan prima.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan puskesmas.

Meningkatkan motivasi dalam melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

3. Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota

Mengetahui peta kemampuan Puskesmas di wilayah kerjanya .

Merencanakan pola perencanaan SDM, sarana prasarana dan perbekalan yang diperlukan

Merencanakan pembinaan dan pelatihan yang diperlukan Puskesmas di wilayah kerjanya.

Mengetahui kemampuan Puskesmas di wilayah kerjanya dalam mencapai target pelayanan yang harus dicapai.

4. Pemerintah Daerah Kab/Kota

Memotivasi bagi Pemerintah daerah untuk mengembangkan puskesmas di wilayahnya

Mendorong Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu di era Jaminan Kesehatan Nasional.

D. Ruang Lingkup Penilaian

1. Variable Penilaian meliputi enam point, yaitu:

Manajemen Puskesmas

Penyelenggaraan kegiatan Promotif dan Preventif terkait Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Informasi Kesehatan di wilayahnya

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Perorangan

Upaya Peningkatan Mutu

Upaya lain: Upaya Pengembangan, Inovasi dan Penghargaan

2. Proses Penilaian

Tahap 1: Seleksi administrasi dari Puskesmas yang diusulkan oleh masing-masing

Provinsi, dengan menggunakan metode penelusuran dokumen yaitu: Dokumentasi, Instrumen yang telah diisi, Pelusuran bukti kegiatan kepada masyarakat.

6

Tahap 2: Verifikasi Lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai yang ditugaskan oleh

Dirjen Bina Upaya Kesehatan Dasar kepada sembilan Puskesmas yang unggul di tahap pertama.

Tahap 3: Penentuan ranking Puskesmas Berprestasi Tahun 2014

E. Katagori Wilayah Penilaian Puskesmas dibagi dalam 3 katagori wilayah, yaitu : 1. Puskesmas berprestasi di wilayah perkotaan 2. Puskesmas berprestasi di wilayah perdesaan 3. Puskesmas berprestasi di wilayah terpencil/sangat terpencil

Dasar penetapan katagori penilaian adalah perbedaan kondisi geografi dan iklim yang akan mempengaruhi input, proses dan output kegiatan di Puskesmas

F. Jadwal kegiatan penilaian 1. Penilaian Tingkat Kabupaten/kota : Maret – Juni 2. Penilaian Tingkat Provinsi : Juni – Juli 3. Penilaian Tingkat Nasional : Agustus - September

7

BAB III

PELAKSANAAN PENILAIAN PUSKESMAS BERPRESTASI

A. Tata Cara Pengusulan

1. Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota

a. Penilaian dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, berpedoman pada

instrument yang telah ditetapkan, dan dapat dikembangkan untuk hal-hal yang

bersifat spesifik lokal.

b. Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan Puskesmas yang dinilai berprestasi pada Dinas

Kesehatan Provinsi sesuai format yang telah ditetapkan (terlampir) selambat-

lambatnya akhir April setiap tahunnya.

2. Seleksi Tingkat Provinsi a. Verifikasi dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan dokumen yang

disampaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota. b. Hasil verifikasi disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi pada Kementerian

Kesehatan selambat-lambatnya awal Bulan Mei setiap tahunnya.

c. Masing-masing Provinsi diharapkan dapat mengusulkan tiga Puskesmas masing-

masing satu dari kategori wilayah, yaitu Puskesmas di wilayah Perkotaan,

Perdesaan dan Puskesmas di wilayah Terpencil/Sangat Terpencil.

3. Seleksi Tingkat Pusat

a. Kementerian Kesehatan akan melakukan penilaian dan verifikasi ulang terhadap

usulan Dinas Kesehatan Provinsi dengan instrumen yang dikembangkan oleh Pusat.

b. Kementerian Kesehatan akan melakukan kunjungan lapangan dan menetapkan

pemenang untuk masing-masing katagori.

B. Tim Penilai 1. Tingkat Kabupaten/Kota

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Sekretaris : Sekretaris Dinas kesehatan Kabupaten/kota

Anggota : - Pejabat Eselon III di lingkup Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

- Pejabat Unit teknis

- Unsur Pemerintah daerah

8

Tugas Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota

a. Melakukan penelaahan, pemeriksaan terhadap dokumen/laporan Puskesmas di

Kabupaten/Kota

b. Melakukan verifikasi, penilaian terhadap puskesmas yang akan diusulkan

c. Mengusulkan hasil penilaian pada Dinas Kesehatan Provinsi

2. Tingkat Provinsi

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi

Anggota : - Pejabat Eselon III di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi

- Pejabat Unit teknis

- Unsur Pemerintah daerah

Tugas Tim Penilai Tingkat Provinsi

a. Melakukan penelaahan, pemeriksaan terhadap usulan Dinkes Kabupaten/kota

b. Melakukan verifikasi, penilaian terhadap Puskesmas yang akan diusulkan

c. Mengusulkan hasil penilaian pada Kementerian kesehatan

Cq : Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Jl. HR. Rasuna Said Blok X Kavling No : 4 – 9 Jakarta Selatan

Telp / Fax : 021-5222430

e-mail : yankesdas@gmail.com

3. Tingkat Pusat

Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Sekretaris : Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar

Anggota : - Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu

Dan Anak

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan

- Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia

- Kepala Pusat Promosi kesehatan

- Kepala Biro Kepegawaian

- Direktur Bina Pelayanan Keperawatan & Keteknisian Medik

- Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana

9

Kesehatan

- Direktur Bina Kesehatan Jiwa

- Pejabat Eselon III di lingkup Direktorat Bina Upaya

Kesehatan Dasar

Sekretariat : - Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Jl.HR Rasuna Said Blok X Kavling No. 4–9 Jakarta Selatan

Telp / Fax : 021-5222430

e-mail : yankesdas@gmail.com

Tugas Tim Penilai Tingkat Pusat:

a. Melakukan penelaahan, pemeriksaan terhadap usulan Dinkes Provinsi

b. Melakukan verifikasi, penilaian terhadap calon yang akan diusulkan

c. Menetapkan pemenang Puskesmas Berprestasi dari masing-masing katagori

d. Mengumumkan pemenang pada Hari Kesehatan Nasional.

C. Pembiayaan Pembiayaan pelaksanaan kegiatan :

1. Kegiatan seleksi di tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Dinas kesehatan

Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan seleksi tingkat Provinsi menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi

3. Kegiatan seleksi tingkat nasional menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan

4. Pemanggilan pemenang tingkat nasional untuk menerima penghargaan pada Hari

Kesehatan Nasional menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan

10

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Penilaian Puskesmas Berprestasi ini diharapkan dapat diterapkan sebagai

Pedoman Penilaian Puskesmas Berprestasi di daerah yang dilakukan oleh Tim Penilai dari

semua unsur kesehatan, mengedepankan integrasi program untuk menghilangkan fragmentasi

yang selama ini tercipta. Kegiatan penilaian ini hanya salah satu bentuk pembinaan dan

penghargaan kita terhadap pengabdian para tenaga kesehatan di garda terdepan, diharapkan

instrumen ini dapat diperkaya sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat untuk

meningkatkan kualitas pelayanan primer khususnya Puskesmas.

Penghargaan Menteri Kesehatan kepada Puskesmas Berprestasi merupakan

pengakuan pemerintah terhadap kinerja dan kualitas pelayanan Puskesmas sebagai pemberi

layanan kesehatan strata pertama. Diharapkan para pemenang Puskesmas Berprestasi ke

depan bisa diberdayakan menjadi motivator bagi Puskesmas di sekitarnya untuk memiliki

prestasi yang setara khususnya dalam Upaya Kesehatan Masyarakat, mengedepankan upaya

promotif, preventif dan diagnosa dini sehingga Visi “Masyarakat Sehat, Mandiri dan

Berkeadilan” segera terwujud.

11

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 tahun 2009

5. Peraturan Presiden No.72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/Menkes/Per/XI/1984 tentang Lambang

Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Rakyat di Seluruh Indonesia.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2048/MENKES/PER/X/2011

Tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat

Kesehatan Masyarakat

12

Tim Penyusun:

drg. Kartini Rustandi, M.Kes; dr. H.KM Taufiq, MMR; Tinexcely Simamora, SKM, MKM;

dr.Ganda RP Sinaga, MKM; Dr.dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH; dr. Ida Ayu Merthawati;

drg. Idawatylina, M.Kes; dr. Dewi Irawati, MKM; dr. Mugi Lestari; dr. Ernawati Atmaningtyas;

dr. Irni Dwi Aprianty; Ruri Purwandani, SP; Indi Susanti, SKM, M.Epid; drg. Ery HZD, MMR;

dr. Berta Pasaribu, MARS; drg. Luki Hartanti, M.Kes; dr. Sri Hastuti Nainggolan; Drs. Wahyudi;

Editor:

dr. H.KM. Taufiq, MMR

Tinexcelly Simamora, SKM, MKM

drg. Idawatylina, M.Kes

Indi Susanti, SKM, M.Epid