partai demokrat
TRANSCRIPT
STRUKTUR, FUNGSI DAN TUJUAN PARTAI DEMOKRAT
DALAM SEBUAH IMPLEMENTASI
MAKALAHMakalah Ini Dibuat Untuk Memenuhi Nilai Tugas Kelompok Mata Kuliah Sistem
Politik Indonesia
DISUSUN OLEH:
KELOMPOK 7
AKBARDESI OKTARINA
DESI PERMATASARIHASRI WAHYUTI
OVI IHSANDARAHMAT RAFINZAR
RUSDIANTOTOMMY LIM
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan
Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan
makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Adapun tujuan
penyusunan makalah ini adalah untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah Sistem
Politik Indonesia yang dibimbing oleh Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si. Semoga
makalah ini dapat diperguanakan sebagai acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi
mahasiswa Ilmu Administrasi Negara lainnya.
Adapun dalam penulisan makalah ini, saya tidak sedikit menghadapi
hambatan untuk mengkaji lebih jauh tentang fungsi dan tujuan partai politik,
terutama Partai Demokrat. Namun berkat dorongan yang kuat dari dosen
pembimbing hambatan dalam penyusunan materi ini dapat teratasi.
Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan
pengalaman bari para mahasiswa disamping tujuan utama penyusunan makalah ini
ialah pemenuhan nilai tugas kelompok pertama tahun ajaran 2015/2016 mata
kuliah Sistem Politik Indonesia
Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang
saya miliki masih belum sempurna. Oleh karena itu saya harapkan kepada dosen
pembimbing untuk memaklumi hal tersebut dan member masukan – masukan
yang bersifat membangun agar lebih baik kedepannya.
Indralaya, 1 Februari 2016
Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................i
DAFTAR ISI......................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................1
1.1. Latar Belakang.............................................................................................1
1.2. Rumusan Masalah........................................................................................1
1.3. Batasan Masalah..........................................................................................1
1.4. Tujuan dan Manfaat.....................................................................................2
BAB II ISI..........................................................................................................2
2.1. Profil Partai Demokrat.................................................................................2
2.2. Susunan Kepengurusan Partai Demokrat.....................................................7
2.3. Fungsi dan Tujuan Partai.............................................................................10
2.4. Implementasi Fungsi dan Tujuan Partai oleh Partai Demkrat.....................13
2.5. Kontroversi dan Konflik Partai Demokrat...................................................18
BAB III PENUTUP...........................................................................................21
3.1. Kesimpulan..................................................................................................21
3.2. Saran.............................................................................................................21
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................22
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Negara Indonesia tak pernah lepas dari sebuah sistem yang memiliki peran
besar dalam pelaksanaan pemerintahan Negara Indonesia yaitu sistem politik.
Karena pasti sistem politik-lah yang mejadi tolok ukur kemajuan dalam suatu
negara. Pada negara maju dapat dikatakan bahwa sitem politik didalamnya sudah
tertata dengan baik dan sistematis. Sistem politik sendiri dapat diartikan sebagai
sebuah mekanisme dari seperangkat komponen, dimana setiap komponen tersebut
mempunyai fungsi masing-masing, dimana fungsi tadi melekat pada suatu
struktur-struktur politik dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang
ditujukan kepada masyarkat.
Dalam suatu sistem politik terdapat berbagai unsur, dan salah satu unsur
tersebut adalah partai politik. Seperti yang kita ketahui partai politik di Indonesia
sejak zaman orde lama sudah mulai menguak sampai sekarang terhitung 12 partai
yang masih mewarnai perpolitikan di Indonesia.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang terlah di uraikan diatas, maka dapat
dirumuskan beberapa masalah, yaitu :
1. Apakah fungsi dan tujuan partai secara umum ?
2. Apa fungsi dan tujuan Partai Demokrat ?
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi dan tujuan partai oleh Partai Demokrat ?
4. Apa hambatan Partai Demokrat dalam mencapai tujuannya ?
1.3. Batasan Masalah
Sebagai upaya memfokuskan bahasan, pembahasan ini dibatasi pada lingkup
bahasan yang terkait dengan fungsi dan tujuan partai yang ada di Indonesia dan di
fokuskan kembali kepada Partai Demokrat, tidak membahas partai lain yang ada
di Indonesia.
1
1.4. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
a. Ingin mengetahui fungsi dan tujuan partai.
b. Agar memahami fungsi dan tujuan Partai Demokrat.
c. Dapat mengetahui pelaksanaan fungsi dan tujuan Partai Demokrat.
d. Mengetahui hambatan Partai DEmokrat dalam menjalankan fugsinya.
2. Manfaat
a. Manfaat Akademik
Hasil pembahasan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para
generasi muda dan para mahasiswa tentang sistem politik yang ada di
Indoneisa terkhusus mengenai partai politik yang ada di Indonesia beserta
tugas, fungsi dan tujuannya.
b. Manfaat Praktis
Dapat terwujudnya masyarakat yang kompeten dan siap bersaing dalam
dunia politik dengan menjadikan partai politik sebagai wadah atau alat untuk
mendapatkan kekuasaan dengan cara yang sebaik-baiknya dan bertanggung
jawab.
2
BAB II
ISI
2.1. Profil Partai Demokrat
1. Sejarah Partai Demokrat
Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang
Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo
Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang
MPR tahun 2001.
Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling
public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang
Yudhoyo, beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana
sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan
untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa
mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence
Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi
Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya
adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai
sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus
dan selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin
oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang
perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden,
antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang
dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk
tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim
itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3).
Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato
Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi
untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs.
A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY
3
memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari
Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang
menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan
hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.
Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence
Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatoegana berupaya
mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai
politik. Pada akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh)
orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah
partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarok, MA.;
(3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5)
Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF.
Saragjh, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald
Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama-nama
tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi.
Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY.
Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang
Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya,
tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi
saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna
dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada
tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI,
Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang
menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir
menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang
selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence
Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon
Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama
Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan
beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence
Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat
4
Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris
Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence
Rumangkang.
Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang
melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di
kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52
selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam
laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan
didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni
pada tanggal 10 September 2001.
2. Pengesahan Partai Demokrat
Pada tanggal 10 September 2001 pukul 10.00 WIB Partai Demokrat
didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence
Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan
Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli
Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka
SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada
tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM
Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai
Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi
menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober
2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita
Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan
Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di
Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan
dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada
tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh
Indonesia.
5
Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat
organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan
AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun.
2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen
Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat.
Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap
dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini.
3. Visi dan Misi
VISI PARTAIPartai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan
luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan
kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung
tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar
ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang
damai, demokratis dan sejahtera.
MISI PARTAI
1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan
peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia
baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam
semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan
kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang,
pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan
perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan.
2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam
melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai
tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan
perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang
6
sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut
Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi
kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara
tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka
menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah
yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur
lebaga perwakilan dan permusyawaratan
2.2. Susunan Kepengurusan Partai Demokrat
Pengurus Partai terdiri dari :
1. Tingkat Pusat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Tingkat Provinsi adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
3. Tingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
4. Tingkat Kecamatan/sejenisnya adalah Dewan Pimpinan Anak Cabang
(DPAC).
5. Tingkat Kelurahan/sejenisnya adalah Dewan Pimpinan Ranting (DPRt).
6. Tingkat Rukun Warga (RW)/sejenisnya adalah Pimpinan Anak Ranting
(PARt).
7. Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) terdiri dari :
a. Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Biro-Biro.
b. Perwakilan Partai di Luar Negeri (DPLN) dibentuk disuatu Negara dan
atau gabungan dari beberapa Negara.
c. Komposisi Personalia dari Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN)
ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
7
Ketua Umum Partai Demokrat 4 Periode Terakhir
No
.Ketua Umum Masa Jabatan Periode
1 Subur Budhisantoso10 September 2001-
23 Mei 20051
2 Hadi Utomo23 Mei 2005-
23 Mei 20102
3 Anas Urbaningrum23 Mei 2010-
23 Februari 20133
4 Susilo Bambang Yudhoyono
30 Maret 2013-
12 Mei 2015
12 Mei 2015-
12 Mei 2020
4
Susunan Lengkap Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2015-2020
I. Majelis Tinggi Partai Demokrat
Ketua : Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil Ketua : E. E. Mangindaan
Sekretaris : Dr. Amir Syamsudin, SH., MH.
II. Dewan Pembina Partai Demokrat
Ketua : E.E. Mangindaan
Wakil Ketua : Ir. Agus Hermanto. MM
Sekretaris : Dr. Adjeng Ratna Suminar, SH
III. Dewan Kehormatan Partai Demokrat
Ketua : Dr. Amir Syamsudin, SH., MH.
Wakil Ketua : Denny Kailimang, SH, MH
8
Sekretaris : Yosef B Badeoda, SH, MH
Anggota : H. Darizal Basi
IV. Komisi Pengawas Partai Demokrat
Ketua : H. Ahmad Yahya, SE, MM
Wakil ketua : HM Darmizal, MS
Sekretaris : Drs. Deddy Suardy, MH
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti
2015-2020
A. Pejabat utama Dewan Pimpinan Pusat
I. Ketua Umum : Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
II. Komisi Pemenangan Pemilu
Ketua : Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.
III. Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi
Ketua : Pramono Edhie Wibowo
IV. Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Ketua : Muhammad Yasin, SH
B. Divisi - divisi
I. Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum
Ketua : Palmer Situmorang, SH., MH.
II. Divisi Pengabdian Masyarakat dan Program Pro-Rakyat
Ketua : Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
III. Divisi Tanggap Darurat dan Bantuan Kemanusiaan
Ketua : Drs. H. Umar Arsal
IV. Divisi Logistik dan Sumber Daya
Ketua : Gatot Suwondo
V. Divisi Pendidikan dan Pelatihan
Ketua : Gondo Radityo Gambiro
9
VI. Divisi Komunikasi Publik
Ketua : Imelda Sari
VII. Divisi Hubungan Luar Negeri
Ketua : Iwan Djalal
VIII. Divisi Pengembangan dan Pengawasan Infrastruktur Partai
Ketua : Muslim, SHI, MM
IX. Divisi Pengembangan Kemitraan Masyarakat
Ketua : Dede Yusuf Macan Efendi, ST
X. Divisi Keamanan Internal Partai
Ketua : Ir. Rudolfus YB Kadarisman\
2.3. Fungsi Dan Tujuan Partai Politik
Fungsi Partai Politik
1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Sebagai wahana menyampaikan pendapat dan aspirasi masyarakat serta
mengkomunikasikannya kepada pemerintah. Disamping itu partai politik
berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan
kebijaksanaan pemerintah.
2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Proses seseorang untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap
fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat. Sosialiasi politik
mencakup semua proses masyarakat dalam penyampaian norma-norma dan
nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi selanjutnya.
3. Sarana Rekuitmen Politik
Parpol berfungsi mencari dan mengajak orang berbakan untuk turut
aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian, Parpol
turut memperluas partisipasi politik masyarakat dan menarik golongan muda
untuk dididik menjadi kader yang akan datang.
10
4. Sarana Pengatur Konflik
Parpol sebagai wahana mengatasi masalah. Cara partai politik mangatur
konflik masyarakat adalah dengan membuat aturan permainan.
Fungsi Partai Politik menurut Undang-undang
Undang-undang Nomor.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (pasal 11)
menyatakan Partai Politik berfungsi sebagai sarana :
1. Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga
Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia ; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme
demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Adapun yang menjadi fungsi dari partai politik menurut Simon, dalam Basri
(2011:120) adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Sosialisasi politik, ketika seseorang sudah mampu menilai keputusan
dan tindakannya.
2. Fungsi Mobilisasi politik, adalah fungsi partai untuk membawa warga
Negara kedalam kehidupan publik.
3. Fungsi Refresentasi politik adalah partai politik yang ikut pemilihan umum
dan memenangkan sejumlah suara akan menempatkan wakilnya dalam
parlemen.
11
4. Fungsi Partisipasi politik adalah dimana tugas partai politik untuk membawa
warga Negara agar aktif dalam kegiatan politik.
5. Fungsi Legitimasi sistem politik adalah mengacu pada kebijakan partai politik
mendukung dan mempercayai kebijakan pemerintah yang meliputi kebijakan
publik maupun eksistensi sistem politik.
6. Fungsi Aktivitas dalam sistem politik adalah menjabarkan programnya dan
menyiapkan anggotanya untuk menjalankan program tersebut.
7. selain itu parpol juga dapat memberikan Pelayanan Publik kepada
masyarakat.
Tujuan Partai Politik
Dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang
Partai Politik yang menunjukkan tujuan dari partai politik yakni tujuan partai
politik tersebut dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, adapun tujuan
umum partai politik adalah :
1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945;
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Secara khusus tujuan dari partai politik adalah :
1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
2. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara; dan
12
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
2.4. Implementasi Funsgi Partai Oleh Demokrat
1. Fungsi Rekruitmen Politik
Partai Demokrat menambah dua lagi posisi wakil ketua umum dalam
kepengurusan partai pada 2015 kemarin. Keputusan ini dibuat dalam rapat
tim formatur yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Demokrat.
ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengemukakan bahwa
memang akan ada penyesuaian, dan penambahan wakil ketua umum.
Sebelumnya Demokrat sudah memiliki dua wakil ketua umum, yaitu
Max Sopacua dan Johny Allen Marbun. Nurhayati memastikan penambahan
dua wakil ketua umum tak akan menggeser kedudukan Max dan Johny di
Demokrat. Dalam penambahan kader dalam Partai Demokrat ini tidak ada
geser-menggeser sesama kader partai dan tetap mengutamakan azas
kebersamaan.
Setelah terpilih sebagai ketua umun dalam kongres luar biasa Demokrat
di Bali tahun lalu, Susilo Bambang Yudhoyono juga menunjuk tim formatur
yang akan membahas restrukturisasi partai. Tim ini diketuai oleh SBY dan
beranggotakan Syariefuddin Hasan, Jero Wacik, Nurhayati, dan Max
Sopacua.
Nurhayati menyatakan penambahan dua wakil ketua umum diharapkan
akan memudahkan dan membantu SBY dalam menjalankan partai. Apalagi,
sebelum setuju menjadi ketua umum, SBY mensyaratkan agar keterlibatannya
di partai tak mempengaruhi kerja di pemerintahannya saat itu.
Nurhayati membantah dugaan bahwa penambahan dua wakil ketua
umum ini untuk mengakomodasi dua kubu yang disebut-sebut menguat
menjelang KLB, yaitu kubu Marzuki Alie dan kubu mantan ketua umum
Anas Urbaningrum. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pada
13
saat itu sangat banyak sekali tugas SBY yang harus dirampungkan sebelum
masa jabatannya berakhir pada 2014 kemarin.
2. Melahirkan Pemimpin dan Penguasa
Arahan Ketua Umum Partai Demokrat Prof. Dr. Susilo Bambang
Yudhoyono agar seluruh elemen Partai Demokrat menghidupkan dan
menggerakkan mesin partai secara efektif dan efisien disikapi Sekretaris
Jenderal Partai Demokrat Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII dengan
menyelenggarakan Rapat Kerja Tim Kesekjenan Tahun 2016-2017 bersama
seluruh Divisi di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD).
Rapat kerja tersebut dipimpin Hinca bersama para Wakil Sekretaris
Jenderal DPP-PD yakni Teuku Riefky Harsya, Andi Timo Pangerang, Putu
Supadma Rudana, Rifai Darus, Didi Irawadi Syamsudin, Ramadhan Pohan,
Mulyadi, serta Ikhsan Modjo. Hadir juga dalam rapat tersebut Direktur
Eksekutif DPP-PD Fadjar Sampurno dan Wakil Direktur Eksekutif DPP-PD
Partoyo. Rapat digelar di Kantor Pusat Partai Demokrat, Graha Kramat VII,
Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat.
Dalam rapat tersebut Hinca menyampaikan apresiasi Ketua Umum
DPP-PD Susilo Bambang Yudhoyono kepada seluruh kader, khususnya
pengurus DPP-PD, atas kerja keras memenangkan sejumlah calon kepala
daerah, baik yang diusung ataupun yang didukung Partai Demokrat, dalam
Pilkada serentak 9 Desember 2015.
Pada bagian lain Hinca menegaskan, berpartai adalah berlatih
mengelola negara. Karenanya, jangan sampai ada kader yang membiarkan
250 juta rakyat Indonesia terlepas dari bendera Partai Demokrat.
3. Pendidikan Politik Bagi Anggota dan Masyarakat Luas Agar Menjadi
Warga Negara Indonesia Yang Sadar Akan Hak Dan Kewajibannya
Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara &
Rekrutmen Politik
14
DPD dan DPC-PD se-Indonesia menjalankan agenda-agenda besar
yakni melakukan peningkatan teknologi informasi, pembinaan, kaderisasi,
dan pelatihan kader untuk menuju pemenangan pemilu 2019.
Hal tersebut disampaikan Hinca Pandjaitan yang didampingi para Wakil
Sekjen DPP-PD di antaranya Andi Timo Pangerang; Ramadhan Pohan; M
Rifai Darus dan Direktur Eksekutif DPP-PD Fadjar Sampurno saat menerima
audiensi DPD-PD Kalimantan Utara (Kaltara), FPD DPRD Kaltara; FPD
DPRD kabupaten/kota se-Kaltara dan DPC-PD se-Kaltara. Pertemuan
diadakan di ruang rapat, lantai ke-8, Kantor DPP-PD, Graha Kramat 7, Jalan
Kramat Raya 134, Jakarta Pusat.
Hinca Pandjaitan mengatakan, dalam pilkada serentak, sesuai amanah
Kongres IV, Partai Demokrat harus meraih 30 persen suara. Faktanya, hasil
yang diperoleh sangat menggembirakan karena Demokrat dapat melampui
target dengan meraih 41 persen suara. Capaian tersebut belum ditambah
pilkada serentak yang tertunda, dan segera digelar setelahnya. Bahkan ada
beberapa kader yang diusung dalam pilkada. Para kader itu diyakini mampu
memenangkan pilkada tertunda.
Sebelumnya, dalam audiensi tersebut, setiap Ketua DPC-PD se-Kaltara
melaporkan kondisi Demokrat di daerah masing masing. Mereka juga
melaporkan hasil pilkada serentak yang digelar di daerahnya.
Di akhir acara, Hinca Pandjaitan memberikan cinderamata kepada
DPD-PD Kaltara dan sebuah buku kecil. Cinderamata dan buku itu adalah
simbol bahwa kader Demokrat siap bertarung memenangkan pilkada serentak
mendatang dan Pemilu 2019.
4. Penciptaan Iklim Yang Kondusif Bagi Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
Indonesia Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Partai Demokrat mengutuk keras aksi teror yang dilakukan di Jakarta,
kemarin, dan mengajak seluruh rakyat untuk bergandeng tangan menjaga
Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Partai
15
Demokrat (DPP-PD) dalam konferensi pers di Kantor Pusat Partai Demokrat,
Graha Kramat VII, Jalan Kramat Raya 146, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2016).
Sebelum DPP-PD menyampaikan siaran pers, Sekretaris Jenderal DPP-
PD Hinca IP Pandjaitan XIII menyampaikan salam dari Ketua Umum Partai
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang berhalangan hadir. Selanjutnya
Hinca Pandjaitan mengajak hadirin hening sejenak, mengenang dan
memanjatkan doa bagi para korban aksi teror. Hadir dalam konferesi pers itu
Wakil Ketua Umum DPP-PD Syarief Hasan, Wakil Sekjen DPP-PD Teuku
Riefky Harsya dan Ramadhan Pohan, Ketua Komisi IX dari FPD DPR-RI
Dede Yusuf, Direktur Eksekutif DPP-PD Fadjar Sampurno, Wakil Direktur
Eksekutif DPP-PD Partoyo, Wakil Bendahara Umum DPP-PD Fariani
Sugiharto, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP-PD Imelda Sari, Sekretaris
Divisi Komunikasi Publik DPP-PD Hilda Thawila, Ketua DPD-PD Kaltim
Syaharie Jaang dan para Pengurus Harian DPP-PD.
Hinca Pandjaitan kemudian membacakan sikap resmi Partai Demokrat
dalam siaran pers yang berjudul “Kami Mengutuk Teror. Mari Bergandeng
Tangan Jaga Indonesia”.
Ada delapan butir sikap resmi Partai Demokrat, yakni:
Pertama, Partai Demokrat mengutuk keras aksi teror yang dilakukan di
Jakarta apa pun bentuk dan motifnya karena telah menelan korban yang tak
berdosa.
Kedua, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak boleh takut
dan negara tidak boleh kalah terhadap teror serta terus berupaya semaksimal
mungkin melindungi setiap warganegara di mana pun berada dengan cara
yang terbaik dan juga mengoptimalkan kerjasama internasional untuk
menangkal teror.
Ketiga, Partai Demokrat berharap negara meningkatkan peran intelejen,
deteksi dini dan upaya pencegahan agar aksi teror tidak terjadi lagi di masa
depan. Kontribusi masyarakat luas juga penting, agar semua upaya
pencegahan yang dilaksanakan negara berhasil.
16
Keempat, Partai Demokrat mengajak bergandeng tangan semua elemen
bangsa memainkan peran maksimal, utamanya peran para pemuka agama
dan tokoh masyarakat dan segenap pimpinan pemerintahan dari tingkat pusat
hingga daerah, untuk terus menerus dan secara intensif mengingatkan dan
mencegah setiap warga negara untuk tidak melakukan aksi-aksi kekerasan
atas nama agama sangat penting.
Kelima, Partai Demokrat mengajak masyarakat luas untuk tidak
menambah masalah yang ada, misalnya dengan menyebarluaskan berita-
berita palsu. Cegah kepanikan dan ketakutan yang tidak perlu. Masyarakat
justru harus makin bersatu dan tidak terpancing oleh tindakan adu domba.
Media melakukan perannya yang membuat masyarakat tenang dan teduh
lewat tayangan yang sesuai dengan kaidah jurnalistik.
Keenam, Partai Demokrat mendukung penuh pihak kepolisian dan
aparatur negara lainnya, untuk terus bekerja keras mencegah dan menindak
tegas setiap aksi teror di seluruh tanah air.
Ketujuh, Partai Demokrat mengajak masyarakat untuk tetap beraktifitas
normal agar iklim investasi dan pariwisata Indonesia tetap terjaga dan terus
tumbuh.
Kedelapan, Partai Demokrat menyampaikan belasungkawa yang dalam
kepada para korban jiwa yang meninggal dan meminta pemerintah dan
negara untuk menanggung semua pembiayaan pengobatan yang korban dan
membiayai keluarga korban.
Usai Hinca menyampaikan sikap resmi Partai Demokrat terkait aksi
teror kemarin, Syarief Hasan memaparkan, teror yang dilakukan ISIS sangat
melukai hati rakyat karena menimbulkan korban dan menambah
permasalahan bangsa. Rakyat dan Partai Demokrat bersepakat apa pun bentuk
teror, kita harus bangkit dan melawannya.
Secara khusus, Syarief meminta Badan Intelijen Negara (BIN) agar
betul-betul pro-aktif. Merupakan tugas utama BIN mendeteksi segala
ancaman terhadap NKRI, termasuk di dalamnya gerakan teroris ISIS yang
tidak bisa ditolerir.
17
Syarief menggarisbawahi Partai Demokrat mendukung pemerintah
bersama instansi negara lainnya memerangi terorisme dalam segala bentuk.
Partai Demokrat berharap negara kita utuh dan rakyat makin sejahtera. Kita
harus berani melawan terorisme.
Saat ditanya wartawan terkait revisi UU No 15 tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Syarief yang juga Anggota Komisi
I DPR-RI menjelaskan, bagi Partai Demokrat poin paling pokok adalah
terorisme harus diberantas. Pemberantasan terorisme tentu harus bersandar
pada UU yang didukung rakyat sepenuhnya.
2.5. Kontroversi Dan Konflik Partai Demokrat
1. Kader Partai Demokrat Tersangka Kasus Korupsi
Guncangan partai ini mengemuka setelah Bendahara Umum Partai
Demokrat, Muhammad Nazaruddin dijadikan tersangka korupsi
pembangunan wisma Atlet di Palembang. Bahkan, M. Nazaruddin sempat
diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggunjawabkan
perbuatannya menerima fee suap dari proyek SEA Games 2011, dan kini
memberikan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai.
Tak ayal, Andi Malarangeng pun mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda
dan Olahraga pada 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka
kasus Hambalang, sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai
Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada
14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai
tersangka korupsi, yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh
KPK pada tanggal 22 Februari 2013 untuk kasus gratifikasi mobil. Pada
tanggal 23 Februari 2013, Anas mundur sebagai ketua umum Partai
Demokrat, sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia
menjelaskan bahwa tanpa pakta integritas pun, ia punya kesadaran untuk
mundur. Angelina Sondakh telah terlebih menjadi tersangka sejumlah kasus
korupsi.
18
2. Hujatan Terhadap Susilo Bambang Yudhoyono
Pengesahan Undang-undang Pilkada, melalui mekanisme voting
diwarnai aksi walk out alias WO dari fraksi Demokrat. Inilah salah satu
penyebab UU tersebut disahkan. Pasalnya, Koalisi Merah Putih (KMP) di
DPR berhasil mengalahkan koalisi yang dibangun PDIP. Sehingga,
mekanisme pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD.
Publik yang kecewa dengan pengesahan UU tersebut, mengarahkan
kesalahannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sebagai
Presiden RI pada saat itu. Melalui jejaring sosisal twitter para netizen
menggunakan #ShameOnYouSBY. Banyak kalangan masyarakt yang
menyerukan tagar ini di sosial media sehingga menjadi trending topic di
sosial media. Hal ini menunjukan kekecewaan masyarakat terhadap fraksi
Demokrat.
Tak hanya hujatan dari masyarakat, pernyataan juga muncul dalam dari
Pusat Kajian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI menyesalkan sikap
inkonsistensi SBY dalam menyikapi UU Pilkada oleh DPRD. Puskapol UI
menegaskan bahwa suara rakyat harus dikembalikan secar berdaulat.
3. Demokrat Dinilai Partai Terkorup
Lembaga Survei Nasional dalam surveinya menempatkan Partai
Demokrat sebagai partai paling korup dalam persepsi publik. Sebanyak 70,4
persen publik menilai Demokrat sebagai partai paling korup, disusul Partai
Golkal dan Partai Keadilan Sejahtera.
LSN mengadakan survei pada 26 Februari-15 Maret 2013 di 33
provinsi dengan jumlah responden sebanyak 1.230 orang. Survei dilakukan
dengan metode teknik pencuplikan rambang berjenjang dan proporsional
terhadap jumlah penduduk tiap provinsi.
"Persepsi Partai Demokrat sebagai partai terkorup semakin menguat,"
kata Direktur Eksekutif LSN, Umar S. Bakry, saat pemaparan hasil survei di
Jakarta, Ahad, 24 Maret 2013. Dia membantah apa yang disampaikan
Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahwa Partai Golkar sebagai partai terkorup.
19
Simpangan kesalahan survei sebesar 2,8 persen dengan tingkat
kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap
muka dengan berpedoman pada kuesioner. Survei ini dilengkapi dengan
wawancara mendalam dan analisis media. Dipo sebelumnya menunjukkan
angka statistik banyaknya kepala daerah dari Golkar yang ditetapkan sebagai
tersangka korupsi. Menurut Umar, publik tidak mengikuti apa yang
disampaikan Dipo Alam. Selain itu, kata Umar, tidak semua masyarakat
mengikuti pemberitaan di media, termasuk yang disampaikan Dipo.
Umar menyatakan persepsi publik bahwa Partai Demokrat sebagai
partai korup terus menguat. Pada survei Oktober 2012, hanya 51,4 persen
publik yang menyatakan Demokrat sebagai partai korup. Kini, persepsi publik
terhadap partai pemerintah ini semakin anjlok.
Tak heran, tingkat elektabilitas Partai Demokrat, menurut survei LSN,
hanya sebesar 4,3 persen. Angka ini jauh dibandingkan tingkat elektabilitas
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, yaitu sebesar 20,5
persen dan 19,2 persen.
20
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Partai politik merupakan unsur dari sitem politik Indonesia yang memiliki
fungus sebagai wadah formal bagi masyarakat yang ingin memasuki dunia
perpolitikan Indonesia. Partai politik juga memiliki fungsi sebagai sarana
koumukasi politik, sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Bagi masyarakat
partai politik juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik
anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan
pemerintahan, memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan membangun etika dan budaya
politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam pencapaian tujuannya partai politik juga dihadapi berbagai masalah
yang menimpa kader-kadernya. Konflik dan kontroversi menjadi tantangan
tersendiri dalm kemajuan partai politik.
3.2. Saran
Tugas yang telah kami susun sedemikian rupa ini membantu pembaca untuk
memahami salah satu unsur sistem politik Indonesia yaitu partai politik beserta
fungsi dan tujuannya ,mungkin dalam tugas kami masih ada kesalahan baik dalam
segi bahasa dan penulisan kami mohon saran dari pembaca untuk memberikan
kritik dan saran yang membangun sehingga kami kedepannya dapat lebih baik
lagi.
21
DAFTAR PUSTAKA
demokrat.or.id
22