peran partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) dalam

i

PERAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

(PDI-P) DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK

BAGI MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di DPC Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDI-P) Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

SYAHBUDIN LALI

N.I.M : 12520023

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG PROGRAM S1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

“APMD” YOGYAKARTA

2016

ii

PERAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

(PDI-P) DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK

BAGI MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di DPC Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDI-P) Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Stpmd “Apmd” Yogyakarta

Disusun Oleh :

SYAHBUDIN LALI

N.I.M : 12520023

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG PROGRAM S1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

“APMD” YOGYAKARTA

2016

iii

Halaman Pengesahan

Skripsi Ini Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji Sekolah

TinggiPembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Pada hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD”

TIM PENGUJI

Nama Tanda Tangan

1. Drs. Parwoto, M.Si.

Ketua Penguji/Pembimbing

2.

Penguji Samping I

3.

Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

iv

HALAMAN MOTO

Bismillahirrahmanirrahim, Allah SWT berfirman Yang Artinya :

“ sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.”

(QS. Az-Zumar : 10).

“Orang tidak akan pernah merasa kesuksesan kalau belum pernah merasa kegagalan.”

(Boedink)

“Dalam cita-cita politikku, aku ini nasionalis, dalam cita-cita sosialku,aku ini sosialis, dalam

cita-cita sukmaku,aku ini theis.”

(Bung Karno-Penyambung Lida Rakyat)

“Hidup itu sederhana, semua orang hanya ingin bahagia, namun semua menjadi rumit ketika

orang sangat sulit untuk bahagia dengan cara membahagiakan orang lain”

(Nasehat tentang rela berkorban)

“Politik adalah sentuhan.....”

(Tentang Prinsip)

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ungkapan syukur dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya, karya yang

sangat sederhana ini saya persembahkan kepada :

Kepada kedua orangtuaku,(ine & ema) terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang

kalian berikan, yang selalu memberikan doa, nasehat, dan dukungan yang tak

terhingga agar cepat selesai dan dapat menjadi orang yang sukses kelak dan tidak

sombong, terimakasih ine ema buat semuanya I loveeeee uuuuuuuuu.

Terimakasih buat kae Muhadir, ka’ Uda dan anaknya Fikar Amrulah, yang selalu

berdoa buat aling. Terimakasih buat semua kae, aling sayang dan rindu kalian semua.

Terimakasih buat kakekku ali nansur, alm. Nenek Riung, mami doda, yang slalu

berdoa buat aling agar cepat selesai sekolahnya

Terimakasih buat adik perempuanku satu-satunya (Ipang) yang selalu mengerti kae

punya kebutuhan hehe

Terimakasih buat kaka Nona, kaka Marten, dan Bibi Na yang selalu beri aling

nasihat serta doa dan dukungan agar aling cepat selesai

Terimakasih buat kaka Riris & kaka Onci, kaka imel (ibu dewan) yang selalu toe

lemong asen se golo ngata hehe

Terimkasih buat sayangku Gloria yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka,

yang selalu memberikan suport serta pengertian, yang kadang-kadang selalu

jengkelin,,,hehehe I love U sayang.

Terimakasih buat om Zainudin sek, om Ismail sek, dan om Ruslan, yang selalu

memberikan aling nasihat,doa serta dukungan agar cepat selesai

Terimakasih buat keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih buat saudara-saudaraku Buronan fc. yang sering ngumpul bareng di

Jogja (Densus S.ip, Ayen, Herman, Ichat, Eny, Moat Frits, Anis, Jhony, Nessa, Om

Sil, James, Stelo, Bob Ricky, Yessy, Yoris, choac Theos, Serly, Izhy, Deky, Pia, Ade

Devi, Troy, Soni, Ria, Nita, Iren, dan yang paling kecil Anak Rey dan lain-lain yang

tidak dapat saya sebutkan satu persatu)

Terimakasih buat ibu Marsilah, mas Agung dan Mba Ira yang sudah menjadi ibu dan

bapak kos yang baik.

vi

Terimakasih buat Teman-teman angkatan 2012, yang tidak dapat saya sebutkan satu

persatu, sedih, susah, senang dan canda tawa yang kita alami selama ini akan selalu

saya ingat sepanjang hidup dan tidak akan terlupakan kenangan dimasa kuliah.

Angkatan 2012 yang paling kompak dan kece hahaeee

Terimaksih buat kae Hans, ari dopo, rin dore, asrul, safio, yaris, rojer, ano dan teman-

teman lain dari bajawa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu wala cepat

nyusul sudah la.....hehee semangat.

Buat Teman-teman Pratikum, terima kasih juga untuk ibu Tritik dan bapak yang

suadah mengurus kami serta seluruh masyarakat Desa Gembongan Banjarnegara.

Terimakasih buat teman-teman KKN angkatan 48 Desa Kemiri dan Banjarejo yang

selalu kompak dalam setiap kegiatan.

Terimakasih buat teman-teman kos wisma candra, jhoni, abang Dani, ixi, uming,

bayu, wakidi, dwi, piter, arto dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan

satu persatu..

Terimakasih buat sobs manu ogan, manu wea, rio bao, made, agus, tamrin, ishak,

koben & tadius, salam kompak kuota-kuota belum cukup kalau kita belum ujian

e.....hahahaheeeee sio dengar kata itu kaya tra bisa tidur alee heheheeeeeeee

Buat Mba Chie-chie dan Om Frans, Sio paling bersahabat dan mengerti derita

mahasiswa. Mba chie yang asik diajak ngobrol. Kapan lagi ee. Makasih

Terimakasih buat pak dukuh GUKAR (guyangan karangnongko) dan semua warga

masyarakat karangnongko dan guyangan yang sudah saya anggap seperti keluarga

sendiri, atas doa serta nasehat dari bapak ibu maka saya dapat menyelesaikan skripsi

ini. aminnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

vii

KATA PENGANTAR

Assalamua’alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana

atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan

skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan guna

menyelesaikan Studi Program Strata satu (S1) pada Sekolah Tinggi

Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd” Yogyakarta. dalam penyusunan skripsi

ini penulis mengambil judul “ peran partai demokrasi indonesia perjuangan dalam

memberikan pendidikan politik bagi pemilih (studi penelitian deskriptif kualitatif

di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota

Yogyakarta). Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi

ini masih jauh dari sempurna, terutama dalam menggali, mengungkapkan, dan

menguraikan hal-hal yang penulis kemukakan serta sebagai bahan informasi

kepustakaan, namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu

pengetahuan maka penulis dapat menyelesaikannya.

Atas terselesaikan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih

yang terhingga dengan penuh rasa hormat kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si, Selaku Ketua Sekolah Tinggi

Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

3. Bapak Drs. Parwoto, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing, terima kasih yang

tiada batasnya atas bimbingan dan kesabarannya dalam proses pembuatan

skripsi ini sehingga selesai pada waktunya.

4. Bapak/ibu dosen, yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya

dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan

Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

viii

5. Seluruh staf dan karyawan-karyawati Sekolah Tinggi Pembangunan

Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

6. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Kepala Biro

Administrasi Pembangunan Setda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Wali kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kota Yogyakarta

yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan

memberikan data terkait yang berkaitan dengan penelitian saya.

9. Tokoh masyarakat kota Yogyakarta yang bersedia meluangkan waktu

untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa mendapatkan data

sesuai dengan tujuan penelitian penulis.

10. Almamater kebesaran, terimakasih atas jasamu dalam setiap perjalanan

selama menempuh teori dan penyelesaian kuliah.

Akhir kata semoga segala bantuan, dukungan, masukan, yang telah diberikan,

dapat menjadi amal dan manfaat untuk semua orang dan juga mendapatkan pahala

dari ALLAH SWT (Aminnn). Dan penulis berbesar hati apabila para pembaca

sudi kiranya memberikan kritik, masukan dan saran dalam rangka perbaikan diri

sendiri maupun kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta,.....,....,2016

Penyusun

Syahbudin Lali

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iii

HALAMAN MOTTO ..................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... v

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii

DAFTARISI ..................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xi

SINOPSIS ....................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ...................................................................... 7

C. Tujuan ......................................................................................... 7

D. Manfaat ....................................................................................... 7

E. Kerangka Teori ........................................................................... 8

E.1. Peran Partai Politik ............................................................. 8

E.2. Pendidikan Politik ............................................................... 18

F. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................... 33

G. Metode Penelitian ....................................................................... 33

1. Jenis Penelitian ..................................................................... 33

2. Unit Analisis ........................................................................ 34

3. Teknik Pengumpulan Data ................................................... 35

x

4. Tehnik Analisis Data ............................................................ 36

BAB II PROFIL DPC PDI-P KOTA YOGYAKARTA ............................ 48

A. Sejarah Singkat ........................................................................... 48

B. Visi dan Misi PDI-Perjuangan ................................................... 49

C. Tugas PDI-Perjuangan ............................................................... 51

D. Tujuan PDI-Perjuangan ............................................................... 52

E. Lambang PDI-Perjuangan .......................................................... 53

F. Rencana Kerja DPC PDI-Perjuangan kota Yogyakarta .............. 54

G. Prasyarat Dasar Bagi Suksesnya Program ................................. 57

H. Dasa Prasetya PDI-Perjuangan .................................................. 65

I. Struktur Organisasi PDI-Perjuangan .......................................... 66

J. Kewenangan Dewan Pimpinan Cabang ..................................... 70

K. Pengambilan KeputusanPadaPDI-Perjuangan ........................... 71

L. Hasil Rekapitulasi Pemilu Legislatif Kota Yogyakarta Tahun

2014 ............................................................................................ 75

M. Elektabilitas Partai Politik .......................................................... 76

N. Sarana dan Prasarana PDI-Perjuangan ........................................ 77

BABIII ANALISIS TENTANG PERAN PARTAI DEMOKRASI

INDONESIA PERJUANGAN DALAM MEMBERIKAN

PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT KOTA

YOGYAKARTA .............................................................................. 78

A. Deskripsi Informan ..................................................................... 78

B. Pembahasan ................................................................................ 83

xi

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 102

A. Kesimpulan ................................................................................ 102

B. Saran ........................................................................................... 104

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 106

INTERVIEW GUIDE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xii

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Rekapitulasi Kursi DPRD Pemilu Legislatif di DIY 2014...........

Tabel I.2 Hasil Rekapitulasi Pemilu Legislatif Tahun2014.........................

Tabel II.1. Hasil rekapitulasi pemilu legislatif tahun 2014 ........................... 75

Tabel II.2. Elektabilitas Partai Politik ........................................................... 76

Tabel III.1. Deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin ........................... 79

Tabel III.2. Deskripsi informan menurut usia ................................................ 80

Tabel III.3. Deskripsi informan berdasarkan tingkat pendidikan ................... 81

Tabel III.4. Deskripsi informan berdasarkan pekerjaan ................................. 82

xiii

SINOPSIS Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana pendidikan

politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menjadi penting diperhatikan bagi partai politik dalam hubungannya terhadap perkembangan kehidupan masyarakat sekarang ini. Partai politik tidak hanya sebatas alat untuk meraih kekuasaan, tetapi partai politik mampu menunjukan peran dan fungsinya sebagai agen sosialisasi politik, sehingga dapat meredam beberapa penyimpangan yang terjadi ditengah masyarakat salah satu contohnya adalah money politic yang begitu marak terjadi ketika mendekati pemilu dan hal ini terjadi karena faktor ekonomi dan minimnya pengetahuan tentang nilai-nilai politik. Kurang terdidiknya masyarakat secara politik, telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi atau jabatan dari para elit politik. Atas dasar itulah penulis mengambil judul skripsi “Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memberikan pedidikan politik kepada masyarakat Kota Yogyakarta”(Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Yogyakarta). Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Yogyakarta?”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk melihat peran PDI-Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Pengumpulan data penelitian menggunakan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Penentuan informan secara snowball system. Penentuan narasumber ini melalui pertimbangan-pertimbangan antara lain pengurus partai lebih mengetahui program-program yang dilaksanakan, untuk memudahkan mendapatkan informasi yang valid berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus DPC Partai, tokoh masyarakat dan akademisi. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah tehnik interpretatif.

Adapun hasil penelitiannya adalah pada dasarnya PDI-Perjuanggan sudah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, namun pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat tidak mempunyai kurikulumatau silabus yang jelas,sehingga tidak mempunyai panduan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini jelas partai lakukan karena pendidikan politik yang partai berikan kepada masyarakat dikemas dalam bentuk program baik itu di bidang pembangunan, kesehatan maupun bidang pendidikan, karena pada prinsipnya masyarakat ingin melihat bukti. Dalam menunjang pelaksanaan pendidikan politik ini partai juga menfasilitasi semua apa yang menjadi kebutuhan dalam kegiatan pendidikan politik baik itu sarana dan prasarana, logistik maupun tutornya (pemberi materi) partai siap menfasilitasi demi kepentingan rakyat dengan sistem gotong royong dan apa adanya, dan untuk mengorganisir semua kegiatan ini partai jugamelibatkan semua pengurus mulai dari tingkat DPC sampai kepengurus anak ranting,yang di back up oleh tiga wakil ketua bidang dalam pengurus DPC PDI-P. Ketiga wakil ketua bidang itu antara lain wakil ketua bidang organisasi, wakil ketua bidang pendidikan dan pelatihan, serta wakil ketua bidang pemenang pemilu. Ketiga wakil ketua bidang ini mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan politik.

xiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perlibatan masyarakat (pemilih) dalam proses politik adalah

pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan salah satu sarana bagi masyarakat

untuk ikut berpartisipasi menentukan pemimpin negara atau daerah dalam kurun

waktu tertentu. Ketika demokrasi merupakan salah satu syarat yang harus

diperhatikan dalam sebuah pemilu maka masyarakat (pemilih) harus betul-betul

cerdas dan paham tentang proses politik melalui pendidikan politik yang baik dan

benar.

Kurang terdidiknya warga negara secara politik ini, telah menyebabkan

mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi atau

jabatan dari para elit politik. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa ikut

mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang

berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Pada hal, sudah menjadi rahasia umum

bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik

yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat

dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik yang

otonom dari setiap masyarakat (pemilih), maka pelaksanaan pendidikan politik yang

baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, selain dapat

xv

dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada,

juga bisa dilaksanakan secara non-formal oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil

dan individual. Salah satu organisasi yang dapat memberikan pendidikan politik

adalah partai politik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2

tahun 2008 tentang partai politik pada BAB XIII pasal 31 ayat (1) tentang pendidikan

politik menjelaskan bahwa partai politik berperan melakukan pendidikan politik bagi

masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan

memperhatikan keadilan dan kesetaraan dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa

dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Partai politik merupakan ciri utama sistem politik yang demokratis,

sedangkan salah satu fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik. Ini sangat

penting dan perlu menjadi perhatian bagi partai politik dalam hubungannya

terhadap perkembangan kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Dengan masih

banyaknya masyarakat yang tingkat pendidikan politiknya masih rendah, maka

peran dari partai politik sangat dibutuhkan. Pemahaman yang kurang baik dari

masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab dalam politik sangat berpengaruh

besar terhadap hasil akhir dari proses demokrasi.

xvi

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang

partai politik, Bab V Tujuan dan Fungsi,pasal 11 ayat (1) partai politik sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga

negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2. Penciptaan iklim yang kondusif persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk

kesejahteraan masyarakat;

3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme

demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Ketentuan diatas sudah cukup bagus, tetapi tentu berbeda prakteknya

dilapangan, fungsi dan kewajiban partai politik hampir tidak berjalan. Partai politik

hampir-hampir menyerupai “republik tersendiri” ditengah masyarakat dan seolah-

olah terlepas dari masyarakat, kegiatan pendidikan politik yang seharusnya

dilakukan hanya formalitas menjelang pemilu dan setelah pemilu selesai bulan madu

partai politik versus rakyat pun usai. Partai lupa akan pendukungnya dan lebih

mementingkan urusan interen partai atau elit partai lantaran aktivitas dan isu-isu

politiknya sehingga tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu pendidikan politik merupakan faktor penting dalam

terbentuknya sikap dan budaya politik masyarakat. Maka dari itu partai politik harus

benar-benar melakukan pendidikan politik sebagaimana yang telah diatur dalam

xvii

undang-undang partai politik agar masyarakat paham dan sadar tentang hak dan

kewajibannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami sikap serta

budaya politik yang baik dan benar. Serta tidak mudah dimobilisasi oleh para politisi

dan elit partai.

Di Indonesia peran Partai Politik adalah sebagai pilar penyangga demokrasi.

Dalam artian bahwa, keberadaan demokrasi tanpa adanya Partai Politik adalah

sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu pentingnya peran Partai

Politik, maka sudah selayaknya jika Partai Politik diharapkan mampu menjamin

demokratisasi yang sehat dan efektif. Sebagaimana prinsip demokrasi yaitu” dari

rakyat,oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Partai politik merupakan jembatan atau penghubung bagi masyarakat dan

pemerintah, maka dari itu partai politik tidak hanya sebatas alat untuk meraih

kekuasaan tetapi partai politik mampu menunjukan peran dan fungsinya sebagai

agen sosialisasi politik, sehingga dapat meredam beberapa penyimpangan atau

anomali yang terjadi ditengah masyarakat, seperti salah satu contohnya yang sering

terjadi yaitu adanya money politik yang begitu marak terjadi ketika mendekati

pemilu. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor; pertama, minimnya pengetahuan

tentang nilai-nilai politik, kedua, karena faktor ekonomi. Dari kedua hal ini diatas

yang menyebabkan masyarakat itu mudah dimobilisasi oleh para elit politik untuk

kepentingan pribadi atau jabatan dari para elit politik.

Penyimpangan diatas tidak perlu diherankan lagi karena partai politik

sekarang ini dalam melakukan regenerasi masih tidak berpedoman pada kapasitas

individu tetapi lebih kepada kemampuan materi yang dimiliki seseorang. Partai

xviii

politik saat ini belum memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan

pendidikan politik baik diinternal partai politik maupun kepada masyarakat umum.

Sehingga harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, sistem politik yang

baik, good governance sangat tidak mungkin jika dilihat dari pembangunan dasar

yang dilakukan oleh partai politik.

Melihat pentingnya peran partai dalam melakukan peranannya terutama

dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat (pemilih) maka dengan ini

penulis melakukan kajian ilmiah di salah satu partai yaitu Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Yogyakarta. Penelitian ini berupaya untuk

melihat peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam melakukan

pendidikan politik sebagai fungsi dan tanggung jawab sebuah partai.

Hal ini tidak terlepas dari pentingnya pendidikan politik dan peran partai

dalam melaksanakan perannya kepada masyarakat. Karena dengan pendidikan

politik yang baik dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi masyarakat

sehingga masyarakat dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya

dalam kegiatan-kegiatan politik. Partai politik tidak boleh menutup mata dengan

kondisi masyarakat yang sekarang ini, oleh karena itu partai politik dituntut untuk

benar-benar memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat, jika tidak akan

berdampak pada eksistensi partai itu sendiri.

Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap proses politik serta

bagaimana masyarakat ikut terlibat dan memainkan peran di dalamnya sehinga

menempatkan pendidikan politik terhadap masyarakat sebagai upaya yang harus

terus dipromosikan dan didorong agar masyarakat menjadi subyek politik, tidak

xix

hanya menjadi (obyek) penggembira yang dimanfaatkan suaranya ketika pemilihan

dan kemudian ditinggalkan dalam kesepian dan janji-janji manis dari para politisi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Yogyakarta telah gagal

dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang

diberikan justru kian meneguhkan anggapan bahwa politik itu kotor atau sering

mendengarkan ucapan masyarakat bahwa, politik itu menghalalkan segala cara

untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Hal ini dapat dilihat melalui pemahaman

masyarakat dalam memilih seorang calon dalam pemilu masih belum rasional dan

masih maraknya money politic, dari kedua hal diatas yang begitu marak terjadi

ketika mendekati pemilu, menyebabkan masyarakat belum terdidik secara politik.

Salah satu contoh konkrit yang sering terjadi ketika menyongsong pemilu, pasti

sebelumnya ada yang namanya kampanye. Kampanye dalam pandangan atau

persepsi masyarakat hanya sebatas konfoi atau ugal-ugalan motor, mendapat baju

atau kostum serta mendapatkan uang bensin. Sedangkan esensi dari kampanye itu

sendiri masyarakat tidak paham.

Hal diatas menunjukan bahwa masayarkat kota Yogyakarta pada umunya

masih minim pemahaman tentang nilai-nilai politik, karena pesan yang disampaikan

dalam kampanye tidak diindahkan oleh masyarakat itu sendiri. Selama ini

pendidikan politik yang telah dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP) akhirnya tidak lebih dari pembodohan masyarakat yang mengatasnamakan

rakyat, bangsa, dan negara demokrasi untuk melegitimasi langkah politisi mereka

dalam meraih kekuasaan pemerintahan.

xx

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai besar di

Indonesia masih belum memberikan perhatian yang baik terhadap perkembangan

pendidikan politik masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan moto dan

idiologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai wong cilik (orang

kecil/orang bawah). Hal diatas dapat dilihat dalam berbagai jajak pendapat terlihat

bahwa preferensi orang memilih seorang kandidat tidak terlepas dari faktor-faktor

seperti, kesukuan atau kedaerahan, bentuk fisik (cantik, tampan), memberikan

fasilitas (uang dan atau fasilitas lain), sekeyakinan agama, sejarah masa lalu, iklan

dan seterusnya.

Dalam Pemilu Legisltif tahun 2014 adalah ajang dimana kemampuan partai

PDI-Perjuangan untuk memberikan proses pendidikan politik kepada masyarakat

Yogyakarta. Adapun hasil dari perolehan kursi dalam Pemilu Legislatif untuk fraksi

PDI-P Se-DIY tahun 2014. Berikut ini peneliti lampirkan perbandingan data perolehan

kursi DPRD fraksi PDI-P Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta :

Rekapitulasi Kursi DPRD Pemilu Legislatif Untuk Fraksi PDI-P Se-DIY 2014

Tabel I.1

No. Wilayah Kabupaten Total Perolehan Kursi

DPRD

1. Kota Yogyakarta 15 kursi

2. Bantul 12 kursi

3. Kulon Progo 8 kursi

4. Sleman 12 kursi

5. Gunung Kidul 11 kursi

xxi

Total 58 kursi

Sumber KPU Kota Yogyakarta 2014

Dari data KPU diatas, dapat kita ketahui bahwa total perolehan kursi DPRD

untuk fraksi PDI-Perjungan se-DIY berjumlah 58 kursi, dengan jumlah perolehan

kursi terbanyak berada diwilayah Kota Yogyakarta dengan jumlah 15 kursi,

kemudian diikuti wilayah Bantul dan Sleman dengan perolehan masing-masing 12

kursi, dan 11 kursi DPRD fraksi PDI-P untuk wilayah Gunung Kidul, serta perolehan

kursi paling rendah untuk fraksi PDIP berada diwilayah Kulon Progo dengan jumlah 8

kursi. Dari jumlah kursi DPRD yang ada, peneliti membandingkan secara keseluruhan

bahwa Kota Yogyakarta merupakan jumlah kursi DPRD untuk fraksi PDI-P paling

tertinggi dengan jumlah 15 kursi. Dari data ini, diketahui bahwa pemilu legislatif

untuk wilayah Kota Yogyakarta secara kuantitas dimenangkan oleh PDI-Perjuangan.

Perolehan kursi ini mungkin sebagai bentuk bahwa proses pendidikan politik oleh

PDI-Perjuangan berhasil dilakukan. Meskipun partai lain juga melaksanakan proses

pendidikan politik ini kepada masyarakat. Tetapi dalam politik, apa lagi pemilihan

legislatif, perolehan suara ini bisa saja di sebabkan oleh banyak faktor, misalkan

money politik, kampaye hitam, dan lain sebagainya.

Dalam prakteknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

melaksanakan peran dan fungsi partai, yakni sosialisasi terkait memberi pendidikan

politik. Pendidikan politik ini dalam bentuk mengajarkan kepada publik (masyarakat

Yogyakarta) tentang bagaimana seharusnya masyarakat menentukan pemimpin dan

wakil-wakil rakyat se-obyektif mungkin. Selain itu, menentukan pilihan atas dasar

pertimbangan bahwa kandidat yang dipilih telah di ketahui track record nya.

xxii

Sehingga dalam perjalanannya kandidat tersebut apa bila telah menjabat akan

menghasilkan kebijakan yang didasarkan atas pertimbangan rakyat.

Tetapi dalam realitasnya, sosialisasi tersebut hanya sebatas formalitas

belaka. Pelaksanaan sosialisasi ini hanya untuk memenuhi tuntutan sebagai fungsi

partai untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Hal yang esensial dari

pedidikan politik tersebut tidak diindahkan sama sekali oleh masyarakat Yogyakarta.

Dasar yang menjadi argumen publik adalah karena faktor ekonomi yang selalu

melilit masyarakat kecil. Kontradiksi antara idiologi partai politik (PDIP) “wong cilik”

dan keadaan obyektif masyarakat Yogyakarta yang mengakibatkan kebutuhan atas

ekonomi lebih tinggi dari pada menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan

rasional.

Maka dengan itu, penelitian ini berusaha menjawab permasalahan diatas

melalui pengamatan secara langsung dilingkungan kantor Dewan Pimpinan Cabang

(DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan masyarakat di wilayah Kota

Yogyakarta. Dengan ini diharapkan ada terbangunnya langkah-langkah praktis dalam

upaya-upaya menigkatkan kualitas insan politik dalam hal ini masyarakat (pemilih)

yang rasional.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang dikemukakan dalam latarbelakang diatas, mengenai

mengapa penelitian ini harus dilaksanakan, maka dapat diambil sebuah rumusan

masalah yaitu: Bagaimana Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Yogyakarta?

xxiii

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran peran Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yogyakarta dalam memberikan pendidikan

politik kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan

membantu dan menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan khususnya

mengenai peran partai dalam memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat.

2. Manfaat secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan

sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) Yogyakarta dalam memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat.

E. Kerangka Teori

E.1. Peran Partai Politik

Teori peran sangat berkaitan erat dengan yang namanya sosialisasi.

Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role

theory). Menurut Robert Lington (1936) seorang antropolog, teori peran

menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain

xxiv

sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Menurut teori ini harapan-

harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk

berprilaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apabila masyarakat

memahami apa yang namanya tentang peran-peran maka secara otomatis akan

lebih paham dalam beriteraksi dengan lingkungan sekitar, karena segala sesuatu

yang diajarkan dengan peran adalah salah satu faktor utama dalam mencapai

kepuasan tersendiri bagi individu atau masyarakat untuk menjalankan sebuah

fungsi.

Hal diatas dikaitkan dengan bagaimana seorang individu atau

masyarakat memahami apa yang dilakukan oleh agen sosialisasi. Oleh karena itu

diperlukan peran yang aktif dalam proses pensosialisasian atas individu atau

masyarakat agar tercapai keinginan yang disepakati.

Sebagaimana yang diungkapkan Friedman bahwa peran merupakan

perilaku yang diharapkan seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan

baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi

(ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu

harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-

harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran

tersebut. (Friedman, 1998: 286).

Pendapat Friedman mengatakan bahwa peran merupakan perilaku yang

diharapkan seseorang sesuai dengan posisi sosialnya. Hal ini memang benar apa

yang beliau katakan, apabila kita kaitkan dengan partai politik maka perilaku apa

yang dilakukan oleh partai politik sebagai salah satu agen sosialisasi yang kita

xxv

(masyarakat) harapkan dalam menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan

kedudukannya agar semua harapan baik itu dari partai maupun dari masyarakat

dapat tercapai.

Menurut Soekanto, peran adalah sebuah aspek dinamis dari kedudukan

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. (Soekanto, 1990: 268)

Dari uraian dua pendapat diatas, memiliki kesamaan, Friedman

mengatakan peran merupakan perilaku yang diharapkan seseorang sesuai posisi

sosial dan aspek dinamis dari kedudukan (status) menurut Soekanto. Sedangkan

perbedaannya terletak pada tinjauannya, Friedman berbicara perilaku yang

diharapkan dari sebuah partai dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai

posisi sosialnya agar harapan yang diinginkan dapat tercapai. Sedangkan

Soekanto, lebih kepada aspek dinamis dari partai itu sendiri artinya apabila

partai melaksanakan hak dan kewajibannya kepada masyarakat maka partai

telah menjalankan sebuah peran sesuai dengan kedudukannya.

Peran merupakan perilaku yang dituntut untuk memenuhi harapan dari

apa yang diperankannya. Peranan tidak hanya menyangkut perilaku individu

saja, tetapi kelompok atau organisasi. Peranan adalah bagian dari tugas utama

yang harus dilaksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1986: 667).

Dalam kamus besar bahasa indonesia kata peran diartikan sebagai

pemain atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

memiliki kedudukan di dalam masyarakat ( kamus besar bahasa indonesia, 1995:

xxvi

751). Berdasarkan arti tersebut dapat dikatakan bahwa peran merupakan

tingkahlaku atau perbuatan yang dimainkan oleh seseorang atau sekelompok

orang karena tugas dan kewajiban.

Makna “peran” menurut Suhardono dapat dijelaskan melalui tiga cara:

pertama, peran menunjukan pada karakterisasi yang disandang untuk

dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, peran

sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu

karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, peran adalah suatu batasan

yang dirancang oleh aktor lain yang kebetulan sama-sama berada dalam satu

“penampilan/unjuk peran” (role performance). Hubungan antara pelaku (aktor)

dan pasangan pelaku perannya (role patner) bersifat saling terkait dan saling

mengisi, karena dalam konteks sosial tak satu peranpun yang dapat berdiri

sendiri tanpa yang lain (Suhardono, 1994: 5).

Berdasarkan pengertian peran diatas paham yang digunakan dalam

mengkaji peran adalah paham strukturalis dan paham interaksionis. Dimana

paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran sebagai unit kultural yang

mengacu pada seperangkat hak dan kewajiban yang secara normatif lebih

dirancang karena sistem budaya. Intinya dari paham strukturalis lebih

menonjolkan suatu konotasi pasif-statis baik pada aspek permanensi maupun

pada aspek saling terkait antara posisi dengan lainnya. Sedangkan paham

interaksionis lebih memperlihatkan pada konotasi aktif-dinamis dari fenomena

yang bersifat lebih hidup serta lebih organis sebagai unsur dari sistem sosial

yang telah dinteraksi oleh self dari individu pelaku peran. Dalam hal ini pelaku

xxvii

peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, karena ia berusaha

selalu nampak dan dipersepsi oleh pelaku lain sebagai hal yang tidak

menyimpang dari sistem yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa

peran merupakan sebuah ketentuan yang membatasi perilaku apa yang harus

dilakukan oleh seseorang baik itu individu ataupun kelompok yang menduduki

posisi, Dimana posisi sering dijelaskan dengan peristilahan lain seperti status,

tempat, dan jabatan.

Dari kesimpulan peran diatas, jika dikaitkan dengan partai politik, maka

peran adalah kedudukan atau unsur manusia dalam melaksanakan perannya

pada suatu organisasi politik yang salah satunya peran partai politik dalam

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (pemilih). partai politik

mempunyai kedudukan serta peran yang dapat menentukan tercapainya suatu

tujuan khususnya peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi

masyarakat kota Yogyakarta. peran partai politik dalam hal ini sebagai suatu

agen/aktor sosialisasi yang dapat memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat, agar masyarakat dapat memahami nilai-nilai politik serta ikut

terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik dan paham apa yang menjadi hak dan

kewajibannya, sehingga masyarakat tidak terombang-ambing begitu saja dan

mudah dimobilisasi oleh para politisi yang hanya memperjuangkan kepentingan

segelintir orang. Partai politik dimanapun berada dapat memainkan perannya

dalam proses demokratisasi diberbagai institusi politik. Posisi strategis inilah

xxviii

yang menjadikan partai politik sebagai agen/aktor penting dalam kaitanya

dengan pendidikan politik masyarakat (pemilih).

Selain membahas tentang peran partai politik tetapi juga harus

membahas tentang apa itu partai politik. Didalam ilmu politik sudah sejak dulu

mengajarkan bahwa partai politik mempunyai peranan yang sangat penting

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menganut

demokrasi, terutama sebagai penghubung antara kepemimpinan rakyat dengan

pemerintah.

Untuk mengetahui gambaran tentang partai politik maka perlu kiranya

diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian partai politik itu sendiri. Tanpa

mengetahui pengertiannya maka sulit untuk memahami lebih lanjut mengenai

hal-hal yang bersangkut dengan partai politik. Dengan pemahaman dan

pandangan yang sama tentang partai politik maka akan mempunyai sikap yang

sama dalam melihat atau membahas mengenai partai politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik pada hakekatnya

merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang

mempunyai cita-cita, tujuan dan orientasi-orientasi yang sama, dimana tujuan

dari kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan

politik (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan programnya.

(dalam Budiarjo, 2008: 403-404).

Dari uraian diatas dapat dibuat suatau kesimpulan bahwa partai politik

merupakan suatu organisasi yang dimana anggota-anggotanya memiliki cita-cita

xxix

dan tujuan yang sama untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik

secara konstitusional. Kehadiran partai politik di masyarakat menjadi sebuah

sarana yang berperan untuk mengontrol kekuasaan dan menyampaikan aspirasi

rakyat serta memiliki orientasi untuk membela kepentingan masyarakat banyak.

Menurut Neumann partai politik adalah organisasi penghubung yang

terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang menaruh

perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi

dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki

pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat. (dalam

Maran; 2007, hal 85).

Dari pendapat Neuman penulis menyimpulkan bahwa partai politik

merupakan suatu organisasi yang didalamnya memiliki pelaku-pelaku politik

yang bersaing dengan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda untuk

menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat supaya mereka (pelaku) dapat

memperoleh kedudukan dan kekuasaan.

George B. de Huznar dan Thomas H. Stevenson memberikan batasan

partai politik sebagai kelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta

mengendalikan suatu pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dan

menempatkan anggotanya dalam jabatan (dalam Sukarna,1978:89).

Dari pendapat Huznar dan Stevenson diatas dapat dijelaskan bahwa

partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang melibatkan diri

xxx

untuk mengendalikan pemeritahan dan programnya dengan harapan dapat

menempatkan anggotanya dalam sebuah jabatan.

Sementara itu Soltau memberikan definisi partai politik sebagai

kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak

sebagai satu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk

memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan

umum yang mereka buat. (dalam Maran, 2007;hal 85).

Dari pendapat Soltau dapat dijelaskan bahwa partai politik adalah

sekelompok masyarakat yang terorganisasikan sebagai suatu kesatuan politik

berusaha untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum

mereka.

Sedangkan menurut Sartori bahwa partai politik merupakan suatu

kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan pemilihan umum itu,

mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik

(A party is any political group that present at elections, and is capable of placing

through elections candidates for public office) ( dalam Budiarjo, 2008; hal 404-

405).

Dari pendapat Sartori dapat penulis simpulkan bahwa partai politik

merupakan suatu organisasi politik resmi yang dapat mengikuti pemilihan

umum untuk menempatkan calon-calonnya (pemimpin dan wakil-wakilnya)

dalam menduduki sebuah jabatan publik.

xxxi

Berdasarkan beberapa pengertian partai politik diatas, dapat

disimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi artikulatif yang

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan tujuan yang sama untuk

memusatkan perhatiannya terhadap kekuasaan politik pemerintahan dengan

cara bersaing dengan organisasi kelompok lain yang berbeda pandangannya

untuk merebut dan memperoleh kekuasaan politik melalui dukungan rakyat

sehingga dapat mengendalikan pemerintah untuk menempatkan anggota-

anggotanya dalam jabatan politik.

Berangkat dari kesimpulan tentang partai politik tersebut diatas, jelas

bahwa kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi tidak dapat dilepaskan

dari peran dan fungsinya, tidak hanya konstituen yang dikelola tetapi juga

kepada bangsa dan negara. Karena organisasi partai politik yang dapat

menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan politisi berarti akan

menetukan kebijakan publik yang berdampak luas, tidak hanya kepada

konstituen mereka. Sehingga kehadiran partai politik juga perlu diletakan dalam

kerangka yang lebih luas dan tidak terbatas pada kelompok idiologis mereka

saja.

Peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat memang mutlak diperlukan, sebagai salah satu upaya yang harus

dilakukan agar masyarakat dapat memahami apa yang menjadi hak dan

kewajibannya, serta partai politikpun dapat menunjukan tanggungjawabnya

kepada masyarakat dengan memberikan pemaham tetang nilai-nilai, norma

serta budaya politik yang baik dan demokratis.

xxxii

Untuk itu dapat dikaitkan antara peran dan fungsi parpol sebagai

agen/aktor dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat yang

merupakan sebuah proses dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap

fenomena-fenomena politik yang terjadi ditengah masyarakat. Dari hal ini dapat

kita lihat bahwa fungsi dari partai tanpa dibarengi dengan adanya peran aktif

dari partai itu sendiri, maka fungsi tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pada

BAB V Pasal 11 ayat (1) menjelaskan fungsi dari partai politik yaitu:

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. Penciptaan iklim yang kondusif persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

untuk kesejahteraan masyarakat;

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan

gender.

Dari undang-undang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa partai

politik berfungsi sebagai sebuah wadah untuk menumbuh dan mengembangkan

kesadaran pendidikan politik, menyerap dan memperjuangkan kepentingan

masyarakat dalam pembuatan kebijakan serta mempersiapkan anggota

xxxiii

masyarakat untuk mengisi jabatan politik sesuai dengan hak dan kewajiban

politik yang dimiliki rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan peran partai politik yang menciptakan fungsi partai, maka

ada beberapa fungsi partai politik yang dikemukakan oleh Budiarjo dalam

bukunya dasar-dasar ilmu politik yang dikutip dari literaturnya (Maran, 2007: 87-

91) sebagai berikut:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan peranan partai politik sebagai

penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik juga hendaknya

berperan sebagai penyebar-penyebar program-program atau kebijakan-

kebijakan pemerintah. Dengan demikian partai politik memainkan fungsi

dialogis yang menjadi ciri khas masyarakat demokratis. Partai politik

hendaknya memainkan perannya sebagai pendorong proses komunikasi dua

arah, dalam hal ini komunikasi timbal balik antara rakyat dengan

pemerintah.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Dengan sosialisasi politik dimaksud proses yang memungkinkan

seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena

poitik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada.

Melalui proses sosialisasi, norma-norma dan nilai-nilai dialihkan dari

generasi tua ke generasi muda. Melalui pendidikan politik yang berlangsung

secara teratur dan sistematis, suatu partai politik dapat menanamkan

xxxiv

sekaligus mengembangkan kesadaran politik pada diri para pendukungnya

mereka.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Dengan rekrutmen politik dimaksud upaya partai politik untuk

mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam

kegiatan politik sebagai anggota, dengan cara ini suatu partai politik

memperluas partisipasi politik di kalangan masyarakat.

4. Partai politik sebagai sarana pemberes konflik

Dalam kehidupan masyarakat demokratis, persaingan dan

perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar.

Perbedaan dan persaingan dalam bentuk apa pun bisa menjadi sumber

konflik, baik antara individu maupun antara kelompok, jika terjadi konflik,

maka merupakan tugas partai politik untuk mengatasinya. Jika fungsi ini

dapat dilaksanakan dengan baik maka tertib sosial akan terjamin.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiarjo mengenai fungsi partai

politik maka yang menjadi fokus penelitian penulis yakni tentang fungsi partai

politik sebagai sarana sosialisasi politik/pendidikan politik yang dalam hal ini

partai memiliki peran yang begitu penting dalam menjalankan

tanggungjawabnya kepada konstituen atau masyarakat agar masyarakat paham

tentang nilai-nilai politik yang diberikan oleh partai politik dan tidak hanya itu

tetapi harapan atau out put dari menjalan fungsi ini adalah masyarakat benar-

benar melek politik dan sadar apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta

sangat antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik.

xxxv

Pendapat lain mengemukakan beberapa fungsi pokok partai politik

menurut G.B. de Huszar dan T.A Stevenson ( dalam Rudy May, 2007: 91):

1. Pengajuan calon-calon wakil rakyat (proposing candidates)

2. Merangsang pendapat umum (stimulating public opinion)

3. Mendorong rakyat untuk memilih (getting people to vote)

4. Sikap kritis terhadap pemerintah (criticism of the regime)

5. Tanggungjawab pemerintahan (responsibility for goverment)

6. Memilih para pejabat negara (choosing oppointive officer)

7. Kesatuan dalam pemerintahan (unifying the goverment)

Untuk menjalankan fungsi-fungsinya partai politik harus menempatkan

dirinya sebagai agen sosialisasi dan masyarakat (pemilih) sebagai pelaku politik.

Hal ini dilakukan karena berangkat dari sebuah kesadaran dari realitas

kehidupan bermasyarakat yang tidak lepas dari dinamika riil politik yang berlaku.

Masyarakat pada dasarnya adalah aktor kebijakan secara konfrenhensif, baik

sebagai pelaku maupun sasaran. Oleh karena itu, pelembagaan atas posisi

masyarakat yang sejatinya adalah aktor politik menyebabkan keberadaan

organisasi politik, terutama partai politik memerlukan fungsi tersebut diatas.

Sosialisasi atau pendidikan politik bagi masyarakat adalah merupakan

salah tugas dan tanggung jawab dari partai politik untuk memperkenalkan nilai-

nilai politik, sikap-sikap, dan etika politik yang seharusnya dan demokratis

kepada masyarakat sebagai pelaku politik, jadi peran partai politik dalam

memberikan pendidikan kepada masyarakat bila dikaitkan dengan fungsinya

maka melalui proses inilah para pelaku politik mendapatkan nilai, norma dan

xxxvi

etika politik yang dialihkan dari generasi tua kegenerasi muda. Melalui

pendidikan politik suatu partai politik dapat menanamkan sekaligus

mengembangkan kesadaran politik kepada masyarakat (pemilih).

Dari beberapa uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa fungsi dari

partai politik itu sendiri adalah merupakan:

1. Sebagai alat bagi masyarakat untuk berorganisasi dan menyatuhkan

suaranya atau hak-hak politiknya,

2. Sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam mengawasi kebijakan

pemerintah,

3. Sebagai penghubung bagi masyarakat terhadap pemerintah dalam

menyampaikan aspirasi dan kepentingnya,

4. Sebagai agen sosialisasi dalam mencerdaskan masyarakat tentang

pengetahuan politik.

5. Sebagai sarana pengatur konflik, karena perbedaan pandangan serta

pendapat masyarakat.

E.2. Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah political

sosialization. Istilah political sosialization jika dikaitkan secara harfiah kedalam

bahasa indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu dengan

menggunakan istilah political sosialization banyak yang mensinonimkan istilah

pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki

xxxvii

makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan

politik dalam arti sempit. (Kartaprawira, 2004:5)

Didalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah-wilayah

kehidupan lain, sosialisasi merupakan suatau kunci bagi perilaku. Sosialisasi

politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada

seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-

reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik individu-

individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab

dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses

pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan politik

dalam hal ini masyarakat (pemilih). Pendidikan politik dimasyarakat bukan

berarti menunjukan bahwa masyarakat itu bodoh dan tidak bisa terlibat dalam

politik, tetapi pendidikan politik lebih menjadi proses kegiatan dalam

mendorong meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas dari pada masyarakat itu

sendiri.

Menurut Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan

politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik, bahwa

sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

pendidikan politik merupakan suatu proses dialegik diantara pemberi dan

penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan

mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari

berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai

politik (Surbakti, 1999: 23)

xxxviii

Dari pendapat Surbakti dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan

politik adalah suatu proses dialegik antara pemberi dan penerima pesan. Artinya

bahwa ada komunikasi dua arah antara pemberi dan penerima pesan yang mana

melalui proses inilah para pelaku politik atau masyarakat dapat mempelajari

nilai-nilai, norma,dan simbol politik negaranya dari beberapa agen dan salah

satunya adalah partai politik.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat 3b juga

menjelaskan tentang yang dimaksud pendidikan politik, yaitu berkaitan dengan:

a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu

Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika

Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia

dalam membangun etika dan budaya politik;

c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan

berkelanjutan.

Dari hal diatas sudah sangat jelas bahwa kewajiban dari partai politik

harus memberikan nilai-nilai politik seperti yang telah diatur dalam

Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 agar masyarakat

(pemilih) paham tentang peran dan fungsi dari partai itu sendiri serta

melalui pendidikan politik juga masyarakat dapat memahami pengetahuan

politik tentang demokrasi dan nilai-nilai politik, sehingga masyarakat

mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, ketika partai politik

benar-benar melakukan pendidikan politik atas dasar kepentingan

xxxix

masyarakat dan eksistensi partai itu sendiri maka masyarakat tidak dapat

dibodohi atau dimobilisasi oleh para politisi walaupun dalam keadaan

apapun.

Sedangkan Hayer menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah usaha

membentuk manusia manjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik.

(dalam Kartono, 2009:64).

Dari pendapat Hayer dapat penulis jelaskan bahwa pendidikan politik

merupakan suatu usaha untuk membentuk manusia (masyarakat) menjadi

partisipan, artinya bahwa dengan memberikan pendidikan politik oleh partai

politik diharapkan masyarakat dapat ikut terlibat secara aktif dan tanggung

jawab dalam segala bentuk kegiatan-kegiatan politik.

Dalam buku tulisan Kartono yang berjudul pendidikan politik (2009;64)

menyatakan bahwa pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa

dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan

penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.

Ada juga pendapat lain yang memberi batasan tentang pendidikan

politik adalah sebagai upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis

untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadai pelaku politik

yang bertanggung jawab secara etis atau moril dalam mencapai tujuan-tujuan

politik. (Kartono, 2009: 64)

Dari dua pendapat Kartono di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan

politik pada hakekatnya merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik diri

xl

sendiri dengan sengaja) yang terus menerus, hingga orang yang bersangkutan

lebih mampu dan memahami dirinya sendiri serta situasi kondisi lingkungan

sekitar, kemudian mampu menilai segala sesuatu secara kritis serta mampu

menentukan sikap dan cara penanganan masalah-masalah yang terjadi di

tengah-tengah lingkungan hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan

politik merupakan suatu usaha atau proses pembentukan insan politik dalam hal

ini masyarakat (pemilih) yang berlangsung secara sistematis dan terus menerus

dengan cara mentransfer nilai-nilai politik dari generasi ke generasi sehingga

dapat membentuk masyarakat yang sadar akan politik, Sehingga apabila

masyarakat mendapat pendidikan politik oleh partai politik maka masyarakat

(pemilih) dapat memiliki sikap yang baik dan mampu menilai segala sesuatu

secara kritis, Artinya bahwa pendidikan politik oleh partai politik merupakan

sebuah proses belajar yang bukan hanya mendapatkan informasi dan

pengetahuan saja, tetapi lebih menekan kepada kemampuan dalam

menentukan sikap yang benar dan melatih ketangkasan aksi/ berbuat, sehingga

masyarakat (pemilih) tidak mudah dibohongi dan dimobilisasi oleh para politisi

demi kepentingan para elit atau kelompok tertentu.

Partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) telah melaksanakan

pendidikan politik kepada masyarakat yogyakarta secara strukutural, namun

pada kenyataan pendidikan politik yang diberikan oleh partai hanya formalitas

saja, pendidikan politik yang diberikan partai tidak dapat merubah perilaku

pemilih untuk memilih wakilnya secara rasional. Perilaku pemilih sekarang ini

xli

masih mudah dimobilisasi oleh para politisi, karena tuntutan ekonomi yang

begitu tinggi maka masyarakat lebih memilih uang dibandingkan nilai-nilai

politik yang telah disosialisasikan oleh partai politik. Namun yang lebih parahnya

lagi partai politik sendiri menggunakan moment ini untuk mendapatkan sebuah

kekuasaan. Ini merupakan suatu anomali yang harus dibenarkan atau diluruskan

kembali, maka sebagai partai politik harus menunjukan tanggungjawabnya

kepada masyarrakat dengan mencegah anomali yang terjadi ditengah

masayarakat, mewujudkan bahwa partai politik benar-benar mengabdi kepada

masayarakat dan menunjukan eksisttensi dari partai itu sendiri.

Kalaupun saat ini orientasi partai politik sangat tinggi terhadap

kekuasaan, sulit kirannya bagi mereka untuk melihat kehidupan politik indonesia

melalui suatu perspektif yang jelas dan obyektif. Padahal adanya perspektif

semacam itu amat diperlukan untuk memungkinkan terjadinya suatu proses

pendidikan politik yang wajar dalam diri mereka melalui hal-hal tersebut akan

lahir sikap dan tingkah laku politik yang baru. Sehubungan dengan

permasalahan tersebut maka upaya yang harus dilakukan pertama kali adalah

berupaya mengembalikan orientasi partai politik kepada orientasi pengabdian

yang mendalam pada rakyat, bangsa, dan negara, sehingga akhirnya pendidikan

politik terhadap rakyat dapat berhasil sesuai tujuan yang diharapkan.

Partai politik yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat secara

keseluruhan (bukan yang “parochial” dan dimaksutkan untuk kepentingan suatu

golongan) lebih bisa diharapkan untuk dapat berbuat banyak ke arah yang lebih

xlii

demokratis. Sebagaimana yang diunkapkan oleh Kartono bahwa pendidikan

politik dapat memberikan sumbangan besar bagi:

a. Proses demokratisasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat)

dan masyarakat /struktur kemasyarakatannya,

b. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi, dan berlandaskan hukum

formal dalam menggalang komunitas politik yang modern.

Tanggung jawab dan kewajiban pendidikan politik terhadap rakyat

sesungguhnya ada pada partai politik sesuai Undang-undang Negara Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 34 Ayat 3a Undang-undang ini

menyatakan bahwa bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksut

ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota

partai politik dan masyarakat.

Pendidikan politik diadakan untuk mempersiapkan: pertama, kader-

kader politik yang mampu berfungsi baik ditengah perjuangan politik. Kedua,

untuk mendapatkan penyelesaian politik yang bisa memuaskan semua pihak,

sesuai dengan konsep-kosep politik yang sudah ditetapkan. Jika pendidikan

politik dapat dilakukan dengan baik dan sistematis, maka pasti akan dapat

ditumbuhkan kekuatan-kekuatan kontra yang demokratis dan positif konstruktif

yaitu menjadi kekuatan yang kritis untuk melawan kondisi-kondisi yang tidak

sehat, buruk, tidak adil, tidak mantap, dan tidak wajar. Kemudian orang

berusaha menciptakan iklim yang lebih demokratis dan lebih sehat, untuk

membuat kondisi sosial-politik-ekonomi-budaya menjadi lebih baik.

xliii

Dalam sistem pendidikan nasional juga mengatakan bahwa pendidikan

adalah sebuah proses yang memiliki banyak komponen yang saling bekerja sama

untuk mencapai sebuah tujuan, maka dari itu sumber masukan dari masyarakat

kedalam sistem pendidikan nasional dapat berupa informasi, energi atau tenaga

dan bahan-bahan.

Hal ini dapat tergambar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2005 mengenai Standar Pendidikan Nasional mengatakan bahwa terdapat dua

jenis masukan dalam bentuk informasi yaitu informasi produk dan informasi

operasional. Informasi produk berupa kualitas dan kuntitas peserta didik.

Sedangkan informasi operasional berupa sumber daya kependidikan,

penghasilan nasional, penghasilan perkapita,ilmu seni, teknologi, cita-cita

nasional dan segala barang dan peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan

pendidikan. Disamping itu juga termasuk informasi lingkungan,meliputi sistem

bio-sosial, sistem sosial budaya, sosial ekonoomi, dan sosial politik.

Adapaun masukan dalam bentuk energi atau tenaga adalah energi

manusia yang meliputi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan

pendidikan baik peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Masukan berupa bahan-bahan adalah sumber-sumber sistem

pendidikan nasional non-manusia seperti kurikulum, buku pelajaran, sarana dan

prasarana pendidikan dan adminstrasi, teknologi pendidikan, bangunan dan

sebagainya. Selanjutnya, proses dalam sistem pendidikan nasional meliputi

komponen-komponen sebagai berikut:

xliv

a. Tujuan pendidikan, yaitu suatu hal yang diharapkan dapat tercapai

sepanjang proses. Tujuan pada akhir keseluruhan proses adalah tujuan

umum atau tujuan nasional pendidikan. Sedangkan untuk sampai pada

akhir proses, terdapat sederetan tujuan yang disebut tujuan khusus.

Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai pengarah operasional kegiatan

pendidikan.

b. Organisasi pendidikan, yaitu keseluruhan tatanan hubungan antar bagian-

bagian dan antar unsur-unsur dalam sebuah kesatuan sistem pendidikan

nasional.

c. Masa pendidikan, yaitu jangka waktu kelangsungan seluruh kegiatan

disebuah satuan pendidikan.

d. Prasarana pendidikan, yaitu segala hal yang merupakan penunjangan

terselenggaranya proses pendidikan dalam sisitem pendidikan nasioanal.

e. Sarana pendidikan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat

pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan dan membantu

meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pendidikan.

f. Isi pendidikan, yaitu semua hala atau pengalaman yang perlu dipelajari oleh

peserta didik.

g. Pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam

peyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan (Guru, Pustakawan, Teknolog

Pendidikan, dan sebagainya).

h. Peserta didik, yaitu semua anak, remaja, dan orang dewas yang terlibat

dalam proses pendidikan.

xlv

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pendidikan politik adalah sebuah

proses maka ada beberapa pokok materi pendidikan politik sepenuhnya

tertuang sebagai muatan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan politik.

Kurikulum pendidikan politik adalah jarak yang harus ditempuh oleh seseorang

dalam mencapai target yaitu melek politik yang ditandai dengan menguatnya

daya nalar terhadap berbagai aktifitas politik. Sebagaimana yang diungkapkan

Subandiya (1993:4-6) bahwa dalam menyusun kurikulum terdapat beberapa

komponen utama anatara lain ; komponen tujuan, isi/materi, media (sarana dan

prasarana), strategi, serta komponen proses belajar mengajar. Hal-hal mengenai

kurikulum pendidikan politik, diatur dalam instruksi presiden nomor 12 tahun

1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda yang menyebutkan bahwa

bahan pendidikan politik antara lain:

a. Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara;

b. Kehidupan dan kerukunan hidup beragama;

c. Motivasi berprestasi;

d. Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan

penghormatan atas harkat dan martabat manusia;

e. Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk

mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik;

f. Disiplin pribadi, sosial dan nasional;

g. Kepercayaan pada pemerintah;

h. Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan;

xlvi

Dari beberapa bahan diatas hal yang harus diperhatikan dalam

kurikulum tersebut bahwa bahan kurikulum harus bersumber pada Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan politik dalam tulisan ini dipahami sebagai perbuatan

memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan

potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela

antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan

dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Pemahaman di atas pada dasarnya menunjukan bahwa Pelaksanaan

pendidikan politik harus dilakukan tanpa unsur paksaan dengan fokus

penekanan pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan (Kognisi),

menumbuhkan nilai dan keberpihakan (Afeksi) dan mewujudkan kecakapan

(Psikomotorik) warga sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Oleh

karenanya, materi-materi pendidikan politik yang harus disampaikan harus

mencakup hal-hal sebagai berikut: Pertama, posisi individu dalam kehidupan

bernegara. Kedua, posisi konstitusi dalam kehidupan bernegara. Ketiga, posisi

negara dalam menjalin relasi dengan warganya. Keempat, posisi individu,

negara, dan konstitusi dalam konstelasi politik terkini. Sedangkan media

pelaksanaan pendidikan politik yang dapat dipergunakan antara lain: latihan

kepemimpinan, seminar, workshop, dialog publik, debat terbuka, kampanye

dialogis, dan lain-lain yang sejenis dengannya.

xlvii

Berkaitan dengan hal diatas, Khoiron (1999), berpendapat bahwa untuk

melaksanakan suatu pendidikan politik yang baik dan benar, idealnya langkah-

langkah yang harus di tempuh oleh pihak penyelenggara, adalah:

Pertama, Pahami persoalan warga/masyarakat. Sebelum program

pendidikan politik dilaksanakan, harus terlebih dahulu di teliti dan di observasi

secara mendalam apa sesungguhnya persoalan mendasar yang dihadapi oleh

warga negara/masyarakat di suatu daerah, karena persoalan warga

negara/masyarakat di suatu daerah berbeda dengan persoalan warga

negara/masyarakat di daerah yang lain.

Kedua, Tentukan dan petakan kebutuhan masyarakat. Setelah persoalan

mendasar-aktual warga negara/masyarakat di ketahui, kemudian tentukan dan

petakan kebutuhan mereka berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas ini akan

menjadi sangat penting, terutama ketika kebutuhan dan aspirasi warga

negara/masyarakat sangat banyak dan beragam.

Ketiga, Rumuskan tujuan dan pilih kelompok sasaran. Rumusan dari

tujuan pendidikan politik akan memberikan arah dan juga sasaran yang akan

dicapai dari pihak penyelenggara. Kelompok sasaran bisa ditentukan setelah

tujuan dari pendidikan politik berhasil dirumuskan. Keterpaduan antara tujuan

dan kelompok sasaran dari suatu pendidikan politik, akan mengefektifkan

program yang dilaksanakan.

Keempat, Rancang aktivitas kerja dan tentukan media. Dalam

merancang aktivitas kerja, harus di buat terlebih dahulu adalah:

xlviii

a. Rancangan kegiatan.

b. Berapa lama waktu yang dibutuhkan.

c. Pembagian tugas dan tanggung jawab.

d. Fasilitas atau peralatan yang dimiliki.

e. Anggaran yang dibutuhkan.

Poin-poin di atas ini juga, harus menjadi pertimbangan dalam memilih

media pendidikan politik yang akan dipergunakan, serta satu hal yang tidak

boleh dilupakan ialah media pendidikan politik yang akan digunakan harus

diselaraskan dengan tujuan yang akan di capai dan kelompok sasaran yang telah

di pilih.

Kelima, Laksanakan aktivitas. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik

akan menjadi efektif, jika dalam implementasinya dapat dilaksanakan sesuai

rencana kerja.

Keenam, Monitoring dan Evaluasi Hasil Kerja. Pada bagian yang paling

akhir dari langkah-langkah ini adalah Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan

evaluasi (Monev), ini harus ditujukan untuk mengetahui apakah strategi yang

dipergunakan cukup efektif atau harus dirubah dan apakah isu ini masih dapat

diteruskan atau tidak.

Perlu diketahui bahwa dalam melakukan pendidikan politik

sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, hendaknya dipahami secara dinamis.

Artinya, langkah-langkah ini tidaklah bersifat kaku dan dapat dikembangkan dan

diterapkan sesuai kebutuhan. Satuhal yang tidak boleh dilupakan juga adalah

xlix

terlaksananya pendidikan politik oleh suatu partai politik sangat ditentukan oleh

faktor internal dari partai politik itu sendiri.

Oleh karena itu, apabila ada partai politik yang hendak mempergunakan

konsep pelaksanaan pendidikan politik ini, otomatis partai politik tersebut di

tuntut untuk harus memiliki manajemen yang sudah tertata dengan baik dan

mempunyai sumber daya (potensi manusia/pengurus, potensi dana, dan potensi

penunjang) yang memadai secara kualitas maupun kuantitas.

Pendidikan politik menjadi sebuah orientasi dalam membangun dan

membentuk diri individu untuk bisa memahami dengan baik dan memiliki

kemampuan berpikir secara rasional yang berimplikasi pada keterlibatan pada

kegiatan-kegiatan politik. Pelaksanaan pendidikan menjadi sebuah upaya dalam

menguatkan elemen-elemen dalam diri manusia dan lingkungan sosial.

Ada dua hal yang merupakan tujuan dari pendidikan politik dalam upaya

mendorong peningkatan kualitas individu dan lingkungan dalam memahami

kegiatan-kegiatan politik yang demokratis ( Kartono, 2009: 82 ) yaitu:

a. Menampilkan peranan insani/ humani setiap individu yang unik selaku

warganegara, dengan jalan mengembangkan potensi dan bakat

kemampuan semaksimal mungkin.

b. Agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun

bangsa dan negara

Dari uaraian diatas yang menjadi inti dari pendidikan politik ialah

pemahaman tentang nilai-nilai dan aspek-aspek politik dari setiap

l

permasalahan. Artinya adalah terciptanya individu atau insan politik yang

mengetahui secara baik dan mampu mengimplementasikan segala aktifitas

politik dalam kehidupannya yang demokratis, sehat dan dinamis. Dengan

pendidikan politik inilah yang akan menyiapkan anak bangsa untuk menggeluti

persoalan sosial dalam medan kehidupan mereka dalam bentuk atensi dan

partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan

memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan

kewajibannya. Hal itu menuntut pendidikan anak bangsa untuk menggeluti

berbagai persoalan sosial dalam medan kehidupan mereka dalam bentuk atensi

dan partisipasinya secara politik, sehingga mereka paham terhadap ideologi

politik yang dianutnnya untuk kemudian membelanya dan dengannya mereka

wujudkan cita-cita diri dan bangsanya.

Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan

kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara

berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik harus

berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian integral dari keseluruhan

pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah

mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Landasan pokok yang diapakai dalam

melaksanakan pendidikan politik adalah sebagai berikut:

a. Landasan ideologis, yaitu Pancasila

b. Landasan konstitusi, yaitu UUD 1945

c. Landasan operasional, yaitu GBHN

d. Landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

li

Landasan tersebut diatas merupakan landasan pokok (hukum) dalam

melaksanakan pendidikan politik disertai dengan landasan bersejarah. Hal ini

penting bagi warga negara indonesia terutama generasi muda harus mengetahui

sejarah perjuangan bangsa, agar memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai

perjuangan 1945. Khusus bagi generasi muda tujuan pendidikan politik di

indonesia dalam literatur Kartono adalah:

a. Membangun generasi muda Indonesia yang sadar politik, sadar akan

hak dan kewajiban politiknya selaku warga negara, disamping sadar

akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945 yang harus terus menerus membangun.

b. Membangun orang muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang

perwujudannya tercermin dalam seluruh sifat watak/karakteristik

kepribadian indonesia (tidak lupa jati dirinya dan tidak mengalami proses

alienasi).

Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan ideology politik

dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus berlanjut sepanjang

hayat. Pendidikan politik merupakan kebutuhan darurat bagi masyarakat,

karena berbagai factor yang saling mempengaruhi, dengan demikian pendidikan

politiklah yang dapat membentuk perasaan sebagai warga Negara yang benar,

membangun individu dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu mengkristalkannya

sehingga menjadi nasionalisme yang sebenarnya. Ialah yang akan

menumbuhkan perasaan untuk senantiasa berafiliasi, bertanggung jawab dan

berbangga akan jati diri bangsa. Tuntunan ini demikian mendesak dan sangat

lii

dibutuhkan oleh masyarakat kita, mengingat bahwa penumbuhan perasaan

seperti itu menjadikan seorang warga Negara serius mengetahui hak dan

kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematika masyarakat.

Keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat tercapai jika tidak

dibarengi dengan usaha yang nyata dilapangan. Penyelenggaraan pendidikan

politik akan erat kaitannya dengan bentuk pendidikan politik yang akan

diterapkan dimasyarakat nantinya. Oleh karena itu, bentuk pedidikan politik

yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan

pendidikan politik ini.

Bentuk pendidikan politik menurut Kartaprawira (2004:56) dapat

diselenggarakan antara lain melalui:

a. Bahan bacaan, seperti surat kabar dan lain-lain bentuk publikasi massa yang

biasa membentuk pendapat umum.

b. Siaran Radio dan Televisi serta film (audiovisual media)

c. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat

menyampaikan kotbah dan juga lembaga pendidikan formal maupun

informal.

Apapun bentuk pendidikan politik yang akan digunakan dari semua

bentuk yang disuguhkan diatas sesungguhnya tidak menjadi menjadi persoalan.

Aspek yang terpenting adalah bahwa untuk pendidikan politik tersebut mampu

untuk memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu

menuju pada arah yang tepat, yaitu meningkatkan daya pikir dan daya tanggap

liii

rakyat terhadap masalah politik. Selain itu, untuk pendidikan politik yang dipilih

harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang

tinggi terhadap tanah air, bangsa dan Negara.

Pembentukan kepribadian politik dapat dilakukakan melalui metode

secara tidak langsung yaitu sosialisasi dan pelatihan, serta metode yang bersifat

langsung yaitu pengajaran politik melalui institusi pendidikan. Untuk

menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dengan dialog dan pengajaran

instruktif. Adapun partisipasi politik, terwujud dalam keikutsertaan individu

secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Jika hal-hal tersebut

dapat terbentuk dalam jiwa setiap warga negara yang ditegakkan dengan pilar-

pilar ideologi, spiritual, moral, dan intelektual, maka diharapkan bangsa ini akan

menjadi bangsa yang berkarakter dan dapat mengantarkan rakyat indonesia

menjadi bangsa yang maju dan besar.

Semua upaya untuk memelekkan secara politik penduduk indonesia itu

tidak luput dari kesulitan dan hambatan, antara lain berupa (Kartono, 2009: 72-

73):

a. Amat sulit menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi

banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya

hidup dalam iklim penindasan, penghisapan, dan penjajahan, sehingga

mereka menjadi “terbiasa” hidup dalam keserba kekurangan dan

ketertinggalan. Sulit mendorong mereka ke arah konsientisasi-diri

mengungkapkan segala problema yang tengah dialami.

liv

b. Apatisme politik dan sinisme politik yang cendrung menjadi sikap putus asa

itu mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edukatif dan

gerakan-gerakann politik yang dianggap palsu dan meninabobokan rakyat

belaka; sulit pula untuk mengajak mereka untuk berfikir lain dengan nalar

jernih bahkan banyak diantara masyarakat yang takut pada kemerdekaan

(dirinya).

c. Dengan latar pendidikan yang rendah atau kurang, rakyat kebanyakan sulit

memahami kompleksitas situasi sosial dan politik disekitar dirinya.

d. Para pengusaha yang otoriter cenderung tidak menghendaki adanya

pendidikan politik, karena mereka berkepentigan sekali dengan status quo

dan pelestarian rezim-nya. Partisipasi aktif dan pengawasan terhadap

jalanya pemerintahan oleh rakyat itu tidak dikehendaki, sebab mengurangi

kebebasan dan kekuasaan organ-organ ketatanegaraan.

Hambatan diatas merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, karena faktor-faktor inilah

sehingga masyarakat pada umumnya tidak bisa mengindahkan nilai-nilai politik

yang telah disosialisasikan oleh partai politik. Dari beberapa faktor diatas, faktor

yang sangat berpengaruh yaitu kemiskinan dan sikap putus asa dari masyarakat

yang selalu beranggapan bahwa politik itu kotor, politik itu menghalalkan segala

cara, oleh karena itu partai politik harus benar-benar melurus kesalahan-

kesalahan ini yang terjadi ditengah masyarakat, agar masayarakat dapat

mengindahkan nilai-nilai politik yang sudah diberikan walaupun dalam keadaan

apapun, apabila sebuah partai ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat,

partai tersebut harus mampu membuka pandangan tentang demokrasi, nilai-

lv

nilai kebangsaan, dan hak-hak warga negara. sehingga apabila masayarakat ikut

berpartisipasi dalam pemilu, masyarakat dapat memilih pemimpin dan wakil-

wakil rakyat secara rasional dan sudah mengetahui track record dari para

pemimpin dan wakil rakyat tersebut serta dapat terhindar dari apa yang

namanya politik uang.

F. Ruang Lingkup

Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta dalam

memberikan pendidikan politik dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Aktifitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menyusun kurikulum

pendidikan politik.

2. Sarana dan prasarana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menunjang

pelaksanaan pendidikan politik.

3. Pengorganisasian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pelaksanaan

pendidikan politik.

4. Tenaga kependidikan yang profesional dalam melaksanakan pendidikan politik.

5. Monitoring dan evaluai (monev) pelaksanaan pendidikan politik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan suatu wadah untuk menjawab suatu

permasalahan secara ilmiah. Di dalam melakukan suatu penelitian harus

lvi

menggunakan suatu metode yang sesuai dan berhubungan dengan inti dari

permasalahan yang akan diteliti. Supaya dapat memperoleh data yang relevan

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, metode penelitian ini mempunyai

peran penting. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian tersebut terdapat segala

sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan suatu penelitian mulai

dari pemilihan dan penetapan fokus penelitian sampai dengan cara menganalisa

data yang diperoleh.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Menurut

Moleong (2014: 11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu

peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan

hipotesa. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat

sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk

dijadikan sebagai obyek penelitian.

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Definisi metode kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor

dalam Moleong (2014: 9) adalah sebagai berikut:“Metode kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka

pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi

dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam

variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu

keutuhan.”

lvii

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif

kualitatif, yang mana penelitian ini digunakan untuk menggambarkan temuan

yang diamati.

2. Unit analisis

Unit analisis atau yang disebut subyek penelitian dalam suatu penelitian

menurut Suharsimi Arikunto (1998:132) adalah satuan tertentu yang

diperhitungkan sebagai subyek penelitian. Berdasarkan uraian tersebut dalam

penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pengurus partai sebagai

pelaksana pendidikan politik, tokoh masyarakat dan akademisi, sedangkan yang

menjadi obyek penelitian adalah peran partai politik dalam memberikan

pendidikan politik kepada masayarakat kota Yogyakarta.

Penelitian ini mengambil tempat dikantor Dewan Pimpinan Cabang

(DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kota Yogyakarta, Propinsi

DIY. Dengan demikian yang menjadi narasumbernya adalah pengurus dari partai

PDIP yaitu ketua partai, sekertaris partai, bendahara partai dan anggota partai

yang menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta tokoh masyarakat

kota Yogyakarta dan Akademisi. narasumber yang dijadikan informen dalam

penelitian ini dipilih secara snowball system. Pengambilan narasumber ini

melalui pertimbangan-pertimbangan antara lain pengurus partai lebih

mengetahui program-program yang dilaksanakan, untuk memudahkan

mendapatkan informasi yang valid berkaitan dengan masalah yang sedang

diteliti.

3. Tehnik pengumpulan data

a. Observasi

lviii

Yaitu pengambilan data dengan melakukan pengamatan secara

sistematis mengenai gejala yang timbul diantara keadaan wilayah penelitian

sesuai kebutuhan penelitian. Tehnik ini dilakukan dengan pengamatan

langsung terhadap anggota partai politik dalam memberikan pendidikan

politik kepada masyarakat.

b. Wawancara (interview)

Yaitu cara pengambilan data dengan melakukan wawancara secara

langsung dengan subjek penelitian sesuai kebutuhan dan permasalah

penelitian. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti melakukan

wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti: pengurus Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP) dan masyarakat kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data

yang bersifat dokumen yang bersumber dari pendapat dan pandangan,

monografi profil, atau laporan lain yang dianggap penting. Dalam penelitian

ini tehnik dokumentasi dari dokumen-dokumen yang diperlukan berupa

dokumen yang berkaitan dengan peran Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat

(pemilih).

4. Tehnik analisis data

Dari data yang terkumpul dari hasil penelitian seperti yang dilakukan

dalam observasi, interview, dan data yang dapat dari dokumen, maka dalam

menganalisa data penyusun menggunakan tehnik interpretatif.

lix

Tehnik ini dimaksut untuk memfokuskan pada pengumpulan data yang

ada kemudian dianalisis dengan uraian-uraian bahasa yang sederhana dari

narasumber/responden.

Analisis data menurut Patton (1980:268) adalah proses mengatur urutan

data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian

dasar. Sedangkan Bodgan dan Taylor (1975:79) mendefinisikan analisa data

sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan

merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk

memberikan bantuan pada tema dan hipotesa tersebut (dalam Lexy J. Moleong

1990: 103).

Dalam menganalisa data yang dapat dari penelitian, maka yang

digunakan penyusun adalah analisa data kualitatif yakni analisa yang

menggunakan pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran-pemikiran dari

berbagai data yang diperoleh, data tersebut diatur berdasarkan urutan data

kemudian dikelompokan kedalam suatu pola dan kategori sesuai dengan satuan

urutan data (Lexy J. Moleong, 1990:103).

Untuk itu penyusun menggunakan analisa data kualitatif yang dilakukan

secara interpretatif dengan pemahaman terhadap data atau fakta yang

dikumpulkan. Dari data yang diperoleh, penyususn mencoba menganalisis

melalui pemahaman yang dibangun atas dasar pengalaman empiris.

Dalam menganalisa data yang dilakukan secara interpretatif maka ada

beberapa komponennya yaitu data reduction, data display, dan data conclusion

drawing. Data reduction adalah suatu bentuk analisa yang mempertegas,

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan

lx

mengatur data sedemikian rupa untuk membuat kesimpulan akhir. Data display

adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset

dapat dilakukan. Data conclusion drawing yaitu mengambil suatu kesimpulan.

Ketiga komponen tersebut aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses siklus.

BAB II

PROFIL PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DPC (DEWAN PIMPINAN CABANG) KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah singkat

PDI Perjuangan merupakan salah satu dari tiga partai besar yang

mewarnai kancah dunia politik di Indonesia. PDI Perjuangan merupakan

kepanjangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan partai politik yang memiliki sejarah

panjang dengan basis massa yang kuat. PDI Perjuangan sebetulnya adalah

partai yang memiliki pertalian erat dengan partai politik yang berdiri di masa

Orde Baru. Diawali pada masa pemerintahan Orde Baru dimana keadaan

perpolitikan tidak mencerminkan semangat demokrasi dikarenakan

pemerintahan yang otoriter. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai

Demokrasi Indoneia (PDI) yang berdiri tanggal 10 Januari 1973. PDI sendiri

merupakan hasil fusi dari 5 partai yaitu ; partai nasional indonesia (PNI),

Partai Kristen Indonesia (PERKINDO), Partai Khatolik Republik Indonesia

(PKRI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba.

lxi

Dewan pimpinan cabang (DPC) partai berkedudukan di lingkup

kabupaten/kota. Partai ini berasaskan pancasila sebagaimana termaktub dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya pada tanggal 1 Juni 1945, jati diri

partai ini adalah kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, sedangkan

watak dari partai ini adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang

menyerah dan terbuka.

B. Visi dan Misi PDI Perjuangan

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan

mewujudkan indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan

makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam

pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat

indonesia. Sebagai partai idiologis berasaskan pancasila 1 Juni 1945 PDI

Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita

bersama di atas, untuk itu PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat

perjuangan dan pengorganisasian rakyat.

1. Visi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

a. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945

sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indoonesia tahun 1945

b. Terwujudnya masyarakat pancasila dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang demokratis, adil, dan makmur.

lxii

2. Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI

Perjuangan melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan

rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan

dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

a. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah

kebijakan politik partai;

b. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik

penyelenggara negara:

c. Menghimpun, membangun, dan menggerakan kekuatan rakyat guna

membangun masyarakat pancasila;

d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

e. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial dan

budaya secara demokratis;

f. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna

mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa

indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia;

g. Membentuk dan membangun karakter bangsa;

h. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab

menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;

lxiii

i. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara;

j. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17

Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

k. Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan pancasila

sebagai pandangan hidup bangsa;

l. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan publik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan

jender; dan

m. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara, agar

terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Tugas Partai PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat bahwa tugas

utama partai adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17

Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Mempertahankan, menyebarluaskan, dan melaksanakan pancasila sebagai

dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;

3. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi

pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan

tujuan kebijakan politik partai;

lxiv

4. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik

penyelenggaraan Negara;

5. Mempersiapkan kader Partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan

publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan

dan keadilan gender;

6. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar

7. Senantiasa berdasarkan idiologi pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI

sebagai pedoman strategis dan tujuan kebijakan politik partai demi

terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih, dan berwibawa;

8. Sebagai proses kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam

menghidupkan spirit Dasa Sila untuk membangun konsolidasi dan

solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme

dan individualisme.

D. Tujuan PDI-Perjuangan

Dalam anggaran dasarnya tujuan partai PDI Perjuangan memiliki dua

tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1. Tujuan umum

a. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

lxv

b. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu,

demokratis, adil, dan makmur.

2. Tujuan khusus

a. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat;

b. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi,

sosial, dan budaya secara demokratis; dan Berjuang mendapatkan

kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan

pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial.

E. Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bergambar kepala

banteng hitam,bermoncong putih dengan latar merah didalam lingkaran

bergaris hitam dan putih:

1. Banteng dengan tanduk yang kekar melambangkan kekuatan rakyat dan

selalu memperjuangkan kepentingan rakyat.

2. Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam

memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.

lxvi

3. Mata merah dan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap

ancaman dalam berjuang.

4. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam

memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

5. Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus

menerus tanpa terputus.

F. Renacana Kerja DPC PDI-Perjuangan Kota Yogykarta

Dalam rangka meningkatkan simpati rakyat, yang berujung pada

dukungan rakyat pada setiap pemilihan umum di semua tingkatan, kongres III

PDI-Perjuangan sebagai forum tertinggi partai yang merupakan perwujudan

kedaulatan anggota partai telah memastikan pelaksanaan jalan ideologi partai

berdasarkan pancasila 1 juni 1945 yang memihak rakyat kecil sebagai jalan

menuju kemenangan. Kongres juga berpandangan bahwa partai perlu

merancang program-program kerja yang bersifat progresif, yang berlandaskan

pada ideologi, doktrin perjuangan, metode kerja, serta kualitas sumber daya

manusia yang progresif pula. Oleh karena itu, yaitu Kongres III PDI-

Perjuangan telah merumuskan dan menetapkan program perjuangan partai,

TRIAS DINAMIKA PARTAI dan DASA PRASETYA, menjadi DOKTRIN

PERJUANGAN yang wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen yang

tercakup dalam tiga pilar partai ( struktural, eksekutif, dan legislatif) pada

semua tingkatan di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia. Tiga

pilar partai tersebut harus bergerak secara terkordinasi, dinamis, saling

lxvii

mengisi, dan bersatu padu melaksanakan program kepartaian untuk

mempraktekan ideologi pancasila 1 juni 1945 menjadi program kerja partai

yang menyentuh kehidupan rakyat.

Atas dasar itu, pasca Kongres III maka DPC PDI-Perjuangan kota

Yogyakarta telah melakukan Rapat Kerja Cabang ( Rakercab) untuk

menetukan langkah dan target yang akan di capai selama lima tahun kedepan.

Program perjuangan partai pada lima tahun kedepan, tentu tidak terlepas dari

posisi politik dan tantangan ideologis yang dihadapi partai. Program

perjuangan partai selama lima tahun kedepan harus dapat :

1. Memantapkan ideologi pancasila 1 juni 1945, UUD 1945, NKRI, dan

menjaga kebhinekaan bangsa, dalam rangka mewujudkan masyarakat

pancasila.

2. Memantapkan organisasi, personil/kader, dana, alat-alat kerja, dan

senantiasa menempatkan tiga jati diri partai , yaitu kebangsaan,

kerakyatan, dan keadilan sosial, sebagai roh perjuangan partai.

3. Menjadi alat untuk mendidik dan mencerdaskan rakyat agar

bertanggungjawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga

negara.

4. Menjadi alat untuk memenangkan pemilihan umum legislatif, presiden,

wakil presiden, dan kepala daerah, demi memperjuangkan ideologi partai.

Seluruh program perjuangan partai harus di perjuangkan dengan

sungguh-sungguh oleh tiga pilar kekuatan partai yakni struktural partai,

legislatif, dan eksekutif di semua tingkatan.

lxviii

Berkenaan dengan hal tersebut, pokok-pokok perjuangan yang bersifat

internal (agregasi, aspirasi, dan pendidikan politik) yaitu ideologi, organisasi,

kaderisasi, basis dukungan massa, anggota, dana serta sarana dan prasarana,

dirumuskan dan dijalankan secara terpadu dalam rangka mendukung

pelaksanaan program partai.

Sedangkan pokok-pokok persoalan yang bersifat penggalangan

(artikulasi aspirasi) seperti pengorganisasian kekuatan rakyat berdasarkan

komunitas juang (kelompok petani, buruh nelayan, lumpen/ marginal/

terpinggirkan, pemuda, profesional, dan lain-lain) untuk menangani persoalan-

persoalan politik dan ekonomi rakyat; dilakukan dalam rangka membumikan

kinerja partai yang dirumuskan dari hasil pemetaan, dan dijalankan secara

bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari proses kaderisasi.

Adapun desain strategi program perjuangan “jalan menuju

kemenangan” di dasarkan pada landasan yuridis formal sebagai berikut :

1. Pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia, khususnya Alinea IV

2. Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan

4. Jati diri dan watak partai

5. Hasil rakernas VII di Jakarta, november 2009

Dinamika kerja Partai harus terus menerus diarahkan pada SATU

TUJUAN, yaitu mengangkat harkat dan martabat Rakyat sesuai dengan cita-

cita proklamasi 17 Agustus 1945, dengan dasar pancasila 1 juni 1945,

lxix

sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945, yakni :

“.....untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, yang

melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah

indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan

indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab,

persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.”

Adapun penyusunan program perjuangan Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan didasarkan pada prinsip-prinsip TRISAKTI yaitu sebagai berikut :

1. Berdaulat dibidang politik,

2. Berdikari dibidang ekonomi; dan

3. Berkepribadian dibidang kebudayaan.

G. Prasyarat Dasar Bagi Suksesnya Program

Partai membutuhkan kondisi internal yang kokoh sebagai prasyarat

dasar untuk mencapai sukses dalam menjalankan program partai dan

mengoptimalkan kerja kepartaian secara serempak dan terintegrasi. Oleh

karenanya, kongres memandang perlu dicapainya stabilitas internal partai,

melalui serangkaian kegiatan konsolidasi yang merupakan agenda rutin partai

di semua tingkatan.

lxx

Berkenaan dengan hal tersebut, kongres III PDI-Perjuangan

mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai, agar dalam waktu

selambat-lambatnya satu (1) tahun setelah diselesaikannya kongres ini, dapat

mencapai tahapan kondisi kepartaian yang disebut sebagai 5 MANTAP, yang

mencakup :

1. Mantap ideologi,

2. Mantap Organisasi,

3. Mantap Kader,

4. Mantap Program; dan

5. Mantap Sumber Daya.

Untuk mempercepat tercapainya kondisi 5 mantap, kongres

mengamanatkan diberlakunya siklus rapat-rapat rutin struktur partai dari

tingkat Pusat hingga ketingkat Anak Ranting, dengan selang antara rapat

masing-masing 1 (satu) hari mengikuti jadwal rapat struktural di atasnya.

Secara sederhana desain strategi penyusunan dan pelaksanaan

program perjuangan “ jalan menuju kemenangan” di gambarkan pada skema

sebagai berikut:

lxxi

Desain Strategi Perjuangan “jalan menuju kemenangan”

Ideologi Internal Yang Harus Dipenuhi : Partai Melakukan:

Landasan Program – Platform Perjuangan

Mantap Ideologi

Mantap Organisasi

Mantap Kader

Mantap Program

Mantap Sumber Daya

Pemetaan Wilayah

Politik

Musyawarah Rencana

kerja partai

Pendidikan Kader

Penempatan Kader

Mebumikan Kinerja

Partai

Merumuskan Program Kerja

berdasarkan Doktrin Perjuangan

Trias Dinamika Partai

&

Dasa Prasethya

KONDISI PARTAI

Kelemahan & kekurangan

FAKTA-FAKTA

Di lapangan

SASARAN

yang ingin dicapai

PROGRAM-PROGRAM

PERENCANAAN STRATEGI

PERJUANGAN

Berdasarkan Fungsi Agregasi Aspirasi &

Berdasarkan fungsi Artikulasi Aspirasi

2010 2011 2012 2013 2014

Target

perjuangan

tahun 2010

Target

perjuangan

tahun 2011

Target

perjuangan

tahun 2012

Target

perjuangan

tahun 2013

Target

perjuangan

tahun 2014

2015 :

TUJUAN PERJUANGAN

lxxii

Forum kongres III PDI-Perjuangan berpandangan, bahwa dengan

ditetapkannya doktrin perjuangan partai yaitu Trias Dinamika Partai dan Dasa

Prasetya, maka seluruh organ partai akan dapat digerakan secara dinamis

dan dialektis dalam kesatuan gerak langkah kepartaian, untuk mempraktekkan

ideologi pancasila 1 juni 1945 menjadi program kerja partai yang secara riil

menyentuh kehidupan rakyat. Trias Dinamika Partai adalah tiga aktifitas kerja

partai yang berurutan, bertahap dan berkelanjutan untuk mendinamisir partai.

Tiga aktifitas tersebut adalah :

1. Pemetaan wilayah politik

2. Penempatan kader

3. Membumikan kinerja partai

Trias Dinamika Partai bertujuan untuk menerapkan ideologi pancasila

1 juni 1945 menjadi program riil yang bermanfaat untuk rakyat; melaksanakan

fungsi-fungsi kepartaian, yaitu agregasi aspirasi, artikulasi aspirasi,

pendidikan politik, dan mempersiapkan pemimpin; serta menempuh jalan

kepartaian menuju kemenangan pemilu. Alur Trias Dinamika Partai dapat

digambarkan sebagai berikut :

lxxiii

Tahap I : Pemetaan Wilayah Politik

Pemetaan wilayah politik merupakan dasar terpenting yang wajib

dilanksanakan, untuk memahami peta wilayah politik serta menyelami

masalah, potensi, dan realitas kehidupan rakyat setempat, agar para kader

partai tidak tersesat dan salah arah dalam menyusun rencana kerja kepartaian.

Pemetaan wilayah politik dilakukan dengan berbasis pada wilayah cabang

partai, dengan wilayah pemetaan yang dibagi berdasarkan struktur

pemerintahan hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Adapun hasil yang

diharapkan dari pemetaan wilayah politik, adalah DATA mengenai antara

lain:

I. Pemetaan Wilayah Politik

II. Penempatan Kader Partai

Kritik dan Otokritik Partai

Musyawarah rencana

kerja partai

Pendidikan dan

pelatihan kader

Wajah

partai

III. Membumikan kinerja partai

1.kerja partai

yang bersifat

ideologi

2.kerja partai

yang bersifat

penggalangan

3.kerja partai

yang bersifat

pencitraan

lxxiv

1. Demografi penduduk berdasarkan jumlah penduduk, jenis kelamin,

profesi, agama/kepercayaan.

2. Perolehan suara partai pada setiap pemilu pada masing-masing TPS

3. Dinamika dan kecendrungan sosial, politik, ekonomi dan budaya

4. Dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk mensukseskan perjuangan

partai.

Musyawarah Rencana Kerja Partai tingkat Cabang

Setelah dilakukan pemetaan wilayah politik, DPC partai

menyelenggarakan musyawarah rencana kerja partai tingkat cabang, guna

membahas permasalahan rakyat yang ditemukan pada tahap pemetaan, dengan

tujuan untuk menentukan prioritas kerja dalam rangka solusi programatik

(penyelesaia permasalahan rakyat melalui program pemberdayaan) di wilayah

cabang yang bersangkutan. Musyawarah rencana kerja partai tingkat cabang

ini diikuti oleh tiga pilar partai, yaitu :

Seluruh pengurus partai tingkat cabang;

Ketua, sekretaris, dan bendahara anak cabang;

Kader-kader komunitas juang;

Seluruh kader partai yang duduk dilegislatif sesuai daerah pemilihannya;

Seluruh kader partai yang duduk di eksekutif pada kabupaten/kota yang

bersangkutan.

Tahap II : Penempatan Kader

Dalam forum Musyawarah Rencana Kerja Partai tingkat Cabang, DPC

partai melakukan verifikasi jumlah dan kulaitas kader yang ada, merujuk pada

lxxv

jumlah dan keahlian kader yang diperlukan untuk mengawal program

pemberdayaan yang telah diputuskan. Langkah berikutnya adalah pembuatan

surat keputusan DPC partai mengenai penempatan kader komunitas juang

yang bertanggungjawab untuk mengawala komunitas juang masing-masing.

Seiring dengan hal tersebut, DPC partai melalui Badiklatcab partai

menyelenggarakan pendidikan kader yang dilakukan secara berkala di

lapangan komunitas juang, sebagai bagian dari pelaksanaan program sekolah

partai.

Tahap III : Membumikan Kinerja Partai

Merupakan tahap untuk menerapkan ideologi menjadi program

pembangunan dan pemberdayaan rakyat. Dalam tahap ini pula, DPC partai

menjalankan fungsi monitoring terhadap para kader komunitas juang yang

telah ditugaskan. Adapun prioritas kerja yang dipilih harus mencakup 3 jenis

kerja yaitu :

1. Kerja partai yang bersifat ideologis.

Kerja ideologis adalah kegiatan untuk memilih dan melaksanakan

prioritas program pemberdayaan rakyat dengan mengacu pada DASA

PRASETIYA, yang dipimpin oleh partai, dilaksanakan oleh kader

komunitas juang dengan memberdayakan posisi politik kader yang duduk

di eksekutif dan atau legislatif. Kader-kader komunitas juang berfungsi

sebagai penanggungjawab kesuksesan program dalam komunitas juang

masing-masing. Bekerja berdasarkan program kerja partai yang

dirumuskan dalam Musyawarah Rencana Kerja Partai tingkat Cabang.

lxxvi

2. Kerja Partai yang Bersifat Penggalangan

Kerja penggalangan merupakan kegiatan pengorganisasian

kekuatan rakyat berdasarkan komunitas juang, yang dilakukan dalam

rangka menjalankan program pemberdayaan yang telah di rumuskan dari

hasil pemetaan, dengan melibatkan komunitas-komunitas juang yang ada.

Dilakukan secara kontinyu, sebagai bagian dari proses dari kaderisasi.

3. Kerja partai yang bersifat pencitraan

Program kerja kepartaian yang bersifat pencitraan di lakukan

untuk: menyebarluaskan hasil-hasil kerja perjuangan yang bersifat positif

kepada rakyat melalui surat kabar, majalah, televisi, radio serta sarana lain

yang memungkinkan; memperluas basis dukungan rakyat kepada partai.

Tiga jenis kerja yang dilakukan dalam tahap membumikan kinerja

partai tersebut diatas adalah rangkaian kerja yang saling mempengaruhi.

Oleh karenanya ketiga jenis kerja tersebut harus dilaksanakan secara

simultan (serempak) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kritik Dan Otokritik Partai

Kritik dan otokritik partai merupakan metode kerja yang wajib

dijalankan oleh partai dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap :

1. Program dan pelaksanaan kerja yang telah diputuskan oleh partai

2. Cara berpikir dan cara bertindak terhadap program kerja yang telah dipilih

oleh partai, dengan mempertimbangkan perkembangan dan kecendrungan

yang terjadi di luar partai.

lxxvii

Monitoring dilakukan secara terus menerus dalam kurun waktu

dilaksanakannya Trias Dinamika Partai, sedangkan evalusi dilakukan setahun

sekali dalam suatu musyawarah rencana kerja partai tingkat cabang

berikutnya. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap program, cara berpikir dan

cara bertindak tersebut diatas menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan

pemetaan wilayah politik, penempatan kader, dan membumikan kinerja partai

pada tahun berikutnya.

Jenjang Trias Dinamika Partai

Basis wilayah penerapan Trias Dinamika Partai adalah wilayah politik

partai tingkat cabang, yang dalam pelaksanaan kerjanya dibagi berdasarkan

struktur pemerintah higga ketingkat Rukun Tetangga (RT).

H. Dasa Prasetya PDI-Perjuangan

Dasa prasetya merupakan arah umum perjuangan partai dalam

menerapkan ideology pancasila 1 juni 1945. Dasa prasetya berarti sepuluh

janji kesetian, berisi 10 (sepuluh) butir pemikiran kebangsaan mengenai usaha

pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

1. Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pancasila dan UUD

1945, serta menjaga kebhinekaan bangsa.

2. Memperkokoh kegotong-royongan rakyat dalam memecahkan masalah

bersama.

3. Memperkuat ekonomi rakyat melalui penataan sistem produksi, reformasi

agraria, pemberian proteksi, perluasan akses pasar, dan permodalan.

lxxviii

4. Menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat.

5. Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan rakyat.

6. Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, dan murah.

7. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan

aturan tata ruang secara konsisten.

8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan

yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses

pengambilan keputusan.

10. Menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi azas keadilan dan hak

azasi manusia.

I. Struktur Organisasi PDI Perjuangan

Organisasi merupakan alat dari administrasi untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya karena organisasi sebagai alat untuk

mencapai tujuan maka struktur, bentuk corak, maupun ukuran setiap

organisasi harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Struktur organisasi adalah

cara atau sistem pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab serta

penataan antar unsur-unsur dalam oragnisasi.

Struktur organisasi yang baik dapat mendatangkan keuntungan bagi

organisasi diantaranya :

1. Setiap pengurus akan tahu tentang tugas, kewajiban dan tanggungjawab.

2. Memperjelas hubungan kerja sama dalam organisasi.

lxxix

3. Terdapatnya hubungan yang erat antara unit-unit atau bagian dalam

organisasi

4. Kegiatan dapat dilakukan lebih efktif dan efisien.

Dalam struktur kepengurusan PDI-Perjuangan, Dewan Pimpinan

Cabang (DPC) adalah kepengurusan partai ditingkat kabupaten/kota. DPC

PDI-Perjuangan Kota Yogyakarta adalah salah satu DPC yang berada di

wilayah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) D.I. Yogyakarta. Di wilayah Kota

Yogyakarta, terdapat 14 Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan,

45 pengurus Ranting di tingkat Kelurahan, dan 167 pengurus Anak Ranting

ditingkat kampung/Gang atau sejenisnya. Di wilayah Kota Yogyakarta, juga

terdapat Organisasi Masyarakat (Ormas) yang merupakan sayap partai yaitu

Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Banteng Muda Indonesia (BMI),

Bhaitul Muslimin, dan Taruna Merah Putih. Masing-masing organisasi ini

memiliki kepengurusan dan sistem organisasi yang berbeda-beda. Meskipun

menjadi organisasi sayap partai, namun tidak secara otomatis anggota Ormas

adalah juga anggota partai, dan sebaliknya anggota partai belum tentu menjadi

anggota ormas.

Pembentukan kepengurusan DPC pada prinsipnya dilakukan secara

musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan aspirasi dari pengurus Anak

Ranting, Ranting dan PAC yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Pengurus

DPC di pilih setiap lima (5) tahun sekali dari dan oleh anggota atau kader

PDI-Perjuangan secara musyawarah mufakat melalui konferensi cabang

partai. Konferensi cabang partai juga berwenang melakukan penilaian

lxxx

terhadap laporan pertanggungjwaban DPC partai, serta merumuskan kegiatan

kerja partai di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Adapun struktur organisasi PDI Perjuangan kota Yogyakarta dapat

digambarkan sebagai berikut:

lxxxi

STRUKTUR ORGANISASI PDI-P KOTA YOGYAKARTA

Catatan :

Dewan pimpinan cabang kota Yogyakarta ini membawahi pengurus

anak cabang (PAC) sebanyak 14 PAC dari 14 kecamatan yang ada diwilayah

kota Yogyakarta ini. adapun struktur dari DPC PDI-P Kota Yogyakarta

beserta nama-nama pengurusnya adalah sebagai berikut :

DEWAN PIMPINAN

CABANG

PENGURUS ANAK

CABANG

RANTING-RANTING

ANAK RANTING

lxxxii

STRUKTUR ORGANISASI DPC PDI-P KOTA YOGYAKARTA

KETUA

H. DANANG RUDIYATMOKO

BENDAHARA

SURYANI, S.E.M.SI.

SEKRETARIS

SUTARYO, AMD.

WKL. BENDAHARA

PAULUS ARIF WIBOWO

WKL. SEKRETARIS

Y.R.F. ADRIAN SUBAGYO

WKL. SEKRETARIS

PUTRI KHATULISTIWA

WKL. KETUA

ANTONIUS FOKY ARDIYANTO, S.IP

WKL. KETUA

SAPTO AJI KUNCORO

WKL. KETUA

DRS.A.Y. SUDARMO

WKL. KETUA

DJALU PRAKOSSO

WKL. KETUA

DARINI

WKL. KETUA

FEBRI AGUNG HERLAMBANG

WKL. KETUA

MUGGIONO PUJO KUSUMO

WKL. KETUA

DEDY DJATI SETIAWAN

WKL. KETUA

DEWO BAGUS NUNGSANG

lxxxiii

Catatan :

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta ini memiliki jumlah pengurus 15 (lima

belas) orang yang masing-masing pengurus memiliki tugas pokok dan fungsi

(TUPOKSI) masing-masing.

J. Kewenangan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan

Dalam menjalankan roda organisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

memiliki kewenangan antara lain :

1. DPC PDI Perjuangan merupakan pemegang kekuasaan eksekutif partai

ditingkat cabang

2. DPC PDI Perjuangan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan peraturan dan keputusan partai di tingkat cabang partai

serta menyelengarakan manajemen partai di tingkat cabang.

b. Melaksanakan program cabang ditingkat cabang.

c. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan kepada

Pengurus Anak Cabang (PAC) partai, pengurus ranting, pengurus anak

ranting dan petugas partai di tingkat cabang.

d. Melaksanakan konsolidasi organisasi dan pendidikan kader di tingkat

cabang.

e. Menjalankan tugas lain yang bersifat eksekutif di tingkat Cabang.

lxxxiv

3. DPC PDI Perjuangan adalah lembaga tempat memberi tugas dan meminta

pertanggungjawaban bagi petugas partai dalam lembaga perwakilan,

lembaga eksekutif, dan lembaga lainnya ditingkat cabang.

K. Pengambilan keputusan pada PDI-Perjuangan

Keputusan sidang atau rapat partai di semua jajaran pada dasarnya di

ambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan demokrasi

pancasila. Pada PDI Perjuangan terdapat beberapa jenis permusyawaratan

yaitu :

1. Kongres

Yaitu lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam paratai di

adakan sekali 5 tahun dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-

kurangnya 2/3 jumlah cabang partai. Kongres partai mempunyai

wewenang :

a. Mengubah dan menyempurnakan, mengesahkan dan menetapkan

anggaran dasar partai.

b. Mengubah dan menyempurnakan, mengesahkan dan menetapkan

anggaran dasar rumah tangga partai.

c. Mengubah dan menyempurnakan, mengesahkan dan menetapkan

piagam perjuangan partai.

d. Mengubah dan menyempurnakan, mengesahkan dan menetapkan

program perjuangan partai.

e. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat partai yang lalu.

lxxxv

f. Memilih Dewan Pimpinan Pusat partai.

g. Membuat dan menetapkan keputusan kongres untuk dilaksanakan

seluruh jajaran partai.

2. Kongres Luar Biasa (KLB)

Kongres ini dilaksanakan jika dalam keadaan mendesak. KLB ini

dapat dilangsungkan dengan ketentuan atas permintaan 2/3 jumlah cabang

partai atau atas permintaan DPP dengan persetujuan 2/3 lebih jumlah

partai, KLB mempunyai wewenang yang sama dengan kongres.

3. Konfrensi Daerah Partai

Konferensi daerah merupakan forum tertinggi pada tingkat daerah

partai yang diadakan sekali dalam lima tahun, konferensi daerah ini

dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah cabang

partai dalam daerah yang bersangkutan. Konferensi daerah partai

mempunyai wewenang :

a. Menilai laporan pertanggungjawaban dewan pimpinan partai.

b. Mengesahkan program kerja daerah partai.

c. Memilih dewan pimpinan daerah.

d. Mengesahkan keputusan-keputusan lain di konferensi daerah.

4. Konferensi Cabang Partai

Konfrensi Cabang Partai merupakan forum tertinggi pada tingkat

cabang partai yang diadakan sekali dalam lima tahun, konfrensi cabang ini

dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anak

lxxxvi

cabang (PAC) partai dalam Wilayah cabang yang bersangkutan. Konfrensi

anak cabang partai mempunyai wewenang:

a. Menilai laporan dan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang

Partai.

b. Mengesahkan program kerja partai.

c. Memilih dewan pimpinan cabang partai.

d. Mengesahkan keputusan-keputusan lain di konferensi cabang.

5. Musyawarah Anak Cabang

Musyawarah anak cabang merupakan forum tertinggi pada tingkat

anak cabang partai yang diadakan sekali dalam lima tahun, konfrensi

cabang ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan ranting sekurang-

kurangnya 2/3 dari wilayah anak cabang partai. Musyawarah anak cabang

partai mempunyai wewenang :

a. Menilai laporan dan pertanggungjawaban Pengurus Anak Cabang

Partai.

b. Mengesahkan program kerja anak cabang partai.

c. Memilih Pengurus Anak Cabang Partai.

d. Mengesahkan keputusan-keputusan lain di Musyawarah Anak Cabang.

6. Musyawarah Ranting Partai

Musyawarah Ranting Partai merupakan forum tertinggi pada

tingkat Ranting partai yang diadakan sekali dalam lima tahun,

Musyawarah Ranting ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anak ranting

lxxxvii

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anak ranting dalam wilayah ranting

yang bersangkutan. Musyawarah Ranting Partai mempunyai wewenang :

a. Menilai laporan dan pertanggungjawaban Pengurus Ranting Partai.

b. Mengesahkan program kerja Ranting Partai.

c. Memilih Pengurus Ranting Partai.

d. Mengesahkan keputusan-keputusan lain di Musyawarah Anak Cabang.

Selain jenis-jenis permusyawaratan diatas dewan pimpinan / pengurus

partai menurut tingkatannya dapat mengadakan rapat kerja sesuai dengan

kebutuhan yaitu :

1. Rapat Kerja Nasional

Rapat ini diselenggarakan untuk membahas dan mengkoordinir

pelaksanaan berbagai keputusan partai yang bersifat khusus antara Dewan

Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Daerah.

2. Rapat Kerja Daerah


pelaksanaan berbagai keputusan parati yang bersifat khusus antara Dewan

Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Cabang.

3. Rapat Kerja Cabang


pelaksanaan berbagai keputusan parati yang bersifat khusus antara Dewan

Pimpinan Cabang dengan Pengurus Anak Cabang.

lxxxviii

4. Rapat Kerja Anak Cabang


pelaksanaan berbagai keputusan parati yang bersifat khusus antara

Pengurus Anak Cabang dengan Pengurus Ranting dan Pengurus Anak

Ranting.

L. Hasil Rekapitulasi Pemilu Legislatif Kota Yogyakarta Tahun 2014

Tabel II.1

No. Parpol Perolehan Kursi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PDI-Perjuangan

Partai Golkar

Partai Gerindra

PAN

PKS

PPP

Partai Nasional Demokrat

Partai Demokrat

15

5

5

5

4

4

1

1

Total Kursi 40

Sumber KPU Kota Yogyakarta 2014

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah kursi DPRD Kota

Yogyakarta secara keseluruhan ada 40 kursi. Dari jumlah ini bahwa kursi

DPRD Kota Yogyakarta banyak ditempati oleh kandidat dari partai PDI-

Perjuangan. Dengan demikian ada kemungkinan dalam proses pemilihan,

lxxxix

masyarakat kota Yogyakarta memilih berdasarkan kebesaran partai politik

atau berdasarkan kualitas dari kandidat yang diusung partai itu sendiri.

Terkait dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai PDI-

Perjuangan, apabila secara formalitas itu berjalan maka partai PDI-P berhasil

dalam mentransfer nilai-nilai politik kepada publik tentang visi dan misi dari

partai PDI-Perjuangan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa

kemenangan PDI-Perjuangan dalam memperoleh kursi DPRD Kota

Yogyakarta didasari oleh sikap pragmatis masyarakat Yogyakarta.

M. Elektabilitas Partai Politik

Tabel.II.2

No. Partai Politik Presentase (%)

1.

2.

3.

PDI-Perjuangan dan partai GOLKAR

Partai Demokrat dan Gerindra

PKB, PKS, Hanura, Nasdem, PPP, dan PAN

20 %

16 %

8 %

Sumber LSI (Lingkaran Survei Indonesia) 2014.

Dari data pada tabel diatas menunjukan bahwa tingkat elektabilitas

partai politik didominasi oleh PDI-Perjuangan dan Partai GOLKAR.

Elektabilitas itu sendiri, dipengaruhi oleh kemampuan partai dalam menarik

simpatik publik. Simpatik publik ini didapat dari visi dan misi partai, dalam

hal ini PDI- Perjuangan yang melakukan pendidikan politik kepada publik

secara baik. Sehingga kepercayaan publik kepada partai PDI-perjuangan naik

secara signifikan. Tetapi juga bisa dipegaruhi oleh figur-figur yang ada di

partai PDI-Perjuangan itu sendiri.

xc

N. Sarana dan Prasarana PDI-Perjuangan

Terkait dengan sarana dan prasarana PDI-Perjuangan kota Yogyakarta

dalam menunjang pelaksanaan pendidikan politik partai memiliki sekertariat

DPC yang sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan dengan masyarakat,

ataupun rapat antara semua pengurus partai. PDI-Perjuangan juga memiliki

sarana lain dalam menfasilitasi kebutuhan masyarakat seperti mobil Satgas

(Ambulance gratis). Mobil ini merupakan kendaraan operasional yang

disiapkan PDI-Perjuangan dalam melayani kebutuhan masyarakat kapanpun

masyarakat butuh. Adapun sekolah partai yang dibangun di daerah Bantul itu

juga merupakan salah satu bentuk prasarana pendukung pelaksanaan

pendidikan politik. Memang pada saat sekarang sekolah partai ini masih di

khususkan untuk kader-kader partai saja, tetapi seiring berjalannya waktu

sekolah partai ini juga akan dibuka untuk masyarakat. dengan adanya sarana

dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pendidikan politik kepada

masyarakat, menunjukan bahwa PDI-Perjuangan betul-betul serius dalam

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga apa yang menjadi

harapan dan tujuan dari partai dapat terwujud, masyarakat dapat melek politik

dan mau mengikuti kegiatan-kegiatan politik secara suka rela.

BAB III

ANALISIS TENTANG PERAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK

KEPADA MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA

xci

Dalam bab ini, akan dibahas tentang analisa data dari penelitian yang telah

dilaksanakan, yang diambil dan gali dari sumber data primer dan data skunder.

Uraian analisis ini mencakup Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kota Yogyakarta, yaitu

aktifitas yang dilakukan oleh partai (PDIP) dalam memberikan pendidikan politik

kepada masyarakat, hal ini bersumber dari wawancara dengan informen yang

sebagai pengurus partai atau sebagai agen dalam memberikan pendidikan politik.

A. Deskripsi Informan Secara Umum

Informan merupakan sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian

ini yang menjadi obyek atau sasaran dalam penelitian ini adalah pengurus

partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) selaku agen dalam memberikan

pendidikan politik kepada masyarakat kota Yogyakarta, serta tokoh

masyarakat dan akademisi.

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa deskriptif kualitatif dalam

penelitian ini akan menggambarkan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan

secara umum adalah merupakan hasil dari jawaban para informan atas

pertanyaan yang diajukan. Tabel-tabel berikut adalah merupakan data dan

identitas informan yang penulis uraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan jenis kelamin

Dari beberapa informan yang telah diwawancara bila ditinjau dari

jenis kelamin akan tampak seperti pada tabel berikut :

Tabel III.1

Deskripsi informan menurut jenis kelamin

No. Jenis kelamin Jumlah Presentase (%)

xcii

(orang)

1.

2.

Laki-laki

Perempuan

6 orang

2 orang

75

25

Total 8 orang 100 %

Sumber : hasil wawancara 2016

Tabel III.1 diatas memperlihatkan atau menggambarkan bahwa

informan yang ditemui peneliti didominasi oleh laki-laki 6 orang dengan

presentase 75%. dan untuk informan perempuan dua orang dengan

persentase 25%. Dari data diatas dapat dianalisa bahwa pengurus dari

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta di dominasi

oleh kaum pria /laki-laki selaku agen dalam memberikan pendidikan

politik kepada masyarakat kota Yogyakarta.

2. Berdasarkan Usia

Bila ditinjau dari segi usia maka deskripsi informan akan tampak

sebagai berikut :

Tabel III.2

Deskripsi Informan Menurut Usia

No. Usia Jumlah (orang) Presentase (%)

1.

2.

≤ 50

> 50

4 Orang

4 Orang

50 %

50 %

xciii

Total 8 Orang 100 %


Dari tabel III.2, diatas menunjukan bahwa informan tersebut ada 4

orang (50%) yang berusia ≤ 50 tahun dan 4 orang (50%) berusia > 50

tahun. Usia para informan memang berkisar 43-58 tahun dimana dalam

usia tersebut seseorang dapat dikatakan matang, serta banyak pengalaman

dalam hal pendidikan politik kepada masyarakat sehingga diharapkan data

yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan informan tersebut dalam

memberikan gambaran tentang aktifitas yang dilakukan partai dalam

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

3. Berdasarkan tingkat pendidikan

Deskripsi informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel III. 3

Deskripsi informen berdasarkan tingkat pendidikan

No. Pendidikan Jumlah (orang) Presentase (%)

1.

2.

SMA

D3

1 Orang

2 Orang

12,5 %

25 %

xciv

3.

4.

S1

S2

3 Orang

2 Orang

37,5 %

25 %

Total 8 Orang 100 %


Tabel III. 3 memperlihatkan bahwa kebanyakan informan

mayoritas berpendidikan (S1) Sarjana (37,5 %), sisanya S2,(25%) dan

D3(25%) sedangkan SMA dengan presentase (12,5%). Hal ini

menunjukan bahwa informan yang dimintai keterangan mempunyai

wawasan atau pengetahuan yang cukup dan pendapat yang dikeluarkan

cukup akademis dan masuk akal.

4. Berdasarkan pekerjaan

Deskripsi informan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel III. 4

Deskripsi informan berdasarkan pekerjaan

No. Pekerjaan / jabatan Jumlah (orang) Presentase (%)

1.

2.

Kepala sekretariat

Ketua DPC

1 Orang

1 Orang

12,5 %

12,5%

xcv

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sekretaris DPC

Anggota DPRD

Anggota DPRD

Anggota DPRD

Pak lurah (tokoh

masyarakat)

Akademisi

1 Orang

1 Orang

1 Orang

1 Orang

1 Orang

1 Orang

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

Total 8 Orang 100 %


Mengacu pada tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

informan yang diwawancarai peneliti adalah pengurus inti Dewan

Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kota Yogyakarta dan ada

beberapa pengurus sebagai anggota DPRD kota Yogyakarta, serta ada juga

dari tokoh masyarakat dan kalangan akademisi, dengan presentase masing-

masing (12,5 %).

B. Pembahasan Tentang Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Kota

Yogyakarta

Berkaitan dengan analisis data, penyusun berpedoman pada data-data

yang dikumpulkan dilapangan dengan menggunakan tehnik observasi,

wawancara dan dokumentasi. Karena pada dasarnya analisis data merupakan

suatu cara pengelolaan data yang telah diperoleh peneliti dilapangan melalui

xcvi

proses penelitian berdasarkan tujuan dan metode yang telah dicantumkan,

yang dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif,

pengelolaan dimaksut untuk membuktikan dan menemukan jawaban atas

rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menitik beratkan

pada masalah, bagaimana Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP) Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat.

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan analisa data

kualitatif seperti yang di jelaskan pada Bab I tentang metode analisa data.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini, penyusun akan menyajikan analisa data

dari hasil penelitian berdasarkan data dari lapangan. Berdasarkan ruang

lingkup seperti yang tertera pada Bab I yaitu :

B.1 Aktifitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menyusun

kurikulum pendidikan politik.

Aktifitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh partai

dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Pada dasarnya

partai PDI-Perjungan sudah melakukan pendidikan politik. Pendidikan ini

sebenarnya berfungsi untuk memberi pengetahuan awal kepada

masyarakat terkait dengan kandidat yang akan mereka pilih. Tetapi

umumnya tergantung pada partai yang melakukan pendidikan tersebut dan

secara otomatis pasangan calon dari partai tersebut yang akan

dipromosikan. Karena tuntutan, bahwa setiap parpol termasuk PDI-P harus

melalukan pendidikan politik kepada masyarakat, maka setiap kader juga

dituntut untuk fasih dalam berbicara di depan umum dan juga mengerti

xcvii

dengan ideologi partai. Hal ini seperti di kutip dari pernyataan pak Made

yaitu sebagai berikut :

“Secara umum kurikulum pendidikan politik yang dilakukan

kepada masyarakat tidak ada namun hanya sebagai garis

penyampaian visi misi partai dalam internal partai yang sangat

sering dilakukan agar kader dapat memahami idiologi partai yaitu

pancasila 1 juni 1945, dan para kader juga di tuntut untuk bisa

publik speaking agar dapat memberikan pendidikan politik yang

baik kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk program dan

kebijakan, karena prinsip masyarakat pada dasarnya “yang penting

bukti”.(hasil wawancara tanggal 8 februari 2016).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pak Danang ketua DPC

partai PDI-Perjuangan bahwa ;

“Pendidikan politik yang terkait implementatif kepada masyarakat

secara khusus kita tidak punya kurikulum pendidikan, namun

secara umum bahwa pendidikan politik yang kita berikan kepada

masyarakat yaitu perlawanan terhadap deparpolisasi (pengkerdilan

partai) karena saat ini dengan munculnya pemilihan langsung atau

adanya praktek demokrasi yang sangat bebas mengakibatkan

masyarakat kurang percaya pada partai.” (hasil wawancara tanggal

15 februari 2016).

Dari pernyataan pak Made (kapala sekretariat DPC) dan pak

Danang ketua DPC di atas bahwa pendidikan politik yang diberikan

kepada masyarakat tidak memiliki kurikulum/ silabus yang formal, namun

pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat dikemas dalam

bentuk program atau kebijakan, karena yang masyarakat butuh, itu

eksennya bukan hanya ngomong doang, sebagaimana prinsip masyarakat

“yang penting bukti”. Karena masyarakat tidak terlalu butuh teori

melainkan praktek yang dapat dilihat langsung.

xcviii

Hal yang berbeda ketika diungkapkan oleh pak Sutaryo selaku

sekretaris DPC PDI-Perjuangan dikutip sebagai berikut ;

“PDI-Perjuangan sudah menyusun kurikulum pendidikan

politik,terkait pendidikan politik PDI-Perjuangan selalu secara

kontinyutas dilakukan baik secara formal kelembagaan maupun

secara informal, karena di atur oleh ad/art. Apa lagi sekarang PDI-

Perjuangan mendapatkan suara 37 % untuk DPRD kota dan 35%

untuk jumlah suara partai maka kita diharuskan untuk melakukan

pendidikan politik sebagai syarat yang wajib dilakukan oleh

partai”. (hasil wawancara tanggal 11 februari 2016).

Dari pendapat pak Sutaryo selaku sekretaris DPC menyatakan

bahwa partai PDI-Perjuangan sudah menyusun kurikulum pendidikan

politik baik secara formal maupun secara informal karena sudah diatur

oleh ad/art. Jadi pendidikan politik kepada masyarakat itu sudah wajib

dilakukan oleh partai PDI-Perjuangan. Apalagi PDI-Perjuangan menang

dalam pemilu legislatif. Hal ini menunjukan bahwa partai sukses dalam

memberikan pedidikan politik kepada masyarakat.

Hal yang sama juga ketika di ungkapkan oleh pak Lurah Baciro

selaku tokoh masyarakat dikutip sebagai berikut :

“Secara pribadi saya berharap bahwa partai harus menyusun

kurikulum pendidikan politik yang dilakukan kepada masyarakat,

agar masyarakat dapat melek politik dan mengetahui mana yang

baik dan mana yang tidak baik, tetapi terkait mekanismenya saya

kurang begitu mengetahui karena itu interen partai”.(hasil

wawancara tanggal 17 maret 2016)

Dari kutipan diatas dapat saya simpulkan bahwa, pada dasarnya

masyarakat berharap bahwa terkait pendidikan politik yang dilakukan oleh

partai terhadap masyarakat itu harus mempunyai kurikulum yang jelas biar

nanti tujuan yang ingin dicapai juga jelas dan terarah sehingga masyarakat

xcix

secara umum dapat melek politik dan dapat mengetahui mana yang baik

dan tidaknya.

Dari pengamatan peneliti bahwa untuk pendidikan politik yang

diberikan kepada masyarakat PDI-Perjuangan tidak mempunyai kurikulum

atau silabus yang jelas, sehingga para pengurus atau kader-kader partai

tidak mempunyai panduan yang jelas dalam memberikan pendidikan

politik kepada masyarakat, namun pendidikan politik yang pengurus partai

lakukan kepada masyarakat itu dikemas dalam bentuk program-program

dan kebijakan, yang langsung turun kemasyarakat kapan saja.

Kesimpulan terkait dengan kurikulum pendidikan politik kepada

masyarakat, pada dasarnya partai tidak mempunyai kurikulum,namun

pendidikan politik yang partai lakukan itu dikemas dalam bentuk program

dan kebijakan, hal ini jelas dilakukan oleh PDI-Perjuangan karena

mayoritas pengurus DPC adalah anggota legislatif. Sehingga para kader

atau anggota legislatif mau tidak mau, suka tidak suka harus memahami

apa itu idiologi partai, dituntut untuk memiliki SDM yang lebih, dan bisa

berbicara didepan publik. sehingga dalam menjalankan tupoksinya para

anggota atau pengurus partai tidak menyimpang dari garis idiologi partai

dan sudah memiliki wawasan yang begitu luas. Karena pada prinsipnya

masyarakat ingin melihat bukti bukan hanya janji yang dibiarkan begitu

saja. Apalagi sekarang partai PDI-P menang dalam pemilu legislatif, jadi

sudah menjadi syarat atau tanggung jawab partai dalam memberikan

pendidikan politik kepada masayarakat, Oleh karena itu, PDI-Perjuangan

c

melalui kader-kader partai terjun langsung ke masyarakat untuk

memberikan sosialisasi dan sekaligus menjaring aspirasi dari masyarakat.

namun tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu masyarakat

berharap bahwa partai harus mempunyai kurikulum pendidikan politik

yang jelas biar nanti pendidikan politik yang dilakukan oleh partai dapat

dilaksanakan secara rutin sehingga dalam memberikan pendidikan politik

kepada masyarakat partai memiliki panduan dan materi yang jelas yang

sudah disusun dalam sebuah kurikulum, dan sebagai tenaga pendidik dapat

memberikan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ada, serta sebagai

peserta didik juga dapat mengetahui apa yang akan dipelajari. Apabila hal

ini dapat dilakukan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan dan

harapan partai dapat tercapai, dengan begitu masyarakat dapat melek

politik.

B.2.Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang penting dalam

menunjang pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat dan untuk

melaksanakan kegiatan ini partai secara khusus tidak memiliki dana

tersendiri, namun para pengurus partai menggunakan sistem gotong

royong dan apa adanya. Sebagaimana yang diungkapkan pak Danang

selaku ketua DPC PDI-Perjuangan bahwa :

“Secara umum kita tidak punya dana khusus dalam pelaksanaan

pendidikan politik untuk memfasilitasi sarana dan prasarana

tersebut, namun untuk menfasilitasi itu semua kita apa adanya

dengan cara gotong royong dengan semua pegurus partai dalam

ci

menunjang pelaksanaan pendidikan politik yang di kemas dalam

bentuk pertemuan kecil dengan masyarakat sekaligus menjaring

aspirasi masyarakat mulai dari DPC sampai struktur yang paling

bawah yaitu pengurus anak ranting”.(hasil wawancara tanggal 15

februari 2016).

Dari pendapat diatas bisa kita lihat bahwa dalam menunjang

pelaksanaan pendidikan politik semua pengurus partai mulai dari DPC

hingga pengurus yang paling bawah yaitu pengurus anak ranting berusaha

untuk menyediakan sarana prasarana dengan cara gotong royong dan apa

adanya. Hal senada juga di ungkapkan oleh Pak Febri A. Herlambang

yang dikutip sebagai berikut :

“Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik

itu ada, namun dalam menfasilitasi itu tergantung mas, karena

setiap tempat atau lokasi itu berbeda-beda. Jadi ketika kami

menfasilitasi sarana prasarana kami sistemnya gotong royong mas

dan ada juga dari masyarakat yang ikut menfasilitasi sarana

prasarana tersebut apa adanya”.(hasil wawancara tanggal 22

februari 2016).

Dari dua pernyataan diatas pada dasarnya sarana dan prasarana

tersebut ada dalam menunjang pelaksanaan pendidikan politik dan yang

menfasilitasi itu semua adalah semua pengurus partai yang ikut terlibat

dalam memberikan pendidikan politik dengan sistem gotong royong dan

apa adanya. Selain pengurus partai, masyarakat juga sangat antusias untuk

ikut terlibat dalam menfasilitasi itu semua dengan prinsip apa adanya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh pak sutaryo selaku sekretaris

DPC partai PDI-P yang dikutip sebagai berikut :

“Karena pendidikan politik itu bersifat wajib maka kami harus

melakukan pengadaan sarana dan prasarananya baik itu terkait

cii

logistik, pendanaan kemudian tutornya dan lain sebagainya, terkait

tutor kita biasa gandeng akademisi selain pengurus DPC atau para

anggota legislator, dalam menfasilitasi ini semua kita biasanya di

PDIP menggunakan sistem gotong royong dan apa adanya dari

semua pengurus, terlepas dari pihak ketiga yang mau ikut terlibat

menfasilitasi ini semua”.(hasil wawancara tanggal 11 februari

2016).

Dari pernyataan pak sekretaris dapat kita lihat bahwa pada

dasarnya pendidikan politik merupakan suatu hal yang wajib partai

lakukan maka dari itu partai juga harus menfasilitasi semua baik itu sarana

maupun prasarananya yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan

politik. Dalam menfasilitasi ini semua pengurus partai sistemnya gotong

royong dan apa adanya dengan masyarakat, terlepas dari pihak ketiga yang

secara sukarela mau ikut menfasilitasi ini semua.

Hal yang berbeda ketika diungkapkan oleh ibu Tri Dayarini selaku

akademisi yang dikutip sebagai berikut :

“bahwa terkait sarana prasarana pasti diperlukan tetapi, dari sisi

sarana prasarana dan finansial itu bukan suatu hal yang utama jadi

mesti ada hal yang lain yaitu adanya sumber daya manusia untuk

memberikan pendidikan politik”. (hasil wawancara tanggal 24

maret 2016)

Dari pernyataan ibu Rini diatas bahwa terkait sarana prasarana

pasti diperlukan tetapi bukan menjadi suatu hal yang utama namun yang

menjadi hal penting dan utama adalah dari semua pengurus partai dituntut

untuk memiliki sumber daya manusia yang baik sehingga dapat

memberikan pendidikan politik yang baik pula kepada masyarakat.

Dari pengamatan peneliti, bahwa pada dasarnya memang sarana

dan prasarana dibutuhkan, tetapi itu bukan mejadi suatu hal yang utama,

ciii

namun hal yang paling diutamakan dalam pendidikan politik kepada

masyarakat adalah adanya sumber daya manusia yang baik dari para

pengurus partai, sehingga dapat memberikan pendidikan politik yang baik

juga kepada masyarakat.

Kesimpulan terkait dengan sarana prasarana bahwa dalam

menunjang pelaksanaan pendidikan politik pada dasarnya partai tidak

mempunyai dana khusus tetapi untuk menfasilitasi ini semua baik itu

sarana dan prasarana maupun tutornya partai siap menfasilitasi, hal ini

dilakukan para pengurus partai dengan sistem apa adanya dan gotong

royong. Namun hal ini bukan menjadi suatu hal yang utama tetapi yang

paling utama dan penting adalah sumber daya manusia para pengurus

partai sehigga dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada

masyarakat. terkait hal ini pada dasarnya masyarakat merespon dengan

baik hal yang dilakukan partai khususnya terkait pendidikan politik kepada

masyarakat. bahkan masyarakat sangat antusias untuk mengikuti kegiatan

ini, selain itu juga masyarakat sering meminta kepada partai agar setiap

bulan ada pertemuan-pertemuan kecil yang rutin dilakukan oleh partai

dalam hal memberikan pendidikan politik kepada masayarakat, sehingga

dengan adanya pertemuan seperti ini masyarakat dapat melek politik. hal

ini partai lakukan karena pendidikan politik kepada masyarakat sudah

merupakan tugas dan tanggungjawab yang wajib dilakukan.

civ

B.3.Pengorganisasian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam

Pelaksanaan Pendidikan Politik

Dalam melakukan pendidikan politik yang merupakan sebuah

kegiatan yang wajib dilakukan oleh sebuah partai, maka sebuah

pengorganisasian dibutuhkan untuk melancarkan proses pendidikan

politik. Kegiatan pendidikan politik ini dikawal oleh kader PDI-

Perjuangan di setiap dapil yang terpilih menjadi anggota legislatif.

Sebagaimana yang diungkapkan pak Febri A. Herlambang bahwa:

“Bahwa terkait pengorganisasian partai PDI-P mempunyai

pengurus partai yang ada di setiap kecamatan, namanya PAC dan

dikelurahan juga ada pengurus partai namanya ranting dan disetiap

kampung itu ada pengurus partai namanya anak ranting, nah dari

semua pengurus ini yang nantinya diterjun langsung ke masyarakat

serta di dampingi seorang legislator dari DAPIL dimana anggota

dewan tersebut diusung disitu nanti akan mengawal program dan

secara organisasi ada pengurusnya disetiap daerah”.(hasil

wawancara tanggal 22 februari 2016).

Dari pendapat informan diatas dapat kita lihat bahwa partai PDI-P

memiliki pengurus yang jelas mulai dari DPC sampai ke tingkat kampung

yang di sebut pengurus anak ranting. Hal ini menandakan bahwa secara

umum pengorganisasian partai PDI-P dalam melaksanakan pendidikan

politik itu berjalan dengan baik dan jelas ada, yang secara struktural di

libatkan semua.

Hal yang sama juga dikatakan pak Danang yang dikutp sebagai

berikut :

Bahwa PDI-Perjuangan punya struktur/pengurus partai yang

sampai ke kampung-kampung,nah dalam pertemuan-pertemuan

dengan masyarakat pengurus ini juga ikut terlibat baik dalam

cv

menfasilitasi tempat ataupun sarana lain, pengurus ini ada yang

ditingkat rt/rw itu namanya pengurus anak ranting, pengurus

ranting itu di tingkat kelurahan, pengurus anak cabang (PAC) itu

ditingkat kecamatan dan pada tingkat kabupaten itu namanya DPC

(dewan pimpinan cabang). (hasil wawancara tanggal 15 februari

2016)

Dari pernyataan seperti dikutip bahwa pada dasarnya partai PDI-

Perjuangan memiliki struktur/pengurus partai yang sampai keplosok atau

kampung-kampung dan dari semua pengurus ini ikut terlibat langsung

dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. dari dua kutipan diatas

terkait pengorganisasian bahwa PDI-P memiliki struktur/pengurus yang

dapat mengorganisir semua kegiatan partai terkait pendidikan politik

kepada masyarakat.

Terkait pengorganisasian ini, hal berbeda dikatakan oleh pak

Sutaryo bahwa:

“Didalam pengurus DPC memiliki struktur organisasi yang jelas

dimana di dalamnya ada ketua,wakil ketua bidang, sekretaris, dan

bendahara, dimana dari setiap wakil ketua memiliki tugas

pokoknya masig-masing, yang mana dalam memberikan

pendidikan politik kepada masyarakat itu di back up oleh kedua

wakil ketua bidang yang diantaranya wakil ketua bidang

pendidikan dan pelatihan, dan wakil ketua bidang kaderisasi. Dari

kedua wakil ketua bidang ini yang mengorganisirkan semua

kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat”.(hasil wawancara

tanggal 11 februari 2016)

Dari pendapat bapak Taryo dapat kita lihat bahwa sangat jelas

struktur kepengurusan DPC partai dalam menjalankan kegiatan pendidikan

politik dan yang mengorganisir kegiatan ini atau yang memback up adalah

dua wakil ketua bidang yaitu wakil ketua bid. Pendidikan dan pelatihan,

cvi

dan wakil ketua bidang kaderisasi. Selain kedua wakil ketua bidang ini,

yang terlibat langsung dalam kegiatan pendidikan politik adalah semua

pengurus partai mulai dari tingkat DPC hingga pengurus yang paling

bawah yaitu pengurus anak ranting.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh pak Lurah Baciro yang dikutip

sebagai berikut :

“saya melihat bahwa sepak terjangnya partai PDI-Perjuangan

sudah cukup bagus dalam memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat maupun kader-kadernya artinya pengorganisasiannya

cukup bagus sehingga dapat melaksanakan pendidikan politik

denga baik”.(hasil wawancara tanggal 17 maret 2016)

Dari pernyataan pak lurah dapat kita lihat bahwa pada dasarnya

sepak terjang partai PDI-Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik

baik itu kepada masyarakat maupun kepada kader-kadernya sudah cukup

bagus artinya bahwa apabila kita melihat suatu kegiatan itu sukses maka

dapat dikatakan pengorganisasiannya juga baik dalam mengorganisir

kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dari pengamatan peneliti bahwa terkait pengorganisasiannya

dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik PDI-Perjuangan sudah

berjalan dengan sangat baik dimana dalam setiap kegiatan politik yang

partai lakukan,partai melibatkan semua pengurus partai mulai dari tingkat

DPC hingga sampai kepengurus anak ranting, yang mana secara struktural

pengurus partai sudah ada, sehingga dengan begitu apa yang menjadi

kebutuhan dalam kegiatan tersebut dapat diorganisir dengan baik dan

lancar.

cvii

Kesimpulan terkait dengan pengorganisasian partai dalam

melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa PDI-

Perjuangan secara struktur memiliki pengurus partai yang sampai ke

plosok-plosok, mulai dari tingkat kabupaten sampai ketingkat RT/RW.

Dimana, dengan adanya pengurus partai yang jelas secara struktural mulai

dari tingkat DPC yang lingkupnya kabupaten atau kota hingga sampai

pengurus anak ranting yang lingkup rt/rw/gang/kampung atau sejenisnya

maka dapat mengorganisir kegiatan partai terkait pendidikan politik

kepada masyarakat dengan baik. Hal ini yang dapat menunjang sepak

terjang PDI-Perjuangan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan politik

seperti pendidikan politik kepada masyarakat, karena secara organisasi

partai ini sudah memiliki struktur pengurus yang jelas, sehingga dapat

mengorganisir semua kegiatan politik yang akan dilakukan.

B.4.Tenaga Kependidikan Yang Profesional Dalam Memberikan

Pendidikan Politik

Tenaga pendidik bisa dikatakan sebagai guru bagi para peserta

didik, karena dialah yang memberikan materi pendidikan. Pemberi materi

ini berasal dari dalam pengurus partai seperti pengurus senior, anggota

legislatif dan bahkan ada yang dari akedemisi (dosen). Terkait dengan hal

ini sebagaimana diungkapkan oleh pak Sutaryo selaku sekretaris DPC

PDI-P yaitu :

“Pada kenyataannya tenaga pendidik adalah guru kader dalam hal

ini yang memberi materi pendidikan sejauh pengamatan saya

sangat profesional dan tidak ada penyimpangan, kalaupun ada

penyimpangan yang terjadi pasti ada sanksi yang dilakukan oleh

cviii

partai baik itu berupa teguran ataupun peringatan dan yang

memberi materi pendidikan adalah pengurus DPC partai bahkan

kita sering mendatangkan pemateri dari kalangan akademisi”.(hasil


Dapat kita lihat disini bahwa tenaga pendidik adalah pengurus

partai dan ada juga dari anggota legislatif dimana dalam menjalankan

tugasnya masih sangat profesional tetapi apabila tenaga pendidik tidak

profesional maka ada sanksi yang dilakukan oleh partai baik itu berupa

teguran ataupun peringatan.

Hal ini juga di sampaikan oleh ketua DPC partai pak Danang yang

dikutip sebagai berikut:

“Bahwa dalam hal pendidikan politik ke masyarakat yang jelas

yang memberi materi adalah anggota legislatif yang dia membawa

program dan menjaring aspirasi, ketika di tanya profesional atau

tidak saya kira tidak, tetapi karena ketugasan saja dan merupakan

tanggung jawab dari anggota legislatif, dan ini adalah konsekuensi

dari para wakil rakyat yang di usung PDI-Perjuangan”.(hasil


Dari kutipan diatas dapat kita lihat bahwa yang menjadi tenaga

pendidik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat adalah

anggota legislatif, yang merupakan wadah untuk menjarig aspirasi

masyarakat,dan pendidikan politik yang mereka berikan ini dikemas dalam

bentuk program, yang mana ini merupakan tanggung jawab dan

konsekuensi dari para anggota legislator dalam menjalankan tugasnya.

Terkait hal ini juga pak Febri A. Herlambang juga mengatakan

yaitu:

cix

“Terkait pemberi materi kebanyakan adalah anggota partai sesuai

bidangnya mas, dimana apa bila temanya bidang pembangunan

maka di lembaga legislatif itu ada komisi c yang mendamping trus

mungkin dari DPC sendiri juga ada yang mendamping adalah

wakil ketua bidang, jadi sudah ada jobdiknya masing-masing/seksi-

seksinya”. (hasil wawancara tanggal 22 februari 2016).

Dari kutipan diatas dapat kita lihat bahwa terkait tenaga pendidik

yang melakukan pendidikan politik kepada masayarakat yaitu anggota

legislatif sendiri dan wakil ketua bidang dari pengurus DPC yang dalam

melaksanakan tugasnya juga tergantung dari tema yang akan diberikan

kepada masyarakat.

Hal yang berbeda diungkapkan pak Lurah Baciro yang dikutip

sebagai berikut :

“saya melihat bahwa sejauh ini terkait tenaga pendidik itu masih

dari pengurus partai sendiri baik itu dari anggota legislatif maupun

pengurus partai yang lain, dan saya belum melihat partai PDI-P

menggandeng akademisi terkait tenaga pendidik,ya kita sebagai

masyarakat tentu berharap partai juga harus bisa menggandeng

akademisi”. (hasil wawancara tanggal 17 maret 2016).

Dari pernyataan pak Lurah dapat kita lihat disini bahwa terkait

tenaga pendidik sejauh ini baru dari pengurus partai itu sendiri dan belum

pernah menggandeng akademisi dalam hal pendidikan politik kepada

masyarakat, tentunya masyarakat berharap bahwa partai juga harus

menggandeng akademisi sehingga dapat menambah wawasa pengetahuan

yang lebih luas tentang nilai-nilai politik.

Dari pengamatan peneliti, saya melihat bahwa belum adanya

tenaga pendidik dari kalangan akademisi, sehingga terkait tenaga pendidik

hanya dari dalam pengurus partai dan kader-kader partai. Dari kedua

cx

tenaga pendidik ini saya melihat bahwa ada dua bentuk pendidikan politik

yang dilakukan yang pertama, pendidikan politik yang dilakukan oleh

pengurus DPC partai sendiri, kedua pendidikan politik yang dilakukan

oleh anggota legislatif yang merupakan kader partai.

Kesimpuan terkait tenaga pendidik dalam memberikan pendidikan

politik kepada masyarakat bahwa pada umumnya yang memberi materi

adalah pengurus DPC partai dan ada juga dari lembaga legislatif yang

merupakan kader partai, dimana dari kedua tenaga pendidik dalam

memberikan materi itu di kemas dalam bentuk program ketika

disampaikan kepada masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan

masyarakat menaruh harapan bahwa partai juga harus menggandeng

akademisi dalam hal memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,

sehingga masyarakat dapat mengetahui begitu banyak hal yang terkait

dengan nilai-nilai politik. Dengan begitu masyarakat tidak mudah

dimobilisasi oleh para elit dan ketika mengikuti pemilu baik itu pemilu

legislatif maupun Pilkada masyarakat dapat memilih calon kandidat secara

rasional atas pertimbangan pribadi.

B.5.Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Politik

Dalam pelaksanaan pendidikan politik tentunya ada yang namanya

monitoring dan evaluasi. Hal ini tentunya harus dilakukan untuk meriview

kembali sudah sejauh mana pendidikan politik yang dilakukan oleh

pengurus partai dan untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan

cxi

pendidikan politik kepada masyarakat. Terkait hal ini sebagaimana

diungkapkan oleh pak Febri A. Herlambang yang dikutip sebagai berikut:

“Monitoring dan evaluasi itu ada mas yang dilakukan setiap tiga

bulan sekali,hal ini kami lakukan untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas dalam memberikan pendidikan politik tentunya,karena

sekarang ini masyarakat SDMnya sudah lebih tinggi dari yang

memberikan materi,sehingga apa yang kita sampaikan masyarakat

sudah paham, dan yang melakukan monev ini adalah pengurus

DPC partai yaitu wakil ketua bid.organisasi, wakil ketua bid.

Kaderisasi dan wakil ketua bid. Strategi pemenangan pemilu.dari

ketiga pengurus ini yang terlibat langsung dalam melakukan

monitoring dan evaluasi (monev)”.(hasil wawancara tanggal 22

Februari 2016).

Dari kutipan diatas dapat kita lihat bahwa dalam pelaksanaan

pendidikan politik pengurus partai melakukan monitoring dan evaluasi

yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dan yang terlibat langsung dari

pengurus DPC partai ini adalah ketiga wakil ketua bidang. Terkait monev

hal senada juga dikatakan pak Sutaryo yang dikutip sebagai berikut :

“Sejauh ini kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi karena

untuk mengetahui sebuah hasil sampai sejauh mana kegiatan yang

sudah kita laksanakan, jadi ada dua hal yang kita lakukan monev

yaitu terhadap pemberi materi dan peserta didik. Dan yang ikut

terlibat adalah wakil-wakil ketua bidang dalam hal ini wakil ketua

bidang organisasi, wakil ketua bidang kaderisasi dan wakil ketua

bidang pemenangan pemilu”.(hasil wawancara tanggal 11 februari

2016).

Dari kutipan pak Taryo sama halnya seperti yang disampaikan pak

Febri bahwasannya Monev sering dilakukan dalam jangka waktu tiga

bulan sekali untuk melihat sejauh mana hasil yang sudah dilakukan dalam

hal pendidikan politik dan yang ikut terlibat langsung dalam melakukan

monitoring dan evaluasi (monev) adalah ketiga wakil ketua bidang tadi,

cxii

dan ada beberapa hal yang dilakukan dalam melakukan monitoring dan

evaluasi yaitu baik terhadap pemberi materi, terhadap peserta didik,

maupun pengorganisasiannya dalam melibatkan semua pengurus untuk

ikut terlibat dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Rini selaku akademisi

yang dikutip sebagai berikut :

“bahwa terkait pendidikan politik kepada masyarakat baik itu

secara formal maupun informal tetap harus dilakukan oleh partai

dimana mungkin dalam pelaksanaannya kurang efektif, dalam

artian bahwa partai perlu melakukan monitoring dan evaluasi,

sehingga dalam perjalanannya partai dapat membenahi diri dan

mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kekurangannya”.

(hasil wawancara tanggal 24 maret 2016)

Dari kutipan ibu Rini dapat kita ketahui bahwa partai tetap harus

melakukan pendidikan politik kepada masyarakat baik itu secara formal

maupun informal, dimana mungkin dalam pelaksanaannya partai kurang

efektif maka partai perlu melakukan monitoring dan evaluasi, yang mana

dengan malakukan monev ini partai dapat mengetahui apa yang menjadi

kelemahan dan kekurangannya dalam pelaksanaan pendidikan politik

kepada masyarakat, dengan begitu partai dapat membenah diri dalam

melakukan kegiatan berikutnya untuk menjadi yang lebih baik.

Sedangkan dari hasil pengamatan peneliti bahwa sejauh ini partai

sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap

tiga bulan sekali, namun apabila dalam pelaksanaanya masih kurang

efektif maka partai mengakui itu sehingga dapat membenahi diri untuk

menjadi lebih baik. Monitoring dan evaluasi sangat penting bagi partai

cxiii

karena dengan begitu partai dapat megetahui apa yang menjadi kendala

atau kekurangan dalam kegiatan politik yang sudah dilakukan.

Jadi dapat di simpulkan bahwa terkait monitoring dan evaluasi

sejauh ini partai sudah melakukan, dan yang terlibat langsung dalam

melakukan monitoring dan evaluasi ini yaitu tiga wakil ketua bidang dari

pengurus DPC partai, karena sangat penting untuk melihat sejauh mana

kualitas dan kuantitas bagi pemberi materi maupun bagi peserta didik. Hal

ini dilakukan setiap tiga bulan sekali setelah pelaksanaan pendidikan

politik. Partai mekukan monitor terhadap pemberi materi terkait apakah

pemberi materi menjalankan tugasnya sesuai apa yang diharapkan dan

tidak menyimpang, sedangkan terhadap peserta didik partai ingin

mengetahui sudah sejauh mana pemahaman masyarakat atas materi yang

sudah diberikan.

Dari semua penjelasan informan dan analisis tersebut dapat di

simpulkan bahwa pendidikan politik kepada masyarakat yang sudah

dilakukan PDI-Perjuangan adalah sebagai berikut :

Kesimpulan umumnya adalah pada dasarnya PDI-Perjuangan

sudah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, namun

pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat tidak mempunyai

silabus atau kurikulum yang jelas,hal ini jelas partai lakukan karena

pendidikan politik yang partai berikan kepada masyarakat dikemas dalam

bentuk program baik itu di bidang pembangunan, kesehatan maupun

bidang pendidikan, karena pada prinsipnya masyarakat ingin melihat

bukti. Dalam menunjang pelaksanaan pendidikan politik ini partai juga

cxiv

menfasilitasi semua apa yang menjadi kebutuhan dalam kegiatan

pendidikan politik baik itu sarana dan prasarana, logistik maupun tutornya

(pemberi materi) partai siap menfasilitasi demi kepentingan rakyat dengan

sistem gotong royong dan apa adanya, dan untuk mengorganisir semua

kegiatan ini partai libatkan semua pengurus mulai dari tingkat DPC sampai

kepengurus anak ranting,yang di back up oleh tiga wakil ketua bidang

dalam pengurus DPC partai PDI-P. Ketiga wakil ketua bidang itu antara

lain wakil ketua bidang organisasi, wakil ketua bidang pendidikan dan

pelatihan, serta wakil ketua bidang pemenang pemilu. Ketiga wakil ketua

bidang ini mempunyai peranan penting dalam memberikan pendidikan

politik kepada masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi hasil

pelaksanaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penyusun akan menyimpulkan beberapa indikator yang

dipakai, yang menyentuh secara keseluruhan dalam skripsi ini antara lain

sebagai berikut :

1. Aktifitas PDI-Perjuangan dalam menyusun kurikulum pendidikan politik

Pada dasarnya partai PDI-Perjuangan tidak memiliki kurikulum

pendidikan politik kepada masyarakat, namun pendidikan politik kepada

masyarakat yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan dikemas dalam bentuk

program-program yang langsung terjun kemasyarakat sekaligus menjaring

cxv

aspirasi dari rakyat. Pendidikan politik yang partai berikan ini tidak

memiliki kurikulum atau silabus yang jelas, sehingga para pemberi materi

tidak memiliki panduan yang jelas ketika memberi materi pendidikan

politik kepada masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa

seiring berjalannya waktu masyarakat berharap juga bahwa partai harus

menyusun kurikulum pendidikan, sehingga pemberi materi maupun

peserta didik dapat memiliki panduan yang jelas apa yang harus dipelajari

sesuai dengan kurikulum pendidikan tersebut.

Selain pendidikan politik bersifat formal yang dilakoni PDI-P, ada

pun juga bersifat non-formal. Pendidikan politik formal ini adalah

penarapan sosial secara individu oleh kader-kader dari PDI-P di

masyarakat tempat kader partai tersebut berada. Artinya, dengan

menampilkan etika dan moral yang baik di masyarakat akan memancing

anggapan publik yang baik kepada kader tersebut. Dan pada akhirnya akan

berdampak pada penilaian yang baik kepada partai PDI-P.Kader-kader

PDI-P ini secara tidak langsung juga telah memberi pendidikan politik

non-formal kepada masyarakat di lingkungannya tersebut. Oleh karena itu

juga, pendidikan non-formal ini sangat berpengaruh pada proses

demokrasi yang sedang terjadi. Bahwa sikap dan perilaku seorang kader

partai akan memberi dampak terkait kepercayaan masyarakat terhadap

partai politik.

2. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik

cxvi

Terkait dengan sarana dan prasarana dalam menunjang

pelaksanaan pendidikan politik, partai siap menfasilitasi itu semua dengan

sistem gotong royong dan apa adanya. Sarana dan prasarana ini memang

dibutuhkan, namun yang paling diutamakan adalah adanya sumber daya

manusia yang baik dari para pengurus partai, sehingga dapat memberika

pendidikan politik kepada masyarakat, karena ini sudah menjadi tugas dan

tanggungjawab dari partai dalam memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat, sehingga masyarakat dapat melek politik dan mengetahui

mana yang baik dan tidaknya. Partai PDI-Perjuangan memiliki prasarana

dalam menunjang pelaksanaan pendidikan seperti adanya sekertariat DPC

partai, ruangan fraksi partai, yang merupakan tempat yang sering

digunakan dalam hal pertemuan-pertemuan dengan masyarakat atau

sebagai tempat pengaduan masyarakat, ada juga prasarana lain seperti

sekolah partai yang dibangun di daerah Bantul. Sedangkan sarana dalam

menunjang pelaksanaan pendidikan politik partai juga memiliki mobil sat

gas, meja, kursi, papan white board, spidol, sound sistem dan lain

sebagainya.

3. Pengorganisasian PDI-Perjuangan dalam melaksanakan pendidikan

politik.

Terkait pengorganisasian dapat disimpulkan bahwa partai PDI-

Perjuangan memiliki pengurus partai mulai dari DPC sampai masuk ke

kampung-kampung, yang mana ketika Dewan Pimpinan Cabang

melakukan suatu kegiatan dalam hal ini pendidikan politik kepada

cxvii

masyarakat maka semua pengurus partai diwajibkan untuk ikut terlibat

dalam kegiatan politik tersebut. Dengan terlibatnya semua pengurus partai

mulai dari tingkat kabupaten dan sampai ke kampung-kampung ini maka

dapat mengorganisir dan memperlancar kegiatan pendidikan politik

kepada masyarakat, hal ini menunjukan bahwa pengorganisasian PDI-

Perjuangan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik cukup baik

dan bagus, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa

kekurangan atau kendala yang menjadi bahan masukan bagi partai itu

sendiri untuk membenah diri agar menjadi lebih baik kedepannya. Bentuk

pengorganisasian ini seperti dengan adanya sosialisasi dan jaring aspirasi

masyarakat. Dalam pelaksanaannnya dilakukan oleh DPC sampai pada

tingkat paling bawah di Desa/Kampung-kampung. Terwujudnya program-

program dari partai PDI-P adalah hasil dari kesiapan pengorganisasian

yang baik di setiap DPC, PAC, pengurus ranting, dan anak ranting

sehingga program tersebut dapat berjalan. Selain itu juga pengorganisasian

dalam pelaksanaan program Pendidikan Politik PDI-P tidak hanya

dilakukan dari atas (top down), tapi juga dari bawah (buttom up). Artinya

hasil dari pertemuan dengan masyarakat atau aspirasi tersebut yang

nantinya akan di sampaikan ke DPP melalui pengorganisasian yang baik

dari tingkat paling rendah, yakni anak ranting.

4. Tenaga pendidik yang profesional dalam memberikan pendidikan politik.

Terkait dengan tenaga pendidik dapat saya simpulkan bahwa dalam

memberikan materi pendidikan politik kepada masyarakat sejauh ini masih

cxviii

dari pengurus partai sendiri dan kader-kader partai saja seperti anggota

legislatif, dan PDI-Perjuangan sejauh ini belum menggandeng akademisi

dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Terkait

profesional atau tidak sejauh ini tenaga pendidik masih profesional dalam

menjalankan tugasnya, karena belum pernah ada penyimpangan yang

dilakukan, kalaupun ada maka partai tidak tinggal diam, partai akan

memberikan sanksi baik itu berupa teguran maupan pecat sekalipun.

5. Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pendidikan politik.

Kesimpulan terkait dengan monitoring dan evaluasi, sejauh ini

PDI-Perjuangan sudah melakukan monitoring dan evaluasi dalam

kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat, yang dilakukan setiap tiga

bulan sekali, dan yang terlibat langsung dalam melakukan monitoring dan

evaluasi dalam kegiatan ini adalah tiga wakil ketua bidang yaitu wakil

ketua bid. Organisasi, Wakil Ketua Bid. Kaderisasi dan wakil ketua bid.

Pemenangan pemilu.Selain melakukan monitoring terhadap kegiatan yang

sudah dilaksanakan, Partai PDI-P juga melakukan monitoring terhadap

kader-kader partai, pengurus partai yang melakukan pendidikan politik,

dan evaluasi tehadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik itu terhadap

para tenaga pendidik, peserta didik serta apa yang yang menjadi kendala

dalam kegiatan pendidikan politik. Monitoring dan pengawasan juga tidak

hanya dilakukan dalam melihat program Pendidikan politik saja.

Monitoring dan pengawasan dilakukan juga untuk mengawasi kader-kader

partai PDI-P terkait dengan prilaku mereka di masyarakat. sehingga kader

cxix

partai PDI-P sendiri tidak bisa sewenang-wenang di masarakat dengan

mengatasnamakan nama partai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan terkait dengan peran partai demokrasi indonesia

perjuangan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kota

Yogyakarta antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya kurikulum pendidikan politik yang jelas, sehingga apabila

kurikulumnya sudah ada maka dapat mejadi panduan bagi tenaga pendidik

atau yang memberi materi dan bagi peserta didik dalam proses pendidikan

politik, dengan begitu proses pendidikan dapat dilaksanakan secara

terarah dan apa yang menjadi tujuan serta harapan dari pendidikan politik

akan dapat tercapai sesuai apa yang diharapkan.

2. Perlu adanya dana khusus dalam melaksanakan pendidikan politik kepada

masyarakat sehingga dapat menfasilitasi semua apa yang dibutuhkan

dalam kegiatan tersebut, baik itu terkait sarana/prasarana yang dapat

menunjang pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat atau

apapun itu,agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada

hambatan apapun.

3. Terkait tenaga pendidik partai juga perlu menggandeng akademisi yang

secara akademis cukup memahami teori agar dapat disampaikan kepada

cxx

masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya menerima pendidikan politik

dari pengurus partai saja.

4. Perlu melibatkan semua pengurus partai yang terlibat langsung dalam

pendidikan politik untuk melakukan montoring dan evaluasi secara

bersama-sama.

cxxi

DAFTAR PUSTAKA

AD/ART PDI-Perjuangan.

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,

Rineka Cipta : Jakarta.

Budiardjo, Mariam. 1999. Dasar- Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama :

Jakarta.

Friedman, M. M. 1998. Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktek (Edisi 3).

Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Bagi

Generasi Muda.

Kartono, Kartini.2009. Pendidikan Politik (sebagai bagian dari pendidikan orang

dewasa). Mandar Maju : Bandung.

Kartaprawira, Rusadi. 2004. Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar.

Bandung: Sinar Algensindo.

Maran, Rafael. 1999. Pengantar Sosiologi Politik. Rineka Cipta: Jakarta.

Moleong, J. Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

Patton. 1980. Pengorganisasian ke Dalam Suatu Pola. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan

Nasional.

Robert, Linton. 1936. Memorandum For The Study Of Acculturation. American

Anthropologis.

Rosyadi, khoiron. 1999. Pendidikan Profetik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ramlan, Surbakti. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Grasindo.

Rudy, May. 2003. Pengantar Ilmu Politik. Bandung:PT Refika Aditama.

Subandiya. 1993. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, Jakarta : Raja Grasindo

Persada.

Sukarna. 1978. Sistem Politik. Alumni, Bandung.

Soerjono, Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Rajawali.

cxxii

Soehardono, Edy. 1994. Teori peran: Konsep Dan Implikasinya.

Surabaya:Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

http://sastrawanpemula.blospot.in/2013/05makalah-pengertian-pendidikan.

www.Pengertian.Org

http://jogja.antaranews.com/berita/321465/pdip-teratas-versi-hitung-cepat-lsi

https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/

www.kpud-diyprov.go.id

cxxiii

INTERVIEW GUIDE

Nama : ..............................................

Alamat : ..............................................

Umur : ..............................................

Jenis Kelamin : ..............................................

Pendidikan : ..............................................

Pekerjaan : ..............................................

Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam memberikan

pendidikan politik kepada masyarakat (pemilih).

I. Aktifitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menyusun

kurikulum pendidikan politik.

1. Apakah partai demokrasi indonesia perjuangan telah menyusun kurikulum

pendidikan politik?

2. Bagaimana cara menyusun kurikulum pendidikan politik?

3. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kurikulum pendidikan politik?

4. Mengapa harus ada kurikulum pendidikan politik?

5. Metode apa yang digunakan seandainya kurikulum pendidikan belum

disusun?

II. Sarana dan prasarana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam

menunjang pelaksanaan pendidikan politik.

1. Apakah ada sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang

pelaksanaan pendidikan politik?

2. Sarana dan prasarana apa saja yang menjadi pendukung dalam

pelaksanaan pendidikan politik?

3. Siapakah yang menyediakan sarana dan prasarana pendukung tersebut?

4. Bagaimana jika sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan

politik tidak ada?

cxxiv

5. Bagaimana tanggapan masyarakat ketika ada sarana dan prasarana

pendukung dalam mengikuti pendidikan politik?

III. Pengorganisasian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam

pelaksanaan pendidikan politik.

1. Apa yang dilakukan partai dalam mengorganisasikan pelaksanaan

pendidikan politik?

2. Bagaimana pengorganisasiannya dalam melaksanakan pendidikan politik?

3. Siapa saja yang terlibat dalam pengorganisasikan pendidikan politik?

4. Mengapa harus di organisasikan?

IV. Tenaga kependidikan yang profesional dalam melaksanakan pendidikan

politik.

1. Siapa yang memberikan materi pendidikan politik kepada masyarakat?

2. Apakah pemberi materi sangat profesional atau tidak dalam melaksanakan

pendidikan politik?

3. Bagaimana jika tenaga pendidik tidak profesional dalam melaksanakan

pendidikan politik?

4. Apa yang dilakukan partai jika tenaga pendidik tidak profesinal dalam

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat?

V. Monitoring dan evaluai (monev) pelaksanaan pendidikan politik.

1. Apakah ada monev setelah pelaksanaan pendidikan politik?

2. Bagaimana cara melakukan monev setelah pelaksanaan pendidikan

politik?

3. Mengapa harus melakukan monev?

4. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan monev tersebut?

peran partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p) dalam

Documents