paparan laporan pendahuluan rtr ksk kawasan pertanian dan wisata alam taram

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTR-KS) Kawasan Pertanian dan Wisata Alam Taram

Disampaikan oleh Tim Ahli: Darmawan, MT, Tiar Pandapotan Purba, ST, IAP, faizan, Nur Irfan Ashari

5 Oktober 2015, di Bappeda/Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota

OUTLINE PAPARAN OUTLINE PAPARAN

1. Pendahuluan 2. Gambaran Umum Wilayah 3. Kajian Kebijakan 4. Pendekatan & Metodologi 5. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 6. Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan

PENDAHULUAN PENDAHULUAN

Maksud: 1. Mewujudkan rencana rinci tata ruang yang mendukung

terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 agar dapat dijadikan acuan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengisi pembangunan fisik dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2. Menciptakan acuan dan pedoman pemanfaatan ruang dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan pertanian dan wisata alam Taram.

Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan


1. Telah disusun kembalinya RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan ketentuan UU RI No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri No 16 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. RTRW Lima Puluh Kota telah disahkan dengan Perda No 7 Tahun 2012

2. Ditetapkannya beberapa kawasan strategis kabupaten yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan sesuai dengan nilai-nilai strategis kawasan strategis tersebut.

3. Sesuai pasal 14 ay 3 UU No. 27/2007 tentang Penataan Ruang, diamanatkan agar setiap kawasan strategis harus disusun RTR KSK sebagai perangkat operasional (rencana rinci) dan bermanfaat maksimal.

4. Didalam penyusunannya RTR KSK harus menetapkan kawasan fungsional yang memperhatikan kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Dan didalam penyusunannya harus lengkap dengan peraturan zonasi dan penetapan peraturan daerahnya digabung dalam kesatuan PERDA RTR KS dan Zoning Regulationnya.

5. Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pertanian dan Wisata Alam Taram di Kecamatan Harau, maka perlu disusun RTR-nya sesuai dengan peraturan yang ada.

6. Berdasarkan pengkajiannya, didalam Kecamatan Harau telah ada kawasan wisata Kapalo Banda yang merupakan kawasan wisata unggulan namun dirasakan belum memberi manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal, karena belum diaturnya pemanfaataan ruangnya dan diperlukan perencanaan RTR KS.

Latar Belakang Latar Belakang


Tujuan:

1. Menyusun pedoman sebagai dasar koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada kawasan strategis kabupaten yang diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;

2. Menyusun pedoman sebagai dasar dalam sinkronisasi program pemerintah dan pemerintah propinsi dan kabupaten, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peningkatan pengembangan pertanian dan wisata alam Taram dan mewujudkan Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan pertanian dan wisata alam Taram;

3. Menyiapkan acuan lokasi investasi dalam Kawasan Strategis Kabupaten untuk Kawasan Pertanian dan wisata alam Taram yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;

4. Menyiapkan acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang dan pengembangan Kawasan Strategis Kawasan pertanian dan wisata alam Taram;

5. Menyiapkan acuan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Kawasan pertanian dan wisata alam Taram;

6. Mewujudkan keterpaduan pembangunan Kawasan Strategis Kawasan Pertanian dan wisata alam Taram dengan wilayah kabupaten;

7. Menjamin terwujudnya Tata Ruang Kawasan Strategis Kawasan Pertanian dan wisata alam Taram yang berkualitas; dan

8. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan Kawasan Strategis Kawasan Pertanian dan wisata alam Taram dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan

GAMBARAN UMUM WILAYAH GAMBARAN UMUM WILAYAH

3. Secara administratif, ruang lingkup wilayah perencanaan berbatasan dengan: • Sebelah utara berbatasan dengan

Nagari Sarilamak kecamatan Harau; • Sebelah Selatan berbatasan dengan

Nagari Balai Panjang kecamatan Lareh Sago Halaban dan Nagari Andaleh Kecamatan Luak;

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau; dan

• Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Bukik Limbuku dan Nagari Pilubang Kecamatan Harau.

No Nagari Luas Wilayah

(Km2) Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)

Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)

1 Taram 60,59 10 9

2 Bukit Limbuku 18,75 6 5

3 Batu Balang 20,09 5 4

4 Koto Tuo 33,19 4 2

5 Lubuak Batingkok*) 6,73 5 4

6 Gurun*) 8,30 7 5

7 Sarilamak*) 106,76 0 2

8 Tarantang*) 22,13 3 4

9 Solok Bio-Bio 28,35 7 8

10 Harau 78,83 9 10

11 Pilubang*) 17,84 10 9

Jumlah 401,57 - -

1. Nagari Taram dengan luas sekitar 60,59 Km2 terdiri dari 7 Jorong yaitu Jorong Subarang, Jorong Balai Cubadak, Jorong Tajuang Kubang, Jorong Parak Baru, Jorong Tanjuang Ateh, Jorong Sipatai dan Jorong Gantiang.

2. Secara spesifik fokus perencanaan atau kawasan inti adalah Nagari Taram yang merupakan kawasan Pertanian dan pariwisata alam, dimana pariwisata alam Kapalo Banda merupakan salah satu objek pariwisata unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota. 6

Bar Chart Komoditas

Padi Jagung Ubi KayuTanam 7,049.00 767 126

Panen 6,826.00 218 145

Produksi 32,220.71 1,162.70 5,485.54

Produksi Padi dan Palawija di Kecamatan Harau Tahun 2012


7

Bar Chart Komoditas

Cabe KacangPanjang

Terung Ketimun Buncis

Tanam 36 26 29 31 29

Panen 64 31 39 40 37

Produksi 403.1 227.2 464.8 500.9 280.1

Produksi Holtikultura di Kecamatan Harau Tahun 2012


8

Bar Chart Komoditas

Alpukat Duku Durian Jeruk Manggis

Pepaya Pisang

Tanam 0.5 0 0 0 0 0.3 12.96

Panen 6.9 2.46 10.37 3.44 93.9 1.67 2.8

Produksi 72.7 6 87.5 79 565 62 75.2

Produksi Buah-Buahan di Kecamatan Harau Tahun 2012


9

Bar Chart Komoditas

Karet Kelapa KayuManis

Cengkeh

Tembakau

KopiRobust

a

Gambir Enau Kakao Pinang

Produksi 53.6 573 0 0 7.5 0 849.9 90 206 11

Belum Produktif 107 160.5 5 0 15 0 147 7 241 8

Produksi 46.2 741.2 0 0 11 0 1,182.80 21.2 247.4 16.9

Komoditas Perkebunan di Kecamatan Harau Tahun 2012


10

KAJIAN KEBIJAKAN KAJIAN KEBIJAKAN

1. Objek wisata Lembah Harau merupakan salah satu dari 189 objek wisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota , dimana Lembah Harau ini adalah objek wisata unggulan daerah dan berada pada wilayah tujuan wisata (WTW) III pengembangan objek wisata Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Berdasarkan prasasti yang terdapat di kaki air terjun (Sarasah ) Bunta , daerah ini mulai dibuka pada tanggal 14 Agustus 1926 oleh Asisten Residen Lima Puluh Kota yang bernama F. Rinner bersama dengan Tuanku Laras Datuk Kuning Nan Hitam dan Asisten Demang Datuk Kodoh Nan Hitam.

3. Jadi Lembah Harau sudah dikenal sejak jaman Pra- Kemerdekaan Republik Indonesia ,karena pada waktu itu sudah dipopulerkan oleh orang kulit putih melalui cap dagang dengan tulisan Arau Valley sejak jaman penjajahan ,dan termasuk kedalam tujuh keajaiban tebing didunia ,dimana sudah dikunjungi oleh Ratu Belanda pada waktu melintasi Solok dan Danau Singkarak , sehingga kajian terhadap Lembah Harau ini sejajar dengan Kebun Raya Bogor.

4. Objek wisata Lembah Harau (Harau Valley), sudah dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Govenrment Besluit (GB) tanggal 10 Januari 1933 nomor 15 Stbl Nomor 24 dengan status sebagai cagar alam seluas 315 Ha ,kemudian dilakukan pengukuran ulang oleh Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) pada tahun 1979 dengan luas defenitif dilapangan adalah 298 Ha, (Witari Heiza , 1985)

5. Setelah kemerdekaan , objek wisata Lembah Harau dikelola oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 478 / Kpts /Um / 8 / 1979, tanggal 2 Agustus 1979 ,tentang perubahan statusnya menjadi taman wisata seluas 27,5 Ha.Jadi sejak tahun 1979 Lembah Harau adalah kawasan taman wisata dan cagar alam.

6. Sejak berubahnya status Lembah Harau menjadi kawasan wisata ,maka urusan kepariwisataan menjadi wewenang Pemerintah Propinsi Dati I Sumatera Barat ,dimana objek wisata Lembah Harau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingakt I Sumatera Barat yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I melalui Cabang Dinas Pariwisata. Pada tahun 1992, pegelolaan objek wisata Lembah Harau diserahkan kepada Pemerintah Dati II Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat Nomor : 9 tahun 1992 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam bidang Kepariwisataan.

Sejarah Penetapan Lembah Harau Sejarah Penetapan Lembah Harau

11

1. Dari tahun 1992 sampai tahun 1993, merupakan tahun transisi pengelolaan objek wisata Lembah Harau karena masih dikelola oleh cabang Dinas Pariwisata Propinsi Tingkat I Sumatera Barat. Hal ini disebabkan Pemerintah Dati II Kabupaten Lima Puluh Kota belum mempunyai lembaga teknis daerah dibidang kepariwisataan.

2. Objek wisata Lembah Harau mulai dikelola oleh Pemerintah Dati II Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 1994 yaitu dengan dibentuknya Dinas Pariwisata Kabupaten Dati II Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lima Puluh Kota Nomor : 3 Tahun 1994 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Dati II Lima puluh Kota.

3. Pada bulan Maret 1996 dibuatlah rencana detail tata ruang kawasan pariwisata Lembah Harau, dimana secara bertahap objek wisata ini dibenahi melalui dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama sarana pokok dan sarana penunjang kapariwisataan , dalam lingkup pengelolaan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten lima Puluh Kota sampai tahun 2000.

4. Dari tanggal 23 Desember 2000 sampai 23 Desember 2003, pengelolaan objek wisata Lembah Harau diserahkan pada swasta yaitu PT. Tri Dhora Nusantara Tour dan Travel dengan pola kerjasama selama 3 tahun.

5. Dalam mendukung Lembah Harau sebagai Kawasan Wisata Unggulan di Propinsi Sumatera Barat , maka Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Sumatera Barat membangun Rest Area sebagai pusat informasi kepariwsataan dan kebudayaan di Jorong Gunung Sanggul Kenagarian Harau , berdasarkan berita acara serah terima pengelolaan Nomor : 532 / Parsenibud-TU /VIII/2003 dari Gubernur Propinsi Sumatera Barat kepada Bupati Lima Puluh Kota.

6. Berdasarkan Peratruran Daerah Nomor : 16 Tahun 2002, tentang SOTK Lembaga Teknis Daerah, maka sektor pariwisata digabung dengan seni dan budaya yaitu menjadi Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota. Sementara pengelolaan objek wisata Lembah Harau dikelola oleh Unit Pengelolaan Kabupaten Lima Puluh Kota (UPK).

7. Karena Kantor Pariwisata Seni dan Budaya sudah terbentuk, maka keluarlah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 40 tahun 2004 tentang Pembubaran Unit Pengelolaan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, serta Pengembalian Pengelolaan Kepariwisataan kepada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya.

8. Sejak keluarnya Surat Keputusan Bupati tersebut, maka pengelolaan objek wisata Lembah Harau dikelola oleh Kantor Pariwisata Seni dan Budaya dengan Ketua Tim Kasi Pemasaran. Sementara pada tahun 2005, objek wisata Lembah Harau sudah ditetapkan sebagai objek wisata unggulan (Red Carvet Area) Propinsi Sumatera Barat.

9. Berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 47 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya, maka pengelolaan objek wisata berada pada Seksi Objek Wisata dibawah Kasi Objek Wisata Lima Puluh Kota, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Nomor : 556/01/Ia/Par-LK/II/2006 tentang Tim Pengelola Objek Wisata Lembah Harau.


Sejarah Penetapan Lembah Harau Sejarah Penetapan Lembah Harau

12

1. Pada Ps 42 ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Geologi

2. Pada Ps 47 Ay 1 ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Geologi, yakni Kawasan Cagar Alam Geologi

3. Pada Ps 47 Ay 2 dinyatakan bahwa Kawasan Cagar Alam Geologi terdiri atas a. kawasan keunikan batuan dan fosil; b. kawasan keunikan bentang alam; dan c. kawasan keunikan proses geologi.

4. Pada Ps 47 Ay 8 dinyatakan Pengembangan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi, rehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi, serta pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi pada

1. keunikan bentang alam berupa ngarai, lembah, dan amphiteater di Ngarai Sianok, Lembah Harau, dan amphiteater Asahan;


Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera

13


Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera

Foto Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota

14

KAJIAN KEBIJAKAN KAJIAN KEBIJAKAN Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) SUMBAR, PERDA No 13 Tahun 2012 Tentang RTRWP Sumatera Barat 2012 - 2032 Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) SUMBAR, PERDA No 13 Tahun 2012 Tentang RTRWP Sumatera Barat 2012 - 2032

Arahan Rencana Struktur dan Pola Ruang:

1. Ditetapkan sebagai PKL , yaitu Sari Lamak (Kab. Lima Puluh Kota)

2. Pengembangan terminal regional B di Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Terdapat kawasan rawan bencana;

4. Kawasan terletak di zona patahan aktif;

5. Terdapat kawasan lindung lubuk larangan;

6. Terdapat kawasan strategis provinsi yakni kawasan minapolitan;

7. Pada indikasi program terdapat arahan pengembangan kawasan peternakan dengan prioritas pengembangan kawasan yang terintegrasi untuk jangka menengah (5 tahun) yaitu (i) kawasan terintegrasi antara sawit dan sapi; (ii) ayam ras petelur dan pedaging, serta ayam buras dengan jagung;

Arahan Kawasan Lembah Harau:

1. Ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, yakni Cagar Alam (CA) Lembah Harau (Ps 39 butir a)

2. Ditetapkan sebagai kawasan wisata alam (KWA) Lembah Harau (ps 39 butir h).

3. Ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi, yakni kawasan cagar alam geologi (CAG) berupa keunikan bentang alam karst.

4. Pada arahan pemanfaatan ruang, KWA Lembah Harau ditetapkan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata unggulan dan kawasan wisata potensial

15


Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) SUMBAR Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) SUMBAR

16

Peta Indikatif Kawasan RTR Kang Irfan


Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) SUMBAR Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) SUMBAR

CA Lembah Harau

HL

17


Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. 50 Kota Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. 50 Kota

18



Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. 50 Kota Penetapan Lembah Harau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. 50 Kota

CA Lembah Harau

HL

19

Gambaran Umum Wilayah KAJIAN KEBIJAKAN KAJIAN KEBIJAKAN

Peta Kecamatan Harau Peta Kecamatan Harau

20


Peta Administrasi Kecamatan Harau Peta Administrasi Kecamatan Harau

21


Peta Kelerengan Kecamatan Harau Peta Kelerengan Kecamatan Harau

22


Peta Geologi Kecamatan Harau Peta Geologi Kecamatan Harau

23


Peta Jenis Tanah Kecamatan Harau Peta Jenis Tanah Kecamatan Harau

24


Peta Rawan Gempa Kecamatan Harau Peta Rawan Gempa Kecamatan Harau

25


Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Harau Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Harau

26

Hasil tumpang tindih Peta Pulau Sumatera

Hasil tumpang tindih Peta RTRW Provinsi

Hasil tumpang tindih Peta RTRW Kab. Lima Puluh Kota

Hasil tumpang tindih: Indikatif Kawasan Inti (CA Geologi) Indikatif Kawasan Penyangga (Pendekatan Radius Cakupan Dukungan keberlangsungan adanya CA)

PRA MASUKAN DELINIASI KSK PRA MASUKAN DELINIASI KSK

Usulan (INDIKATIF) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) KPWA TARAM Usulan (INDIKATIF) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) KPWA TARAM

Hasil Superimpose antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab.

Pola Pemanfaatan Sesuai

Pola Pemanfaatan Tdk Sesuai

27




CA Lembah Harau

HL

Sesuai Penetapan RTRW


28




CA Lembah Harau

HL



29

Sumber Foto : Agung Fitri, Travel Detik, 2013

Wisata Alam Kapalo Banda Taram Wisata Alam Kapalo Banda Taram

30

Wisata Alam Kapalo Banda Taram

Sumber Foto : Agung Fitri, Travel Detik, 2013 31

Sumber Foto : Agung Fitri, Travel Detik, 2013

Wisata Alam Kapalo Banda Taram

32

Sumber : Draf Pedoman Penyusunan RTR KS Kab/Kota

Mengacu kepada: Mengacu pada RTRW;

Mengacu pada pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan memperhatikan RPJP Kota/kota dan RPJM Kota /kota.

Konsep Pengembangan, meliputi: Rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah Kota/kota

Dan konsep pengembangan wilayah Kota/kota.

Menghasilkan

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTR KS), berisi: Tujuan penataan;

Rencana pola ruang;

Rencana jaringan prasarana;

Penetapan dari bagian wilayah RTR KSK yang diprioritaskan penanganannya;

Ketentuan pemanfaatan ruang; dan

Peraturan zonasi.

Menghasilkan

PENDEKATAN DAN METODOLOGI PENDEKATAN DAN METODOLOGI

PERUMUSAN KONSEP PERUMUSAN KONSEP

33



TATA CARA PENYUSUNAN RTR KSK TATA CARA PENYUSUNAN RTR KSK

34



ALUR PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI RTR/KSK ALUR PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI RTR/KSK

35

Sumber : RTRW Kota Bukittinggi


CONTOH PETA ZONASI CONTOH PETA ZONASI

36

Sumber : Tim Ahli, 2015

Diagram Proses Pembangunan Peta Skala Besar

Jenis Data Sumber Data Kedalaman Data

Peta Rupabumi Badan Informasi Geospasial Skala

1 : 10.000

1 : 25.000

1 : 50.000

Peta Topografi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Direktorat Topografi – AD

Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral,

Kementerian ESDM

Bappeda

DEM LiDAR, Terra SAR-X, IKONOS 1 : 5.000 – 1 : 25.000


Tabel Jenis Kebutuhan Data


DIAGRAM PEMBANGUNAN PETA DIAGRAM PEMBANGUNAN PETA

37


Geologi Umum Kementerian ESDM Peta geologi tata lingkungan

Geologi Wilayah Kementerian ESDM dan

Pengamatan Lapangan

Turunan peta geologi dan

pengecekan lapangan

Geologi Permukaan Penelitian lapangan Kondisi geologi tanah permukaan

dan sebaran lateral serta vertikal.

Jenis Kebutuhan Data Peta Geologi


Detail Penelitian lapangan 1:5.000 - 1:25.000

Semi-detail Penelitian lapangan 1:25.000 - 100.000

Tinjau Balai Penelitian Tanah Kementerian

Pertanian

1:100.000 -

1:250.000

Eksplorasi Balai Penelitian Tanah Kementerian

Pertanian

1.1.000.000 -

1:2.500.000

Bagan Balai Penelitian Tanah Kementerian

Pertanian

<1:2.500.000

Jenis Data Peta Jenis Tanah


Rupabumi Badan Informasi Geospasial 1:10.000 - 1:250.000

Tutupan Lahan /

Penggunaan Lahan

BP DAS Kementerian

Kehutanan, BPN , Bappeda

1:5.000 - 100.000

Peta Hidrogeologi Ditjen Geologi dan Sumber

Daya Mineral, Kementerian

ESDM

Bappeda

1:100.000 - 1:250.000

Jenis Data Peta Hidrologi


Peta Atlas

Nasional

Indonesia

Badan Informasi Geospasial 1:250.000

Peta Lingkungan

Laut Indonesia

Dishidros-AL 1:50.000 –

1:100.000

Jenis Data Peta Geomorfologi


Peta DAS

Indonesia

BPDAS Kementerian Kehutanan 1:100.000

Peta Atlas Nasional

Indoensia

Badan Informasi Geospasial 1:250.000

Jenis Data Peta DAS


Peta Rupabumi

Indonesia

Badan Informasi Geospasial 1:10.000 –

1:25.000

Peta

Penggunaan

Lahan

Badan Pertanahan Nasional,

Bappeda

1:5.000 – 1:25.000

Jenis Data Penggunaan Lahan







DIAGRAM PEMBANGUNAN PETA DIAGRAM PEMBANGUNAN PETA

38

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN


39

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana Survei oleh Tim Lapangan: 1. Identifikasi kegiatan di dalam kawasan lindung CA dan HL baik itu berupa

perumahan, jasa, perdagangan, pertanian, peternakan dan perkebunan. 2. Identifikasi sarana dan prasarana yang ada, baik itu jalan, jembatan, prasarana

sumber daya air, sanitasi, dan lainnya terutama aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

3. Identifikasi isu strategis termasuk adalah permasalahan infrastruktur dan non infrastruktur yang mempengaruhi bentang alam, kerusakan CA, HL dan kegiatan pariwisata yang berdampak terhadap turunnya kualitas KSK.

4. Identifkasi permasalahan pariwsata yang berdampak pada nilai-nilai sejarah dan norma yang ada sehingga berdampak pada kepariwisataan yang ada.

5. Identifikasi kebutuhan pengembangan infrastruktur ke dalam kawasan, di dalam kawasan serta kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana di dalam KS Inti dan Penyangga.

6. Identifikasi isu strategis pada kawasan penyangga dalam upaya untuk memproteksi kawasan inti dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengamankan kawasan inti serta kebutuhan pengembangan infrastruktur pada kawasan penyangga.

7. Cat: Kebutuhan peta, form agar di siapkan oleh Tim GIS (Bp. Fauzan dan Irfan)

40

ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

41

Mohon Masukan dan Saran

paparan laporan pendahuluan rtr ksk kawasan pertanian dan wisata alam taram

Documents