BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan suatu Negara yang

demokratis tentunya mempunyai elemen, seperti

masyarakat. Masyarakat disini sangat berperan dalam

pembangunan suatu Negara. Negara mempunyai hak dan

kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan

warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban

terhadap Negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban

tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh

masing-masing elemen tersebut. Dalam makalah ini akan

mencoba membahas tentang hak dan kewajiban yang

dilakukan oleh masing-masing elemen tersebut.

Negara merupakan alat dari masyarakat yang

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan

manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak

adalah unsur-unsur dari Negara yang berupa rakyat,

wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur Negara

adalah rakyat, rakyat yang tinggal di suatu Negara

tersebut merupakan penduduk dari Negara yang

bersangkutan. Warga Negara adalah bagian dari

penduduk suatu Negaranya. Tetapi seperti kita ketahui

tidak sedikit pula yang bukan merupakan warga Negara

bisa tinggal di suatu Negara lain yang bukan

merupakan Negaranya sendiri. suatu Negara pasti

mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang

1

mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut

memuat tentang siapa saja kah yang bisa dianggap

sebagai warga Negara. Di Indonesia merupakan salah

satu Negara yang mempunyai peraturan tentang

kewarganegaraan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami akan

menguraikan dari mata kuliah PKn II dengan pembahasan

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Demikianlah

makalah ini kami buat dan sekiranya ada kekurangan

yang terdapat dalam makalah ini kami mohon ma'af dan

kami siap menerima kritikan yang sifatnya membangun

terutama dari Bapak atau Ibu Dosen dan kepada teman-

teman yang membaca makalah ini. Kami berharap setelah

membaca makalah yang sederhana ini kita dapat memetik

ilmu dan menambah wawasan kita semua.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat

diuraikan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan kewarganegaraan dan

pewarganegaraan?

2. Apa hak dan kewajiban warga Negara Indonesia?

3. Bagaimana penghormatan perlindungan HAM?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang kewarganegaraan dan

pewarganegaraan.

2

2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban warga Negara

Indonesia.

3. Untuk mengetahui penghormatan dan perlindungan

HAM.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan

3

1. Pengertian Kewarganegaraan

Istilah kewarganegaraan memiliki arti

keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan

antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan

diartikan segala jenis hubungan dengan suatu

negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara

itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan

Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala

ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi

dua, yaitu sebagai berikut :

a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan

sosiologis

1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai

dengan adanya ikatan hukum antara orang-

orang dengan negara.

2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak

ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan

emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan

keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah,

dan ikatan tanah air.

b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil

1) Kewarganegaraan dalam arti formil

menunjukkan pada tempat kewarganegaraan.

Dalam sistematika hukum, masalah

kewarganegaraan berada pada hukum publik.

4

2) Kewarganegaraan dalam arti materil

menunjukkan pada akibat hukum dari status

kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan

kewajiban warga negara.

Pengertian kewarganegaraan menurut beberapa ahli

sebagai berikut:

a. Soemantri

Kewarganegaraan ialah sesuatu yang berhubungan

dengan manusia sebagai individu dalam suatu

perkumpulan yang terorganisir dalam hubungan

dengan negara.

b. Stanley E. Ptnord dan Etner F. Peliger

Kewarganegaraan ialah studi yang berhubungan

dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak-

kewajiban warga negara.

c. Daryono

Kewarganegaraan ialah isi pokok yang mencakup

hak dan kewajiban warga negara.

d. Wolhoff

Kewarganegaraan ialah keanggotaan suatu bangsa

tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat

dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa

kehidupan sosial-budaya serta kesadaran

nasionalnya.

2. Pengertian Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Pewarganegaraan atau naturalisasi adalah

pemerolehan kewarganegaraan bagi negara asing

5

setelah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan. Didalam UU RI

No.12 tahun 2006, permohonan pewarganegaraan dapat

diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.

b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah

bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia

paling singkat 5 tahun berturut-turut atau

paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.

c. Sehat jasmani dan rohani.

d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar

negara Pancasila dan UUD negara Republik

Indonesia tahun 1945.

e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana 1

tahun atau lebih.

f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan

Republik Indonesia, tidak menjadi

berkewarganegaraan ganda.

g. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan

tetap.

h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Didalam natuarlisasi istimewa dapat diberikan

bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa

kepada negara RI. kemudian mereka mengucapkan

sumpah atau janji setia (tidak perlu memenuhi

6

syarat sebagai mana dalam naturalisasi biasa).

Cara ini diberikan oleh presiden dengan

persetujuan DPR RI.

B. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Dalam konteks kata, hak dan kewajiban

mengandung 2 kata yaitu hak dan kewajiban. Dari

masing-masing kata tersebut tentunya mempunyai

arti tersendiri. Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak

adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu

yang semestinya diterima atau dilakukan melalui

oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh

pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat

dituntut secara paksa olehnya. Menurut pengertian

tersebut, individu maupun kelompok ataupun elemen

lainnya, jika menerima hak hendaknya dilakukan

sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat

diwakilkan kepada orang lain. Jadi harus pihak

yang menerimannya lah yang melakukan itu. Dari

pengertian yang lain, hak bisa berarti sesuatu

yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya

tergantung kepada kita sendiri contohnya hak

mendapatkan pengajaran. Dalam hak mendapatkan

pengajaran ini adalah tergantung dari diri kita

sendiri. Kalau memang menganggap bahwa pengajaran

itu penting bagi kita pasti kita akan senantiasa

belajar atau sekolah atau mungkin kuliah. Tapi

7

kalau ada yang menganggap itu tidak penting pasti

tidak akan melakukan hal itu.

Kata yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban

berasal dari kata wajib. Menurut Prof. Dr.

Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan

sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan

melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh

pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat

dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus

dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu

keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban

kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun.

Dari pengertian yang lain kewajiban berarti

sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa

tanggung jawab atau pembatasan atau beban yang

timbul karena hubungan dengan sesama atau dengan

Negara.

2. Penentuan Warga Negara Indonesia

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang,

dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan

berdasarkan kelahiran dan asas kewaraganegaraan

berdasarkan perkawinan. Dalam penentuan

kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran,

dikenal dua asas yaitu

a. Asas Ius Soli

8

Asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan

seseorang ditentukan dari tempat dimana orang

tersebut dilahirkan.

b. Asas Ius Sanguinis

Asas yang mennyatakan bahwa kewarganegaraan

sesorang ditentukan beradasarkan keturunan dari

orang tersebut.

Selain dari sisi kelahiran, penentuan

kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek

perkawinan yang mencakup atas asas kesatuan hukum

dan asas persamaan derajat :

a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa

suami istri adalah suatu ikatan yang tidak

terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam

menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri

perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat

termasuk dalam masalah kewarganegaraan.

Berdasarkan asas ini diusahakan status

kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan

satu.

b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu

perkawinan tidak menyebabkan perubahan status

kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya

memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri

kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda

kewarganegaraan seperti halnya ketika belum

berkeluarga.

9

Negara memiliki wewenang untuk menentukan

warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara

tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada

dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara

lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain

juga tidak boleh menentukan siapa saja yang

menjadi warga negara dari suatu negara.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda

oleh setiap negara dapat menciptakan problem

kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas

problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride

dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk

orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang

memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua).

Bahkan dapat muncul multipatride yaitu istilah

untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan

yang banyak (lebih dari 2) Warga Negara Indonesia.

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa

yang menjadi warga negara. ketentuan tersebut

tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai

berikut :

a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan undang-undang sebagai warga Negara.

10

b. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan

orang asing yang bertempat tinggal di

Indonesia.

c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk

diatur dengan undang-undang.

Beradasarkan hal diatas , kita mengetahui

bahwa orang yang dapat menjadi warga negara

Indonesia adalah :

a. Orang-orang bangsa Indonesia asli.

b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan

undang-undang menjadi warga Negara.

3. Hubungan Warga Negara dengan Negara

Wujud hubungan anatara warga negara dengan

negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan.

Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang

dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki,

dalam hal ini sebagai warga negara. Hak dan

kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam

Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Bebarapa hak

warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut

:

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

b. Hak membela Negara.

c. Hak berpendapat.

d. Hak kemerdekaan memeluk agama.

e. Hak mendapatkan pengajaran.

11

f. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan

nasional Indonesia.

g. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan

social.

h. Hak mendapatkan jaminan keadilan social.

Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia

terhadap negara Indonesia adalah :

a. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan.

b. Kewajiban membela Negara.

c. Kewajiban dalam upaya pertahanan Negara.

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban

negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban

negara terhadap warga negara pada dasarnya

merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap

negara. Beberapa ketentuan tersebut, anatara lain

sebagai berikut :

a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah.

b. Hak negara untuk dibela.

c. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan

kekayaan untuk kepentingan rakyat.

d. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum

yang adil.

e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga

Negara.

f. Kewajiban negara mengembangkan sistem

pendidikan nasional untuk rakyat.

g. Kewajiban negara memberi jaminan social.

12

h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.

Secara garis besar, hak dan kewajiban warga

negara yang telah tertuang dalam UUD 1945 mencakup

berbagai bidang . Bidang-bidang ini antara lain,

Bidang politik dan pemerintahan, sosial,

keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.

C. Penghormatan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian HAM

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang

dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah

Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak

lahir. Dalam perwujudannya, hak asasi manusia

tidak dapat dilaksanakan secara mutak karena dapat

melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak

sendiri dengan mengabaikan hak orang lain,

merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita

wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu

berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena

itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.

Beberapa pengertian HAM dikemukakan oleh

beberapa tokoh yaitu sebagai berikut :

a. John Locke (Two Treaties on Civil Government)

13

Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa

sejak lahir yang secara kodrati melekat pada

setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat

(bersifat mutlak). Karena manusia sebagai

makhluk sosial, hak-hak itu akan berhadapan

dengan hak orang lain, oleh sebab itu:

Hak asasi harus dikorbankan untuk

kepentingan masyarakat, sehingga lahir

kewajiban.

Hak asasi semakin berkembang meliputi

berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak

dibidang politik, ekonomi, dan sosial

budaya.

b. Koentjoro Poerbapranoto (1976)

Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi.

Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia nenurut

kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari

hakikatnya sehingga sifatnya suci.

c. UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi

Manusia)

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak

yang melekat pada hakikat dan keberadaan

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

14

kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia.

2. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Pemaknaan terhadap hak asasi manusia kemudian

berkembang seiring tingkat kemajuan peradaban,

hingga dewasa ini hak-hak asasi manusia mencakup

beberapa bidang berikut :

a. Hak-hak Asasi Pribadi (personal rights), yaitu

meliputi kebebasan menyatakan pendapat,

kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak,

dan sebagainya.

b. Hak-hak Asasi Ekonomi (property rights), yaitu hak

untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta

memanfaatkan sesuatu.

c. Hak-hak Asasi Politik (political rights), yaitu hak

ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih

(dipilih dan memilih dalam suatu pemilu), hak

untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.

d. Hak-hak  Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang

sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal

equality).

e. Hak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and

cultural rights), yaitu meliputi hak untuk memilih

pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan

dan sebagainya.

f. Hak-hak Asasi manusia untuk mendapatkan

perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan

15

(procedural rights). Misalnya, peraturan dalam hal

penahanan, penangkapan, penggeledahahan,

peradilan dan sebagainya.

3. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan  HAM

Pada masa lalu, banyak raja yang

menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan

penindasan terhadap rakyat. Selain itu banyak pula

kerajaan atau negara yang melakukan invansi dan

kemudian menjajah daerah lain. Tindakan-tindakan

para penguasa yang lalim tersebut banyak

mengakibatkan penderitaan pihak yang ditindas dan

dijajah. Keinginan untuk merdeka dari penindasan

dan penjajahan kemudian melahirkan pemberontakan

terhadap kelaliman, hingga akhirnya muncul

kesadaran bahwa manusia lahir dengan derajat yang

sama dan hak-hak asasi sebagai anugerah Tuhan yang

tidak boleh direnggut oleh pihak lain.

Sebagaimana telah diuraikan di muka,

perkembangan pemikiran dan upaya pemajuan,

penghormatan dan penegakan hak asasi manusia

sesungguhnya bersifat dinamis. Berbagai peristiwa

penistaan terhadap nilai kemanusiaan yang terjadi

pada masa lalu sebelumnya menyadarkan manusia akan

pentingnya perlindungan terhadap hak asasi

tersebut. Tahapan perkembangan hak asasi manusia

sebenarya melalui perjalanan yang sangat panjang,

hal ini dapat kita cermati dari berbagai peristiwa

16

maupun dokumen yang lahir sebagai salah satu

bentuk kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM.

Salah satu tonggak dalam upaya pemajuan,

penghormatan dan penegakan hak asasi manusia yang

telah mendapat perhatian dunia internasional,

adalah ketika organisasi Persatuan Bangsa

Bangsa (PBB) membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi

Manusia pada 1946. Langkah untuk pemajuan,

penghormatan dan penegakan HAM semakin nyata

ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of

Human Rights) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini

menjadi salah satu acuan bagi negara-negara

anggota PBB untuk menyusun langkah-langkah dalam

penegakan HAM. Meski demikian, Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia tidak bersifat mengikat negara-

negara anggota PBB. Secara rinci, hak-hak asasi

manusia tercantum dalam pembukaan dan 30 pasal

yang terdapat di dalam deklarasi tersebut.

4. Hambatan Penegakan HAM

Tentang berbagai hambatan dalam pelaksanaan

dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia,

secara umum dapat kita identifikasi sebagai

berikut :

a. Faktor Kondisi Sosial-Budaya

1) Stratifikasi dan status sosial; yaitu

tingkat pendidikan, usia, pekerjaan,

17

keturunan dan ekonomi masyarakat Indonesia

yang multikompleks (heterogen).

2) Norma adat atau budaya lokal kadang

bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah

bersinggung dengan kedudukan seseorang,

upacara-upacara sakral, pergaulan dan

sebagainya.

3) Masih adanya konflik horizontal di kalangan

masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-

hal sepele.

b. Faktor Komunikasi dan Informasi

1) Letak geografis Indonesia yang luas dengan

laut, sungai, hutan, dan gunung yang

membatasi komunikasi antardaerah.

2) Sarana dan prasarana komunikasi dan

informasi yang belum terbangun secara baik

yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

3) Sistem informasi untuk kepentingan

sosialisasi yang masih sangat terbatas baik

sumber daya manusianya maupun perangkat

(software dan hardware) yang diperlukan.

c. Faktor Kebijakan Pemerintah

1)  Tidak semua penguasa memiliki kebijakan

yang sama tentang pentingnya jaminan hak

asasi manusia.

18

2) Ada kalanya demi kepentingan stabilitas

nasional, persoalan hak asasi manusia sering

diabaikan.

3) Peran pengawasan legislatif dan kontrol

sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah

sering diartikan oleh penguasa sebagai

tindakan pembangkangan.

d. Faktor Perangkat Perundangan

1) Pemerintah tidak segera meratifikasikan

hasil-hasil konvensi internasional tentang

hak asasi manusia.

2) Kalaupun ada, peraturan perundang-undangan

masih sulit untuk diimplementasikan.

e.  Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement).

1) Masih adanya oknum aparat yang secara

institusi atau pribadi mengabaikan prosedur

kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia.

2) Tingkat pendidikan dan kesejahteraan

sebagian aparat yang dinilai masih belum

layak sering membuka peluang ‘jalan pintas’

untuk memperkaya diri.

3) Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum

aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen,

dan tindakan penyimpangan berupa KKN

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

Dari faktor-faktor yang menjadi hambatan

dalam penegakan hak asasi manusia diatas, mari

19

kita upayakan untuk sedikit demi sedikit dikurangi

(eliminasi). Demi terwujudnya perlindungan hak asasi

manusia yang baik, mulailah dari diri kita sendiri

untuk belajar menghormati hak-hak orang lain. Kita

harus terus berupaya untuk menyuarakan tetap

tegaknya hak asasi manusia, agar harkat dan

martabat yang ada pada setiap manusia sebagai

anugerah Tuhan Yang Maha Esa tetap terpelihara

dengan sebaik-baiknya.

20

BAB I

KESIMPULAN

Setelah kita mempelajari makalah ini dapat kita

simpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan hal penting yang

harus diketahui oleh setiap warga negara.Ini dikarenakan

bahwa dengan pemahaman kewarganegaraan yang baik maka

kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan

jelas.Dan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab

terhadap masyarakat, bangsa dan negara hendaknya kita

berusaha untuk meningkatkan pengamalan prinsip serta nilai-

nilai luhur bangsa terutama memahami manusia yang pada

dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai

mahluk ciptaan Tuhan,agar tercipta suatu keadilan dalam

kehidupan bernegara.

21

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2011, Pengertian Kewarganegaraan. Diakses darihttp://adjisutama.blogspot.com/2011/10/pengertian-kewarganegaraan.html. Tanggal 01 April 2013.

Anonim, 2011, Hak Dan Kewajiban Warga Negara. Diakses darihttp://makalahibd1.blogspot.com/2012/03/makalah-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html. Tanggal 01April 2013.

Anonim, 2012, Pemajuan Penghormatan dan Perlindungan. Diaksesdari http://fatmasusanti-civiceducation.blogspot.com/2012/09/pemajuan-penghormatan-dan-perlindungan.html. Tanggal 01April 2013.

22