Makalah GEOPOLITIK INDONESIABAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPenyebab kami mengambil judul “ GEOPOLITIK INDONESIA “ karena kami ingin mengetahui bagaimana sistem politik atau peraturan yang ada di Indonesia.Dalam hal ini bukan hanya beruhubungan denganpemerinth tetapi juga dengan manusia dengan negara lain,hubungan manusia lingkungan alam,kehidupan manusia didunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan (khalifatullah).Selain itu kami juga ingin mengetahui bagaimanakah perkembangan Wilayah Indonesia sejak jaman proklamasi hingga sekarang.

B. Rumusan Masalah1) Apakah pengertian dari Geopolitik itu ?2) Apakah perbedaan antara Wawasan Nasional dengan Wawasan Nusantara ?3) Apakah tujuan di keluarkannya Deklarsi Juanda.Sebutkan !

C. Tujuan Untuk mengetahui apakah arti dari Geopolitik yang ada di Indonesia serta perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya,selama masa Orde Lama hingga sekarang pada masa Reformasi. 

BAB IIPEMBAHASAN“ G E O P O L I T I K I N D O N E S I A “A. Pengertian GeopolitikGeopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturn-peraturan dalam wujud kebijaksanaan danstrategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnyaterletek pada pertimbangan geografik, wilayah atau toritorial dalam arti luas) suatu negara, yangapabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kapada sistem politik suatu negara. Sebaliknya politik negara itu secara langsung akan berdampak langsung kepada geografi negara bersangkutan.Dalam hubungan dengan kehidupan manusia dalam suatu negara dalam hubungannya dengan lingkungan alam, kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah).Kedudukan manusia tersebut mencakup tiga segi hubungan, yaitu: hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya.Manusia dalam melaksanakan tugas dan kegiatan hidupnya bergerak dalam dua bidang, universal filosofis dan sosial politis.Bidang universal filosofis bersifat transenden danidealistik.Sedangkan bidang sosial politis bersifat imanen dan realitis yang bersifat lebih nyatadan dapat dirasakan.Di Indonesia yang termasuk dalam bidang sosial politik adalah produk politik yang berupa UUD 1945 dan aturan perundangan lainnya yang mengatur proses pembangunan nasional.Sebagai negara kepulauan dan berineka Indonesia mempunyai kekuatan dan kelemahan.Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumberdaya alam.Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air,sebagaimana telah diperjuangkan oleh parapendiri negara ini.Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan berlanjut pada proklamsi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.Dalam pelaksaannya Indonesia tidakbebas dari pengaruh interaksi dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan, regional maupun internasional.Dalam hal ini Indonesia harus memiliki pedoman.Salah satu pedoman Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara, sehingga disebut Wawasan Nusantara. Oleh karena itu wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia.

B. Pengertian Wawasan NusantaraSetiap bangsa mempunyai Wawasan Nasional ( National outlook )yang merupakan visi bangsa yang bersngkutan menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu.Adapun wawasan nasional bangsa Indonesia dikenal dengan Wawasan Nusantara.Istilah wawasan berasal dari kata ‘ wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan inderawi.Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’ yang berarti memandang, meninjau, atau melihat.Sedangkan ‘wawasan’ berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat.Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata ‘nusa’ yang berarti pulau, dan ‘antara’ yang berarti diapit di antara dua hal.Istilah Nusantara dipakai untuk kesatuan wilayah dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara samudra Pasifik dan samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia.Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.Sedangkan Wawasan Nusantara

mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasiladan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.Dengan demikian Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan kemerdekaannya.C. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara1. Wilayah ( Geografi )a) Asas Kepulauan ( Archipelagic Principle )Kata ‘archipelago’ dan ‘archipelagic’ berasal dari kata Italia ‘archipelagos’.Akar katanya adalah‘archi’ berarti terpenting, terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, archipelagic dapat diartikan sebagai lautan terpenting.Istilah archipelago antara lain terdapat dalam naskah resmi perjanjian antara Republik Venezza dan Michael Palaleogus pada pada tahun 1268.b) Kepulauan IndonesiaBagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlandsch Oost Indishe Archipelago.Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia.Bangsa Indonesia sangat mencintai nama ‘ Indonesia’ meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang berat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan India.Dalam bahasa Yunani “ Indo” berarti India dan “nesos”berarti pulau.Indonesia mengandung makna spiritual, yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan dan kebesaran.Sebutan “Indonesia” merupakan ciptaan ilmuan J.R. Logan dalamJournal of the Indian Archipelago and East Asia (1850).Sir W.E.Maxwell, seorang ahli hukum, juga memakai dalam kegemarannya mempelajari rumpun Melayu.Melalui “perhimpunan Indonesia”yang sering menggunkan kata “Indonesia” di Belanda hingga akhirnya melalui peringatan Sumpah Pemuda tahun 1928 nama Indonesia telah digunakan setelah sebelumnya Nederlandsch Oost Indie.Kemudian sejak proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi nama resmi negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang.c) Konsepsi tentang Wilayah Lautan Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :1. Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.2. Res Cimmunis, menyatakan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara.3. Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.4. Mare Clausum ( The Right and Dominion Of the Sea), menyatakan bahwa laut sepanjang laut saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira- kira3 mil).5. Archipelagic State Pinciples (asas Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar dalam Konvensi PBB tentang hukum laut.Sesuai dengan Hukum Laut Internasional, secara garis besar Indnesia sebagai negara kepulauan memiliki Laut Toritorial, Perairan Pedalaman, Zone Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :1. Negara Kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.2. Laut Toritorial adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut di ukur darilaut pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik luar dari dua pulau dengan batas-batas tertentu sesuai konvensi ini.3. Perairan Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah Dalam dari garis pangkal.4. Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. 5. Landas Kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di- bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya spanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya.d) Karakteristik Wilayah NusantaraNusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupu kecil.Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut :Utara : ± 6° 08’ LUSelatan : ± 11° 15’ LS Barat : ± 94° 45’ BTTimur : ± 141° 05’BTJarak utara – selatan sekitar 1.888 Kilometer, sedangakan jarak barat – timur sekitar 5.110 Kilometer.Bila diproyesikan pada peta benua Eropa, maka jarak barat – timur tersebut sama dengan jark antara London (Inggris) dan Ankara (Turki).Bila diproyeksikan pada peta Amerika Serikat, maka jarak tersebut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat.Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5. 193.250 km2,yang terdiri dari daratan seluas 2. 027. 087 km2dan perairan 127 3. 166. 163 km2. Luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan negara – negara Asia Tenggara merupakan yang terluas.2. Geopolitik dan Geostrategia. Geopolitik 

1). Asal Istilah GeopolitikIstilah Geopolitik semula diartikan oleh Frederich Ratzel (1844 – 1904) sebagai ilmu bumi politik( Political Geography). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh serjana ilmu politikSwedia, Rudolf 1864 – 1922) dan Karl aushofer ( 1869 – 1964) dan Jerman menjadi Geographical Politic dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah politk. Ilmu bumi politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dan aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.Geopolitik memeparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu.2). Pandangan Ratzel dan KjellenFrederich Ratzel pada akhir abad ke – 19 mengembangkan kajian geografi politik dengan dasar pandangan bahwa negara adalah mirip organisme (makhluk hidup).Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik (bangsa).Bangsa dan negara terikat oleh hukum alam.Rudolf Kjellen berpendapat bahwa negara adalah organisme yang harus memiliki intelektual.Negara merupakan sistem politik yang mencakup geopolitk, ekonomi politik, kratopolitik, dan sosiopolitik.Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama.Mereka memandang pertumbuhan negara mirip denganpertumbuhan organisme (makhluk hidup).3). Pandangan HaushoferPemikiran Haushofer disamping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme, yangmenyatakan bahwa ras Jerman adalah ras yang paling unggul yang harus dapat menguasai dunia.Pokok – pokok Pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut :a) Suatu bangsa dalam mempertahankan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.b) Kekuasaan Imperium Daratan yang kompak akandapat mengejar kekuasaan Imperium maritim untuk menguasai pengawasan dilautan. c) Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat (yakni Jerman dan Italia).Sementara Jepang akan menguasai Asia Timur. d) Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan. Ruang hidup bangsa dengan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam dunia.4). Geopolitik Bangsa IndonesiaPandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai - nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas ter- tuang di dalam pembukaan UUD 1945.Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan.Dalam hubungan Internasonal, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan (nasionalisme) yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dan menolak pandangan Chauvisme. b. Geostrategi Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik.Strategi juga dapat merupakan ilmu, yang langkah – langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kennyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, di samping aspek geografi juga aspek – aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi,sosial budaya dan Hankam.Strategi biasanya menjangkau masa depan, sehingga pada umumnya strategi disusun secara bertahap dengan memperhitungkan faktor – faktor yang mempengaruhinya.Dengan demikian geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhatikan kondisi dan konstelasi geografi sebagai fektor utamanya.Disamping itu dalam merumuskan strategi perlu pula memperhatikan kondisi sosial, budaya,penduduk , sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional.3. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnyaa). Sejak 17 – 8 – 1945 sampai dengan 13 – 12 – 1957Wilayah nagara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam “ Trritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” tahun 1939 tentangbatas wilayah laut toritorial Indonesia.b). Dari Deklarasi Juanda (13 – 12 – 1957) sampai dengan 17 – 2 – 1969Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonasi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut :1. Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Penentuan batas – batas wilayah Negara Indonesai di sesuaikan dengan asas negara kepulauan (Archipelagic State Principles). 3. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Deklarsi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang – undang No. 4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960. Tentang perairan Indonesia.Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya.Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia (intrnal water) yang meliputi :a. semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia, b) semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas dan, c) semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia.Pengaturan demikian ini sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda tersebut di atas dalam

rangka menjaga kesalamatan dan keamanan RI.c). Dari 17 – 2 – 1969 ( Deklarasi Landas Kontinen ) sampai sekarangDeklarasi tentang landas kontinen negara RI merupakan konsep poliltik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengeshkan Wawasan Nusantara.Disamping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara RI.d). Zona Ekonomi Ekslusif ( ZEE )Pengumuman Pemerintah negara tentang Zona Ekonomi Ekslusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia.Alasan – alasan Pemerintah mengumumkan ZEE adalah :1. Persediaan ikan yang semakin terbatas.2. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia.3. ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. D. Unsur – unsur Dasar Wawasan Nusantara1.wadahWawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen :a). Wujud wilayahBatas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan, baik laut maupun sealat serta dirgantara di atasnya yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah.b). Tata Inti Organisasi Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang – undang.Sistem pemerintahan menganut sistem pemerintahan presidensial.Presiden memegang kekuasaan permerintah berdasarkan UUD 1945.Indonesia adalah negarahukum (Rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyaikekuatan kuat, yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR.c). Tata Kelengkapan OrganisasiWujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup pertai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparatur negara.2. Isi Wawasan NusantaraIsi Wawasan Nusantara tercermin dalam perpektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita – cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu:a). Cita – cita bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. b ). Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri menunggal, utuh menyeluruh. 

3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah a. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan.E. Implementasi Wawasan Nusantara 1). Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah PancasilaFalsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya.Konsep Wawasan Nusanatara berpangkal pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sabagai silapertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yan dijabarkan pada sila – sila beriktnya.2). Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomic. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan.3). Penerapan Wawasan Nusantaraa. Salah satu manfaat paling nyata dari Penerapan Wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah,adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integrasi wilayah toritorial Indonesia.b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut enghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia Internasional termasuk negara – negara tetangga: Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, dan Papua Nugini yangdinyatakan dengan persetujuan yang dicapai karena negara Indonesia memberikan akomodasi kepada kepentingan negara tetengga antara lain di bidang perikanan yang mengakui hak nelayan tradisional(traditional fishing right) dan hak lintas dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur atau sebaliknya.d. Penerapan Wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi.

e. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila. f. Penerapan Wawasan Nusantara di bidang Pertahanan Keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara.

4). Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan NasionalWawasan Nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan ransangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Wawasan Nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantarayang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional.Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasionaltersebut dapat berjalan dan sukses.Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman begi penyelenggaraan kehidupan berbangsa danbernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.

BAB IIIPENUTUPA. Kesimpulan• Geopolitik merupakan sebagai sistem politik atau peraturan – peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik.• Manusia sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah) di bumi yang menerim amanat-Nya untuk mengelolah kekayaan alam.• Nama Indonesia bukanlah merupakan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang Barat yang bernama J.R. Logan, seorang ahli hukum juga memakainya dalam kegemarannya mempeljari rumpun Melayu. Dalam bahasa Yunani, “indo” berarti India dan “nesos” berarti pulau.• Kekuatan negara Indonesia terletak pada : posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletek pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh par pendiri negara ini.• Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai – nilai Ketuhanan dan Kemanusian yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. B angsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan.B. SaranSebagai wakil Tuhan ( Khalifatullah) di bumi manusia wajib mengelola, menjaga dan memanfaatkan sebaik mungkin apa yang ada di dalamnya. Parbedaan yang terjadi di antara kita janganlah menjadi penghalan untuk kita saling bersatu.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. DR. H. Kaelan, M.S. dan Drs. H. Ahmad Zubaidi, M. Si. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan utuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta : Penerbit Paradigma Yogyakarta.

1

makalah geopolitik, mailiza putriPosted on Mei 10, 2012

MAKALAHKEWARGANEGARAAN

TentangGEOPOLITIK

    

   

Kelompok 11                                               Roni Fahrurozi           : 11060268Mailiza Putri                 : 11060278Melisa                            : 11060280 

Dosen Pembimbing:Budi Juliardi, SH

  

JURUSAN BIMBINGAN dan KONSELINGSEKOLAH TINGGI KEGURUAN dan ILMU PENDIDIKAN

(STKIP) PGRI SUMATERA BARATPADANG

2011 M / 1432 H 

KATA PENGANTARSegala puji dan rasa syukur kami sampaikan dan hanya milik Allah SWT. Karena dengan rahmat dan karunia-NYA lah kami bisa menyelesaikan tugas makalah ini, serta shalawat dan salam kami minta kepada Allah SWT semogadi hadiahkan kepada nabi junjungan kita Muhammad SAW yang menjadi suritauladan bagi kita semua. Semoga dengan selalu bersalawat kepadanya kita nanti mendapat syafaatnya di padang ma’syar kelak amin-amin YaRabbal’alamin.

Selanjutnya kami pemakalah mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan pemahaman dan tuntutan kapada kami sebagai pamakalah serta waktu yang telah di tentukan untuk menyelesaikantugas dari makalah kami ini. Mudah-mudahan makalah ini bermanfaat bagi kami yang merangkainya dan bagi kita semuanya dalam melakukan perkuliahan kita ini.

Akhir kata, kami menyadari masih banyak terjadi kesalahan dalam penyusunan dan perangkaian makalah ini, maka dari pada itu, kami mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dan inovatif demi meraih yang lebih baik dari apa yang  kami sajikan ini dan perbaikan untuk masa yang akan mendatang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara bagaikan suatu organisme. Ia tidak bisa hidup sendiri. Keberlangsungan hidupnya ikut dipengaruhi juga oleh negara-negara lain, terutama negara-negara tetangganya atau negara yang berada dalam satu kawasan dengannya. Untuk itulah diperlukan satu sistem perpolitikan yangmengatur hubungan antar negara-negara yang letaknya berdekatan di atas

permukaan planet Bumi ini. Sistem politik tersebut dinamakan ‘Geopolitik’, yang mutlak dimiliki dan diterapkan oleh setiap negara dalam melakukan interaksi dengan sesama negara di sekitarnya.

Tak terkecuali Indonesia. Indonesia pun harus memiliki sistem geopolitikyang cocok diterapkan dengan kondisi kepulauannya yang unik dan letak geografis negara Indonesia di atas permukaan planet Bumi ini.

Geopolitik Indonesia tiada lain adalah Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkanide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek Astagatra

1.2 Rumusan Masalah1. Apa pengertian geopolitik itu sendiri ?

2. Bagaimana pandangan para pemikir politik mengenai geopolitik ?

3.Bagaimana perkembangan geopolitik ?

4. Bagaimana konsep wilayah sebagai ruang hidup ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan geopolitik itu sendiri?2. Untuk pandangan para pemikir politik mengenai geopolitik ?3. Kiranya tulisan ini dapat menjadi bahan pengembangan pengetahuan kitatentang geopolitik .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IIPEMBAHASAN

GEOPOLITIK2.1  Konsep dan Unsur GeopolitikGeopolitik berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik“. Maka, Membicarakan pengertian geopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. “Geo” artinya Bumi/Planet Bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungandengan kekuasaan atau pemerintahan.

Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal.

Dari beberapa pengertian di atas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepadapercaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis

dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut.

Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politikdan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.

Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara.

Peranan-Peranan Geopolitik.1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia.2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam.3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri.4. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan.5. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme, dan teori-teori geopolitik lainnya.6. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.

 Unsur utama Geopolitik1. Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. 2. Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara).3. Konsepsi politik kekuatan yag terkait dengan kepentingan nasional.4. Konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasio.2.2 Pandangan Para Pemikir PolitikSemula geopolitik adalah ilmu bumi politik yang membahas masalah politikdalam suatu negara, namun berkembang menjadi ajaran yang melegitimasikanHukum Ekspansi suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari para penulis :

1. Friedrich Ratzel (1844-1904)Teori Ruang : bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan ruang hidup yang makin meluas, karena kebutuhan sumber daya yang tinggi dan akhirnyamendesak wilayah bangsa yang “primitif”.

1. Rudolf Kjellen (1864 – 1922)Teori Kekuatan : behwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Dengan kekuatan yang dimiliki ia mampu mengeksploitasi negara “primitif” agar negaranya dapat ber-swasembada. (Darwinisme Sosial).

1. Karl Haushover (1869 – 1946)Teori Pan Regional, empat kawasan benua : untuk menjadi jaya, bangsa harus mampu menguasai benua- benua di dunia yang dibagi atas empat kawasan benua dan masing- masing dimpimpin satu bangsa (Pan Amerika, Asia Timur, Rusia India, Eropa Afrika).

1. Sir Halford Mackinder (1861-1947)Teori Daerah Jantung (wawasan benua) : bila ingin menguasai dunia, suatubangsa harus menguasai daerah jantung dan untuk itu diperlukan kekuatan darat yang memadai. Daerah jantung terdiri dari : Rusia, Siberia, Sebagian Mongolia, Daerah bulan sabit dalam (eropa barat, eropa selatan,timur tengah, asia selatan, asia timur) dan Bulan sabit luar (afrika, australia, amerika, benua baru)

1. Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred T. Mahan (1840-1914) Teori Kekuatan Maritim: ”Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan/kekayaan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia. Oleh karena itu ia harus memiliki armada laut yang kuat. Laut untuk kehidupandan sumber daya banyak di laut, oleh karena itu harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya.

1. Giulio Douhet (1869-1930) dan William Mitchel (1989-1936)Bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara.

1. Nicholas J. Spijkman (1893-1943)Teori Daerah Batas : penguasaan daerah jantung harus ada akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai sepanjang Eurasia.

2.3 Perkembangan Geopolitik Pra, Masa, dan Pasca Perang Dunia IIPada saat Perang Dingin, atau dinamakan dengan cold war geopolitics. Era ini ditandai dengan kontes penyebaran pengaruh dan kontrol terhadap negara-negara lain serta sumber daya strategis antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Kontes antar keduanya yang lebih dikenal dengan kontes ideologi ini menyebabkan sistem dunia menjadi bipolar. Geopolitik pada masa ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sistem dunia yang bipolar tersebut dan bagaimana kedua negara besar tersebut menyebarkan pengaruhnya satu sama lain. Runtuhnya tembok Berlin dan jatuhnya Uni Sovyet menandai berakhirnya kontes ideologi antar kedua negara tersebut. Hal tersebut

menyisakan Amerika Serikat menjadi pemenang tunggal dalam kontes tersebut. Tak salah kemudian jika Fukuyama menyatakan berkhirnya Perang Dingin merupakan The End of History yaitu era ketika kontes ideologi liberalisme dan komunisme berakhir dan menyisakan liberalisme sebagai ideologi yang lebih baik.Berakhirnya Perang Dingin tak hanya menyisakan liberalisme sebagai ideologi tunggal, namun juga mengubah tatanan dunia yang semua bipolar menjadi multipolar. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Jepang, Cina, dan Uni Eropa yang nantinya diprediksi akan mampu mengimbangi kekuatan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pada tahun 1990an saat Perang Dingin berakhir terjadi Perang Teluk yang melibatkan Irak dan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pasca Perang Teluk ini menurut Presiden Amerika SerikatGeorge W. Bush disebut sebagai eranew world order. Era new world order ini yangjuga merupakan era berakhirnya abad ke-20 tak lagi diwarnai konflik-konflik perebutan wilayah atau pengaruh antar superpowers. Selain karena era new world order ini hanya menyisakan Amerika Serikat sebagai the only superpowers, menurut Samuel P. Huntington dalam thesisnya yang terkenal yaitu “The Clash of Civilizations”, konflik-konflik masa depan tidak lagi merupakan konflik ideologi atau konflik ekonomi melainkan konflik antar peradaban. Lebih lanjut Huntington menyatakan bahwa “Nation states will remain the most powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics will occur between nations and groups of different civilization”Geopolitik terkadang dipahami sebagai suatu ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kondisi geografis suatu negara dan perumusan kebijakan luar negerinya, berdasarkan definisi ini dapat dikatakan bahwakajian geopolitik sudah lagi tak relevan mengingat sekarang ini banyak bermunculan aktor-aktor non-negara atau non-state actor dan juga isu-isu yang berkembang tak lagi menyangkut high-politics saja melainkan juga low-politics. Tetapi kalau geopolitik dipahami sebagai suatu ilmu yang berhubungan dengan pandangan komprehensif mengenai peta politik dunia, dapat dikatakan bahwa kajian geopolitik masih relevan. Kalau dalam era abad ke-19 geopolitik cenderung dipahami sebagai imperial knowledge hal itu dikarenakan adanya kesadaran bahwa dunia yang ditempati oleh negara-negara pada waktu itu merupakan closed political space seperti yang dinyatakan oleh MacKinder. Kemudian di era Perang Dingin geopolitik digunakan untukmenjelaskan kontes ideologi antara dua superpowers (Amerika Serikat dan Uni Sovyet) karena pada waktu itu Perang Dingin diwarnai oleh perebutan pengaruh antar keduanya, sehingga dibutuhkan semacam geostrategi untuk dapat memenangkan kontes tersebut. Dan di era new world order ketika negaratak lagi menjadi aktor utama dalam hubungan internasional karena banyak bermunculannya non-state actors seperti MNC,NGO, dll dan isu-isu yang dibahas juga mulai bergeser dari isu-isu high-politics kelow-politics menyebabkanfokus kajian geopolitik ini senantiasa berubah. Seperti yang dinyatakan Tuathail bahwa “Geopolitics is best understood in its historical and discursive context of

use”. Yang perlu ditekankan di sini adalah geopolitik menyangkut tentang bagaimana konteks keruangan (spatial) mempengaruhi perilaku negara-negara di dunia untuk bertarung dalam politik internasional.2.4 Konsep Wilayah Sebagai Ruang HidupWilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional (Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah Presiden Republik Indonesia).

Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional.

Adapun ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi.

Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. Dalamkonteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.Indonesia yang terletak di benua Asia bagian Tenggara (Asia Tenggara) pada koordinat 6°LU – 11°08′LS dan dari 95°’BB – 141°45′BT, melintang diantara benua Asia dan Australia/Oseania serta antara Samudra Pasifik danSamudra Hindia (terbentang sepanjang 3.977 mil). Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia adalah negara kepulauan terbesardi dunia, dengan jumlah pulau sebanyak 18.110 buah pulau besar dan kecil, 6000 pulau di antaranya tidak berpenghuni, menyebar di sekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis.

Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia hidup. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar,yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatra dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia searah penjuru mata angin, yaitu:

Utara: Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut China Selatan

Selatan: Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia

Barat: Samudera Hindia

Timur: Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik

 

Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik, yang berarti Indonesia rawan terkena gempa bumi dan dapat menimbulkan tsunami. Indonesia juga banyak memiliki gunung berapi, salah satu yang sangat terkenal adalah gunung Krakatau, terletak di selat Sunda antara pulau Sumatra dan Jawa.

Beberapa contoh kasus perbatasan yang berakhir pada lepasnya sebagian wilayah NKRI. Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah Republik Indonesia setelah dibawa ke Mahkamah Internasional akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia mengenai sengketa pulau Ambalat, yang menyebabkan ketegangan diplomatik, militer serta sosial masyarakat dalam bentuk demonstrasi, dan lainnya menjadi kasus berikutnya. Selanjutnya kasus Aceh dan Papua yang saat ini belum selesai secara tuntas. Bisa jadi kasus-kasus serupa akan terus terjadi, jika pemerintah tidak mengantisipasi sejak dini.

 

 

 

BAB IIIPENUTUP

KesimpulanGeopolitik :

Mempelajari keterkaitan antara kondisi geografis suatu negara dan perumusan kebijakan luar negerinya.

Mempelajari bagaimana kondisi geografis suatu wilayah dapat mempengaruhi keputusan politik, dan sebaliknya

Pada saat Perang Dingin, dinamakan dengan cold war geopolitics. Era ini ditandai dengan penyebaran pengaruh dan kontrol terhadap negara-negara lain antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Berakhirnya Perang Dingin mengubah tatanan dunia yang semula bipolar menjadi multipolar. Geopolitik Pasca Perang Dingin, Tidak lagi terpusat pada negara dan wilayah, namun dengan munculnya isu seperti HAM, lingkungan, minyak, dsbdijadikan instrumen untuk menguasai space.Prospek Kajian Geopolitik di Masa DepanGeopolitik pada masa depan lebih menekankan pada penguasaan teknologi dan informasi,ekonomi, dan bahkan budaya. Munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Jepang, Cina, dan Uni Eropa yang nantinya diprediksi akan mampu mengimbangi kekuatan Amerika Serikat.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKAfrenndw.files.wordpress.com/2011/03/geopolitik-kelompok-41.ppth4riyono.multiply.com/…/Kajian_Geopolitik_dan_Geostrateg… – Filipina

GEOPOLITIK INDONESIA

Dilengkapi dengan Studi Kasus Ambalat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan dengan kehidupan manusia dalam suatu Negara dalam hubungannya denganlingkungan alam, kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba TuhanYang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan (khlifatullah) di bumi yang menerimaamanatnya untuk mengelola kekayaan alam. Sebagai hamba Tuhan mempunyai kewajibanuntuk beribadah dan menyembah Tuhan sang pencipta dengan penuh ketulusan. Adapunsebagai wakil Tuhan di bumi, manusia dalam hidupnya berkewajiban memelihara dan danmemanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhanhidupnya. Kedudukan manusia tersebut mencakup tiga segi hubungan, yaitu: Hubunganantara manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, dan hubungan antara manusiadengan makhluk lainnya. Bangsa Indonesia sebagai umat manusia religious dengansendirinya harus dapat berperan sesuai dengan kedudukan tersebut.

Sebagai Negara kepulauan dengan masyarakatnya yang beraneka ragam, Negara Indonesiamemiliki unsure-unsur kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak padaposisi dan keadaan geografi yang strategi dan kaya akan sumber daya alam. Sementarakelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harusdisatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkanoleh para pendiri Negara.

Dalam pelaksanannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi daninterelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupuninternasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasarsebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingannasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsaIndonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara.Sehingga kelompok kami menjadikan kasus Ambalat yang menjadi Studi kasus dalamtugas kelompok ini.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang telah ada, penulis merumuskan beberapa permasalahandiantaranya :

1. Apa yang dimaksud dengan geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara?

2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi wawasan nusantara?

3. Apakah Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara

4. Bagaimana hubungan wawasan nusantara dan ketahan Nasional?

5. Apa yang menjadi salah satu studi kasus terkait tema, dimana hal itu merupakaninformasi terkini pada bangsa Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas kelompok Pendidikan Kewarganegaraan

2. Untuk dijadikan bahan dalam kegiatan diskusi

3. Untuk mengetahui hubungan wawasan nusantara dengan ketahanan nasional.

D. Metode dan teknik penulisan

Metode dan teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalahmetode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data dan informasiyang bersifat teoritis yang kemudian data tersebut akan dijadikan dasar ataupedoman untuk melihat adanya ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan sebagaipenyebab dari permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini. Sumber – sumber yangdijadikan sebagai rujukan untuk studi pustaka diperoleh dari berbagai sumberbacaan. Baik itu buku maupun situs – situs yang ada di internet.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang latar belakang masalah, perumusanmasalah, tujuan penelitian, metode dan tehnik penulisan serta sistematikapenulisan.

BAB II: Merupakan pembahasan yang menguraikan tentang tema yang dibahas berdasarkanhasil pengolahan data dan informasi dari berbagai sumber.

BAB III : Merupakan bagian akhir dari karya tulis ini dalam bentuk kesimpulan hasildan saran – saran yang disampaikan penulis.

BAB II

PEMBAHASAN

GEOPOLITIK INDONESIA DAN STUDI KASUSNYA YANG RELEVAN

1. Geopolitik Indonesia

A. Pengertian

Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujudkebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik(kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atauterritorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasilakan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya, politikNegara itu secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan.Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi,kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengankarakteristik geografi suatu Negara.

Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang berbhinneka, Negara Indonesiamemiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisidan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementarakelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harusdisatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkanoleh para pendiri Negara ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuanIndonesia tercermin pada momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkandengan perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi

kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai system kehidupannasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dankonstitusi Undang-Undang Dasar 1945. dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidakbebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baiklingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlumemiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalammemperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuannasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yangberpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara.Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjaminpersatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya.Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dandapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahamiberdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitikIndonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisikgeografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan (Suradinata; Sumiarno:2005).

B. Pengertian Wawasan Nusantara

Istilah wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan, ataupenglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’ yang berarti memandang,meninjau, atau melihat, atau cara melihat.sedangkan istilah nusantara berasal darikata ‘nusa’ yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah nusantara dipakai untukmenggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yangterletak diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta diantara benua Asiadan benua Australia.

Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri danlingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuaidengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-citanasionalnya. Sedangkan wawasan nusantara memiliki arti cara pandang bangsaIndonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupanbangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

1. Wilayah (Geografi)

a. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)

Kata ‘Archipelago’ dan ‘Archipelagic’ berasal dari kata Italia ‘Archipelagos’. Akarkatanya adalah ‘archi’ yang berarti terpenting, terutama, dan ‘pelagos’ berartilaut atau wilayah lautan. Jadi, ‘Archipelago’ berarti lautan terpenting.

Istilah ‘Archipelago’ adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Artiini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibatpenyerapan bahasa barat, sehingga Archipelago selalu diartikan kepulauan ataukumpulan pulau.

Lahirnya asas Archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selaludalam kesatuan utuh, sementara tempat unsure perairan atau lautan antara pulau-

pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Asas dan wawasankepulauan ini dijumpai dalam pengertian the Indian Archipelago. Kata Archipelagopertama kali dipakai oleh Johan Crawford dalam bukunya the history of IndianArchipelago (1820). Kata Indian Archipelago diterjemahkan kedalam bahasa BelandaIndische Archipel yang semula ditafsirkan sebagai wilayah Kepulauan Andaman sampaiMarshanai.

b. Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlandschoostindishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadiwilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyaknama yang dipakai, yaitu ‘Hindia Timur’, ‘Insulinde’ oleh Multatuli, ‘nusantara’.‘indonesia’ dan ‘Hindia Belanda’ (Nederlandsch-Indie) pada masa penjajahan Belanda.Bangsa Indonesia sangat mencintai nama ‘Indonesia’ meskipun bukan dari bahasanyasendiri, tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat,yaitu kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, ‘Indo’ berarti India dan ‘nesos’berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual yang didalamnya terasa ada jiwaperjuangan menuju cita-cita luhur, Negara kesatuan, kemerdekaan dan kebebasan.

c. Konsepsi tentang Wilayah Indonesia

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenaipemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :

1. Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.

2. res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itutidak dapat dimiliki oleh masing-m,asing Negara

3. Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa

4. Mare Clausum (the right and dominion of the sea), menyatakan bahwa hanya lautsepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu Negara sejauh yang dapat dikuasaidari darat (waktu itu kira-kira sejauh tiga mil)

5. Archipelagic State Pinciples (Asas Negara Kepulauan) yang menjadikan dasarkonvensi PBB tentang hokum laut.

Saat ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nation Convention on the Law ofthe sea UNCLOS) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hokum laut dansamudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaanlaut dan samudra secara damai. Di samping itu ada keinginan pula untukmendayagunakan kekayaan alamnya secara adil dan efesien, konservasi dan pengkajianhayatinya, serta perlindungan lingkungan laut.

Sesuai dengan hukum laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai Negarakepulauan memiliki Teritorial, Perairan Pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, danLandasan Kontinental. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri atas satu ataulebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan adalahgugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujudalamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau perairandan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politikyang hakiki, atau yang secara histories dianggap demikian.

2. laut territorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12nil laut diukur dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surutterendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yangberupa garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batasan-batasan tertentu sesuai konvensi ini. Kedaulatan suatu Negara pantai mencakupdaratan, perairan pedalaman dan laut territorial tersebut.

3. perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam darigaris pangkal.

4. zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garispangkal. Di dalam ZEE Negara yang bersangkutan memiliki hak berdaulat untukkeperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alamhayati dari perairan.

5. landasan kontinen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut dan tanahdibawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutanalamiah wilayah daratannya. Jarak 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebihdari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garisbatas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m.

d. Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benuaAustralia dan diantara samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang terdiri darisekitar 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki namaadalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagaiberikut :

Utara : 60 08’ LU

Selatan : 110 15’ LS

Barat : 940 45’ BT

Timur : 1410 05’ BT

Jarak utara selatan sekitar 1.888 km, sedangkan jarak barat timur sekitar 5.110 km.bila diproyeksikan pada peta benua Eropa, maka jarak barat timur tersebut samadengan jarak antara London dengan Ankara, Turki. Bila diproyeksikan pada petaAmerika Serikat, maka jarak teresbut sama dengan jarak antara pantai barat danpantai timur Amerika Serikat.

Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km2, yang terdiri atas daratanseluas 2.027.087 km2 dan perairan 127.166.163 km2. luas wilayah daratan Indonesiajika dibandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas.

2. Geopolitik dan Geostrategi

a. Geopolitik

1). Asal istilah Geopolitik

Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederic Ratzel (1844-1904) sebagai ilmubumi politik (Political Geogrephy). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluasoleh sarjaan ilmu politik Swedia, Rudolph Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer(1869-1964)dari Jerman menjadi Geographical Politic dan disingkat Geopolitik.

Perbedaan dari dau istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya,apakah pada bidang geografi ataukah politik. Ilmu bumi politik (PoliticalGeography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitikmempelajari fenomena politik dari aspek geography.

Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternative kebijaksanaannasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam heopolitik menjadiperkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekan sejakabad XIX, tetapi pengertiannya baru tumbuh pada awal abad XX sebagai ilmupenyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalahgeografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa.

2). Pandangan Ratzel dan kjellen

Frederich Ratzel pada akhir abad ke-19 mengembangkan kajian geografi politik dengandasar pandangan bahwa Negara adalah mirip organisme atau makhluk hidup. Diamemandang Negara dari sudut konsep ruang. Negara adalah ruang yang ditempati olehkelompok masyarakat politik (bangsa). Bangsa dan Negara terikat hokum alam. Jikabangsa dan Negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hokumekspansi (pemekaran wilayah).

Disamping itu Rudolph Kjellen berpendapat bahwa Negara adalah organisme yang harusmemiliki intelektual. Nagara merupakan system politik yang mencakup geopolitik,ekonomi politik, kratopolitik, dan sosiopolitik. Kjellen juga mengajukan pahamekspansionisme dalam rangka untuk mempertahankan Negara dan mengembangkannya.Selanjutnya dia mengajukan langkah strategis untuk memperkuat negaradengan memulaipembangunan kekuatan daratan (kontinental) dan diikuti dengan pembangunan kekuasaanbahari (maritim).

Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan Negara miripdengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup). Oleh karena itu Negara memerlukanruang hidup (lebensraum), serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankanhidup, menyusut dan mati. Mereka juga mengajukan paham ekspansionisme yang kemudianmelahirkan ajaran adu kekuatan (Power Politics atau Theory of Power).

3) . Pandangan Haushofer

Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushofer yang pada masaitu mewarnai geopolitik Nazi Jerman dibawah pimpinan Hitler. Pemikiran Haushoferdisamping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme, yangmenyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasaidunia. Pandangan semacam ini juga berkembang di dunia, berupa ajaran Hako Ichiuyang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme.

Pokok-pokok Pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut :

a) suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas darihokum alam. Hanya bangsa yang unggul (berkualitas) saja yang dapat bertahan hidupdan terus berkembangan, sehingga hal ini menjurus kea rah rasialisme.

b) Kekuasaan Imperium Daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan Imperiummaritime untuk menguasai pengawasan di lautan.

c) Beberapa Negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, danAsia Barat (yakni Jerman dan Italia). Sementara Jepang akan menguasai wilayah AsiaTimur Raya.

d) Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan. Ruang hidup bangsa dengan kekuasaanekonomi dan social yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam dunia.Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkankelangsungan hidupnya dan mendapatkan ruang hidupnya. Berdasarkan teori yangbersifat ekspansionisme, wilayah dunia dibagi-bagi menjadi region-region yang akandikuasai oleh bangsa-bangsa yang unggul seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia,Inggris, dan Jepang.

4). Geopolitik bangsa Indonesia

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanandan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdeklaan.Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansionisme dan adukekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme,karena semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hakdan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yanguniversal.

Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaaan ataunasionalisme yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandanganChauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsayang saling menolong dan saling menguntungkan. Semua ini dalam rangka ikutmewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

b. Geostrategi

Strategi adalah politik dalam pelaksaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atausasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Karena strategi merupakanupaya pelaksaan, maka strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yangimplementasinya didasari oleh intuisi, perasaan dan hasil pengalaman. Strategi jugadapat merupakan ilmu yang langkah-langlkahnya selalu berkaitan dengan data ataufakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan sekaligus untuk membina atau mengelolasumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan.

Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk Negara dan bangsa Indonesia adalahkenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, disamping aspek geografijuga aspek-aspek demografi, ideology, politik, ekonomi, social budaya, dan hankam.

Strategi biasanya menjangkau masa depan, sehingga pada umumnya strategi disusunsecara bertahap dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengandemikian geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkankondisi dan konstelasi geografi sebagai factor utamanya.

3. Perkembangan wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya

a. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957

Wilayah Negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas hindiabelanda berdasarkan ketentuan dalam “Teritoriale Zee en Maritieme KringenOrdonantie” tahun 1939 tentang batas wilayah laut territorial Indonesia. Ordonisasitahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorialsejauh 3 mil dari garispantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah.

Pada masa tersebut wilayah Negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan atau selat antara pulau-pulau itu. Wilayahlaut territorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambahperairan sejauh 3 mil disekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingankeselamatan dan keamanan Negara Kesatuan RI.

b. Dari Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) sampai dengan 17 Februari 1969

Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi jJuanda yang dinyatakan sebagaipengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut :

1) Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan RI yang utuh dan bulat.

2) Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negarakepulaauan (Archipelagic State Principles)

3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dankeamanan Negara Indonesia

Asas kepulauan itu mengikuti ketentuan Yurespundensi Mahkamah Internasional padatahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan antara Inggris dengan Norwegia.Dengan berdasarkan asas kepulauan maka wilayah Indonesia adalah satu kesatuankepulauan nusantara termasuk peraiarannyayang utuh dan bulat. Disamping itu,berlaku pula ketentuan “point to point theory “ untuk menetapkan garis besarwilayah antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 4/Prp?1960 tanggal 18Februari 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentukwialayh nasional dan cara perhitungannya. Laut territorial diukur sejauh 12 mildari titik-titik pulau terluar yang saling dihubungkan, sehingga merupakan satukesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan diantara pulau-pulau nusantaramenjadi laut territorial Indonesia. Dengan demikian luas wilayah territorialIndonesia yang semula hanya sekitar 2 juta km2 kemudian bertambah menjadi 5 jutakm2 lebih. Tiga per lima wilayah Indonesia berupa perairan atau lautan. Oleh karenaitu, Negara Indonesia dikenal sebagai Negara maritime.

Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.8tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia, yang meliputi:

1) Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia,

2) Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas,

3) Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia.

Pengaturan demikian sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda tersebut,sebagai upaya menjaga keselamatan dan keamanan Negara.

c. Dari 17 Februari 1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai sekarang

Deklarasi tentang landas kontinen Negara RI merupakan konsep politik yangberdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untukmengesahkan Wawasan Nusantara. Disamping dipandang pula sebagai upaya untukmewujudkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alamdalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara.

Asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontinen adalah sebagaiberikut :

1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesiaadalah milik eksklusif Negara RI

2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinendengan Negara-negara tetangga melalui perundingan

3) Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik ditengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar Negaratetangga.

4) Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landaskontinen Indonesia maupun udara diatasnya.

Demi kepastian hokum dan untuk mendukung kebijaksanaan Pemerintah, asas-asas pokoktersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas KontinenIndonesia. Disamping itu UU ini juga memberi dasar bagi pengaturan eksplorasi sertapenyidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalah-masalah yangditimbulkannya.

d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pengumuman Pemerintah Negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayahIndonesia. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah :

1) Persediaan ikan yang semakin terbatas

2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia

3) ZEE memiliki kekuatan hokum internasional

Melalui perjuangan panjang di forum Internasional, akhirnya Konferensi PBB tentangHukum Laut II di New York 30 April 1982 menerima “The United Nation Convention onthe Law of the sea” (UNCLOS), yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 diMontego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konvensi tersebut mengakuiatas asas Negara Kepualauan serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Pemerintahdan DPR RI kemudian menetapkam UU No.5 tahun 1983 tentang ZEE, serta UU No. 17tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986 indonesia telahtercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya.

D. Unsur-Unsur Dasar wawasan Nusantara

1. Wadah

Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen yaitu:

a. Wujud wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang didalamnyaterdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baiklaut maupun selat serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Olehkarena itu nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan olehperairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut

terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut dipusat bumi.

Letak geografis negara berada di posisi dunia antar dua samudera dan dua benua.Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional diIndonesia. Perwujudan wilayah nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik,ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

b. Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tat inti organiasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkutbentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dansistem prwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Sistempemerintahannya menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaanpemerintahan berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat)bukan negara kekuasaan (machsstaat). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyaikedudukan kuat, yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota MPR merangkapsebagai anggota MPR.

c. Tata Kelengkapan Organisasi

Tata kelengkapan organisai adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yangharus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan danorgannisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh paratur negara.

Senus lapisan masyarakat itu diharapkann dapatt mewujudkab denokrasi yang secarakonstiyusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar falsafahPancasila, dalam berbagai kegiatan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

2. Isi wawasan Nusantara

Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesian dalameksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu.

a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaab UUD 1945 yang meliputi:

1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yng bebas.

3) Pemerintaahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsadan ikutmmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaianabadi dan keadilan sosial.

b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuhmenyeluruh yang meliputi:

1) Satu kesatuan wilayah Nusantra yang mencakup daratan, perairan dan digantarasecara terpadu.

2) Satu kesatuan politik, dalam arti UUD dan politik peelaksanaannyaserta satuideologi dan identitas nasional.

3) Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesiaatas dasar “BhinekaTunggal Ika”, satuu tertib sosil dan satu tertib hukum.Satukesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekelurgaan

dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.

4) Satu kestuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)

5) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

3.Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batinniah dan Lahiriah

a. Tata laku batiniah berdaasarkan falsafah bangsa yang membentuksikap mentalbangsa yang memilki kekuatan batin.

b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan katadan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan.

E. Implementasi wawasan Nusantara

1. Wawasan Nusantara Sebagai Pancaran Falsafah Pancasila

Falsafah pancasila diyakini sebgagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuaidengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsaIndonesia sejak awal proses pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia sampaisekarang. Konsep Wawasan Nusantara berpangkal pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esasebagi sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yangterjabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan nusantara sebagai aktualisasifalsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman kelangsungan hidup bangsaIndonesia.

Dengan demikian wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuanaspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa,serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.dan Wawsan Nusantaramerupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan Nasional.

2. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuanPolitik

1) Kebulatan wilayah dengan segalaisinya merupakan modal dan milik bersama bangsaindonesia.

2) Kenaneka ragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnyatetap dalam kesatuan bangsa Indonesia .

3) Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu pesaudaran, senasib danseperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yangsama.

4) Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yangmembimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama.

5) Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara sistem hukun nasional .

6) Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hubungan nasional.

7) Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban duniadan perdamaian abadi melalui politik luar neeri bebas dan aktif.

b. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuan Politik

1) Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalahmodal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayahIndonesia secara merata.

2) Tingakt perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpamengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.

3) Kehidupan perekonomi di seluruh Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersamadengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat.

c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial budaya

1) Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupanserasidengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuanbangsa.

2) Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan coraka ragam budayayaang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsasendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan pertahanan Keamanan

1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau satu daerah pada hakikatnya adalah ancamanterhadap seluruh bagsa dan negara.

2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut sertadalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

3. Penerapan Wawasan Nusantara

a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya, dibidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara diforum internasional,sehingga terjaminlah integritas wilayah teriterorial Indonesia. Laut Indonesia yangsemula dianggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di sampingitu pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia menghasilaknpertambahan luas wilayah yang cukup besar.

b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber dayaalam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia o nternasionaltermasuk Negara-negara tetanga.

d. Penerapan wawasan nusantara dalam pemabangunan Negara di berbagai bidang tampakpada berbagai proyekpembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi.

e. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikanbangsa Indonesia yang Bhineka Tungga Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air,senasib sepenanggunan dengan asas pancasila.

f. Penerapan Wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapandan kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Pertahan keamanan Rakyat semestauntuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.

4. Hubungan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap megarah pada pencapaian tujuannasiaonal diperlakuakan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsiwawasan nasional. Wawasan Nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsanganuntuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. upayapencapaian tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harusberpedoman pada wawsan nasional.

Dalam proses pembangunan nasional untuk pencapaian tujuan nasional selalumenghadapi berbagai kendala dan ancaman. Untuk mengatasi perlu dibangun suatukondisi kehidupan nasional yang disebut katahan nasioanl. Kenerhasilan pembangunanakan meningkatkan kondisi dinamik kehidupan nasional dalam wujud ketahan nasionalyang tangguh. Sebaliknya, ketahan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunannasional semakin baik.

Wawasan nasional bangsa nindonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedomanbagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. sedangkan ketahanannasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuannasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu perlu adanya suatukonsepsi Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Secara ringkas dapt dikatakan bahwa wawasan nusantara dan ketahan nasionalmerupakan konsepsi yang saling mendukung antara sebgai pedoman bagi penyelenggaraankehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.

2. Studi Kasus terkait Geopolitik Indonesia.

A. Ambalat, Diplomasi Vs Konfrontasi

AMBALAT kembali mencuri perhatian. Kapal perang Malaysia berkali- kali melanggarteritori Indonesia dan diusir armada angkatan laut kita. Mencuat pada 2005, mengapakrisis Ambalat kembali terjadi? Apa solusi terbaiknya? Ambalat adalah sebuah guguspulau di sekitar 118.2558 Bujur Timur (BT)-118.254167 BT dan 2.56861 Lintang Utara(LU)- 3.79722 LU yang terletak di perairan Laut Sulawesi, sebelah timur PulauKalimantan Timur. Sengketa Ambalat Indonesia-Malaysia menyeruak karena klaimkepemilikan. Pada 2005, krisis Ambalat ditandai dengan show of force kedua angkatanbersenjata, penembakan kapal nelayan kita oleh Malaysia, dan aneka aksi demonstrasimengecam Malaysia. Ambalat disebut sebagai wilayah Republik Indonesia (RI) sesuaiUndang-undang No 4 Tahun 1960 tentang Perairan RI yang telah sesuai dengan konsephukum Negara Kepulauan (Archipelagic State). Undang-undang ini telah diakui dalamKonvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of theSea/UNCLOS) ditetapkan dalam Konferensi III PBB di Montego Boy, Jamaika, 10Desember 1982. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS.

Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya sesuai dengan peta wilayahyang dibuat Malaysia pada 1979. Peta itu didasarkan pada The Convention on TheTerritorial Sea and the Contiguous zone 1958 dan The Continental Self Convention1958.

Peta Laut 1979 tersebut juga telah memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalamwilayah Malaysia. Malaysia memberi Ambalat (wilayah XYZ) kepada Shell atas dasarperjanjian bagi hasil (Production Sharing Contract ) pada 16 Februari 2005.Masalah Penting

Masalah Ambalat menjadi penting bagi Indonesia karena setidak-tidaknya ia mencakuptiga dari empat variabel kepentingan nasional. Pertama, dari sisi keamanannasional, ada masalah penjagaan integritas wilayah nasional yang cukup sensitif.Bagi kaum realisme politik internasional, masalah- masalah keamanan nasionalsemacam ini justru menjadi fokus utama kebijakan negara. Pengamat militer, AndiWijayanto dalam wawancara TVOne (27/5/09) menyatakan, langkah Malaysia sejatinyabisa dimaknai sebagai upaya ingin menguji kedaulatan efektif kita atas Ambalat.

Kedua, ada persoalan citra dan harga diri bangsa karena perasaan terlecehkansebagai negara berdaulat dengan manuver angkatan laut Malaysia. Ini berakumulasidengan memori kehilangan kita atas Sipadan dan Ligitan, aneka kasus kekerasan padaTKI, klaim Malaysia atas Lagu ”Rasa Sayange”, reog dan batik misalnya. Artinya parapatriot dan nasionalis menginginkan bahwa harga diri kita harus tegak sebagaibangsa berdaulat.

Ketiga ada ancaman bagi kesejahteraan ekonomi karena potensi ekonomi dari minyakAmbalat ditakutkan jatuh ke pihak luar. Pakar ekonomi minyak Dr Kurtubi pada 2005menyatakan secara kasar Ambalat memiliki cadangan migas seharga 40 miliar dolar AS.Tentu, nilai ini cukup signifikan jika bisa masuk ke kas negara kita

Dengan ketiga kepentingan nasional tersebut, maka pilihan instrumen politik luarnegeri yang tersedia adalah diplomasi atau konfrontasi. Namun diplomasi memilikibeberapa kelebihan. Pertama, pada tataran praktik, secara nyata telah ada upayadiplomasi sejak 2005 yang dijalankan kedua negara untuk menyelesaikan Ambalat.Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono (20/5/09) juga menyatakan perundingan Ambalatmasih berlangsung. Artinya pilihan penyelesaian diplomatik adalah yang palingrasional meski harus dikawal.Komunikasi Diplomatik

Penyelesaian diplomatik dimulai dengan pembukaan komunikasi diplomatik Indonesiadengan Malaysia (keterangan pers Departemen Luar Negeri, Jumat 4 Maret 2005).Malaysia menjawab pada 25 Februari 2005 dengan menyampaikan pandangan mereka bahwawilayah itu adalah wilayahnya. Presiden SBY kemudian berkomunikasi dengan PerdanaMenteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi melalui telepon Senin 8 Maret 2005 sebelummeninjau Ambalat. Pembicaraan berlangsung konstruktif untuk menyelesaikan masalahdengan baik dan Badawi pun akan mengirimkan Menteri Luar Negeri Malaysia untukmengunjungi Indonesia.

Diplomasi memasuki babak baru setelah Menlu Malaysia Syed Hamid Albar bertemudengan Menlu RI Hasan Wirajuda di Jakarta (9/3/2005) bahkan diterima oleh PresidenSBY. Dalam pertemuan antarmenlu telah disepakati bahwa kedua belah pihak akanmembentuk tim teknis yang akan melakukan perundingan ke arah penyelesaian BlokAmbalat. Pertemuan ”penyelesaian diplomasi” pertama dilakukan pada 22 dan 23 Maret2005. Pertemuan tim teknis Indonesia-Malaysia dilanjutkan di Langkawi pada 25-26Mei, di Yogyakarta 25-26 Juli, di Johor Baru pada 27-28 September 2005 dan Desember2005.

Namun hingga 2006 masalah sengketa Blok Ambalat antara Malaysia dan Indonesia masihdalam proses perundingan oleh kedua negara dan belum ada penyelesaian yang dapatditerima oleh kedua negara. Dalam pertemuan bilateral antara PM Abdullah AhmadBadawi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Negara Tri Arga,Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 12-13 Januari 2006 telah disepakati bahwa,sengketa Blok Ambalat akan terus diselesaikan secara perundingan.

Kedua, secara moral penyelesaian diplomasi lebih dipilih karena diplomasi merupakaninstrumen politik luar negeri yang beradab, murah, dan terukur. Konfrontasi danperang semakin banyak dicibir karena tidak hanya mahal tetapi juga karena efek

rusaknya yang sulit terkontrol. Yang menyedihkan adalah analisa bahwa dari sisiAlutsista kita akan kalah. Perintah untuk tidak mengeluarkan tembakan dari kapalperang kita da cukup mengusir kapal Malaysia cukup bijaksana. Alasan lain,Indonesia dan Malaysia adalah tetangga serumpun yang ada dalam kerangka ”the ASEANWay” dalam penyelesaian aneka sengketa yang ada.Fase Diplomasi

Alur penyelesaian diplomatik yang telah disepakati sendiri mencakup dua fase. Fasepertama adalah pembicaraan untuk mengeksplorasi dan mengetahui posisi masing-masingnegara atas klaimnya di Blok Ambalat. Fase kedua adalah bagaimana kedua negara bisamenyepakati jalan keluar dari klaim tumpang tindih atas Blok Ambalat. Jalan keluarini ada tiga alternatif. Satu, negara yang bersengketa tidak menyepakati solusi danmembiarkan permasalahan ini tidak terselesaikan (baca: mengambang) dengan catatannegara yang bersengketa menyepakati suatu status quo. Dua, negara yang bersengketatidak menyepakati batas, tetapi bersepakat untuk melakukan pengelolaan bersama.Tiga, negara yang bersengketa sepakat untuk membawa sengketa mereka ke forumpenyelesaian sengketa. Alur penyelesaian diplomatik yang telah disepakati sendirimencakup dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengeksplorasi danmengetahui posisi masing-masing negara atas klaimnya di Blok Ambalat. Fase keduaadalah bagaimana kedua negara bisa menyepakati jalan keluar dari klaim tumpangtindih atas Blok Ambalat.

Jika diplomasi gagal maka krisis bisa kembali terjadi kapan saja. Konfrontasi akansangat kontra produktif bagi hubungan bilateral, maupun stabilitas regional ASEANke depan. Krisis dan konfrontasi juga akan berakibat perluasan spektrum politikluar negeri tidak lagi semata menjadi pembahasan para elite decision makers tetapimeluas merambah ke wilayah keterlibatan publik. Ini tentu saja positif dalamkonteks demokratisasi politik luar negeri agar kebijakan yang diambil accountableterhadap rakyat.

Tetapi sayang, mencermati krisis terdahulu, keterlibatan publik lebih cenderungmengarah kepada ekspresi emosi, kemarahan, sweeping, ajakan berperang, penggalanganrelawan dan sebagainya. Padahal eloknya keterlibatan itu lebih terarah kepadapernyataan sikap, artikulasi kepentingan, maupaun aksi yang rasional dan terukur.

Penyelesaian Ambalat membutuhkan tidak hanya tekad dan upaya diplomasi bilateralberkelanjutan tetapi juga sikap saling respek untuk tidak melakukan provokasi.Selagi diplomasi masih bergulir, provokasi dan pelanggaran teritori tentuberbahaya. Bagi Indonesia, diplomasi juga harus dikawal dengan menunjukkankewibawaan, kekuatan dan ketegasan. Kaum realis mengatakan, ‘’Jika ingin damaibersiaplah untuk berperang’’ (if you want peace, prepare for war).

B. Tanggapan dan Beberapa Solusi Mengenai Kasus Ambalat

Pendahuluan

Malaysia dan Indonesia adalah dua negara tetangga yang sangat dekat, bukan hanyadari segi letak geografis tetapi dari segi budaya dan asal-usul bangsanya. Akantetapi, walau serumpun dengan bahasa yang mirip, hubungan kedua negara tidak bisadikatakan selalu rukun dan manis. Sejarah kedua bangsa pernah dihiasi tinta hitampeperangan, yang dikenal dengan Konfrontasi Malaysia Indonesia pada tahun 1962-1965. Beberapa kasus sengketa perbatasan wilayah pun pernah terjadi antarakeduanya.

Kasus yang paling baru, dan yang menjadi pembicaraan hangat beberapa bulanbelakangan ini adalah sengketa kedua negara mengenai blok migas di perairan Ambalatdi wilayah Sulawesi. Sengketa ini menjadi berita hangat yang menghiasi media massa,

di Indonesia khususnya. Melalui makalah ini kami ingin mencoba melihat bagaimanasengketa ini diselesaikan jika memakai pemikiran Donald W. Shriver dalam bukunya AnEthics for Enemis: Forgiveness in Politics, dan tujuh langkah menciptakanperdamaian menurut Glenn Stassen dalam bukunya Just Peacemaking: transforminginitiatives for

Justice and Peace

Pokok Masalah : Perairan Ambalat di Laut Sulawesi

Masalah antara Indonesia dan Malaysia seputar blok Ambalat mengemuka ketikaterbetik kabar bahwa pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya,Petronas, memberikan konsesi minyak (production sharing contract) kepada perusahaanminyak Shell, atas cadangan minyak yang terletak di Laut Sulawesi (perairan sebelahtimur Kalimantan). Pemerintah Indonesia mengajukan protes atas hal ini karenamerasa bahwa wilayah itu berada dalam kedaulatan negara Indonesia.

Sebenarnya klaim Malaysia terhadap cadangan minyak di wilayah itu sudah diprotesIndonesia sejak tahun 1980, menyusul diterbitkannya peta wilayah Malaysia padatahun 1979. Peta tersebut mengklaim wilayah di Laut Sulawesi sebagai milik Malaysiadengan didasarkan pada kepemilikan negara itu atas pulau Sipadan dan Ligitan.Malaysia beranggapan bahwa dengan dimasukkannya Sipadan dan Ligitan sebagai wilayahkedaulatan Malaysia, secara otomatis perairan di Laut Sulawesi tersebut masuk dalamgaris wilayahnya. Indonesia menolak klaim demikian dengan alasan bahwa klaimtersebut bertentangan dengan hukum internasional.

Untuk memperjelas pokok permasalahan mengenai sengketa wilayah ini, kutipan daritulisan Melda Kamil Ariadno, Pengajar Hukum Laut Fakultas Hukum UI, Ketua LembagaPengkajian Hukum Internasional (LPHI) FHUI, yang dimuat di Kompas, 8 Maret 2005,dapat membantu.

Aksi dan Reaksi Yang Ditimbulkan

Walaupun pemerintah Indonesia dan Malaysia berulang kali menegaskan bahwapenyelesaian dengan cara kekerasan bukanlah pilihan yang mau diambil, dan keduapihak akan mengedepankan dialog melalui jalur-jalur diplomasi, masalah iniberkembang menjadi perdebatan seru karena kedua pihak sama-sama kukuh padapendiriannya. Malaysia melalui Perdana Menteri Abdullah Badawi dan Menlu Syeh HamidAlbar menegaskan bahwa pihaknya tidak salah dalam melakukan uniteralisasi peta1979, dan bahwa konsesi yang diberikan Petronas kepada Shell di perairan LautSulawesi berada di

wilayah teritorial Malaysia. Sementara pemerintah Indonesia melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Deplu, TNI, maupun presiden Susilo Bambang Yudhoyono,menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melepaskan wilayah itu karena wilayah itumerupakan kedaulatan penuh Indonesia. Tentang hal itu jurubicara TNI AL, LaksamanaPertama Abdul Malik Yusuf mengatakan kepada Asia Times, “We will not let an inch ofour land or a drop of our ocean fall into the hands of foreigners.”

Di Indonesia masalah ini kemudian menjadi santapan media massa dan memancing reaksikeras dari berbagai kalangan masyarakat. Sentimen anti-Malaysia dengan slogan“Ganyang Malaysia” pun lalu berkumandang. Kedutaan Besar dan Konsulat-konsulatMalaysia tiba-tiba disibukkan dengan aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakatyang mengecam sikap Malaysia itu. Di beberapa daerah aksi tersebut diwarnai denganpembakaran bendera Malaysia dan penggalangan sukarelawan “Front Ganyang Malaysia.”Pihak DPR-RI pun bersuara keras meminta pemerintah bertindak tegas atas

pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan RI di Laut Sulawesi. Di wilayah yangdipersengketakan pun ketegangan-ketegangan terjadi antara tentara Malaysia denganTNI. TNI menggelar pasukan dan kapal-kapal perangnya di wilayah tersebut, yangdikatakan untuk mengimbangi kapal-kapal perang Malaysia yang sudah lebih dulu adadi sana. Bahkan di Pulau Sebatik, yang berbatasan darat dengan Malaysia, TNI danTentara Diraja Malaysia saling mengarahkan moncong senjatanya, dan konon salingejek pun kerap terjadi. Kapal-kapal perang Malaysia diberitakan mengganggupembangunan mercusuar di atol Karang Unarang, bahkan sempat menangkap dan menyiksaseorang pekerjanya. Saling intimidasi antara kapal-kapal perang Malaysia dan kapal-kapal TNI AL terjadi tiap hari. Yang paling parah terjadi pada tanggal 8 April2005, ketika KRI Tedong Naga saling serempet dengan KD Rencong di dekat KarangUnarang.

Insiden serempetan dua kapal perang itu kembali menghangatkan suasana, padahalsebelumnya pada tanggal 22-23 Maret 2005, telah diadakan pertemuan teknis antaraperwakilan kedua negara untuk mencari solusi yang damai. Menlu Malaysia pun telahditerima presiden, dan beberapa anggota DPR RI pun telah menemui PM Malaysia, untukmembicarakan langkah-langkah diplomasi. Kedua pemerintahan juga sudah sepakatmelanjutkan dialog berkala setiap dua bulan.

Analisis Masalah : “Forgiveness” dan “Just Peacemaking”

Untuk mencari alternatif jalan keluar bagi masalah ini, kami akan memulai denganmelihat bagaimana reaksi sangat keras muncul dari masyarakat Indonesia terhadap isuini. Padahal di Malaysia, menurut Menlu Malaysia dalam wawancaranya dengan Gatra,masyarakatnya tenang-tenang saja dan menyerahkan persoalan sepenuhnya di tanganpemerintah. Memakai pemikiran Shriver dalam bukunya An Ethics for Enemis:Forgivenessin Politics , reaksi keras semacam ini bisa dikatakan sebagai akibatmemori kolektif sejarah ‘kekalahan’ Indonesia terhadap Malaysia. Memori masakonfrontasi dengan Malaysia di zaman Sukarno, dan kemudian kekalahan Indonesia dariMalaysia dalam kasus Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional, serta mertamembangkitkan kemarahan kolektif juga ketika Malaysia diberitakan ‘berulah’ lagi.Hal ini bisa dilihat dari porsi demikian besar yang diberikan media terhadapmasalah ini. Selain itu terlihat juga melalui komentar-komentar yang dilontarkan,bukan hanya oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh para politisi. Banyak yangmendorong pemerintah untuk bersikap keras, bahkan Zaenal Ma’arif, seorang politisidari Partai Bintang Reformasi (PBR) meminta pemerintah untuk segera menyatakanperang melawan Malaysia.

Bila ditarik lebih jauh lagi, memori kolektif ‘kekalahan’ terhadap Malaysia inibisa dikaitkan juga dengan kenyataan bahwa jutaan orang Indonesia mengadu nasibsebagai pekerja kelas rendahan di Malaysia. Rasa rendah diri sebagai bangsa bisajadi tanda disadari telah tertanam dalam memori kolektif bangsa, sehingga ketikaada gejolak sedikit saja, rasa ‘terinjak-injak’ itu begitu kuat. Namun demikian,kami menyadari juga bahwa untuk menelusuri memori kolektif ini, diperlukanpenelitian lanjut yang lebih mendalam. Akan tetapi, dengan memperhatikan gejala-gejala yang ada, yaitu dalam reaksi keras masyarakat Indonesia, setiap kali terjadi‘persinggungan’ dengan Malaysia , kami berpendapat bahwa langkah awal untukmenyelesaikan masalah dengan Malaysia untuk jangka panjang adalah dengan menelusuridan mengungkapkan memori kolektif itu. Tanpa itu dilakukan, hubungan kedua bangsayang bertetangga dan bersaudara serumpun ini, akan terus mengalami gejolak sepertiyang terjadi belakangan ini.

Selain mencermati reaksi keras masyarakat Indonesia, langkah berikutnya adalahmencermati tindakan Malaysia melakukan klaim atas blok Ambalat ini. Memanginformasi yang dapat dikumpulkan tentang hal ini tidak begitu banyak, karenapemerintah Malaysia maupun media Malaysia kelihatannya tidak terlalu membicarakan

hal ini dengan terbuka. Akan tetapi, kami tertarik melihat sikap Malaysia yangterlihat begitu enteng dalam melakukan klaim, dan juga begitu yakin akan posisinya.

PM Malaysia ketika ditanya tentang protes Indonesia terhadap klaim Malaysia denganenteng menyampaikan bahwa konsesi yang diberikan Petronas kepada Shell di perairanLaut Sulawesi berada di wilayah teritorial Malaysia. “Petronas pasti mengerti bahwawilayah itu adalah wilayah Malaysia karena jika itu wilayah orang lain, untuk apaPetronas sampai ke sana.”

Malaysia juga begitu yakin dengan pendiriannya menarik batas wilayah dengan memakaiasas titik pulau terluar, yang berlaku bagi negara kepulauan, padahal Malaysiabukan termasuk Negara kepulauan. Bila memakai prinsip ini, maka terlihat bahwaklaim Malaysia tidak hanya akan mencakup perairan Ambalat saja, tetapi bisa jauhmasuk ke dalam wilayah perairan antara Kalimatan bagian Timur dan Sulawesi Utarabagian Barat.

Sikap enteng Malaysia ini oleh beberapa pihak diduga karena Malaysia menganggapmasalah ini hanya masalah sumber daya alam. Sementara bagi Indonesia sengketaAmbalat bukanlah sekadar sengketa untuk mendapatkan sumber daya alam. Blok Ambalatmerupakan wujud dari wilayah kedaulatan Indonesia. Kehilangan blok Ambalat berartikehilangan sebagian wilayah kedaulatan. Bahkan blok Ambalat bisa menjadi taruhanbagaimana Indonesia mempertahankan kedaulatannya di wilayah yang dipersengketakanoleh negara lain. Rakyat di Indonesia melihat sengketa blok Ambalat lebih sebagaimasalah kedaulatan dan harga diri bangsa ketimbang sekadar perebutan potensi sumberdaya alam.

Dengan mengadopsi tujuh langkah penciptaan perdamaiannya Glenn Stassen, apa yangdilakukan Malaysia ini jelas-jelas bukan langkah untuk menciptakan perdamaian.Karena itu adalah tidak ada artinya sama sekali ketika Menlu Malaysia mengatakanbahwa pihaknya siap berunding dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan olehklaimnya.

Langkah pertama dalam penciptaan perdamaian menurut Stassen adalah menetapkankeamanan bersama (affirm common security), dengan membangun tatanan yang damai danadil bagi semua pihak. Penetapan batas wilayah dengan membuat peta secara sepihak,dengan memakai pertimbangan menurut pengertian sepihak, seperti yang dilakukan olehMalaysia, adalah tindakan yang bisa dianggap kebalikan dari langkah ini. Penetapanbatas wilayah seperti itu justru menggoyahkan keamanan bersama, bahkan menciptakanancaman bagi pihak yang lain. Ketika ancaman sudah terjadi, dialog yang maudiadakan pun akan menjadi lebih sulit untuk dijalankan dengan baik. Ini terlihatdalam pertemuan teknis Malaysia-Indonesia membahas masalah Ambalat yang diadakan diBali tanggal 22-23 Maret lalu. Pertemuan itu berakhir tanpa hasil apa-apa, karenakedua pihak tetap pada pendirian masing-masing.

Karena dalam kasus ini ancaman sudah terjadi, dan tatanan yang damai dan adildigoyahkan, langkah kedua yang dianjurkan Stassen perlu diperhatikan baik-baik. Ituadalah mengambil inisiatif lebih dulu untuk perdamaian (take independentinitiatives). Dalam kasus ini, pihak yang manakah yang mengambil inisiatif lebihdulu untuk menyelesaikan masalah? Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa telahmengupayakan dialog atas klaim Malaysia ini sejak lama, yaitu sejak tahun 1980,tetapi tidak mendapat tanggapan berarti, sampai kasusnya menjadi besar karenadiberikannya konsesi kepada Shell oleh Petronas Malaysia.

Pemerintah Malaysia melalui Menlunya mengatakan bahwa justru Indonesialah yangmelakukan inisiatif provokatif, dengan membangun mercusuar di atol Karang Unarangyang diklaim Malaysia sebagai wilayahnya, sedangkan Malaysia selalu siap untukberunding. Hanya pertanyaan yang diajukan pihak Indonesia adalah berunding dengan

kondisi seperti apa? Apakah dengan kondisi melakukan pengakuan implisit akan klaimMalaysia lebih dulu (dengan tidak memasuki lagi wilayah yang sudah diklaimMalaysia)? Pemerintah Indonesia bersikukuh dialog dilakukan dengan tetap membangunmercusuar itu, karena itu termasuk wilayahnya. Jalan tengah yang bisa ditawarkanadalah dengan membiarkan wilayah itu menjadi wilayah tak bertuan untuk sementara,sampai ditemukan titik temu melalui dialog. Namun, melihat perkembangan yang adasekarang. Kelihatannya pilihan status quo itu juga enggan untuk diterima.

Akan tetapi, ada langkah ketiga menurut Stassen, yaitu Talk to your enemy.Bicaralah, lakukan negosiasi/perundingan, cari jalan keluar dengan memakai metode-metode penyelesaian konflik Tentang hal ini, sudah dilakukan satu kali dan belumberhasil. Namun dijanjikan untuk bertemu kembali bulan Mei, dan kita harusmenunggu.

Sambil menunggu, langkah keempat mungkin bisa dilakukan. Itu adalah mengutamakanhak asasi manusia dan keadilan. Penyelesaian konflik yang sudah terjadi harusmengingat hal ini. Kampanye-kampanye anti Malaysia dengan semangat berperangseperti membentuk Front Ganyang Malaysia, merekrut sukarelawan yang siap membelatanah air melawan Malaysia, harus ditinggalkan. Perang hanya akan meninggalkankesengsaraan. Pengalaman konfrontasi berdarah di masa Soekarno seharusnya menjadipelajaran. Banyak jiwa yang melayang dan perekonomian negara pun morat maritkarenanya. Yang harus dikampanyekan adalah bagaimana menyembuhkan luka-luka bersamaakibat

memori kolektif tadi itu.

Selain itu, satu hal lain yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia adalahmeningkatkan perhatiannya terhadap wilayah-wilayah terluar Indonesia. Sudah lamawilayah-wilayah perbatasan seperti di ujung Barat Sumatera, ujung Utara Sulawesi,ujung Selatan Timor, dan ujung Timur Papua, menjadi ‘anak terlantar’. Perhatianmelalui pembangunan fasilitas sosial bagi masyarakat di wilayah-wilayah ini sangatpenting. Sipadan dan Ligitan ditetapkan sebagai wilayah Malaysia oleh MahkamahInternasional di tahun 1998 juga karena kedua wilayah itu tidak pernah ‘disentuh’oleh Indonesia, namun dibangun dan dikelola oleh Malaysia.

Langkah kelima dan keenam, yang menurut kami masih berkaitan erat adalah Memutuslingkaran setan kekerasan, turut serta dalam penciptaan perdamaian dan Mengakhiripropaganda saling menyalahkan, termasuk memberikan kompensasi/ganti rugi kepadayang dirugikan. Langkah-langkah ini sangat penting, dan dalam kasus Malaysia danIndonesia, menurut saya kedua bangsa harus menoleh bersama ke belakang, sejarahkonflik yang pernah terjadi antara kedua bangsa harus diungkapkan, dan kemudianmencari jalan untuk mengakhiri semua kecurigaan satu dengan yang lain .Kedualangkah ini terkait erat dengan teori Shriver, “mengungkapkan untuk mengingatkejahatan yang sudah dilakukan, dan kemudian mengampuni.”

Kemudian langkah yang terakhir adalah bekerja bersama-sama untuk menyelesaikankonflik ini dengan transparan dan terbuka. Semua upaya untuk pengungkapan masalahdilakukan dengan jujur dan terbuka untuk kedua bangsa. Kami tidak setuju denganpendapat Menlu Malaysia yang mengatakan bahwa masalah ini hanya masalah teknissehingga masyarakat Malaysia tidak perlu tahu. Ini hanya urusan dua pemerintahan.

Proses negosiasi, kemajuan-kemajuan dan hambatan-hambatannya harus dibuat terbukakepada publik, sehingga publik bisa turut berpartisipasi dengan menyumbangkanopininya.

Penutup

Dengan menerapkan tujuh langkah ini dalam proses perundingan, serta denganmenjalankan juga pengungkapan luka dalam memori kolektif kedua bangsa, masalahsengketa Ambalat ini menurut kami akan bisa diselesaikan dengan lebih menyeluruh.Bukan hanya sekedar menyelesaikan satu kasus yang sekarang saja, tetapi jugameletakkan dasar bersama untuk menghadapi masalah-masalah serupa di masa mendatang.

Namun demikian, kami menyadari bahwa berteori selalu lebih mudah daripadamenerapkan dalam kenyataan. Memakai cara Shriver dan Stassen untuk menyelesaikansengketa Ambalat juga masih perlu dibuktikan. Akan tetapi, Glenn Stassenmenunjukkan keberhasilan teorinya dalam menyingkirkan rudal-rudal balistik diEropa, karena itu kami bisa optimis juga, kalau cara ini juga bisa saja berhasil disini.

BAB III

PENUTUP

Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujudkebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik(kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atauterritorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasilakan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya, politikNegara itu secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan.Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi,kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengankarakteristik geografi suatu Negara.

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang saling berdekatan dan menjalinhubungan bilateral yang sudah berlangsung sejak lama. Meski demikian, antara keduanegara ini sering terjadi perselisihan, khususnya mengenai permasalah bataswilayah. Fakta memperlihatkan beberapa pulau yang telah diambil oleh pihak Malaysiadari Indonesia, contohnya seperti Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan hingga kini yangmenjadi permasalahan terbaru, kedua pihak tersebut sedang memperebutkan satuwilayah yang kaya akan sumber daya minyak. Malaysia mengklaim daerah Ambalat, yangterletak di sebelah timur Pulau Kalimantan Timur tersebut termasuk kedalamkepemilikan wilayahnya. Indonesia yang memiliki bukti kuat atas kepemilikannya,tidak begitu saja menerima pernyataan mentah tersebut. Sehingga hal ini membuatsautu hubungan yang kurang baik di antara dua pihak melalui konflik yangditimbulkan. Dan parahnya, sampai sekarang belum didapatkan jalan keluar yang dapatmenguntungkan kedua belah pihak.

Dari kesimpulan yang dapat kami kemukakan di atas. Kami mengaharapkan agarpemerintah Indonesia dapat lebih tegas dalam menyegerakan permasalahan Ambalattersebut. Karena hal ini dapat menunjukkan Sistem Geopolitik Indonesia yang kuatkepada seluruh dunia. Supaya mereka tidak dengan mudah meremehkan martabat bangsaIndonesia. Indonesia telah merdeka, maka sepatutnya kita menghapuskan segalapraktek yang bertautan dengan asas kemerdekaan yang telah direnggut bangsaIndonesia.

Bagi masyarakat Indonesia sendiri, jangan mudah terpengaruh untuk melakukan aksikekerasan dan tak beretika demi mengungkapkan aspirasinya terhadap permasalahanyang dimaksud. Kita harus tetap berkepala dingin dalam menyelesaikan berbagaipermasalahan, bukankah itu adalah hal yang paling baik untuk tidak menebarkebencian dan kerusakan di muka bumi ini. Untuk itu selesaikanlah kasus ini dengancara damai mencapai jalan keluar yang saling menguntungkan Indonesia dengan negaraserumpunnya, Negeri Jiran Malaysia.