1

2

3

Bidang : PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Dilaksanakan oleh :

Nama Lengkap : I Ketut Artadi, SH.SU

Tanggal lahir : 15 Agustus 1952

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pendidikan : S2

Sertipikat Pendidik No /tgl : No. 091 101 308 889, tgl. 10 Agustus 2009

Nomor Induk Pegawai ( NIP ) : 1952 0815 1980 03 1002

Nomor KARPEG : C 0213770

Pangkat/Golongan : Pembina tingkat I, Golongan IV/b

Alamat : Jalan Sekarjepun V No. 14, Gatsu Timur , Denpasar

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Udayana

2. Bentuk :

Konsultasi dan Bantuan Hukum MEMBUAT KONTRA MEMORI KASASI, periode 1

Pebruari sampai 31 Juli 2017.

3. Untuk / pemohon Konsultasi Bantuan Hukum :

GEREJA KRISTEN PROTESTAN BALI (GKPB) yang beralamat di Kantor Sinode Gereja Kristen Protestan Bali, Jalan Raya Kapal Nomor 20 Kapal, Mengwi-Badung , dahulu sebagai TERGUGAT II INTERVENSI / TERGUGAT II INTERVENSI TERBANDING

4

Nomor : 12 / Eks / III / GKPB / 2017

Perihal : Kontra Memori Kasasi

Denpasar, 15 Maret 2017

K e p a d a :

Yth. Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia di Jakarta

Melalui ;

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Di Denpasar

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

GEREJA KRISTEN PROTESTAN BALI (GKPB) yang beralamat di Kantor Sinode Gereja

Kristen Protestan Bali, Jalan Raya Kapal Nomor 20 Kapal, Mengwi-Badung , dahulu sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI / TERGUGAT II INTERVENSI TERBANDING , sekarang selaku

TERMOHON KASASI.

Dengan ini menyampaikan KONTRA MEMORI KASASI terhadap MEMORI KASASI nomor :

15/Pdt/Tun/2017 tertanggal 6 Maret 2017 yang diajukan oleh MADE RONAWAN dkk atau

kuasanya sebagai berikut :

I. Terhadap Memori Kasasi butir nomor 1, disampaikan kontra Memori :

Bahwa Penggugat /Penggugat Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya

butir No.1 meminta kepada Mahlamah Agung menilai kembali bukti T.22, yang diajukan

sebagai bukti oleh Tergugat ( BPN Badung ) dan juga ditunjukkan lagi oleh tukang

ukurnya didepan sidang Pengadilan Tata Usaha Denpasar. Bukti mana sudah

dipertimbangkan secara cermat oleh Pengadilan Yudex factie. Dan Mahkamah Agung

seperti ditentukan dalam pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung adalah sebagai Pengadilan

Yudex Yuris hanya memeriksa penerapan , interpretasi dan konstruksi hukumnya saja.

5

Sehingga dengan demikian permintaan penggugat seperti tersebut haruslah

dikesampingkan. Namun demikian agar Mahkamah Agung memperoleh kejelasan bahwa

putusan Yudex Factie sudah tepat dan benar, dengan ini Tergugat II Intervensi /Tergugat II

Intervensi Terbanding / Termohon Kasasi memberikan penjelasan lebih lanjut yaitu :

-Bahwa sesuai hlm 97 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

No.23/PDT.G/2007/PN.DPS, tanggal 18 September 2007 dikuatkan oleh Putusan

Mahkamah Agung RI No.1042K/Pdt/2008, tanggal 21 Oktober 2008, dikuatkan oleh

Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali ( PK ) No.370 PK/Pdt/2009 ,

tgl 5 Nopember 2009 , yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan

bahwa Gereja Kristen Protestan Bali adalah sah sebagai pemegang HGB No. 2 ,

tanggal 15 Agustus 2002, Surat Ukur tanggal 3-8-2002 No.154 / 2002 , luas 28.000

m2 . Bahwa tanah HGB tersebut diatas sudah ditingkatkan menjadi Hak Milik (SHM)

dalam 18 Sertipikat Hak Milik ( Vide. T.II.Int.7 – T.II.Int. 24 , ) dimana delapan

Sertipikat Hak Milik (T.II. Int. 7 – T.II.Int. 14 ) menjadi K.Tun sengketa dalam

perkara ini.

-Bahwa BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG sebagai tergugat dalam

perkara ini telah menyampaikan jawaban terhadap gugatan sebagaimana dimuat

dalam hlm .16 - hlm.19 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.

13/G/2016/PTUN.DPS , tanggal 6 Desember 2016 dikuatkan oleh Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.51/B/2017/PT. TUN.SBY, Tgl. 27

April 2017 ; yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa seperti

diuraikan dalam K.TUN sengketa yang berupa delapan sertipikat ( Vide. T. 1 – T. 8

yo T.II. Int. 7 – T.II.Int. 14 ) adalah milik / tercatat atas nama Gereja Kristen

Protestan Bali dimana pencatatan / pendaftaran hak tersebut telah sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

6

-Bahwa bukti surat T.22 yang diajukan oleh Tergugat / BPN Kab, Badung /Tergugat

Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara ini dan yang juga ditunjukkan oleh

tukang ukurnya adalah bukti gambar tanah sebagaimana letak bidangnya tertera

dalam sertipikat K.TUN sengketa Nomor Identitas Bidang ( NIB ) No. 01868 - 01877

dan gambarnya dilekatkan pada masing-masing sertipikat K.Tun sengketa. Bahwa

dalam masing-masing gambar itu tidak ada tertera tanah milik Penggugat. Bahwa

tanah seperti terurai dalam K.TUN sengketa itu adalah tanah milik Tergugat II

Intervensi (Gereja Kristen Protestan Bali ) yang sudah ditembok permanen dan

diawasi oleh skuriti karena diatas tanah itu berdiri Hotel milik Tergugat II

Intervensi sejak tahun 1976 sampai tahun 2012 sebagaimana dijelaskan oleh

saksi2 Pendeta I Wayan Sudira Husada, Pendeta Philipus Arya Wijaya, Pendeta Dr.

Ketut waspada, dipersidangan Pengadilan TUN sebagaimana dimuat dalam hlm 68

–hlm 79 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.

13/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 6 Desember 2016 dikuatkan oleh putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.51/B/2017/PT. TUN.SBY, Tgl. 27

April 2017. Sehingga tidaklah dapat dibenarkan jika Penggugat secara serta merta

meng-klaim Sertipikat hak Guna Bangunan Tergugat II yaitu Surat Sertipikat, Desa

Kuta, HGB No. 26, tanggal 9 Oktober 1975, Gambar Situasi tanggal 11-10-1975, No.

1145 / 1975, Luas 28.000m2, atas nama Gereja Kristen Protestan Bali ( Tergugat

II.Intervensi ) salah obyek.

-Bahwa arsiran warna hitam yang dicantumkan dalam gambar yang diajukan oleh

Penggugat /Penggugat Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai bukti surat dalam

perkara ini seperti termuat dalam P.20 berupa surat foto coppy dan dijadikan

sebagai lampiran gambar dalam Memori Kasasinya adalah tidak mempunyai

kekuatan pembuktian karena dibuat oleh Penggugat /Penggugat

Pembanding/Pemohon Kasasi sendiri sebagai ancer2 miliknya yang didalilkan

sebagai bersentuhan/tumpang tindih dengan milik GKPB . Dalil mana tidak pernah

terbukti dalam persidangan. Sedangkan tergugat II. Intervensi/ Gereja Kristen

Protestan Bali /Termohon Kasasi telah distatuskan sah sebagai pemegang HGB oleh

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.23/PDT.G/2007/PN.DPS, tanggal 18 September

7

2007 dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1042K/Pdt/2008, tanggal 21

Oktober 2008, dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali ( PK )

No.370 PK/Pdt/2009 , tgl 5 Nopember 2009 , yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan sekarang tanah HGB Tergugat II.Intervensi / Gereja Kristen Protestan Bali /Termohon

Kasasi Surat Sertipikat, Desa Seminyak, HGB No. 2 , tanggal 15 Agustus 2002, Surat Ukur

tanggal 3-8-2002 No.154 / 2002 , luas 28.000m2 ( bukan HGB. No.26 sebagaimana

didalilkan oleh Penggugat ), sudah ditingkatkan menjadi 18 Sertipikat Hak Milik ( Vide.

T.II.Int.7 – T.II.Int. 24 ) dimana delapan Sertipikat Hak Milik (T.II. Int. 7 – T.II.Int. 14 )

menjadi K.Tun sengketa dalam perkara ini.

- Penggugat /Penggugat Pembanding/Pemohon Kasasi jelas tidak ada dirugikan oleh

K.Tun sengketa karena ia tidak sebagai pemilik tanah ( sebagaimana terurai dalam .K.Tun

sengketa ) dan karenanya juga tidak memiliki kepentingan yang cukup dalam

mengajukan gugatan.

-Dengan demikian Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya No.51/B/2017/PT. TUN.SBY, Tgl. 27 April 2017 yang menguatkan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 13/G/2016/PTUN.DPS.

tanggal 6 Desember 2016 yang menyatakan Penggugat tidak memiliki

kepentingan yang secara objektif yang dapat ditentukan baik luas

maupun intensitasnya adalah sudah tepat dan benar.

II. Terhadap Memori Kasasi butir nomor 2, disampaikan Kontra Memori sbb :

Bahwa. Penggugat /Penggugat Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya

butir No.2 meminta kepada Mahlamah Agung untuk menilai kembali bukti P.1 , yang

diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat didepan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar. Bukti mana didalilkan sebagai bukti kepemilikan atas tanah Penggugat yang

ditindih/bersentuhan dengan tanah Tergugat.II Intervensi seperti diuraikan dalam K.Tun sengketa.

Disamping itu Penggugat Kasasi dalam alasan Kasasi butir 2 Memori Kasasinya tersebut

juga mengemukakan dalil baru bahwa “tanah milik Penggugat Pipil/persil Nomor 10, klas II, luas

3000M2 tidak ada hubungannya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26 Desa Kuta tanggal 9

Oktober 1975, gambar situasi Nomor 1145/1975 tanggal 11-10-1975 luas 28.000 m2 karena lokasinya

8

beda ( salah obyek ) “. Bahwa Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Yudex Yuris seperti ditentukan

dalam pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.3 tahun

2009 tentang Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan , interpretasi dan konstruksi

hukumnya saja. Sehingga permintaan Penggugat agar Mahkamah Agung memberikan penilaian lagi

terhadap bukti P.1 seperti tersebut haruslah dikesampingkan. Bahkan permintaan agar dalil baru

yang dikemukakan oleh Penggugat ( tanah penggugat tidak ada hubungannya dengan K.Tun sengketa )

sedangkan dalam gugatannya terdahulu ia mengemukakan bahwa tanah Penggugat yang

ditindih/bersentuhan dengan tanah Tergugat.II Intervensi seperti diuraikan dalam K.Tun sengketa harus

dikesampingkan karena dalil gugatan lama dan yang baru saling bertentangan. Namun demikian

agar Mahkamah Agung memperoleh kejelasan bahwa putusan Yudex Factie sudah tepat dan benar,

Tergugat II Intervensi memberikan penjelasan lebih lanjut yaitu :

-Bahwa Penggugat mengajukan alasan kasasinya dalam MEMORI KASASI butir No.2

ini berupa dalil baru berbunyi : “ tanah milik Pengggat Pipil/persil Nomor 10, klas II, luas

3000M2 ( vide.P1) tidak ada hubungannya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26

Desa Kuta tanggal 9 Oktober 1975, gambar situasi Nomor 1145/1975 tanggal 11-10-1975 luas 28.000

m2 karena lokasinya beda

( salah obyek ) “.

-Bahwa dalil gugatan penggugat semula/sebelumnya dalam perkara ini sangat

berbeda dengan dalil baru dalam memori kasasinya butir No. 2 tersebut diatas

dimana dalam dalil lama seperti dituangkan dalam halaman 9 putusan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 13/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 6

Desember 2016 berbunyi :

“Adapun alas hak sebagai bukti penguasaan tanah berupa Pipil No. 225, Persil No. 10, Kelas II

atas nama I SEKIR (alm) adalah kumpi dari Para Penggugat, Luas 3000 m2 (tiga ribu meter persegi)

terletak di Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan batas-batas sebagai

berikut :

Utara : Tanah milik Anak Agung Ngurah Gede Astawa ;

Timur : Tanah milik Anak Agung Ngurah Gede Astawa ;

Selatan : Tanah milik I Ketut Madurya ;

Barat : Jalan/laut ;

9

Ternyata Para Penggugat bermaksud mendaftarkan tanah tersebut dan pada saat dicek ke

lapangan bahwa tanah seluas 3000 m2 telah ditindih/bersentuhan dengan ke 8 (delapan)

Sertipikat Hak Milik masing-masing : “.

-Bahwa dalil lama Penggugat menyatakan tanah miliknya ditindih/bersentuhan

dengan kedelapan K.Tun sengketa sedangkan dalam dalil baru sebagai alasannya

mengajukan Kasasi ini Penggugat menyatakan bahwa lokasi tanah milik Penggugat

beda ( salah obyek ) dengan HGB no.26 , dalil baru mana tentunya tidak pernah

dibuktikan dan tidak pernah terbukti sehingga semakin menjadi jelas bahwa

penggugat tidak punya kepentingan karena tidak ada dirugikan oleh K.TUN

sengketa yang berasal ; dari Surat Sertipikat, Desa Seminyak, HGB No. 2 , tanggal 15

Agustus 2002, Surat Ukur tanggal 3-8-2002 No.154 / 2002 , luas 28.000m2 ( bukan

HGB. No.26 sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat ).

-Sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

No.51/B/2017/PT. TUN.SBY, Tgl. 27 April 2017 yang menguatkan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 13/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 6

Desember 2016 yang menyatakan Penggugat tidak tidak memiliki kepentingan

yang secara objektif yang dapat ditentukan baik luas maupun

intensitasnya adalah sudah tepat dan benar.

Demikian Kontra Memori Kasasi ini diajukan, setelah memeriksa dengan cermat berkenan

Bpk Ketua mahkamah Agung menjatuhkan Putusan :

-Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya

-Menguatkan putusan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

No.51/B/2017/PT. TUN.SBY, Tgl. 27 April 2017 yang menguatkan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 13/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 6

Desember 2016.

10

Hormat kami

Tergugat II Intervensi/ Tergugat II Intervensi terbanding/ Termohon Kasasi.

GEREJA KRISTEN PROTESTAN BALI

Ketua Sinode

Pendeta I Nengah Suama M.Th.