(04) undang-undang perlindungan konsumen 2

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMENHUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)DAN DAN

PRINSIP-PRINSIP HUKUMPRINSIP-PRINSIP HUKUMPERLINDUNGAN KONSUMENPERLINDUNGAN KONSUMEN

Pertemuan 4Pertemuan 4

SUBSTANSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SUBSTANSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN KONSUMEN

(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Undang-undang Perlindungan Konsumen Undang-undang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK) diundangkan pada tanggal 20 (disingkat UUPK) diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan efektif berlaku April 1999 dan dinyatakan efektif berlaku satu tahun setelah diundangkannya mulai satu tahun setelah diundangkannya mulai tanggal 20 April 2000.tanggal 20 April 2000.

Merupakan payung hukum (Merupakan payung hukum (umbrella actumbrella act) bagi ) bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen.konsumen.

Dalam penjelasan UUPK dinyatakan bahwa Dalam penjelasan UUPK dinyatakan bahwa perlindungan konsumen terbuka atas undang-perlindungan konsumen terbuka atas undang-undang yang baru yang pada dasarnya memuat undang yang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.


(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Sebelum adanya Undang-undang Perlindungan Sebelum adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Konsumen, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang merupakan produk peninggalan zaman penjajahan merupakan produk peninggalan zaman penjajahan Belanda, tetapi telah menjadi pedoman dalam Belanda, tetapi telah menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus kasus untuk melindungi menyelesaikan kasus kasus untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian atas cacatnya konsumen yang mengalami kerugian atas cacatnya barangyang dibelinya. Meskipun KUHPerdata dan barangyang dibelinya. Meskipun KUHPerdata dan KUHDagang itu tidak mengenal istilah konsumen, KUHDagang itu tidak mengenal istilah konsumen, tetapi didalamnya istilah “pembeli” , tetapi didalamnya istilah “pembeli” , “penyewa”, “tertanggung”, atau “penumpang yang “penyewa”, “tertanggung”, atau “penumpang yang tidak membedakan mereka sebagai konsumen akhir tidak membedakan mereka sebagai konsumen akhir atau konsumen antara.atau konsumen antara.


(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Dalam kegiatan aktivitas usaha, kepentingan Dalam kegiatan aktivitas usaha, kepentingan konsumen lahir karena adanya peranan konsumen konsumen lahir karena adanya peranan konsumen yang telah memberikan sumbangan besar kepada yang telah memberikan sumbangan besar kepada pengusaha sebagai penyedia dan produk. pengusaha sebagai penyedia dan produk. Konsumen juga telah memberikan sumbangan Konsumen juga telah memberikan sumbangan besar kepada penyedia dan produk. Konsumen besar kepada penyedia dan produk. Konsumen juga telah memberikan sumbangan besar kepada juga telah memberikan sumbangan besar kepada pelaku usaha dari barang dan jasa yang pelaku usaha dari barang dan jasa yang dibelinya, yang merupakan pihak yang dibelinya, yang merupakan pihak yang menentukan dalam pemupukan modal yang menentukan dalam pemupukan modal yang diperlukan pengusaha untuk mengembangkan diperlukan pengusaha untuk mengembangkan usahanya dan pada akhirnya konsumen menjadi usahanya dan pada akhirnya konsumen menjadi penentu roda perekonomian.penentu roda perekonomian.


(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) UUPK terdiri 15 Bab dan 65 Pasal.UUPK terdiri 15 Bab dan 65 Pasal. Ketentuan UmumKetentuan Umum

Bab I Pasal 1, memuat pengertian-pengertian Bab I Pasal 1, memuat pengertian-pengertian tentang kata dan istilah yang dipergunakan dalam tentang kata dan istilah yang dipergunakan dalam undang-undang ini.undang-undang ini.

Asas dan TujuanAsas dan Tujuan Bab II Pasal 2 dan Pasal 3, memuat 5 (lima) asas Bab II Pasal 2 dan Pasal 3, memuat 5 (lima) asas perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.konsumen, serta kepastian hukum.

Selain itu tujuan yang hendak dicapai adalah Selain itu tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi diri, diri,


(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Hak dan KewajibanHak dan Kewajiban

Bab III, pasal 4 dan 5 mengatur hak dan kewajiban Bab III, pasal 4 dan 5 mengatur hak dan kewajiban konsumen.konsumen.

Pasal 6 dan 7 mengatur hak dan kewajiban produsen Pasal 6 dan 7 mengatur hak dan kewajiban produsen sebagai pelaku usahasebagai pelaku usaha

Perbuatan Yang dilarang Bagi Pelaku UsahaPerbuatan Yang dilarang Bagi Pelaku Usaha Bab IV, pasal 8-17 mengatur sejumlah perbuatan Bab IV, pasal 8-17 mengatur sejumlah perbuatan yang terlarang untuk dilakukan oleh pengusaha yang terlarang untuk dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya, berkaitan dengan:dalam menjalankan usahanya, berkaitan dengan:

Memproduksi dan/atau mengedarkan produkMemproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak yang tidak sesuai standar yang disyaratkan oleh UUsesuai standar yang disyaratkan oleh UU;;

Promosi dan periklananPromosi dan periklanan yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan keterangan yang dinyatakan dalam iklan/promosi, label, keterangan yang dinyatakan dalam iklan/promosi, label, etiket tsbetiket tsb;;


(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Perbuatan Yang dilarang Bagi Pelaku UsahaPerbuatan Yang dilarang Bagi Pelaku Usaha berkaitan dengan:berkaitan dengan:

Penjualan dengan cara obral dan sejenisnyaPenjualan dengan cara obral dan sejenisnya, apabila , apabila barang tsb cacat, bekas, tercemar tanpa memberikan barang tsb cacat, bekas, tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang dimaksudinformasi yang lengkap dan benar atas barang dimaksud;;

Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas barang tsb;waktu penggunaan yang paling baik atas barang tsb;

Tidak sesuai dengan mutu, komposisi, tingkatan, proses Tidak sesuai dengan mutu, komposisi, tingkatan, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label,etiket;sebagaimana dinyatakan dalam label,etiket;

Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal;Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal; Tidak mencantumkan penjelsan barang yang memuat Tidak mencantumkan penjelsan barang yang memuat ukuran,berat/isi, komposisi,netto, atauran pakai, ukuran,berat/isi, komposisi,netto, atauran pakai, tanggal kadaluarsa,tanggal pembuatan, akibat tanggal kadaluarsa,tanggal pembuatan, akibat sampingan,nama dan alamat pelaku usaha;sampingan,nama dan alamat pelaku usaha;


(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Ketentuan pencantuman Klausula BakuKetentuan pencantuman Klausula Baku

Pasal 18 mengatur batasan-batasan penggunaan Pasal 18 mengatur batasan-batasan penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen.klausula baku dalam transaksi konsumen.

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Larangan pencantuman dalam Klausula Baku Larangan pencantuman dalam Klausula Baku apabila terdapat : pengalihan tanggung jawab apabila terdapat : pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pelaku usaha berhak menolak pelaku usaha, pelaku usaha berhak menolak menyerahkan barang yang dibeli konsumen,pelaku menyerahkan barang yang dibeli konsumen,pelaku usaha berhak menolak kembali uang atas usaha berhak menolak kembali uang atas barang /jasa yang dibeli konsumen.barang /jasa yang dibeli konsumen.


(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Tanggung Jawab Pelaku UsahaTanggung Jawab Pelaku Usaha

Bab VI, pasal 19-28, mengatur tanggungjawab Bab VI, pasal 19-28, mengatur tanggungjawab pelaku usaha didalam menjalankan usahanya; pelaku usaha didalam menjalankan usahanya; terdiri atas:terdiri atas:

Tanggungjawab publik;Tanggungjawab publik; Tanggungjawab privat.Tanggungjawab privat. Contoh : Tanggung Jawab kerugian atas Contoh : Tanggung Jawab kerugian atas kerusakan,pencemaran, tanggung jawab atas kerugian kerusakan,pencemaran, tanggung jawab atas kerugian konsumen.konsumen.

Pembinaan dan PengawasanPembinaan dan Pengawasan Bab VII, pasal 29-30, memuat ketentuan –ketentuan Bab VII, pasal 29-30, memuat ketentuan –ketentuan tentang pelaksanaan dan pembinaan usaha dalam tentang pelaksanaan dan pembinaan usaha dalam rangka perlindungan konsumen sehingga tujuan dari rangka perlindungan konsumen sehingga tujuan dari undang-undang ini dapat tercapai.undang-undang ini dapat tercapai.


(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Badan Perlindungan Konsumen Nasional Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)(BPKN) Bab VIII, pasal 31-43 memuat ketentuan- Bab VIII, pasal 31-43 memuat ketentuan- ketentuan tentang fungsi, tugas, susunan ketentuan tentang fungsi, tugas, susunan organisasi, dan keanggotaan dari sebuah badan organisasi, dan keanggotaan dari sebuah badan yang bertanggungjawab dalam meningkatkan yang bertanggungjawab dalam meningkatkan perlindungan kepada konsumen secara nasional.perlindungan kepada konsumen secara nasional.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)Masyarakat (LPKSM) Bab IX, pasal 44 memuat ketentuan- ketentuan Bab IX, pasal 44 memuat ketentuan- ketentuan tentang eksistensi serta tugas lembaga tentang eksistensi serta tugas lembaga konsumen swadaya masyarakat.konsumen swadaya masyarakat.


(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Penyelesaian SengketaPenyelesaian Sengketa

Bab X, pasal 45 – 48 memuat ketentuan- Bab X, pasal 45 – 48 memuat ketentuan- ketentuan tentang penyelesaian sengketa ketentuan tentang penyelesaian sengketa konsumen, baik di dalam maupun diluar konsumen, baik di dalam maupun diluar pengadilan.pengadilan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)(BPSK) Bab XI, pasal 49-58 memuat ketentuan- Bab XI, pasal 49-58 memuat ketentuan- ketentuan tentang eksistensi, tugas dan ketentuan tentang eksistensi, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Konsumen (BPSK)


(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) PenyidikanPenyidikan

Bab XII pasal 59 memuat ketentuan- Bab XII pasal 59 memuat ketentuan- ketentuan tentang penyidikan perkara ketentuan tentang penyidikan perkara konsumen yang diduga memuat unsur-unsur konsumen yang diduga memuat unsur-unsur pidana.pidana.

Sanksi Sanksi Bab XIII pasal 60-63 memuat ketentuan- Bab XIII pasal 60-63 memuat ketentuan- ketentuan tentang penjatuhan sanksi, ketentuan tentang penjatuhan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran pidana kepada pelaku pelanggaran undang-undang ini.undang-undang ini.


(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)(UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999) Ketentuan PeralihanKetentuan Peralihan

Bab XIV pasal 64 memuat ketentuan- ketentuan Bab XIV pasal 64 memuat ketentuan- ketentuan tentang peralihan dari keadaan yang lalu ke tentang peralihan dari keadaan yang lalu ke keadaan pada masa berlakunya undang-undang keadaan pada masa berlakunya undang-undang ini.ini.

Ketentuan PenutupKetentuan Penutup Bab XV pasal 65 memuat ketentuan- ketentuan Bab XV pasal 65 memuat ketentuan- ketentuan tentang :tentang :

Berlakunya undang-undang ini (20 April 2000);Berlakunya undang-undang ini (20 April 2000); Membutuhkan cukup banyak peraturan pelaksanaan Membutuhkan cukup banyak peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah (PP)berupa peraturan pemerintah (PP)

Perlu adanya penyesuaian kondisi perusahaan dengan Perlu adanya penyesuaian kondisi perusahaan dengan tuntutan undang-undang.tuntutan undang-undang.

PRINSIP-PRINSIP HUKUMPRINSIP-PRINSIP HUKUMPERLINDUNGAN KONSUMENPERLINDUNGAN KONSUMEN

Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukumdalam Hukum

Kesalahan (Kesalahan (liability based on faultliability based on fault);); Praduga Selalu Bertanggung-jawab Praduga Selalu Bertanggung-jawab ((Presumption of liability)Presumption of liability);;

Praduga Selalu Tidak Bertanggung-Praduga Selalu Tidak Bertanggung-jawab (jawab (Presumption of nonliabilityPresumption of nonliability););

Tanggung jawab mutlak (Tanggung jawab mutlak (strict liabilitystrict liability);); Pembatasan tanggung jawab (Pembatasan tanggung jawab (limitation limitation

of liability)of liability)

Prinsip Tanggung Jawab Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan Berdasarkan Unsur Kesalahan

((liability based on faultliability based on fault);); Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability liability

based on faultbased on fault):): Seseorang dimintakan pertanggung-jawabannya bila Seseorang dimintakan pertanggung-jawabannya bila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365Pasal 1365, segala perbuatan yang membawa , segala perbuatan yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang bersalah untuk mengganti kerugian yang diderita bersalah untuk mengganti kerugian yang diderita oleh orang atau pelaku usaha tsboleh orang atau pelaku usaha tsb, , Contoh : Iklan Contoh : Iklan minyak goreng dalam brosur di Supermarket minyak goreng dalam brosur di Supermarket potongan harga Rp 9500,- dicoret jadi Rp.8500,- potongan harga Rp 9500,- dicoret jadi Rp.8500,- sehingga terdapat potongan Rp.1000,- padahal di sehingga terdapat potongan Rp.1000,- padahal di kasir masih menggunakan harga Rp.9500,- kasir masih menggunakan harga Rp.9500,- kebanyakan konsumen tidak cek bon. kebanyakan konsumen tidak cek bon.


((liability based on faultliability based on fault);); Konsumen berlomba lomba untuk membeli minyak goreng Konsumen berlomba lomba untuk membeli minyak goreng tersebut sehingga pesaing mengalami penurunan omzet tersebut sehingga pesaing mengalami penurunan omzet dan konsumen di tipu. (Pasal 382 KUHPidana mengenai dan konsumen di tipu. (Pasal 382 KUHPidana mengenai persaingan usaha yang dilakukan dengan curang dengan persaingan usaha yang dilakukan dengan curang dengan secara tidak jujur artinya berkaitan dengan perbuatan secara tidak jujur artinya berkaitan dengan perbuatan penipuaan. Penipuan dan perbuatan curangnya harus penipuaan. Penipuan dan perbuatan curangnya harus terbukti.terbukti.

Pasal 1366 Pasal 1366 , Setiap orang bertanggung jawab tidak saja , Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga unuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau unuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati hati kurang hati hati dan dan

1367 1367 Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang yang menjadi yang disebabkan perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang yang berada di tanggungannya atau disebabkan barang yang berada di bawah pengawasannya.bawah pengawasannya.;;


((liability based on faultliability based on fault);); Pasal 1365 KUHPerdata dikenal Pasal 1365 KUHPerdata dikenal sebagai perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya 4 mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur, yaitu:(empat) unsur, yaitu: Adanya perbuatan;Adanya perbuatan; Adanya unsur Adanya unsur kesalahankesalahan;; Adanya kerugian yang diderita;Adanya kerugian yang diderita; Adanya hubungan kausalitas antara Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.kesalahan dan kerugian.


((liability based on faultliability based on fault);); Kesalahan yang dimaksud adalah Kesalahan yang dimaksud adalah bertentangan dengan:bertentangan dengan: Undang-undang;Undang-undang; Kepatutan;Kepatutan; Kesusilaan dalam masyarakat.Kesusilaan dalam masyarakat.


((liability based on faultliability based on fault);); Pembebanan tanggung jawab ini Pembebanan tanggung jawab ini mengikuti ketentuan Pasal 163 mengikuti ketentuan Pasal 163 Herziene Indonesische Reglement Herziene Indonesische Reglement (HIR) atau (HIR) atau Pasal 283 Pasal 283 Rechtsreglement Buitengewesten Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) dan Pasal 1865 KUHPerdata:(Rbg) dan Pasal 1865 KUHPerdata: Barangsiapa mengakui mempunyai suatu Barangsiapa mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu peristiwa itu (actorie incumbit probatio).(actorie incumbit probatio).

Asas audit et alterm partemAsas audit et alterm partem atau asas atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak kedudukan yang sama antara semua pihak yang berpekara.yang berpekara.

Vicarious LiabilityVicarious Liability Pasal 1367 KUHPerdata dikenal Pasal 1367 KUHPerdata dikenal doktrin doktrin vicarious liability vicarious liability dan dan corporate corporate liabilityliability doktrin doktrin vicarious liability ( respondent superior, let vicarious liability ( respondent superior, let

the naster answer) the naster answer) mengandung pengertian mengandung pengertian majikan bertanggung jawab atas kerugian majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh karyawannya.yang ditimbulkan oleh karyawannya.

doktrindoktrin corporate liability, corporate liability, korporasi yang korporasi yang menaungi suatu kelompok kerja menaungi suatu kelompok kerja bertanggungjawab terhadap tenaga-tenaga bertanggungjawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya.yang dipekerjakannya.

Prinsip Praduga Selalu Prinsip Praduga Selalu Bertanggung-jawab (Bertanggung-jawab (Presumption of Presumption of

liability)liability) Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap selalu bertanggung jawab dianggap selalu bertanggung jawab ((Presumption of liability), Presumption of liability), sampai dapat sampai dapat membuktikan dia tidak bersalah. Beban membuktikan dia tidak bersalah. Beban pembuktian ada pada tergugat.pembuktian ada pada tergugat.

Contoh dalam hukum pengangkutan.Contoh dalam hukum pengangkutan. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut kalau dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.

Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil kalau dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.timbulnya kerugian.

Prinsip Praduga Selalu Prinsip Praduga Selalu Bertanggung-jawab (Bertanggung-jawab (Presumption of Presumption of

liability)liability) Prinsip ini merupakan pembuktian terbalik Prinsip ini merupakan pembuktian terbalik ((omkering van bewijslastomkering van bewijslast) yang didalam hukum ) yang didalam hukum pidana bertentangan dengan asas hukum praduga pidana bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah tidak bersalah ((presumption of innocence).presumption of innocence).

Pasal 19, 22Pasal 19, 22 pembuktian adanya kesalahan dalam kasus pembuktian adanya kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa dapat menutup kemungkinan bagi jaksa usaha tanpa dapat menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian (dimaksudkan utnuk untuk melakukan pembuktian (dimaksudkan utnuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik) menerapkan sistem beban pembuktian terbalik) dan 23 dan 23 Pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi Pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi gantu rugi atas tanggapan atau tidak memenuhi gantu rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen atau Badan Peradilan Penyelesaian sengketa konsumen atau Badan Peradilan tempat kedudukan konsumen.tempat kedudukan konsumen.

Praduga Selalu Tidak Bertanggung-Praduga Selalu Tidak Bertanggung-jawab (jawab (Presumption of nonliabilityPresumption of nonliability))

Prinsip ini kebalikan dari di atas. Prinsip ini kebalikan dari di atas. Prinsip Praduga Selalu Tidak Bertanggung-Prinsip Praduga Selalu Tidak Bertanggung-jawab (jawab (Presumption of nonliabilityPresumption of nonliability) hanya ) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian umumnya dapat dibenarkan.demikian umumnya dapat dibenarkan.

Contoh dalam hukum pengangkutan. Contoh dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan dalam cabin/ Kehilangan atau kerusakan dalam cabin/ bagasi tangan yang umumnya dibawa dan bagasi tangan yang umumnya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang.tanggung jawab dari penumpang.

Prinsip Tanggung jawab mutlak (Prinsip Tanggung jawab mutlak (strict strict liabilityliability););

Prinsip Tanggung jawab mutlak (Prinsip Tanggung jawab mutlak (strict strict liability liability adalah prinsip tanggung adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada menentukan, namun ada pengecualiannya, misal pengecualiannya, misal force majeure.force majeure.

Asas tanggung jawab ini Asas tanggung jawab ini dipergunakan dipergunakan dalam product liability dalam product liability (akan dibahas kemudian)(akan dibahas kemudian)

Prinsip Pembatasan tanggung jawab Prinsip Pembatasan tanggung jawab ((limitation of liability)limitation of liability)

Prinsip Pembatasan tanggung jawab Prinsip Pembatasan tanggung jawab ((limitation of liability) limitation of liability) sering dilakukan sering dilakukan oleh pelaku usaha dengan oleh pelaku usaha dengan mencantumkan klausula eksonerasi mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dalam perjanjian standar yang dibuatnya.dibuatnya.

Misal dalam pengiriman barang bila Misal dalam pengiriman barang bila terjadi kerugian, toko hanya terjadi kerugian, toko hanya bertanggung jawab 4 (empat) kali bertanggung jawab 4 (empat) kali biaya pengiriman.biaya pengiriman.

(04) undang-undang perlindungan konsumen 2

Documents