1. Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional April 2013

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014: Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia Foto cover : Pras Widjojo Diterbitkan oleh: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. mensejahterakan rakyat. Pimpinan daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menyusun langkah-langkah dan strategi kebijakannya perlu saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai perekonomian nasional yang semakin mantap. Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Buku ini berisikan antara lain poin-poin utama kebijakan pemerintah pusat untuk tahun 2014, hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014 dan kerangka pemantapan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan beserta langkah-langkah bagi daerah untuk mencapainya. Saya berharap, buku ini dapat menjadi pegangan bagi segenap aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah. Melalui pemahaman yang sama terhadap konsep dan faktor-faktor penentu untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, segenap jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama menyamakan langkah untuk menyusun strategi yang lebih harmonis dan terintegrasi. Dengan terbitnya Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah bekerja dengan itikad dan dedikasi yang baik dalam menyusunnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan bimbingan Nya dalam setiap upaya kita untuk memantapkan perekonomian nasional, agar terjadi akselerasi dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia demi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Jakarta, 23 April 2013 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S. Alisjahbana 4. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan i RINGKASAN EKSEKUTIF Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan dan strategi pembangunan daerah untuk mendukung Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Oleh sebab itu, secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk memberikan panduan bagi daerah tentang: (i) kerangka pembangunan untuk mencapai Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; serta (ii) upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah untuk mendukung pencapaian tema pembangunan 2014. Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012 dalam tekanan yang cukup berat, kinerja perekonomian nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen; sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5 persen. Di saat kondisi ekonomi global mulai pulih, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting karena perluasan kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Foto: Pras WidjojoFoto: Pras Widjojo 5. ii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Seiring dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tantangan yang dihadapi oleh kita bersama adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat bersaing dengan negara ASEAN lain. Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010- 2014 yaitu Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan. Adapun langkah-langkah tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2014, tema pembangunan nasional adalah Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Dengan demikian, secara menyeluruh tema RKP dari tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar berikut. Tema Pembangunan yang Tertuang Dalam RKP Pelaksanaan Pembangunan Nasional sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan capaian yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga 2012 masih dalam kisaran sasaran RPJMN (sekitar 6,3-6,8 persen per tahun, dengan peningkatan bertahap mulai dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya 7 persen pada tahun 2014). Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen, kemudian berkembang lebih baik pada tahun 2011 menjadi 6,5 persen, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Pada tahun 2012, meskipun krisis keuangan Eropa memberikan tekanan yang cukup kuat, perekonomian nasional pada tahun 2012 masih dapat tumbuh sebesar 6,2 persen. 2010 Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat 2010 2011 Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat dan Daerah2011 2012 Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat2012 2013 Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 2013 2014 333 4 MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN 6. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan iii Pertumbuhan ekonomi yang kokoh memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran. Rata-rata 1,39 persen angkatan kerja mampu diserap setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,14 persen pada tahun 2012, yang sebelumnya pada tahun 2010 mencapai 7,14 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan. Pelaksanaan Pembangunan Daerah sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan hasil capaian yang cukup baik. Pencapaian target pembangunan dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Untuk beberapa provinsi menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih banyak provinsi yang perlu terus meningkatkan upaya dalam mencapai target-target pembangunan tersebut. Kemudian, di dalam Bab IV telah dijabarkan secara rinci kerangka dasar untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kerangka tersebut pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1. Pemantapan perekonomian nasional, yang dititikberatkan pada aspek pendorong pertumbuhan ekonomi (growth); 2. Peningkatan stabilitas (stability), yang terdiri dari aspek stabilitas ekonomi, sosial dan politik; 3. Pemerataan yang berkeadilan (equity), yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness). Kerangka Dasar Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan Dalam Bab V dijelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam mencapai target pembangunan nasional tahun 2014, serta untuk mendorong sinergi pembangunan antar PEMANTAPAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN Pertumbuhan Ekonomi (Growth) Stabilitas (Stability) Pemerataan yang Berkeadilan (Equity) 1 2 3 a. Sisi pengeluaran b. Sisi produksi a. Ekonomi b. Sosial c. Politik Inclusiveness: Peningkatan partisipasi masyarakat untuk berperan dan menikmati pembangunan 7. iv Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 wilayah. Hal ini sangat penting karena efektivitas pembangunan akan tercipta jika ada harmonisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah serta antar daerah. Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dapat dilakukan sejak proses perencanaan sampai dengan proses implementasinya. Oleh sebab itu, kesamaan langkah dan sinergi kebijakan ini perlu dituangkan dalam: 1. Sinergi antara dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah (RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, RKP dan RKPD), terutama tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014; 2. Sinergi dalam penetapan target pembangunan daerah, yang tentunya harus mempertimbangkan kontribusi daerah dalam mencapai target pembangunan nasional; 3. Perkuatan koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah pada saat implementasi kebijakan dan program untuk mencapai target pembangunan nasional dan daerah yang diinginkan. Selanjutnya, langkah-langkah yang tertuang secara rinci dalam Bab V ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memberikan kontribusi dan merumuskan strategi pembangunan daerah; sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam mencapai target dan sasaran pembangunan nasional tahun 2014 serta untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 8. Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Proyek Irigasi 9. Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Micro Hydro Project di Sulawesi Tengah 10. Mementapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan vii Kata Sambutan Ringkasan Eksekutif i Daftar Isi vii Daftar Tabel ix Daftar Gambar x Daftar Lampiran xi BAB I Pendahuluan 1 1.1 Latar Belakang 2 1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global 2 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Nasional 3 1.1.3 Perkembangan Regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 5 1.1.4 Pentingnya Pemantapan Ekonomi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 7 1.2 Maksud dan Tujuan 8 BAB II Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014 11 2.1 Sasaran Pembangunan Nasional 12 2.2 Arahan Presiden 13 2.3 Tema dan Prioritas RKP 2014 15 2.3.1 Tema Pembangunan 15 2.3.2 Prioritas Nasional Tahun 2014 16 2.4 Isu Strategis 2014 17 DAFTAR ISI 11. viii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 BAB III Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014 21 3.1 Evaluasi Pembangunan Prioritas Nasional 22 3.2 Evaluasi Pembangunan Daerah 42 3.2.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 42 3.2.2 Tingkat Kemiskinan 44 3.2.3 Tingkat Pengangguran 45 3.2.4 Isu Strategis dan Kebijakan Ekonomi Provinsi Tahun 2013 48 Boks 3.1 Hasil Survei PTSP di Daerah 60 Boks 3.2 Pemenang Penyelenggara PTSP Penanaman Modal 63 Boks 3.3 Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai Unit Pelayanan Publik Satu Pintu yang Efisien dan Handal 65 BAB IV Kerangka Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 69 4.1 Pemantapan Perekonomian Nasional 70 4.2 Peningkatan Stabilitas 74 4.3 Pemerataan yang Berkeadilan 77 Boks 4.1 Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan (Success Story dari Provinsi Kepualauan Riau) 81 BAB V Langkah-Langkah Daerah Bagi Pemantapan Perekonomian dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 85 5.1 Pengantar 86 5.2 Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan Daerah 87 5.2.1 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah 87 5.2.2 Mendorong Stabilitas 96 5.2.3 Mendorong Pemerataan yang Berkeadilan 103 Boks 5.1 Penghargaan Primaniyarta Kepada Eksportir Pelopor Pasar Baru 118 Boks 5.2 Daerah yang Berhasil Mengurangi Tingkat Pengangguran 119 Boks 5.3 Daerah yang Berhasil Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 120 BAB VI Penutup 123 Daftar Pustaka 126 Lampiran 127 12. xii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 Daftar Gambar Lampiran Gambar 1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 2006- 2012 128 Gambar 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008-2012 130 Gambar 3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 130 Gambar 4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin per Provinsi (September 2012) 131 Gambar 5 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang) 132 Gambar 6 Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi (%) 133 Gambar 7 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat per Provinsi 133 Gambar 8 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2010-2011 134 Gambar 9 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional (Januari-September 2012) 134 Gambar 10 Share Realisasi PMDN per Provinsi Tahun 2011-2012 (%) 135 Gambar 11 Share Realisasi PMA per Provinsi Tahun 2011-2012 (%) 135 Gambar 12 Rasio Kerapatan Jalan (Km/Km2 ) Tahun 2012 136 Gambar 13 Rasio Kerapatan Jalan (Km/Unit) Tahun 2011 136 Gambar 14 Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%) 137 Gambar 15 Jumlah Bandara per Provinsi Tahun 2010 138 Gambar 16 Jumlah Penumpang Pesawat Udara per Provinsi Tahun 2011 138 Gambar 17 Tingkat Kinerja Pelabuhan Utama Indonesia 139 Gambar 18 Rasio Elektrifikasi Tahun 2012 139 Gambar 19 Kontribusi Kawasan per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun 2012 140 Gambar 20 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2010-2012 140 Gambar 21 Konsumsi Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun) Pada Tahun 2010-2014 140 Gambar 22 Produksi dan Konsumsi Beras (Ribu Ton) Tahun 2012 142 Gambar 23 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas Tahun 2011 143 Gambar 24 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2011 143 Gambar 25 Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk > 15 Tahun) Tahun 2011 144 Gambar 26 Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2011 145 Gambar 27 Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2012 146 13. Mementapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan xiii Gambar 28 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih per Provinsi Tahun 2012 147 Gambar 29 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2011 147 Gambar 30 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2012 148 Gambar 31 Persentase Bayi yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam (KN1) Tahun 2011 148 Gambar 32 Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010 149 Gambar 33 Persentase Kehamilan Diperiksa Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2011 149 Gambar 34 Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2011 150 Gambar 35 Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan Tahun 2012 150 Gambar 36 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2012 151 Gambar 37 Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi Tahun 2008 dan 2012 151 Gambar 38 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2005-2011 152 Gambar 39 UMP Wilayah Sumatera 153 Gambar 40 UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara 153 Gambar 41 UMP Wilayah Kalimantan-Sulawesi 153 Gambar 42 UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua 153 Gambar 43 Pertumbuhan Produktivitas untuk Tiga Sektor Tahun 2006-2012 154 Gambar 44 PDRB per Tenaga Kerja Menurut Harga Konstan 2000 Tahun 2005 dan 2011 (Juta Rupiah/Pekerja) 154 Gambar 45 Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan (Agustus 2012) 155 Gambar 46 Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill Terhadap Jumlah Pekerja 155 Gambar 47 Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per Januari 2013) 156 Gambar 48 Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2011 158 Gambar 49 Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 158 Gambar 50 Indeks Demokrasi Indonesia 160 Gambar 51 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2011 160 Gambar 52 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2011 161 Gambar 53 Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 161 Gambar 54 Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilu 162 Gambar 55 Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 162 14. Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Badan Pemadam Kebakaran Sambas FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt................ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ananannannnnnnnananannnnannnnnnnnnnnaaannnnnnaaannnnnnnnnnnggggggggggggggggggggg ugugugugugggggggugggggggggguguggggggguuuggugugguguguguggggugguuggguggguggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg llllllllllllllllllllllllllllllaanaananaaanaaaaaaaanaaaaaaaaana gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggganaaaanannnnnannnnanananannannaannnananaannnnnaannnnnaanaannnnnnaanannnnaaaaaaaaannnnnaaaannnnannaaaanannnnnnaaaaannnnnnnanaannnnnnananaaaaaaaannnnnnnanaaaaaaannnanaaaaaaaannaaannannnnnaaaaannnnaaannnnaaannnnn KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiisiiiiississsssssissssisssissssssisissiisisisssssiiiissiissiisssisissiiissiisiisisississsssssisisi kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinaanananananaaaanaaaaaaannnnnananaaaannnnnnananananannanaannnnnnannnnnnnanaaanaannnnanananaannnnanananaaaanannnnnananannnnaaaanaannnaannnnanaaaaaaannnnaaaannaaaaaaannaaaaannnaaaaaannaaaaaannnaaaaaaannnaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaadaadaddddadadddddaddddddddddadddddddddddddddddddddddddddddddadaaaaadadddddddddddaadadadaaaaadaddddddddddddadaaadddddadddddaaaadaaaadadaadadddddadaddaaaadddddddaaddddaaaaadddddddddddaaaaaaddddddddaaaaaaddddddddddddadaaaaaaaaaddddddadadaaaaaaaadadddddddddddddadadaaddaddddddddddadaadadaadadddddaadaaadaddadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkk rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssFoto: Pras Widjojo 15. BAB I PENDAHULUAN 16. 2 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global Perekonomian dunia terlihat mulai membaik sejak kuartal ke-3 tahun 2012. Sumber utama pemulihan ekonomi dunia di tahun 2012 adalah adanya peningkatan aktivitas perekonomian di negara- negara berkembang, dan pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 2,3 persen. Kondisi keuangan global terlihat mulai stabil, sementara itu arus modal masuk ke negara-negara berkembang terlihat tetap kuat. Oleh sebab itu, pada tahun 2013 perkekonomian dunia diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 sebesar 3,5 persen dan pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,1 persen. Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia ISU STRATEGIS 2012 2013 2014 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia 3,2 3,5 4,1 a. Amerika Serikat 2,3 2,0 3,0 b. Kawasan Eropa -0,4 -0,2 1,0 c. Italia -2,1 -1,0 0,5 d. Spanyol -1,4 -1,5 0,8 e. Jepang -1,4 -1,5 0,8 f. Negara-Negara Berkembang 5,1 5,5 5,9 g. China 7,8 8,2 8,5 h. India 4,5 5,9 6,4 i. ASEAN-5 5,7 5,5 5,7 2. Volume Perdagangan Dunia (Barang dan Jasa) 2,8 3,8 5,5 x Impor a. Negara maju 1,2 2,2 4,1 b. Negara berkembang 6,1 6,5 7,8 x Ekspor a. Negara maju 2,1 2,8 4,5 b. Negara berkembang 3,6 5,5 6,9 Sumber: World Economic Outlook, IMF (Januari 2013) Pertumbuhan ekonomi negara berkembang (emerging and developing economies) diperkirakan akan kuat di tahun 2013 dan 2014. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan pemerintah BAB I Pendahuluan 17. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 3 di negara berkembang yang cukup efektif sebagai stimulan dalam mempertahankan aktivitas ekonominya di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif. Namun demikian, risiko yang akan dihadapi oleh negara-negara berkembang cukup besar. Kebergantungan negara berkembang kepada permintaan eksternal dan ekspor komoditas cukup tinggi, padahal harga komoditas di tahun 2013 dan 2014 diperkirakan akan menurun; walaupun jika harganya naik, kenaikannya akan dalam rentang yang sangat terbatas. Sementara itu, penerapan lebih lanjut untuk kebijakan bersifat longgar di beberapa negara berkembang akan semakin terbatas, bahkan keterbatasan sisi penawaran dan ketidakpastian kebijakan (policy uncertainty) akan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang untuk tumbuh lebih tinggi (seperti Brazil dan India). Oleh sebab itu, untuk menghindari proses pemulihan global yang berisiko, maka negara-negara maju perlu konsisten dalam penerapan kebijakannya, terutama yang terkait pada: (i) konsolidasi fiskal yang berkelanjutan; serta (ii) reformasi sektor keuangan. Sementara negara berkembang juga perlu lebih menyeimbangkan sumber pertumbuhannya antara konsumsi domestik dengan orientasi ekspor. Sebagai contoh, perekonomian China perlu lebih didorong ke arah konsumsi domestik untuk mengurangi risiko eksternal, dengan disertai upaya untuk membangun kembali ruang kebijakan ekonominya. Sementara itu, di negara berkembang lainnya seperti Timur Tengah dan Kawasan Afrika Utara kebijakan yang diambil sebaiknya lebih mengutamakan untuk menjaga stabilitas ekonominya dalam situasi kondisi internal dan eksternal yang kurang menguntungkan. 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Nasional Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012 dalam tekanan yang cukup berat, kinerja perekonomian nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen; sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5 persen. Sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisi pengeluaran adalah investasi dan konsumsi rumah tangga, dengan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012 masing-masing sebesar 2,4 persen dan 2,9 persen. Sementara itu di sisi produksi, 18. 4 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tabel 1.2 Perkembangan Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan PENCAPAIAN 2010 2011 2012 1. Pertumbuhan PDB (%) 6,2 6,5 6,2 2. PDB per kapita (Ribu Rp) 26.786,8 30.424,4 33.339,0 3. Tingkat Kemiskinan (%) 13,11 12,36 11,66 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,1 6,6 6,1 5. Neraca Pembayaran (USD Miliar) 30,3 11,9 0,2 a. Transaksi Berjalan (USD Miliar) 5,1 1,7 -24,2 b. Transaksi Modal (USD Miliar) 0,0 0,0 0,0 c. Transaksi Financial (USD Miliar) 26,6 13,5 24,9 d. Cadangan Devisa (Bulan Impor) 7,4 6,5 6,1 Sumber: BPS dan Bank Indonesia Tabel 1.3 Sumbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi PENCAPAIAN 2010 2011 2012 1. SISI PENGELUARAN a. Konsumsi Rumah Tangga 2,7 2,7 2,9 b. Pengeluaran Pemerintah 0,0 0,3 0,1 c. Investasi (PMTB) 2,0 2,1 2,4 d. Ekspor (Barang dan Jasa) 6,5 6,3 1,0 e. Impor (Barang dan Jasa) 5,6 4,8 2,5 2. SISI PRODUKSI a. Pertanian 0,4 0,4 0,5 b. Pertambangan dan Penggalian 0,3 0,1 0,1 c. Industri Pengolahan 1,2 1,6 1,5 d. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,0 0,0 0,0 e. Bangunan 0,4 0,4 0,5 f. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,5 1,6 1,4 g. Pengangkutan dan Komunikasi 1,2 1,0 1,0 h. Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 0,5 0,7 0,7 i. Jasa-jasa lainnya 0,6 0,6 0,5 Sumber: BPS dan Bank Indonesia Kepercayaan investor yang tetap terjaga dengan baik, didukung oleh tambahan likuiditas di pasar keuangan global yang bersumber dari ekspansi moneter di negara-negara maju, telah menyebabkan transaksi modal dan finansial mengalami surplus di sepanjang tahun 2012. Dilain pihak, pertumbuhan permintaan dunia yang melambat dan harga komoditas ekspor yang menurun tajam, di tengah permintaan domestik yang masih kuat dan konsumsi BBM yang meningkat, menyebabkan surplus neraca perdagangan nonmigas menyusut dan defisit neraca perdagangan migas melebar. Namun demikian, secara 19. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 5 total neraca pembayaran sepanjang tahun 2012 masih dalam kondisi surplus sebesar USD 0,2 miliar, walaupun besaran surplus ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit transaksi berlajan yang diimbangi dengan surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat pesat telah menyebabkan cadangan devisa dapat dipertahankan dalam tingkat relatif aman. Peningkatan arus investasi asing masuk yang cukup tinggi telah menjadi penopang neraca pembayaran selama tahun 2012, dan hal ini tentunya seiring dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan usaha, upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal dan makroprudensial, serta kebijakan moneter dan nilai tukar yang kondusif. Di sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2012 mencapai 11,66 persen. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja juga semakin baik yang ditunjukkan dengan menurunnya tingkat pengagguran terbuka yang mencapai 6,1 persen di tahun 2012. 1.1.3 Perkembangan Regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Pergeseran pusat kekuatan ekonomi terlihat dari menguatnya peran Asia dalam satu dekade terakhir. Beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan basis perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai negara emerging dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya juga mulai menunjukkan kekuatannya sebagai penggerak roda perekonomian regional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju serta besarnya jumlah penduduk yang menjadikannya sebagai modal sosial yang besar maupun pasar yang potensial. Sementara itu, pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan penerapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002. AFTA ditujukan untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan 20. 6 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Tujuan akhir MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global. Dengan semakin terbukanya pasar ASEAN bagi para negara anggotanya, tingkat persaingan pun akan semakin tinggi. Di lain pihak, peranan ekspor Indonesia di pasar ekspor ASEAN masih lebih rendah dibandingkan negara Singapura, Thailand dan Malaysia; dimana kontribusi ekspor Indonesia terhadap ekspor negara ASEAN (untuk pasar ASEAN) baru mencapai 14,6 persen di tahun 2011, sedangkan Singapura, Thailand dan Malaysia berturut-turut memberikan sumbangan sebesar 44,2 persen; 19,4 persen; dan 18,8 persen. Gambar 1.1 Persentase Responden yang Mengetahui MEA Dilaksanakan Tahun 2015 Sumber: Benny dan Kamarulnizam, 2011 (diolah Bappenas) Sementara itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 399 responden di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Pontianak (Benny dan Kamarulnizam, 2011), masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengetahui adanya ASEAN. Namun demikian, secara rata-rata hanya 39 persen responden yang mengetahui tentang MEA yang akan dilaksanakan pada tahun 2015; 46 persen responden di Makassar mengetahui bahwa MEA akan dilaksanakan tahun 2015; 36% 46% 31% 35% 44% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakarta Makassar Medan Pontianak Surabaya Rata-rata Mengetahui Tidak Mengetahui 21. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 7 sementara di Medan hanya 31 persen responden yang mengetahui tentang MEA 2015. Oleh sebab itu, tantangan terbesar bagi Indonesia dalam menghadapi pembentukan MEA 2015 adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat siap bersaing dengan bangsa lain. Langkah ini hanya dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meratanya pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan dapat menarik manfaat dari integrasi ekonomi kawasan yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam ekonomi global, sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi seluruh rakyat Indonesia. 1.1.4 Pentingnya Pemantapan Ekonomi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan Di saat kondisi ekonomi global mulai pulih, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting karena perluasan kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, 22. 8 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro- growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro- poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Untuk mencapai kondisi ini, sudah menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan negara lain. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok masyarakata secara bertahap dapat dikurangi. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 yang berjudul Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan ini disusun dengan maksud agar seluruh jajaran Pemerintah Daerah di Indonesia dapat bersama-sama dengan Pemerintah Pusat untuk menyamakan langkah guna memantapkan perekonomian nasional yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Tujuan Secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk memberikan panduan bagi daerah tentang: 1. Kerangka pembangunan untuk mencapai Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; 2. Upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan 2014. 23. Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan BappenasFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoooooooooooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttooooooooooooooooo:::::::: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt............... PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennannannannanananaananananaaannaanannannanannnnnnnnnannnnnnnanananaaannannnanaannnananannnnannanannanaaaaannannaaaaaaannaaaaaannannanaannaaaaaaannnnaaannnaaaannaaaaannn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggguggugugugugguguugugguguguugugguuguuuuguuugguuuuuuugguuuuuuuguguguuguuuuguuuuuuguggguguguugggguguuugugggguuuuuguuuugggggggggguugggggggggggggggggggggggggggggg llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll nnaanannananananananananaaaannnananaanaananaanannaaanaannnaaaaaanaaaaaaaaaanaaaaanaaaaaaaaannnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaanannnnnnnnnnannaaaannnnnaaaaananaaanaaananananannnnaaaaannnnnaaanannnnnaaaanananannnnananannnnnaanannannnnnannnnnnnnnnannnnnnannnnnnananaanannannnannnnnaannnannn KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm sisiissisisiiisisisiisisiisisiissssisiiissssssskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnaaanaanaannnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnaaannnnnnnnannnnnnnnnaannnnnaaaanaannnnnnnnnnnaaaannnnnnnnnnaaaaaannnnnanannnnnnnaaaannnanannnnnannnnnnnannannnnananaaannannnnnnnnnaananaannannnnnnnaannnnnaannnnnannnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssFoto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas 24. BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014 25. 12 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 2.1 Sasaran Pembangunan Nasional Sasaran Visi Indonesia 2014 yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014 adalah Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) agenda pembangunan yaitu: (i) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (ii) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (iii) Penegakan Pilar Demokrasi; (iv) Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan (v) Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan. Sedangkan sasaran utama RPJMN 2010-2014 dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: (i) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; (ii) Sasaran Perkuatan Demokrasi; dan (iii) Sasaran Penegakan Hukum. Sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat diantaranya ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Percepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kombinasi antara percepatan pertumbuhan dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah diharapkan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Pencapaian sasaran percepatan pertumbuhan harus didukung oleh stabilitas ekonomi yang mantap dengan tingkat inflasi yang rendah, yang memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga sektor riil dapat bekembang dengan cepat dan sehat. Pada tahun 2014, sasaran pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,4-6,9 persen, inflasi sebesar 5,0 persen, tingkat pengangguran sebesar 5,6-6,0 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen. Sasaran penguatan pembangunan demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif serta mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan BAB II Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014 26. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 13 peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Sasaran penguatan demokrasi ditunjukkan diantaranya oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang pada tahun 2014 besarnya adalah 73. Sasaran penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum. Hal ini tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Sasaran penegakan hukum diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) yang pada tahun 2014, sasaran IPK adalah sebesar 4,5. 2.2 Arahan Presiden Arahan Arahan Presiden merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Arahan tersebut meliputi arahan Presiden di berbagai kesempatan yang merupakan respon terhadap permasalahan yang muncul. Beberapa arahan Presiden dalam sidang kabinet yang dijadikan sebagai panduan bagi penyusunan dokumen perencanaan adalah sebagai berikut: 1. Arahan Presiden Pada Sidang Kabinet 29 Januari 2013 x Manfaatkan peluang dan beri dukungan regulasi yang kondusif untuk pembangunan infrastruktur; x Prioritaskan pengentasan kemiskinan, khususnya the poorest of the poor; x Kontrol belanja: batasi pengeluaran yang tidak perlu; flat belanja barang (tidak berarti kontraktif); tetap ekspansif tetapi terkontrol; x Subsidi harus terkontrol; cegah inflasi karena inflasi berbanding lurus dengan kemiskinan. 2. Arahan Presiden pada Rapat Terbatas Kabinet Tanggal 21 Maret dan 28 Maret 2013 x Asumsi makro dan fiscal space 2014 dihitung kembali sehingga: pertumbuhan ekonomi 6,8% dan defisit anggaran 1,5% terhadap PDB dengan pengelolaan subsidi BBM; 27. 14 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 x Direktif Presiden 2013 masih relevan di 2014; x RKP 2014 diarahkan untuk menutup target RPJMN terutama yang terkait dengan kemiskinan dan pengangguran untuk memenuhi sasaran RPJMN. Sedangkan target yang lain dapat disesuaikan. Untuk itu, perlu dilakukan: 9 Penajaman 15 isu strategis. 9 Penguatan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran. 9 Penyesuaian sasaran RPJMN dengan ketersediaan Pagu Indikatif 2014. Arahan Presiden tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RKP 2014 yang kemudian diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) kelompok unsur-unsur pokok, sebagai berikut: Pertama, yang terkait dengan pemantapan perekonomian nasional. Hal-yal yang perlu mendapat perhatian yang terkait dengan pemantapan perekonomian nasional adalah: (i) Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (ii) Surplus Beras 10 Juta ton 2014; (iii) Konversi Energi; (iv) Low Cost Emission Car (Green Car); dan (v) Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kedua, pentingnya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dalam hal ini, yang perlu menjadi perhatian adalah: (i) Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (ii) Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka pencapaian MDGs; dan (iii) Pembangunan Shelter Bencana. Ketiga, pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian yang terkait dengan pemeliharaan stabilitas soaial dan politik adalah: (i) Percepatan Pemenuhan Minimum Essential Force tahap I; (ii) Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri; dan (iii) Penanganan Ancaman Gangguan Keamanan Dalam Negeri. 28. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 15 2.3 Tema dan Prioritas RKP 2014 2.3.1 Tema Pembangunan Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan. Adapun langkah-langkah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2014, tema pembangunan nasional adalah Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Dengan demikian, secara menyeluruh tema RKP dari tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar 2.1. Gambar 2.1 Tema Pembangunan yang Tertuang Dalam RKP Tema Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dalam RKP 2014 dilandasi oleh kondisi lingkungan strategis pembangunan tahun 2014, baik secara internal maupun eksternal yang menuntut perlunya penguatan ekonomi nasional. Kebijakan penguatan ekonomi nasional mencakup upaya untuk: (i) mendorong investasi dan ekspor; (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara; (iii) menjaga daya beli masyarakat; (iv) menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar rupiah; (v) meningkatkan pembangunan infrastruktur; dan (vi) menjaga stabilitas sosial politik. Dengan kerja keras, pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan dapat mendorong perekonomian nasional tumbuh 6,4-6,9 persen pada tahun 2014. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Tema RKP tahun 2014 adalah sebagai berikut: 2010 Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat 2010 2011 Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat dan Daerah2011 2012 Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat2012 2013 Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 2013 2014 333 4 MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN 29. 16 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 1. Pemantapan Perekonomian Nasional x Mengupayakan tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang diiring oleh tingkat inflasi yang terjaga; nilai tukar yang stabil dan kompetitif; neraca pembayaran yang seimbang; serta fiskal yang berkelanjutan; x Meningkatkan daya saing ekonomi agar mampu memanfaatkan kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi global; x Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu intervensi pemerintah yang tepat memihak (affirmative) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. 2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan x Membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia; x Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran; x Mitigasi bencana. 3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik x Menjaga agar konflik sosial tidak terulang kembali; x Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; x Memantapkan penegakan hukum, pertahanan dan pelaksanaan Pemilu 2014. 2.3.2 Prioritas Nasional Tahun 2014 Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, pembangunan nasional dalam RKP 2014 dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, termasuk di dalamnya kemungkinan adanya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RPJMN dan RKP untuk menanggapi situasi kekinian dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Prakarsa- prakarsa baru tersebut menunjukkan bahwa Indonesia selalu siap dalam mengantisipasi dan merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik. Selanjutnya, 11 Proritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya ditunjukkan pada Gambar 2.2. 30. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 17 Gambar 2.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 Sumber: RKP 2014, Bappenas 2.4 Isu Strategis 2014 Isu Strategis Isu strategis dalam RKP 2014 dimaksudkan untuk lebih memfokuskan upaya pemerintah untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas dan yang berfungsi sebagai pengungkit sehingga penanganannya dapat tuntas. Isu strategis disusun dengan berdasarkan kepada dua hal, yaitu: (i) Arahan Presiden; dan (ii) Hasil Review paruh waktu RPJMN 2010-2014. Berikut ini adalah isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 1 - Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, adalah: Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 2 - Pendidikan, adalah: Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin, Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014 secara bertahap dan Pelaksanaan pendidikan menengah universal. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 3 - Kesehatan, adalah: Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria) dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat 31. 18 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 merata. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 5 - Ketahanan Pangan, adalah: Kesejahteraan petani/nelayan dan Peningkatan produksi perikanan. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 6 - Infrastruktur, adalah: Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 7 - Iklim Investasi dan Iklim Usaha, adalah: Penurunan Biaya Logistik Nasional dan Pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 8 - Energi, adalah: Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi serta Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 9 - Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, adalah: Pengendalian perubahan iklim dan Peningkatan kualitas lingkungan. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 10 - Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Paska Konflik, adalah: Pembangunan Daerah Tertinggal serta Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) kawasan perbatasan. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang Polhukam, adalah: Pembinaan masyarakat. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang Perekonomian, adalah: Akselerasi industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri nonmigas serta Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat, adalah: Peningkatan kerukunan beragama dan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di ingkat regional dan internasional. 32. Gambar 23 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas Tahun 2011 Gambar 24 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2011 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Kep. Babel Kep. Riau DKI Jakarta Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluk Malut Papua Barat Papua Tidak/Belum Sekolah Tidak Tamat SD SD+SMP SM+PT 8,38 25,63 26,68 16,31 17,74 5,25 Tidak/Belum Pernah Sekolah Tidak Tamat SD SD/sederajat SMP/sederajat SMA/sederajat PT/sederajat Sumber: Susenas, BPS, 2011 Sumber: Susenas 2011 Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di NTB 33. BAB III EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2010- 2014 34. 22 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 3.1 Evaluasi Pembangunan Prioritas Nasional Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan capaian yang cukup baik. Di tengah ketidakpastian proses pemulihan kelesuan ekonomi dunia sejak krisis global 2008, pembangunan ekonomi nasional secara umum tetap menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hal ini mengindikasikan fundamental ekonomi nasional yang kokoh, meskipun dampak krisis sempat dirasakan pada tahun 2009 dengan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi pada angka 4,63 persen (Tabel 3.1). Tabel 3.1 Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Persen) No. LAPANGAN USAHA PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 1) 2009 2010 2011* 2012** CAGR 2009 2010 2011 2012 CAGR 1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 3,96 3,01 3,37 3,97 2,57 0,68 -0,28 -5,22 -1,14 -1,68 2 Pertambangan & Penggalian 4,47 3,86 1,39 1,49 1,68 7,91 8,59 16,81 9,26 8,50 3 Industri Pengolahan 2,21 4,74 6,14 5,73 4,12 2,31 7,67 5,19 5,67 4,59 4 Listrik, Gas & Air Bersih 14,29 5,33 4,82 6,40 4,11 10,91 4,94 2,38 3,88 2,78 5 Konstruksi 7,07 6,95 6,65 7,50 5,23 0,88 1,93 13,35 7,13 5,48 6 Perdagangan, Hotel & Rest. 1,28 8,69 9,17 8,11 6,42 3,42 2,48 4,02 -1,03 1,35 7 Pengangkutan dan Komunikasi 15,85 13,41 10,70 9,98 8,40 -1,00 -8,16 -9,61 -1,59 -4,93 8 Keuangan, Real Estate Jasa Perusahaan 5,21 5,67 6,84 7,15 4,87 1,82 17,01 51,39 1,10 15,68 9 Jasa-jasa 6,42 6,04 6,75 5,24 4,47 6,88 13,96 4,32 2,73 5,13 TOTAL 4,63 6,22 6,49 6,23 4,70 2,26 3,18 1,35 1,04 1,39 Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan: * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara 1) SAKERNAS bulan Agustus Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga 2012 masih dalam kisaran sasaran RPJMN (sekitar 6,3-6,8 persen per tahun, dengan peningkatan bertahap mulai dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya 7 persen pada tahun 2014). Pada BAB III Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010- 2014 35. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 23 tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen, kemudian berkembang lebih baik pada tahun 2011 menjadi 6,5 persen, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Pada tahun 2012, meskipun krisis keuangan Eropa memberikan tekanan yang cukup kuat, perekonomian nasional pada tahun 2012 masih dapat tumbuh sebesar 6,2 persen. Pertumbuhan ekonomi yang kokoh memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran. Rata-rata 1,39 persen angkatan kerja mampu diserap setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,14 persen pada tahun 2012, yang pada tahun 2010 mencapai 7,14 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 13,3 persen dapat diturunkan menjadi 11,7 persen pada tahun 2012. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pun mengalami peningkatan cukup tajam, mencapai sekitar USD 3.352 tahun 2012, setelah sebelumnya mengalami krisis keuangan yang berkembang menjadi krisis multidimensi yang cukup parah pada tahun 1998 (Gambar 3.1). Gambar 3.1 Pendapatan per kapita, Pertumbuhan PDB, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Dalam pengentasan kemiskinan, untuk memenuhi target tingkat kemiskinan 8-10 persen pada tahun 2014, kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun tidak hanya harus bersinergi antar sesama -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (%) (US$) PN per kapita, metode Atlas (berlaku US$) Pertumbuhan PDB (%) Tingkat Pengangguran (%) Tingkat Kemiskinan (%) Dampak krisis 1998 Dampak kenaikan BBM Dampak krisis global Dampak kenaikan BBM Dampak krisis 1998 36. 24 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 program-program pengentasan kemiskinan saja, namun selaras pula dengan program kebijakan di luar kemiskinan, dengan harapan dapat meminimalisir dampak kebijakan yang kontra produktif terhadap penurunan kemiskinan. Jika terdapat kebijakan yang dampaknya diperkirakan dapat menambah jumlah dan beban penduduk miskin, misalnya seperti kenaikan BBM tahun 2005, maka langkah kebijakan antisipatif yang efektif perlu disiapkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Program pembangunan yang sifatnya padat karya makin ditingkatkan secara merata untuk dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Selain itu, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan dan memperluas akses mereka terhadap kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Selama ini, pemerintah telah bertekad dan berupaya untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan (growth with equity) yang mensyaratkan stabilitas dan dukungan negara yang kuat. Upaya ini diwujudkan dengan menerapkan four track strategy pembangunan, yang terdiri dari pro-growth, pro-poor dan pro-job dilengkapi dengan pro-environment untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan saling bersinergi secara seimbang dan konsisten dengan melibatkan masyarakat serta mengedepankan aspek pemerataan. Pemerataan menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan guna mengatasi melebarnya ketimpangan baik antar penduduk maupun antar wilayah, karena pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata, namun juga untuk menyejahterakan masyarakat yang termarjinalkan. Dalam hal itu, perlindungan sosial akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Hal ini bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional, namun juga dilandasi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas menuju SDM yang produktif, terdidik, terampil dan sehat, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan pelaku sekaligus key enabler dalam proses pembangunan. Sebagai salah satu wujud upaya pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan terutama di daerah tertinggal yang diantaranya meliputi pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta sarana 37. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 25 pendidikan sebagai infrastruktur dasar akan ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur dasar ini dibarengi pula dengan penyediaan tenaga kesehatan dan pendidikan yang memadai, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, serta pembenahan tata kelola pemeliharaan aset-aset hasil pembangunan tersebut. Guna meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat yang lebih merata, pembangunan sektor pertanian dan UMKM akan mendapat porsi perhatian yang lebih besar. Alih fungsi lahan pertanian dikendalikan, pembangunan sarana dan prasarana pertanian lebih dipercepat, terutama melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dengan makin bergairahnya kegiatan pertanian, pencapaian target program swasembada pangan atau ketahanan pangan nasional semakin cepat diwujudkan, sekaligus dapat meningkatkan pemerataan pembangunan. Upaya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai program pembangunan diupayakan tetap memperhatikan, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena saat ini kualitas air, udara, tanah dan lingkungan secara umum terus memburuk. Upaya menjaga kualitas lingkungan diperlukan agar peningkatan kesejahteraan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak diwarnai oleh dampak kerusakan lingkungan yang akan mengurangi manfaat sosial dan ekonomi dari pembangunan. Untuk itu pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterapkan pada semua proses dan tahapan pembangunan. Keterpaduan, sinergi, fokus dan konsistensi merupakan kata kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan mendatang dalam mewujudkan target pembangunan, yaitu kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal ini tidak dapat lagi dilakukan secara terkotak-kotak hanya demi kepentingan pencapaian yang bersifat sektoral (ego sektoral) atau dikotomi pusat daerah yang dapat mendistorsi pencapaian target kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pencapaian 14 Prioritas Nasional Pencapaian 14 Prioritas Nasional hingga paruh waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014, secara umum menunjukkan kemajuan dalam upaya pencapaian target akhir di tahun 2014. Namun demikian, terdapat sejumlah tindak lanjut atas permasalahan ataupun upaya peningkatan kinerja pembangunan yang perlu dilaksanakan ke depan dengan pengoptimalan dukungan daerah. 38. 26 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pencapaian pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola masih perlu ditingkatkan. Beberapa target pembangunan yang direncanakan masih belum terpenuhi, terutama pada pencapaian: (i) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemda, dari target 60 persen pada tahun 2014 baru mencapai 16 persen pada tahun 2012; (ii) Pelayanan publik di daerah, dari target skor integritas sebesar 8,0 pada tahun 2014 baru mencapai 6,32 pada tahun 2012; (iii) Kemudahan berusaha, dari target peringkat 75 pada tahun 2014 baru menempati peringkat 129 pada tahun 2012; (iv) Efektifitas pemerintahan dari target skor 0,5 di tahun 2014 baru mencapai skor -0,24 pada tahun 2011; dan (v) Akuntabilitas kabupaten/kota baru mencapai 12,78 persen di tahun 2011 dari target yang ditetapkan sebesar 60 persen di tahun 2014. Dalam upaya pencapaian target RPJMN 2010-2014, tindak lanjut yang akan dilaksanakan dengan dukungan daerah adalah: (i) Peningkatan kapasitas auditor internal dan pengelola keuangan pada instansi pusat dan daerah; (ii) Peningkatan pengelolaan barang milik negara; (iii) Peningkatan kualitas e-procurement; (iv) Pembenahan manajemen pelayanan, yang meliputi aspek kelembagaan, tatalaksana, SDM dan pemanfaatan TIK, serta pengembangan sistem nasional pengaduan pelayanan publik; (v) Percepatan implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; (vi) Peningkatan kualitas pembentukan regulasi baru melalui penerapan reformasi regulasi di semua tingkatan, baik di pusat maupun daerah; (vii) Penataan organisasi, melalui audit organisasi dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi dan struktur organisasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah; (viii) Peningkatan profesionalisme SDM aparatur; (ix) Pemantapan penerapan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; (x) Peningkatan kapasitas implementasi reformasi birokrasi secara nasional untuk mempercepat perluasan reformasi birokrasi di daerah. Prioritas Nasional 2: Pendidikan Pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2012 mampu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang pada tahun 2009 sebesar 7,7 tahun, meningkat menjadi 7,9 tahun pada tahun 2011 (Gambar 3.2). Selain itu, 39. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 27 proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas yang diwakili oleh penduduk usia 15-59 tahun mengalami penurunan signifikan dari 5,3 persen pada tahun 2009 menjadi 4,8 persen pada tahun 2010, dan terus menurun menjadi 4,4 persen pada tahun 2011 (Gambar 3.3). Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut sejalan dengan meningkatnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2009, APM SD/MI/sederajat dan APM SMP/MTs/sederajat masing-masing sebesar 95,2 persen dan 74,5 persen, terus meningkat menjadi 95,6 persen dan 77,7 persen; APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2009 sebesar 69,60 persen, meningkat menjadi 76,50 persen pada tahun 2011. Adapun angka partisipasi kasar jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2011 telah mencapai 27,09 persen, dan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 27,4 persen. Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah Gambar 3.3 Angka Buta Aksara Sumber: Susenas dan RPJMN 2010-2014 Sumber: Susenas dan RPJMN 2010-2014 Meskipun banyak target yang ditetapkan dalam pembangunan pendidikan RPJMN 2010-2014 telah terlampaui, namun masih terdapat beberapa tantangan ke depan yang membutuhkan dukungan daerah. Tantangan tersebut antara lain adalah yang terkait dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas dan merata, yaitu: (i) Pemantapan implementasi BOS; (ii) Peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; (iii) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat dan SMP/ MTs/sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; dan (iv) Peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat. Pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan akses, 7,52 7,72 7,92 7,92 8,01 8,1 8,25 7,6 7,75 7,85 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Capaian Target RPJMN 5,97 5,3 4,79 4,43 4,42 4,4 4,18 5,44 5,17 4,84 4,52 4,18 0 2 4 6 8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Capaian Target RPJMN 40. 28 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dilakukan melalui upaya: (i) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studi dengan kebutuhan pembangunan; (ii) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan program studi; (iii) Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (iv) Penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang dan industri; (v) Pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu. Prioritas Nasional 3: Kesehatan Pencapaian pembangunan kesehatan masih diwarnai dengan disparitas capaian indikator kesehatan antar provinsi dan antar status sosial ekonomi, belum optimalnya penyediaan tenaga kesehatan baik kuantitas maupun kualitas, serta belum meratanya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini tercermin dari Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang masih jauh dari target RPJMN di tahun 2014. Gambar 3.4 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Menurut Provinsi, Tahun 2010-2011 Sumber: SDKI, 2012 Angka Kematian Ibu sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007), masih jauh dari target 118 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Penyebab utama masih tingginya AKI antara lain belum optimalnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Selain itu, 83,1 0 20 40 60 80 100 120 Papua SulawesiBarat Maluku MalukuUtara NusaTenggaraTimur PapuaBarat SulawesiTengah SulawesiTenggara KalimantanTengah KalimantanBarat Gorontalo Jambi SulawesiSelatan Banten KalimantanSelatan JawaBarat NusaTenggaraBarat INDONESIA KalimantanTimur Lampung SumateraSelatan SulawesiUtara Riau Bengkulu SumateraUtara Kep.BangkaBelitung Aceh JawaTimur SumateraBarat JawaTengah KepulauanRiau DIYogyakarta DKIJakarta Bali 41. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 29 disparitas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih antar provinsi masih menjadi kendala dalam upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan, seperti pada Gambar 3.4. Angka Kematian Bayi sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup, masih cukup jauh dari target tahun 2014 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKB dilaksanakan dengan peningkatan cakupan imunisasi dan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Cakupan imunisasi campak meningkat dari 77,67 persen pada tahun 2010 menjadi 87,3 persen pada tahun 2011, namun masih kurang dari target 93 persen pada tahun 2014. Capaian cakupan imunisasi ini masih terkendala dengan kondisi disparitas antar provinsi yang cukup lebar. Terdapat 18 provinsi dengan cakupan imunisasi campak di bawah rata-rata nasional seperti provinsi Papua, Sulawesi Barat, Aceh dan Maluku. Selanjutnya, cakupan KN1 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 84,0 pada tahun 2010 menjadi 90,5 persen pada tahun 2011 dan telah melebihi target tahun 2014 sebesar 90 persen. Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dukungan daerah dalam pencapaian sasaran program kesehatan masyarakat yang diprioritaskan pada akselerasi pengurangan AKI dan AKB, adalah upaya untuk: (i) Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; (ii) Memenuhi kebutuhan ber-KB yang masih belum terpenuhi (unmet need) karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi; (iii) Meningkatkan jumlah puskesmas mampu pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED) dan rumah sakit mampu pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONEK) dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan (iv) Menjamin penyediaan obat dan vaksin sehingga selalu tersedia di fasilitas pelayanan, teruatama di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan Secara nasional, tingkat kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 14,1 persen pada 2009 menjadi 11,66 persen pada September 2012. Penurunan tersebut dicapai melalui perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui 42. 30 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 berbagai kebijakan dan pelaksanaan tiga klaster program penanggulangan kemiskinan (klaster 1, 2 dan 3). Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir laju penurunan kemiskinan cenderung melambat karena adanya perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya sinergi antar program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih serius untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen pada tahun 2014. Pemerintah daerah dapat mendorong pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui: (i) Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah; dan (ii) Peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi program pada tingkat Divisi Regional dan Nasional. Prioritas Nasional 5 : Ketahanan Pangan Secara umum selama kurun waktu 2010-2012, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 persen per tahun, namun angka tersebut masih di bawah target yaitu sebesar 3,7-3,9 persen per tahun. Kondisi tersebut disebabkan belum tercapainya target peningkatan produksi pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, tebu dan perikanan. Hanya daging sapi yang mengalami peningkatan produksi dan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu, NTP meningkat menjadi 105,87 pada tahun 2012 dari 101,2 pada tahun 2009, namun peningkatan tersebut dikatakan relatif tidak signifikan. Dalam kurun waktu 2010-2012, produksi padi mampu mengalami peningkatan sebesar 2,34 persen per tahun, yaitu dari 66,47 juta ton GKG pada tahun 2010 menjadi 68,96 juta ton GKG pada tahun 2012 (ARAM II 2012). Namun, peningkatan padi ini masih di bawah target RPJMN sebesar 3,57 persen per tahun. Selanjutnya, produksi jagung dan gula selama periode 2010-2012 rata-rata meningkat masing-masing sebesar 2,56 persen dan 2,16 persen, namun tingkat pertumbuhannya masih dibawah target rata-rata per tahun yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu masing-masing sebesar 10,02 persen dan 12,55 persen. Sedangkan untuk produksi kedelai mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,02 persen. Dengan perkembangan produksi tersebut, produksi kedelai 43. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 31 tersebut tidak akan mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu NTP terus mengalami peningkatan, yaitu 101,20 pada tahun 2009 meningkat menjadi 102,80 pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 dan 2012 meningkat kembali menjadi 105,75 dan 105,87. Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Surplus Beras Periode 2010-2012 Tahun Produksi Populasi Konsumsi/ Kapita/ Tahun (kg) Total Konsumsi (ton) Surplus Beras (ton) Gabah (ton) Pertumbu- han (%) Beras (ton) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2010 66.469.394 3,22 37.369.093 237.641.326 139,15 33.067.791 4.301.303 2011 65.756.904 (1,07) 36.968.531 241.182.182 137,06 33.057.093 3.911.438 2012 1) 68.956.292 4,87 38.767.227 244.775.796 135,01 33.046.399 5.720.828 Sumber: 1): ARAM II (Estimated), BPS, 2012 Dukungan daerah yang diperlukan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan antara lain: (i) Lahan dan tata ruang, meliputi pemanfaatan lahan transmigrasi untuk perluasan areal pertanian baru; penghentian alih fungsi lahan sawah; dan pelaksanaan secara penuh peraturan pemerintah terkait dengan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan pada tahun 2015; (ii) Ketersediaan infrastruktur pertanian, meliputi percepatan rehabilitasi dan pembangunan irigasi dan tampungan air baru; ketersediaan anggaran untuk membangun jalan desa-kecamatan dan kabupaten khususnya sentra produksi beras; dan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan seperti listrik dan air bersih, revitalisasi tambak rakyat dan mengelola serta melengkapi fasilitas pendaratan perikanan di daerah; (iii) Penelitian dan pengembangan, meliputi Percepatan release benih unggul serta pengawalan di tingkat lapangan dan penguatan penangkar benih di petani; (iv) Pembiayaan dan subsidi, meliputi pemutihan KUT; perubahan sistem penganggaran penyediaan benih dan pupuk menjadi sistem subsidi; perluasan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) seluas 4 Juta Ha; serta pengawasan subsidi pupuk dan benih salah satunya dengan menggunakan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); dan (v) Permasalahan NTP, meliputi kelancaran dan stabilisasi harga input produksi; pengendalian harga output; dan peningkatan produktivitas agar biaya produksi per unit keluaran relatif akan semakin menurun. 44. 32 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 Prioritas Nasional 6: Infrastruktur Pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012 secara umum cukup menggembirakan. Sebagian besar indikator penting diperkirakan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014, seperti kemantapan jalan nasional, pangsa angkutan laut domestik (D) dan ekspor-impor (E-I) untuk armada pelayaran nasional, penyelesaian Banjir Kanal Timur Jakarta, ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara broadband, serta desa yang dilayani akses telekomunikasi. Meskipun demikian indikator panjang jalur KA baru yang dibangun dan pembangunan rusunawa memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2014 dan target pembangunan jalan tol diperkirakan tidak dapat tercapai. Tabel 3.3 Kondisi Kemantapan Jalan Jenis Jalan Panjang (Km) Persentase Kondisi Mantap Persentase Kondisi Tidak Mantap Nasional 38.570 87.38 12.62 Provinsi 48.984 56.48 43.52 Kabupaten/Kota 376.405 55.15 44.85 Jakarta 6.266 64.00 36.00 Jalan Tol 742 96.00 4.00 TOTAL 470.967 58.11 41.89 Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2011 (diolah) Permasalahan yang dihadapi pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012, diantaranya: (i) Hambatan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang sangat kompleks, seperti belum diperolehnya izin penggunaan kawasan hutan, permintaan ganti rugi lahan yang sulit dipenuhi oleh peraturan perundangan sampai penolakan dari warga masyarakat yang mengarah pada permasalahan sosial; (ii) Belum optimalnya pelaksanaan skema pendaaan KPS baik dari aspek kelembagaan, yakni kurangnya kapasitas dan komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), kerangka hukum yang masih perlu dilakukan harmonisasi, serta dukungan pemerintah baik dalam penyiapan dan transaksi proyek. Pemerintah daerah diharapkan dapat turut serta mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut melalui peningkatan koordinasi dan partisipasi stakeholder terkait baik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun unsur warga masyarakat akan ditempuh agar kendala pembebasan lahan yang saat ini masih berlangsung dapat segera menemukan jalan keluar. 45. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 33 Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Kebijakan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha telah mendorong peningkatan investasi dan daya saing produk Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan membaiknya peringkat investasi (investment rating) Indonesia. Perbaikan iklim investasi ini merupakan hasil dari berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan pada penyederhanaan prosedur perijinan, pengembangan sistem logistik nasional, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui skema KPS dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha. Gambar 3.5 Realisasi PMDN dan PMA Untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antar daerah, dilakukan upaya peningkatan tata kelola ekonomi daerah melalui percepatan perizinan di daerah dengan: (i) Penerapan PTSP, (ii) Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan (iii) Pengurangan biaya untuk berusaha. Sampai tahun 2012 sudah ada sebanyak 444 daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang telah membentuk PTSP dari total 530 daerah di Indonesia. Jumlah ini sudah melampaui target RPJMN sebesar 70 persen pada tahun 2014. Namun, yang telah menerapkan SPIPISE baru 138 daerah (15 persen), dengan target RPJMN sebesar 83 persen. Sedangkan daerah yang melakukan pengurangan biaya berusaha hingga tahun 2012 baru mencapai 16.214,8 19.474,2 24.564,9 60.626,3 76.001,1 92.182,0 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 2010 2011 2012 PMA (juta USD) PMDN (miliar Rp) Sumber: BKPM 46. 34 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 37,7 persen (200 daerah) dari target RPJMN sebesar 70 persen. Lambatnya pencapaian upaya ini disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi peraturan tentang pengurangan biaya berusaha di daerah. Boks 3.1 adalah hasil survei yang dilakukan ke 93 PTSP di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang menunjukkan masih belum adanya keseragaman bentuk PTSP di daerah (Sumber: Survei Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, BAPPENAS, 2012). Sementara itu, beberapa daerah telah berhasil menyelenggarakan PTSP secara baik, yang antara lain adalah: Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat provinsi, Sragen sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat kabupaten, dan Palembang sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat kota (lihat Boks 3.2). Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan daerah adalah sinkronisasi dan sosialisasi kegiatan di daerah dalam penyederhanaan prosedur pelayanan dan mengurangi biaya berusaha, serta pelimpahan wewenang kepada lembaga PTSP dan dukungan dalam penerbitan RTRW untuk mengakomodasi lokasi KEK dan peraturan perundangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan proyek KPS. Salah satu contoh peningkatan kemudahan berusaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (dalam rangka pelaksanaan Prioritas Nasional 7) adalah pelaksanaan perizinan secara elektronik untuk mendukung kelancaran dan kecepatan arus barang dalam kegiatan ekspor dan impor, dan juga dalam rangka pelaksanaan Indonesia National Single Window/INSW (lihat Boks 3.3) Prioritas Nasional 8: Energi Secara umum, pencapaian pembangunan energi masih belum menggembirakan terutama yang terkait dengan produksi minyak bumi dan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Capaian produksi minyak bumi dari tahun ke tahun semakin menurun. Produksi minyak bumi tahun 2012 hingga bulan Juni rata- rata sebesar 877 ribu barel per hari. Angka ini masih jauh dari sasaran produksi minyak bumi pada tahun 2014 sebesar 1.010 ribu barel per hari atau baru mencapai 86,83 persen. Hal ini disebabkan karena sumur minyak bumi yang saat ini berproduksi, sebagian besar (62 persen) berasal dari lapangan minyak tua (mature), dimana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (natural 47. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 35 depletion) sekitar 10-12 persen. Sampai saat ini, pemanfaatan energi alternatif, terutama panas bumi, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena harganya belum kompetitif serta biaya investasi yang relatif besar, disamping adanya tumpang tindih lahan antara lapangan panas bumi dengan kawasan hutan. Potensi energi panas bumi sekitar 29.000 MW dan baru dapat dimanfaatkan untuk kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.231 MW. Kapasitas ini masih jauh lebih kecil dari yang diharapkan, yakni sekitar 4,24 persen dari potensi keseluruhan dan 24,62 persen dari target RPJMN sebesar 5.000 MW. Dukungan yang diperlukan dari daerah untuk pembangunan energi, antara lain dalam mempercepat penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan perijinan, keamanan dan tumpang tindih lahan. Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Secara umum sasaran pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana telah tercapai. Perbaikan kondisi lingkungan yang ada merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan yang diantaranya meliputi pengendalian terhadap perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, peningkatan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana. Pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui penataan regulasi, seperti Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK dan hingga September 2012 telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK 23 provinsi. Dalam kaitan tersebut, pengendalian laju deforestasi cenderung menyempit, baik pada area di dalam maupun luar kawasan hutan (Gambar 3.6). Terkait pengendalian kerusakan lingkungan, penurunan tingkat pencemaran atau beban pencemaran air telah dicapai lebih dari 11 ton BOD5 per hari, dan 132 juta ton ekuivalen CO. Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi cuaca, pemasangan Automatic Weather Station (AWS) di 167 lokasi pada tahun 2010 menghasilkan informasi cuaca ekstrem yang dapat diprediksi 3 jam sebelum kejadian, lebih awal 30 menit dibanding tahun sebelumnya. Cakupan pelayanan peringatan dini diperluas ke tingkat kabupaten di 23 provinsi melalui media elektronik dan cetak lokal, dengan tingkat akurasi sebesar 75 persen. Informasi tentang Gempa Bumi dan Tsunami terus ditingkatkan kecepatan pengolahan dan penyebaran informasinya melalui pembangunan 48. 36 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 dan pengoperasian Tsunami Early Warning System (TEWS), yaitu menjadi 5 menit setelah gempa terjadi dari sebelumnya 30 menit sampai 2 jam. Dalam upaya pengurangan risiko bencana, hingga pertengahan tahun 2012 diantaranya telah dilakukan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dan penyelamatan (SAR). Gambar 3.6 Laju Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 2011 Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012 Dukungan yang diperlukan dari daerah dalam pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, antara lain: (i) Mengatasi permasalahan deforestasi dan degradasi hutan dengan memperluas tata batas kawasan hutan, penyiapan pendanaan guna operasionalisasi KPH untuk RHL dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kehutanan; (ii) Melaksanakan RAN/RAD-GRK dan aksi adaptasi perubahan iklim melalui koordinasi dan peningkatan kapasitas penurunan emisi; (iii) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan memperkuat koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kantor eco-region yang dibangun sesuai dengan mandat UU No. 32/2009 dengan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (iv) Menyelesaikan persoalan kebakaran hutan di luar kawasan hutan dengan pelatihan SMART (Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis), Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA); (v) Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan pengintegrasian kebijakan pengurangan risiko bencana di pusat dan daerah, penguatan kapasitas masyarakat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam 1,87 3,51 1,08 1,17 0,83 0,45 1,37 2,83 0,78 0,76 0,61 0,32 0,5 0,68 0,3 0,41 0,22 0,13 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011 Indonesia Di Dalam Kawasan Hutan Di Luar Kawasan Hutan 49. Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 37 penanggulangan bencana, koordinasi dan keterpaduan penanganan kedaruratan dan korban di wilayah pasca bencana, serta dukungan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik Secara umum pencapaian sasaran pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan ekonomi baru mencapai 6,16 persen dari target 7,1 persen. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi 18,31 persen (2012) dengan target sebesar 14,2 persen. Indeks pembangunan manusia (IPM) baru mencapai 67,48 dari target sebesar 72,2. Belum tercapainya sasaran pembangunan tersebut dikarenakan permasalahan yang dihadapi, seperti: (i) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal, (ii) Belum dikembangkannya kelembagaan permodalan yang dapat memberikan dukungan bagi masyarakat miskin mengembangkan usahanya, (iii) Kurangnya dukungan Infrastruktur (terutama infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi), (iv) Rendahnya sarana dan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat distribusi menuju pusat-pusat pertumbuhan, (v) Ketersediaan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan serta sarana pendidikan dan kesehatan dan (vi) Minimnya akses terhadap pelayanan dasar dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersekolah. Dukungan daerah diperlukan untuk menindaklanjuti permasalahan di atas, antara lain dengan: (i) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan, (ii) Pengembangan ekonomi lokal secara terintegrasi dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang memadai dan peningkatan kerjasama antar daerah; (iii) Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan terintegrasi; (iv) Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi dan lain sebagainya. 50. 38 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 Gambar 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Daerah Tertinggal Gambar 3.8 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumber: BPS dan RPJMN Sumber: BPS dan RPJMN Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Pembangunan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi sampai dengan bulan Juni 2012 telah selaras dengan sasaran pembangunan RPJMN