buku pegangan perencanaan pembangunan daerah. memantapkan perekonomian nasional b agi peningkatan...

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

April 2013

Buku Pegangan Bappenas.pdf, Flat 1 of 100 - Pages: 1, 04/19/13 05:36 PM

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014: Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

© Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia

Foto cover : Pras Widjojo Diterbitkan oleh: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Buku Pegangan Bappenas.pdf, Flat 2 of 100 - Pages: 2, 04/19/13 05:36 PM

178 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2014

Pengarah : Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana

Penanggung Jawab : Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA

Editor : 1. Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, Msi, M.Eng

2. Dr. Ir. Leonardo Tampubolon, MA

Penata Letak : 1. Direta Wonahausi, SE

2. Deasy Putri Pane, ST, Msi

Desain Cover : Ivan Sjafari

Kontak email : [email protected] [email protected] [email protected]

TIM PENYUSUN

mensejahterakan rakyat. Pimpinan daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menyusun langkah-langkah dan strategi kebijakannya perlu saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai perekonomian nasional yang semakin mantap.

Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Buku ini berisikan antara lain poin-poin utama kebijakan pemerintah pusat untuk tahun 2014, hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014 dan kerangka pemantapan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan beserta langkah-langkah bagi daerah untuk mencapainya.

Saya berharap, buku ini dapat menjadi pegangan bagi segenap aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah. Melalui pemahaman yang sama terhadap konsep dan faktor-faktor penentu untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, segenap jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama menyamakan langkah untuk menyusun strategi yang lebih harmonis dan terintegrasi.

Dengan terbitnya Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah bekerja dengan itikad dan dedikasi yang baik dalam menyusunnya.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan bimbingan Nya dalam setiap upaya kita untuk memantapkan perekonomian nasional, agar terjadi akselerasi dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia demi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Jakarta, 23 April 2013

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Armida S. Alisjahbana


Gambar 66 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total

Belanja Kabupaten/Kota APBD Tahun 2012

Gambar 67 Rasio Belanja Pegawai Provinsi Terhadap

Total Belanja APBD Tahun 2012

Tabel 22 Daerah Dengan Postur APBD Tahun 2012 yang Baik

Daerah Rasio PAD Terhadap

Pendapatan Rasio Belanja Modal

terhadap Total Belanja Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Provinsi Banten 76,4 25,0 12,3

Provinsi Kalimantan Timur 47,2 25,6 12,0

Rata-rata Provinsi (33 Provinsi) 37,1 13,4 20,7

Kota Tangerang Selatan 26,13 34,3 34,9

Kab. Halmahera Timur 12,81 30,6 31,9

Rata-rata Kab/Kota 7,6 24 51,1

31,0% 34,2% 35,1%

38,6% 38,6%

42,1% 44,0% 45,6% 45,9% 46,6% 47,9% 49,5% 50,8% 52,9% 53,8% 54,3% 54,4% 54,6% 54,8% 54,8% 54,9% 55,5% 56,0% 57,7% 57,7% 57,8%57,9% 59,0% 59,3% 60,4% 61,4%

67,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Kalimantan Timur Papua Barat

Papua Kep. Riau

Riau Maluku Utara

Kalimantan Tengah Sumatera Selatan Kalimantan Barat

Kep. Bangka Belitung Jambi

Banten Kalimantan Selatan

Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara

Sumatera Utara Jawa Barat

Maluku Sulawesi Barat

Jawa Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Bali

Lampung Bengkulu

Sumatera Barat Sulawesi Selatan

Gorontalo Nusa Tenggara Barat

Jawa Tengah Aceh

DI Yogyakarta

9,2% 11,6% 12,0% 12,3% 12,4% 12,7% 12,8% 14,1% 15,4% 16,1% 16,8%

18,9% 19,1% 20,0% 20,9% 21,2% 21,5% 21,9% 22,1% 22,8% 23,1% 24,3% 24,5% 25,0% 26,3% 26,4% 27,2% 28,3% 29,3% 29,8%

31,3% 31,4%

33,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Papua Barat Sumatera Utara

Kalimantan Timur Banten Papua

Jawa Barat Aceh

Jawa Tengah Sumatera Selatan

Kep. Riau Riay

Sulawesi Selatan Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah Kep. Bangka Belitung

Sumatera Barat Jawa Timur

Maluku Utara Kalimantan Selatan

Bali Lampung

Sulawesi Barat Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Tengah Jambi

Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur

DI Yogyakarta Gorontalo

Sulawesi Utara Bengkulu

Maluku DKI Jakarta

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah) Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan dan strategi pembangunan daerah untuk mendukung Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Oleh sebab itu, secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk memberikan panduan bagi daerah tentang: (i) kerangka pembangunan untuk mencapai Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; serta (ii) upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah untuk mendukung pencapaian tema pembangunan 2014.

Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012 dalam tekanan yang cukup berat, kinerja perekonomian nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen; sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5 persen.

Di saat kondisi ekonomi global mulai pulih, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting karena perluasan kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Foto: Pras Widjojo Foto: Pras Widjojo

Buku Pegangan Bappenas.pdf, Flat 5 of 100 - Pages: 196, 5, 04/19/13 05:36 PM

mensejahterakan rakyat. Pimpinan daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam menyusun langkah-langkah dan strategi kebijakannya perlu saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai perekonomian nasional yang semakin mantap.








ii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment).

Seiring dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tantangan yang dihadapi oleh kita bersama adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat bersaing dengan negara ASEAN lain.

Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Adapun langkah-langkah tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2014, tema pembangunan nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Dengan demikian, secara menyeluruh tema RKP dari tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar berikut.

Tema Pembangunan yang Tertuang Dalam RKP

Pelaksanaan Pembangunan Nasional sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan capaian yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga 2012 masih dalam kisaran sasaran RPJMN (sekitar 6,3-6,8 persen per tahun, dengan peningkatan bertahap mulai dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya 7 persen pada tahun 2014). Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen, kemudian berkembang lebih baik pada tahun 2011 menjadi 6,5 persen, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Pada tahun 2012, meskipun krisis keuangan Eropa memberikan tekanan yang cukup kuat, perekonomian nasional pada tahun 2012 masih dapat tumbuh sebesar 6,2 persen.

2010 •Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat

2010

2011 •Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi

Pusat dan Daerah 2011

2012 •Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2012

2013 •Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat

2013

2014

333

4•MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG

BERKEADILAN

Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 175

3.11.2 Postur Belanja Daerah

Gambar 64Komposisi Belanja Daerah Tahun 2009-2012

Gambar 65 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Menurut Wilayah Tahun 2012

2009 2010 2011 2012

Belanja Pegawai 180439 198562 229081 261153

Belanja Barang dan Jasa 79600 82007 104221 122225

Belanja Modal 114598 96179 113523 137438

Belanja Lain-Lain 40594 50110 48449 96155

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Mili

ar R

upia

h

49,9%

43,5%

50,4%

36,0% 37,5%

43,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sumatera Jawa-Bali Sulawesi Kalimantan NT-Maluku-Papua

Sumber: Deskripsi dan Analisis APBD 2012, Kementerian Keuangan




Gambar 61Rasio Ketergantungan Menurut Wilayah Tahun 2012

Gambar 62 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan

Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2012


Pemerintah Provinsi Tahun 2012

14,5

29,9

16,3 12,2 6,3

80,8

62,9

75,6 84,3

92,0

15,8

79,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi NT-Maluku-Papua

PAD/Pendapatan Transfer/Pendapatan Rata-Rata PAD Rata-Rata 2 Transfer

2,9% 3,4% 3,4% 3,7% 4,1% 4,3% 4,5% 4,5% 4,7% 5,1% 5,3% 5,3% 5,4% 6,1% 6,2% 6,3% 6,5% 6,9% 7,0% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 8,0% 8,2%

9,9% 11,9%

13,1% 13,6% 13,7% 14,2%

27,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Maluku Papua Barat

Sulawesi Barat Papua

Bengkulu Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara Kalimantan Tengah

Lampung Sulawesi Tenggara

Nusa Tenggara Timur Jambi Aceh

Gorontalo Kalimantan Selatan

Kalimantan Barat Kalimantan Timur

Sumatera Barat Sumatera Selatan

Banten Kep. Bangka Belitung

Sulawesi Selatan Riau

Maluku Utara Nusa Tenggara Barat

Jawa Tengah Sumatera Utara

DI Yogyakarta Jawa Timur

Kep. Riau Jawa Barat

Bali

3,5% 5,5% 8,3% 9,2%

14,2% 17,2% 17,7% 17,7%

26,2% 28,1% 28,8% 30,4% 31,1% 31,5% 32,0% 32,2% 33,2%

38,5% 39,2% 41,1% 41,3% 44,0% 47,2% 51,0% 53,5% 53,5% 54,9% 55,9% 57,0%

61,0% 63,5%

76,4% 78,7%

0,0% 50,0% 100,0%

Papua Barat Papua

Maluku Utara Aceh

Sulawesi Barat Maluku

Nusa Tenggara Timur Gorontalo

Sulawesi Tengah Kep. Riau

Sulawesi Tenggara Kep. Bangka Belitung

Bengkulu Kalimantan Tengah

Sulawesi Utara Nusa Tenggara Barat

Riau Sumatera Selatan Kalimantan Barat

Jambi DI Yogyakarta

Sumatera Barat Kalimantan Timur

Sulawesi Selatan Jawa Tengah

Bali Sumatera Utara

Jawa Barat Lampung

DKI Jakarta Kalimantan Selatan

Banten Jawa Timur



Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan iii

Pertumbuhan ekonomi yang kokoh memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran. Rata-rata 1,39 persen angkatan kerja mampu diserap setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,14 persen pada tahun 2012, yang sebelumnya pada tahun 2010 mencapai 7,14 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan. Pelaksanaan Pembangunan Daerah sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan hasil capaian yang cukup baik. Pencapaian target pembangunan dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Untuk beberapa provinsi menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih banyak provinsi yang perlu terus meningkatkan upaya dalam mencapai target-target pembangunan tersebut.

Kemudian, di dalam Bab IV telah dijabarkan secara rinci kerangka dasar untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kerangka tersebut pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Pemantapan perekonomian nasional, yang dititikberatkan pada aspek pendorong pertumbuhan ekonomi (growth);

2. Peningkatan stabilitas (stability), yang terdiri dari aspek stabilitas ekonomi, sosial dan politik;

3. Pemerataan yang berkeadilan (equity), yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).

Kerangka Dasar Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

Dalam Bab V dijelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam mencapai target pembangunan nasional tahun 2014, serta untuk mendorong sinergi pembangunan antar

PEMANTAPAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Pertumbuhan Ekonomi (Growth)

Stabilitas (Stability)

Pemerataan yang Berkeadilan (Equity)

1

2

3

a. Sisi pengeluaran b. Sisi produksi

a. Ekonomi b. Sosial c. Politik

Inclusiveness: Peningkatan partisipasi masyarakat untuk berperan dan menikmati pembangunan


iv Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

wilayah. Hal ini sangat penting karena efektivitas pembangunan akan tercipta jika ada harmonisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah serta antar daerah. Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dapat dilakukan sejak proses perencanaan sampai dengan proses implementasinya. Oleh sebab itu, kesamaan langkah dan sinergi kebijakan ini perlu dituangkan dalam:

1. Sinergi antara dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah (RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, RKP dan RKPD), terutama tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014;

2. Sinergi dalam penetapan target pembangunan daerah, yang tentunya harus mempertimbangkan kontribusi daerah dalam mencapai target pembangunan nasional;

3. Perkuatan koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah pada saat implementasi kebijakan dan program untuk mencapai target pembangunan nasional dan daerah yang diinginkan.

Selanjutnya, langkah-langkah yang tertuang secara rinci dalam Bab V ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memberikan kontribusi dan merumuskan strategi pembangunan daerah; sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam mencapai target dan sasaran pembangunan nasional tahun 2014 serta untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.


L.11 Postur Pendapatan dan Belanja Daerah

Gambar 59Tren APBD Tahun Anggaran 2009-2012

L.11.1 Postur Pendapatan Daerah

Gambar 60Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2007-2012

2009 2010 2011 2012

Pembiayaan 367268 386338 459893 551583

Belanja 415232 426857 495274 591887

Surplus/Defisit -47964 -40519 -35381 -40304

Pembiayaan 49968 40818 36119 40999

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Mili

ar R

upia

h

16,8 17,8 17,8 18,6 19,7 20,4

78,6 76,0 74,4 75,7 71,2 69,0

4,6 6,2 7,8 5,7 9,1 10,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PAD Dana Perimbangan Lain-Lain





No Peraturan Substansi yang diperbaiki

PIC Keterangan

6. RPP tentang Reforma Agraria Penataan kembali struktur, ketimpangan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah.

BPN, Sekretariat Negara

Revisi tahap akhir di BPN

7 RPP tentang Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Pengaturan mengenai pengusahaan jalan tol yang dilakukan Pemerintah dan BUMN

Kemenko Bidang Perekonomian

Pembahasan antar Kementerian/Lembaga

8 RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

Optiimalisasi penerimaan PNBP kehutanan

Kementerian Kehutanan

Finalisasi antar kementerian

9. RPP tentang Perubahan PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedian Tenaga Listrik

Pengatiuran mengenai penambahan kapasitas pembangkit

Kementerian ESDM


10 RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan Pada KPBPB Batam

Pengelolaan pelabuhan di KPBPB Batam untuk menunjang percepatan pengembangan Pulau Batam



11 RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Pada KPBPB Batam

Pengelolaan bandar Udara di KPBPB Batam untuk menunjang percepatan pengembangan Pulau Batam



12 RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Penambahan wilayah KPBPB Batam


Pembahasan antar kementerian

13 RPerpres tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaturan prosedur dan kelembagaan pelayanan perizinan dan non periizinan secara terpadu di tingkat pusat dan daerah



14 RPerpres tentang Penugasan PT Hutama Karya untuk Membangun Jalan Tol Trans Sumatera

Untuk mendukung percepatan pengembangan Korodor Sumatera dan konektivitas



Sumber: Sekretariat KP3EI

Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Proyek Irigasi


Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Micro Hydro Project di Sulawesi Tengah


No Peraturan Substansi yang telah diperbaiki PIC

41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan pendukung dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Kementerian Dalam Negeri

42 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah


Badan Pertanahan Nasional

43 Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.02/ 2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN


Kementerian Keuangan


Tabel 21 Daftar Regulasi Terkait MP3EI yang Sedang Diperbaiki


PIC Keterangan

1. Perubahan UU Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Menyangkut aset BUMN sebagai Kekayaan Negara


Pembahasan di DPR

2. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian PDT

Pembahasan di DPR

3. RPP tentang Fasilitas Perlakuan PPh, PPN dan PPn BM serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai atas Pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari serta yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengembangan KEK dalam rangka mendukung MP3EI dan sebagai pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK

Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian

Sedang dalam pembahasan antar kermenterian/lembaga

4. Revisi PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Perlunya perluasan klasifikasi jenis barang dan/atau jasa yang perlu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.


Finalisasi Draft RPP di Kementerian Keuangan.

5. RPP Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping

Pengaturan mengenai pengelolaan dan limbah B3 sebagai Revisi PP Nomor 18 Tahun 1999 jo. PP Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3

Kementerian LH



Mementapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan vii

Kata Sambutan Ringkasan Eksekutif i Daftar Isi vii Daftar Tabel ix Daftar Gambar x Daftar Lampiran xi BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang

2

1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global 2 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Nasional 3 1.1.3 Perkembangan Regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

5

1.1.4 Pentingnya Pemantapan Ekonomi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

7

1.2 Maksud dan Tujuan 8 BAB II Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014 11

2.1 Sasaran Pembangunan Nasional

12

2.2 Arahan Presiden 13 2.3 Tema dan Prioritas RKP 2014 15 2.3.1 Tema Pembangunan 15 2.3.2 Prioritas Nasional Tahun 2014 16 2.4 Isu Strategis 2014 17

DAFTAR ISI

viii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

BAB III Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014 21

3.1 Evaluasi Pembangunan Prioritas Nasional

22

3.2 Evaluasi Pembangunan Daerah 42 3.2.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 42 3.2.2 Tingkat Kemiskinan 44 3.2.3 Tingkat Pengangguran 45 3.2.4 Isu Strategis dan Kebijakan Ekonomi Provinsi Tahun 2013 48 Boks 3.1 Hasil Survei PTSP di Daerah 60 Boks 3.2 Pemenang Penyelenggara PTSP Penanaman Modal 63 Boks 3.3 Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai Unit Pelayanan Publik Satu Pintu yang Efisien dan Handal

65

BAB IV Kerangka Pemantapan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

69

4.1 Pemantapan Perekonomian Nasional

70

4.2 Peningkatan Stabilitas 74 4.3 Pemerataan yang Berkeadilan 77 Boks 4.1 Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan (Success Story dari Provinsi Kepualauan Riau)

81

BAB V Langkah-Langkah Daerah Bagi Pemantapan Perekonomian dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

85

5.1 Pengantar

86

5.2 Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan Daerah 87 5.2.1 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah 87 5.2.2 Mendorong Stabilitas 96 5.2.3 Mendorong Pemerataan yang Berkeadilan 103 Boks 5.1 Penghargaan Primaniyarta Kepada Eksportir Pelopor Pasar Baru 118 Boks 5.2 Daerah yang Berhasil Mengurangi Tingkat Pengangguran 119 Boks 5.3 Daerah yang Berhasil Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan 120 BAB VI Penutup 123

Daftar Pustaka 126 Lampiran 127



25 Perpres Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah

Perlunya aturan pelaksana yang lebih detail tentang pertambangan bawah tanah dalam rangka investasi geothermal (perpres) sebagai aturan pelaksana dari PP No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam.


26 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Penguatan pengaturan tentang PSO, IMO dan TAC Perkretaapian dalam bentuk Perpres sebagai revisi dari SKB Tiga Menteri tentang PSO, IMO dan TAC Perkretaapian

Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Bappenas.

27 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum

Peraturan operasional terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum


28 Perpres No 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Pengaturan mengenai pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga.


29 Perpres No 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi pada Tingkat Nasional sebagai arahan strategis untuk mendukung pengelolaan sistem Informasi Sumber Daya Air


30 Perpres No 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Sebagai pelaksanaan Keputusan MK terhadap BP Migas

Kementerian ESDM

31 Keppres Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pelaksanaan Pasal 36 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

32 Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Penyeimbangan dan penselarasan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain


33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Peninjauan kembali Struktur Tarif Bea Keluar yang Mendorong Industri Hilir produk CPO turunannya khususnya yang terkait dengan penerapan Bea Keluar progresif untuk kelapa sawit, karet, kakao, termasuk industri turunannya (ex: industri bio diesel) dan PPN yang terintegrasi agar tidak ada lagi pajak ganda (double taxation)





12 Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu

Pengaturan mengenai penggunaan BBM bagi transportasi dan sebagai revisi terhadap Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.


13 Perpres Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat sebagai aturan pelaksana dari Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014

Kementerian PPN/Bappenas

14 Pepres Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 84 Tahun 2011.

Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat aturan pelaksana dari Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014


15 Perpres Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Pengaturan tata cara pengadaan, mekanisme dan persyaratan unsolicited project, jaminan pemerintah, pembebasan tanah, serta penyelenggaraan pengembangan insrastruktur secara business to business’ di dalam kawasan pengusahaannya.


16 Perpres No. 45 Tahun 2011 ttg RTR Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan,

Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN di Bali untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

17 Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sunguminasa, dan Takalar;

Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN di kawasan Makassar dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

18 Pepres No. 62 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.

Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN di kawasan Medan dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

19 Perpres No. 13 Tahun 2012 Tentang RTR Pulau Sumatera.

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Sumatera untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

20 Pepres No. 88 Tahun 2011 Tentang RTR Pulau Sulawesi.

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Sulawesi untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

21 Perpres No. 3 Tahun 2012 Tentang RTR Pulau Kalimantan

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Kalimantan untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

22 Perpres Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

Pengaturan mengenai Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda termasuk tata cara pengadaan mekanisme dan persyaratan unsolicited project, jaminan pemerintah, serta skema pengusahaan


23 Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI

Kementerian PU

24 Perpres Nomor 28 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali

Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Jawa dan Bali guna mendukung MP3EI

Kementerian PU



Tabel 20 Daftar Regulasi Terkait MP3EI yang Telah Diperbaiki


1 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum

Percepatan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kepentingan umum.


2 PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peningkatan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (sebagai pengganti PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam)


3 PP Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasiliitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu Atau di Daerah Tertentu

Penetapan subsektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima fasilitas pajak Penghasilan Badan (Pasal 31A UU PPh)


4 PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025

Percepatan pengembangan pariwisata dan sebagao pelaksanaan amanat Pasal 9 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif

5 PP Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Perlunya pengaturan mengenai pemindahan izin usaha pertambangan (IUP) dari PT. Bukit Asam kepada anak perusahaan, dalam rangka pembangunan jalur kereta api Tj. Enim-Tarahan. (KE Sumatera)

Kementerian ESDM

6. PP Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Tanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI.


7. PP Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI


8 PP Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Menyangkut “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan


9 PP Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Menyangkut “keterlanjuran” penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan”.


10 PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan pelakasanaan dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan mengatur mengenai pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

Kemen LH

11 PP Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mendukun MP3EI



xii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

Daftar Gambar Lampiran Gambar 1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 2006-

2012 128

Gambar 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008-2012 130 Gambar 3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 130 Gambar 4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin per

Provinsi (September 2012) 131

Gambar 5 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang)

132

Gambar 6 Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi (%) 133 Gambar 7 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat per Provinsi 133 Gambar 8 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Tahun 2010-2011 134

Gambar 9 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional (Januari-September 2012)

134

Gambar 10 Share Realisasi PMDN per Provinsi Tahun 2011-2012 (%) 135 Gambar 11 Share Realisasi PMA per Provinsi Tahun 2011-2012 (%) 135 Gambar 12 Rasio Kerapatan Jalan (Km/Km2) Tahun 2012 136 Gambar 13 Rasio Kerapatan Jalan (Km/Unit) Tahun 2011 136 Gambar 14 Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%) 137 Gambar 15 Jumlah Bandara per Provinsi Tahun 2010 138 Gambar 16 Jumlah Penumpang Pesawat Udara per Provinsi Tahun 2011 138 Gambar 17 Tingkat Kinerja Pelabuhan Utama Indonesia 139 Gambar 18 Rasio Elektrifikasi Tahun 2012 139 Gambar 19 Kontribusi Kawasan per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun

2012 140

Gambar 20 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2010-2012 140 Gambar 21 Konsumsi Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun) Pada

Tahun 2010-2014 140

Gambar 22 Produksi dan Konsumsi Beras (Ribu Ton) Tahun 2012 142 Gambar 23 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh

Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas Tahun 2011 143

Gambar 24 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2011 143 Gambar 25 Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk > 15 Tahun) Tahun 2011 144 Gambar 26 Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2011 145 Gambar 27 Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2012 146


Sektor

Sudah Groundbreaking

Akan Groundbreaking Grand Total

2011-2012 2013 2014

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

(Miliar Rp)

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

(Miliar Rp)

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

(Miliar Rp)

Jumlah Proyek

Total (Miliar Rp)

Kereta Api - - - - - - - - Pelabuhan 4 689,7 5 3.199,4 1 3.600,0 10 7.489,2 Perhub. Darat - - 3 4.776,0 Energi 9 6.467,1 4 4.150,0 1 2.800,0 12 12.487,6 ICT - - 1 3.846,5 - - 16 15.789,9 Sub Total 15 8.426,8 15 11.943,4 3 9.552,0 49 45.712,2

Bali-Nusa Tenggara Jalan 2 2.218,0 - - - - 2 2.218,0 SDA 3 1.069,0 1 60,0 1 1.000,0 5 2.129,0 Bandara 2 3.413,0 1 8,0 - - 3 3.421,0 Kereta Api - - - - 1 12.100,0 1 12.100,0 Pelabuhan 3 408,0 - - - - 3 408,0 Perhub. Darat 3 467,0 - - - - 3 467,0 Energi 2 140,0 5 5.660,0 - - 7 5800 ICT - - - - - - 0 0 Sub Total 15 7.715,0 7 5.728,0 2 13.100,0 24 26.543,0

Papua-Kep. Maluku Jalan 2 5.776,0 - - - - 2 5.776,0 SDA - - - - - - - - Bandara - - - - - - - - Kereta Api - - - - - - - - Pelabuhan 11 3.482,5 - - 1 1.609,0 12 5,091,5 Perhub. Darat - - - - - - - - Energi 2 770,0 - - 1 3.500,0 3 4.270,0 ICT - - 1 3.600,0 - - 1 3.600,0 Sub Total 15 10.028,5 1 3.600,0 2 5.109,0 18 18.737,5

Grand Total 147 320.114,0 76 294.223,9 16 63.852,0 255 693.979,9




L.10 Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

L.10.1 Pelaksanaan MP3EI Tahun 2011 dan 2012

Tabel 19 Rekapitulasi Kegiatan MP3EI yang Telah Groundbreaking

Sektor



2011-2012 2013 2014

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

(Miliar Rp)

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

(Miliar Rp)

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

(Miliar Rp)

Jumlah Proyek

Total (Miliar Rp)

Sumatera Jalan 3 5.340,5 - - - - 3 5.340,5 SDA 1 350,0 3 449,8 - - 4 799,8 Bandara 5 6.157,7 - - - - 5 6.157,7 Kereta Api 1 5.175,0 - - 1 878,0 2 6.053,0 Pelabuhan 4 7.315,0 4 1.789,1 1 6.000,0 9 15.104,1 Perhub. Darat 2 477,3 - - - - 2 477,3 Energi 14 28.517,4 14 41.669,1 1 4.172,0 29 74.358,5 ICT - - - - - - - - Sub Total 30 53.332,9 21 43.908,1 3 11.050,0 54 108.291,1

Jawa Jalan 8 47.358,0 3 59.025,0 - - 11 106.383,0 SDA 6 6180,0 1 1.900,0 2 6.105,0 9 14.185,0 Bandara 5 14.266,0 3 16.938,0 1 8.299,0 9 39.503,0 Kereta Api 9 23.594,6 3 43.883,0 1 2.237,0 13 69.714,5 Pelabuhan 6 16.567,8 2 443,0 - - 8 17.010,8 Perhub. Darat 1 1.253,0 - - - - 1 1.253,0 Energi 13 83.749,0 10 72.735,0 - - 23 15.6484,0 ICT 1 11.287,0 - - - - 1 11.287,0 Sub Total 49 204.255,3 22 194.924,0 4 16.641,0 75 415.820,3

Kalimantan Jalan 4 11.329,0 - - 1 3.600,0 5 14.929,0 SDA 2 507,0 1 226,0 - - 3 733,0 Bandara 4 3.427,0 - - - - 4 3.427,0 Kereta Api - - 2 26.500,0 - - 2 26.500,0 Pelabuhan 6 11.721,0 2 702,0 1 4.800,0 9 17.223,0 Perhub. Darat - - - - - - - - Energi 7 9.371,3 5 6.692,3 - - 12 16.063,6 ICT - - - - - - - - Sub Total 23 36.355,3 10 34.120,3 2 8.400,0 35 78.875,6

Sulawesi Jalan - - - - 1 3.152,0 1 3.152,0 SDA 2 1.270,0 5 747,5 - - 7 2.017,5 Bandara - - - - - - - -

Mementapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan xiii

Gambar 28 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih per Provinsi Tahun 2012

147

Gambar 29 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2011 147 Gambar 30 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar

Lengkap Tahun 2012 148

Gambar 31 Persentase Bayi yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam (KN1) Tahun 2011

148

Gambar 32 Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010 149 Gambar 33 Persentase Kehamilan Diperiksa Oleh Tenaga Kesehatan Tahun

2011 149

Gambar 34 Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2011 150 Gambar 35 Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan Tahun 2012 150 Gambar 36 Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2012 151 Gambar 37 Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi Tahun

2008 dan 2012 151

Gambar 38 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2005-2011

152

Gambar 39 UMP Wilayah Sumatera 153 Gambar 40 UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara 153 Gambar 41 UMP Wilayah Kalimantan-Sulawesi 153 Gambar 42 UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua 153 Gambar 43 Pertumbuhan Produktivitas untuk Tiga Sektor Tahun 2006-2012 154 Gambar 44 PDRB per Tenaga Kerja Menurut Harga Konstan 2000 Tahun 2005

dan 2011 (Juta Rupiah/Pekerja) 154

Gambar 45 Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan (Agustus 2012) 155 Gambar 46 Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill Terhadap Jumlah Pekerja 155 Gambar 47 Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per

Januari 2013) 156

Gambar 48 Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2011 158 Gambar 49 Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 158 Gambar 50 Indeks Demokrasi Indonesia 160 Gambar 51 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2011 160 Gambar 52 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2011 161 Gambar 53 Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota

DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 161

Gambar 54 Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilu 162 Gambar 55 Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 162



Gambar 56Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilpres di Berbagai Wilayah

69,95%

30,05%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Pilih

Pemilih di DPT yang Tidak Menggunakan

Hak Pilih

Sumatera

72,45%

27,55%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak

Pilih


Hak Pilih

Jawa

76,15%

23,85%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000



Hak Pilih

Bali - NTT - NTB

70,00%

30,00%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000



Hak Pilih

Kalimantan

75%

25%

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

10.000.000


Pilih


Hak Pilih

Sulawesi

80%

20%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000



Hak Pilih

Maluku - Papua

Sumber: Pemilu 2009 dalam Angka, KPU



Gambar 54Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu

Gambar 55Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden

94,02 90,57 91,23 91,3 90,91 88,93 93,384,07

70,99

77,44 72,56

0

20

40

60

80

100

1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009

Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif Tingkat Partisipasi Pemilu Presiden

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat

Riau Kepulauan Riau

Jambi Sumatera Selatan

Bengkulu Lampung

Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah D.I. Yogyakarta

Jawa Timur Banten

Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara

Gorontalo Maluku

Maluku Utara Papua

Papua Barat

Pemilih pemilu presiden (%) Pemilih pemilu legislatif (%)

Sumber: IDEA dan KPU, 2011

Sumber: Pemilu 2009 dalam Angka, KPU Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas

Badan Pemadam Kebakaran Sambas FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt................ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ananannannnnnnnananannnnannnnnnnnnnnaaannnnnnaaannnnnnnnnnnggggggggggggggggggggg ugugugugugggggggugggggggggguguggggggguuuggugugguguguguggggugguuggguggguggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg llllllllllllllllllllllllllllllaanaananaaanaaaaaaaanaaaaaaaaana gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggganaaaanannnnnannnnanananannannaannnananaannnnnaannnnnaanaannnnnnaanannnnaaaaaaaaannnnnaaaannnnannaaaanannnnnnaaaaannnnnnnanaannnnnnananaaaaaaaannnnnnnanaaaaaaannnanaaaaaaaannaaannannnnnaaaaannnnaaannnnaaannnnn KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiisiiiiississsssssissssisssissssssisissiisisisssssiiiissiissiisssisissiiissiisiisisississsssssisisi kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinaanananananaaaanaaaaaaannnnnananaaaannnnnnananananannanaannnnnnannnnnnnanaaanaannnnanananaannnnanananaaaanannnnnananannnnaaaanaannnaannnnanaaaaaaannnnaaaannaaaaaaannaaaaannnaaaaaannaaaaaannnaaaaaaannnaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaadaadaddddadadddddaddddddddddadddddddddddddddddddddddddddddddadaaaaadadddddddddddaadadadaaaaadaddddddddddddadaaadddddadddddaaaadaaaadadaadadddddadaddaaaadddddddaaddddaaaaadddddddddddaaaaaaddddddddaaaaaaddddddddddddadaaaaaaaaaddddddadadaaaaaaaadadddddddddddddadadaaddaddddddddddadaadadaadadddddaadaaadaddadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkk rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssFoto: Pras Widjojo



Gambar 52Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2011

Gambar 53

Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

NASIONAL SUMATERA JAWA BALI-NTB-

NTT KALIMANT

AN SULAWESI MALUKU-PAPUA

IDI 65,48 67,91 67,43 67,01 71,00 64,53 62,09

Kebebasan Sipil 80,79 81,99 82,02 82,56 84,47 89,01 90,51

Hak Politik 47,54 53,89 48,05 49,08 53,36 40,90 38,04

Lembaga Demokrasi 74,72 72,47 79,89 75,94 82,07 71,28 64,56

0 10 20 30 40 50 60 7080 90

100

23

28

19

11

6 7

10

15

9 11

6

26

35

5 38

7

9 9 20

14

14

13

14

13

10

23

12

5 6

8 9

27

9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Aceh

Su

mat

era

Uta

ra

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Ke

pula

uan

Riau

Ja

mbi

Su

mat

era

Sela

tan

Beng

kulu

La

mpu

ng

Bang

ka B

elitu

ng

DKI J

akar

ta

Jaw

a Ba

rat

Jaw

a Te

ngah

D.

I. Yo

gyak

arta

Ja

wa

Tim

ur

Bant

en

Bali

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

N

usa

Teng

gara

Tim

ur

Kalim

anta

n Ba

rat

Kalim

anta

n Te

ngah

Ka

liman

tan

Sela

tan

Kalim

anta

n Ti

mur

Su

law

esi U

tara

Su

law

esi T

enga

h Su

law

esi S

elat

an

Sula

wes

i Bar

at

Sula

wes

i Ten

ggar

a Go

ront

alo

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Papu

a Pa

pua

Bara

t

%

Kab/kota Pemilih pemilu presiden (%) Pemilih pemilu legislatif (%)

Sumber: BPS

Sumber: KPU, Pemilu dalam Angka 2010



L.9.5 Perkembangan Politik

Gambar 50Indeks Demokrasi Indonesia

Gambar 51Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2011

67,3

0 86,9

7

54,6

0

62,7

2

63,1

7 82,5

3

47,8

7 63,1

1

65,4

8 80,7

9

47,5

4 74,7

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

IDI Kebebasan Sipil Hak Politik Lembaga Demokrasi

2009 2010 2011

0

50

100

150

200

250

300

350

Aceh

Su

mat

era

Uta

ra

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Ja

mbi

Su

mat

era

Sela

tan

Beng

kulu

La

mpu

ng

Kep.

Ban

gka

Belit

ung

Kepu

laua

n Ri

au

DKI J

akar

ta

Jaw

a Ba

rat

Jaw

a Te

ngah

D.

I.Yog

yaka

rta

Jaw

a Ti

mur

Ba

nten

Ba

li N

usa

Teng

gara

Bar

at

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Ka

liman

tan

Bara

t Ka

liman

tan

Teng

ah

Kalim

anta

n Se

lata

n Ka

liman

tan

Tim

ur

Sula

wes

i Uta

ra

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Sel

atan

Sula

wes

i Ten

ggar

aGo

ront

alo

Sula

wes

i Bar

at

Mal

uku

M

aluk

u U

tara

Pa

pua

Bara

t Pa

pua

NAS

ION

AL


Sumber: BPS

Sumber: BPS

BAB I PENDAHULUAN


2 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global

Perekonomian dunia terlihat mulai membaik sejak kuartal ke-3 tahun 2012. Sumber utama pemulihan ekonomi dunia di tahun 2012 adalah adanya peningkatan aktivitas perekonomian di negara-negara berkembang, dan pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 2,3 persen. Kondisi keuangan global terlihat mulai stabil, sementara itu arus modal masuk ke negara-negara berkembang terlihat tetap kuat. Oleh sebab itu, pada tahun 2013 perkekonomian dunia diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 sebesar 3,5 persen dan pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,1 persen.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia

ISU STRATEGIS 2012 2013 2014 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia 3,2 3,5 4,1

a. Amerika Serikat 2,3 2,0 3,0 b. Kawasan Eropa -0,4 -0,2 1,0 c. Italia -2,1 -1,0 0,5 d. Spanyol -1,4 -1,5 0,8 e. Jepang -1,4 -1,5 0,8 f. Negara-Negara Berkembang 5,1 5,5 5,9 g. China 7,8 8,2 8,5 h. India 4,5 5,9 6,4 i. ASEAN-5 5,7 5,5 5,7

2. Volume Perdagangan Dunia (Barang dan Jasa) 2,8 3,8 5,5 � Impor

a. Negara maju 1,2 2,2 4,1 b. Negara berkembang 6,1 6,5 7,8

� Ekspor a. Negara maju 2,1 2,8 4,5 b. Negara berkembang 3,6 5,5 6,9

Sumber: World Economic Outlook, IMF (Januari 2013)

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang (emerging and developing economies) diperkirakan akan kuat di tahun 2013 dan 2014. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan pemerintah

BAB I Pendahuluan


L.9.4 Implementasi SAKIP

Tabel 17 Pengkategorian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No Predikat Nilai Absolut Interpretasi Karakteristik Instansi

1. AA >85-100 Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

2. A >75-85 Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

3. B >65-75 Baik, dan perlu sedikit perbaikan

Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

4. CC >50-65 Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.

5. C >30-50 Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

6. D 0-30 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Kementerian PAN & RB, 2012

Tabel 18 Pencapaian Skor LAKIP di Level Provinsi Tahun 2012

No Provinsi Predikat No Provinsi Predikat

1 DIY B 18 Kalimantan Barat CC 2 Jawa Tengah B 19 Bali CC 3 Jawa Timur B 20 Nusa Tenggara Barat CC 4 Kalimantan Selatan B 21 Nusa Tenggara Timur CC 5 Kalimantan Timur B 22 Sulawesi Utara CC 6 Sumatera Selatan B 23 Sulawesi Tengah CC 7 Aceh CC 24 Sulawesi Selatan CC 8 Sumatera Utara CC 25 Maluku CC 9 Sumatera barat CC 26 Kep Bangka Belitung C 10 Riau CC 27 Kalimantan Tengah C 11 Kepulauan Riau CC 28 Gorontalo C 12 Jambi CC 29 Sulawesi Barat C 13 Bengkulu CC 30 Sulawesi tenggara C 14 Lampung CC 31 Maluku Utara C 15 DKI Jakarta CC 32 Papua C 16 Jawa Barat CC 33 Papua Barat C 17 Banten CC Sumber: Kementerian PAN & RB, 2012



L.9.3 Opini LKPD

Gambar 48Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2011

Sumber: BPK, IHPS I 2012, September 2012, (diolah)

Gambar 49Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Aceh

Su

mut

Su

mba

r Ri

au

Jam

bi

Sum

sel

Beng

kulu

La

mpu

ng

Babe

l Ke

pri

DKI J

akar

ta

Jaba

r Ja

teng

DI

Y Ja

tim

Bant

en

Bali

NTB

N

TT

Kalb

ar

Kalte

ng

Kalse

l Ka

ltim

Su

lut

Sulte

ng

Sulse

l Su

ltra

Goro

ntal

o Su

lbar

M

aluk

u M

alut

Pa

pua

Pa

pua

Bara

t

Jumlah Kab/Kota Jumlah LKPD

2 3 2 4 5 7 2 2 1 3

8 3

11 4

1 1 1 1 3 3

17 18

19

8 11

12 5

6

6 6

24

28

3

27

5 9 9 7

13

7 10 8

3

9 16

10 7

4 2 7

1

3

2 1

2 1 8

4

2

1 4

4

4

1 1

1

1

1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

Aceh

Su

mut

Su

mba

r Ri

au

Jam

bi

Sum

sel

Beng

kulu

La

mpu

ng

Babe

l Ke

pri

DKI J

akar

ta

Jaba

r Ja

teng

DI

Y Ja

tim

Bant

en

Bali

NTB

N

TT

Kalb

ar

Kalte

ng

Kalse

l Ka

ltim

Su

lut

Sulte

ng

Sulse

l Su

ltra

Goro

ntal

o Su

lbar

M

aluk

u M

alut

Pa

pua

Pa

pua

Bara

t

WTP WDP TMP TW



di negara berkembang yang cukup efektif sebagai stimulan dalam mempertahankan aktivitas ekonominya di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif.

Namun demikian, risiko yang akan dihadapi oleh negara-negara berkembang cukup besar. Kebergantungan negara berkembang kepada permintaan eksternal dan ekspor komoditas cukup tinggi, padahal harga komoditas di tahun 2013 dan 2014 diperkirakan akan menurun; walaupun jika harganya naik, kenaikannya akan dalam rentang yang sangat terbatas. Sementara itu, penerapan lebih lanjut untuk kebijakan bersifat longgar di beberapa negara berkembang akan semakin terbatas, bahkan keterbatasan sisi penawaran dan ketidakpastian kebijakan (policy uncertainty) akan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang untuk tumbuh lebih tinggi (seperti Brazil dan India).

Oleh sebab itu, untuk menghindari proses pemulihan global yang berisiko, maka negara-negara maju perlu konsisten dalam penerapan kebijakannya, terutama yang terkait pada: (i) konsolidasi fiskal yang berkelanjutan; serta (ii) reformasi sektor keuangan. Sementara negara berkembang juga perlu lebih menyeimbangkan sumber pertumbuhannya antara konsumsi domestik dengan orientasi ekspor. Sebagai contoh, perekonomian China perlu lebih didorong ke arah konsumsi domestik untuk mengurangi risiko eksternal, dengan disertai upaya untuk membangun kembali ruang kebijakan ekonominya. Sementara itu, di negara berkembang lainnya seperti Timur Tengah dan Kawasan Afrika Utara kebijakan yang diambil sebaiknya lebih mengutamakan untuk menjaga stabilitas ekonominya dalam situasi kondisi internal dan eksternal yang kurang menguntungkan.

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Nasional


Sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisi pengeluaran adalah investasi dan konsumsi rumah tangga, dengan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012 masing-masing sebesar 2,4 persen dan 2,9 persen. Sementara itu di sisi produksi,



sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 1.2 Perkembangan Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan

PENCAPAIAN 2010 2011 2012 1. Pertumbuhan PDB (%) 6,2 6,5 6,2 2. PDB per kapita (Ribu Rp) 26.786,8 30.424,4 33.339,0 3. Tingkat Kemiskinan (%) 13,11 12,36 11,66 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,1 6,6 6,1 5. Neraca Pembayaran (USD Miliar) 30,3 11,9 0,2

a. Transaksi Berjalan (USD Miliar) 5,1 1,7 -24,2 b. Transaksi Modal (USD Miliar) 0,0 0,0 0,0 c. Transaksi Financial (USD Miliar) 26,6 13,5 24,9 d. Cadangan Devisa (Bulan Impor) 7,4 6,5 6,1

Sumber: BPS dan Bank Indonesia

Tabel 1.3

Sumbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi PENCAPAIAN 2010 2011 2012

1. SISI PENGELUARAN a. Konsumsi Rumah Tangga 2,7 2,7 2,9 b. Pengeluaran Pemerintah 0,0 0,3 0,1 c. Investasi (PMTB) 2,0 2,1 2,4 d. Ekspor (Barang dan Jasa) 6,5 6,3 1,0 e. Impor (Barang dan Jasa) 5,6 4,8 2,5

2. SISI PRODUKSI a. Pertanian 0,4 0,4 0,5 b. Pertambangan dan Penggalian 0,3 0,1 0,1 c. Industri Pengolahan 1,2 1,6 1,5 d. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,0 0,0 0,0 e. Bangunan 0,4 0,4 0,5 f. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,5 1,6 1,4 g. Pengangkutan dan Komunikasi 1,2 1,0 1,0 h. Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 0,5 0,7 0,7 i. Jasa-jasa lainnya 0,6 0,6 0,5


Kepercayaan investor yang tetap terjaga dengan baik, didukung oleh tambahan likuiditas di pasar keuangan global yang bersumber dari ekspansi moneter di negara-negara maju, telah menyebabkan transaksi modal dan finansial mengalami surplus di sepanjang tahun 2012.

Dilain pihak, pertumbuhan permintaan dunia yang melambat dan harga komoditas ekspor yang menurun tajam, di tengah permintaan domestik yang masih kuat dan konsumsi BBM yang meningkat, menyebabkan surplus neraca perdagangan nonmigas menyusut dan defisit neraca perdagangan migas melebar. Namun demikian, secara


No Daerah Status LPSE No Daerah Status LPSE

Provinsi Kab/Kota (%) Provinsi Kab/Kota (%)

15 Prov. Kalteng sudah 100,0 32 Prov. Sumsel sudah 100,0

16 Prov. Kaltim sudah 100,0 33 Prov. Sumut sudah 100,0

17 Prov. Kepulauan Riau sudah 100,0 Total 100% 81,7%

Sumber: LKPP data per Januari 2013

Tabel 16

Peta Sebaran Daerah yang Sudah Menerapkan E-Proc Tahun 2013 No Daerah Status E-PROC No Daerah Status E-PROC


1 Prov. Aceh sudah 34,8 18 Prov. Lampung sudah 78,6

2 Prov. Bali sudah 55,5 19 Prov. Maluku sudah 0,0

3 Prov. Bangka Belitung sudah 100,0 20 Prov. Maluku Utara Belum 33,3

4 Prov. Banten sudah 100,0 21 Prov. NTB sudah 100,0

5 Prov. Bengkulu sudah 100,0 22 Prov. NTT sudah 9,5

6 Prov. D. I. Yogyakarta sudah 100,0 23 Prov, Papua sudah 3,4

7 Prov. DKI Jakarta sudah 0,0 24 Prov. Papua Barat Belum 0,0

8 Prov. Gorontalo sudah 66,6 25 Prov. Riau sudah 100,0

9 Prov. Jambi sudah 100,0 26 Prov. Sulbar sudah 60,0

10 Prov. Jawa Barat sudah 92,3 27 Prov. Sulsel sudah 45,8

11 Prov. Jawa Tengah sudah 100,0 28 Prov. Sulteng sudah 54,5

12 Prov. Jawa Timur sudah 100,0 29 Prov. Sultra sudah 75,0

13 Prov. Kalbar sudah 85,7 30 Prov. Sulut sudah 66,6

14 Prov. Kalsel sudah 100,0 31 Prov. Sumbar sudah 94,7







L.9 Perkembangan Reformasi Birokrasi dan Politik

L.9.1 Kualitas SDM Aparatur

Gambar 47Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per Januari 2013)

L.9.2 LPSE dan E-Procurement

Tabel 15 Peta Sebaran Daerah Dengan LPSE Tahun 2013





3 Prov. Bangka Belitung sudah 100,0 20 Prov. Maluku Utara sudah 44,4




7 Prov. DKI Jakarta sudah 0,0 24 Prov. Papua Barat sudah 9,1








0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

NAN

GGRO

E AC

EH …

SUM

ATER

A U

TARA

SU

MAT

ERA

BARA

T RI

AU

JAM

BI

SUM

ATER

A SE

LATA

N

BEN

GKU

LU

LAM

PUN

G BA

NGK

A BE

LITU

NG

KEPU

LAU

AN R

IAU

JA

KART

A JA

WA

BARA

T JA

WA

TEN

GAH

D I Y

OGY

AKAR

TA

JAW

A TI

MU

R BA

NTE

N

BALI

N

USA

TEN

GGAR

A BA

RAT

NU

SA T

ENGG

ARA

TIM

UR

KALI

MAN

TAN

BAR

AT

KALI

MAN

TAN

TEN

GAH

KALI

MAN

TAN

SEL

ATAN

KA

LIM

ANTA

N T

IMU

R SU

LAW

ESI U

TARA

SU

LAW

ESI T

ENGA

H

SULA

WES

I SEL

ATAN

SU

LAW

ESI T

ENGG

ARA

GORO

NTA

LO

SULA

WES

I BAR

AT

MAL

UKU

PA

PUA

MAL

UKU

UTA

RA

PAPU

A BA

RAT

SD-SMA D1-D3 D4/S1-S3

Sumber: BKN, Januari 2013


total neraca pembayaran sepanjang tahun 2012 masih dalam kondisi surplus sebesar USD 0,2 miliar, walaupun besaran surplus ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit transaksi berlajan yang diimbangi dengan surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat pesat telah menyebabkan cadangan devisa dapat dipertahankan dalam tingkat relatif aman.

Peningkatan arus investasi asing masuk yang cukup tinggi telah menjadi penopang neraca pembayaran selama tahun 2012, dan hal ini tentunya seiring dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan usaha, upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal dan makroprudensial, serta kebijakan moneter dan nilai tukar yang kondusif.

Di sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2012 mencapai 11,66 persen. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja juga semakin baik yang ditunjukkan dengan menurunnya tingkat pengagguran terbuka yang mencapai 6,1 persen di tahun 2012.

1.1.3 Perkembangan Regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Pergeseran pusat kekuatan ekonomi terlihat dari menguatnya peran Asia dalam satu dekade terakhir. Beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan basis perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai negara emerging dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya juga mulai menunjukkan kekuatannya sebagai penggerak roda perekonomian regional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju serta besarnya jumlah penduduk yang menjadikannya sebagai modal sosial yang besar maupun pasar yang potensial.

Sementara itu, pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Pelaksanaan MEA 2015 telah didahului dengan penerapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002. AFTA ditujukan untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan



daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Tujuan akhir MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global.

Dengan semakin terbukanya pasar ASEAN bagi para negara anggotanya, tingkat persaingan pun akan semakin tinggi. Di lain pihak, peranan ekspor Indonesia di pasar ekspor ASEAN masih lebih rendah dibandingkan negara Singapura, Thailand dan Malaysia; dimana kontribusi ekspor Indonesia terhadap ekspor negara ASEAN (untuk pasar ASEAN) baru mencapai 14,6 persen di tahun 2011, sedangkan Singapura, Thailand dan Malaysia berturut-turut memberikan sumbangan sebesar 44,2 persen; 19,4 persen; dan 18,8 persen.

Gambar 1.1 Persentase Responden yang Mengetahui MEA Dilaksanakan Tahun 2015

Sumber: Benny dan Kamarulnizam, 2011 (diolah Bappenas)

Sementara itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap

399 responden di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Pontianak (Benny dan Kamarulnizam, 2011), masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengetahui adanya ASEAN. Namun demikian, secara rata-rata hanya 39 persen responden yang mengetahui tentang MEA yang akan dilaksanakan pada tahun 2015; 46 persen responden di Makassar mengetahui bahwa MEA akan dilaksanakan tahun 2015;

36%

46%

31%

35%

44%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jakarta

Makassar

Medan

Pontianak

Surabaya

Rata-rata

Mengetahui Tidak Mengetahui


Gambar 45 Persentase Pekerja Menurut Tingkat

Pendidikan (Agustus 2012)

Sumber: Sakernas,BPS

Gambar 46 Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill

Terhadap Jumlah Pekerja

Sumber: Sakernas, BPS

0% 50% 100%

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DIY

Jawa Timur

Banten

Bali

NTB

NTT

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Sulwesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

Indonesia

≤ SMP SMU SMK Diploma Universitas

0 20 40 60 80 100

NAD

SUMUT

SUMBAR

RIAU

KEPRI

BABEL

LAMPUNG

BENGKULU

SUMSEL

JAMBI

DKI JAKARTA

JABAR

JATENG

DI YOGYAKARTA

JATIM

BANTEN

BALI

NTB

NTT

KALBAR

KALTENG

KALSEL

KALTIM

SULUT

SULTENG

SULSEL

SULTRA

SULBAR

GORONTALO

MALUKU

MALUKU UTARA

PAPUA

PAPUA BARAT

NASIONAL

Semi Skill Profesional



L.8.3 Produktivitas Tenaga Kerja

Gambar 43Pertumbuhan Produktivitas untuk Tiga Sektor Tahun 2006-2012

Gambar 44PDRB per Tenaga Kerja Menurut Harga Konstan 2000 Tahun 2005 dan 2011

(Juta Rupiah/Pekerja)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pertanian 6,38% 0,78% 4,51% 3,26% 3,28% 8,62% 5,62%

Industri 5,14% 0,62% 2,17% -0,10% -2,84% 1,10% -0,02%

Jasa dan Lainnya -0,22% 1,05% 2,27% 2,20% 2,56% 1,68% 5,50%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Pers

enta

se P

rodu

ktiv

itas

0

20

40

60

80

100

Aceh

Su

mat

era

Uta

ra

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Ja

mbi

Su

mat

era

Sela

tan

Beng

kulu

La

mpu

ng

Bang

ka B

elitu

ng

Kepu

laua

n Ri

au

DKI J

akar

ta

Jaw

a Ba

rat

Jaw

a Te

ngah

DI

Y Ja

wa

Tim

ur

Bant

en

Bali

NTB

N

TT

Kalim

anta

n Ba

rat

Kalim

anta

n Te

ngah

Ka

liman

tan

Sela

tan

Kalim

anta

n Ti

mur

Su

lwes

i Uta

ra

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Sel

atan

Su

law

esi T

engg

ara

Goro

ntal

o Su

law

esi B

arat

M

aluk

u M

aluk

u U

tara

Pa

pua

Bara

t Pa

pua

In

done

sia

PDRB/TK 2005 PDRB/TK 2011

Sumber: BPS (diolah)



sementara di Medan hanya 31 persen responden yang mengetahui tentang MEA 2015.

Oleh sebab itu, tantangan terbesar bagi Indonesia dalam menghadapi pembentukan MEA 2015 adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat siap bersaing dengan bangsa lain. Langkah ini hanya dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meratanya pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan dapat menarik manfaat dari integrasi ekonomi kawasan yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam ekonomi global, sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi seluruh rakyat Indonesia.



Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan,



pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment).

Untuk mencapai kondisi ini, sudah menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan negara lain. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar kelompok masyarakata secara bertahap dapat dikurangi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014 yang berjudul “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan“ ini disusun dengan maksud agar seluruh jajaran Pemerintah Daerah di Indonesia dapat bersama-sama dengan Pemerintah Pusat untuk menyamakan langkah guna memantapkan perekonomian nasional yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Tujuan Secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya buku ini adalah untuk

memberikan panduan bagi daerah tentang: 1. Kerangka pembangunan untuk mencapai Pemantapan

Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan;

2. Upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan 2014.


Tahun Jawa Timur

DKI Jakarta

Jawa Barat

Banten Jawa Tengah

DIY Sumatera Utara

Sulawesi Selatan

Laju Inflasi Sebelumnya

2012 18.53 4.20 10.48 15.89 9.09 3.79 2013 43,9 12,3 6,1 14,6 20,0 4.30

Sumber: BPS (diolah) Keterangan: Angka yang berwarna merah menunjukkan angka persentase perubahan UMP yang lebih rendah dari laju inflasi tahun sebelumnya. Sedangkan yang masih kosong, belum menetapkan UMP.

Gambar 39 UMP Wilayah Sumatera

Sumber: BPS

Gambar 40 UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara

Sumber: BPS

Gambar 41 UMP Wilayah Kalimantan-Sulawesi

Sumber: BPS

Gambar 42 UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua

Sumber: BPS

0 1.000 2.000

JAMBI

SUMSEL

BENGKULU

LAMPUNG

BANGKA BELITUNG

KEPRI

RIAU

SUMBAR

SUMUT

NAD

2011 2012 2013

0 1000 2000 3000

NTT

NTB

BALI

BANTEN

JAWA TIMUR

DI YOGYAKARTA

JAWA TENGAH

JAWA BARAT

DKI JAKARTA

2011 2012 2013

0 500 1000 1500 2000

SULBAR

SULTRA

SULSEL

SULTENG

SULUT

KALTIM

KALSEL

KALTENG

KALBAR

2011 2012 2013

0 1000 2000

PAPUA BARAT

PAPUA

MALUKU UTARA

MALUKU

GORONTALO

2011 2012 2013



Gambar 38 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2005 – 2011

L.8.2 Upah Minimum Regional Per Provinsi

Tabel 13 Peringkat Indonesia Dalam Pilar Daya Saing Efisiensi Pasar Tenaga Kerja Tahun 2008-2012

No Indikator Indeks Daya saing 2008 2009 2010 2011 2012

1. Biaya redundasi 117 119 127 131 137 2. Kekakuan lapangan kerja (PHK, kontrak kerja, outsourcing) 87 82 100 104 - 3. Praktek penerimaan dan pemutusan kerja 19 34 38 51 52 4. Fleksibilitas penentuan upah 79 92 98 113 114 5. Kerjasama hubungan karyawan pengusaha 19 42 47 68 61

Sumber: IMD World Competitiveness Yearbook

Tabel 14 Persentase Perubahan UMP Dibandingkan Dengan Laju Inflasi di Provinsi Unggulan Industri

Tahun 2000-2012

Tahun Jawa Timur

DKI Jakarta

Jawa Barat

Banten Jawa Tengah

DIY Sumatera Utara

Sulawesi Selatan


2000 22.57 23.81 10.26 10.15 20.92 49.62 20.95 35.14 2.01 2001 2.56 49.04 6.52 6.52 32.43 22.11 33.86 50.00 9.35 2002 11.36 38.71 14.60 46.94 28.37 35.47 36.47 25.00 12.55 2003 11.84 6.81 13.97 31.94 8.24 11.89 8.84 10.67 10.03 2004 13.14 6.33 14.53 8.42 7.23 1.39 6.34 9.64 5.06 2005 9.68 6.00 11.39 13.59 6.85 9.59 11.73 12.09 6.40 2006 14.7 15.07 9.65 13.10 15.38 15.00 22.97 20.00 17.11 2007 15.00 -0.37 0.00 0.00 11.11 0.00 3.15 10.00 6.60 2008 11.48 19.18 26.93 26.51 9.40 27.39 8.04 10.00 6.59 2009 14.0 10.0 10.6 9.6 5.1 19.5 10.1 22.2 11.06 2010 10.5 4.5 6.9 4.1 14.8 6.5 6.6 10.5 2.78 2011 11.90 15.38 9.01 4.68 2.27 8.36 7.31 10.00 6.96

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Persentase Formal Persentase Informal Pertumbuhan Formal Pertumbuhan Informal

Sumber: Sakernas, BPS (diolah)

Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFoooooooooooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttooooooooooooooooo:::::::: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt............... PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennannannannanananaananananaaannaanannannanannnnnnnnnannnnnnnanananaaannannnanaannnananannnnannanannanaaaaannannaaaaaaannaaaaaannannanaannaaaaaaannnnaaannnaaaannaaaaannn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggguggugugugugguguugugguguguugugguuguuuuguuugguuuuuuugguuuuuuuguguguuguuuuguuuuuuguggguguguugggguguuugugggguuuuuguuuugggggggggguugggggggggggggggggggggggggggggg llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll nnaanannananananananananaaaannnananaanaananaanannaaanaannnaaaaaanaaaaaaaaaanaaaaanaaaaaaaaannnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaanannnnnnnnnnannaaaannnnnaaaaananaaanaaananananannnnaaaaannnnnaaanannnnnaaaanananannnnananannnnnaanannannnnnannnnnnnnnnannnnnnannnnnnananaanannannnannnnnaannnannn KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm sisiissisisiiisisisiisisiisisiissssisiiissssssskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnaaanaanaannnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnaaannnnnnnnannnnnnnnnaannnnnaaaanaannnnnnnnnnnaaaannnnnnnnnnaaaaaannnnnanannnnnnnaaaannnanannnnnannnnnnnannannnnananaaannannnnnnnnnaananaannannnnnnnaannnnnaannnnnannnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssFoto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas



Gambar 36Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Tahun 2012

L.8 Kondisi Ketenagakerjaan

L.8.1 Tenaga Kerja Per Provinsi

Gambar 37Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi Tahun 2008 dan 2012

0,50

0,

54

0,62

0,

62

0,67

0,

74

0,76

0,

84

0,86

0,

89

0,95

0,

97

0,98

0,

98

1,00

1,

01

1,01

1,

03

1,06

1,

08

1,11

1,

15

1,17

1,

18

1,23

1,

32

1,33

1,

35

1,42

1,

43

1,63

1,

94

2,11

2,96

0 1 1 2 2 3 3 4

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

La

mpu

ng

Bant

en

Sula

wes

i Bar

at

Jaw

a Ba

rat

Sum

ater

a Se

lata

n Ka

liman

tan

Teng

ah

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Su

law

esi T

engg

ara

Jaw

a Ti

mur

Ja

mbi

Ke

p. B

angk

a Be

litun

g Ja

wa

Teng

ah

Riau

Ka

liman

tan

Bara

t IN

DON

ESIA

Go

ront

alo

Papu

a

Beng

kulu

Ka

liman

tan

Sela

tan

Sula

wes

i Ten

gah

Mal

uku

Uta

ra

Sum

ater

a Ba

rat

Aceh

Ke

pula

uan

Riau

Su

law

esi S

elat

an

Kalim

anta

n Ti

mur

Ba

li Su

mat

era

Uta

ra

Mal

uku

Papu

a Ba

rat

Sula

wes

i Uta

ra

DKI J

akar

ta

DI Y

ogya

kart

a

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BALI 2012BALI 2009

BANTEN 2012BANTEN 2009

JATIM 2012JATIM 2009

D.I.Y 2012D.I.Y 2009

JATENG 2012JATENG 2009

JABAR 2012JABAR 2009

DKI JAKARTA 2012DKI JAKARTA 2009

JAMBI 2012JAMBI 2009

SUMSEL 2012SUMSEL 2009

BENGKULU 2012BENGKULU 2009LAMPUNG 2012LAMPUNG 2009

BABEL 2012BABEL 2009KEPRI 2012KEPRI 2009RIAU 2012RIAU 2009

SUMBAR 2012SUMBAR 2009

SUMUT 2012SUMUT 2009

NAD 2012NAD 2009

NASIONAL 2012NASIONAL 2009

Formal Informal

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PAPUA BARAT 2012PAPUA BARAT 2009

PAPUA 2012PAPUA 2009

MALUKU UTARA 2012MALUKU UTARA 2009

MALUKU 2012MALUKU 2009

GORONTALO 2012GORONTALO 2009

SULBAR 2012SULBAR 2009SULTRA 2012SULTRA 2009SULSEL 2012SULSEL 2009

SULTENG 2012SULTENG 2009

SULUT 2012SULUT 2009

KALTIM 2012KALTIM 2009KALSEL 2012KALSEL 2009

KALTENG 2012KALTENG 2009

KALBAR 2012KALBAR 2009

NTT 2012NTT 2009NTB 2012NTB 2009


Formal Informal

Sumber: Profil Kesehatan




Gambar 34Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2011

Gambar 35

Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perwatan Tahun 2012

144 157 89 63 62 106 43 69 20 26 52 220 268 42 441 56 29 84 128 96 70 49 94 88 72 225 74 23 35 61 28 39 99

186 398 171 144 114 211 135 207

40 43

288 826 605

79 519 172

89 73

221 141 120 177 123

89 104 200 184

64 56

117 91 89

282

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


Riau Jambi

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau

DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah DI Yogyakarta

Jawa Timur Banten





Sulawesi Tenggara Gorontalo


Maluku Utara Papua Barat

Papua

Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan

Sumber: Profil Kesehatan , 2011

0,00

0,

00

0,00

0,00

0,

00

0,00

0,

20

0,20

0,

40

0,40

0,

40

0,50

0,

50

0,50

0,

50

1,10

1,

40

1,40

1,

60

1,75

1,90

1,

90

1,90

2,

30

2,30

2,

40

2,50

3,

00

3,10

3,

10

4,00

14

,80

23,3

0 33

,30

0 5

10 15 20 25 30 35

DKI J

akar

ta

Jaw

a Te

ngah

DI

Yog

yaka

rta

Jaw

a Ti

mur

Ba

nten

Ba

li Su

mat

era

Bara

t Su

mat

era

Sela

tan

Aceh

Ri

au

Sula

wes

i Sel

atan

Su

mat

era

Uta

ra

Lam

pung

Ja

wa

Bara

t N

usa

Teng

gara

Bar

at

Kalim

anta

n Ti

mur

Ke

pula

uan

Riau

Su

law

esi T

engg

ara

Jam

bi

INDO

NES

IA

Kalim

anta

n Ba

rat

Goro

ntal

o Su

law

esi B

arat

Ke

p. B

angk

a Be

litun

g Ka

liman

tan

Sela

tan

Mal

uku

Uta

ra

Sula

wes

i Uta

ra

Beng

kulu

Ka

liman

tan

Teng

ah

Sula

wes

i Ten

gah

Mal

uku

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Pa

pua

Papu

a Ba

rat

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2012

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014




Sasaran

Visi Indonesia 2014 yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan” yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) agenda pembangunan yaitu: (i) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (ii) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (iii) Penegakan Pilar Demokrasi; (iv) Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan (v) Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan. Sedangkan sasaran utama RPJMN 2010-2014 dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: (i) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; (ii) Sasaran Perkuatan Demokrasi; dan (iii) Sasaran Penegakan Hukum.

Sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat diantaranya ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Percepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kombinasi antara percepatan pertumbuhan dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah diharapkan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Pencapaian sasaran percepatan pertumbuhan harus didukung oleh stabilitas ekonomi yang mantap dengan tingkat inflasi yang rendah, yang memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga sektor riil dapat bekembang dengan cepat dan sehat. Pada tahun 2014, sasaran pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,4-6,9 persen, inflasi sebesar 5,0 persen, tingkat pengangguran sebesar 5,6-6,0 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen.

Sasaran penguatan pembangunan demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif serta mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan

BAB II Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2014


Gambar 32Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010

Gambar 33Persentase Kehamilan Diperiksa Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

D.I.

Yogy

akar

ta

DKI J

akar

ta

Kepu

laua

n Ri

au

Sula

wes

i Uta

ra

Papu

a

Bang

ka B

elitu

ng

Kalim

anta

n Ti

mur

Ba

li M

aluk

u U

tara

Ja

mbi

Be

ngku

lu

Riau

Su

mat

era

Bara

t Ba

nten

Ja

wa

Bara

t Ja

wa

Teng

ah

Kalim

anta

n Se

lata

n In

done

sia

Jaw

a Ti

mur

Su

law

esi T

enga

h La

mpu

ng

Mal

uku

Sula

wes

i Ten

ggar

a N

AD

Sula

wes

i Sel

atan

Ka

liman

tan

Teng

ah

Kalim

anta

n Ba

rat

Goro

ntal

o Su

mat

era

Sela

tan

Sula

wes

i Bar

at

Sum

ater

a U

tara

N

TB

Papu

a Ba

rat

NTT

Sangat pendek Pendek Pendek+ Sangat pendek

95,7

0

20

40

60

80

100

120

Papu

a Su

law

esi B

arat

Pa

pua

Bara

t M

aluk

u Ka

liman

tan

Bara

t Ka

liman

tan

Teng

ah

Mal

uku

Uta

ra

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Ja

mbi

Su

law

esi T

engg

ara

Sum

ater

a U

tara

Ka

liman

tan

Sela

tan

Sula

wes

i Ten

gah

Goro

ntal

o Su

law

esi S

elat

an

Sula

wes

i Uta

ra

Aceh

INDO

NES

IA

Riau

Su

mat

era

Bara

t Ke

p. B

angk

a Be

litun

g Ja

wa

Bara

t Ba

nten

Be

ngku

lu

Kepu

laua

n Ri

au

Sum

ater

a Se

lata

n La

mpu

ng

Kalim

anta

n Ti

mur

N

usa

Teng

gara

Bar

at

DKI J

akar

ta

Jaw

a Te

ngah

Ja

wa

Tim

ur

DI Y

ogya

kart

a Ba

li

Sumber: Riskesdas, 2010

Sumber: SDKI, 2012



Gambar 30Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2012

Gambar 31Persentase Bayi yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam (KN1) Tahun 2011

65,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

Papu

a Ba

nten

Su

law

esi B

arat

M

aluk

u Ka

liman

tan

Teng

ah

Sula

wes

i Sel

atan

Ac

eh

Papu

a Ba

rat

Sum

ater

a U

tara

M

aluk

u U

tara

Ka

liman

tan

Bara

t Ri

au

Sum

ater

a Ba

rat

Kalim

anta

n Se

lata

n Su

mat

era

Sela

tan

Kepu

laua

n Ri

au

Jaw

a Ba

rat

INDO

NES

IA

Jam

bi

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

Be

ngku

lu

Sula

wes

i Ten

gah

Goro

ntal

o La

mpu

ng

Kep.

Ban

gka

Belit

ung

Sula

wes

i Ten

ggar

a N

usa

Teng

gara

Tim

ur

DKI J

akar

ta

Kalim

anta

n Ti

mur

Su

law

esi U

tara

Ja

wa

Tim

ur

Jaw

a Te

ngah

Ba

li DI

Yog

yaka

rta

90,51

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Papu

a Pa

pua

Bara

t Ka

liman

tan

Tim

ur

Kalim

anta

n Te

ngah

M

aluk

u Su

mat

era

Sela

tan

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Ri

au

Kalim

anta

n Ba

rat

Sula

wes

i Bar

at

Aceh

DI

Yog

yaka

rta

Mal

uku

Uta

ra

Bali

Kepu

laua

n Ri

au

Sula

wes

i Uta

ra

Sum

ater

a Ba

rat

Sula

wes

i Sel

atan

Be

ngku

lu

INDO

NES

IA

Jaw

a Ba

rat

Sum

ater

a U

tara

La

mpu

ng

Bant

en

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Ten

ggar

a N

usa

Teng

gara

Bar

at

Jam

bi

Goro

ntal

o DK

I Jak

arta

Ja

wa

Tim

ur

Jaw

a Te

ngah

Ke

p. B

angk

a Be

litun

g Ka

liman

tan

Sela

tan

Sumber: Profil Kesehatan 2011

Sumber: SDKI, 2012


peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Sasaran penguatan demokrasi ditunjukkan diantaranya oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang pada tahun 2014 besarnya adalah 73.

Sasaran penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum. Hal ini tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Sasaran penegakan hukum diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) yang pada tahun 2014, sasaran IPK adalah sebesar 4,5.

2.2 Arahan Presiden

Arahan

Arahan Presiden merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Arahan tersebut meliputi arahan Presiden di berbagai kesempatan yang merupakan respon terhadap permasalahan yang muncul.

Beberapa arahan Presiden dalam sidang kabinet yang dijadikan sebagai panduan bagi penyusunan dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Arahan Presiden Pada Sidang Kabinet 29 Januari 2013 � Manfaatkan peluang dan beri dukungan regulasi yang

kondusif untuk pembangunan infrastruktur; � Prioritaskan pengentasan kemiskinan, khususnya the

poorest of the poor; � Kontrol belanja: batasi pengeluaran yang tidak perlu; flat

belanja barang (tidak berarti kontraktif); tetap ekspansif tetapi terkontrol;

� Subsidi harus terkontrol; cegah inflasi karena inflasi berbanding lurus dengan kemiskinan.

2. Arahan Presiden pada Rapat Terbatas Kabinet Tanggal 21

Maret dan 28 Maret 2013 � Asumsi makro dan fiscal space 2014 dihitung kembali

sehingga: pertumbuhan ekonomi 6,8% dan defisit anggaran 1,5% terhadap PDB dengan pengelolaan subsidi BBM;



� Direktif Presiden 2013 masih relevan di 2014; � RKP 2014 diarahkan untuk menutup target RPJMN terutama

yang terkait dengan kemiskinan dan pengangguran untuk memenuhi sasaran RPJMN. Sedangkan target yang lain dapat disesuaikan. Untuk itu, perlu dilakukan: � Penajaman 15 isu strategis. � Penguatan program penanggulangan kemiskinan dan

penurunan pengangguran. � Penyesuaian sasaran RPJMN dengan ketersediaan Pagu

Indikatif 2014.

Arahan Presiden tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RKP 2014 yang kemudian diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) kelompok unsur-unsur pokok, sebagai berikut:

Pertama, yang terkait dengan pemantapan perekonomian nasional. Hal-yal yang perlu mendapat perhatian yang terkait dengan pemantapan perekonomian nasional adalah: (i) Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (ii) Surplus Beras 10 Juta ton 2014; (iii) Konversi Energi; (iv) Low Cost Emission Car (Green Car); dan (v) Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kedua, pentingnya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dalam hal ini, yang perlu menjadi perhatian adalah: (i) Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); (ii) Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka pencapaian MDGs; dan (iii) Pembangunan Shelter Bencana.

Ketiga, pemeliharaan stabilitas sosial dan politik. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian yang terkait dengan pemeliharaan stabilitas soaial dan politik adalah: (i) Percepatan Pemenuhan Minimum Essential Force tahap I; (ii) Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri; dan (iii) Penanganan Ancaman Gangguan Keamanan Dalam Negeri.


L.7.2 Kesehatan

Gambar 28Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih per Provinsi Tahun 2012

Gambar 29Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2011

83,1

0

20

40

60

80

100

120

Papu

a Su

law

esi B

arat

M

aluk

u M

aluk

u U

tara

N

usa

Teng

gara

Tim

ur

Papu

a Ba

rat

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Ten

ggar

a Ka

liman

tan

Teng

ah

Kalim

anta

n Ba

rat

Goro

ntal

o Ja

mbi

Su

law

esi S

elat

an

Bant

en

Kalim

anta

n Se

lata

n Ja

wa

Bara

t N

usa

Teng

gara

Bar

at

INDO

NES

IA

Kalim

anta

n Ti

mur

La

mpu

ng

Sum

ater

a Se

lata

n Su

law

esi U

tara

Ri

au

Beng

kulu

Su

mat

era

Uta

ra

Kep.

Ban

gka

Belit

ung

Aceh

Ja

wa

Tim

ur

Sum

ater

a Ba

rat

Jaw

a Te

ngah

Ke

pula

uan

Riau

DI

Yog

yaka

rta

DKI J

akar

ta

Bali

88,27

0

20

40

60

80

100

120

Papu

a Pa

pua

Bara

t N

usa

Teng

gara

Tim

ur

Sula

wes

i Bar

at

Mal

uku

Uta

ra

Mal

uku

Kalim

anta

n Te

ngah

INDO

NES

IA

Bant

en

Goro

ntal

o Ac

eh

Kalim

anta

n Ba

rat

Lam

pung

N

usa

Teng

gara

Bar

at

Kalim

anta

n Ti

mur

Be

ngku

lu

Sum

ater

a Ba

rat

Jam

bi

Sula

wes

i Ten

ggar

a Su

law

esi U

tara

Ja

wa

Bara

t Su

law

esi S

elat

an

Kalim

anta

n Se

lata

n Su

law

esi T

enga

h Ja

wa

Tim

ur

Kepu

laua

n Ri

au

Sum

ater

a Se

lata

n Su

mat

era

Uta

ra

DI Y

ogya

kart

a Ri

au

Bali

Jaw

a Te

ngah

Ke

p. B

angk

a Be

litun

g DK

I Jak

arta

Sumber: SDKI, 2012

Sumber: Profil Kesehatan, 2011



Gambar 27Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2012

Sumber: BPSDMPK-PMP, Kemdikbud, 2012

21,15%

25,64%

26,39%

26,92%

29,03%

31,48%

31,63%

34,40%

36,76%

37,68%

38,95%

39,72%

39,83%

42,59%

43,25%

43,60%

43,73%

43,93%

44,03%

46,41%

47,09%

47,99%

49,89%

50,16%

50,89%

50,89%

51,24%

51,63%

52,51%

54,69%

54,79%

58,46%

65,05%

68,71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

DKI Jakarta

Bali

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Jawa Barat

Banten

Sulawesi Selatan

Jawa Tengah

Bengkulu

Nasional

N T B

Sumatera Barat

Kalimantan Timur

Sumatera Utara

Riau

Kepulauan Riau

Sulawesi Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Sumatera Selatan

Gorontalo

Lampung

Aceh

Papua Barat

Sulawesi Utara

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah

Kepulauan Babel

Jambi

Papua

Kalimantan Barat

Maluku Utara

Maluku

N T T

Persen

Prov

insi


2.3 Tema dan Prioritas RKP 2014

2.3.1 Tema Pembangunan

Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Adapun langkah-langkah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2014, tema pembangunan nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Dengan demikian, secara menyeluruh tema RKP dari tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Tema Pembangunan yang Tertuang Dalam RKP

Tema Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dalam RKP 2014 dilandasi oleh kondisi lingkungan strategis pembangunan tahun 2014, baik secara internal maupun eksternal yang menuntut perlunya penguatan ekonomi nasional.

Kebijakan penguatan ekonomi nasional mencakup upaya untuk: (i) mendorong investasi dan ekspor; (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara; (iii) menjaga daya beli masyarakat; (iv) menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar rupiah; (v) meningkatkan pembangunan infrastruktur; dan (vi) menjaga stabilitas sosial politik. Dengan kerja keras, pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan dapat mendorong perekonomian nasional tumbuh 6,4-6,9 persen pada tahun 2014.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Tema RKP tahun 2014 adalah sebagai berikut:


2010






2013

2014

333


BERKEADILAN



1. Pemantapan Perekonomian Nasional � Mengupayakan tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi

dan berkelanjutan yang diiring oleh tingkat inflasi yang terjaga; nilai tukar yang stabil dan kompetitif; neraca pembayaran yang seimbang; serta fiskal yang berkelanjutan;

� Meningkatkan daya saing ekonomi agar mampu memanfaatkan kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi global;

� Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu intervensi pemerintah yang tepat memihak (affirmative) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul.

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan � Membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia; � Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran; � Mitigasi bencana.

3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik � Menjaga agar konflik sosial tidak terulang kembali; � Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; � Memantapkan penegakan hukum, pertahanan dan

pelaksanaan Pemilu 2014.

2.3.2 Prioritas Nasional Tahun 2014

Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, pembangunan nasional dalam RKP 2014 dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, termasuk di dalamnya kemungkinan adanya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RPJMN dan RKP untuk menanggapi situasi kekinian dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Prakarsa-prakarsa baru tersebut menunjukkan bahwa Indonesia selalu siap dalam mengantisipasi dan merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik. Selanjutnya, 11 Proritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya ditunjukkan pada Gambar 2.2.


Gambar 26Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2011

98,85

98,83

97,67

97,61

96,99

96,86

96,83

96,65

96,63

96,25

96,20

96,01

95,96

95,84

95,66

95,60

95,52

95,13

95,02

94,69

94,51

92,81

92,41

91,49

91,29

90,34

90,03

89,17

88,52

88,07

87,63

87,61

83,24

64,08

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Sulut

DKI

Kep. Riau

Riau

Kaltim

Kalteng

Sumut

Sumsel

Maluku

Banten

Sumbar

Malut

Jabar

Aceh

Kalsel

Kep.Babel

Jambi

Bengkulu

Lampung

Gorontalo

Sulteng

INDONESIA

Papua Barat

DIY

Sultra

Jateng

Kalbar

Bali

Jatim

Sulsel

NTT

Sulbar

NTB

Papua

Sumber: Susenas, BPS, 2011



Gambar 25Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk >15 Tahun) Tahun 2011

5,8

6,8

6,8

6,9

7,0

7,2

7,3

7,3

7,5

7,6

7,7

7,7

7,8

7,9

7,9

8,0

8,0

8,0

8,2

8,2

8,3

8,3

8,4

8,4

8,6

8,7

8,8

8,8

8,8

8,9

9,1

9,1

9,7

10,4

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Papua

NTT

Kalbar

NTB

Sulbar

Jateng

Jatim

Gorontalo

Kep.Babel

Kalsel

Lampung

Sulsel

Sumsel

Jabar

INDONESIA

Jambi

Kalteng

Sulteng

Sultra

Malut

Bengkulu

Bali

Sumbar

Banten

Riau

Maluku

Aceh

Sumut

Papua Barat

Sulut

DIY

Kaltim

Kep. Riau

DKI

Tahun

Prov

insi



Gambar 2.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014

Sumber: RKP 2014, Bappenas

2.4 Isu Strategis 2014

Isu Strategis

Isu strategis dalam RKP 2014 dimaksudkan untuk lebih memfokuskan upaya pemerintah untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas dan yang berfungsi sebagai pengungkit sehingga penanganannya dapat tuntas. Isu strategis disusun dengan berdasarkan kepada dua hal, yaitu: (i) Arahan Presiden; dan (ii) Hasil Review paruh waktu RPJMN 2010-2014. Berikut ini adalah isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional.

Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 1 - Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, adalah: Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Peningkatan kualitas pelayanan publik dan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 2 - Pendidikan, adalah: Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin, Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014 secara bertahap dan Pelaksanaan pendidikan menengah universal.

Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 3 - Kesehatan, adalah: Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria) dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

PendidikanKesehatan

Penanggulangan KemiskinanKetahanan Pangan

Infrastruktur

Iklim Investasi dan Iklim UsahaEnergi

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflikKebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Bidang Perekonomian

Bidang Kesejahteraan Rakyat



merata.

Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 5 - Ketahanan Pangan, adalah: Kesejahteraan petani/nelayan dan Peningkatan produksi perikanan.

Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 6 - Infrastruktur, adalah: Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.

Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 7 - Iklim Investasi dan Iklim Usaha, adalah: Penurunan Biaya Logistik Nasional dan Pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru.

Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 8 - Energi, adalah: Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi serta Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi.

Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 9 - Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, adalah: Pengendalian perubahan iklim dan Peningkatan kualitas lingkungan.

Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional 10 - Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Paska Konflik, adalah: Pembangunan Daerah Tertinggal serta Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) kawasan perbatasan.

Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang Polhukam, adalah: Pembinaan masyarakat.

Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang Perekonomian, adalah: Akselerasi industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri nonmigas serta Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Isu Strategis untuk mendukung Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat, adalah: Peningkatan kerukunan beragama dan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di ingkat regional dan internasional.


Gambar 23Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh Penduduk

Berusia 10 Tahun ke Atas Tahun 2011

Gambar 24Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2011

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aceh Sumut

Sumbar Riau

Jambi Sumsel

Bengkulu Lampung

Kep. Babel Kep. Riau

DKI Jakarta Jabar

Jateng DIY

Jatim Banten

Bali NTB NTT

Kalbar Kalteng

Kalsel Kaltim

Sulut Sulteng

Sulsel Sultra

Gorontalo Sulbar Maluk Malut

Papua Barat Papua

Tidak/Belum Sekolah Tidak Tamat SD SD+SMP SM+PT

8,38

25,63

26,68

16,31

17,74 5,25 Tidak/Belum Pernah Sekolah

Tidak Tamat SD

SD/sederajat

SMP/sederajat

SMA/sederajat

PT/sederajat


Sumber: Susenas 2011



merata.










Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 143




0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aceh Sumut

Sumbar Riau

Jambi Sumsel

Bengkulu Lampung


DKI Jakarta Jabar

Jateng DIY

Jatim Banten

Bali NTB NTT

Kalbar Kalteng

Kalsel Kaltim

Sulut Sulteng

Sulsel Sultra


Papua Barat Papua


8,38

25,63

26,68

16,31


Tidak Tamat SD

SD/sederajat

SMP/sederajat

SMA/sederajat

PT/sederajat





Gambar 22Produksi dan Konsumsi Beras (Ribu Ton) Tahun 2012

L.7 Kondisi Sumber Daya Manusia

L.7.1 Pendidikan

Tabel 12 Alasan Tidak/Belum Bersekolah Tahun 2011

Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah Atau

Tidak Bersekolah Lagi

Perkotaan Perdesaan Kota + Desa

L P L+P L P L+P L P L+P

Tidak Ada Biaya 49.21 52.59 50.87 47.56 47.81 47.68 48.21 49.90 49.00 Bekerja/Mencari Nafkah 14.27 17.07 15.65 11.21 6.57 9.13 12.41 11.15 11.82 Menikah/Mengurus RT 0.43 5.81 3.09 0.49 11.19 5.29 0.47 8.85 4.38 Merasa Pendidikan Cukup 5.08 4.97 5.02 4.66 5.22 4.91 4.82 5.11 4.96 Belum Cukup Umur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Malu Karena Ekonomi 1.18 0.61 0.90 1.24 1.04 1.15 1.21 0.86 1.05 Sekolah Jauh 0.29 0.57 0.43 4.90 5.38 5.12 3.09 3.28 3.18 Cacat 3.47 2.30 2.89 2.72 2.57 2.65 3.01 2.45 2.75 Menunggu Pengumumam 1.91 2.29 2.09 0.44 0.94 0.67 1.02 1.53 1.26 Tidak Diterima 0.64 0.28 0.46 0.48 0.52 0.50 0.54 0.41 0.48 Lainnya 23.53 13.50 18.59 26.29 18.75 22.92 25.21 16.46 21.13

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Sumber : Susenas BPS, 2011

12198,71

5987,18

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Aceh

Su

mat

era

Uta

ra

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Ja

mbi

Su

mat

era

Sela

tan

Beng

kulu

La

mpu

ng

Kep.

Ban

gka

Belit

ung

Kep.

Ria

u DK

I Jak

arta

Ja

wa

Bara

t Ja

wa

Teng

ah

DI Y

ogya

kart

a Ja

wa

Tim

ur

Bant

en

Bali

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

N

usa

Teng

gara

Tim

ur

Kalim

anta

n Ba

rat

Kalim

anta

n Te

ngah

Ka

liman

tan

Sela

tan

Kalim

anta

n Ti

mur

Su

law

esi U

tara

Su

law

esi t

enga

h Su

law

esi S

elat

an

Sula

wes

i Ten

ggar

a Go

ront

alo

Sula

wes

i Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Papu

a Ba

rat

Papu

a

Produksi Konsumsi


Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di NTB



Gambar 19Kontribusi Kawasan per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun 2012

Gambar 20

Produksi Padi di Indonesia Tahun 2010-2012

Sumber : BPS diolah ; *) Keterangan: Angka Sementara

Gambar 21

Konsumsi Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun) Pada Tahun 2010-2014

23,2%

54,2%

6,8% 11,3%

4,5%

Sumatera Jawa & Bali Kalimantan Sulawesi Maluku,Nusa Tenggara & Papua

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

64000

65000

66000

67000

68000

69000

70000

2010 2011 2012*

Ribu

Ton

Produksi Pertumbuhan

2010 2011 2012 2013 2014

Konsumsi Beras 139,15 137,06 135,01 132,98 130,99

126

128

130

132

134

136

138

140

Kg/K

apita

/Tah

un


Sumber: Susenas BPS



L.5.5 Infrastruktur Telekomunikasi

Tabel 9 Layanan Broadband dan Rencana Pembangunan Broadband

L.6 Kondisi Produksi dan Konsumsi Beras

Tabel 10 Pertumbuhan Produksi Padi Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2010-2012

No Kawasan 2010 2011 2012*

1 Sumatera 15.200,1 15.686,8 16.004,8 2 Jawa dan Bali 37.243,9 35.262,9 37.392,2 3 Kalimantan 4.425,3 4.574,1 4.695,3 4 Sulawesi 6.994,7 7.280,9 7.821,8 5 Maluku, Nusa Tenggara dan Papua 2.605,4 2.952,1 3.131.0 Total 66.469,4 65.756,9 69.045,1

Sumber: BPS (diolah), Keterangan: *) Angka Sementara

Tabel 11

Pertumbuhan Produksi Beras Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2010-2012 No Kawasan 2010 2011 2012*

1 Sumatera 8.545,5 8.919,0 8.997,9 2 Jawa dan Bali 20.938,5 19.824,8 21.021,9 3 Kalimantan 2.487,9 2.571,6 2.639,7 4 Sulawesi 3.932,4 4.093,3 4.397,4 5 Maluku, Nusa Tenggara dan Papua 1.464,7 1.659,7 1.760,3 Total 37.369,1 36.968,4 38.817,2


Koridor Ekonomi

Total Kab/ Kota

Kab/Kota yang sudah dilayani broadband

Rencana Pembangunan broadband hingga 2014 PT Telkom Pemerintah

Sumatera 151 119 25 7 Jawa 118 116 2 0 Kalimantan 55 45 9 1 Sulawesi-Malut 82 54 14 14 Bali Nusra 40 27 4 9 Maluku Papua 51 0 16 35 Total Nasional 497 361 70 66

Sumber: PT Telkom dan Kementerian Komunikasi dan Informasi

BAB III EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014




Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Nasional

Pelaksanaan Pembangunan Prioritas Nasional sampai dengan paruh waktu RPJMN 2010-2014 telah memberikan capaian yang cukup baik. Di tengah ketidakpastian proses pemulihan kelesuan ekonomi dunia sejak krisis global 2008, pembangunan ekonomi nasional secara umum tetap menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hal ini mengindikasikan fundamental ekonomi nasional yang kokoh, meskipun dampak krisis sempat dirasakan pada tahun 2009 dengan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi pada angka 4,63 persen (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Persen)

No. LAPANGAN USAHA PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 1)

2009 2010 2011* 2012** CAGR 2009 2010 2011 2012 CAGR 1 Pertanian, Peternakan,

Kehutanan & Perikanan 3,96 3,01 3,37 3,97 2,57 0,68 -0,28 -5,22 -1,14 -1,68

2 Pertambangan & Penggalian 4,47 3,86 1,39 1,49 1,68 7,91 8,59 16,81 9,26 8,50 3 Industri Pengolahan 2,21 4,74 6,14 5,73 4,12 2,31 7,67 5,19 5,67 4,59 4 Listrik, Gas & Air Bersih 14,29 5,33 4,82 6,40 4,11 10,91 4,94 2,38 3,88 2,78 5 Konstruksi 7,07 6,95 6,65 7,50 5,23 0,88 1,93 13,35 7,13 5,48 6 Perdagangan, Hotel & Rest. 1,28 8,69 9,17 8,11 6,42 3,42 2,48 4,02 -1,03 1,35 7 Pengangkutan dan Komunikasi 15,85 13,41 10,70 9,98 8,40 -1,00 -8,16 -9,61 -1,59 -4,93 8 Keuangan, Real Estate

Jasa Perusahaan 5,21 5,67 6,84 7,15 4,87 1,82 17,01 51,39 1,10 15,68

9 Jasa-jasa 6,42 6,04 6,75 5,24 4,47 6,88 13,96 4,32 2,73 5,13 TOTAL 4,63 6,22 6,49 6,23 4,70 2,26 3,18 1,35 1,04 1,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan: * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara 1) SAKERNAS bulan Agustus Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga 2012 masih dalam

kisaran sasaran RPJMN (sekitar 6,3-6,8 persen per tahun, dengan peningkatan bertahap mulai dari 5,5-5,6 persen pada tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya 7 persen pada tahun 2014). Pada

BAB III Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014


L.5.3 Infrastruktur Laut

Gambar 17Tingkat Kinerja Pelabuhan Utama Indonesia

Sumber: Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub

L.5.4 Infrastruktur Listrik

Gambar 18Rasio Elektrifikasi Tahun 2012

53,9

83,4

66,2

74,3

36,0

57,5

90,8

87,8

84,7

27,4

70,0

Belawan Dumai Sibolga Tanjung Pinang

Pekanbaru

BOR di Wilayah Pelindo I

2011 2012 Standar

67,2

1

62,0

7

42,1

4

61,8

7

81,6

7

50,7

52,5

68,8

62,5

76,3

70,0

Tanjung Priok

Palembang Panjang Pontianak Teluk Bayur

BOR di Wilayah Pelindo II

2011 2012 Standar

70,0

55,0

47,0

20,0

60,0

64,2

68,5

38,8

75,4

63,6

70,0

Tanjung Perak

Banjarmasin Benoa Tanjung Emas

Tenau Kupang

BOR di Wilayah Pelindo III

2011 2012 Standar

72,0

51,0

61,0

58,1

68,0

69,0

66,0

64,5

67,2

68,6

70,0

Jayapura Ambon Samarinda Makassar Bitung

BOR di Wilayah Pelindo IV

2011 2012 Standar

Sumber: Kementerian ESDM



tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2 persen, kemudian berkembang lebih baik pada tahun 2011 menjadi 6,5 persen, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Pada tahun 2012, meskipun krisis keuangan Eropa memberikan tekanan yang cukup kuat, perekonomian nasional pada tahun 2012 masih dapat tumbuh sebesar 6,2 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang kokoh memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran. Rata-rata 1,39 persen angkatan kerja mampu diserap setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,14 persen pada tahun 2012, yang pada tahun 2010 mencapai 7,14 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 13,3 persen dapat diturunkan menjadi 11,7 persen pada tahun 2012. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pun mengalami peningkatan cukup tajam, mencapai sekitar USD 3.352 tahun 2012, setelah sebelumnya mengalami krisis keuangan yang berkembang menjadi krisis multidimensi yang cukup parah pada tahun 1998 (Gambar 3.1).

Gambar 3.1 Pendapatan per kapita, Pertumbuhan PDB, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dalam pengentasan kemiskinan, untuk memenuhi target tingkat kemiskinan 8-10 persen pada tahun 2014, kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun tidak hanya harus bersinergi antar sesama

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(%) (US$)

PN per kapita, metode Atlas (berlaku US$) Pertumbuhan PDB (%)

Tingkat Pengangguran (%) Tingkat Kemiskinan (%)

Dampak krisis 1998

Dampak kenaikan BBM

Dampak krisis global

Dampak kenaikan BBM

Dampak krisis 1998



Pertumbuhan ekonomi yang kokoh memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran. Rata-rata 1,39 persen angkatan kerja mampu diserap setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan menjadi 6,14 persen pada tahun 2012, yang pada tahun 2010 mencapai 7,14 persen. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan juga berhasil diturunkan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 13,3 persen dapat diturunkan menjadi 11,7 persen pada tahun 2012. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pun mengalami peningkatan cukup tajam, mencapai sekitar USD 3.352 tahun 2012, setelah sebelumnya mengalami krisis keuangan yang berkembang menjadi krisis multidimensi yang cukup parah pada tahun 1998 (Gambar 3.1).




-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(%) (US$)



Dampak krisis 1998

Dampak kenaikan BBM


Dampak kenaikan BBM

Dampak krisis 1998


program-program pengentasan kemiskinan saja, namun selaras pula dengan program kebijakan di luar kemiskinan, dengan harapan dapat meminimalisir dampak kebijakan yang kontra produktif terhadap penurunan kemiskinan. Jika terdapat kebijakan yang dampaknya diperkirakan dapat menambah jumlah dan beban penduduk miskin, misalnya seperti kenaikan BBM tahun 2005, maka langkah kebijakan antisipatif yang efektif perlu disiapkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Program pembangunan yang sifatnya padat karya makin ditingkatkan secara merata untuk dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Selain itu, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan dan memperluas akses mereka terhadap kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Selama ini, pemerintah telah bertekad dan berupaya untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan (growth with equity) yang mensyaratkan stabilitas dan dukungan negara yang kuat. Upaya ini diwujudkan dengan menerapkan four track strategy pembangunan, yang terdiri dari pro-growth, pro-poor dan pro-job dilengkapi dengan pro-environment untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan saling bersinergi secara seimbang dan konsisten dengan melibatkan masyarakat serta mengedepankan aspek pemerataan.

Pemerataan menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan guna mengatasi melebarnya ketimpangan baik antar penduduk maupun antar wilayah, karena pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata, namun juga untuk menyejahterakan masyarakat yang termarjinalkan. Dalam hal itu, perlindungan sosial akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Hal ini bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional, namun juga dilandasi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas menuju SDM yang produktif, terdidik, terampil dan sehat, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan pelaku sekaligus key enabler dalam proses pembangunan.

Sebagai salah satu wujud upaya pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan terutama di daerah tertinggal yang diantaranya meliputi pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta sarana


Tabel 7 Kondisi Jalan Nasional Pada Tahun 2005 dan 2011

Pulau Panjang Jalan (km)

Jalan Tidak Mantap Tahun 2005


2005 2011 Km % Km % Sumatera 10.429,8 11.568,1 724,85 6,9 1.370,17 11,8 Jawa+Bali 5.389,5 6.146,2 341,86 6,3 386,54 6,3 Nusa Tenggara 1.795,8 2.038,9 118,52 6,6 114,89 5,6 Kalimantan 5.538,2 6.363,6 609,83 11,0 657,90 10,3 Sulawesi 6.844,8 7.799,8 175,75 2,6 936,51 12,0 Maluku 1.255,5 1.578,6 68 5,4 267,81 17,0 Papua 1.876,5 3,074,7 260,26 13,9 1.002,28 32,60 Nasional 33.130,2 38.659,8 2.299,07 6,9 4.736,10 12,3

Sumber: Direktorat Bina Program, Kementerian PU, 2011

Tabel 8 Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2010

Pulau Panjang Jalan Provinsi

Jalan Tidak Mantap 2010

% Panjang Jalan Kabupaten/Kota


%

Sumatera 16.046,07 7.189,51 44,8 134.097,0 65.163,31 48,6 Jawa 9.521,81 1.148,21 12,1 83.999,1 28.586,76 34,0 Kalimantan 6.888,13 2.997,30 43,5 40.929,4 18.674,02 45,6 Sulawesi 6.274,65 3.246,65 51,7 57.611,7 30.345,79 52,7 Bali-NT 4.462,77 1.615,04 36,2 26.602,5 12.622,17 47,4 Maluku 2.766,80 1.976,21 71,4 8.853,3 4.461,86 50,4 Papua 3.320,70 1.569,39 47,3 18.123,0 11.507,78 63,5 TOTAL 49.280,93 19.742,31 40,1 370.215,85 171.361,68 46,3

Sumber: Direktorat Bina Program, Kemen PU, 2010

Gambar 14Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%)

88,2% 93,1% 95,5%

89,7% 88,0% 83,0%

67,4%

51,8%

68,2%

54,2% 54,7% 47,4% 44,6%

39,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sumatera Jawa Bali-Nusa Tenggara

Kalimantan Sulawesi Maluku Papua

Jalan Nasional Kondisi Mantap Jalan Daerah Kondisi Mantap

Sumber: Kementerian PU



L.5 Kondisi Infrastruktur Daerah

L.5.1 Infrastruktur Jalan

Tabel 6 Kondisi Mantap Jalan Tahun 2010

Jalan Panjang Total (km) Kondisi Mantap Kondisi Tidak Mantap

Jalan Tol 761,45 761,45 100,0% - 0,0%

Jalan Nasional 38.569,84 33.833,78 87,7% 4.736,06 12,3%

Jalan Provinsi 49.280,93 19.742,31 40,1% 29.538,62 59,9%

Jalan Kabupaten/Kota 370.215,85 171.361,68 46,3% 198.854,17 53,7%

TOTAL 458.828,07 225.699,21 49,2% 233.128,85 50,8%

Gambar 12Rasio Kerapatan Jalan (km/km2) Tahun 2012

Gambar 13Rasio Kapasitas Jalan (km/unit) Tahun 2011



1,5

2

1,2

8

0,8

5

0,7

4

0,7

0

0,6

7

0,6

1

0,5

7

0,5

1

0,4

9

0,4

8

0,4

8

0,4

4

0,4

2

0,3

9

0,3

8

0,3

7

0,2

9

0,2

8

0,2

8

0,2

5

0,2

3

0,2

2

0,1

6

0,1

6

0,1

4

0,1

0

0,0

9

0,0

6

0,0

6

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

DIY

Bali

Jate

ng

Jatim

Bant

en

Jaba

r

Sulu

t

Kepr

i

Sulse

l

Sum

ut

Lam

pung

Sum

bar

Goro

ntal

o

NTB

Beng

kulu

NTT

NAD

Kalse

l

Riau

Sulte

ng

Babe

l

Jam

bi

Sultr

a

Sum

sel

Mal

ut

Mal

uku

Kalb

ar

Kalte

ng

Kalti

m

Papu

a


175

,64

92,

09

65,

86

62,

07

47,

86

46,

79

43,

00

41,

05

34,

13

31,

23

24,

10

20,

37

19,

78

18,

38

17,

89

15,

57

14,

90

12,

35

11,

58

11,

00

9,7

5

7,3

5

6,6

6

4,8

5

4,7

2

3,4

2

2,6

3

1,7

6

1,0

8

0,4

5

0 20 40 60 80

100 120 140 160 180

Babe

l

Jam

bi

Sum

sel

Jaba

r

Jate

ng Bali

Jatim

DIY

Kalte

ng

Riau

Kepr

i

Kalti

m

Sulu

t

Bant

en

Sum

ut

Beng

kulu

NTB

Lam

pung

Mal

uku

Sum

bar

Sulse

l

NAD

Kalb

ar

Sultr

a

Kalse

l

Papu

a

Goro

ntal

o

Sulte

ng

NTT

Mal

ut


pendidikan sebagai infrastruktur dasar akan ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur dasar ini dibarengi pula dengan penyediaan tenaga kesehatan dan pendidikan yang memadai, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, serta pembenahan tata kelola pemeliharaan aset-aset hasil pembangunan tersebut.

Guna meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat yang lebih merata, pembangunan sektor pertanian dan UMKM akan mendapat porsi perhatian yang lebih besar. Alih fungsi lahan pertanian dikendalikan, pembangunan sarana dan prasarana pertanian lebih dipercepat, terutama melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dengan makin bergairahnya kegiatan pertanian, pencapaian target program swasembada pangan atau ketahanan pangan nasional semakin cepat diwujudkan, sekaligus dapat meningkatkan pemerataan pembangunan.

Upaya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai program pembangunan diupayakan tetap memperhatikan, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena saat ini kualitas air, udara, tanah dan lingkungan secara umum terus memburuk. Upaya menjaga kualitas lingkungan diperlukan agar peningkatan kesejahteraan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak diwarnai oleh dampak kerusakan lingkungan yang akan mengurangi manfaat sosial dan ekonomi dari pembangunan. Untuk itu pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterapkan pada semua proses dan tahapan pembangunan.

Keterpaduan, sinergi, fokus dan konsistensi merupakan kata kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan mendatang dalam mewujudkan target pembangunan, yaitu kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal ini tidak dapat lagi dilakukan secara terkotak-kotak hanya demi kepentingan pencapaian yang bersifat sektoral (ego sektoral) atau dikotomi pusat daerah yang dapat mendistorsi pencapaian target kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Pencapaian 14 Prioritas Nasional

Pencapaian 14 Prioritas Nasional hingga paruh waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014, secara umum menunjukkan kemajuan dalam upaya pencapaian target akhir di tahun 2014. Namun demikian, terdapat sejumlah tindak lanjut atas permasalahan ataupun upaya peningkatan kinerja pembangunan yang perlu dilaksanakan ke depan dengan pengoptimalan dukungan daerah.



Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pencapaian pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola masih perlu ditingkatkan. Beberapa target pembangunan yang direncanakan masih belum terpenuhi, terutama pada pencapaian: (i) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemda, dari target 60 persen pada tahun 2014 baru mencapai 16 persen pada tahun 2012; (ii) Pelayanan publik di daerah, dari target skor integritas sebesar 8,0 pada tahun 2014 baru mencapai 6,32 pada tahun 2012; (iii) Kemudahan berusaha, dari target peringkat 75 pada tahun 2014 baru menempati peringkat 129 pada tahun 2012; (iv) Efektifitas pemerintahan dari target skor 0,5 di tahun 2014 baru mencapai skor -0,24 pada tahun 2011; dan (v) Akuntabilitas kabupaten/kota baru mencapai 12,78 persen di tahun 2011 dari target yang ditetapkan sebesar 60 persen di tahun 2014.

Dalam upaya pencapaian target RPJMN 2010-2014, tindak lanjut yang akan dilaksanakan dengan dukungan daerah adalah: (i) Peningkatan kapasitas auditor internal dan pengelola keuangan pada instansi pusat dan daerah; (ii) Peningkatan pengelolaan barang milik negara; (iii) Peningkatan kualitas e-procurement; (iv) Pembenahan manajemen pelayanan, yang meliputi aspek kelembagaan, tatalaksana, SDM dan pemanfaatan TIK, serta pengembangan sistem nasional pengaduan pelayanan publik; (v) Percepatan implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; (vi) Peningkatan kualitas pembentukan regulasi baru melalui penerapan reformasi regulasi di semua tingkatan, baik di pusat maupun daerah; (vii) Penataan organisasi, melalui audit organisasi dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi dan struktur organisasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah; (viii) Peningkatan profesionalisme SDM aparatur; (ix) Pemantapan penerapan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; (x) Peningkatan kapasitas implementasi reformasi birokrasi secara nasional untuk mempercepat perluasan reformasi birokrasi di daerah.

Prioritas Nasional 2: Pendidikan

Pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2012 mampu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang pada tahun 2009 sebesar 7,7 tahun, meningkat menjadi 7,9 tahun pada tahun 2011 (Gambar 3.2). Selain itu,


L.4.2 Investasi (PMTB) Per Provinsi

Gambar 10Share Realisasi PMDN per Provinsi Tahun 2011-2012 (%)

Gambar 11

Share Realisasi PMA per Provinsi Tahun 2011-2012 (%)

14,73

23,35

0

5

10

15

20

25

NAD

Su

mut

Su

mba

r Ri

au

Jam

bi

Sum

sel

Beng

kulu

La

mpu

ng

Babe

l Ke

p. R

iau

DKI J

akar

ta

Jaba

r Ja

teng

DI

Jogy

a Ja

tim

Bant

en

Bali

NTB

N

TT

Kalb

ar

Kalte

ng

Kalse

l Ka

ltim

Su

lut

Sulte

ng

Sulse

l Su

ltra

Goro

ntal

o Su

lbar

M

aluk

u M

aluk

u U

tara

Pa

pua

Papu

a Ba

rat

2011 2012

24,77

17,14

0

5

10

15

20

25

30

NAD

Su

mut

Su

mba

r Ri

au

Jam

bi

Sum

sel

Beng

kulu

La

mpu

ng

Babe

l Ke

p. R

iau

DKI J

akar

ta

Jaba

r Ja

teng

DI

Jogy

a Ja

tim

Bant

en

Bali

NTB

N

TT

Kalb

ar

Kalte

ng

Kalse

l Ka

ltim

Sulu

t Su

lteng

Su

lsel

Sultr

a Go

ront

alo

Sulb

ar

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Papu

a Pa

pua

Bara

t

2011 2012

Sumber: BKPM

Sumber: BKPM



L.3.2 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Gambar 8 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2010-2011

L.4 Kondisi Perdagangan dan Investasi

L.4.1 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional


-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

Aceh

Su

mat

era

Uta

ra

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Ja

mbi

Su

mat

era

Sela

tan

Beng

kulu

La

mpu

ng

Bang

ka B

elitu

ng

Kepu

laua

n Ri

au

DKI J

akar

ta

Jaw

a Ba

rat

Jaw

a Te

ngah

DI

Yog

yaka

rta

Jaw

a Ti

mur

Ba

nten

Ba

li Ka

liman

tan

Bara

t Ka

liman

tan

Teng

ah

Kalim

anta

n Se

lata

n Ka

liman

tan

Tim

ur

Sula

wes

i Uta

ra

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Sel

atan

Su

law

esi T

engg

ara

Goro

ntal

o Su

law

esi B

arat

N

usa

Teng

gara

Bar

at

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

M

aluk

u M

aluk

u U

tara

Pa

pua

Bara

t Pa

pua

%

2010 2011

5,3

14,3

6,2

14,6

5,1

8,1

5,0

17,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Aceh

Su

mut

Su

mba

r Ri

au

Kep.

Ria

u Ja

mbi

Su

mse

l Ke

p. B

abel

Be

ngku

lu

Lam

pung

DK

I Jak

arta

Ja

bar

Bant

en

Jate

ng

DI Y

ogya

kart

a Ja

tim

Bali

NTB

N

TT

Kalb

ar

Kalte

ng

Kalse

l Ka

ltim

Su

lut

Goro

ntal

o Su

lteng

Su

lsel

Sulb

ar

Sultr

a M

aluk

u M

alut

Pa

pua

Papu

a Ba

rat

Pelabuhan Muat Prov. Lain Pelabuhan Muat Prov. Asal Ekspor Berdasarkan Provinsi

%

Sumber: BPS diolah

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS – 2 Januari 2013


proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas yang diwakili oleh penduduk usia 15-59 tahun mengalami penurunan signifikan dari 5,3 persen pada tahun 2009 menjadi 4,8 persen pada tahun 2010, dan terus menurun menjadi 4,4 persen pada tahun 2011 (Gambar 3.3).

Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut sejalan dengan meningkatnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2009, APM SD/MI/sederajat dan APM SMP/MTs/sederajat masing-masing sebesar 95,2 persen dan 74,5 persen, terus meningkat menjadi 95,6 persen dan 77,7 persen; APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2009 sebesar 69,60 persen, meningkat menjadi 76,50 persen pada tahun 2011. Adapun angka partisipasi kasar jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2011 telah mencapai 27,09 persen, dan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 27,4 persen.

Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah

Gambar 3.3 Angka Buta Aksara

Sumber: Susenas dan RPJMN 2010-2014 Sumber: Susenas dan RPJMN 2010-2014

Meskipun banyak target yang ditetapkan dalam pembangunan pendidikan RPJMN 2010-2014 telah terlampaui, namun masih terdapat beberapa tantangan ke depan yang membutuhkan dukungan daerah. Tantangan tersebut antara lain adalah yang terkait dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas dan merata, yaitu: (i) Pemantapan implementasi BOS; (ii) Peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; (iii) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat dan SMP/ MTs/sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; dan (iv) Peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat. Pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan akses,

7,52 7,72

7,92 7,92 8,01

8,1 8,25

7,6 7,75

7,85

7 7,2 7,4 7,6 7,8

8 8,2 8,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capaian Target RPJMN

5,97 5,3 4,79 4,43 4,42 4,4 4,18

5,44 5,17 4,84 4,52 4,18

0

2

4

6

8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dilakukan melalui upaya: (i) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studi dengan kebutuhan pembangunan; (ii) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan program studi; (iii) Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (iv) Penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang dan industri; (v) Pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu.

Prioritas Nasional 3: Kesehatan

Pencapaian pembangunan kesehatan masih diwarnai dengan disparitas capaian indikator kesehatan antar provinsi dan antar status sosial ekonomi, belum optimalnya penyediaan tenaga kesehatan baik kuantitas maupun kualitas, serta belum meratanya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini tercermin dari Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang masih jauh dari target RPJMN di tahun 2014.

Gambar 3.4 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Menurut Provinsi,

Tahun 2010-2011

Sumber: SDKI, 2012

Angka Kematian Ibu sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007), masih jauh dari target 118 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Penyebab utama masih tingginya AKI antara lain belum optimalnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Selain itu,

83,1

0

20

40

60

80

100

120

Papu

a Su

law

esi B

arat

M

aluk

u M

aluk

u U

tara

N

usa

Teng

gara

Tim

ur

Papu

a Ba

rat

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Ten

ggar

a Ka

liman

tan

Teng

ah

Kalim

anta

n Ba

rat

Goro

ntal

o Ja

mbi

Su

law

esi S

elat

an

Bant

en

Kalim

anta

n Se

lata

n Ja

wa

Bara

t N

usa

Teng

gara

Bar

at

INDO

NES

IA

Kalim

anta

n Ti

mur

La

mpu

ng

Sum

ater

a Se

lata

n Su

law

esi U

tara

Ri

au

Beng

kulu

Su

mat

era

Uta

ra

Kep.

Ban

gka

Belit

ung

Aceh

Ja

wa

Tim

ur

Sum

ater

a Ba

rat

Jaw

a Te

ngah

Ke

pula

uan

Riau

DI

Yog

yaka

rta

DKI J

akar

ta

Bali


Gambar 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Per Provinsi (%)

L.3 Kondisi Daya Beli Masyarakat

L.3.1 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat

Gambar 7 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat Per Provinsi

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Su

law

esi B

arat

Ba

li Ke

p. B

angk

a Be

litun

g Be

ngku

lu

Kalim

anta

n Te

ngah

Pa

pua

Jam

bi

Jaw

a Ti

mur

Su

law

esi T

enga

h Su

law

esi T

engg

ara

Goro

ntal

o Ka

liman

tan

Bara

t La

mpu

ng

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

DI

Yog

yaka

rta

Kalim

anta

n Se

lata

n M

aluk

u U

tara

Su

mat

era

Sela

tan

Jaw

a Te

ngah

In

done

sia

Sula

wes

i Sel

atan

Ke

p. R

iau

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Su

mat

era

Uta

ra

Mal

uku

Aceh

Pa

pua

Bara

t Su

law

esi U

tara

Jaw

a Ba

rat

Kalim

anta

n Ti

mur

DK

I Jak

arta

Ba

nten

2011 2012

0 2 4 6 8

10 12 14 16 18 20

Aceh

Su

mat

era

Uta

ra

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Ja

mbi

Su

mat

era

Sela

tan

Beng

kulu

La

mpu

ng

Bang

ka B

elitu

ng

Kepu

laua

n Ri

au

DKI J

akar

ta

Jaw

a Ba

rat

Jaw

a Te

ngah

DI

Yog

yaka

rta

Jaw

a Ti

mur

Ba

nten

Ba

li Ka

liman

tan

Bara

t Ka

liman

tan

Teng

ah

Kalim

anta

n Se

lata

n Ka

liman

tan

Tim

ur

Sula

wes

i Uta

ra

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Sel

atan

Su

law

esi T

engg

ara

Goro

ntal

o Su

law

esi B

arat

N

usa

Teng

gara

Bar

at

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

M

aluk

u M

aluk

u U

tara

Pa

pua

Bara

t Pa

pua

%

2010 2011


Sumber: BPS



Provinsi Kabupaten/Kota Tertinggi

(%) Kabupaten/Kota Terendah

(%) Sulawesi Tengah Kab. Tojo Una-Una 22,37 Kota Palu 9,24 Sulawesi Selatan Kab. Pangkajene

Kepulauan 17,36 Kota Makassar 5,29

Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara 18,76 Kota Kendari 7,46 Gorontalo Kab. Boalemo 21,90 Kota Gorontalo 5,97 Sulawesi Barat Kab. Polewali Mamasa 19,66 Kab. Mamuju Utara 5,77 Maluku Kab. Maluku Barat Daya 34,49 Kota Ambon 6,83 Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah 22,68 Kota Ternate 5,16 Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 47,44 Kota Sorong 14,04 Papua Kab. Deiyai 46,76 Kab. Merauke 13,22 Sumber : BPS, 2011

L.2.3 Tingkat Pengangguran Per Provinsi


623,22

475,26 403,95

166,24 120,74

98,32 47,76

84,92 115,33

75,52 50,88

21,22 45,79

128,68 30,37

60,78 4,82

23,09 45,26 19,68

41,79 20,65 29,90 27,83 28,58 15,09 21,49

9,25 9,15

12,40 14,25

9,10

1205,77 529,98

486,88 415,62

352,97 259,24

115,12 110,50 103,67 93,66

66,66 56,90 55,94 55,03 51,27 50,46 49,17 41,98 34,42 30,75 27,65 20,57 20,43 19,69 19,47 19,04 16,04 13,57 11,81 10,71 7,94 7,91 2,88

1.000 500 00 500 1.000 1.500

Jawa Barat DKI Jakarta

Jawa Tengah Jawa Timur

Banten Sumatera Utara

Sumatera Selatan Kalimantan Timur

Lampung Sumatera Selatan

Sumatera Barat Riau

DI Yogyakarta Kalimantan Selatan

Aceh Sulawesi Utara

Nusa Tenggara Barat Kep. Riau

Papua Kalimantan Barat

Bali Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Tenggara Maluku

Jambi Sulawesi Tengah


Kep. Bangka Belitung Papua Barat

Gorontalo Maluku Utara

Sulawesi Barat

Ribu Orang Perkotaan Perdesaan



disparitas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih antar provinsi masih menjadi kendala dalam upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan, seperti pada Gambar 3.4.

Angka Kematian Bayi sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup, masih cukup jauh dari target tahun 2014 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKB dilaksanakan dengan peningkatan cakupan imunisasi dan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Cakupan imunisasi campak meningkat dari 77,67 persen pada tahun 2010 menjadi 87,3 persen pada tahun 2011, namun masih kurang dari target 93 persen pada tahun 2014. Capaian cakupan imunisasi ini masih terkendala dengan kondisi disparitas antar provinsi yang cukup lebar. Terdapat 18 provinsi dengan cakupan imunisasi campak di bawah rata-rata nasional seperti provinsi Papua, Sulawesi Barat, Aceh dan Maluku. Selanjutnya, cakupan KN1 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 84,0 pada tahun 2010 menjadi 90,5 persen pada tahun 2011 dan telah melebihi target tahun 2014 sebesar 90 persen.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dukungan daerah dalam pencapaian sasaran program kesehatan masyarakat yang diprioritaskan pada akselerasi pengurangan AKI dan AKB, adalah upaya untuk: (i) Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; (ii) Memenuhi kebutuhan ber-KB yang masih belum terpenuhi (unmet need) karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi; (iii) Meningkatkan jumlah puskesmas mampu pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED) dan rumah sakit mampu pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONEK) dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan (iv) Menjamin penyediaan obat dan vaksin sehingga selalu tersedia di fasilitas pelayanan, teruatama di fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan

Secara nasional, tingkat kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 14,1 persen pada 2009 menjadi 11,66 persen pada September 2012. Penurunan tersebut dicapai melalui perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui



berbagai kebijakan dan pelaksanaan tiga klaster program penanggulangan kemiskinan (klaster 1, 2 dan 3). Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir laju penurunan kemiskinan cenderung melambat karena adanya perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya sinergi antar program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih serius untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen pada tahun 2014.

Pemerintah daerah dapat mendorong pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui: (i) Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah; dan (ii) Peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi program pada tingkat Divisi Regional dan Nasional.

Prioritas Nasional 5 : Ketahanan Pangan

Secara umum selama kurun waktu 2010-2012, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 persen per tahun, namun angka tersebut masih di bawah target yaitu sebesar 3,7-3,9 persen per tahun. Kondisi tersebut disebabkan belum tercapainya target peningkatan produksi pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, tebu dan perikanan. Hanya daging sapi yang mengalami peningkatan produksi dan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu, NTP meningkat menjadi 105,87 pada tahun 2012 dari 101,2 pada tahun 2009, namun peningkatan tersebut dikatakan relatif tidak signifikan.

Dalam kurun waktu 2010-2012, produksi padi mampu mengalami peningkatan sebesar 2,34 persen per tahun, yaitu dari 66,47 juta ton GKG pada tahun 2010 menjadi 68,96 juta ton GKG pada tahun 2012 (ARAM II 2012). Namun, peningkatan padi ini masih di bawah target RPJMN sebesar 3,57 persen per tahun. Selanjutnya, produksi jagung dan gula selama periode 2010-2012 rata-rata meningkat masing-masing sebesar 2,56 persen dan 2,16 persen, namun tingkat pertumbuhannya masih dibawah target rata-rata per tahun yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu masing-masing sebesar 10,02 persen dan 12,55 persen. Sedangkan untuk produksi kedelai mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,02 persen. Dengan perkembangan produksi tersebut, produksi kedelai


L.2.2 Tingkat Kemiskinan Per Provinsi

Gambar 4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin per Provinsi (September 2012)

Tabel 5 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi dan Terendah

per Provinsi Tahun 2011

Provinsi Kabupaten/Kota Tertinggi (%)

Kabupaten/Kota Terendah (%)

Aceh Kab. Bener Meriah 25,50 Kota Banda Aceh 9,08 Sumatera Utara Kota Gunungsitoli 32,12 Kab. Deli Serdang 5,10 Sumatera Barat Kab. Kep. Mentawai 18,85 Kota Sawahlunto 2,34 Riau Kab. Kepulauan Meranti 34,53 Kota Pekan Baru 3,45 Jambi Kab. Tjg Jabung Timur 11,60 Kota Sungai Penuh 3,42 Sumatera Selatan Kab. Musi Banyuasin 18,99 Kab. OKU Timur 9,23 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 22,55 Bengkulu Tengah 6,49 Lampung Kab. Lampung Utara 26,33 Kab. Tulangbawang Barat 7,11 Kep. Bangka Belitung Kab. Belitung Timur 7,13 Kab. Bangka Barat 3,59 Kepulauan Riau Kab. Lingga 12,98 Kab. Kepulauan Anambas 3,95 DKI Jakarta Kab. Kepulauan Seribu 11,53 Kota Jakarta Timur 3,06 Jawa Barat Kota Tasikmalaya 19,98 Kota Depok 2,75 Jawa Tengah Kab. Wonosobo 24,21 Kota Semarang 5,68 DI Yogyakarta Kab. Kulon Progo 23,62 Kota Yogyakarta 9,62 Jawa Timur Kab. Sampang 30,21 Kota Batu 4,74 Banten Kab. Pandeglang 9,80 Kota Tangerang Selatan 1,50 Bali Kab. Jembrana 6,56 Kota Denpasar 1,79 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Utara 39,27 Kota Bima 11,69 Nusa Tenggara Timur Kab. Sabu Raijua 39,49 Kab. Flores Timur 9,06 Kalimantan Barat Kab. Landak 13,13 Kab. Sanggau 4,67 Kalimantan Tengah Kab. Barito Timur 9,27 Kota Palangka Raya 4,69 Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Utara 7,31 Kab. Banjar 3,17 Kalimantan Timur Kab. Malinau 12,67 Kota Balikpapan 3,39 Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow

Selatan 16,57 Kota Manado 5,40

11,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

DKI J

akar

ta

Bali

Kalim

anta

n Se

lata

n Ke

p. B

angk

a Be

litun

g Ba

nten

Ka

liman

tan

Teng

ah

Kalim

anta

n Ti

mur

Ke

p. R

iau

Sula

wes

i Uta

ra

Kalim

anta

n Ba

rat

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

M

aluk

u U

tara

Ja

mbi

Su

law

esi S

elat

an

Jaw

a Ba

rat

Sum

ater

a U

tara

Su

law

esi B

arat

Su

law

esi T

engg

ara

Jaw

a Ti

mur

Su

mat

era

Sela

tan

Sula

wes

i Ten

gah

Jaw

a te

ngah

La

mpu

ng

DI Y

ogya

kart

a Go

ront

alo

Beng

kulu

N

usa

Teng

gara

Bar

at

Aceh

N

usa

Teng

gara

Tim

ur

Mal

uku

Papu

a Ba

rat

Papu

a

Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin Tingkat Kemiskinan Nasional

Sumber: BPS, 2012 (diolah)



L.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008 – 2012

L.2 Kondisi Ekonomi Daerah

L.2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Daerah

Gambar 3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011

11,24%

8,39% 7,87%

7,14% 6,56% 6,14%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2008 2009 2010 2011 2012

Juta

Ora

ng

Angkatan Kerja Bekerja Penganggur Terbuka TPT TPT

982,54

(3,18)

27,22

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

0

200

400

600

800

1000

1200

Aceh

Su

mat

era

Uta

ra

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Ja

mbi

Su

mat

era

Sela

tan

Beng

kulu

La

mpu

ng

Kepu

laua

n Ba

ngka

Bel

itung

Ke

pula

uan

Riau

DK

I Jak

arta

Ja

wa

Bara

t Ja

wa

Teng

ah

DI. Y

ogya

kart

a Ja

wa

Tim

ur

Bant

en

Bali

Kalim

anta

n Ba

rat

Kalim

anta

n Te

ngah

Ka

liman

tan

Sela

tan

Kalim

anta

n Ti

mur

Su

law

esi U

tara

Su

law

esi T

enga

h Su

law

esi S

elat

an

Sula

wes

i Ten

ggar

a Go

ront

alo

Sula

wes

i Bar

at

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

N

usa

Teng

gara

Tim

ur

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Papu

a Ba

rat

Papu

a

%

PDRB (Trilyun Rp) Laju Pertumbuhan (%)


Sumber: BPS


tersebut tidak akan mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu NTP terus mengalami peningkatan, yaitu 101,20 pada tahun 2009 meningkat menjadi 102,80 pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 dan 2012 meningkat kembali menjadi 105,75 dan 105,87.

Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Surplus Beras Periode 2010-2012

Tahun Produksi Populasi Konsumsi/ Kapita/

Tahun (kg)

Total Konsumsi

(ton)

Surplus Beras (ton)

Gabah (ton) Pertumbu-han (%)

Beras (ton)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2010 66.469.394 3,22 37.369.093 237.641.326 139,15 33.067.791 4.301.303 2011 65.756.904 (1,07) 36.968.531 241.182.182 137,06 33.057.093 3.911.438

2012 1) 68.956.292 4,87 38.767.227 244.775.796 135,01 33.046.399 5.720.828 Sumber: 1): ARAM II (Estimated), BPS, 2012

Dukungan daerah yang diperlukan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan antara lain: (i) Lahan dan tata ruang, meliputi pemanfaatan lahan transmigrasi untuk perluasan areal pertanian baru; penghentian alih fungsi lahan sawah; dan pelaksanaan secara penuh peraturan pemerintah terkait dengan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan pada tahun 2015; (ii) Ketersediaan infrastruktur pertanian, meliputi percepatan rehabilitasi dan pembangunan irigasi dan tampungan air baru; ketersediaan anggaran untuk membangun jalan desa-kecamatan dan kabupaten khususnya sentra produksi beras; dan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan seperti listrik dan air bersih, revitalisasi tambak rakyat dan mengelola serta melengkapi fasilitas pendaratan perikanan di daerah; (iii) Penelitian dan pengembangan, meliputi Percepatan release benih unggul serta pengawalan di tingkat lapangan dan penguatan penangkar benih di petani; (iv) Pembiayaan dan subsidi, meliputi pemutihan KUT; perubahan sistem penganggaran penyediaan benih dan pupuk menjadi sistem subsidi; perluasan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) seluas 4 Juta Ha; serta pengawasan subsidi pupuk dan benih salah satunya dengan menggunakan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); dan (v) Permasalahan NTP, meliputi kelancaran dan stabilisasi harga input produksi; pengendalian harga output; dan peningkatan produktivitas agar biaya produksi per unit keluaran relatif akan semakin menurun.



Prioritas Nasional 6: Infrastruktur

Pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012 secara umum cukup menggembirakan. Sebagian besar indikator penting diperkirakan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014, seperti kemantapan jalan nasional, pangsa angkutan laut domestik (D) dan ekspor-impor (E-I) untuk armada pelayaran nasional, penyelesaian Banjir Kanal Timur Jakarta, ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara broadband, serta desa yang dilayani akses telekomunikasi. Meskipun demikian indikator panjang jalur KA baru yang dibangun dan pembangunan rusunawa memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2014 dan target pembangunan jalan tol diperkirakan tidak dapat tercapai.

Tabel 3.3 Kondisi Kemantapan Jalan

Jenis Jalan Panjang (Km) Persentase Kondisi Mantap Persentase Kondisi Tidak Mantap

Nasional 38.570 87.38 12.62 Provinsi 48.984 56.48 43.52 Kabupaten/Kota 376.405 55.15 44.85 Jakarta 6.266 64.00 36.00 Jalan Tol 742 96.00 4.00

TOTAL 470.967 58.11 41.89 Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2011 (diolah)

Permasalahan yang dihadapi pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012, diantaranya: (i) Hambatan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang sangat kompleks, seperti belum diperolehnya izin penggunaan kawasan hutan, permintaan ganti rugi lahan yang sulit dipenuhi oleh peraturan perundangan sampai penolakan dari warga masyarakat yang mengarah pada permasalahan sosial; (ii) Belum optimalnya pelaksanaan skema pendaaan KPS baik dari aspek kelembagaan, yakni kurangnya kapasitas dan komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), kerangka hukum yang masih perlu dilakukan harmonisasi, serta dukungan pemerintah baik dalam penyiapan dan transaksi proyek. Pemerintah daerah diharapkan dapat turut serta mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut melalui peningkatan koordinasi dan partisipasi stakeholder terkait baik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun unsur warga masyarakat akan ditempuh agar kendala pembebasan lahan yang saat ini masih berlangsung dapat segera menemukan jalan keluar.


Tabel 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kawasan

Kawasan Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase Penduduk Miskin (%) Perkotaan Maret 2011 11,05 9,23 September 2011 Maret 2012

10,95 10,65

9,09 8,78

Perdesaan Maret 2011 18,97 15,72 September 2011 Maret 2012

18,94 18,48

15,59 15,12

Perkotaan+Perdesaan Maret 2011 30,02 12,49 September 2011 Maret 2012

29,89 29,13

12,36 11,96

Sumber: BPS

Tabel 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (September 2012)

Pulau Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%)

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa

Sumatera 2.049,64 4.127,54 6.177,18 9,93 12,88 11,72 Jawa 7.119,22 8.703,35 15.822,57 8,67 15,05 11,31 Bali dan Nusa Tenggara 626,02 1.363,55 1.989,57 11,75 16,55 14,66 Kalimantan 254,6 678,33 932,93 4,17 8,18 6,48 Sulawesi 337,09 1708,5 2045,59 5,59 14,36 11,41 Maluku dan Papua 121,2 1.505,60 1.626,80 6,11 31,67 24,14 Indonesia 10.507,77 18.086,87 28.594,64 8,6 14,7 11,66

Sumber: BPS

Tabel 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Menurut Kawasan Indeks Kota Desa Kota+Desa

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Mar-11 1,52 2,63 2,08 Sep-11 1,48 2,61 2,05 Mar-12 1,4 2,36 1,88 Sep-12 1,38 2,42 1,90

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Mar-11 0,39 0,70 0,55 Sep-11 0,39 0,68 0,53 Mar-12 0,36 0,59 0,47 Sep-12 0,36 0,61 0,48 Sumber: BPS



L.1 Kondisi Ekonomi Nasional

L.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 1 Gambaran Ekonomi Makro Tahun 2010 – 2013

2010 2011 2012 2013 (Sasaran) PERTUMBUHAN EKONOMI ( persen) 6,2 6,5 6,2 6,8 Sisi Pengeluaran

Konsumsi Masyarakat 4,7 4,7 5,3 4,9 Konsumsi Pemerintah 0,3 3,2 1,2 6,7 PMTB 8,5 8,8 9,8 11,9 Ekspor Barang dan Jasa 15,3 13,6 2,0 11,7 Impor Barang dan Jasa 17,3 13,3 6,6 13,5

Sisi Produksi Pertanian 3,0 3,4 4,0 3,7 Pertambangan 3,9 1,4 1,5 2,8 Industri Pengolahan 4,7 6,1 5,7 6,5 Listrik, Gas, dan Air Bersih 5,3 4,8 6,4 6,6 Konstruksi 7,0 6,6 7,5 7,5 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 8,7 9,2 8,1 8,9 Pengangkutan dan Komunikasi 13,4 10,7 10,0 12,1 Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 5,7 6,8 7,1 6,1 Jasa-jasa 6,0 6,7 5,2 6,0

Sumber: Bappenas (RKP 2013)

L.1.2 Tingkat Kemiskinan

Gambar 1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 2006-2012

39,30 37,17

34,96 32,53

31,02 30,02 29,13

17,75 16,58

15,42 14,15

13,33 12,49

11,96

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010

Jiwa

(Ju

ta)

(%)

Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin

12,36 11,66

2011 2012 Sep 2011

Sep 2012

Sumber: BPS, berbagai tahun (diolah) Catatan: angka dari Maret ke Maret kecuali disebutkan lain


Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Kebijakan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha telah mendorong peningkatan investasi dan daya saing produk Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan membaiknya peringkat investasi (investment rating) Indonesia. Perbaikan iklim investasi ini merupakan hasil dari berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan pada penyederhanaan prosedur perijinan, pengembangan sistem logistik nasional, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui skema KPS dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha.

Gambar 3.5 Realisasi PMDN dan PMA

Untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antar daerah, dilakukan upaya peningkatan tata kelola ekonomi daerah melalui percepatan perizinan di daerah dengan: (i) Penerapan PTSP, (ii) Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan (iii) Pengurangan biaya untuk berusaha.

Sampai tahun 2012 sudah ada sebanyak 444 daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang telah membentuk PTSP dari total 530 daerah di Indonesia. Jumlah ini sudah melampaui target RPJMN sebesar 70 persen pada tahun 2014. Namun, yang telah menerapkan SPIPISE baru 138 daerah (15 persen), dengan target RPJMN sebesar 83 persen. Sedangkan daerah yang melakukan pengurangan biaya berusaha hingga tahun 2012 baru mencapai

16.214,8 19.474,2 24.564,9

60.626,3

76.001,1

92.182,0

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2010 2011 2012

PMA (juta USD) PMDN (miliar Rp)

Sumber: BKPM



37,7 persen (200 daerah) dari target RPJMN sebesar 70 persen. Lambatnya pencapaian upaya ini disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi peraturan tentang pengurangan biaya berusaha di daerah. Boks 3.1 adalah hasil survei yang dilakukan ke 93 PTSP di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang menunjukkan masih belum adanya keseragaman bentuk PTSP di daerah (Sumber: Survei Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, BAPPENAS, 2012). Sementara itu, beberapa daerah telah berhasil menyelenggarakan PTSP secara baik, yang antara lain adalah: Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat provinsi, Sragen sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat kabupaten, dan Palembang sebagai penyelenggara PTSP terbaik tingkat kota (lihat Boks 3.2).

Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan daerah adalah sinkronisasi dan sosialisasi kegiatan di daerah dalam penyederhanaan prosedur pelayanan dan mengurangi biaya berusaha, serta pelimpahan wewenang kepada lembaga PTSP dan dukungan dalam penerbitan RTRW untuk mengakomodasi lokasi KEK dan peraturan perundangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan proyek KPS.

Salah satu contoh peningkatan kemudahan berusaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (dalam rangka pelaksanaan Prioritas Nasional 7) adalah pelaksanaan perizinan secara elektronik untuk mendukung kelancaran dan kecepatan arus barang dalam kegiatan ekspor dan impor, dan juga dalam rangka pelaksanaan Indonesia National Single Window/INSW (lihat Boks 3.3)

Prioritas Nasional 8: Energi

Secara umum, pencapaian pembangunan energi masih belum menggembirakan terutama yang terkait dengan produksi minyak bumi dan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Capaian produksi minyak bumi dari tahun ke tahun semakin menurun. Produksi minyak bumi tahun 2012 hingga bulan Juni rata-rata sebesar 877 ribu barel per hari. Angka ini masih jauh dari sasaran produksi minyak bumi pada tahun 2014 sebesar 1.010 ribu barel per hari atau baru mencapai 86,83 persen. Hal ini disebabkan karena sumur minyak bumi yang saat ini berproduksi, sebagian besar (62 persen) berasal dari lapangan minyak tua (mature), dimana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (natural

LAMPIRAN DATA KONDISI TERKINI DAERAH



Benny dan Kamarulnizam (2011), Indonesian Perceptions and Attitudes towards the ASEAN

Community, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 30,1, 39-67.

Sugiarto, Eddy Cahyono (2012), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi, diunduh dari http://www.setkab.go.id/artikel-6616-.html

----------- (2013). Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

----------- (2013). Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan IV-2012, Bank Indonesia, Jakarta.

----------- (2013). Gradual Upturn in Global Growth During 2013, World Economic Outlook Update, IMF, Washington DC.

----------- (2012). Tata Kelola Ekonomi Daerah di 20 Kabupaten/Kota Partisipan KINERJA, KPPOD dan USAID, Jakarta

----------- (2012). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

----------- (2012). Doing Business in a More Transparent World: Comparing Regulation for Domestic Firms in 183 Economies, IFC, World Bank.

----------- (2012). APBN 2013: Mendorong Peningkatan Kualitas Belanja, Keynote Speech Menteri Keuangan RI

----------- (2011). Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.


DAFTAR PUSTAKA


depletion) sekitar 10-12 persen. Sampai saat ini, pemanfaatan energi alternatif, terutama panas bumi, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena harganya belum kompetitif serta biaya investasi yang relatif besar, disamping adanya tumpang tindih lahan antara lapangan panas bumi dengan kawasan hutan. Potensi energi panas bumi sekitar 29.000 MW dan baru dapat dimanfaatkan untuk kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.231 MW. Kapasitas ini masih jauh lebih kecil dari yang diharapkan, yakni sekitar 4,24 persen dari potensi keseluruhan dan 24,62 persen dari target RPJMN sebesar 5.000 MW.

Dukungan yang diperlukan dari daerah untuk pembangunan energi, antara lain dalam mempercepat penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan perijinan, keamanan dan tumpang tindih lahan.

Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Secara umum sasaran pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana telah tercapai. Perbaikan kondisi lingkungan yang ada merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan yang diantaranya meliputi pengendalian terhadap perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, peningkatan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana.

Pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui penataan regulasi, seperti Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK dan hingga September 2012 telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK 23 provinsi. Dalam kaitan tersebut, pengendalian laju deforestasi cenderung menyempit, baik pada area di dalam maupun luar kawasan hutan (Gambar 3.6). Terkait pengendalian kerusakan lingkungan, penurunan tingkat pencemaran atau beban pencemaran air telah dicapai lebih dari 11 ton BOD5 per hari, dan 132 juta ton ekuivalen CO. Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi cuaca, pemasangan Automatic Weather Station (AWS) di 167 lokasi pada tahun 2010 menghasilkan informasi cuaca ekstrem yang dapat diprediksi 3 jam sebelum kejadian, lebih awal 30 menit dibanding tahun sebelumnya. Cakupan pelayanan peringatan dini diperluas ke tingkat kabupaten di 23 provinsi melalui media elektronik dan cetak lokal, dengan tingkat akurasi sebesar 75 persen. Informasi tentang Gempa Bumi dan Tsunami terus ditingkatkan kecepatan pengolahan dan penyebaran informasinya melalui pembangunan



dan pengoperasian Tsunami Early Warning System (TEWS), yaitu menjadi 5 menit setelah gempa terjadi dari sebelumnya 30 menit sampai 2 jam. Dalam upaya pengurangan risiko bencana, hingga pertengahan tahun 2012 diantaranya telah dilakukan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dan penyelamatan (SAR).

Gambar 3.6 Laju Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2011

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012

Dukungan yang diperlukan dari daerah dalam pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, antara lain: (i) Mengatasi permasalahan deforestasi dan degradasi hutan dengan memperluas tata batas kawasan hutan, penyiapan pendanaan guna operasionalisasi KPH untuk RHL dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kehutanan; (ii) Melaksanakan RAN/RAD-GRK dan aksi adaptasi perubahan iklim melalui koordinasi dan peningkatan kapasitas penurunan emisi; (iii) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan memperkuat koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kantor eco-region yang dibangun sesuai dengan mandat UU No. 32/2009 dengan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (iv) Menyelesaikan persoalan kebakaran hutan di luar kawasan hutan dengan pelatihan SMART (Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis), Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA); (v) Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan pengintegrasian kebijakan pengurangan risiko bencana di pusat dan daerah, penguatan kapasitas masyarakat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam

1,87

3,51

1,08 1,17 0,83

0,45

1,37

2,83

0,78 0,76

0,61 0,32 0,5 0,68

0,3 0,41 0,22

0,13 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011

Indonesia Di Dalam Kawasan Hutan Di Luar Kawasan Hutan

Foto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas FFFFFFFFFFoooooooooooootttttttttttttttttttooooooooooooooooooo::::::::::: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.................. PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenananaaaanaanananananananananaananananannannnnaananaannannnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggguguuuuguguggguuguggguguguggugguguguguugguguggggggggugugg lllllllllllllllllananaananananaananaaaaaaaananngggggggggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaanannnnanaaaanaaaaaaaa KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeeeeeeeeemmmmmmmmmmmm siisissiiississiiissssskkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiinanananannnnn nnnnnnnnn BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssFoto: Dit. Penanggulangan Kemiskinan Bappenas

Desa Panglipuran Bali, penerima PNPM



Walaupun kondisi perekonomian dunia sepanjang tahun 2010-2012 dalam tekanan yang cukup berat, kinerja perekonomian nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Momentum pertumbuhan ekonomi ini perlu terus dijaga dan dimantapkan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak menimbulkan kesenjangan yang lebih lebar, bahkan sebaliknya dapat terus mendorong kesejahteraan yang lebih berkeadilan.

Untuk mencapai hal tersebut, sinergi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah perlu untuk dilakukan secara lebih terarah, karena pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari upaya dan pencapaian yang dilakukan daerah. Oleh sebab itu, dalam rangka menyamakan langkah untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu berpijak pada kerangka pikir yang sama, yaitu: (i) Pertumbuhan (growth) yang menyeimbangkan komponen di sisi pengeluaran dan sisi produksi untuk lebih berkualitas dan memberikan efek pengganda yang lebih besar; (ii) Stabilitas (stability) yang mencakup stabilitas ekonomi, sosial, dan politik; yang perlu di jaga di setiap daerah agar upaya-upaya pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan tanpa gangguan; (iii) Pemerataan yang Berkeadilan (equity) yang memastikan keikutsertaan seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).

Selanjutnya, langkah-langkah yang diperlukan oleh daerah untuk mendukung pembangunan nasional telah dijabarkan dalam Buku Pegangan ini. Langkah-langkah tersebut dapat dijadikan sebagai referensi oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memberikan kontribusi dan merumuskan strategi pembangunan daerah; sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam mencapai target dan sasaran pembangunan nasional tahun 2014, sesuai dengan tema pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut, masing-masing daerah tentunya dapat memilih langkah-langkah prioritas yang perlu segera didahulukan, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing.

BAB VI Penutup


penanggulangan bencana, koordinasi dan keterpaduan penanganan kedaruratan dan korban di wilayah pasca bencana, serta dukungan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik

Secara umum pencapaian sasaran pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan ekonomi baru mencapai 6,16 persen dari target 7,1 persen. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi 18,31 persen (2012) dengan target sebesar 14,2 persen. Indeks pembangunan manusia (IPM) baru mencapai 67,48 dari target sebesar 72,2.

Belum tercapainya sasaran pembangunan tersebut dikarenakan permasalahan yang dihadapi, seperti: (i) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal, (ii) Belum dikembangkannya kelembagaan permodalan yang dapat memberikan dukungan bagi masyarakat miskin mengembangkan usahanya, (iii) Kurangnya dukungan Infrastruktur (terutama infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi), (iv) Rendahnya sarana dan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat distribusi menuju pusat-pusat pertumbuhan, (v) Ketersediaan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan serta sarana pendidikan dan kesehatan dan (vi) Minimnya akses terhadap pelayanan dasar dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersekolah. Dukungan daerah diperlukan untuk menindaklanjuti permasalahan di atas, antara lain dengan: (i) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan, (ii) Pengembangan ekonomi lokal secara terintegrasi dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang memadai dan peningkatan kerjasama antar daerah; (iii) Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan terintegrasi; (iv) Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi dan lain sebagainya.



Gambar 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Daerah Tertinggal

Gambar 3.8 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber: BPS dan RPJMN Sumber: BPS dan RPJMN

Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Pembangunan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi sampai dengan bulan Juni 2012 telah selaras dengan sasaran pembangunan RPJMN 2010-2014. Capaian beberapa indikator bidang tersebut bahkan telah melampaui target sasaran RPJMN 2010-2014, antara lain dalam: (i) Pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan; (ii) Pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; dan (iii) Penelitian, penciptaan dan inovasi teknologi. Meski demikian, masih terdapat permasalahan umum yang dihadapi pada pembangunan bidang kebudayaan yang perlu diupayakan pemecahannya dengan didukung daerah yaitu: (i) Peningkatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan, sehubungan dengan pengelolaan cagar budaya yang bersifat lintas sektor, program dan wilayah; (ii) Peningkatan kualitas pelayanan museum di seluruh provinsi; dan (iii) Peningkatan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan sesuai dengan dinamika perkembangan kebudayaan. Sedangkan dalam hal inovasi teknologi, tantangan yang masih ditemui diantaranya adalah: (i) Peningkatan sinergi kegiatan inovasi IPTEK (integrasi program, koordinasi, kolaborasi, kerjasama dan harmonisasi kegiatan) diantara sesama pelaku riset IPTEK; (ii) Pengembangan sistem intermediasi yang efektif menghubungkan sisi penyedia dan pengguna teknologi, mengakibatkan rendahnya kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru hasil invensi teknologi yang tersedia; dan

7,1

5,43

4,98

6,46

5,96

5,95

5,76

6

6,08

6,16

6,24

6,32

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Target RPJMN Laju Pertumbuhan Ekonomi

72,2

64,5

7

65,4

5

66,0

7

65,9

3

66,0

1

66,5

1

66,9

9

67,4

8

67,9

7

68,4

6

58 60 62 64 66 68 70 72 74

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Target RPJMN Indeks Pembangunan Manusia

BAB VI PENUTUP



(iii) Peningkatan apresiasi, kreasi dan budaya IPTEK di masyarakat.

Prioritas Nasional 12: Politik, Hukum dan Keamanan

Pencapaian pembangunan politik, hukum dan keamanan telah menunjukkan hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMN 2010-2014. Dalam hal penanggulangan terorisme, sejak tahun 2000 telah ditangkap sebanyak 775 tersangka teroris, diadili sebanyak 597 orang dan sudah mendapatkan vonis pengadilan sebanyak 586 orang. Dalam meningkatkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia semakin dihargai dan diakui sebagai negara dengan prakarsa dan sikap yang konsisten mereformasi DK PBB, ikut berpartisipasi dalam Misi Pemeliharan Perdamaian PBB (UN PKO) yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-15 negara penyumbang pasukan pada misi-misi PBB dengan tujuh misi dan 1.992 personel sepanjang tahun 2012, memimpin perancangan posisi bersama negara-negara Gerakan Non Blok (GNB) mengenai isu-isu perlucutan senjata, serta menjadi juru runding utama mewakili negara-negara GNB dalam pertemuan untuk membahas traktat internasional tertentu dan berbagai norma internasional baru.

Di bidang hukum, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan. Untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM pada masyarakat adalah dengan dikeluarkannya Perpres No. 23/2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM dan ditindak lanjuti dengan pembentukan Panitia RAN HAM di 32 K/L, provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam pencapaian sasaran Prioritas Politik, Hukum dan Keamanan beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: (i) Isu radikalisme yang cenderung meningkat, lemahnya koordinasi antar lembaga dan belum efektifnya pelaksanaan undang-undang tentang penanggulangan terorisme; (ii) Sikap sebagian anggota DK PBB yang resisten terhadap reformasi, khususnya terkait isu enlargement (distribusi keanggotaan yang lebih adil secara geografis) dan veto power; (iii) Masih kurangnya komitmen instansi pemerintah ditingkat pusat dan daerah, masih terdapat instansi ditingkat pusat dan daerah yang belum membentuk panitia RAN HAM, belum efektifnya koordinasi dan sinergitas di kalangan aparat penegak hukum dalam proses penanganan kasus pelanggaran HAM dan munculnya berbagai peraturan baik ditingkat pusat dan daerah yang terindikasi melanggar HAM.



Dukungan daerah dapat diwujudkan dalam pelaksanaan strategi pembangunan bidang hukum melalui: (i) Peningkatan efektivitas dan kualitas peraturan perundang-undangan, (ii) Peningkatan kualitas dan integritas SDM hukum, (iii) Pembenahan hubungan dan penguatan koordinasi antar kelembagaan hukum; dan (iv) Peningkatan kesadaran hukum di seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Prioritas Nasional 13 : Perekonomian Lainnya

Pencapaian pembangunan perekonomian telah menunjukkan hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMN 2010-2014, namun lambatnya pemulihan krisis ekonomi global masih menjadi tantangan yang dihadapi sektor industri. Sasaran pertumbuhan industri hingga Triwulan III tahun 2012 telah tercapai, baik untuk industri secara keseluruhan maupun industri nonmigas. Namun demikian krisis ekonomi global memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan industri, sehingga diperlukan penyesuaian arah kebijakan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan kekayaan sumber alam dan perlindungan pasar domestik dari serbuan produk yang ilegal dan tidak berkualitas. Untuk itu pengembangan industri nonmigas akan diarahkan pada industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan, serta industri yang memanfaatkan SDM yang tersedia serta pemenuhan kebutuhan domestik. Sementara itu, pelayanan dan perlindungan TKI telah mencapai target 2014. Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan TKI, telah ditempuh melalui langkah kebijakan: (i) Menyediakan pusat layanan pengaduan (crisis center) bagi TKI; (ii) Membuat sistem informasi TKI (SIM-TKI) yang terintegrasi dengan NIK; (iii) Meningkatkan pelayanan oleh pemerintah daerah; (iv) Meningkatkan akses TKI kepada kredit murah untuk membiayai keberangkatan; (v) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan asuransi; dan (vi) Meningkatkan perlindungan hukum di dalam negeri dan di luar negeri.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan perekonomian, diantaranya: (i) Belum memadainya infrastruktur pendukung kawasan/klaster industri seperti pelabuhan, akses jalan, angkutan, listik dan gas; dan (ii) Masih adanya masalah terkait dengan penyelesaian kasus pengaduan TKI, pemanfaatan KUR-TKI oleh calon TKI, dan pemberian bantuan hukum bagi WNI di luar negeri. Selain itu, belum dapat diselesaikan secara optimal masalah TKI yang diadukan melalui hotline service Foto: Pras Widjojo



Boks 5.3 Daerah yang Berhasil Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Upaya meningkatkan umur harapan hidup terletak pada rendahnya kematian ibu melahirkan, rendahnya kematian kematian neonatus, bayi dan balita. Namun dalam pertengahan RPJMN ini masalah tersebut masih tetap belum dapat diatasi sepenuhnya.

Beberapa Provinsi telah berhasil melakukan terobosan dalam mengatasi kesulitan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Adapun daerah yang telah berhasil membangun status kesehatan masyarakatnya yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dengan score tertinggi di Indonesia adalah Kota Magelang.

Dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan balita di NTT, telah dilaksanakan program Sister Hospital yang merupakan program kemitraan antara RS besar di luar NTT dengan RSUD Kabupaten di NTT. Salah satunya dilakukan di RSUD Kabupaten Soe bermitra dengan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kegiatan yang dilakukan meliputi: (i) Pengiriman dokter spesialis obstetri- ginekologi, dokter spesialis kesehatan kesehatan anak dan tenaga paramedis pendukung untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak; (ii) Peningkatan keterampilan teknis staf di rumah sakit melalui pelatihan dan pembudayaan teknis kerja dalam kegiatan sehari-hari; dan (iii) Pelatihan tim tenaga di Puskesmas dalam rangka penguatan sistem rujukan kesehatan ibu dan anak (mengembangkan hubungan PONED dan PONEK).

RS Hasan Sadikin Bandung sebagai Top refferral Hospital di Provinsi Jawa Barat telah berhasil dalam menjalankan penerapan sistem rujukan pelayanan kesehatan dengan pendekatan “Rujukan Regional”. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah pasien askes dari sebesar 16.399 jiwa pada tahun 2011 menjadi 7.048 pada tahun 2012, serta menurunnya jumlah pasien yang berasal dari Puskesmas dan RS tingkat Kabupaten/Kota sebesar 19.172 pasien pada tahun 2011 menjadi 1.283 pasien pada tahun 2012. Hasil tersebut menunjukan bahwa sistem rujukan dari pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) dan RS tingakt Kabupaten/Kota berjalan dengan baik.


akibat belum terbangunnya mekanisme penyelesaian masalah antar instansi. Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan daerah diantaranya: (i) Penyediaan infastruktur serta penyediaan bahan baku industri melalui insentif fiskal dan insentif lainnya; (ii) Mendukung pembiayaan bagi daerah-daerah basis TKI untuk memperluas akses pelayanan bagi calon TKI; dan (iii) Peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah TKI.

Prioritas Nasional 14: Kesejahteraan Rakyat

Pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di Bidang Agama, perbaikan pelayanan kepada 211.000 jemaah haji tahun 2012 ditunjukkan dengan: (i) Perbaikan proses pelaksanaan ibadah haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat); (ii) Pemberian subsidi beberapa komponen biaya haji; (iii) Penerbitan paspor dan visa haji yang lebih tepat waktu; dan (iv) Perbaikan seleksi petugas haji melalui seleksi administrasi di tingkat kabupaten/kota, ujian tertulis/tes kompetensi dan psikologi di tingkat provinsi. Dalam pembangunan kepariwisataan, hingga tahun 2012 sebagian besar capaian telah menunjukkan hasil sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah wisman pada tahun 2011 meningkat 9,24 persen dibandingkan dengan tahun 2010, sedangkan jumlah wisnus pada tahun 2011 meningkat 1,01 persen dibandingkan tahun 2010. Diperkirakan jumlah wisman dan wisnus sebesar 20 persen pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014 akan tercapai. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) juga menunjukkan capaian yang berarti, salah satunya adalah percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) yang telah diterapkan di 28 K/L dan 10 provinsi pada tahun 2012. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan antara lain ditunjukkan dengan disahkannya berbagai kebijakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan terhadap anak (KtA), pada tahun 2012 telah dibentuk P2TP2A di 26 provinsi dan 163 kabupaten/kota serta 306 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda/Polres.

Berbagai permasalahan yang perlu mendapat dukungan daerah dalam perbaikan pelaksanaan ibadah haji antara lain adalah: (i) Memprioritaskan pemberangkatan calon haji yang belum pernah



melaksanakan haji, untuk mengurangi daftar tunggu jemaah haji; (ii) Mendukung pengembangan jaringan komputerisasi untuk 34 Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peningkatan sistem biometrik di 161 kabupaten/kota; dan (iii) Peningkatan kualitas bimbingan bagi calon jemaah haji di daerah. Dalam pembangunan pariwisata, antara lain adalah: (i) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas lembaga dan lintas sektor; (ii) Membantu penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah; (iii) Meningkatkan pemanfaatan berbagai media dan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata; dan (iv) Meningkatkan pengembangan profesionalisme SDM di bidang pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan SDM dan pendidikan tinggi bidang pariwisata. Dalam penerapan PUG, antara lain adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, mengoptimalkan pelaksanaan PPRG, serta menyusun sistem manajemen data dan informasi gender. Dalam kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan adalah meningkatkan koordinasi antar SKPD serta antara pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap efektivitas perlindungan bagi perempuan dan anak oleh SKPD terkait.

3.2 Evaluasi Pembangunan Daerah

3.2.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2012, ekonomi Indonesia mampu tumbuh mencapai 6,2 persen, walaupun di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi tersebut tentunya disumbang oleh pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Bila dilihat berdasarkan provinsi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat adalah yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu sebesar 15,8 persen; yang kemudian diikuti dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (10,4 persen), Sulawesi Tengah (9,3 persen), Sulawesi Barat (9,0 persen), Sulawesi Selatan (8,4 persen). Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi mencapai pertumbuhan yang tinggi (di atas rata-rata nasional), dengan rata-rata pertumbuhan Pulau Sulawesi sebesar 8,8 persen di tahun 2012. Provinsi di Pulau Jawa juga mengalami pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali DI Yogyakarta yang tumbuh 5,3 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi


Boks 5.2 Daerah yang Berhasil Mengurangi Tingkat Pengangguran

Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terbesar pada tahun 2012 adalah Banten, disusul oleh DKI Jakarta, Aceh, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Antara tahun 2011-2012, lima provinsi dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka terbesar adalah Papua Barat (turun 3,45%), Banten (turun 2,93%), Kepulauan Riau (turun 2,43%), Riau (turun 1,02%) dan Kalimantan Timur (turun 0,94%).

Banten, meskipun TPT-nya masih tertinggi di Indonesia, selama dua tahun terakhir mengalami penurunan tertinggi. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh tingginya penanaman modal yang masuk di wilayah ini. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Banten mencatat bahwa realisasi investasi di daerah ini pada 2012 melebihi target yang ditetapkan, yaitu mencapai 29 triliun rupiah dari target 11 triliun rupiah. Untuk penanaman modal asing, selama 2012 realisasi nilai investasi provinsi ini ketiga tertinggi setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri berada pada posisi ketujuh. Tingginya investasi ini didorong oleh upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya, antara lain dengan pembentukan kantor pelayanan terpadu satu atap (PTSP) dan promosi yang intensif kepada calon investor. Dengan demikian, dalam kurun waktu tersebut pekerja formal di provinsi ini berhasil meningkat lebih dari 193,7 ribu orang, sedangkan pekerja informal menurun 117,5 ribu orang. Penambahan kesempatan kerja terbesar terjadi di sektor jasa dan disusul oleh sektor industri, sedangkan tenaga kerja pertanian menurun. Selain upaya mendorong investasi, Pemerintah Provinsi Banten menggelar operasi yustisi untuk menangani kaum pendatang yang mengadu nasib tanpa dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.



Boks 5.1 Penghargaan Primaniyarta Kepada Eksportir Pelopor Pasar Baru

Pemerintah memberikan penghargaan Primaniyarta 2012 kepada 33 eksportir yang berhasil meraih kinerja baik dan menyumbangkan devisa yang cukup besar kepada negara. Penghargaan diberikan kepada 4 (empat) kategori eksportir, yaitu kelompok eksportir berkinerja, kelompok eksportir pembangun merek global, kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) ekspor, serta kelompok eksportir pelopor pasar baru.

Adapun persyaratan pemenang eksportir pelopor pasar baru adalah :

� Memiliki perijinan yang lengkap seperti SIUP, NPWP, IU Industri dan TDP.

� Melakukan ekspor selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut ke negara non tradisional

� Ekspor ke negara tujuan yang mengandung risiko (risiko politik atau risiko ekonomi/pembayaran atau transportasi yang sulit atau sulit mendapatkan mitra importir yang dipercaya atau ketentuan impor yang tidak jelas) atau negara lainnya yang belum pernah dijamah oleh eksportir Indonesia yang mengekspor produk tertentu.

� Produk yang diekspor merupakan satu-satunya yang berasal dari Indonesia

Lima perusahaan pemenang kelompok ini adalah:

1. PT Basuki Pratama Engineering (alat-alat broiler dan teknik lainnya)

2. PT Gading Dampar Kencana (furnitur) 3. PT Kinema Systrans Multimedia (animasi) 4. PT Latransa Citra (rempah-rempah) 5. PT Megasurya Mas (minyak sawit dan

produk turunannya)

Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah)


nasional, dengan laju yang cukup rendah yaitu: Provinsi Kalimantan Timur (2,0 persen); Papua (1,1 persen); Riau (3,6 persen); Maluku ( 4,3 persen); dan Aceh (5,2 persen). Bahkan, satu provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2012, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pertumbuhannya sebesar -1,2 persen.

Gambar 3.9 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2012

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS per Provinsi

Faktor utama yang menyebabkan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif adalah penurunan kinerja ekspor yang mengalami kontraksi, sedangan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi diberikan oleh konsumsi rumah tangga, yang sebesar 3,1 persen. Sementara sumbangan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -3,6 persen. Sebaliknya Provinsi Papua Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, dengan sumber utama pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi adalah sektor industri pengolahan 11,57 persen, sektor konstruksi 0,83 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 0,70 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat adalah perubahan stok dan ekspor yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 14,6 dan 13,6 persen.

-1,2%

15,8%

6,2%

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

10% 12% 14% 16% 18%

Aceh

Su

mat

era

Uta

ra

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Ja

mbi

Su

mat

era

Sela

tan

Beng

kulu

La

mpu

ng

Kep.

Ban

gka

Belit

ung

Kep.

Ria

u DK

I Jak

arta

Ja

wa

Bara

t Ja

wa

Teng

ah

DI Y

ogya

kart

a Ja

wa

Tim

ur

Bant

en

Bali

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

N

usa

Teng

gara

Tim

ur

Kalim

anta

n Ba

rat

Kalim

anta

n Te

ngah

Ka

liman

tan

Sela

tan

Kalim

anta

n Ti

mur

Su

law

esi U

tara

Su

law

esi T

enga

h Su

law

esi S

elat

an

Sula

wes

i Ten

ggar

a Go

ront

alo

Sula

wes

i Bar

at

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Papu

a Ba

rat

Papu

a



3.2.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan per provinsi di Indonesia pada tahun 2012 secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, baik dari sisi jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinannya Walaupun masih ada beberapa daerah yang belum dapat mencapai target nasional, namun hampir semua provinsi menunjukkan prestasi dalam menurunkan angka kemiskinannya. Secara geografis, konsentrasi jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 berada di wilayah Jawa, terutama di Jawa Barat (4,4 juta jiwa), Jawa Tengah (4,9 juta jiwa) dan Jawa Timur (5,0 juta jiwa). Diluar ketiga provinsi tersebut masih terdapat provinsi-provinsi lain dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 1 juta orang, yaitu di Provinsi Sumatera Utara (1,4 juta jiwa), Sumatera Selatan (1,0 juta jiwa), Lampung (1,2 juta jiwa) dan Nusa Tenggara Timur (1,0 juta jiwa).

Berdasarkan tingkat kemiskinannya, Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang masih memiliki angka kemiskinan terbesar, yaitu masing-masing 30,7 persen; 27,0 persen; 20,8 persen dan 20,4 persen. Namun demikian, angka kemiskinan ini lebih kecil dari tahun 2011 yang masing-masing mencapai 32,0 persen; 31,9 persen; 23 persen; dan 21,2 persen. Sementara itu, beberapa daerah yang tingkat kemiskinannya rendah adalah DKI Jakarta (3,7 persen), Bali (3,9 persen), Kalimantan Selatan (5,0 persen) dan Bangka Belitung (5,4 persen).

Gambar 3.10 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin per Provinsi (September 2012)

11,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

DKI J

akar

ta

Bali

Kalim

anta

n Se

lata

n Ke

p. B

angk

a Be

litun

g Ba

nten

Ka

liman

tan

Teng

ah

Kalim

anta

n Ti

mur

Ke

p. R

iau

Sula

wes

i Uta

ra

Kalim

anta

n Ba

rat

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

M

aluk

u U

tara

Ja

mbi

Su

law

esi S

elat

an

Jaw

a Ba

rat

Sum

ater

a U

tara

Su

law

esi B

arat

Su

law

esi T

engg

ara

Jaw

a Ti

mur

Su

mat

era

Sela

tan

Sula

wes

i Ten

gah

Jaw

a te

ngah

La

mpu

ng

DI Y

ogya

kart

a Go

ront

alo

Beng

kulu

N

usa

Teng

gara

Bar

at

Aceh

N

usa

Teng

gara

Tim

ur

Mal

uku

Papu

a Ba

rat

Papu

a




pendanaan ke daerah (Bantuan Sosial, Tugas pembantuan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus, APBD), dengan melakukan refocussing terhadap penggunaan dana pembangunan;

5. Membangun database kebutuhan daerah sebagai road map pembangunan daerah tertinggal.



evaluasi pelaksanaan program tersebut; 4. Melakukan koordinasi dan identifikasi sumber pendanaan

dengan BUMN, Swasta, maupun pihak lainnya.

Pengurangan Kesenjangan Antar Daerah

Percepatan pembangunan daerah tertinggal sangat membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan, baik lintas sektor maupun pemerintah pusat dan daerah. Semua pemangku kepentingan harus bisa berkerja sama untuk bisa melakukan upaya-upaya yang konkret untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Walaupun sudah ada Kementerian pembangunan Daerah Tertinggal, masih diperlukan pula dukungan banyak pihak.

Upaya-upaya pembangunan masyarakat oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengurangan kesenjangan antar daerah antara lain adalah:

1. Mengembangkan ekonomi lokal, melalui: (i) penciptaan iklim usaha yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (ii) peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar, (iii) perkuatan kerja sama antar daerah, (iv) pembentukan jaring ekonomi yang berbasis pada kapasitas lokal dengan mengkaitkan peluang pasar yang ada di tingkat lokal, regional dan internasional, (v) pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kelompok, termasuk pembangunan prasarana berbasis komunitas, dan (vi) perkuatan keterkaitan produksi-pemasaran dan jaringan kerja usaha kecil-menengah dan besar yang mengutamakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah;

2. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal, dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kelembagaan sosial masyarakat dan lembaga perekonomian lokal di daerah tertinggal;

3. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar lainnya yang berkualitas (lihat Boks 5.3 mengenai daerah yang berhasil meningkatkan kualitas layanan kesehatan);

4. Meningkatkan konsolidasi dan harmonisasi seluruh sumber


Secara umum perbaikan angka kemiskinan di setiap provinsi ini dikontribusikan oleh program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti: beras untuk rakyat miskin (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan opersional sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Perkotaan dan Perdesaan, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lain-lain. Selain itu, beberapa provinsi juga aktif mengembangkan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan, seperti menjaga harga gabah dan komoditas lainnya untuk memotivasi petani, menjaga pasokan berbagai komoditas untuk menjaga harga melalui perbaikan transportasi angkut sembako, Beguwai Jejamo Wawai, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta Klinik Pertanian Keliling.

Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dan juga antara daerah perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, program-program untuk masyarakat miskin perlu diupayakan agar dapat dirasakan di seluruh Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan hingga ke Desa-desa di pedalaman. Perbaikan distribusi pendapatan, program pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan ekonomi pada masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses perlindungan sosial perlu terus diupayakan. Program-program dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) akan menjadi program utama dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sasaran dari pelaksanaan MP3KI ini adalah tingkat kemiskinan sebesar 4-5 persen pada tahun 2025.

3.2.3 Tingkat Pengangguran

Berdasarkan Sakernas Agustus 2012, jumlah tenaga kerja yang berstatus penganggur di Indonesia adalah sebanyak 7,2 juta orang, turun dari Agustus 2011 yang mencapai 7,7 juta orang. Dengan kata lain, tingkat pengangguran pada tahun 2012 (Agustus) adalah sebesar 6,14 persen dari keseluruhan angkatan kerja yang berjumlah sekitar 118,0 juta orang. Distribusi jumlah penganggur menurut masing-masing provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang)

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka di setiap provinsi menurun pada tahun 2012, kecuali di beberapa provinsi yang tingkat penganggurannya meningkat, yaitu Nusa Tenggara Timur (2,9 persen), Bangka Belitung (3,5 persen), Bengkulu (3,6 persen) dan Aceh (9,1 persen). Sementara itu provinsi Banten, Jawa Tengah, Riau dan Papua Barat, pada tahun 2012 mengalami penurunan tingkat pengangguran yang signifikan yaitu masing-masing menjadi 10,1 persen; 3,17 persen; 4,3 persen dan 5,5 persen; dari yang sebelumnya mencapai 13,5 persen; 6,1 persen; 7,2 persen dan 8,3 persen.

Namun demikian, beberapa provinsi masih memiliki tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi daripada rata-rata nasional,

623,22

475,26 403,95

166,24 120,74

98,32 47,76

84,92 115,33

75,52 50,88

21,22 45,79

128,68 30,37

60,78 4,82

23,09 45,26 19,68

41,79 20,65 29,90 27,83 28,58 15,09 21,49

9,25 9,15

12,40 14,25

9,10

1205,77 529,98

486,88 415,62

352,97 259,24

115,12 110,50 103,67 93,66

66,66 56,90 55,94 55,03 51,27 50,46 49,17 41,98 34,42 30,75 27,65 20,57 20,43 19,69 19,47 19,04 16,04 13,57 11,81 10,71 7,94 7,91 2,88

1.000 500 00 500 1.000 1.500






Sumatera Barat Riau


Aceh Sulawesi Utara









Sulawesi Barat




informasi penduduk miskin yang telah ada (PPLS, Susenas, Sakernas, PODES, dsb) sehingga dapat memperkuat perencanaan berbasis data di tingkat daerah maupun pusat.

4. Melakukan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan oleh BUMD dan pihak swasta lokal lainnya sehingga menjadi lebih tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.

5. Memperkuat peranan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai unsur daerah dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah, baik program pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lain yaitu BUMN, swasta dan lainnya.

6. Mengembangkan sistem database pembangunan yang terpadu sebagai basis untuk memonitor pelaksanaan program maupun untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan.

Tahun 2013 dan 2014 merupakan dua tahun tahap persiapan pelaksanaan MP3KI. Upaya rekonsolidasi awal dilakukan dengan melanjutkan program yang sedang berjalan dan melakukan langkah-langkah persiapan menuju transformasi strategi penanggulangan kemiskinan termasuk melakukan optimalisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu (quick wins) di beberapa daerah.

Lokasi-lokasi quick wins dipilih per koridor (tahun 2013) dan per provinsi (2014) dengan menggunakan kriteria: (i) jumlah penduduk miskin, (ii) tingkat kemiskinan, (iii) pelaksanaan program kemiskinan yang sedang berjalan, (iv) karakter infrastruktur dasar atau pelayanan dasar di kecamatan, serta (v) penurunan tingkat kemiskinan selama lima tahun ke belakang. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pemilihan Quick Wins dan setelah pemilihan Quick Wins, antara lain adalah :

1. Melakukan penggalian dan penemukenalan akar persoalan kemiskinan di lokasi-lokasi terpilih;

2. Melakukan identifikasi penanganan konkret yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk melengkapi berbagai bantuan penanggulangan kemiskinan yang saat ini telah diterima;

3. Melakukan penajaman target penerima atau program penanggulangan kemiskinan yang telah ada dengan melihat



maupun jangka menengah-panjang.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) berupaya untuk menjabarkan berbagai strategi, kebijakan dan program akseleratif/percepatan dalam penanggulangan kemiskinan. MP3KI menjadi pelengkap dari dokumen rencana pembangunan yang ada dengan memetakan persoalan-persoalan yang menjadi penyebab kemiskinan dan arahan/strategi yang dibutuhkan dalam menangani persoalan-persoalan tersebut. Percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan yang diarahkan melalui MP3KI didorong sebagai upaya kerjasama dan sinergi dari seluruh pihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (public-people-private partnetships).

Prinsip public-people-private partnerships yang menjadi dasar pemikiran MP3KI memberikan amanat kepada semua pihak untuk bekerja sama dalam menyukseskan pengurangan kemiskinan. Pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga akan melakukan sinergi dalam penganggarannya baik dari bentuk program, sasaran target kecamatan, masyarakat, maupun individu dan pelaksanaan. Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi secara komprehensif akar masalah kemiskinan, hal-hal yang masih menimbulkan ketimpangan dalam pencapaian target penanggulangan kemiskinan, program-program kemiskinan yang sedang dan akan berlangsung di wilayahnya. Sementara itu, BUMN dan Swasta dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) perlu melakukan sinkronisasi program yang dapat diimplementasikan di kantong-kantong kemiskinan. Untuk itu, secara keseluruhan, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga program MP3KI dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi yaitu:

1. Memberikan dukungan terhadap program Kementerian/ Lembaga yang diimplementasikan di kantong-kantong kemiskinan pada kecamatan terpilih dalam bentuk fasilitasi kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan program;

2. Memberikan dukungan penganggaran terhadap program penanggulangan kemiskinan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah dan diarahkan pada lokasi-lokasi kantong kemiskinan;

3. Menyempurnakan Sistem Informasi penduduk miskin berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan sistem


yaitu Banten (10,1 persen), DKI Jakarta (9,9 persen), Kalimantan Timur (8,9 persen), Jawa Barat (9,1 persen), Sulewesi Utara (7,8 persen), Aceh (9,1 persen), Maluku (7,5 persen), Sumatera Utara (6,2 persen) dan Sumatera Barat (6,5 persen). Apabila dilihat berdasarkan lokasi geografisnya, maka mayoritas penganggur berada di wilayah Indonesia Barat, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Provinsi dengan jumlah penganggur terbesar adalah Jawa Barat (1,8 juta orang), diikuti oleh Jawa Tengah (962,1 ribu orang) dan juga Jawa Timur (819,6 ribu orang). Sementara itu, berdasarkan distribusi pengangguran kota-desa di setiap provinsi, jumlah penganggur di daerah perkotaan secara umum terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan tingkat pengangguran tentunya disebabkan oleh tersedianya lapangan kerja baru, seiring dengan tingginya upaya daerah dalam mengundang investor untuk berinvestasi di daerahnya. Disamping itu, beberapa daerah melaksanakan program-program lain yang telah dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran antara lain adalah: Sumatera Utara yang sering melaksanakan job fair dan Jawa Timur yang melakukan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKL (Antar Kerja Lokal), AKAN (Antar Kerja Antar Negara), pengiriman transmigrasi dan tenaga kerja kontrak. Selain itu, beberapa daerah juga berupaya untuk menggerakkan sektor informal yang juga merupakan salah satu sektor yang turut mendukung penyerapan tenaga kerja. Program Nasional seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ikut memberikan andil dalam penurunan angka pengangguran.

Namun demikian, beberapa kendala yang dihadapi dalam menurunkan tingkat pengangguran antara lain adalah: (i) proporsi tenaga kerja di berbagai sektor yang belum seimbang, dengan kecenderungan perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan jasa; (ii) besarnya tingkat urbanisasi ke kota-kota besar yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah penganggur; (iii) Peningkatan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga semakin meningkatkan kompetisi untuk mendapatkan kerja (iv) masih rendahnya kualitas tenaga kerja, sehingga perlu diupayakan kebijakan daerah dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja; serta (v) permasalahan iklim investasi di daerah yang masih belum



mendukung sehingga peningkatan lapangan kerja di daerah menjadi belum optimal.

Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi Tahun 2012

3.2.4 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai bagian dari upaya untuk mempertajam pembangunan nasional dan pembangunan daerah di setiap tahunnya, maka arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah disusun berdasarkan isu strategis di setiap tahunnya. Sehingga, arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat lebih difokuskan pada penuntasan isu strategis, mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Tabel 3.4 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2013

Provinsi Isu Strategis Prioritas Pembangunan Provinsi

Aceh 1. Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;

2. Penguatan ketahanan pangan; 3. Peningkatan akses dan kualitas

pelayanan pendidikan; 4. Peningkatan pembangunan

infrastruktur wilayah; 5. Peningkatan pelayanan

kesehatan.

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 2. Keberlanjutan perdamaian; 3. Dinul Islam, adat dan budaya; 4. Ketahanan pangan dan nilai tambah produk; 5. Penanggulangan kemiskinan; 6. Pendidikan; 7. Kesehatan; 8. Infrastruktur yang terintegrasi; 9. Sumber daya alam berkelanjutan; 10. Kualitas lingkungan dan kebencanaan.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Su

law

esi B

arat

Ba

li Ke

p. B

angk

a Be

litun

g Be

ngku

lu

Kalim

anta

n Te

ngah

Pa

pua

Jam

bi

Jaw

a Ti

mur

Su

law

esi T

enga

h Su

law

esi T

engg

ara

Goro

ntal

o Ka

liman

tan

Bara

t La

mpu

ng

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

DI

Yog

yaka

rta

Kalim

anta

n Se

lata

n M

aluk

u U

tara

Su

mat

era

Sela

tan

Jaw

a Te

ngah

In

done

sia

Sula

wes

i Sel

atan

Ke

p. R

iau

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Su

mat

era

Uta

ra

Mal

uku

Aceh

Pa

pua

Bara

t Su

law

esi U

tara

Ja

wa

Bara

t Ka

liman

tan

Tim

ur

DKI J

akar

ta

Bant

en

2011 2012



pengembangan kewirausahaan dan pemagangan di tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan mengintegrasikan kelompok/individu sasaran pemanfaat program sesuai dengan kebutuhan lokal.

6. Memverifikasi kelompok sasaran pemanfaat program, serta meningkatkan kualitas dan kemutakhiran data informasi pasar kerja di tingkat provinsi.

Sebagai ilustrasi, cerita sukses tentang daerah yang telah berhasil menurunkan tingkat penganggurannya disampaikan dalam Boks 5.2.

Pengentasan Kemiskinan dan MP3KI

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun ini semakin beragam dilaksanakan melalui program/kegiatan di hampir seluruh sektor pembangunan. Ragam dan intensitas program dalam upaya menjangkau masyarakat miskin telah banyak diimplementasikan melalui pendanaan pemerintah. Namun demikian, perlu upaya optimalisasi sumber pendanaan lain, sehingga program penanggulangan kemiskinan, mulai dari yang sifatnya melindungi (bantuan dan jaminan sosial), pemberdayaan, sampai dengan preventif melalui kebijakan memihak ekonomi lemah dapat dilakukan secara lebih integratif, saling melengkapi dan merata di seluruh pelosok tanah air, selain juga untuk mendorong empati dan tanggung jawab sosial yang semakin besar dari seluruh pihak.

Seiring dengan beragamnya program penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan dari tahun ke tahun terus menurun. Namun demikian, upaya ini dihadapkan pada semakin sulitnya penurunan angka kemiskinan secara lebih signifikan dikarenakan oleh beberapa faktor: (i) persoalan kultural masyarakat yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan, (ii) belum optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau seluruh wilayah nusantara terutama yang kondisi geografisnya sulit, (iii) kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya memihak masyarakat miskin, (iv) kondisi ekonomi yang berpengaruh besar terhadap kerentanan masyarakat terutama faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta (v) berbagai akar persoalan kemiskinan yang tidak cukup menjadi perhatian dan prioritas bersama sebelum kemiskinan terlanjur mendera masyarakat. Penanganan dari sebab-sebab tersebut, dapat dilakukan melalui upaya jangka pendek




Sumatera Utara

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat pada pelayanan kesehatan;

2. Pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi;

3. Peningkatan status jalan Kawasan Industri Sei Mangkei;

4. Pembangunan infrastruktur pendukung daerah wisata;

5. Peningkatan akses pendidikan menengah dan kejuruan

1. Peningkatan kehidupan beragama, penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 3. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan; 4. Revitalisasi pertanian untuk peningkatan ketahanan

pangan dan pengembangan agroindustri/agribisnis; 5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan; 6. Peningkatan infrastruktur mendukung pembangunan

ekonomi; 7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan

kesejahteraan rakyat miskin. Sumatera

Barat 1. Penanganan daerah tertinggal; 2. Pengolahan lahan kritis; 3. Pembangunan infrastruktur

kereta api.

1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat;

2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan; 3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan; 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi

unggulan; 6. Pengembangan industri olahan dan perdagangan, usaha

mikro kecil menengah dan koperasi dan iklim investasi; 7. Pengembangan kawasan wisata alam; 8. Percepatan penururan tingkat kemiskinan, pengangguran

dan daerah tertinggal; 9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat; 10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian LH.

Riau 1. Pencapaian sasaran Millenium Development Goals;

2. Percepatan pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ;

3. Pembangunan infrastruktur, energi dan lingkungan hidup;

4. Penyelenggaraan Islamic Solidarity Games 2013;

5. Revitalisasi pertanian; 6. Pembangunan daerah tertinggal

dan kawasan.

1. Pemantapan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor jasa dan industri, penguatan ketahanan pangan, koperasi dan UMKM, pembangunan perdesaan, serta pembangunan daerah perbatasan dan daerah terisolir dengan tetap fokus untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja;

2. Peningkatan sumber daya manusia yang sehat, terdidik dan terlatih dengan mengedepankan nilai-nilai moral;

3. Percepatan penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pemantapan ekonomi daerah, pengembangan investasi dan pariwisata serta keseimbangan antar wilayah;

4. Reformasi birokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi;

5. Pengembangan kebudayaan dan potensi pariwisata berlandaskan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;

6. Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanganan masalah regional dan global;

7. Fungsionalisasi sarana prasarana Paska PON XVIII 2012 dan sarana prasarana strategis lainnya, serta mensukseskan penyelenggaraan Islamic Solidarity Games Tahun 2013.



Sumatera Utara










kesejahteraan rakyat miskin. Sumatera

Barat 1. Penanganan daerah tertinggal; 2. Pengolahan lahan kritis; 3. Pembangunan infrastruktur

kereta api.











dan kawasan.







7. Fungsionalisasi sarana prasarana Paska PON XVIII 2012 dan sarana prasarana strategis lainnya, serta mensukseskan penyelenggaraan Islamic Solidarity Games Tahun 2013.



Jambi 1. Pembangunan sistem dan peningkatan jaringan transportasi wilayah;

2. Peningkatan kesejahteraan petani;

3. Pembangunan kawasan pantai timur Jambi sebagai kawasan ekonomi ;

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

5. Peningkatan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa.

1. Peningkatan infrastruktur wilayah dan pelayanan umum, dengan fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, jaringan irigasi, air bersih, pendidikan, kesehatan dan perumahan;

2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta sosial budaya, dengan fokus pada pemerataan akses serta peningkatan peran budaya dan agama, peran pemuda dan prestasi olahraga, perlindungan dan kesejahteraan sosial dan kualitas pelayanan;

3. Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan, dengan fokus pada peningkatan perekonomian dan kepariwisataan daerah;

4. Ketahanan pangan dan sumber daya alam serta lingkungan hidup, dengan fokus pada peningkatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan kelestarian sumber daya mineral, air, lahan dan energi yang dapat diperbarukan, serta peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup;

5. Penataan tata pemerintahan yang baik, dengan fokus pada tata pemerintahan, jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta kesetaraan gender.

Sumatera Selatan

1. Peningkatan pembangunan industri di Koridor Ekonomi;

2. Percepatan pembangunan infrastruktur domestic connectivity;

3. Percepatan pengurangan kemiskinan;

4. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

1. Tata kelola pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi;

2. Pengembangan SDM, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran meningkatnya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatnya mutu serta relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatnya penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu;

3. Pengembangan agribisnis, dengan sasaran penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan mendorong pertumbuhan industri hilir;

4. Pengembangan sumber daya energi, dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan dan produksi batubara, geothermal, CBM dan energi terbarukan;

5. Percepatan penyediaan infrastruktur strategis, dengan sasaran percepatan realisasi pembangunan dan berfungsinya pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api, jaringan rel kereta api, monorel, jalan dan jembatan, bandara perintis, jaringan air bersih, persampahan dan kegiatan pendukung pelaksanaan MP3EI;

6. Pengembangan pusat olahraga nasional, dengan sasaran pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas olahraga, Jakabaring Sport City dan Sekolah Tinggi Olahraga;

7. Keberlanjutan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.


memanfaatkan sumber daya potensial yang tersedia, sehingga masing-masing daerah tetap dapat meningkatkan kemajuan pendidikannya;

2. Memperbaiki ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah melalui: (i) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu sesuai dengan standar pelayanan minimal, (ii) memperbaiki manajemen guru dengan menata persebaran pendidik yang lebih merata di seluruh daerah, termasuk memenuhi kebutuhan guru di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan, (iii) memfasilitasi dan memberi kemudahan perpindahan guru antar kabupaten/kota dan antar satuan pendidikan dalam konteks penerapan best practices dan knowledge sharing dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;

3. Memastikan dan memperkuat institusi-institusi penyelenggara pendidikan (Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag) dan satuan pendidikan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pendidikan dengan baik;

4. Menyediakan data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar dan pertimbangan dalam perumusan dan pembuatan kebijakan pembangunan pendidikan nasional untuk dilaksanakan di daerah;

5. Menghitung kebutuhan nyata anggaran pendidikan dengan menyusun satuan biaya pendidikan per siswa pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan SPM. Selain itu, menghitung pula proyeksi kebutuhan anggaran per jenjang pendidikan yang disertai dengan perhitungan proyeksi perkembangan jumlah siswa dari tahun ke tahun berdasarkan perkembangan jumlah penduduk di setiap daerah;

6. Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam rangka pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan meningkatkan kapasitas pengelolaan pemberian beasiswa dalam hal pendataan, sasaran dan mekanisme penyaluran.

Melalui langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan secara nyata diharapkan layanan pendidikan yang bermutu makin meningkat, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah di Indonesia.

Peningkatan Lapangan Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan yang akhir-akhir ini muncul adalah



Bengkulu 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan;

2. Peningkatan jumlah dan perbaikan distribusi tenaga medis, paramedis, dan dokter;


4. Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan;

5. Peningkatan cadangan pangan.

1. Perekonomian rakyat dan iklim investasi; 2. Sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, pemuda

olahraga, pemberdayaan perempuan-KB); 3. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan; 4. Revitalisasi pertanian, ketahanan pangan serta

pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan;

5. Infrastruktur dasar (bina marga, cipta karya, irigasi, perhubungan, telekomunikasi dan energi);

6. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;

7. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; 8. Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum.

Lampung 1. Perkuatan domestic connectivity dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah;

2. Percepatan pencapaian sasaran Millenium Development Goals;

3. Pengembangan Lampung sebagai Center of Excellence di bidang pendidikan dan riset;

4. Pengembangan kawasan, tata ruang, dan konservasi;

5. Pembangunan ekonomi wilayah terpadu.

1. Memperkuat daya dukung infrastruktur dan pengelolaan energi;

2. Revitalisasi pertanian melalui sinergi perkuatan sistem dari hulu sampai dengan hilir;

3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan serta kesehatan;

4. Pemantapan penyiapan dan pengelolaan serta pengawasan ketenagakerjaan;

5. Pengembangan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata;

6. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana;

7. Pemantapan kerjasama dan reformasi birokrasi.

Kep. Bangka Belitung

1. Pemulihan daya dukung lingkungan;

2. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah;

3. Pengembangan Bangka Belitung sebagai tujuan wisata;

4. Pengembangan industri unggulan daerah;

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1. Pembangunan ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan;

2. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

3. Peningkatan infrastruktur, penataan ruang dan pengelolaan LH;

4. Keseimbangan pembangunan desa dan kota; 5. Tata kelola pemerintahan.

Kep. Riau 1. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;

2. Peningkatan pendidikan dan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target Millenium Development Goals;

3. Penanganan pulau-pulau terluar dan daerah tertinggal;

4. Percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas antarpulau;

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan;

2. Pengembangan infrastruktur dan percepatan penyelesaian RTRW;

3. Pengentasan kemiskinan dan pengembangan potensi pulau terluar;

4. Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kekuatan ekonomi kelautan, pertanian dan industri pengolahan serta pariwisata yang berwawasan lingkungan;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.




5. Percepatan penurunan kemiskinan.

DKI Jakarta 1. Penanganan masalah kemacetan kota, melalui pengembangan angkutan umum darat dan pengembangan angkutan umum laut ke gugusan Pulau Seribu;

2. Penanggulangan banjir (penataan waduk, serta sarana dan prasarana pengendalian banjir);

3. Penambahan air baku.

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan utamanya untuk layanan pendidikan, kesehatan dan sosial;

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pemberdayaan;

4. Pemantapan pembangunan infrastruktur dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Jawa Barat 1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah secara merata serta percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis, ketahanan energi dan diversifikasi sumber energi serta pemanfaatan energi baru dan terbaharukan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi bencana;

2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat;

3. Pengelolaan dan ketahanan pangan masyarakat;

4. Aksesibilitas, peningkatan mutu pendidikan dan tata kelola sekolah;

5. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

1. Peningkatan kualitas pendidikan; 2. Peningkatan kualitas kesehatan; 3. Peningkatan daya beli masyarakat; 4. Kemandirian pangan; 5. Peningkatan kinerja aparatur; 6. Pengembangan infrastruktur wilayah; 7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku; 8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup; 9. Pembangunan perdesaan; 10. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata.

Jawa Tengah

1. Stabilisasi produksi pangan untuk keberlanjutan ketahanan pangan;

2. Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah;

3. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;

4. Penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka.

1. Menurunkan angka kemiskinan; 2. Memantapkan ketahanan pangan; 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 4. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang

didukung oleh peningkatan infrastruktur; 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian

lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana; 6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik; 7. Memantapkan demokratisasi dan kondusifitas wilayah.


pada semua tingkatan untuk memperlancar proses pembuatan kebijakan pendidikan, yang didukung oleh sistem informasi, kualitas dan validitas data, serta kondisi empiris di lapangan (evidence-based decision making);

8. Melakukan pengendalian mutu pendidikan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan pendidikan;

9. Menata dan memantapkan sistem pembelajaran yang efektif di setiap satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SPM), serta memperkuat sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi satuan pendidikan untuk menjaga dan mengendalikan mutu pendidikan;

10. Menghitung proporsi anggaran yang harus disediakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan kapasitas fiskal, yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab setiap tingkatan pemerintahan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menghitung kemampuan keuangannya untuk membiayai pendidikan;

11. Menyusun mekanisme yang tepat terkait penggunaan anggaran pendidikan dari pusat dan daerah agar tidak terjadi misalokasi dan inefisiensi. Untuk itu, perlu peningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan;

12. Menyediakan subsidi dan berbagai skema blockgrant untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/ kota;

13. Mendorong partisipasi masyarakat, para pemangku kepentingan dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui pengembangan program kemitraan yang saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Kemudian, agar pelayanan pendidikan lebih optimal dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan lebih efektif, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan memperhatikan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota perlu fokus dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki kesenjangan capaian pendidikan dan disparitas partisipasi pendidikan antar daerah dengan



pendidikan tersedia secara memadai, merata, dapat diakses oleh seluruh masyarakat, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu menyediakan satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang dapat mengakomodasi setiap anak usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan (penyediaan satuan pendidikan tinggi murni merupakan urusan pemerintah pusat) tanpa terkecuali termasuk untuk anak sekolah yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil dan perbatasan. Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur pendidikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan agar kinerja pendidikan di setiap daerah makin meningkat.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja pendidikan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan provinsi;

2. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;

3. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota;

4. Melakukan sosialisasi kurikulum tahun 2013 serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut;

5. Memperjelas wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan pendidikan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan desentralisasi pendidikan;

6. Mengupayakan pembangunan kapasitas kelembagaan di pemerintahan lokal dan melakukan supervisi untuk meningkatkan tata kelola satuan pendidikan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, agar pelayanan pendidikan dapat berjalan efektif;

7. Meningkatkan koordinasi di antara lembaga pemerintahan



DI Yogyakarta

1. Pengembangan kawasan Baron, Sadeng, termasuk Baron Technopark;

2. Pembangunan Pantai Selatan (Pansela)/Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS);

3. Penataan kawasan cagar budaya Kotagede;

4. Pemberdayaan UMKM dan pengembangan pasar tradisional.

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Ketahanan pangan; 6. Infratruktur 7. Iklim investasi dan usaha; 8. Energi;9. Lingkungan hidup dan bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; 11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Jawa Timur 1. Peningkatan pelayanan kesehatan;

2. Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kawasan (jalan, pelabuhan laut, kereta api);

3. Peningkatan produktivitas padi dan penyediaan air baku;


1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan;

2. Peningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;

3. Perluasan lapangan kerja; 4. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; 5. Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat; 6. Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri/

agrobisnis; 7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah; 8. Peningkatan investasi, ekspor non-migas, dan pariwisata; 9. Peningkatan daya saing industri manufaktur; 10. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; 11. Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta

perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang;

12. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik;

13. Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial;

14. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya pengarusutamaan gender;

15. Peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga; 16. Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan

hak asasi manusia; 17. Peningkatan keamanan dan ketertiban dan

penanggulangan kriminalitas; 18. Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

Banten 1. Peningkatan investasi kawasan-kawasan industri;

2. Pembangunan infrastruktur wilayah/kawasan (jalan dan bandara, bendungan, kereta api), sumber daya alam dan lingkungan hidup;

3. Peningkatan ketahanan pangan,

1. Infrastruktur wilayah dan kawasan; 2. Ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran; 3. Iklim investasi dan unggulan daerah; 4. Peningkatan kualitas SDM dan penguatan sinergitas antar

pelaku pembangunan; 5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.




serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

4. Pengembangan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) dan inovasi teknologi.

Bali 1. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata dan MP3EI;

2. Peningkatan ketersediaan kapasitas listrik terpasang,;

3. Peningkatan produksi beras dalam rangka mendukung surplus beras nasional 10 juta ton tahun 2014;

4. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan (terutama rehabilitasi sekolah yang rusak berat dan sedang);

5. Peningkatan pelayanan kesehatan untuk mendukung pencapaian MDGs.

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;

2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Infrastruktur wilayah; 5. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 6. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; 7. Pertanian dan ketahanan pangan; 8. Industri kecil, pariwisata, investasi, UMKM dan Koperasi; 9. Ketentraman dan ketertiban, pengamanan terpadu

berstandar Internasional; 10. Reformasi birokrasi dan tata kelola.

Nusa Tenggara

Barat

1. Prevalensi Balita Gizi dan Kasus Kematian Ibu Melahirkan;

2. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Yang Memadai;

3. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;

4. Pengembangan Kawasan Pariwisata;

5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

1. Pembangunan masyarakat madani berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraan gender;

2. Angka kematian ibu melahirkan menuju nol; 3. Gerakan buang air sembarangan nol; 4. Angka drop out menuju nol; 5. Angka buta aksara menuju nol; 6. Supremasi hukum dan good governance; 7. Visit Lombok Sumbawa 2012; 8. Ruang hunian yang ideal, jalan mantap, air lestari dan

utilitas memadai; 9. NTB hijau; 10. Perlindungan mata air; 11. Desa mandiri energi; 12. Agribisnis jagung; 13. Desa mandiri pangan; 14. Agribisnis rumput laut; 15. NTB bumi sejuta sapi; 16. Percepatan penanggulangan kemiskinan; 17. Wirausaha baru; 18. Koperasi berkualitas; 19. Pengembangan industri olahan.

Nusa Tenggara

Timur

1. Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang terstandar dan persoalan mutu pendidik dan peserta

1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Ekonomi; 4. Infrastruktur; 5. Reformasi birokrasi;


pendukung misalnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan dan distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pendukung serta pemenuhan standar operasional pelayanan minimum.

Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan

Peran konkret yang perlu dikoordinasikan antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah :

1. Mendorong pencapaian target-target MDGs, penurunan jumlah kematian ibu melahirkan dan jumlah kematian bayi, penurunan prevalensi kekurangan gizi, peningkatan upaya pencegahan terjadinya penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM) serta perbaikan kesehatan lingkungan;

2. Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Milenium Development Goals (RAD MDGs) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hingga saat ini, 33 Provinsi telah menyusun dokumen RAD MDGs dan RAD PG. Dokumen RAD MDGs dan RAD PG yang telah tersusun dijadikan acuan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah sehingga dapat mendorong dan mempercepat pencapaian target-target MDGs pada tahun 2015;

3. Peningkatan pencegahan penyakit khususnya terkait zoonosis, HIV dan AIDS, malaria dan penyakit-penyakit akibat perubahan iklim. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Pengendalian Zoonosis Terpadu 2012-2017 dan Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014, daerah telah membentuk forum atau komisi tingkat daerah yang melaksanakan fungsi dalam pengendalian khususnya penyakit zoonosis, HIV dan AIDs;

4. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan dalam pelaksanaan SJSN bidang kesehatan. Pemerintah daerah berperan dalam upaya peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan, klinik, dokter serta perbaikan puskemas juga pelibatan peran pihak swasta.

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sebagai upaya untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan



mendorong proses pemerataan yang berkeadilan. Khususnya bagi kelompok rentan dan termarjinalkan seperti anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, masih diperlukan upaya khusus dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui berbagai kebijakan afirmatif untuk memperluas jangkauan pelayanan publik. Hasil Survei Disabilitas Indonesia (Lembaga Demografi UI) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa kelompok disabilitas produktif berpartisipasi dalam berbagai lapangan pekerjaan dan umumnya bekerja secara mandiri (terdiri dari 63 persen pada penyandang disabilitas ringan dan 49 pada persen penyandang disabilitas berat).

Pengembangan program-program perlindungan sosial juga dilaksanakan melalui penguatan pemberdayaan yang berbasis keluarga dan komunitas (family and community based support), untuk itu diperlukan kerja sama lintas sektor dan peran para pihak di berbagai tingkatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyempurnakan sistem penetapan sasaran melalui pembangunan basis data terpadu bagi program-program perlindungan sosial. Penyiapan mekanisme dan kapasitas pendampingan bagi masyarakat juga terus diupayakan karena pendamping merupakan ujung tombak perubahan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang miskin, rentan dan marjinal, di berbagai pelosok daerah dapat terlaksana.

Perluasan cakupan penerima manfaat juga dilaksanakan sejalan dengan penguatan lembaga jaminan sosial. Sejumlah persiapan telah dilakukan dalam rangka pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dimulai oleh pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mulai awal tahun 2014 dan Jaminan Ketenagakerjaan mulai pertengahan tahun 2015. Sejalan dengan sejumlah persiapan yang harus dilakukan, telah disusun Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019. Pembenahan secara menyeluruh tidak hanya dilakukan dalam tataran regulasi, namun juga dalam transformasi kelembagaan, perluasan kepesertaan, perbaikan layanan yang terintegrasi dan pengembangan tata kelola agar Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diamanatkan oleh amandemen UUD 1945 dapat berjalan dilaksanakan. Upaya ini memerlukan kerja sama dari seluruh pihak terkait sejalan dengan rencana operasional yang telah disusun dalam Peta Jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019. Pembenahan secara menyeluruh diharapkan tidak hanya terjadi di dalam institusi BPJS namun juga pada berbagai lini



didik; 2. Peningkatan jangkauan

pelayanan dan kualitas kesehatan;

3. Penigkatan Konektifitas Wilayah; 4. Pengembangan Sektor Unggulan

Daerah; 5. Pembangunan daerah tertinggal,

terluar dan terdepan.

6. Tata ruang dan lingkungan hidup; 7. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan anak; 8. Agenda khusus, yang mencakup: kemiskinan, kawasan

perbatasan dan daerah terluar dan rawan bencana.

Kalimantan Barat

1. Peningkatan Ketahanan Pangan; 2. Peningkatan Infrastruktur yang

memadai; 3. Peningkatan akses dan kualitas

pendidikan; 4. Peningkatan Rasio Elektrifikasi.

1. Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat; 2. Peningkatan kecerdasan sumber daya manusia; 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, manajemen

pemerintahan dan pelayanan publik; 5. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar; 6. Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan; 7. Peningkatan pemerataan pembangunan, keadilan,

keamanan, kedamaian, serta ketahanan budaya.

Kalimantan Tengah

1. Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan;

2. Peningkatan Ketersediaan infrastruktur dasar pembangunan;

3. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

4. Pengembangan perekonomian rakyat.

1. Infrastruktur dan energi; 2. Ekonomi kerakyatan ; 3. Pendidikan; 4. Kesehatan; 5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengentasan

desa/kelurahan tertinggal; 6. Peningkatan investasi dan dunia usaha; 7. Tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup dan

pengelolaan bencana; 8. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur; 9. Peningkatan kerukunan dan kedamaian serta kebudayaan; 10. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kalimantan Selatan

1. Peningkatan Infrastruktur sebagai peningkatan Local Connectivity;

2. Pengembangan bidang Ekonomi berkelanjutan untuk menekan tingginya ketergantungan Pertumbuhan Ekonomi dari sektor pertambangan;

3. Penguatan Ketahanan Pangan; 4. Peningkatan kualitas SDM

Provinsi Kalimantan Selatan; 5. Penanggulangan Kemiskinan.

1. Membangun kehidupan sosial dan budaya; 2. Membanguun sumberdaya manusia; 3. Peningkatan perekonomian; 4. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur; 5. Pengelolaan lingkungan hidup; 6. Melaksanakan pemerintahan yang baik.

Kalimantan Timur

1. Peningkatan jumlah daerah pedalaman dan perbatasan yang dialiri listrik;

2. Peningkatan Jumlah Dan Mutu Infrastruktur Untuk Membuka Jalur Lintas Kalimantan Dan Kawasan Terisolir (Pedalaman

1. Ketahanan dan kemandirian pangan; 2. Pengentasan kemiskinan; 3. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja; 4. Pemberdayaan ekonomi rakyat/ kewirausahaan/

pengembangan sektor riil/UMKM; 5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 6. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;




Dan Perbatasan); 3. Pencapaian sasaran

swasembada beras; 4. Pemenuhan kebutuhan tenaga

terampil siap pakai melalui pendidikan.

7. Peningkatan daya saing dan investasi serta legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur dan peraturan zonasi;

8. Peningkatan mutu/kualitas pendidikan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

9. Pembangunan infrastruktur dan revitalisasi/ peningkatan daya listrik/pengembangan energi alternatif;

10. Pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal.

Sulawesi Utara

1. Pemantapan sebagai Global Hub di Kawasan Timur Indonesia;

2. Peningkatan konektivitas Manado-Bitung;

3. Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Bitung – Gorontalo;

4. Pencapaian Millenium Development Goals;

5. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar; 2. Pencapaian MDGs; 3. Pengendalian antisipasi dampak perubahan iklim,

pelestarian hutan, dan lingkungan hidup; 4. Peningkatan iklim investasi, perdagangan dan UMKM; 5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan

industri berbasis agribisnis; 6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang

baik; 7. Pengembangan kawasan kepulauan dan perbatasan; 8. Pengembangan industri wisata bahari, MICE dan

pelestarian budaya lokal.

Sulawesi Tengah

1. Peningkatan kualitas Industri dan Lapangan Kerja Berkualitas;

2. Peningkatan Investasi di Daerah; 3. Peningkatan Kualitas

Infrastruktur Jalan dan Suply Kelistrikan Pembangunan Lapangan Terbang Morowa;

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

5. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian.

1. Pendidikan dan kesehatan; 2. Pengentasan kemiskinan; 3. Revitalisasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; 4. Iklim investasi dan iklim usaha; 5. Peningktan infrastruktur dan energi; 6. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 7. Pembangunan hukum dan ketertiban; 8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Sulawesi Selatan

1. Peningkatakan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Padi;

2. Pembangunan Industri Pengolahan;

3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah untuk Perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional;

4. Pemenuhan kebutuhan energi; 5. Peningkatkan akses dan kualitas

layanan pendidikan dan kesehatan.

1. Peningkatan kualitas akses layanan pendidikan dan kesehatan;

2. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian; 3. Pengembangan industri pengolahan dan pariwisata

unggulan; 4. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas

tenaga kerja; 5. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan

hidup; 6. Pembinaan serta pengembangan Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah.

Sulawesi Tenggara

1. Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Alam;

2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Pencapaian (IPM) target

1. Peningkatan sumber daya manusia; 2. Revitalisasi pemerintahan; 3. Pembangunan ekonomi; 4. Memantapkan kebudayaan daerah; 5. Mempercepat pembangunan infrastruktur.


selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin, diharapkan dalam jangka menengah-panjang dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga rantai kemiskinan antar generasi dapat diputus.

Mengingat kepesertaan PKH yang tidak permanen, telah dirancang strategi transformasi kepesertaan PKH agar peningkatan kesejahteraan keluarga sangat miskin dapat terus berkesinambungan. Peran dan tanggung jawab berbagai sektor dan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan transformasi kepesertaan ini sangat besar terutama dalam memastikan keberlanjutan peserta dalam menerima program lain dan meningkatkan kapasitas dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Gambar 5.3 Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM Mandiri

Sumber: Simpadu PNPM (data sampai dengan tahun 2012, diakses pada 7 Maret 2013)

Lebih lanjut, pemberdayaan dalam tingkat kelompok dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Penguatan partisipasi perempuan dalam PNPM Mandiri misalnya, memainkan peran yang sangat penting dalam penyediaan pelayanan dasar yang terkait langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, kebijakan ini juga difokuskan pada upaya mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan, serta menghilangkan hambatan-hambatan yang bersifat formal maupun informal yang dinilai tidak adil dan menghambat partisipasi kelompok miskin, rentan dan marjinal dalam pembangunan.

Perluasan manfaat merupakan salah satu faktor kunci dalam

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PNPM Perkotaan

Laki-laki Perempuan

0

2.500.000

5.000.000

7.500.000

10.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PNPM Perdesaan

Laki-laki Perempuan



konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Untuk itu, Pemerintah senantiasa mengembangkan program-program yang mensasar dan melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk yang miskin, rentan dan termarjinalkan.

Dalam perkembangannya, program-program tersebut dikategorikan ke dalam empat kelompok program (klaster) penanggulangan kemiskinan, yang terdiri atas perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil dan program-program pro-rakyat. Keberhasilan program-program tersebut tidak hanya diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan turunnya angka kemiskinan atau berkurangnya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial, namun juga diperhitungkan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan produktif maupun promotif dan meluasnya manfaat yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

Gambar 5.2 Komposisi Anggota Keluarga PKH

Pelaksanaan berbagai program pembangunan di atas didasarkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dirancang untuk membangkitkan rasa tanggung jawab dan kemandirian baik dalam tingkat individu, keluarga, maupun kelompok. Melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, dipupuk kesadaran keluarga sangat miskin untuk menyekolahkan anak-anaknya, serta senantiasa memperhatikan perkembangan kesehatan anak balita, ibu hamil dan melahirkan. Misi utamanya

- 200.000 400.000 600.000 800.000

1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah Anak SD 413.965 631.198 722.982 785.265 1.106.570 1.491.049

Jumlah Anak SMP 158.163 207.926 243.732 291.133 425.349 609.396

Jumlah Ibu Hamil 21.707 22.511 25.356 23.275 33.827 41.337

Jumlah Anak Balita 240.285 431.370 498.354 459.212 598.586 837.403

Angg

ota

Rum

ah T

angg

a



Millennium Development Goals (MDGs);

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Wilayah;

4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia pada beberapa Bidang Keahlian serta perlu ditingkatkannya Kompetensi, Profesional dan Disiplin Pengelolaan Pemerintah.

Gorontalo 1. Peningkatan Infrstruktur Pembangunan Jalan, Pelabuhan dan Sarana Transportasi Dalam Mendukung Konektivitas Terhadap Sentra Ekonomi Rakyat dan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan;

2. Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Pengembangan Energi Untuk

Mendukung Industrialisasi; 4. Pengembangan Wilayah

Strategis; 5. Peningkatan Produktivitas

Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan.

1. Peningkatan sumber daya manusia, yang difokuskan pada pendidikan dan kesehatan;

2. Percepatan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air bersih dan sanitasi;

3. Pembangunan ekonomi kerakyatan, yang difokuskan pada pengembangan kelompok usaha petani, peternak, nelayan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa.

Sulawesi Barat

1. Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

2. Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan pendidikan;

3. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Belang-belang, Kabupaten Mamuju;

4. Pembukaan jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, perkebunan dan perikanan;

5. Pengurangan Angka Kemiskinan, khususnya yang terkait dengan program klaster 4 (Program Pro Rakyat).

1. Reformasi birokrasi, dengan menitikberatkan pada peningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah;

2. Sarana dan prasarana, dengan menitikberatkan pada perluasan dan peningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi;

3. Promosi dan kerjasama, dengan menitikberatkan pada peningkatkan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri;

4. Sumber daya manusia dan kualitas hidup, dengan menitikberatkan pada peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

5. Sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Maluku 1. Perluasan Sentra-sentra Produksi Perkebunan, Beras dan Pangan Lokal;

2. Perluasan Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau;

3. Percepatan Pembangunan Maluku Sebagai lumbung ikan

1. Penanggulangan kemiskinan; 2. Peningkatan kualitas kesehatan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan; 4. Peningkatan ketahanan pangan; 5. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi; 6. Pengembangan infrastruktur;




nasional; 4. Percepatan Pembangunan

Infrastruktur; 5. Pengembangan Pariwisata

Bahari.

7. Peningkatan ketersediaan energi; 8. Percepatan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan

penanganan pasca konflik; 9. Reformasi birokrasi dan tata kelola serta peningkatan

kinerja aparatur; 10. Pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 11. Pengembangan kebudayaan, kreatifitas dan inovasi

teknologi. Maluku Utara

1. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian;

2. Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Lokal;

3. Peningkatan Infrastruktur dan Suplai Kelistrikan;

4. Peningkatan Pengelolaan Pulau Terluar, Terpencil, Perbatasan dan Tertinggal;


1. Infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan; 2. Pendidikan dan kesehatan; 3. Ketahanan pangan; 4. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran,

pemberdayaan dan perlindungan sosial; 5. Sumber daya energi, air dan mineral; 6. Bencana alam, tata ruang dan lingkungan hidup; 7. Pariwisata dan kebudayaan; 8. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 9. Wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan tertinggal.

Papua Barat

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Pembangunan, Terutama Akses Transportasi di Kawasan Terisolir di Papua Barat;


3. Peningkatan upaya pengurangan kemiskinan di kawasan terisolir;

4. Pemerataan terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkesimbungan.

1. Sosial budaya; 2. Infrastruktur; 3. Ekonomi; 4. Pemerintahan; 5. Lingkungan hidup. Catatan: Rencana pembangunan daerah Provinsi Papua Barat menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga prioritas yaitu: Prioritas I: merupakan prioritas paling utama yang

berhubungan langsung dengan kinerja Gubernur pada aspek kebijakan. Prioritas 1 langsung diturunkan dari isu strategis pembangunan Provinsi Papua Barat.

Prioritas II: merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan.

Prioritas III: merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah serta belanja bantuan sosial.

Papua 1. Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Daerah Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah;

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;

3. Pengurangan Persentase

1. Peningkatan pelayanan kesehatan; 2. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar; 3. Peningkatan perekonomian tingkat kampung; 4. Pengembangan infrastruktur transportasi terpadu yang

menghubungkan kawasan-kawasan terisolir, kawasan pedesaan, maupun kawasan strategis;

5. Penyediaan infrastruktur dasar.

yang dibagi menjadi tiga


yang semakin komplek; 3. Melembagakan kerjasama dan koordinasi dengan unsur

Polri di daerah dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayahnya masing-masing;

4. Meningkatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam: (i) mengkritisi, mengingatkan dan mengawasi Polri; (ii) menangani kamtibmas, khususnya dilingkungannya masing-masing mengingat aparat keamanan tidak mungkin selalu hadir setiap saat; (iii) meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme.

Stabilitas Politik: Memantapkan Pelaksanaan Pemilu

Stabilitas sosial politik di daerah sangat tergantung pada pengembangan kelembagaan lembaga-lembaga dialog dan komunikasi yang ada, disamping perbaikan kinerja lembaga penyelenggara negara, sehingga dapat terus menerus menjaga kondisi yang kondusif bagi pemantapan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah dalam memantapkan pelaksanaan pemilu adalah:

1. Mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 agar dapat berjalan dengan aman, damai, serta dapat dilaksanakan dengan luber dan jurdil. Keberhasilan pelaksanaan pemilu akan menjadi tahap yang menentukan untuk dapat dilakukannya pemantapan perekonomian daerah. Dukungan untuk memperoleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat menjadi suatu keniscayaan mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2014;

2. Memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga di daerah masing-masing dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, yang merupakan penjabaran UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Setiap langkah pimpinan di daerah, apakah Gubernur, Bupati dan walikota beserta aparat keamanan daerah dan seluruh jajarannya diharapkan berada dalam koridor pengarahan Presiden ini. Para pemimpin di daerah diharapkan berkoordinasi secara proaktif dengan pemerintah pusat dalam mengeluarkan



Penduduk Miskin dan Kesenjangan Pembangunan;

4. Peningkatan Ketahanan Pangan dalam mendukung Kemajuan Ekonomi Daerah;

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas.



Boks 3.1 Hasil Survei PTSP di Daerah

Survei penyelenggaraan PTSP telah dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2012. Kuesioner disampaikan ke 100 (seratus) daerah melalui surat, email dan dibawa langsung bersamaan dengan peninjauan ke lapangan. Dari 100 daerah tersebut, ada 7 daerah yang tidak menanggapi sehingga terdapat 93 kuesioner yang masuk. Dari 93 kuesioner yang masuk, terdapat 3 daerah yang menyatakan belum membangun PTSP. Selanjutnya pengolahan survei dilakukan terhadap 90 penyelenggara PTSP, yang terdiri dari 21 provinsi, 29 kota dan 40 kabupaten.

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa terdapat 3 jenis PTSP berdasarkan 3 jenis pelayanan yang diberikan, yakni:

1. PTSP terpadu yang melayani sebagian besar dan/atau seluruh perijinan daerah/lokal yang terkait dengan daerah sendiri dan perijinan yang dilimpahkan dari pusat termasuk penanaman modal (79 persen).

2. PTSP yang hanya melayani perijinan penanaman modal dan yang terkait dengan penanaman modal (13 persen).

3. PTSP yang hanya melayani perijinan daerah/lokal (8 persen).

Dari 90 PTSP yang disurvei, 70 persen menyatakan tetap bergabung dan 13 persen ingin digabung, hanya 10 persen yang ingin memisahkan diri.

Jenis Pelayanan PTSP di Daerah

Kecenderungan Perijinan untuk Disatukan

Berdasarkan struktur organisasi, dari 90 PTSP yang disurvei, 64 persen sudah berupa badan, 31 persen berupa kantor, 3 persen berupa dinas dan 2 persen berupa unit.

Kelembagaan PTSP di Daerah

Perijinan PM

12 (13%)

Perijinan daerah 7 (8%)

Terpadu 71 (79%)

Tetap terpadu 63 (70%) Ingin

digabung 12 (13%)

Ingin pisah

9 (10%)

Tidak menjawab

6 (7%)

57

28

3 2 0

10

20

30

40

50

60

Badan Kantor Dinas Unit


atau potensi peredaran narkoba internasional; (iii) perdagangan manusia dan imigran gelap, jalur pelayaran Indonesia marak dipergunakan sebagai perlintasan mobilitas manusia antar negara dan dengan berbagai alasan mereka menjadikan wilayah Indonesia sebagai lokasi transit pergeseran manusia antar negara; dan (iv) penyelundupan senjata api, maraknya kejahatan yang menggunakan senjata api mengindikasikan masih banyak peredaran senjata api illegal di tengah masyarakat.

Selanjutnya untuk kejahatan yang berimplikasi kontijensi di wilayah tertentu kemungkinan masih akan terjadi diantaranya yaitu: (i) aksi separatis di wilayah Papua, meskipun dalam skala kecil masih diprediksikan menimbulkan potensi masalah yang jika dibiarkan terus menerus dikhawatirkan akan semakin membesar; (ii) konflik sosial, masih adanya permasalahan tapal batas/wilayah yang belum terselesaikan dan masalah SARA sangat berpotensi menimbulkan konflik bentrok antar warga dan masalah sosial; (iii) aksi unjuk rasa, sebagai konsekuensi belum selesainya berbagai masalah perburuhan dan sengkarutnya permasalahan pidana yang terbalut masalah politik, diprediksikan ditahun 2013 dan tahun 2014 masih akan sering muncul; dan (iv) gangguan kamtibmas non – pidana, situasi kontijensi yang disebabkan perubahan iklim dan keadaan alam yang diprediksikan menjadi ancaman, seperti bencana alam banjir dan tanah longsor, bencana gunung meletus, bencana angin puting beliung dan bencana gempa bumi.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sebagaimana diuraikan di atas yang diprediksi akan terjadi ditahun 2013 dan 2014, Polri akan melaksanakan langkah-langkah kebijakan guna mendukung upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Adapun langkah-langkah yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pemantapan pertahanan dan keamanan nasional adalah:

1. Meningkatkan kemampuan aparat keamanan secara proporsional dan profesional, baik dalam rangka pembinaan maupun operasional sehingga mampu menghadapi tantangan keamanan;

2. Membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan



pemulihan mata pencaharian (livelihood) masyarakat yang terkena dampak bencana.

Stabilitas Politik: Memantapkan Pertahanan dan Keamanan

Jenis gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berpotensi terjadi pada tahun 2013 dan 2014 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya eskalasinya mungkin akan lebih meningkat. Secara umum potensi gangguan yang terjadi adalah gangguan kamtibmas dari aspek politik, tindak kejahatan konvensional, tindak kejahatan transnasional dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

Gangguan kamtibmas dari aspek politik diperkirakan masih akan berlangsung terkait dengan proses Pemilukada di beberapa daerah dan juga menjelang Pemilu 2014 berupa konflik komunal/ horisontal. Harapan kita semua, proses politik yang terjadi di Jawa Barat atau DKI Jakarta yang berlangsung demokratis tanpa ada konflik yang berarti, dapat dijadikan contoh bagi provinsi-provinsi lain yang akan melakukan Pemilukada.

Tindak kejahatan yang secara tradisional dan konvensional cukup meresahkan masyarakat dengan latar belakang motif perekonomian diprediksi masih berpotensi menjadi gangguan, seperti: (i) pencurian dengan kekerasan dan pemberatan; (ii) pencurian kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat; (iii) pemalsuan dan sengketa tanah yang berakhir dengan bentrok antar warga dan antar desa; (iv) premanisme/kejahatan jalanan; dan (v) penyalahgunaan senjata api.

Tindak kejahatan transnasional yang merupakan kejahatan tanpa batas dan wilayah bahkan antar lintas negara ini masih diperkirakan akan semakin marak serta meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan sarana mobilitas warga antar negara yang akan berdampak pada meningkatnya mobilitas maupun variasi modus kejahatan lintas negara. Beberapa kejahatan transnasional yang diprediksikan masih akan terjadi, diantaranya yaitu: (i) kejahatan terorisme, masih adanya beberapa catatan DPO teroris yang belum tertangkap dan diduga sangat berpotensi untuk melakukan kejahatan teror dibeberapa wilayah tertentu di Indonesia; (ii) kejahatan narkoba, hasil penggalian informasi dari para pelaku kejahatan narkoba internasional yang berhasil ditangkap, menunjukkan bahwa organisasi sindikat kejahatan narkoba internasional masih melihat Indonesia sebagai salah satu sasaran


Boks 3.1 (lanjutan) Hasil Survei PTSP di Daerah

SDM yang bekerja pada PTSP di provinsi dan kabupaten/kota secara umum menunjukkan kecenderungan yang sama yakni didominasi oleh sarjana strata 1 dan 2 yang rata-rata mencapai 55 persen. Selanjutnya yang berpendidikan SMA rata-rata mencapai 29 persen, D3 11 persen dan dibawah SMA sangat sedikit (2 persen), kemungkinan berperan sebagai tenaga pendukung.

Komposisi SDM di PTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PTSP provinsi meskipun tidak menunjukkan keseragaman proporsi, namun secara umum didominasi oleh SDM dengan pendidikan S1 dan S2. PTSP di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Babel dan Kalimantan Barat memiliki tenaga SDM yang 100 persen berpendidikan sarjana. Hanya 4 provinsi (DI Yogyakarta, Jambi, Bengkulu dan Nusa Tenggara Timur) yang tidak didominasi oleh S1 dan S2. SDM di PTSP Yogyakarta dan NTT sebagian besar berpendidikan SMA, sedangkan Jambi dan Bengkulu oleh D3.

Komposisi Tingkat Pendidikan SDM di PTSP Provinsi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

S1/S2 D3 SMA <SMA

Provinsi

Kabupaten

Kota

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

DI Y

ogya

kart

a

Kalim

anta

n Te

ngah

Jam

bi

Beng

kulu

Sum

ater

a Ba

rat

Sum

ater

a Se

lata

n

Riau

Aceh

Kep.

Ban

gka

Belit

ung

Sula

wes

i Ten

gah

DKI J

akar

ta

Bali

Jaw

a Ti

mur

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

Sum

ater

a U

tara

Kalim

anta

n Ba

rat

Sula

wes

i Sel

atan

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Sula

wes

i Uta

ra

Papu

a

Mal

uku

S1/S2 D3 SMA <SMA




PTSP kota pada umumnya juga dioperasikan oleh SDM dengan jenjang pendidikan sarjana, yang mencapai 43 persen atau 12 kota dari 28 kota yang disurvei. Sementara tenaga SDM yang berjenjang pendidikan S1 dan S2 mencapai rata-rata di atas 60 persen dari total pegawai.

Komposisi Tingkat Pendidikan SDM di PTSP Kota

Tidak berbeda dengan SDM di provinsi dan kota, untuk tingkat pendidikan di PTSP kabupaten rata-rata juga didominasi oleh sarjana S1 dan S2. Hanya kabupaten Banda Aceh yang 100 persen SDM-nya berpendidikan D3 dan hanya dioperasikan oleh 1 orang.

Komposisi Tingkat Pendidikan SDM di PTSP Kabupaten

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Banj

ar

Sura

kart

a

Banj

arm

asin

Banj

ar B

aru

Pale

mba

ng

Band

a Ac

eh

Pont

iana

k

Yogy

akar

ta

Mag

elan

g

Denp

asar

Pare

-Par

e

Cire

bon

Peka

long

an

Sing

kaw

ang

Pasu

ruan

Band

ar La

mpu

ng

Blita

r

Bont

ang

Suka

bum

i

Paya

kum

buh

Kedi

ri

Prob

olin

ggo

Tega

l

Pasu

ruan

Sera

ng

Palu

Mal

ang

Balik

papa

n

S1/S2 D3 SMA <SMA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kulo

n Pr

ogo

Nga

wi

Lum

ajan

g Ku

tai B

arat

Ci

amis

Te

man

ggun

g Bo

yola

li Ku

bu R

aya

Aceh

Bes

ar

Sem

aran

g Tu

lang

baw

ang

Banj

arne

gara

Pi

die

Jaya

Si

doar

jo

Tren

ggal

ek

Slem

an

Dem

ak

Sam

osir

Bata

ng

Cila

cap

Gre

sik

Indr

amay

u M

ajal

engk

a Ba

nda

Aceh

Su

med

ang

Kara

ngan

yar

Lam

onga

n Pr

obol

ingg

o Pa

ndeg

lang

Ba

ntul

Su

kabu

mi

Pem

alan

g Jo

mba

ng

Purb

alin

gga

Kend

al

Rem

bang

M

agel

ang

Kuni

ngan

M

alan

g Po

ntia

nak

Srag

en

S1/S2 D3 SMA <SMA


pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan strategi dan kebijakan Program

Penanggulangan Bencana, termasuk perencanaan dan penganggarannya;

2. Meningkatkan komitmen untuk pelaksanaan dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana di daerah;

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana, melalui: (i) sosialisasi pengurangan risiko bencana, (ii) penguatan kelembagaan penanggulangan bencana yang didukung dengan peralatan dan logistik kebencanaan yang memadai terutama di kawasan rawan bencana tinggi, (iii) penyusunan rencana kontinjensi dalam menghadapi bencana, serta (iv) simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan protap yang jelas dalam menghadapi bencana;

4. Menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam rangka meningkatkan antisipasi ancaman bencana alam, yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.

5. Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, melalui: (i) kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan bencana tinggi dan pasca bencana, (ii) pengembangan dan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana, (iii) pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana yang berkesinambungan, serta (iv) pembentukan dan penguatan forum-forum masyarakat pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan kearifan lokal setempat;

6. Meningkatkan koordinasi dan kemampuan penanganan kedaruratan (evakuasi, penyelamatan dan bantuan kemanusiaan), melalui pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minumun.;

7. Melaksanakan pemulihan wilayah pasca bencana dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana (build back better) serta meningkatkan daya lenting masyarakat (community resilient) di wilayah pasca bencana melalui penguatan perekonomian dan



tingkatan, khususnya di tingkat daerah.

Peran pemerintah daerah dalam pencegahan konflik sosial adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan;

2. Mengembangkan upaya pencegahan konflik melalui mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang peka perdamaian;

3. Mengawal dan mendorong pelaksanaan Perda-Perda perencanaan pembangunan yang peka perdamaian dan Perda pencegahan dini konflik sosial di daerah;

4. Mendorong pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa damai dan membangun harmoni sosial;

5. Memperkuat dan mendorong sebanyak mungkin partisipasi berbagai pemangku kepentingan khususnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Stabilitas Sosial: Mitigasi Bencana

Besarnya korban jiwa, dampak kerusakan, dan kerugian yang diakibatkan bencana menjadi pertimbangan mendasar pentingnya upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana untuk meminimalkan dampak kejadian di masa mendatang. Berdasarkan hasil kompilasi dari berbagai data kerusakan dan kerugian, sejak gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 hingga tahun 2010 saja, total kerusakan dan kerugian akibat bencana di Indonesia diperkirakan mencapai 150 triliun rupiah. Namun demikian, dampak negatif terhadap perekonomian nasional lebih ke arah pembiayaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang berimplikasi terhadap keuangan pemerintah pusat.

Bencana juga berkorelasi terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin, terutama jika terjadi di wilayah miskin atau wilayah yang sebagian besar masyarakatnya miskin. Oleh sebab itu, upaya mitigasi bencana menjadi sangat penting untuk dilakukan, agar dapat mencegah masyarakat menjadi miskin atau masyarakat miskin menjadi lebih miskin lagi.

Sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kewajiban semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta. Adapun peranan pemerintah daerah dalam penyiapan penanggulangan dan


Boks 3.2 Pemenang Penyelenggara PTSP Penanaman Modal 2012

BKPM pada tanggal 12 November 2012 telah menetapkan pemenang penyelenggara PTSP penanaman modal dan implementasi SPIPISE terbaik se-Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya memonitor penyelenggaraan pelayanan perijinan penanaman modal serta sebagai tindak lanjut atas Perpres 27 tahun 2009 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011.

Pemenang tingkat provinsi yaitu: 1. Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Jawa Timur. 2. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Sumatera Selatan. 3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Jawa Barat.

Pemenang tingkat Kabupaten yaitu: 1. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Sragen. 2. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Purwakarta. 3. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Trenggalek.

Untuk 3 pemenang tingkat kota yaitu: 1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu kota Palembang. 2. Badan Pelayan Perijinan Terpadu kota Semarang. 3. Badan Pelayan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal kota Salatiga.

Penyelenggaraan penilaian pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal tersebut sudah dimulai sejak tahun 2011. Untuk tahun 2012, penilaian dilakukan terhadap 268 penyelenggaran PTSP penanaman modal di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) melalui beberapa pentahapan penyaringan. Masing-masing PTSP mengisi sistem yang telah disediakan oleh BKPM. Dari sejumlah PTSP tersebut terpilih 38 PTSP nominee yang terdiri dari 10 provinsi, 20 kabupaten dan 8 kota. Selanjutnya 38 PTSP nominee tersebut diminta untuk memaparkan penyelenggaraan PTSP-nya dan dinilai oleh juri yang terdiri dari BKPM dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah lainnya yakni: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPKP dan Kementerian Perindustrian, serta KPPOD.

Hasil penilaian juri atas paparan kepala PTSP selanjutnya dilakukan pemeringkatan dan diseleksi menjadi 5 PTSP provinsi, 5 kota dan 5 kabupaten terbaik. Selain itu, dilakukan pula uji petik di lapangan atas 15 PTSP tersebut untuk memperoleh verifikasi hasil seleksi. Keputusan 9 pemenang berdasarkan hasil seluruh rangkaian penilaian tersbut.

Pembelajaran atas pemenang penyelenggaraan PTSP

Dari 9 pemenang PTSP yang telah ditetapkan untuk tahun 2012, terdapat hal yang menarik dan dapat diambil pembelajaran antar lain sebagai berikut:



Boks 3.2 (lanjutan) Pemenang PTSP Terbaik Tahun 2012

1. Berdasarkan hasil paparan dan uji petik di lapangan terlihat bahwa perijinan yang dikeluarkan suatu PTSP tidak dapat hanya mengkhususkan diri pada pelayanan perijinan tertentu, karena pada kenyataannya sulit memisahkan perijinan satu dengan yang lainnya dan perijinan dari pusat dengan perijinan-perijinan lain di daerah yang bersangkutan.

2. PTSP yang berfungsi memberikan pelayanan terhadap berbagai macam perijinan yang lebih terpadu terbukti lebih memiliki inovasi yang beragam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain berupa jemput bola kepada masyarakat yang memerlukan, memiliki SDM yang lebih siap melayani, memiliki infrastruktur berupa gedung/kantor yang memadai, mengembangkan teknologi informasi yang cukup handal sehingga lebih efisien dengan kualitas legalitas perijinan yang berstandar tinggi sehingga mampu mencapai IKM yang tinggi karena sedikit menerima keluhan masyarakat, serta menjadi rujukan bagi daerah lain.

3. PTSP yang melayani berbagai perijinan dan diselenggarakan dengan baik terbukti lebih mampu meningkatkan perekonomian daerahnya.

4. Dari hasil seleksi menunjukkan bahwa daerah pemenang biasanya memiliki IKM yang tinggi bahkan beberapa diantaranya sudah mencapai standar pelayanan yang ditetapkan dalam ISO, sehingga mendorong daerah lainnya untuk mencapai standar yang sama.

Dengan diselenggarakannya seleksi atas penyelenggaraan PTSP penanaman modal, maka kenyataan di lapangan menunjukkan adanya upaya daerah yang semakin serius dalam memperbaiki berbagai pelayanan perijinan. Daerah semakin menyadari manfaat memperbaiki iklim investasi melalui pemberian pelayanan perijinan dengan belajar dari daerah lain yang sudah maju penyelenggaraannya.

Investment Award

Investment Award

PTSP Palembang

PTSP Jawa Timur


dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Untuk menjaga kestabilian harga, tentunya perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat, melalui: (i) peningkatan produksi yang seiring dengan upaya-upaya percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi, (ii) peningkatan kelancaran sistem distribusi yang merupakan bagian dari pelaksanaan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, serta (iii) harmonisasi peraturan yang terkait dengan produksi dan distribusi barang;

2. Memantau dan mengevaluasi ketersediaan barang (terutama bahan pokok) dan perkembangan harga secara cepat dan seksama;

3. Memantapkan sistem distribusi yang tersebar di berbagai daerah serta intervensi (operasi pasar) yang tepat waktu dan terukur, terutama agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil;

4. Mengelola harga barang dan jasa yang diatur pemerintah daerah (administered prices) secara hati-hati, tepat sasaran (well targetted) dan tepat waktu (time consistent) agar tidak menimbulkan gejolak inflasi yang berarti;

5. Meningkatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi daerah;

6. Melakukan pembenahan struktur pasar bahan pokok di daerah yang bersifat oligopoli agar tercipta keseimbangan harga yang wajar dan tidak mengganggu daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin.

Stabilitas Sosial: Mencegah Konflik Sosial

Upaya pencegahan konflik mensyaratkan keterlibatan semua pihak, yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu dukungan pemerintah daerah. Hal ini tidak akan berhasil secara optimal jika tidak didukung oleh pemahaman yang komprehensif dari para pelaku perencana pembangunan di semua



terutama jenis infrastruktur yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap peningkatan kegiatan perekonomian;

c. Meningkatkan efisiensi dengan melakukan penghematan belanja pegawai dan barang untuk menaikkan porsi belanja modal bagi pembangunan infrastruktur.

2. Pemerintah Daerah a. Meningkatkan komitmen pembangunan infrastruktur yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; b. Melakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur sesuai

dengan yang telah direncanakan yaitu dalam upaya memperkuat konektivitas antar pusat ekonomi dan/atau pusat produksi, baik di dalam provinsi maupun dengan pusat ekonomi di luar provinsi;

c. Melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan lainnya dan memberikan fasilitasi kebijakan yang mendukung investasi baik infrastruktur maupun investasi sektor riil;

d. Mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur strategis dengan menuntaskan pembebasan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum);

e. Mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur jalan, listrik berbasis sumber daya lokal (mikrohidro, geothermal) dan penyediaan air bersih.

5.2.2 Mendorong Stabilitas

Stabilitas Ekonomi: Menjaga Stabilitas Harga dan Nilai Tukar

Menjaga stabilitas harga pada hakikatnya adalah untuk menjaga kestabilan inflasi, yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat


Boks 3.3 Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai Unit Pelayanan Publik Satu Pintu yang

Efisien dan Handal

INA-TRADE diresmikan pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh Menteri Perdagangan dalam rangka pelaksanaan perizinan secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan guna mendukung kelancaran dan kecepatan arus barang dalam kegiatan ekspor dan impor, dan juga mendukung pelaksanaan Indonesia National Single Window (INSW) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008.

INA-TRADE sebagai pendukung pelaksanaan INSW terhubung antara layanan perijinan di bidang perdagangan secara online dan elektronik dengan sistem INSW bersama-sama dengan instansi penerbit perijinan di bidang ekspor dan impor lainnya.

Sumber: Kementerian Perdagangan

Sebagai suatu sistem pelayanan perijinan di bidang perdagangan, INA-TRADE terdiri dari 3 (tiga) unit kerja, yaitu (i) unit pelayanan perdagangan; (ii) unit pengelola (INA-Trade Centre); dan (iii) unit pemroses perijinan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan di bidang perdagangan, sejak 9 April 2012 Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Kemendag memasuki era baru, yaitu menuju Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP Tahap I Kemendag merupakan komitmen pelayanan yang prima, dimana untuk jenis-jenis perijinan tertentu telah dapat diproses dan diterbitkan oleh UPP.

Dengan adanya layanan PTSP maka sebagian wewenang penerbitan perijinan yang ada di Unit Eselon II Kemendag pada tahap awal sudah didelegasikan kepada Koordinator Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan (sudah terdapat 45 jenis perijinan yang diproses sampai diterbitkan di UPP-PTSP).



Boks 3.3 (lanjutan) Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Sebagai Unit Pelayanan Publik Satu Pintu yang

Efisien dan Handal

Atas pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada sistem INA-TRADE dan upaya menjadikan proses pelayana perijinan bidang perdagangan menjadi lebih sederhana pada 10 Agustus 2012, INA-TRADE dinobatkan sebagai Juara I (Satu) Pelayanan Publik yang paling progresif perkembangannya. Penilaian atas prestasi ini dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), diikuti oleh 62 layanan publik dari 34 Kementerian dan Lembaga. INA-TRADE juga meraih posisi 5 besar untuk peserta terpopuler/ terfavorit dalam kompetisi ini.

Kementerian Perdagangan pada saat ini terus berupaya mengembangkan sistem INA-Trade agar menjadi lebih baik. Pada bulan Juni tahun 2012 Kementerian Perdagangan telah mengimplementasikan Single Sign On (SSO) bagi layanan INA-TRADE yang terhubung dengan INSW. SSO sendiri adalah fasilitas pada INSW yang menyediakan penggunanya dengan satu kunci akses, namun dapat mengakses tidak hanya portal INSW, melainkan juga sistem pada aplikasi Kementerian/Lembaga lainnya, dalam hal ini dengan INA-TRADE.

Dengan adanya INA-TRADE sejak tahun 2010 seluruh perijinan impor (53 perijinan) sudah dapat diajukan secara online. Pada saat ini Kementerian Perdagangan secara bertahap juga tengah melakukan upaya agar seluruh perijinan ekspor dapat diajukan secara online.


mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, dalam jangka pendek Pemerintah telah memprioritaskan percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur disetiap koridor ekonomi. Akan tetapi, untuk mengoptimalkan pelaksanaan MP3EI ini perlu upaya sinergitas nasional dan daerah dalam pembangunan infrastruktur.

Untuk mewujudkan hal itu diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antar koridor ekonomi, serta keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara seperti terlihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1 Kerangka Kerja Penguatan Konektivitas Nasional

Sumber: MP3EI

Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan kerja sama yang sinergi dan terintegrasi antar semua pelaku sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, yaitu:

1. Pemerintah Pusat a. Memberikan fokus pada pembangunan prasarana dasar

yang menjadi wewenang pemerintah pusat; b. Mempertajam prioritas pembangunan infrastruktur,



untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi industri, mengefisienkan pembangunan infrastruktur industri dan meningkatkan linkages antar industri terkait.

Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah

Perdagangan antar wilayah berperan strategis dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan integrasi perekonomian nasional. Perdagangan antar pulau yang intensif akan menguntungkan semua wilayah yang terlibat, terlebih bila masing-masing wilayah dapat mengembangkan spesialisasinya. Namun demikian hingga saat ini pola perdagangan antar wilayah nasional masih didominasi perdagangan intrapulau.

Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan perdagangan antar wilayah antara lain:

1. Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk pengembangan pasar regional;

2. Meningkatkan akses informasi pasar bagi produsen/petani lokal;

3. Mengurangi pungutan arus barang antar wilayah; 4. Memantau dan menjaga kelancaran arus angkutan barang

dari dan ke pelabuhan; 5. Meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah untuk

mengefisienkan biaya transportasi.

Peningkatan Infrastruktur

Infrastruktur berrperan sangat strategis bagi peningkatan daya saing wilayah dan daerah. Jaringan infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting untuk dapat memfasilitasi distribusi barang dan orang secara efisien, dan efisiensi menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam kerangka penguatan konektivitas nasional telah ditetapkan menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan MP3EI. Tujuan utama penguatan konektivitas nasional tersebut adalah: (i) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi; (ii) menurunkan biaya logistik; (iii) mengurangi ekonomi biaya tinggi; (iv) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan (v)



Efisien dan Handal

Perijinan yang Diajukan dan Diproses di UPP-PTSP Kementerian Perdagangan Importir Produsen 4 Chloro-3,5-Dimethylphenol (PCMX).

Persetujuan Impor Intan Kasar. Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Importir Terdaftar Produk Tertentu Elektronika.

Persetujuan Ekspor Intan Kasar. Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT).

Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian Jadi.

Nomor Pengenal Importir Khusus Beras.

Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)

Importir Terdaftar Produk Tertentu Mainan Anak-Anak.

Nomor Pengenal Importir Khusus Jagung.

Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP).

Importir Terdaftar Produk Tertentu Alas Kaki.

Nomor Pengenal Importir Khusus Kedelai.

Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional.

Importir Terdaftar Produk Tertentu Produk Makanan dan Minuman

Nomor Pengenal Importir Khusus Gula.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor untuk IT MB.

Importir Terdaftar Produk Tertentu Obat Tradisional dan Herbal.

Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor.

Importir Terdaftar Produk Tertentu Kosmetik.

Nomor Pengenal Importir Khusus Sepatu.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Sub Distributor.

Impor - Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.

Nomor Pengenal Importir Khusus Elektronika dan Komponennya.

Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) sebagai Distributor Terdaftar B2.

Impor Tanpa API - Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.

Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak - Anak.

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPW).

Impor - Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri.

Angka Pengenal Importir Produsen (Khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri).

Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang atau Jasa Dalam atau Luar Negeri.

Impor Tanpa API - Barang Pindahan. Importir Terdaftar Sakarin dan Garamnya.

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan & Kartu Jaminan Purna Jual Bahasa Indonesia Barang Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg. Importir Terdaftar Intan Kasar. Surat Pengecualian Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia.

Persetujuan Impor Sakarin dan garamnya.

Eksportir Terdaftar Intan Kasar. Izin Wakil Pialang Berjangka.

Persetujuan Impor Siklamat. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan.

Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka untuk Komoditi Primer.




7. Menghapus beban pungutan (baik pungutan resmi maupun tidak resmi) yang membebani proses produksi dan distribusi barang, terutama barang-barang yang akan diekspor.

Langkah-langkah tersebut tentunya dapat dikembangkan dan perlu disesuaikan dengan kondisi sumber daya di masing-masing daerah.

Peningkatan daya saing produk ekspor daerah ini hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat pada tahun 2015 akan diimplementasikan pasar bersama ASEAN (ASEAN Economic Community). Dengan dibukanya pasar bersama regional tersebut maka tidak tertutup kemungkinan pasar lokal akan dibanjiri dengan produk impor dari negara tetangga yang berpotensi menciptakan defisit neraca perdagangan. Peningkatan daya saing produk ini diharapkan akan meningkatkan nilai ekspor sehingga dapat mengimbangi masuknya barang impor dan bahkan dapat memberikan surplus dalam neraca perdagangan. Salah satu contoh keberhasilan eksportir meningkatkan daya saing ekspor dengan menerobos pasar non tradisional disampaikan dalam Boks 5.1.

Peningkatan Nilai Tambah Industri

Secara umum pengembangan industri hilir nasional masih terbatas, khususnya di daerah, dan secara spasial terkonsentrasi di Jabodetabek, Banten, wilayah Pantura Jawa dan Batam. Melalui MP3EI, pemerintah telah menetapkan sektor-sektor strategis untuk dikembangkan rantai industri hilirnya. Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam lokal ini akan memberikan efek ganda yang besar bagi perekonomian daerah, karena dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong proses transformasi ekonomi nasional. Untuk itu, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mendorong nilai tambah industri di antaranya adalah:

1. Mendorong berkembangnya klaster industri unggulan daerah;

2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, terutama dalam hal pemberian insentif bagi investasi yang menghasilkan produk hilir;

3. Mengembangkan kawasan industri terpadu (industrial park)



penyerapan belanja pemerintah.

Peningkatan Daya Saing Ekspor

Pada tahun 2012 ekspor Indonesia mencapai 190,04 miliar USD atau turun sebesar 6,61 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada periode Januari-September 2012, sumbangan terhadap nilai ekspor nasional masih didominasi oleh tiga provinsi yang memberikan kontribusi total sebesar 46,6 persen, yaitu Kalimantan Timur (17,7 persen), Jawa Barat (14,6 persen) dan Riau (14,3 persen). Komposisi kontribusi ini nampaknya tidak banyak berubah hingga akhir tahun 2012.

Tingginya disparitas kontribusi ekspor provinsi ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi untuk meningkatkan nilai ekspor melalui peningkatan daya saing produk ekspor terutama oleh provinsi yang masih rendah kontribusinya. Sejalan dengan arah kebijakan ekspor nasional yang memfokuskan pada peningkatan ekspor non-migas dan peningkatan kualitas serta keberagaman produk, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan perhatiannya pada pengembangan potensi dan daya saing ekspor daerah masing-masing. Langkah-langkah umum yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor provinsi antara lain dapat berupa:

1. Melakukan identifikasi komoditas unggulan daerah dengan orientasi ekspor untuk menetapkan fokus pembinaan kepada pelaku usaha dan eksportir lokal;

2. Menggiatkan diseminasi informasi kepada pelaku usaha dan eksportir terkait potensi pasar termasuk pasar ekspor non-tradisional, tingkat kualitas dan diversifikasi produk yang dibutuhkan, serta peningkatan pemahaman mengenai prosedur ekspor;

3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara lain melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan sektor/instansi lain yang mempengaruhi kelancaran ekspor seperti infrastruktur, logistik, penanaman modal, pendanaan dan perizinan;

4. Meningkatkan nilai tambah produk ekspor; 5. Mengembangkan insentif bagi industri berorientasi ekspor

yang menggunakan input lokal dalam porsi besar; 6. Mengembangkan sistem logistik yang lebih efisien, untuk

mempermudah perolehan bahan baku dan memperlancar distribusi hasil produksi;

BAB IV KERANGKA PEMANTAPAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN




Pemantapan Perekonomian Nasional

Salah satu kunci untuk memantapkan perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan adalah memastikan agar perekonomian nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional ini tentunya perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, yang tidak hanya tinggi tetapi juga perlu berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi permintaan dan sisi penawaran yang seimbang, agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Sementara itu, tumbuhnya sisi penawaran menjadi sangat penting bagi pemantapan ekonomi nasional, jika ditopang oleh pertumbuhan sektor-sektor produktif yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Adapun kerangka pemantapan perekonomian nasional dituangkan dalam Gambar 4.1.

Sisi Pengeluaran

Dalam rangka pemantapan perekonomian nasional dari sisi pengeluaran, aspek pertama yang perlu didorong adalah meningkatkan daya beli masyarakat, dimana kekuatan permintaan domestik ternyata sangat penting terutama saat kondisi ekonomi global yang tidak kondusif. Di tahun 2011 dan 2012, di saat ekspor tidak dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kondisi eksternal yang sedang lesu, konsumsi masyarakat menjadi faktor penting yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga pada tingkat yang cukup tinggi.

BAB IV Kerangka Pemantapan Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan


memadai seseorang akan memiliki peluang lapangan kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih baik, serta memberi pengaruh yang lebih baik bagi lingkungannya.

3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlunya etos kerja yang tinggi dan berkualitas. Selain kemampuan berupa ketrampilan dan intelegensia, perlu pula dibangun etos kerja yang tinggi sehingga berdaya saing dan memiliki kualitas moral yang baik. Role model pemimpin daerah sangat mempengaruhi perilaku pegawai yang tercermin dari etos kerja pegawai kantor pemerintah daerahnya dan menjadi panutan bagi masyarakat.

Peningkatan Belanja Modal, Penyerapan dan Kualitas Belanja

Saat ini porsi dana transfer ke daerah telah mencapai sekitar 31 persen dalam belanja APBN, hampir sama dengan porsi belanja seluruh kementerian/lembaga. Dana yang ditransfer ke daerah ini mengikuti prinsip “money follows function” seiring dengan kewenangan-kewenangan yang telah didelegasikan ke pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas belanja pemerintah daerah sangat menentukan kualitas belanja pemerintah secara keseluruhan. Kualitas belanja pemerintah selanjutnya ikut menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi, baik melalui komponen konsumsi pemerintah (belanja barang dan jasa) maupun melalui investasi pemerintah (belanja modal).

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja di antaranya adalah:

1. Menyusun skala prioritas dan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah daerah pada kegiatan-kegiatan yang strategis, berdampak besar, terkait langsung dengan permasalahan daerah dan menjangkau sebanyak mungkin masyarakat miskin;

2. Meningkatkan porsi belanja modal untuk infrastruktur wilayah yang menjadi kewenangan daerah, seperti jalan provinsi/kabupaten serta jaringan irigasi sekunder/tersier;

3. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan pengesahan APBD;

4. Meningkatkan kesiapan teknis pelaksana kegiatan untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan kegiatan;

5. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan



Sementara itu, fasilitasi lain yang diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif adalah mengelola hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan buruh.

5. Pemilihan fokus bidang usaha. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mulai memilih dan fokus pada bidang usaha yang berbasis kemampuan/potensi lokal dan selanjutnya didorong menuju produk yang berdaya saing. Bidang usaha yang dipilih hendaknya difasilitasi sehingga lebih cepat dalam pengembangannya. Dengan demikian akan memberi manfaat bagi pengembangan potensi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan akhirnya meningkatkan perekonomian lokal yang berdaya saing.

6. Peningkatan kerjasama dengan daerah lain. Beberapa jenis usaha tentunya akan bersifat lintas kabupaten/kota bahkan lintas provinsi. Terkait dengan hal ini, kerjasama antar daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidakharmonisan kebijakan yang bersifat lintas wilayah, mengurangi inkonsistensi kebijakan antar wilayah, serta mendorong dunia usaha untuk lebih meningkatkan usaha yang bersifat lintas wilayah karena hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat untuk berinvestasi dan berusaha, maka pemerintah daerah dapat melakukan:

1. Penyediaan pelatihan ketrampilan, dengan membangun pusat pelatihan ketrampilan berbasis potensi lokal dan peluang untuk mengembangkannya ke bidang lain. Penyediaan pelatihan keterampilan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari CSR (Corporate Social Responsibility).

2. Penyediaan pendidikan. Membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang, namun harus dimulai sedini mungkin agar masyarakat menyadari pentingnya pendidikan yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan pendidikan yang


Gambar 4.1 Kerangka Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran dan Sisi Produksi

Aspek kedua yang diperlukan untuk memantapkan perekonomian

nasional adalah peningkatan iklim investasi yang perlu terus ditingkatkan agar tetap menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran. Peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun asing, akan menjadi faktor pengungkit ekonomi yang sangat dibutuhkan; terutama karena pertumbuhan investasi akan memberikan efek ganda terhadap perekonomian dalam perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan akhirnya dapat membantu dalam penanggulangan kemiskinan. Di lain pihak, peningkatan investasi diharapkan akan berperan sebagai medium transfer teknologi yang akan berkonstribusi terhadap meningkatnya produktivitas, yang kemudian akan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa.

Aspek ketiga adalah mendorong belanja yang lebih berkualitas di tingkat pusat dan daerah, melalui kebijakan alokasi anggaran yang mencerminkan upaya peningkatan efisiensi namun masih memberikan ruang fleksibilitas bagi pemerintah atau pemerintah daerah untuk merespon dinamika internal maupun eksternal. Kriteria belanja yang berkualitas adalah memenuhi tiga unsur efisiensi, yaitu: (i) efisiensi alokasi, (ii) efisiensi teknis dan (iii) efisiensi ekonomi. Efisiensi alokasi menekankan pada perlunya alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riilnya serta diarahkan untuk kegiatan produktif yang mampu memberikan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam hal ini kata



kuncinya adalah akurasi menentukan besaran alokasi dan akurasi alokasi pada sektor-sektor yang mempunyai efek multiplier yang kuat bagi perekonomian. Jadi esensi dari efisiensi alokasi adalah tepat jumlah dan tepat alokasi. Efisiensi teknis lebih menekankan pada proses pelaksanaan anggaran yang dapat direalisasikan sesuai dengan rencana dan dapat menghasilkan output atau outcome yang berkualitas. Sedangkan efisiensi ekonomi lebih menekankan pada pentingnya menjaga output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan besaran anggaran yang dikeluarkan, serta menjamin bahwa besaran anggaran yang dikeluarkan akan memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, esensi dari efisiensi ekonomi adalah mampu menciptakan efek pengganda yang optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Sumber: Keynote Speech Menteri Keuangan RI, 2012).

Aspek keempat adalah daya saing ekspor yang perlu ditingkatkan agar barang ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, sehingga volume ekspor Indonesia dapat meningkat lebih tinggi. Daya saing ekspor dapat didorong dan ditingkatkan melalui peningkatan efisiensi produksi, inovasi dan penciptaan sistem logistik yang lebih efisien. Sementara itu, untuk mengurangi kerentanan ekspor Indonesia terhadap pasar ekspor tertentu, pemanfaatan peluang pasar ekspor, terutama di pasar-pasar ekspor baru, akan menjadi sangat penting. Faktor lain yang menjadi penentu daya saing ekspor adalah kemudahan dalam proses ekspor dan impor, baik secara prosedur maupun transparansi biaya; serta peningkatan mutu dan standar produk ekspor.

Sisi Produksi

Dari sisi produksi, aspek pertama untuk mendorong pemantapan ekonomi nasional adalah meningkatkan nilai tambah di sepanjang rantai nilai industri. Pembangunan industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi, karena sektor industri diharapkan menjadi sektor utama yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sisi produksi. Peningkatan nilai tambah dalam rantai nilai industri sangat penting untuk mendorong daya saing industri, sehingga industri dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatkan kesejahteraan rakyat.

Aspek kedua dari sisi produksi yang penting adalah peningkatan


timbulnya hal-hal yang bersifat kontra produktif bagi dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu, beberapa hal yang penting untuk dilakukan adalah:

a. Perda yang tidak mendukung penciptaan iklim investasi sebaiknya dihapuskan dan diubah dengan penyediaan fasilitas bagi dunia usaha;

b. Peraturan daerah terkait investasi perlu diselaraskan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi (tingkat nasional).

4. Pemberian fasilitas. Perlunya perubahan pola pikir (mindset) pemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dengan salah satu cara adalah menyediakan fasilitas. Dunia usaha memerlukan fasilitas antara lain kemudahan penerbitan usaha melalui jemput bola, pendampingan pengembangan keahlian khusus, promosi produk, bantuan pemasaran dan kepastian ketersediaan lahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk secara aktif menjemput calon investor potensial, menyediakan data dan informasi postensi daerah dan menjadi clearing house masalah investasi di daerah.

Fasilitasi ini tentunya akan berbeda setiap sektornya. Sektor primer membutuhkan fasilitas berupa kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, rendahnya angka unjuk rasa dan etos kerja masyarakat lokal yang tinggi. Sektor pengolahan/sekunder membutuhkan ketersediaan energi, infrastruktur fisik, fasilitas penundaan pembayaran pajak sampai dengan berproduksinya usaha. Dukungan infrastruktur yang memadai dan baik juga akan membantu meningkatkan produktivitas faktor-faktor penentu berinvestasi lainnya. Sektor tersier membutuhkan keamanan usaha yang tinggi baik di tempat usaha, di masyarakat sekitar tempat usaha dan selama proses pengiriman barang menuju daerah tujuan.

Selain itu, pemerintah daerah perlu juga untuk memfasilitasi penyediaan lahan untuk industri dan memastikannya terakomodasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.



peningkatan investasi merupakan salah satu solusi yang terbaik. Investasi yang semakin menyebar ke seluruh Indonesia dengan berkembangnya berbagai bidang usaha akan semakin memperkuat perekonomian nasional. Di samping itu, investasi yang masuk ke daerah juga akan membawa teknologi baru yang membuat proses produksi berlangsung lebih efisien dan lebih produktif. Saat ini, banyak investor asing yang berminat untuk investasi di Indonesia, karena Indonesia memiliki faktor produksi yang kompetitif, pasar domestik yang besar, serta sumber daya alam yang cukup banyak.

Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat investasi daerah maka diperlukan suatu penataan yang terencana dan komprehensif. Pemerintah daerah perlu menyusun rencana dan langkah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui:

1. Peningkatan kemudahan perijinan. Penerbitan ijin usaha di seluruh Indonesia masih belum seragam, mulai dari prosedur, dokumen pendukung yang menyertai, lamanya proses, sampai dengan biaya yang dikeluarkan. Pemberian perijinan usaha yang transparan, cepat, serta pelayanan yang baik merupakan cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan akan menjadi pintu gerbang masuknya investor. Dengan kejelasan prosedur, jenis dokumen dan waktu, serta proporsional biaya, maka dunia usaha akan berkembang.

2. Peningkatan pelayanan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Untuk mempermudah proses perijinan serta menciptakan transparansi, maka diperlukan penyatuan dan penyederhanaan prosedur perizinan pada satu tempat, yaitu seluruh proses dan penerbitan atas berbagai ijin usaha dan ijin lain yang mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan dan pemberdayaan PTSP perlu mengacu kepada standar pelayanan prima, sehingga mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tinggi, serta mencapai standar ISO yang sangat diperlukan di seluruh daerah. Dengan adanya PTSP maka investor hanya cukup datang pada satu tempat untuk mengurus berbagai perijinan dan non perijinan, mengadukan permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan solusi.

3. Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan daerah. Perlunya daerah kembali meninjau dan menata peraturan daerah (perda) yang telah diterbitkan untuk menghindari


perdagangan antar wilayah. Sektor perdagangan merupakan salah satu komponen utama pendorong ekonomi dari sisi produksi. Namun demikian, hal yang penting untuk diperhatikan ke depan adalah bagaimana mengurangi ketimpangan perdagangan antar wilayah Indonesia, karena saat ini sebagian besar perdagangan masih terpusat di pulau Jawa. Perdagangan antar wilayah yang lebih seimbang akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih merata di wilayah Indonesia, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Hal ini tentunya sangat penting dalam menciptakan pemantapan ekonomi nasional yang lebih berkeadilan.

Berikutnya, aspek ketiga adalah pembangunan infrastruktur terutama untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Hal ini penting karena ketersediaan infrastruktur adalah salah satu faktor utama yang menentukan daya saing suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan antara domestik dengan dunia luar merupakan salah satu daya tarik utama untuk menarik investor. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur bukan saja diarahkan untuk memperkuat konektivitas domestik tetapi juga memperkuat hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Pengembangan infrastruktur di Indonesia Bagian Timur perlu untuk terus mendapat perhatian, karena berperan dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah Indonesia. Untuk itu, infrastruktur yang menghubungkan antara Kawasan Perhatian Investasi yang menjadi bagian utama MP3EI dengan pusat ekonomi yang telah ditetapkan di dalam koridor menjadi prioritas utama sehingga mampu menurunkan biaya logistik yang sekarang ini masih sangat tinggi. Pembangunan jalan diutamakan untuk membuka ketertutupan daerah yang berpotensi dan meningkatkan keterhubungan daerah perbatasan dengan Negara tetangga, dalam hal ini Koridor di Nusa Tenggara dan Papua.

Selain itu juga, untuk meningkatkan daya saing dan memperlancar hubungannya dengan koridor lain terutama koridor di Indonesia Bagian Barat, peningkatan kapasitas angkut armada kapal perintis dan nasional untuk transportasi penumpang dan kargo telah menjadi salah satu Big Win untuk mendorong Sistem Logistik yang lebih kuat.



4.2 Peningkatan Stabilitas

Stabilitas Ekonomi Peningkatan stabilitas terdiri dari tiga aspek, yaitu: (i) stabilitas ekonomi; (ii) stabilitas sosial; dan (iii) stabilitas politik. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, maka faktor penting yang perlu dilakukan adalah menjaga stabilitas harga (terutama harga kebutuhan pokok) karena hal ini sangat penting untuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah. Tekanan inflasi dapat berasal dari dua sisi, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Tekanan sisi permintaan biasanya terjadi jika ada kelebihan likuiditas ataupun dorongan permintaan masyarakat yang tiba-tiba meningkat. Sementara itu, tekanan inflasi di sisi penawaran terjadi pada saat adanya kelangkaan produksi ataupun distribusi, yang biasanya disebabkan oleh masalah teknis di sumber produksi, bencana alam, faktor cuaca, kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi, serta aksi spekulasi.

Gambar 4.2 Kerangka Stabilitas Nasional

Tingkat inflasi juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah, yang

mempengaruhi inflasi melalui jalur harga barang-barang impor. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah menjadi faktor penting bagi pengusaha dalam memutuskan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Bappenas (2008) kepada 200 responden pelaku bisnis, dimana pelaku bisnis menilai stabilitas nilai tukar adalah lebih penting dibandingkan tingkat nilai tukar. Kestabilan nilai tukar


5.2 Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan Daerah

5.2.1 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Peningkatan Daya Beli

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, arah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di antaranya adalah:

1. Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, difusi teknologi tepat guna dan penyuluhan;

2. Memberikan fasilitasi dan penyuluhan kepada kalangan dunia usaha dan wirausahawan yang membuka kesempatan kerja;

3. Mendorong promosi produk unggulan daerah; 4. Membantu pengembangan sistem resi gudang dan

perdagangan berjangka komoditi untuk menjaga stabilitas harga yang diterima petani produsen;

5. Menggerakkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan karakter dan potensi wisata daerah, misalnya dengan mengadakan festival budaya.

Sementara itu langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi biaya hidup masyarakat di antaranya adalah:

1. Memperluas penerapan jaminan kesehatan daerah; 2. Memperluas program pendidikan gratis untuk pendidikan

tingkat dasar dan menengah; 3. Mengkoordinasikan implementasi program-program

penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran;

4. Meningkatkan ketersediaan angkutan publik yang murah dan efektif.

Peningkatan Iklim Investasi

Pada kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu dan rentan, maka perkuatan perekonomian domestik melalui



5.1 Pengantar

Pengantar Dalam rangka mencapai Pemantapan Perekonomian dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan langkah-langkah konkret dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah.

Untuk itu, Bab ini menuangkan secara rinci langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah di setiap komponen pembangunan. Hal ini sangat penting karena efektivitas pembangunan akan tercipta jika ada harmonisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah serta antar daerah. Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dapat dilakukan sejak proses perencanaan sampai dengan proses implementasinya. Oleh sebab itu, kesamaan langkah dan sinergi kebijakan ini perlu dituangkan dalam:






dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan berbagai aktivitas ekonominya, baik konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, nilai tukar rupiah yang stabil akan meningkatkan kepastian dalam proses pembayaran kontrak bisnis (seperti ekspor dan impor) dan proses pengembangan usaha.

Oleh karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil serta nilai tukar yang tidak berfluktuasi, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah pusat dan daerah maupun swasta.

Stabilitas Sosial Aspek berikutnya adalah stabilitas sosial yang merupakan faktor penunjang stabilitas secara keseluruhan. Stabilitas sosial dapat diupayakan dengan pendekatan pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian dalam jangka panjang, yaitu dengan cara perencanaan sensitif konflik (conflict sensitive planning) atau Perencanaan Peka Perdamaian. Melalui forum perencanaan pembangunan, masyarakat berkesempatan untuk bertemu dan berdiskusi sehingga bisa mengurangi potensi konflik di antara masyarakat.

Stabilitas sosial dapat juga dilakukan dengan menjalankan mitigasi bencana yang tepat dan komprehensif, sehingga potensi ketidakstabilan sosial akibat bencana dapat dikurangi. Seperti telah diketahui bersama, Indonesia merupakan daerah rawan bencana dengan rata-rata kejadian bencana mencapai 1.100 kejadian setiap tahunnya berupa bencana geologi (gempa bumi, letusan gunung api, longsor) maupun bencana hidrometeorologi (banjir, angin puting beliung, cuaca ekstrim, abrasi). Guna meminimalkan risiko dan dampak bencana di masa mendatang, upaya peningkatan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana diterapkan melalui: (i) perumusan strategi dan kebijakan program penanggulangan bencana, termasuk perencanaan dan penganggarannya; (ii) peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana terutama di kawasan rawan bencana tinggi; (iii) pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat aspek pengurangan risiko bencana; dan (iv) peningkatan pemahaman masyarakat mengenai upaya-upaya pengurangan risiko dan mitigasi bencana melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkesinambungan.



Stabilitas Politik Aspek ketiga dalam kerangka stabilitas adalah stabilitas politik. Situasi politik yang kondusif merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pemantapan perekonomian nasional dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, stabilitas politik menjadi prasyarat utama dalam proses pemulihan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada era demokrasi, stabilitas politik dapat dibangun dengan penguatan kapasitas lembaga politik dan masyarakat sipil. Lembaga politik seperti partai politik harus melakukan fungsi-fungsi politiknya secara baik, dan masyarakat sipil harus mampu menuntut hak-hak mereka atas kesejahteraan dan keadilan. Amartya Sen menyebutkan bahwa pada sebuah demokrasi, para pejabat yang dipilih hanya bekerja baik untuk masyarakat apabila kepentingan mereka menjadi taruhannya1. Oleh karena itu, demokrasi memerlukan masyarakat yang kuat agar ada jaminan bahwa kontrol masyarakat berjalan baik, mekanisme pergantian kekuasaan terjaga, dan pemimpin memelihara amanahnya.

Dalam menghadapi Pemilu 2014, stabilitas politik sangat tergantung antara lain pada kemampuan lembaga penyelenggara pemilu untuk melakukan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku. Pada saat ini, isu strategis politik yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak adalah suksesnya pemilu 2014, karena berkaitan dengan dua hal penting lain sebagai implikasinya. Pertama, untuk memastikan legitimasi dari pemerintah yang akan datang, sehingga mendapat dukungan penuh dari rakyat dalam memenuhi kepentingan mereka pada kesejahteraan ekonomi dan keadilan. Kedua, untuk mengurangi sebesar mungkin potensi konflik karena proses pemilu yang tidak memenuhi harapan masyarakat.

Pemilu yang jurdil dan adalah syarat mutlak dalam menjaga proses berlanjutnya stabilitas politik dalam sistem demokrasi, tapi tentu tidak cukup hanya pemilu saja bagi proses pemerataan yang berkeadilan. Stabilitas dalam politik juga akan banyak ditentukan oleh besar kecilnya akses masyarakat pada proses pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan, menyangkut prioritas-prioritas pembangunan yang mendesak dilaksanakan. Kerangka kebijakan yang pro rakyat dalam jangka panjang merupakan faktor

1 Lihat antara lain artikel Jeffrey Sachs, The Real Causes of Famine: A Nobel Laureate Blames Authoritarian

Rulers, Majalah TIME, October 26, 1998.

BAB V

LANGKAH-LANGKAH DAERAH BAGI PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN


Foto: Humas Bappenas


terpenting bagi peningkatan stabilitas politik. Oleh karena itu, terlihat nyata bahwa kesejahteraan dan keadilan itu mempunyai kaitan yang bersifat resiprokal sangat erat, baik proses maupun substansi demokrasi.2

Selanjutnya, dalam rangka untuk mendukung stabilitas politik, maka stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh daerah merupakan hal yang sangat penting. Keamanan merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya aktivitas perekonomian dengan baik. Keamanan pun menjadi landasan penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi nasional, agar perekonomian Indonesia mampu menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, maupun kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

4.3 Pemerataan yang Berkeadilan

Pemerataan yang Berkeadilan

Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2012, yaitu sebesar 6,2 persen, perlu terus diarahkan dalam mewujudkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).

Salah satu upaya yang perlu untuk terus dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan yang berkeadilan adalah dengan menerapkan strategi pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin. Kebijakan afirmatif dan perluasan jangkauan manfaat menjadi kunci utama dalam mendorong proses pemerataan yang berkeadilan yaitu antara lain dengan memperluas baik cakupan target maupun manfaat program secara keseluruhan.

2 Prof.Dr.Ing. B.J Habibie, mantan Presiden ke-3 Indonesia, dalam ceramahnya di Bappenas (pada Sarasehan

Pembangunan Bidang Poliitik Hukum dan Pertahanan Keamanan 8 Maret 2013) menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah evolusi yang dipercepat dan dapat diramalkan, berdasarkan demokrasi Pancasila dan UUD 1945.Sebuah revolusi hanya akan mengorbankan rakyat kecil dan tidak akan membawa Indonesia pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai kelemahan yang terjadi pada masa lalu hendaknya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi.



Gambar 4.3 Kerangka Pemerataan yang Berkeadilan

Namun demikian, pemerataan pembangunan harus

memperhatikan keseimbangan antara penyediaan dan tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat. Terwujudnya pemerataan yang berkeadilan dapat ditunjukkan oleh: (i) peningkatan akses masyarakat miskin dan non miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya di wilayah perkotaan dan perdesaan; (ii) meningkatnya penciptaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal untuk mendukung penurunan tingkat pengangguran; (iii) meningkatnya pemerataan pendapatan yang diindikasikan dengan menurunnya nilai gini ratio; serta (iv) tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Program pembangunan nasional sudah lebih banyak diarahkan dalam menanggulangi penduduk miskin melalui perencanaan pembangunan berpihak kepada rakyat miskin (pro-poor). Untuk itu, berbagai program telah dilaksanakan di hampir seluruh sektor pembangunan. Namun demikian, harus diupayakan sinergi dan sinkronisasi berbagai program secara lebih optimal. Di sisi lain penajaman target sasaran terus dilakukan antara lain dengan menyiapkan basis data terpadu (unified database). Dalam jangka panjang, program penanggulangan kemiskinan akan lebih difokuskan pada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood). Hal ini akan sangat terkait dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya lokal. Dalam upaya pengembangan penghidupan (sustainable livelihood), diperlukan


Boks 4.1 (lanjutan) Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan

(Success Story dari Provinsi Kepulauan Riau)

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan taraf penghidupan melalui perbaikan rumah penduduk miskin merupakan sasaran yang terintegrasi. Pemerintah Daerah bahu membahu dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengadaan rumah layak huni bagi penduduk miskin. Pada tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan sebesar 119,35 miliar Rupiah untuk program ini; dengan rincian APBD Provinsi sebesar 79,57 miliar Rupiah dan dana APBD kabupaten/kota sebesar 39,78 miliar Rupiah. Kegiatan program rumah layak huni ini terdiri dari rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga, penyediaan sarana/sumber air bersih penduduk miskin/desa tertinggal, serta penyediaan listrik rumah penduduk miskin/desa tertinggal. Program rumah layak huni telah berhasil merehab sebanyak sekitar 8.000 rumah tidak layak huni dari kurun waktu 2010 sampai 2012. Dan pada 2013, APBD Provinsi Kepulauan Riau dianggarkan sebesar 185 miliar Rupiah untuk merehab sekitar 2.867 RTLH.

Selain program subsidi dan bantuan, upaya pengentasan kemiskinan perlu didorong melalui kegiatan pemberdayaan kelompok usaha penduduk miskin. Program ini terus mencoba membangkitkan kelompok usaha bersama, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah khusus untuk perempuan dari keluarga miskin atau desa tertinggal. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal ini mendapat alokasi anggaran untuk tahun 2011 sebesar 49,76 miliar Rupiah, yang terdiri dari 33,03 miliar Rupiah dari dana APBD Provinsi dan 16,73 miliar Rupiah dari dana APBD Kabupaten/Kota. Pengembangan usaha yang menjadi fokus kegiatan ini adalah pertanian dan perikanan. Program Pemerintah Daerah tersebut melengkapi apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu PNPM Mandiri.





Program yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan integrasi dari beberapa sektor yang menjadi unsur utama penunjang kehidupan yang layak, yaitu kesehatan, pendidikan, perumahan, sanitasi dan pemberdayaan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin merupakan salah satu faktor utama pengentasan kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kepulauan Riau menyadari betul akan isu strategis ini. Program Pemenuhan Hak-hak Dasar Penduduk Miskin/Desa Tertinggal merupakan program kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi di Kepulauan Riau, dengan komitmen kerjasama satu banding dua atau disesuaikan dengan kemampuan APBD Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin/ Desa Tertinggal lebih banyak ditekankan kepada peningkatan status kesehatan penduduk miskin melalui pemberian makanan tambahan balita/anak sekolah dan perawatan kasus gizi buruk. Selain itu, peningkatan fasilitas dasar kesehatan menjadi salah satu bagian program ini yaitu pembangunan atau rehabilitasi posyandu dan puskemas pembantu. Penduduk miskin di Kepulauan Riau dibebaskan dari bea pengobatan atau pelayanan kesehatan melalui pemberian Jaminan Kesehatan Daerah. Selain bidang kesehatan, program ini juga melengkapi program nasional dalam memperluas akses pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa SLTA dari keluarga miskin atau desa tertinggal.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak, Kabupaten Bintan sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, telah melaksanakan program penyuluhan dan peningkatan fasilitas kesehatan melalui Program SEHATI. Program SEHATI dilaksanakan di dua wilayah intervensi yaitu wilayah Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara dan Kelurahan Tanjung Uban Timur, Kecamatan Bintan Utara dimana kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan ibu dan anak masih lemah selain juga pelayanan kesehatan yang belum memadai. Daerah Tanjung Uban Timur khususnya merupakan kelurahan baru yang berasal dari hasil pemekaran Kelurahan Tanjung Uban Selatan, di sisi lain Desa Lancang Kuning merupakan satu-satunya wilayah terjauh dari Kecamatan Bintan Utara dengan kondisi geografis yang terpencar (terpisah dengan sungai) sehingga untuk mengakses pelayanan masih kurang. Kegiatan terdiri dari pelatihan kesehatan reproduksi untuk kader masyarakat dan guru sekolah, penjangkauan dan pendampingan terhadap ibu hamil, bayi dan balita melalui Home Visit dan diskusi kelompok serta pelatihan dasar untuk personel gerakan sehat ibu dan anak (Appreciative Community Participatory Training). Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan adalah timbulnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Kesehatan dengan terbentuknya Forum Desaku Sehat di tiap desa.


adanya pemikiran lebih jauh mengenai perencanaan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh dimana partisipasi semua pihak sangat diperlukan. Menjawab kebutuhan tersebut, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) telah disusun dengan tujuan untuk menjabarkan berbagai strategi, kebijakan dan program akseleratif/percepatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan pelaku yang sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (public-people-private partnerships). Sinergi pusat dan daerah serta partispasi aktif daerah dalam menanggulangi kemiskinan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, sebagai contoh Boks 4.1 menunjukkan Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.

Peningkatan akses dan kualitas kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Meningkatnya status kesehatan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif dan cerdas, yang merupakan komponen penting dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau dan terlindungi bagi penduduk Indonesia, dapat dicapai melalui upaya: (i) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); (ii) Peningkatan perbaikan gizi, (iii) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, melalui penanggulangan faktor risiko penyakit, peningkatan pencegahan penyakit tidak menular, peningkatan layanan konseling, testing dan pengetahuan tentang penyakit (iv) Pelaksanaan jaminan kesehatan dalam rangka SJSN Kesehatan; dan (v) Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan.

Sementara itu, pembangunan pendidikan memberi sumbangan signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Sampai saat ini, akses dan pemerataan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi sudah bisa ditingkatkan dengan baik. Melalui pendidikan, tenaga kerja terdidik dapat mengembangkan visi dan wawasan yang lebih maju, menanamkan etos kerja tinggi, serta menumbuhkan sikap adaptif dan inovatif. Bahkan, tenaga kerja terdidik yang juga dibekali dengan penguasaan teknologi yang memadai akan dapat menciptakan tenaga kerja yang



berkeunggulan kompetitif (competitive advantage), karena dapat mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja.

Gambar 4.4 Kerangka Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pembangunan Pendidikan yang Berkualitas

Pembangunan Pendidikan yang Berkualitas

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga kerja terampil, profesional dengan penguasaan IPTEK, tenaga ahli dengan

kemahiran khusus, etos kerja tinggi, adaptif-inovatif, keunggulan kompetitif

Peningkatan Produktivitas Nasional/Daerah serta Peningkatan dan Penguatan Daya Saing Nasional/Daerah


Peningkatan Kesejahteraan Rakyat


Boks 4.1 Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan


Berdasarkan evaluasi karakteristik dan program penanggulangan kemiskinan di daerah pada tahun 2011, hanya 9 provinsi yang memiliki program khusus untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan yang dibiayai melalui APBD. Program tersebut ternyata terlihat jauh lebih ampuh dari program-program lainnya, terutama dalam hal penentuan target. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu dari 9 provinsi tersebut yang terlihat secara nyata dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Laju penurunan kemiskinan di provinsi ini dalam 7 tahun terakhir terhitung tinggi yaitu sebesar 5,05 persen. Pada Bulan Maret 2012 Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ke-8 nasional untuk tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 7,11 persen (131,2 ribu jiwa) dan peringkat ke-2 di Pulau Sumatera seperti tertera dalam Gambar di bawah ini.

Grafik Penurunan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau

Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan selain didukung oleh bantuan dari Pemerintah Pusat dan juga didukung secara penuh oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan komitmennya melalui program-program yang bersumber dari dana APBD seperti terlihat dalam Tabel di bawah ini.

Program-Program Penanggulangan Kemiskinan yang Bersumber Dari APBD Provinsi Kepulauan Riau

Level Program Program Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal

Provinsi Program Rumah Layak Huni

Provinsi Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal

Kabupaten/Kota Program SEHATI (Sehat Tambah Iman)

Sumber : Evaluasi Karakteristik dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, 2011

163,0 148,4

136,4 128,2 129,7 129,56 131,2 12,16

10,30 9,18

8,27 8,05 7,40 7,11

0

2

4

6

8

10

12

14

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Persentase ( % )

Jiwa

( ri

bu )






Program yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan integrasi dari beberapa sektor yang menjadi unsur utama penunjang kehidupan yang layak, yaitu kesehatan, pendidikan, perumahan, sanitasi dan pemberdayaan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin merupakan salah satu faktor utama pengentasan kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kepulauan Riau menyadari betul akan isu strategis ini. Program Pemenuhan Hak-hak Dasar Penduduk Miskin/Desa Tertinggal merupakan program kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi di Kepulauan Riau, dengan komitmen kerjasama satu banding dua atau disesuaikan dengan kemampuan APBD Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin/ Desa Tertinggal lebih banyak ditekankan kepada peningkatan status kesehatan penduduk miskin melalui pemberian makanan tambahan balita/anak sekolah dan perawatan kasus gizi buruk. Selain itu, peningkatan fasilitas dasar kesehatan menjadi salah satu bagian program ini yaitu pembangunan atau rehabilitasi posyandu dan puskemas pembantu. Penduduk miskin di Kepulauan Riau dibebaskan dari bea pengobatan atau pelayanan kesehatan melalui pemberian Jaminan Kesehatan Daerah. Selain bidang kesehatan, program ini juga melengkapi program nasional dalam memperluas akses pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi siswa SLTA dari keluarga miskin atau desa tertinggal.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak, Kabupaten Bintan sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, telah melaksanakan program penyuluhan dan peningkatan fasilitas kesehatan melalui Program SEHATI. Program SEHATI dilaksanakan di dua wilayah intervensi yaitu wilayah Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara dan Kelurahan Tanjung Uban Timur, Kecamatan Bintan Utara dimana kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan ibu dan anak masih lemah selain juga pelayanan kesehatan yang belum memadai. Daerah Tanjung Uban Timur khususnya merupakan kelurahan baru yang berasal dari hasil pemekaran Kelurahan Tanjung Uban Selatan, di sisi lain Desa Lancang Kuning merupakan satu-satunya wilayah terjauh dari Kecamatan Bintan Utara dengan kondisi geografis yang terpencar (terpisah dengan sungai) sehingga untuk mengakses pelayanan masih kurang. Kegiatan terdiri dari pelatihan kesehatan reproduksi untuk kader masyarakat dan guru sekolah, penjangkauan dan pendampingan terhadap ibu hamil, bayi dan balita melalui Home Visit dan diskusi kelompok serta pelatihan dasar untuk personel gerakan sehat ibu dan anak (Appreciative Community Participatory Training). Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan adalah timbulnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Kesehatan dengan terbentuknya Forum Desaku Sehat di tiap desa.


adanya pemikiran lebih jauh mengenai perencanaan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh dimana partisipasi semua pihak sangat diperlukan. Menjawab kebutuhan tersebut, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) telah disusun dengan tujuan untuk menjabarkan berbagai strategi, kebijakan dan program akseleratif/percepatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan pelaku yang sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (public-people-private partnerships). Sinergi pusat dan daerah serta partispasi aktif daerah dalam menanggulangi kemiskinan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, sebagai contoh Boks 4.1 menunjukkan Partisipasi Pemerintah Daerah Memegang Kunci Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.

Peningkatan akses dan kualitas kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Meningkatnya status kesehatan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif dan cerdas, yang merupakan komponen penting dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau dan terlindungi bagi penduduk Indonesia, dapat dicapai melalui upaya: (i) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); (ii) Peningkatan perbaikan gizi, (iii) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, melalui penanggulangan faktor risiko penyakit, peningkatan pencegahan penyakit tidak menular, peningkatan layanan konseling, testing dan pengetahuan tentang penyakit (iv) Pelaksanaan jaminan kesehatan dalam rangka SJSN Kesehatan; dan (v) Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan.

Sementara itu, pembangunan pendidikan memberi sumbangan signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Sampai saat ini, akses dan pemerataan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi sudah bisa ditingkatkan dengan baik. Melalui pendidikan, tenaga kerja terdidik dapat mengembangkan visi dan wawasan yang lebih maju, menanamkan etos kerja tinggi, serta menumbuhkan sikap adaptif dan inovatif. Bahkan, tenaga kerja terdidik yang juga dibekali dengan penguasaan teknologi yang memadai akan dapat menciptakan tenaga kerja yang



Gambar 4.3 Kerangka Pemerataan yang Berkeadilan

Namun demikian, pemerataan pembangunan harus

memperhatikan keseimbangan antara penyediaan dan tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat. Terwujudnya pemerataan yang berkeadilan dapat ditunjukkan oleh: (i) peningkatan akses masyarakat miskin dan non miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya di wilayah perkotaan dan perdesaan; (ii) meningkatnya penciptaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal untuk mendukung penurunan tingkat pengangguran; (iii) meningkatnya pemerataan pendapatan yang diindikasikan dengan menurunnya nilai gini ratio; serta (iv) tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Program pembangunan nasional sudah lebih banyak diarahkan dalam menanggulangi penduduk miskin melalui perencanaan pembangunan berpihak kepada rakyat miskin (pro-poor). Untuk itu, berbagai program telah dilaksanakan di hampir seluruh sektor pembangunan. Namun demikian, harus diupayakan sinergi dan sinkronisasi berbagai program secara lebih optimal. Di sisi lain penajaman target sasaran terus dilakukan antara lain dengan menyiapkan basis data terpadu (unified database). Dalam jangka panjang, program penanggulangan kemiskinan akan lebih difokuskan pada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood). Hal ini akan sangat terkait dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya lokal. Dalam upaya pengembangan penghidupan (sustainable livelihood), diperlukan




Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan taraf penghidupan melalui perbaikan rumah penduduk miskin merupakan sasaran yang terintegrasi. Pemerintah Daerah bahu membahu dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengadaan rumah layak huni bagi penduduk miskin. Pada tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan sebesar 119,35 miliar Rupiah untuk program ini; dengan rincian APBD Provinsi sebesar 79,57 miliar Rupiah dan dana APBD kabupaten/kota sebesar 39,78 miliar Rupiah. Kegiatan program rumah layak huni ini terdiri dari rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga, penyediaan sarana/sumber air bersih penduduk miskin/desa tertinggal, serta penyediaan listrik rumah penduduk miskin/desa tertinggal. Program rumah layak huni telah berhasil merehab sebanyak sekitar 8.000 rumah tidak layak huni dari kurun waktu 2010 sampai 2012. Dan pada 2013, APBD Provinsi Kepulauan Riau dianggarkan sebesar 185 miliar Rupiah untuk merehab sekitar 2.867 RTLH.

Selain program subsidi dan bantuan, upaya pengentasan kemiskinan perlu didorong melalui kegiatan pemberdayaan kelompok usaha penduduk miskin. Program ini terus mencoba membangkitkan kelompok usaha bersama, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah khusus untuk perempuan dari keluarga miskin atau desa tertinggal. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal ini mendapat alokasi anggaran untuk tahun 2011 sebesar 49,76 miliar Rupiah, yang terdiri dari 33,03 miliar Rupiah dari dana APBD Provinsi dan 16,73 miliar Rupiah dari dana APBD Kabupaten/Kota. Pengembangan usaha yang menjadi fokus kegiatan ini adalah pertanian dan perikanan. Program Pemerintah Daerah tersebut melengkapi apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu PNPM Mandiri.


Foto: Humas Bappenas


terpenting bagi peningkatan stabilitas politik. Oleh karena itu, terlihat nyata bahwa kesejahteraan dan keadilan itu mempunyai kaitan yang bersifat resiprokal sangat erat, baik proses maupun substansi demokrasi.2

Selanjutnya, dalam rangka untuk mendukung stabilitas politik, maka stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh daerah merupakan hal yang sangat penting. Keamanan merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya aktivitas perekonomian dengan baik. Keamanan pun menjadi landasan penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi nasional, agar perekonomian Indonesia mampu menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, maupun kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

4.3 Pemerataan yang Berkeadilan

Pemerataan yang Berkeadilan

Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2012, yaitu sebesar 6,2 persen, perlu terus diarahkan dalam mewujudkan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).

Salah satu upaya yang perlu untuk terus dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan yang berkeadilan adalah dengan menerapkan strategi pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin. Kebijakan afirmatif dan perluasan jangkauan manfaat menjadi kunci utama dalam mendorong proses pemerataan yang berkeadilan yaitu antara lain dengan memperluas baik cakupan target maupun manfaat program secara keseluruhan.

2 Prof.Dr.Ing. B.J Habibie, mantan Presiden ke-3 Indonesia, dalam ceramahnya di Bappenas (pada Sarasehan

Pembangunan Bidang Poliitik Hukum dan Pertahanan Keamanan 8 Maret 2013) menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah evolusi yang dipercepat dan dapat diramalkan, berdasarkan demokrasi Pancasila dan UUD 1945.Sebuah revolusi hanya akan mengorbankan rakyat kecil dan tidak akan membawa Indonesia pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai kelemahan yang terjadi pada masa lalu hendaknya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi.



Stabilitas Politik Aspek ketiga dalam kerangka stabilitas adalah stabilitas politik. Situasi politik yang kondusif merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pemantapan perekonomian nasional dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, stabilitas politik menjadi prasyarat utama dalam proses pemulihan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada era demokrasi, stabilitas politik dapat dibangun dengan penguatan kapasitas lembaga politik dan masyarakat sipil. Lembaga politik seperti partai politik harus melakukan fungsi-fungsi politiknya secara baik, dan masyarakat sipil harus mampu menuntut hak-hak mereka atas kesejahteraan dan keadilan. Amartya Sen menyebutkan bahwa pada sebuah demokrasi, para pejabat yang dipilih hanya bekerja baik untuk masyarakat apabila kepentingan mereka menjadi taruhannya1. Oleh karena itu, demokrasi memerlukan masyarakat yang kuat agar ada jaminan bahwa kontrol masyarakat berjalan baik, mekanisme pergantian kekuasaan terjaga, dan pemimpin memelihara amanahnya.

Dalam menghadapi Pemilu 2014, stabilitas politik sangat tergantung antara lain pada kemampuan lembaga penyelenggara pemilu untuk melakukan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku. Pada saat ini, isu strategis politik yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak adalah suksesnya pemilu 2014, karena berkaitan dengan dua hal penting lain sebagai implikasinya. Pertama, untuk memastikan legitimasi dari pemerintah yang akan datang, sehingga mendapat dukungan penuh dari rakyat dalam memenuhi kepentingan mereka pada kesejahteraan ekonomi dan keadilan. Kedua, untuk mengurangi sebesar mungkin potensi konflik karena proses pemilu yang tidak memenuhi harapan masyarakat.

Pemilu yang jurdil dan adalah syarat mutlak dalam menjaga proses berlanjutnya stabilitas politik dalam sistem demokrasi, tapi tentu tidak cukup hanya pemilu saja bagi proses pemerataan yang berkeadilan. Stabilitas dalam politik juga akan banyak ditentukan oleh besar kecilnya akses masyarakat pada proses pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan, menyangkut prioritas-prioritas pembangunan yang mendesak dilaksanakan. Kerangka kebijakan yang pro rakyat dalam jangka panjang merupakan faktor

1 Lihat antara lain artikel Jeffrey Sachs, The Real Causes of Famine: A Nobel Laureate Blames Authoritarian

Rulers, Majalah TIME, October 26, 1998.

BAB V

LANGKAH-LANGKAH DAERAH BAGI PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN



5.1 Pengantar

Pengantar Dalam rangka mencapai Pemantapan Perekonomian dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan langkah-langkah konkret dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah.

Untuk itu, Bab ini menuangkan secara rinci langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah di setiap komponen pembangunan. Hal ini sangat penting karena efektivitas pembangunan akan tercipta jika ada harmonisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah serta antar daerah. Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dapat dilakukan sejak proses perencanaan sampai dengan proses implementasinya. Oleh sebab itu, kesamaan langkah dan sinergi kebijakan ini perlu dituangkan dalam:






dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan berbagai aktivitas ekonominya, baik konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, nilai tukar rupiah yang stabil akan meningkatkan kepastian dalam proses pembayaran kontrak bisnis (seperti ekspor dan impor) dan proses pengembangan usaha.

Oleh karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil serta nilai tukar yang tidak berfluktuasi, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah pusat dan daerah maupun swasta.

Stabilitas Sosial Aspek berikutnya adalah stabilitas sosial yang merupakan faktor penunjang stabilitas secara keseluruhan. Stabilitas sosial dapat diupayakan dengan pendekatan pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian dalam jangka panjang, yaitu dengan cara perencanaan sensitif konflik (conflict sensitive planning) atau Perencanaan Peka Perdamaian. Melalui forum perencanaan pembangunan, masyarakat berkesempatan untuk bertemu dan berdiskusi sehingga bisa mengurangi potensi konflik di antara masyarakat.

Stabilitas sosial dapat juga dilakukan dengan menjalankan mitigasi bencana yang tepat dan komprehensif, sehingga potensi ketidakstabilan sosial akibat bencana dapat dikurangi. Seperti telah diketahui bersama, Indonesia merupakan daerah rawan bencana dengan rata-rata kejadian bencana mencapai 1.100 kejadian setiap tahunnya berupa bencana geologi (gempa bumi, letusan gunung api, longsor) maupun bencana hidrometeorologi (banjir, angin puting beliung, cuaca ekstrim, abrasi). Guna meminimalkan risiko dan dampak bencana di masa mendatang, upaya peningkatan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana diterapkan melalui: (i) perumusan strategi dan kebijakan program penanggulangan bencana, termasuk perencanaan dan penganggarannya; (ii) peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana terutama di kawasan rawan bencana tinggi; (iii) pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat aspek pengurangan risiko bencana; dan (iv) peningkatan pemahaman masyarakat mengenai upaya-upaya pengurangan risiko dan mitigasi bencana melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkesinambungan.



4.2 Peningkatan Stabilitas

Stabilitas Ekonomi Peningkatan stabilitas terdiri dari tiga aspek, yaitu: (i) stabilitas ekonomi; (ii) stabilitas sosial; dan (iii) stabilitas politik. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, maka faktor penting yang perlu dilakukan adalah menjaga stabilitas harga (terutama harga kebutuhan pokok) karena hal ini sangat penting untuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah. Tekanan inflasi dapat berasal dari dua sisi, yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran. Tekanan sisi permintaan biasanya terjadi jika ada kelebihan likuiditas ataupun dorongan permintaan masyarakat yang tiba-tiba meningkat. Sementara itu, tekanan inflasi di sisi penawaran terjadi pada saat adanya kelangkaan produksi ataupun distribusi, yang biasanya disebabkan oleh masalah teknis di sumber produksi, bencana alam, faktor cuaca, kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi, serta aksi spekulasi.

Gambar 4.2 Kerangka Stabilitas Nasional

Tingkat inflasi juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah, yang

mempengaruhi inflasi melalui jalur harga barang-barang impor. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah menjadi faktor penting bagi pengusaha dalam memutuskan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Bappenas (2008) kepada 200 responden pelaku bisnis, dimana pelaku bisnis menilai stabilitas nilai tukar adalah lebih penting dibandingkan tingkat nilai tukar. Kestabilan nilai tukar


5.2 Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan Daerah

5.2.1 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Peningkatan Daya Beli

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, arah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di antaranya adalah:

1. Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, difusi teknologi tepat guna dan penyuluhan;

2. Memberikan fasilitasi dan penyuluhan kepada kalangan dunia usaha dan wirausahawan yang membuka kesempatan kerja;

3. Mendorong promosi produk unggulan daerah; 4. Membantu pengembangan sistem resi gudang dan

perdagangan berjangka komoditi untuk menjaga stabilitas harga yang diterima petani produsen;

5. Menggerakkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan karakter dan potensi wisata daerah, misalnya dengan mengadakan festival budaya.

Sementara itu langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi biaya hidup masyarakat di antaranya adalah:

1. Memperluas penerapan jaminan kesehatan daerah; 2. Memperluas program pendidikan gratis untuk pendidikan

tingkat dasar dan menengah; 3. Mengkoordinasikan implementasi program-program

penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran;

4. Meningkatkan ketersediaan angkutan publik yang murah dan efektif.

Peningkatan Iklim Investasi

Pada kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu dan rentan, maka perkuatan perekonomian domestik melalui



peningkatan investasi merupakan salah satu solusi yang terbaik. Investasi yang semakin menyebar ke seluruh Indonesia dengan berkembangnya berbagai bidang usaha akan semakin memperkuat perekonomian nasional. Di samping itu, investasi yang masuk ke daerah juga akan membawa teknologi baru yang membuat proses produksi berlangsung lebih efisien dan lebih produktif. Saat ini, banyak investor asing yang berminat untuk investasi di Indonesia, karena Indonesia memiliki faktor produksi yang kompetitif, pasar domestik yang besar, serta sumber daya alam yang cukup banyak.

Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat investasi daerah maka diperlukan suatu penataan yang terencana dan komprehensif. Pemerintah daerah perlu menyusun rencana dan langkah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui:

1. Peningkatan kemudahan perijinan. Penerbitan ijin usaha di seluruh Indonesia masih belum seragam, mulai dari prosedur, dokumen pendukung yang menyertai, lamanya proses, sampai dengan biaya yang dikeluarkan. Pemberian perijinan usaha yang transparan, cepat, serta pelayanan yang baik merupakan cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan akan menjadi pintu gerbang masuknya investor. Dengan kejelasan prosedur, jenis dokumen dan waktu, serta proporsional biaya, maka dunia usaha akan berkembang.

2. Peningkatan pelayanan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Untuk mempermudah proses perijinan serta menciptakan transparansi, maka diperlukan penyatuan dan penyederhanaan prosedur perizinan pada satu tempat, yaitu seluruh proses dan penerbitan atas berbagai ijin usaha dan ijin lain yang mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan dan pemberdayaan PTSP perlu mengacu kepada standar pelayanan prima, sehingga mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tinggi, serta mencapai standar ISO yang sangat diperlukan di seluruh daerah. Dengan adanya PTSP maka investor hanya cukup datang pada satu tempat untuk mengurus berbagai perijinan dan non perijinan, mengadukan permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan solusi.

3. Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan daerah. Perlunya daerah kembali meninjau dan menata peraturan daerah (perda) yang telah diterbitkan untuk menghindari


perdagangan antar wilayah. Sektor perdagangan merupakan salah satu komponen utama pendorong ekonomi dari sisi produksi. Namun demikian, hal yang penting untuk diperhatikan ke depan adalah bagaimana mengurangi ketimpangan perdagangan antar wilayah Indonesia, karena saat ini sebagian besar perdagangan masih terpusat di pulau Jawa. Perdagangan antar wilayah yang lebih seimbang akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih merata di wilayah Indonesia, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Hal ini tentunya sangat penting dalam menciptakan pemantapan ekonomi nasional yang lebih berkeadilan.

Berikutnya, aspek ketiga adalah pembangunan infrastruktur terutama untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Hal ini penting karena ketersediaan infrastruktur adalah salah satu faktor utama yang menentukan daya saing suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan antara domestik dengan dunia luar merupakan salah satu daya tarik utama untuk menarik investor. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur bukan saja diarahkan untuk memperkuat konektivitas domestik tetapi juga memperkuat hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Pengembangan infrastruktur di Indonesia Bagian Timur perlu untuk terus mendapat perhatian, karena berperan dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah Indonesia. Untuk itu, infrastruktur yang menghubungkan antara Kawasan Perhatian Investasi yang menjadi bagian utama MP3EI dengan pusat ekonomi yang telah ditetapkan di dalam koridor menjadi prioritas utama sehingga mampu menurunkan biaya logistik yang sekarang ini masih sangat tinggi. Pembangunan jalan diutamakan untuk membuka ketertutupan daerah yang berpotensi dan meningkatkan keterhubungan daerah perbatasan dengan Negara tetangga, dalam hal ini Koridor di Nusa Tenggara dan Papua.

Selain itu juga, untuk meningkatkan daya saing dan memperlancar hubungannya dengan koridor lain terutama koridor di Indonesia Bagian Barat, peningkatan kapasitas angkut armada kapal perintis dan nasional untuk transportasi penumpang dan kargo telah menjadi salah satu Big Win untuk mendorong Sistem Logistik yang lebih kuat.



kuncinya adalah akurasi menentukan besaran alokasi dan akurasi alokasi pada sektor-sektor yang mempunyai efek multiplier yang kuat bagi perekonomian. Jadi esensi dari efisiensi alokasi adalah tepat jumlah dan tepat alokasi. Efisiensi teknis lebih menekankan pada proses pelaksanaan anggaran yang dapat direalisasikan sesuai dengan rencana dan dapat menghasilkan output atau outcome yang berkualitas. Sedangkan efisiensi ekonomi lebih menekankan pada pentingnya menjaga output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan besaran anggaran yang dikeluarkan, serta menjamin bahwa besaran anggaran yang dikeluarkan akan memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, esensi dari efisiensi ekonomi adalah mampu menciptakan efek pengganda yang optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Sumber: Keynote Speech Menteri Keuangan RI, 2012).

Aspek keempat adalah daya saing ekspor yang perlu ditingkatkan agar barang ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, sehingga volume ekspor Indonesia dapat meningkat lebih tinggi. Daya saing ekspor dapat didorong dan ditingkatkan melalui peningkatan efisiensi produksi, inovasi dan penciptaan sistem logistik yang lebih efisien. Sementara itu, untuk mengurangi kerentanan ekspor Indonesia terhadap pasar ekspor tertentu, pemanfaatan peluang pasar ekspor, terutama di pasar-pasar ekspor baru, akan menjadi sangat penting. Faktor lain yang menjadi penentu daya saing ekspor adalah kemudahan dalam proses ekspor dan impor, baik secara prosedur maupun transparansi biaya; serta peningkatan mutu dan standar produk ekspor.

Sisi Produksi

Dari sisi produksi, aspek pertama untuk mendorong pemantapan ekonomi nasional adalah meningkatkan nilai tambah di sepanjang rantai nilai industri. Pembangunan industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi, karena sektor industri diharapkan menjadi sektor utama yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sisi produksi. Peningkatan nilai tambah dalam rantai nilai industri sangat penting untuk mendorong daya saing industri, sehingga industri dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatkan kesejahteraan rakyat.

Aspek kedua dari sisi produksi yang penting adalah peningkatan


timbulnya hal-hal yang bersifat kontra produktif bagi dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu, beberapa hal yang penting untuk dilakukan adalah:

a. Perda yang tidak mendukung penciptaan iklim investasi sebaiknya dihapuskan dan diubah dengan penyediaan fasilitas bagi dunia usaha;

b. Peraturan daerah terkait investasi perlu diselaraskan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi (tingkat nasional).

4. Pemberian fasilitas. Perlunya perubahan pola pikir (mindset) pemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dengan salah satu cara adalah menyediakan fasilitas. Dunia usaha memerlukan fasilitas antara lain kemudahan penerbitan usaha melalui jemput bola, pendampingan pengembangan keahlian khusus, promosi produk, bantuan pemasaran dan kepastian ketersediaan lahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk secara aktif menjemput calon investor potensial, menyediakan data dan informasi postensi daerah dan menjadi clearing house masalah investasi di daerah.

Fasilitasi ini tentunya akan berbeda setiap sektornya. Sektor primer membutuhkan fasilitas berupa kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, rendahnya angka unjuk rasa dan etos kerja masyarakat lokal yang tinggi. Sektor pengolahan/sekunder membutuhkan ketersediaan energi, infrastruktur fisik, fasilitas penundaan pembayaran pajak sampai dengan berproduksinya usaha. Dukungan infrastruktur yang memadai dan baik juga akan membantu meningkatkan produktivitas faktor-faktor penentu berinvestasi lainnya. Sektor tersier membutuhkan keamanan usaha yang tinggi baik di tempat usaha, di masyarakat sekitar tempat usaha dan selama proses pengiriman barang menuju daerah tujuan.

Selain itu, pemerintah daerah perlu juga untuk memfasilitasi penyediaan lahan untuk industri dan memastikannya terakomodasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.



Sementara itu, fasilitasi lain yang diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif adalah mengelola hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan buruh.

5. Pemilihan fokus bidang usaha. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mulai memilih dan fokus pada bidang usaha yang berbasis kemampuan/potensi lokal dan selanjutnya didorong menuju produk yang berdaya saing. Bidang usaha yang dipilih hendaknya difasilitasi sehingga lebih cepat dalam pengembangannya. Dengan demikian akan memberi manfaat bagi pengembangan potensi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan akhirnya meningkatkan perekonomian lokal yang berdaya saing.

6. Peningkatan kerjasama dengan daerah lain. Beberapa jenis usaha tentunya akan bersifat lintas kabupaten/kota bahkan lintas provinsi. Terkait dengan hal ini, kerjasama antar daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidakharmonisan kebijakan yang bersifat lintas wilayah, mengurangi inkonsistensi kebijakan antar wilayah, serta mendorong dunia usaha untuk lebih meningkatkan usaha yang bersifat lintas wilayah karena hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat untuk berinvestasi dan berusaha, maka pemerintah daerah dapat melakukan:

1. Penyediaan pelatihan ketrampilan, dengan membangun pusat pelatihan ketrampilan berbasis potensi lokal dan peluang untuk mengembangkannya ke bidang lain. Penyediaan pelatihan keterampilan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari CSR (Corporate Social Responsibility).

2. Penyediaan pendidikan. Membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang, namun harus dimulai sedini mungkin agar masyarakat menyadari pentingnya pendidikan yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan pendidikan yang


Gambar 4.1 Kerangka Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran dan Sisi Produksi

Aspek kedua yang diperlukan untuk memantapkan perekonomian

nasional adalah peningkatan iklim investasi yang perlu terus ditingkatkan agar tetap menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran. Peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun asing, akan menjadi faktor pengungkit ekonomi yang sangat dibutuhkan; terutama karena pertumbuhan investasi akan memberikan efek ganda terhadap perekonomian dalam perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan akhirnya dapat membantu dalam penanggulangan kemiskinan. Di lain pihak, peningkatan investasi diharapkan akan berperan sebagai medium transfer teknologi yang akan berkonstribusi terhadap meningkatnya produktivitas, yang kemudian akan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa.

Aspek ketiga adalah mendorong belanja yang lebih berkualitas di tingkat pusat dan daerah, melalui kebijakan alokasi anggaran yang mencerminkan upaya peningkatan efisiensi namun masih memberikan ruang fleksibilitas bagi pemerintah atau pemerintah daerah untuk merespon dinamika internal maupun eksternal. Kriteria belanja yang berkualitas adalah memenuhi tiga unsur efisiensi, yaitu: (i) efisiensi alokasi, (ii) efisiensi teknis dan (iii) efisiensi ekonomi. Efisiensi alokasi menekankan pada perlunya alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riilnya serta diarahkan untuk kegiatan produktif yang mampu memberikan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam hal ini kata





Salah satu kunci untuk memantapkan perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan adalah memastikan agar perekonomian nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi nasional ini tentunya perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, yang tidak hanya tinggi tetapi juga perlu berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi permintaan dan sisi penawaran yang seimbang, agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Sementara itu, tumbuhnya sisi penawaran menjadi sangat penting bagi pemantapan ekonomi nasional, jika ditopang oleh pertumbuhan sektor-sektor produktif yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Adapun kerangka pemantapan perekonomian nasional dituangkan dalam Gambar 4.1.

Sisi Pengeluaran

Dalam rangka pemantapan perekonomian nasional dari sisi pengeluaran, aspek pertama yang perlu didorong adalah meningkatkan daya beli masyarakat, dimana kekuatan permintaan domestik ternyata sangat penting terutama saat kondisi ekonomi global yang tidak kondusif. Di tahun 2011 dan 2012, di saat ekspor tidak dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kondisi eksternal yang sedang lesu, konsumsi masyarakat menjadi faktor penting yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga pada tingkat yang cukup tinggi.

BAB IV Kerangka Pemantapan Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan


memadai seseorang akan memiliki peluang lapangan kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih baik, serta memberi pengaruh yang lebih baik bagi lingkungannya.

3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlunya etos kerja yang tinggi dan berkualitas. Selain kemampuan berupa ketrampilan dan intelegensia, perlu pula dibangun etos kerja yang tinggi sehingga berdaya saing dan memiliki kualitas moral yang baik. Role model pemimpin daerah sangat mempengaruhi perilaku pegawai yang tercermin dari etos kerja pegawai kantor pemerintah daerahnya dan menjadi panutan bagi masyarakat.

Peningkatan Belanja Modal, Penyerapan dan Kualitas Belanja

Saat ini porsi dana transfer ke daerah telah mencapai sekitar 31 persen dalam belanja APBN, hampir sama dengan porsi belanja seluruh kementerian/lembaga. Dana yang ditransfer ke daerah ini mengikuti prinsip “money follows function” seiring dengan kewenangan-kewenangan yang telah didelegasikan ke pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas belanja pemerintah daerah sangat menentukan kualitas belanja pemerintah secara keseluruhan. Kualitas belanja pemerintah selanjutnya ikut menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi, baik melalui komponen konsumsi pemerintah (belanja barang dan jasa) maupun melalui investasi pemerintah (belanja modal).

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja di antaranya adalah:

1. Menyusun skala prioritas dan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah daerah pada kegiatan-kegiatan yang strategis, berdampak besar, terkait langsung dengan permasalahan daerah dan menjangkau sebanyak mungkin masyarakat miskin;

2. Meningkatkan porsi belanja modal untuk infrastruktur wilayah yang menjadi kewenangan daerah, seperti jalan provinsi/kabupaten serta jaringan irigasi sekunder/tersier;

3. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan pengesahan APBD;

4. Meningkatkan kesiapan teknis pelaksana kegiatan untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan kegiatan;

5. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan



penyerapan belanja pemerintah.

Peningkatan Daya Saing Ekspor

Pada tahun 2012 ekspor Indonesia mencapai 190,04 miliar USD atau turun sebesar 6,61 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada periode Januari-September 2012, sumbangan terhadap nilai ekspor nasional masih didominasi oleh tiga provinsi yang memberikan kontribusi total sebesar 46,6 persen, yaitu Kalimantan Timur (17,7 persen), Jawa Barat (14,6 persen) dan Riau (14,3 persen). Komposisi kontribusi ini nampaknya tidak banyak berubah hingga akhir tahun 2012.

Tingginya disparitas kontribusi ekspor provinsi ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi untuk meningkatkan nilai ekspor melalui peningkatan daya saing produk ekspor terutama oleh provinsi yang masih rendah kontribusinya. Sejalan dengan arah kebijakan ekspor nasional yang memfokuskan pada peningkatan ekspor non-migas dan peningkatan kualitas serta keberagaman produk, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan perhatiannya pada pengembangan potensi dan daya saing ekspor daerah masing-masing. Langkah-langkah umum yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor provinsi antara lain dapat berupa:

1. Melakukan identifikasi komoditas unggulan daerah dengan orientasi ekspor untuk menetapkan fokus pembinaan kepada pelaku usaha dan eksportir lokal;

2. Menggiatkan diseminasi informasi kepada pelaku usaha dan eksportir terkait potensi pasar termasuk pasar ekspor non-tradisional, tingkat kualitas dan diversifikasi produk yang dibutuhkan, serta peningkatan pemahaman mengenai prosedur ekspor;

3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara lain melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan sektor/instansi lain yang mempengaruhi kelancaran ekspor seperti infrastruktur, logistik, penanaman modal, pendanaan dan perizinan;

4. Meningkatkan nilai tambah produk ekspor; 5. Mengembangkan insentif bagi industri berorientasi ekspor

yang menggunakan input lokal dalam porsi besar; 6. Mengembangkan sistem logistik yang lebih efisien, untuk

mempermudah perolehan bahan baku dan memperlancar distribusi hasil produksi;

BAB IV KERANGKA PEMANTAPAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN



7. Menghapus beban pungutan (baik pungutan resmi maupun tidak resmi) yang membebani proses produksi dan distribusi barang, terutama barang-barang yang akan diekspor.

Langkah-langkah tersebut tentunya dapat dikembangkan dan perlu disesuaikan dengan kondisi sumber daya di masing-masing daerah.

Peningkatan daya saing produk ekspor daerah ini hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat pada tahun 2015 akan diimplementasikan pasar bersama ASEAN (ASEAN Economic Community). Dengan dibukanya pasar bersama regional tersebut maka tidak tertutup kemungkinan pasar lokal akan dibanjiri dengan produk impor dari negara tetangga yang berpotensi menciptakan defisit neraca perdagangan. Peningkatan daya saing produk ini diharapkan akan meningkatkan nilai ekspor sehingga dapat mengimbangi masuknya barang impor dan bahkan dapat memberikan surplus dalam neraca perdagangan. Salah satu contoh keberhasilan eksportir meningkatkan daya saing ekspor dengan menerobos pasar non tradisional disampaikan dalam Boks 5.1.

Peningkatan Nilai Tambah Industri

Secara umum pengembangan industri hilir nasional masih terbatas, khususnya di daerah, dan secara spasial terkonsentrasi di Jabodetabek, Banten, wilayah Pantura Jawa dan Batam. Melalui MP3EI, pemerintah telah menetapkan sektor-sektor strategis untuk dikembangkan rantai industri hilirnya. Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam lokal ini akan memberikan efek ganda yang besar bagi perekonomian daerah, karena dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong proses transformasi ekonomi nasional. Untuk itu, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mendorong nilai tambah industri di antaranya adalah:

1. Mendorong berkembangnya klaster industri unggulan daerah;

2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, terutama dalam hal pemberian insentif bagi investasi yang menghasilkan produk hilir;

3. Mengembangkan kawasan industri terpadu (industrial park)



untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi industri, mengefisienkan pembangunan infrastruktur industri dan meningkatkan linkages antar industri terkait.

Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah

Perdagangan antar wilayah berperan strategis dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan integrasi perekonomian nasional. Perdagangan antar pulau yang intensif akan menguntungkan semua wilayah yang terlibat, terlebih bila masing-masing wilayah dapat mengembangkan spesialisasinya. Namun demikian hingga saat ini pola perdagangan antar wilayah nasional masih didominasi perdagangan intrapulau.

Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan perdagangan antar wilayah antara lain:

1. Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk pengembangan pasar regional;

2. Meningkatkan akses informasi pasar bagi produsen/petani lokal;

3. Mengurangi pungutan arus barang antar wilayah; 4. Memantau dan menjaga kelancaran arus angkutan barang

dari dan ke pelabuhan; 5. Meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah untuk

mengefisienkan biaya transportasi.

Peningkatan Infrastruktur

Infrastruktur berrperan sangat strategis bagi peningkatan daya saing wilayah dan daerah. Jaringan infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting untuk dapat memfasilitasi distribusi barang dan orang secara efisien, dan efisiensi menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam kerangka penguatan konektivitas nasional telah ditetapkan menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan MP3EI. Tujuan utama penguatan konektivitas nasional tersebut adalah: (i) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi; (ii) menurunkan biaya logistik; (iii) mengurangi ekonomi biaya tinggi; (iv) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan (v)



Efisien dan Handal

Perijinan yang Diajukan dan Diproses di UPP-PTSP Kementerian Perdagangan Importir Produsen 4 Chloro-3,5-Dimethylphenol (PCMX).

Persetujuan Impor Intan Kasar. Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Importir Terdaftar Produk Tertentu Elektronika.

Persetujuan Ekspor Intan Kasar. Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT).

Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian Jadi.

Nomor Pengenal Importir Khusus Beras.

Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)

Importir Terdaftar Produk Tertentu Mainan Anak-Anak.

Nomor Pengenal Importir Khusus Jagung.

Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP).

Importir Terdaftar Produk Tertentu Alas Kaki.

Nomor Pengenal Importir Khusus Kedelai.

Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional.

Importir Terdaftar Produk Tertentu Produk Makanan dan Minuman

Nomor Pengenal Importir Khusus Gula.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor untuk IT MB.

Importir Terdaftar Produk Tertentu Obat Tradisional dan Herbal.

Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor.

Importir Terdaftar Produk Tertentu Kosmetik.

Nomor Pengenal Importir Khusus Sepatu.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Sub Distributor.

Impor - Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.

Nomor Pengenal Importir Khusus Elektronika dan Komponennya.

Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) sebagai Distributor Terdaftar B2.

Impor Tanpa API - Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.

Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak - Anak.

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPW).

Impor - Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri.

Angka Pengenal Importir Produsen (Khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri).

Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang atau Jasa Dalam atau Luar Negeri.

Impor Tanpa API - Barang Pindahan. Importir Terdaftar Sakarin dan Garamnya.

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan & Kartu Jaminan Purna Jual Bahasa Indonesia Barang Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg. Importir Terdaftar Intan Kasar. Surat Pengecualian Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia.

Persetujuan Impor Sakarin dan garamnya.

Eksportir Terdaftar Intan Kasar. Izin Wakil Pialang Berjangka.

Persetujuan Impor Siklamat. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan.

Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka untuk Komoditi Primer.





Efisien dan Handal

Atas pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada sistem INA-TRADE dan upaya menjadikan proses pelayana perijinan bidang perdagangan menjadi lebih sederhana pada 10 Agustus 2012, INA-TRADE dinobatkan sebagai Juara I (Satu) Pelayanan Publik yang paling progresif perkembangannya. Penilaian atas prestasi ini dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), diikuti oleh 62 layanan publik dari 34 Kementerian dan Lembaga. INA-TRADE juga meraih posisi 5 besar untuk peserta terpopuler/ terfavorit dalam kompetisi ini.

Kementerian Perdagangan pada saat ini terus berupaya mengembangkan sistem INA-Trade agar menjadi lebih baik. Pada bulan Juni tahun 2012 Kementerian Perdagangan telah mengimplementasikan Single Sign On (SSO) bagi layanan INA-TRADE yang terhubung dengan INSW. SSO sendiri adalah fasilitas pada INSW yang menyediakan penggunanya dengan satu kunci akses, namun dapat mengakses tidak hanya portal INSW, melainkan juga sistem pada aplikasi Kementerian/Lembaga lainnya, dalam hal ini dengan INA-TRADE.

Dengan adanya INA-TRADE sejak tahun 2010 seluruh perijinan impor (53 perijinan) sudah dapat diajukan secara online. Pada saat ini Kementerian Perdagangan secara bertahap juga tengah melakukan upaya agar seluruh perijinan ekspor dapat diajukan secara online.


mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, dalam jangka pendek Pemerintah telah memprioritaskan percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur disetiap koridor ekonomi. Akan tetapi, untuk mengoptimalkan pelaksanaan MP3EI ini perlu upaya sinergitas nasional dan daerah dalam pembangunan infrastruktur.

Untuk mewujudkan hal itu diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antar koridor ekonomi, serta keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara seperti terlihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1 Kerangka Kerja Penguatan Konektivitas Nasional

Sumber: MP3EI

Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan kerja sama yang sinergi dan terintegrasi antar semua pelaku sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, yaitu:

1. Pemerintah Pusat a. Memberikan fokus pada pembangunan prasarana dasar

yang menjadi wewenang pemerintah pusat; b. Mempertajam prioritas pembangunan infrastruktur,



terutama jenis infrastruktur yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap peningkatan kegiatan perekonomian;

c. Meningkatkan efisiensi dengan melakukan penghematan belanja pegawai dan barang untuk menaikkan porsi belanja modal bagi pembangunan infrastruktur.

2. Pemerintah Daerah a. Meningkatkan komitmen pembangunan infrastruktur yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; b. Melakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur sesuai

dengan yang telah direncanakan yaitu dalam upaya memperkuat konektivitas antar pusat ekonomi dan/atau pusat produksi, baik di dalam provinsi maupun dengan pusat ekonomi di luar provinsi;

c. Melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan lainnya dan memberikan fasilitasi kebijakan yang mendukung investasi baik infrastruktur maupun investasi sektor riil;

d. Mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur strategis dengan menuntaskan pembebasan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum);

e. Mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur jalan, listrik berbasis sumber daya lokal (mikrohidro, geothermal) dan penyediaan air bersih.

5.2.2 Mendorong Stabilitas

Stabilitas Ekonomi: Menjaga Stabilitas Harga dan Nilai Tukar

Menjaga stabilitas harga pada hakikatnya adalah untuk menjaga kestabilan inflasi, yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat


Boks 3.3 Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) sebagai Unit Pelayanan Publik Satu Pintu yang

Efisien dan Handal

INA-TRADE diresmikan pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh Menteri Perdagangan dalam rangka pelaksanaan perizinan secara elektronik di lingkungan Kementerian Perdagangan guna mendukung kelancaran dan kecepatan arus barang dalam kegiatan ekspor dan impor, dan juga mendukung pelaksanaan Indonesia National Single Window (INSW) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008.

INA-TRADE sebagai pendukung pelaksanaan INSW terhubung antara layanan perijinan di bidang perdagangan secara online dan elektronik dengan sistem INSW bersama-sama dengan instansi penerbit perijinan di bidang ekspor dan impor lainnya.


Sebagai suatu sistem pelayanan perijinan di bidang perdagangan, INA-TRADE terdiri dari 3 (tiga) unit kerja, yaitu (i) unit pelayanan perdagangan; (ii) unit pengelola (INA-Trade Centre); dan (iii) unit pemroses perijinan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan di bidang perdagangan, sejak 9 April 2012 Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Kemendag memasuki era baru, yaitu menuju Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP Tahap I Kemendag merupakan komitmen pelayanan yang prima, dimana untuk jenis-jenis perijinan tertentu telah dapat diproses dan diterbitkan oleh UPP.

Dengan adanya layanan PTSP maka sebagian wewenang penerbitan perijinan yang ada di Unit Eselon II Kemendag pada tahap awal sudah didelegasikan kepada Koordinator Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan (sudah terdapat 45 jenis perijinan yang diproses sampai diterbitkan di UPP-PTSP).



Boks 3.2 (lanjutan) Pemenang PTSP Terbaik Tahun 2012

1. Berdasarkan hasil paparan dan uji petik di lapangan terlihat bahwa perijinan yang dikeluarkan suatu PTSP tidak dapat hanya mengkhususkan diri pada pelayanan perijinan tertentu, karena pada kenyataannya sulit memisahkan perijinan satu dengan yang lainnya dan perijinan dari pusat dengan perijinan-perijinan lain di daerah yang bersangkutan.

2. PTSP yang berfungsi memberikan pelayanan terhadap berbagai macam perijinan yang lebih terpadu terbukti lebih memiliki inovasi yang beragam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain berupa jemput bola kepada masyarakat yang memerlukan, memiliki SDM yang lebih siap melayani, memiliki infrastruktur berupa gedung/kantor yang memadai, mengembangkan teknologi informasi yang cukup handal sehingga lebih efisien dengan kualitas legalitas perijinan yang berstandar tinggi sehingga mampu mencapai IKM yang tinggi karena sedikit menerima keluhan masyarakat, serta menjadi rujukan bagi daerah lain.

3. PTSP yang melayani berbagai perijinan dan diselenggarakan dengan baik terbukti lebih mampu meningkatkan perekonomian daerahnya.

4. Dari hasil seleksi menunjukkan bahwa daerah pemenang biasanya memiliki IKM yang tinggi bahkan beberapa diantaranya sudah mencapai standar pelayanan yang ditetapkan dalam ISO, sehingga mendorong daerah lainnya untuk mencapai standar yang sama.

Dengan diselenggarakannya seleksi atas penyelenggaraan PTSP penanaman modal, maka kenyataan di lapangan menunjukkan adanya upaya daerah yang semakin serius dalam memperbaiki berbagai pelayanan perijinan. Daerah semakin menyadari manfaat memperbaiki iklim investasi melalui pemberian pelayanan perijinan dengan belajar dari daerah lain yang sudah maju penyelenggaraannya.

Investment Award

Investment Award

PTSP Palembang

PTSP Jawa Timur


dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Untuk menjaga kestabilian harga, tentunya perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh daerah adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat, melalui: (i) peningkatan produksi yang seiring dengan upaya-upaya percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi, (ii) peningkatan kelancaran sistem distribusi yang merupakan bagian dari pelaksanaan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, serta (iii) harmonisasi peraturan yang terkait dengan produksi dan distribusi barang;

2. Memantau dan mengevaluasi ketersediaan barang (terutama bahan pokok) dan perkembangan harga secara cepat dan seksama;

3. Memantapkan sistem distribusi yang tersebar di berbagai daerah serta intervensi (operasi pasar) yang tepat waktu dan terukur, terutama agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil;

4. Mengelola harga barang dan jasa yang diatur pemerintah daerah (administered prices) secara hati-hati, tepat sasaran (well targetted) dan tepat waktu (time consistent) agar tidak menimbulkan gejolak inflasi yang berarti;

5. Meningkatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi daerah;

6. Melakukan pembenahan struktur pasar bahan pokok di daerah yang bersifat oligopoli agar tercipta keseimbangan harga yang wajar dan tidak mengganggu daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin.

Stabilitas Sosial: Mencegah Konflik Sosial

Upaya pencegahan konflik mensyaratkan keterlibatan semua pihak, yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu dukungan pemerintah daerah. Hal ini tidak akan berhasil secara optimal jika tidak didukung oleh pemahaman yang komprehensif dari para pelaku perencana pembangunan di semua



tingkatan, khususnya di tingkat daerah.

Peran pemerintah daerah dalam pencegahan konflik sosial adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan;

2. Mengembangkan upaya pencegahan konflik melalui mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang peka perdamaian;

3. Mengawal dan mendorong pelaksanaan Perda-Perda perencanaan pembangunan yang peka perdamaian dan Perda pencegahan dini konflik sosial di daerah;

4. Mendorong pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa damai dan membangun harmoni sosial;

5. Memperkuat dan mendorong sebanyak mungkin partisipasi berbagai pemangku kepentingan khususnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Stabilitas Sosial: Mitigasi Bencana

Besarnya korban jiwa, dampak kerusakan, dan kerugian yang diakibatkan bencana menjadi pertimbangan mendasar pentingnya upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana untuk meminimalkan dampak kejadian di masa mendatang. Berdasarkan hasil kompilasi dari berbagai data kerusakan dan kerugian, sejak gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 hingga tahun 2010 saja, total kerusakan dan kerugian akibat bencana di Indonesia diperkirakan mencapai 150 triliun rupiah. Namun demikian, dampak negatif terhadap perekonomian nasional lebih ke arah pembiayaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang berimplikasi terhadap keuangan pemerintah pusat.

Bencana juga berkorelasi terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin, terutama jika terjadi di wilayah miskin atau wilayah yang sebagian besar masyarakatnya miskin. Oleh sebab itu, upaya mitigasi bencana menjadi sangat penting untuk dilakukan, agar dapat mencegah masyarakat menjadi miskin atau masyarakat miskin menjadi lebih miskin lagi.

Sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kewajiban semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta. Adapun peranan pemerintah daerah dalam penyiapan penanggulangan dan


Boks 3.2 Pemenang Penyelenggara PTSP Penanaman Modal 2012

BKPM pada tanggal 12 November 2012 telah menetapkan pemenang penyelenggara PTSP penanaman modal dan implementasi SPIPISE terbaik se-Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya memonitor penyelenggaraan pelayanan perijinan penanaman modal serta sebagai tindak lanjut atas Perpres 27 tahun 2009 dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011.

Pemenang tingkat provinsi yaitu: 1. Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Jawa Timur. 2. Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Sumatera Selatan. 3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Jawa Barat.

Pemenang tingkat Kabupaten yaitu: 1. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Sragen. 2. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Purwakarta. 3. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Trenggalek.

Untuk 3 pemenang tingkat kota yaitu: 1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu kota Palembang. 2. Badan Pelayan Perijinan Terpadu kota Semarang. 3. Badan Pelayan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal kota Salatiga.

Penyelenggaraan penilaian pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal tersebut sudah dimulai sejak tahun 2011. Untuk tahun 2012, penilaian dilakukan terhadap 268 penyelenggaran PTSP penanaman modal di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) melalui beberapa pentahapan penyaringan. Masing-masing PTSP mengisi sistem yang telah disediakan oleh BKPM. Dari sejumlah PTSP tersebut terpilih 38 PTSP nominee yang terdiri dari 10 provinsi, 20 kabupaten dan 8 kota. Selanjutnya 38 PTSP nominee tersebut diminta untuk memaparkan penyelenggaraan PTSP-nya dan dinilai oleh juri yang terdiri dari BKPM dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah lainnya yakni: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPKP dan Kementerian Perindustrian, serta KPPOD.

Hasil penilaian juri atas paparan kepala PTSP selanjutnya dilakukan pemeringkatan dan diseleksi menjadi 5 PTSP provinsi, 5 kota dan 5 kabupaten terbaik. Selain itu, dilakukan pula uji petik di lapangan atas 15 PTSP tersebut untuk memperoleh verifikasi hasil seleksi. Keputusan 9 pemenang berdasarkan hasil seluruh rangkaian penilaian tersbut.

Pembelajaran atas pemenang penyelenggaraan PTSP

Dari 9 pemenang PTSP yang telah ditetapkan untuk tahun 2012, terdapat hal yang menarik dan dapat diambil pembelajaran antar lain sebagai berikut:




PTSP kota pada umumnya juga dioperasikan oleh SDM dengan jenjang pendidikan sarjana, yang mencapai 43 persen atau 12 kota dari 28 kota yang disurvei. Sementara tenaga SDM yang berjenjang pendidikan S1 dan S2 mencapai rata-rata di atas 60 persen dari total pegawai.

Komposisi Tingkat Pendidikan SDM di PTSP Kota

Tidak berbeda dengan SDM di provinsi dan kota, untuk tingkat pendidikan di PTSP kabupaten rata-rata juga didominasi oleh sarjana S1 dan S2. Hanya kabupaten Banda Aceh yang 100 persen SDM-nya berpendidikan D3 dan hanya dioperasikan oleh 1 orang.

Komposisi Tingkat Pendidikan SDM di PTSP Kabupaten

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

Banj

ar

Sura

kart

a

Banj

arm

asin

Banj

ar B

aru

Pale

mba

ng

Band

a Ac

eh

Pont

iana

k

Yogy

akar

ta

Mag

elan

g

Denp

asar

Pare

-Par

e

Cire

bon

Peka

long

an

Sing

kaw

ang

Pasu

ruan

Band

ar La

mpu

ng

Blita

r

Bont

ang

Suka

bum

i

Paya

kum

buh

Kedi

ri

Prob

olin

ggo

Tega

l

Pasu

ruan

Sera

ng

Palu

Mal

ang

Balik

papa

n

S1/S2 D3 SMA <SMA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kulo

n Pr

ogo

Nga

wi

Lum

ajan

g Ku

tai B

arat

Ci

amis

Te

man

ggun

g Bo

yola

li Ku

bu R

aya

Aceh

Bes

ar

Sem

aran

g Tu

lang

baw

ang

Banj

arne

gara

Pi

die

Jaya

Si

doar

jo

Tren

ggal

ek

Slem

an

Dem

ak

Sam

osir

Bata

ng

Cila

cap

Gre

sik

Indr

amay

u M

ajal

engk

a Ba

nda

Aceh

Su

med

ang

Kara

ngan

yar

Lam

onga

n Pr

obol

ingg

o Pa

ndeg

lang

Ba

ntul

Su

kabu

mi

Pem

alan

g Jo

mba

ng

Purb

alin

gga

Kend

al

Rem

bang

M

agel

ang

Kuni

ngan

M

alan

g Po

ntia

nak

Srag

en

S1/S2 D3 SMA <SMA


pengurangan risiko bencana adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan strategi dan kebijakan Program

Penanggulangan Bencana, termasuk perencanaan dan penganggarannya;

2. Meningkatkan komitmen untuk pelaksanaan dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana di daerah;

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana, melalui: (i) sosialisasi pengurangan risiko bencana, (ii) penguatan kelembagaan penanggulangan bencana yang didukung dengan peralatan dan logistik kebencanaan yang memadai terutama di kawasan rawan bencana tinggi, (iii) penyusunan rencana kontinjensi dalam menghadapi bencana, serta (iv) simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan protap yang jelas dalam menghadapi bencana;

4. Menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam rangka meningkatkan antisipasi ancaman bencana alam, yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.

5. Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, melalui: (i) kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan bencana tinggi dan pasca bencana, (ii) pengembangan dan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana, (iii) pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana yang berkesinambungan, serta (iv) pembentukan dan penguatan forum-forum masyarakat pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan kearifan lokal setempat;

6. Meningkatkan koordinasi dan kemampuan penanganan kedaruratan (evakuasi, penyelamatan dan bantuan kemanusiaan), melalui pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minumun.;

7. Melaksanakan pemulihan wilayah pasca bencana dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana (build back better) serta meningkatkan daya lenting masyarakat (community resilient) di wilayah pasca bencana melalui penguatan perekonomian dan



pemulihan mata pencaharian (livelihood) masyarakat yang terkena dampak bencana.

Stabilitas Politik: Memantapkan Pertahanan dan Keamanan

Jenis gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berpotensi terjadi pada tahun 2013 dan 2014 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya eskalasinya mungkin akan lebih meningkat. Secara umum potensi gangguan yang terjadi adalah gangguan kamtibmas dari aspek politik, tindak kejahatan konvensional, tindak kejahatan transnasional dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

Gangguan kamtibmas dari aspek politik diperkirakan masih akan berlangsung terkait dengan proses Pemilukada di beberapa daerah dan juga menjelang Pemilu 2014 berupa konflik komunal/ horisontal. Harapan kita semua, proses politik yang terjadi di Jawa Barat atau DKI Jakarta yang berlangsung demokratis tanpa ada konflik yang berarti, dapat dijadikan contoh bagi provinsi-provinsi lain yang akan melakukan Pemilukada.

Tindak kejahatan yang secara tradisional dan konvensional cukup meresahkan masyarakat dengan latar belakang motif perekonomian diprediksi masih berpotensi menjadi gangguan, seperti: (i) pencurian dengan kekerasan dan pemberatan; (ii) pencurian kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat; (iii) pemalsuan dan sengketa tanah yang berakhir dengan bentrok antar warga dan antar desa; (iv) premanisme/kejahatan jalanan; dan (v) penyalahgunaan senjata api.

Tindak kejahatan transnasional yang merupakan kejahatan tanpa batas dan wilayah bahkan antar lintas negara ini masih diperkirakan akan semakin marak serta meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan sarana mobilitas warga antar negara yang akan berdampak pada meningkatnya mobilitas maupun variasi modus kejahatan lintas negara. Beberapa kejahatan transnasional yang diprediksikan masih akan terjadi, diantaranya yaitu: (i) kejahatan terorisme, masih adanya beberapa catatan DPO teroris yang belum tertangkap dan diduga sangat berpotensi untuk melakukan kejahatan teror dibeberapa wilayah tertentu di Indonesia; (ii) kejahatan narkoba, hasil penggalian informasi dari para pelaku kejahatan narkoba internasional yang berhasil ditangkap, menunjukkan bahwa organisasi sindikat kejahatan narkoba internasional masih melihat Indonesia sebagai salah satu sasaran



SDM yang bekerja pada PTSP di provinsi dan kabupaten/kota secara umum menunjukkan kecenderungan yang sama yakni didominasi oleh sarjana strata 1 dan 2 yang rata-rata mencapai 55 persen. Selanjutnya yang berpendidikan SMA rata-rata mencapai 29 persen, D3 11 persen dan dibawah SMA sangat sedikit (2 persen), kemungkinan berperan sebagai tenaga pendukung.

Komposisi SDM di PTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PTSP provinsi meskipun tidak menunjukkan keseragaman proporsi, namun secara umum didominasi oleh SDM dengan pendidikan S1 dan S2. PTSP di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Babel dan Kalimantan Barat memiliki tenaga SDM yang 100 persen berpendidikan sarjana. Hanya 4 provinsi (DI Yogyakarta, Jambi, Bengkulu dan Nusa Tenggara Timur) yang tidak didominasi oleh S1 dan S2. SDM di PTSP Yogyakarta dan NTT sebagian besar berpendidikan SMA, sedangkan Jambi dan Bengkulu oleh D3.

Komposisi Tingkat Pendidikan SDM di PTSP Provinsi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

S1/S2 D3 SMA <SMA

Provinsi

Kabupaten

Kota

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

DI Y

ogya

kart

a

Kalim

anta

n Te

ngah

Jam

bi

Beng

kulu

Sum

ater

a Ba

rat

Sum

ater

a Se

lata

n

Riau

Aceh

Kep.

Ban

gka

Belit

ung

Sula

wes

i Ten

gah

DKI J

akar

ta

Bali

Jaw

a Ti

mur

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

Sum

ater

a U

tara

Kalim

anta

n Ba

rat

Sula

wes

i Sel

atan

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Sula

wes

i Uta

ra

Papu

a

Mal

uku

S1/S2 D3 SMA <SMA



Boks 3.1 Hasil Survei PTSP di Daerah

Survei penyelenggaraan PTSP telah dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2012. Kuesioner disampaikan ke 100 (seratus) daerah melalui surat, email dan dibawa langsung bersamaan dengan peninjauan ke lapangan. Dari 100 daerah tersebut, ada 7 daerah yang tidak menanggapi sehingga terdapat 93 kuesioner yang masuk. Dari 93 kuesioner yang masuk, terdapat 3 daerah yang menyatakan belum membangun PTSP. Selanjutnya pengolahan survei dilakukan terhadap 90 penyelenggara PTSP, yang terdiri dari 21 provinsi, 29 kota dan 40 kabupaten.

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa terdapat 3 jenis PTSP berdasarkan 3 jenis pelayanan yang diberikan, yakni:

1. PTSP terpadu yang melayani sebagian besar dan/atau seluruh perijinan daerah/lokal yang terkait dengan daerah sendiri dan perijinan yang dilimpahkan dari pusat termasuk penanaman modal (79 persen).

2. PTSP yang hanya melayani perijinan penanaman modal dan yang terkait dengan penanaman modal (13 persen).

3. PTSP yang hanya melayani perijinan daerah/lokal (8 persen).

Dari 90 PTSP yang disurvei, 70 persen menyatakan tetap bergabung dan 13 persen ingin digabung, hanya 10 persen yang ingin memisahkan diri.

Jenis Pelayanan PTSP di Daerah

Kecenderungan Perijinan untuk Disatukan

Berdasarkan struktur organisasi, dari 90 PTSP yang disurvei, 64 persen sudah berupa badan, 31 persen berupa kantor, 3 persen berupa dinas dan 2 persen berupa unit.

Kelembagaan PTSP di Daerah

Perijinan PM

12 (13%)

Perijinan daerah 7 (8%)

Terpadu 71 (79%)

Tetap terpadu 63 (70%) Ingin

digabung 12 (13%)

Ingin pisah

9 (10%)

Tidak menjawab

6 (7%)

57

28

3 2 0

10

20

30

40

50

60

Badan Kantor Dinas Unit


atau potensi peredaran narkoba internasional; (iii) perdagangan manusia dan imigran gelap, jalur pelayaran Indonesia marak dipergunakan sebagai perlintasan mobilitas manusia antar negara dan dengan berbagai alasan mereka menjadikan wilayah Indonesia sebagai lokasi transit pergeseran manusia antar negara; dan (iv) penyelundupan senjata api, maraknya kejahatan yang menggunakan senjata api mengindikasikan masih banyak peredaran senjata api illegal di tengah masyarakat.

Selanjutnya untuk kejahatan yang berimplikasi kontijensi di wilayah tertentu kemungkinan masih akan terjadi diantaranya yaitu: (i) aksi separatis di wilayah Papua, meskipun dalam skala kecil masih diprediksikan menimbulkan potensi masalah yang jika dibiarkan terus menerus dikhawatirkan akan semakin membesar; (ii) konflik sosial, masih adanya permasalahan tapal batas/wilayah yang belum terselesaikan dan masalah SARA sangat berpotensi menimbulkan konflik bentrok antar warga dan masalah sosial; (iii) aksi unjuk rasa, sebagai konsekuensi belum selesainya berbagai masalah perburuhan dan sengkarutnya permasalahan pidana yang terbalut masalah politik, diprediksikan ditahun 2013 dan tahun 2014 masih akan sering muncul; dan (iv) gangguan kamtibmas non – pidana, situasi kontijensi yang disebabkan perubahan iklim dan keadaan alam yang diprediksikan menjadi ancaman, seperti bencana alam banjir dan tanah longsor, bencana gunung meletus, bencana angin puting beliung dan bencana gempa bumi.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sebagaimana diuraikan di atas yang diprediksi akan terjadi ditahun 2013 dan 2014, Polri akan melaksanakan langkah-langkah kebijakan guna mendukung upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Adapun langkah-langkah yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pemantapan pertahanan dan keamanan nasional adalah:

1. Meningkatkan kemampuan aparat keamanan secara proporsional dan profesional, baik dalam rangka pembinaan maupun operasional sehingga mampu menghadapi tantangan keamanan;

2. Membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan



yang semakin komplek; 3. Melembagakan kerjasama dan koordinasi dengan unsur

Polri di daerah dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayahnya masing-masing;

4. Meningkatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam: (i) mengkritisi, mengingatkan dan mengawasi Polri; (ii) menangani kamtibmas, khususnya dilingkungannya masing-masing mengingat aparat keamanan tidak mungkin selalu hadir setiap saat; (iii) meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme.

Stabilitas Politik: Memantapkan Pelaksanaan Pemilu

Stabilitas sosial politik di daerah sangat tergantung pada pengembangan kelembagaan lembaga-lembaga dialog dan komunikasi yang ada, disamping perbaikan kinerja lembaga penyelenggara negara, sehingga dapat terus menerus menjaga kondisi yang kondusif bagi pemantapan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah dalam memantapkan pelaksanaan pemilu adalah:

1. Mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 agar dapat berjalan dengan aman, damai, serta dapat dilaksanakan dengan luber dan jurdil. Keberhasilan pelaksanaan pemilu akan menjadi tahap yang menentukan untuk dapat dilakukannya pemantapan perekonomian daerah. Dukungan untuk memperoleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat menjadi suatu keniscayaan mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2014;

2. Memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga di daerah masing-masing dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, yang merupakan penjabaran UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Setiap langkah pimpinan di daerah, apakah Gubernur, Bupati dan walikota beserta aparat keamanan daerah dan seluruh jajarannya diharapkan berada dalam koridor pengarahan Presiden ini. Para pemimpin di daerah diharapkan berkoordinasi secara proaktif dengan pemerintah pusat dalam mengeluarkan



Penduduk Miskin dan Kesenjangan Pembangunan;

4. Peningkatan Ketahanan Pangan dalam mendukung Kemajuan Ekonomi Daerah;

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas.




nasional; 4. Percepatan Pembangunan

Infrastruktur; 5. Pengembangan Pariwisata

Bahari.

7. Peningkatan ketersediaan energi; 8. Percepatan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan

penanganan pasca konflik; 9. Reformasi birokrasi dan tata kelola serta peningkatan

kinerja aparatur; 10. Pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 11. Pengembangan kebudayaan, kreatifitas dan inovasi

teknologi.

Maluku Utara

1. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian;

2. Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Lokal;

3. Peningkatan Infrastruktur dan Suplai Kelistrikan;

4. Peningkatan Pengelolaan Pulau Terluar, Terpencil, Perbatasan dan Tertinggal;


1. Infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan; 2. Pendidikan dan kesehatan; 3. Ketahanan pangan; 4. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran,

pemberdayaan dan perlindungan sosial; 5. Sumber daya energi, air dan mineral; 6. Bencana alam, tata ruang dan lingkungan hidup; 7. Pariwisata dan kebudayaan; 8. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 9. Wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan tertinggal.

Papua Barat

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Pembangunan, Terutama Akses Transportasi di Kawasan Terisolir di Papua Barat;


3. Peningkatan upaya pengurangan kemiskinan di kawasan terisolir;

4. Pemerataan terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkesimbungan.

1. Sosial budaya; 2. Infrastruktur; 3. Ekonomi; 4. Pemerintahan; 5. Lingkungan hidup. Catatan: Rencana pembangunan daerah Provinsi Papua Barat menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga prioritas yaitu: � Prioritas I: merupakan prioritas paling utama yang

berhubungan langsung dengan kinerja Gubernur pada aspek kebijakan. Prioritas 1 langsung diturunkan dari isu strategis pembangunan Provinsi Papua Barat.

� Prioritas II: merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan.

� Prioritas III: merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah serta belanja bantuan sosial.

Papua 1. Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Daerah Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah;

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;

3. Pengurangan Persentase

1. Peningkatan pelayanan kesehatan; 2. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar; 3. Peningkatan perekonomian tingkat kampung; 4. Pengembangan infrastruktur transportasi terpadu yang

menghubungkan kawasan-kawasan terisolir, kawasan pedesaan, mupun kawasan strategis;

5. Penyediaan infrastruktur dasar.


kebijakan dan melakukan tindakan apapun dalam menghadapi konflik, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru dapat berdampak lebih buruk dan bersifat kontraproduktif bagi situasi politik dan keamanan di daerah;

3. Memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum-forum komunikasi (FKDM, FKUB, FPK, Kominda) yang sudah berjalan, sehingga diharapkan lebih aktif melakukan pertemuan-pertemuan untuk mendeteksi potensi konflik dan kekerasan yang merusak kebebasan sipil serta hak-hak politik warga di daerah, sehingga dapat merusak proses pemantapan perekonomian daerah, merusak pertumbuhan ekonomi rakyat dan kesejahteraan yang berkeadilan;

4. Mendukung dan memfasilitasi berfungsinya secara optimal Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah. BNPT sudah bekerja sama dengan semua provinsi bagi terbantuknya 15 FKPT di provinsi masing-masing pada tahun 2012, serta akan terus memprioritaskan penguatan FKPT yang sudah terbentuk ini pada 2013 dan 2014, selain mempersiapkan pembentukan FKPT di luar 15 provinsi yang berpotensi menghadapi tindakan terorisme paling tinggi di Indonesia ini;

5. Mengupayakan lebih cepat tanggap dalam menghadapi keluhan dan protes masyarakat daerah berkenaan dengan berbagai persoalan yang muncul secara aktif, sebelum berkembang menjadi tidak terkendali. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi yang seluas mungkin dengan semua jajaran kepemerintahan di daerah maupun melakukan komunikasi politik dengan organisasi masyarakat sipil, partai politik, maupun dengan pimpinan di provinsi yang bertetangga apabila diperlukan untuk mengatasi dan mencegah konflik yang bersifat lintas daerah.

5.2.3 Mendorong Pemerataan yang Berkeadilan

Pemberdayaan Melalui Peningkatan Partisipasi dan Perluasan Manfaat

Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi



konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Untuk itu, Pemerintah senantiasa mengembangkan program-program yang mensasar dan melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk yang miskin, rentan dan termarjinalkan.

Dalam perkembangannya, program-program tersebut dikategorikan ke dalam empat kelompok program (klaster) penanggulangan kemiskinan, yang terdiri atas perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil dan program-program pro-rakyat. Keberhasilan program-program tersebut tidak hanya diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan turunnya angka kemiskinan atau berkurangnya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial, namun juga diperhitungkan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan produktif maupun promotif dan meluasnya manfaat yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

Gambar 5.2 Komposisi Anggota Keluarga PKH

Pelaksanaan berbagai program pembangunan di atas didasarkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dirancang untuk membangkitkan rasa tanggung jawab dan kemandirian baik dalam tingkat individu, keluarga, maupun kelompok. Melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, dipupuk kesadaran keluarga sangat miskin untuk menyekolahkan anak-anaknya, serta senantiasa memperhatikan perkembangan kesehatan anak balita, ibu hamil dan melahirkan. Misi utamanya

- 200.000 400.000 600.000 800.000

1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah Anak SD 413.965 631.198 722.982 785.265 1.106.570 1.491.049

Jumlah Anak SMP 158.163 207.926 243.732 291.133 425.349 609.396

Jumlah Ibu Hamil 21.707 22.511 25.356 23.275 33.827 41.337

Jumlah Anak Balita 240.285 431.370 498.354 459.212 598.586 837.403

Angg

ota

Rum

ah T

angg

a



Millennium Development Goals (MDGs);

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Wilayah;

4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia pada beberapa Bidang Keahlian serta perlu ditingkatkannya Kompetensi, Profesional dan Disiplin Pengelolaan Pemerintah.

Gorontalo 1. Peningkatan Infrstruktur Pembangunan Jalan, Pelabuhan dan Sarana Transportasi Dalam Mendukung Konektivitas Terhadap Sentra Ekonomi Rakyat dan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan;

2. Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Pengembangan Energi Untuk

Mendukung Industrialisasi; 4. Pengembangan Wilayah

Strategis; 5. Peningkatan Produktivitas

Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan.

1. Peningkatan sumber daya manusia, yang difokuskan pada pendidikan dan kesehatan;

2. Percepatan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air bersih dan sanitasi;

3. Pembangunan ekonomi kerakyatan, yang difokuskan pada pengembangan kelompok usaha petani, peternak, nelayan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa.

Sulawesi Barat

1. Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

2. Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan pendidikan;

3. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Belang-belang, Kabupaten Mamuju;

4. Pembukaan jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, perkebunan dan perikanan;

5. Pengurangan Angka Kemiskinan, khususnya yang terkait dengan program klaster 4 (Program Pro Rakyat).

1. Reformasi birokrasi, dengan menitikberatkan pada peningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah;

2. Sarana dan prasarana, dengan menitikberatkan pada perluasan dan peningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi;

3. Promosi dan kerjasama, dengan menitikberatkan pada peningkatkan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri;

4. Sumber daya manusia dan kualitas hidup, dengan menitikberatkan pada peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

5. Sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Maluku 1. Perluasan Sentra-sentra Produksi Perkebunan, Beras dan Pangan Lokal;

2. Perluasan Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau;

3. Percepatan Pembangunan Maluku Sebagai lumbung ikan

1. Penanggulangan kemiskinan; 2. Peningkatan kualitas kesehatan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan; 4. Peningkatan ketahanan pangan; 5. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi; 6. Pengembangan infrastruktur;




Dan Perbatasan); 3. Pencapaian sasaran

swasembada beras; 4. Pemenuhan kebutuhan tenaga

terampil siap pakai melalui pendidikan.

7. Peningkatan daya saing dan investasi serta legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur dan peraturan zonasi;

8. Peningkatan mutu/kualitas pendidikan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

9. Pembangunan infrastruktur dan revitalisasi/ peningkatan daya listrik/pengembangan energi alternatif;

10. Pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal.

Sulawesi Utara

1. Pemantapan sebagai Global Hub di Kawasan Timur Indonesia;

2. Peningkatan konektivitas Manado-Bitung;

3. Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Bitung – Gorontalo;

4. Pencapaian Millenium Development Goals;

5. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar; 2. Pencapaian MDGs; 3. Pengendalian antisipasi dampak perubahan iklim,

pelestarian hutan, dan lingkungan hidup; 4. Peningkatan iklim investasi, perdagangan dan UMKM; 5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan

industri berbasis agribisnis; 6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang

baik; 7. Pengembangan kawasan kepulauan dan perbatasan; 8. Pengembangan industri wisata bahari, MICE dan

pelestarian budaya lokal.

Sulawesi Tengah

1. Peningkatan kualitas Industri dan Lapangan Kerja Berkualitas;

2. Peningkatan Investasi di Daerah; 3. Peningkatan Kualitas

Infrastruktur Jalan dan Suply Kelistrikan Pembangunan Lapangan Terbang Morowa;


5. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian.

1. Pendidikan dan kesehatan; 2. Pengentasan kemiskinan; 3. Revitalisasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; 4. Iklim investasi dan iklim usaha; 5. Peningktan infrastruktur dan energi; 6. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 7. Pembangunan hukum dan ketertiban; 8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Sulawesi Selatan

1. Peningkatakan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Padi;

2. Pembangunan Industri Pengolahan;

3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah untuk Perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional;

4. Pemenuhan kebutuhan energi; 5. Peningkatkan akses dan kualitas

layanan pendidikan dan kesehatan.

1. Peningkatan kualitas akses layanan pendidikan dan kesehatan;

2. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian; 3. Pengembangan industri pengolahan dan pariwisata

unggulan; 4. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas

tenaga kerja; 5. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan

hidup; 6. Pembinaan serta pengembangan Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah.

Sulawesi Tenggara

1. Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Alam;

2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Pencapaian (IPM) target

1. Peningkatan sumber daya manusia; 2. Revitalisasi pemerintahan; 3. Pembangunan ekonomi; 4. Memantapkan kebudayaan daerah; 5. Mempercepat pembangunan infrastruktur.


selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin, diharapkan dalam jangka menengah-panjang dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga rantai kemiskinan antar generasi dapat diputus.

Mengingat kepesertaan PKH yang tidak permanen, telah dirancang strategi transformasi kepesertaan PKH agar peningkatan kesejahteraan keluarga sangat miskin dapat terus berkesinambungan. Peran dan tanggung jawab berbagai sektor dan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan transformasi kepesertaan ini sangat besar terutama dalam memastikan keberlanjutan peserta dalam menerima program lain dan meningkatkan kapasitas dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Gambar 5.3 Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM Mandiri

Sumber: Simpadu PNPM (data sampai dengan tahun 2012, diakses pada 7 Maret 2013)

Lebih lanjut, pemberdayaan dalam tingkat kelompok dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Penguatan partisipasi perempuan dalam PNPM Mandiri misalnya, memainkan peran yang sangat penting dalam penyediaan pelayanan dasar yang terkait langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, kebijakan ini juga difokuskan pada upaya mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan, serta menghilangkan hambatan-hambatan yang bersifat formal maupun informal yang dinilai tidak adil dan menghambat partisipasi kelompok miskin, rentan dan marjinal dalam pembangunan.

Perluasan manfaat merupakan salah satu faktor kunci dalam

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PNPM Perkotaan

Laki-laki Perempuan

0

2.500.000

5.000.000

7.500.000

10.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PNPM Perdesaan

Laki-laki Perempuan



mendorong proses pemerataan yang berkeadilan. Khususnya bagi kelompok rentan dan termarjinalkan seperti anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, masih diperlukan upaya khusus dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui berbagai kebijakan afirmatif untuk memperluas jangkauan pelayanan publik. Hasil Survei Disabilitas Indonesia (Lembaga Demografi UI) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa kelompok disabilitas produktif berpartisipasi dalam berbagai lapangan pekerjaan dan umumnya bekerja secara mandiri (terdiri dari 63 persen pada penyandang disabilitas ringan dan 49 pada persen penyandang disabilitas berat).

Pengembangan program-program perlindungan sosial juga dilaksanakan melalui penguatan pemberdayaan yang berbasis keluarga dan komunitas (family and community based support), untuk itu diperlukan kerja sama lintas sektor dan peran para pihak di berbagai tingkatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyempurnakan sistem penetapan sasaran melalui pembangunan basis data terpadu bagi program-program perlindungan sosial. Penyiapan mekanisme dan kapasitas pendampingan bagi masyarakat juga terus diupayakan karena pendamping merupakan ujung tombak perubahan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang miskin, rentan dan marjinal, di berbagai pelosok daerah dapat terlaksana.

Perluasan cakupan penerima manfaat juga dilaksanakan sejalan dengan penguatan lembaga jaminan sosial. Sejumlah persiapan telah dilakukan dalam rangka pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dimulai oleh pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mulai awal tahun 2014 dan Jaminan Ketenagakerjaan mulai pertengahan tahun 2015. Sejalan dengan sejumlah persiapan yang harus dilakukan, telah disusun Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019. Pembenahan secara menyeluruh tidak hanya dilakukan dalam tataran regulasi, namun juga dalam transformasi kelembagaan, perluasan kepesertaan, perbaikan layanan yang terintegrasi dan pengembangan tata kelola agar Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diamanatkan oleh amandemen UUD 1945 dapat berjalan dilaksanakan. Upaya ini memerlukan kerja sama dari seluruh pihak terkait sejalan dengan rencana operasional yang telah disusun dalam Peta Jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019. Pembenahan secara menyeluruh diharapkan tidak hanya terjadi di dalam institusi BPJS namun juga pada berbagai lini



didik; 2. Peningkatan jangkauan

pelayanan dan kualitas kesehatan;

3. Penigkatan Konektifitas Wilayah; 4. Pengembangan Sektor Unggulan

Daerah; 5. Pembangunan daerah tertinggal,

terluar dan terdepan.

6. Tata ruang dan lingkungan hidup; 7. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan anak; 8. Agenda khusus, yang mencakup: kemiskinan, kawasan

perbatasan dan daerah terluar dan rawan bencana.

Kalimantan Barat

1. Peningkatan Ketahanan Pangan; 2. Peningkatan Infrastruktur yang

memadai; 3. Peningkatan akses dan kualitas

pendidikan; 4. Peningkatan Rasio Elektrifikasi.

1. Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat; 2. Peningkatan kecerdasan sumber daya manusia; 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, manajemen

pemerintahan dan pelayanan publik; 5. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar; 6. Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan; 7. Peningkatan pemerataan pembangunan, keadilan,

keamanan, kedamaian, serta ketahanan budaya.

Kalimantan Tengah

1. Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan;

2. Peningkatan Ketersediaan infrastruktur dasar pembangunan;

3. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

4. Pengembangan perekonomian rakyat.

1. Infrastruktur dan energi; 2. Ekonomi kerakyatan ; 3. Pendidikan; 4. Kesehatan; 5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengentasan

desa/kelurahan tertinggal; 6. Peningkatan investasi dan dunia usaha; 7. Tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup dan

pengelolaan bencana; 8. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur; 9. Peningkatan kerukunan dan kedamaian serta kebudayaan; 10. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kalimantan Selatan

1. Peningkatan Infrastruktur sebagai peningkatan Local Connectivity;

2. Pengembangan bidang Ekonomi berkelanjutan untuk menekan tingginya ketergantungan Pertumbuhan Ekonomi dari sektor pertambangan;

3. Penguatan Ketahanan Pangan; 4. Peningkatan kualitas SDM

Provinsi Kalimantan Selatan; 5. Penanggulangan Kemiskinan.

1. Membangun kehidupan sosial dan budaya; 2. Membanguun sumberdaya manusia; 3. Peningkatan perekonomian; 4. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur; 5. Pengelolaan lingkungan hidup; 6. Melaksanakan pemerintahan yang baik.

Kalimantan Timur

1. Peningkatan jumlah daerah pedalaman dan perbatasan yang dialiri listrik;

2. Peningkatan Jumlah Dan Mutu Infrastruktur Untuk Membuka Jalur Lintas Kalimantan Dan Kawasan Terisolir (Pedalaman

1. Ketahanan dan kemandirian pangan; 2. Pengentasan kemiskinan; 3. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja; 4. Pemberdayaan ekonomi rakyat/ kewirausahaan/

pengembangan sektor riil/UMKM; 5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 6. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;




serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

4. Pengembangan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) dan inovasi teknologi.

Bali 1. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata dan MP3EI;

2. Peningkatan ketersediaan kapasitas listrik terpasang,;

3. Peningkatan produksi beras dalam rangka mendukung surplus beras nasional 10 juta ton tahun 2014;

4. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan (terutama rehabilitasi sekolah yang rusak berat dan sedang);

5. Peningkatan pelayanan kesehatan untuk mendukung pencapaian MDGs.

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;

2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Infrastruktur wilayah; 5. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 6. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; 7. Pertanian dan ketahanan pangan; 8. Industri kecil, pariwisata, investasi, UMKM dan Koperasi; 9. Ketentraman dan ketertiban, pengamanan terpadu

berstandar Internasional; 10. Reformasi birokrasi dan tata kelola.

Nusa Tenggara

Barat

1. Prevalensi Balita Gizi dan Kasus Kematian Ibu Melahirkan;

2. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Yang Memadai;

3. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;

4. Pengembangan Kawasan Pariwisata;

5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

1. Pembangunan masyarakat madani berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraan gender;

2. Angka kematian ibu melahirkan menuju nol; 3. Gerakan buang air sembarangan nol; 4. Angka drop out menuju nol; 5. Angka buta aksara menuju nol; 6. Supremasi hukum dan good governance; 7. Visit Lombok Sumbawa 2012; 8. Ruang hunian yang ideal, jalan mantap, air lestari dan

utilitas memadai; 9. NTB hijau; 10. Perlindungan mata air; 11. Desa mandiri energi; 12. Agribisnis jagung; 13. Desa mandiri pangan; 14. Agribisnis rumput laut; 15. NTB bumi sejuta sapi; 16. Percepatan penanggulangan kemiskinan; 17. Wirausaha baru; 18. Koperasi berkualitas; 19. Pengembangan industri olahan.

Nusa Tenggara

Timur

1. Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang terstandar dan persoalan mutu pendidik dan peserta

1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Ekonomi; 4. Infrastruktur; 5. Reformasi birokrasi;


pendukung misalnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan dan distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pendukung serta pemenuhan standar operasional pelayanan minimum.

Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan

Peran konkret yang perlu dikoordinasikan antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah :

1. Mendorong pencapaian target-target MDGs, penurunan jumlah kematian ibu melahirkan dan jumlah kematian bayi, penurunan prevalensi kekurangan gizi, peningkatan upaya pencegahan terjadinya penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM) serta perbaikan kesehatan lingkungan;

2. Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Milenium Development Goals (RAD MDGs) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hingga saat ini, 33 Provinsi telah menyusun dokumen RAD MDGs dan RAD PG. Dokumen RAD MDGs dan RAD PG yang telah tersusun dijadikan acuan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah sehingga dapat mendorong dan mempercepat pencapaian target-target MDGs pada tahun 2015;

3. Peningkatan pencegahan penyakit khususnya terkait zoonosis, HIV dan AIDS, malaria dan penyakit-penyakit akibat perubahan iklim. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Pengendalian Zoonosis Terpadu 2012-2017 dan Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014, daerah telah membentuk forum atau komisi tingkat daerah yang melaksanakan fungsi dalam pengendalian khususnya penyakit zoonosis, HIV dan AIDs;

4. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan dalam pelaksanaan SJSN bidang kesehatan. Pemerintah daerah berperan dalam upaya peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan, klinik, dokter serta perbaikan puskemas juga pelibatan peran pihak swasta.

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sebagai upaya untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan



pendidikan tersedia secara memadai, merata, dapat diakses oleh seluruh masyarakat, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu menyediakan satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang dapat mengakomodasi setiap anak usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan (penyediaan satuan pendidikan tinggi murni merupakan urusan pemerintah pusat) tanpa terkecuali termasuk untuk anak sekolah yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil dan perbatasan. Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur pendidikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan agar kinerja pendidikan di setiap daerah makin meningkat.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja pendidikan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan provinsi;

2. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;

3. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota;

4. Melakukan sosialisasi kurikulum tahun 2013 serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut;

5. Memperjelas wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan pendidikan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan desentralisasi pendidikan;

6. Mengupayakan pembangunan kapasitas kelembagaan di pemerintahan lokal dan melakukan supervisi untuk meningkatkan tata kelola satuan pendidikan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, agar pelayanan pendidikan dapat berjalan efektif;

7. Meningkatkan koordinasi di antara lembaga pemerintahan



DI Yogyakarta

1. Pengembangan kawasan Baron, Sadeng, termasuk Baron Technopark;

2. Pembangunan Pantai Selatan (Pansela)/Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS);

3. Penataan kawasan cagar budaya Kotagede;

4. Pemberdayaan UMKM dan pengembangan pasar tradisional.

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Ketahanan pangan; 6. Infratruktur 7. Iklim investasi dan usaha; 8. Energi;9. Lingkungan hidup dan bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; 11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Jawa Timur 1. Peningkatan pelayanan kesehatan;

2. Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kawasan (jalan, pelabuhan laut, kereta api);

3. Peningkatan produktivitas padi dan penyediaan air baku;


1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan;

2. Peningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;

3. Perluasan lapangan kerja; 4. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; 5. Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat; 6. Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri/

agrobisnis; 7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah; 8. Peningkatan investasi, ekspor non-migas, dan pariwisata; 9. Peningkatan daya saing industri manufaktur; 10. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; 11. Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta

perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang;

12. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik;

13. Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial;

14. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya pengarusutamaan gender;

15. Peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga; 16. Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan

hak asasi manusia; 17. Peningkatan keamanan dan ketertiban dan

penanggulangan kriminalitas; 18. Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

Banten 1. Peningkatan investasi kawasan-kawasan industri;

2. Pembangunan infrastruktur wilayah/kawasan (jalan dan bandara, bendungan, kereta api), sumber daya alam dan lingkungan hidup;

3. Peningkatan ketahanan pangan,

1. Infrastruktur wilayah dan kawasan; 2. Ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran; 3. Iklim investasi dan unggulan daerah; 4. Peningkatan kualitas SDM dan penguatan sinergitas antar

pelaku pembangunan; 5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.




5. Percepatan penurunan kemiskinan.

DKI Jakarta 1. Penanganan masalah kemacetan kota, melalui pengembangan angkutan umum darat dan pengembangan angkutan umum laut ke gugusan Pulau Seribu;

2. Penanggulangan banjir (penataan waduk, serta sarana dan prasarana pengendalian banjir);

3. Penambahan air baku.

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan utamanya untuk layanan pendidikan, kesehatan dan sosial;

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pemberdayaan;

4. Pemantapan pembangunan infrastruktur dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Jawa Barat 1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah secara merata serta percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis, ketahanan energi dan diversifikasi sumber energi serta pemanfaatan energi baru dan terbaharukan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi bencana;

2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat;

3. Pengelolaan dan ketahanan pangan masyarakat;

4. Aksesibilitas, peningkatan mutu pendidikan dan tata kelola sekolah;


1. Peningkatan kualitas pendidikan; 2. Peningkatan kualitas kesehatan; 3. Peningkatan daya beli masyarakat; 4. Kemandirian pangan; 5. Peningkatan kinerja aparatur; 6. Pengembangan infrastruktur wilayah; 7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku; 8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup; 9. Pembangunan perdesaan; 10. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata.

Jawa Tengah

1. Stabilisasi produksi pangan untuk keberlanjutan ketahanan pangan;

2. Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah;

3. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;

4. Penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka.

1. Menurunkan angka kemiskinan; 2. Memantapkan ketahanan pangan; 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 4. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang

didukung oleh peningkatan infrastruktur; 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian

lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana; 6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik; 7. Memantapkan demokratisasi dan kondusifitas wilayah.


pada semua tingkatan untuk memperlancar proses pembuatan kebijakan pendidikan, yang didukung oleh sistem informasi, kualitas dan validitas data, serta kondisi empiris di lapangan (evidence-based decision making);

8. Melakukan pengendalian mutu pendidikan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan pendidikan;

9. Menata dan memantapkan sistem pembelajaran yang efektif di setiap satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SPM), serta memperkuat sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi satuan pendidikan untuk menjaga dan mengendalikan mutu pendidikan;

10. Menghitung proporsi anggaran yang harus disediakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan kapasitas fiskal, yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab setiap tingkatan pemerintahan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menghitung kemampuan keuangannya untuk membiayai pendidikan;

11. Menyusun mekanisme yang tepat terkait penggunaan anggaran pendidikan dari pusat dan daerah agar tidak terjadi misalokasi dan inefisiensi. Untuk itu, perlu peningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan;

12. Menyediakan subsidi dan berbagai skema blockgrant untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/ kota;

13. Mendorong partisipasi masyarakat, para pemangku kepentingan dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui pengembangan program kemitraan yang saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Kemudian, agar pelayanan pendidikan lebih optimal dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan lebih efektif, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan memperhatikan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota perlu fokus dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki kesenjangan capaian pendidikan dan disparitas partisipasi pendidikan antar daerah dengan



memanfaatkan sumber daya potensial yang tersedia, sehingga masing-masing daerah tetap dapat meningkatkan kemajuan pendidikannya;

2. Memperbaiki ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah melalui: (i) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu sesuai dengan standar pelayanan minimal, (ii) memperbaiki manajemen guru dengan menata persebaran pendidik yang lebih merata di seluruh daerah, termasuk memenuhi kebutuhan guru di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan, (iii) memfasilitasi dan memberi kemudahan perpindahan guru antar kabupaten/kota dan antar satuan pendidikan dalam konteks penerapan best practices dan knowledge sharing dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;

3. Memastikan dan memperkuat institusi-institusi penyelenggara pendidikan (Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag) dan satuan pendidikan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pendidikan dengan baik;

4. Menyediakan data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar dan pertimbangan dalam perumusan dan pembuatan kebijakan pembangunan pendidikan nasional untuk dilaksanakan di daerah;

5. Menghitung kebutuhan nyata anggaran pendidikan dengan menyusun satuan biaya pendidikan per siswa pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan SPM. Selain itu, menghitung pula proyeksi kebutuhan anggaran per jenjang pendidikan yang disertai dengan perhitungan proyeksi perkembangan jumlah siswa dari tahun ke tahun berdasarkan perkembangan jumlah penduduk di setiap daerah;

6. Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam rangka pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan meningkatkan kapasitas pengelolaan pemberian beasiswa dalam hal pendataan, sasaran dan mekanisme penyaluran.

Melalui langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan secara nyata diharapkan layanan pendidikan yang bermutu makin meningkat, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah di Indonesia.

Peningkatan Lapangan Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan yang akhir-akhir ini muncul adalah



Bengkulu 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan;

2. Peningkatan jumlah dan perbaikan distribusi tenaga medis, paramedis, dan dokter;


4. Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan;

5. Peningkatan cadangan pangan.

1. Perekonomian rakyat dan iklim investasi; 2. Sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, pemuda

olahraga, pemberdayaan perempuan-KB); 3. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan; 4. Revitalisasi pertanian, ketahanan pangan serta

pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan;

5. Infrastruktur dasar (bina marga, cipta karya, irigasi, perhubungan, telekomunikasi dan energi);

6. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;

7. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; 8. Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum.

Lampung 1. Perkuatan domestic connectivity dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah;

2. Percepatan pencapaian sasaran Millenium Development Goals;

3. Pengembangan Lampung sebagai Center of Excellence di bidang pendidikan dan riset;

4. Pengembangan kawasan, tata ruang, dan konservasi;

5. Pembangunan ekonomi wilayah terpadu.

1. Memperkuat daya dukung infrastruktur dan pengelolaan energi;

2. Revitalisasi pertanian melalui sinergi perkuatan sistem dari hulu sampai dengan hilir;

3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan serta kesehatan;

4. Pemantapan penyiapan dan pengelolaan serta pengawasan ketenagakerjaan;

5. Pengembangan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata;

6. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan penanggulangan bencana;

7. Pemantapan kerjasama dan reformasi birokrasi.

Kep. Bangka Belitung

1. Pemulihan daya dukung lingkungan;

2. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah;

3. Pengembangan Bangka Belitung sebagai tujuan wisata;

4. Pengembangan industri unggulan daerah;


1. Pembangunan ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan;

2. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

3. Peningkatan infrastruktur, penataan ruang dan pengelolaan LH;

4. Keseimbangan pembangunan desa dan kota; 5. Tata kelola pemerintahan.

Kep. Riau 1. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;

2. Peningkatan pendidikan dan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target Millenium Development Goals;

3. Penanganan pulau-pulau terluar dan daerah tertinggal;

4. Percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas antarpulau;

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan;

2. Pengembangan infrastruktur dan percepatan penyelesaian RTRW;

3. Pengentasan kemiskinan dan pengembangan potensi pulau terluar;

4. Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kekuatan ekonomi kelautan, pertanian dan industri pengolahan serta pariwisata yang berwawasan lingkungan;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.




Jambi 1. Pembangunan sistem dan peningkatan jaringan transportasi wilayah;

2. Peningkatan kesejahteraan petani;

3. Pembangunan kawasan pantai timur Jambi sebagai kawasan ekonomi ;

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

5. Peningkatan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa.

1. Peningkatan infrastruktur wilayah dan pelayanan umum, dengan fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, jaringan irigasi, air bersih, pendidikan, kesehatan dan perumahan;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta sosial budaya, dengan fokus pada pemerataan akses serta peningkatan peran budaya dan agama, peran pemuda dan prestasi olahraga, perlindungan dan kesejahteraan sosial dan kualitas pelayanan;

3. Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan, dengan fokus pada peningkatan perekonomian dan kepariwisataan daerah;

4. Ketahanan pangan dan sumber daya alam serta lingkungan hidup, dengan fokus pada peningkatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan kelestarian sumber daya mineral, air, lahan dan energi yang dapat diperbarukan, serta peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup;

5. Penataan tata pemerintahan yang baik, dengan fokus pada tata pemerintahan, jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta kesetaraan gender.

Sumatera Selatan

1. Peningkatan pembangunan industri di Koridor Ekonomi;

2. Percepatan pembangunan infrastruktur domestic connectivity;


4. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

1. Tata kelola pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi;

2. Pengembangan SDM, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran meningkatnya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatnya mutu serta relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatnya penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu;

3. Pengembangan agribisnis, dengan sasaran penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan mendorong pertumbuhan industri hilir;

4. Pengembangan sumber daya energi, dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan dan produksi batubara, geothermal, CBM dan energi terbarukan;

5. Percepatan penyediaan infrastruktur strategis, dengan sasaran percepatan realisasi pembangunan dan berfungsinya pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api, jaringan rel kereta api, monorel, jalan dan jembatan, bandara perintis, jaringan air bersih, persampahan dan kegiatan pendukung pelaksanaan MP3EI;

6. Pengembangan pusat olahraga nasional, dengan sasaran pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas olahraga, Jakabaring Sport City dan Sekolah Tinggi Olahraga;

7. Keberlanjutan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.


mengenai tuntutan upah dan penghapusan outsourcing. Upah memang merupakan faktor penting bagi pekerja/buruh, karena merupakan sumber untuk membiayai diri sendiri maupun keluarganya. Bagi pengusaha, upah beserta komponen-komponen dan keseluruhan biaya tenaga kerja (labor cost) merupakan biaya yang sangat menentukan kelancaran dan kelangsungan hidup perusahaan dan menjadi variabel yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target dari R.o.I (Return of Investment), yang pada ujungnya ikut menentukan tingkat pendapatan perusahaan dan rencana pengembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja di masa datang.

Peraturan pemerintah daerah tentang upah diharapkan dapat lebih luwes, misalnya dengan mengupayakan terwujudnya perundingan bersama di tingkat perusahaan. Keterlibatan serikat pekerja dan pemberi kerja dalam proses negosiasi penentuan upah akan lebih memberikan keuntungan bagi keduanya. Pemerintah dapat memfasilitasi mekanisme dalam perundingan tersebut, dan meningkatkan para pihak yang berunding dalam hal teknik-teknik bernegosiasi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan langkah penting ke depan untuk mendorong keseimbangan yang lebih adil.

Disamping itu, peran Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja adalah sangat strategis. Penyiapan tenaga kerja memasuki angkatan kerja ini amat penting, mengingat terbatasnya keterampilan yang dimiliki tenaga kerja. Menurut Sakernas tahun 2011, hanya 5 persen tenaga kerja Indonesia yang memperoleh pelatihan kerja, sedangkan sebagian besar yaitu 95 persen tidak memperoleh pelatihan. Keadaan ini memperkuat hasil survei Bappenas bahwa keahlian yang diperoleh melalui jenjang pendidikan formal kurang relevan dengan kebutuhan perusahaan.

Langkah-langkah utama yang diperlukan dan sangat mendesak untuk dilaksanakan adalah membangun infrastruktur pengembangan kompetensi kerja, sebagai tahap awal dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten agar dapat bersaing dalam pasar global. Pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi, baik milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi. Penyiapan sarana/prasarana, instruktur, pembiayaan dan pengelolaan



lembaga pelatihan yang memenuhi aspek standar mutu kelembagaan menjadi prioritas.

Keberadaan lembaga pelatihan yang semula diharapkan mampu berperan sebagai jembatan (bridging) diantara institusi pendidikan dan sektor industri diharapkan dapat berjalan secara optimal. Masih banyak lembaga pelatihan cenderung berorientasi supply driven karena didalam penyusunan kurikulumnya belum mengakomodasi kebutuhan sektor industri.

Langkah-langkah konkrit untuk peningkatan kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja muda adalah:

1. Menyusun perencanaan pelatihan kerja pada tingkat provinsi. Perencanaan pelatihan ini meliputi rencana kebutuhan pelatihan, baik bidang, jenis, kualifikasi maupun jumlahnya, serta rencana pemenuhannya melalui optimalisasi seluruh sumber daya pelatihan pada tingkat provinsi yang bersangkutan. Rencana pelatihan kerja provinsi ini menjadi dasar untuk penyusunan program dan kegiatan pembinaan lembaga pelatihan, termasuk pendirian lembaga pelatihan baru;

2. Merencanakan dan melaksanakan program fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan. Fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pembinaan lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, di antaranya melalui penyelenggaraan pelatihan, bimbingan dan konsultasi penerapan pedoman, terutama kepada pembina pelatihan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu juga melaksanakan fungsi pengembangan program insentif pembinaan pelatihan di tingkat kabupaten/kota, serta program insentif bagi lembaga pelatihan;

3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program peningkatan kinerja lembaga pelatihan di tingkat provinsi. Fungsi ini di samping untuk keperluan pengendalian juga untuk keperluan perbaikan dan pengembangan program fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan tahun berikutnya.

4. Melaksanakan pelaporan kondisi pelatihan dan lembaga pelatihan di provinsi yang bersangkutan kepada Pemerintah Pusat.

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan



Sumatera Utara










kesejahteraan rakyat miskin.

Sumatera Barat

1. Penanganan daerah tertinggal; 2. Pengolahan lahan kritis; 3. Pembangunan infrastruktur

kereta api.











dan kawasan.







7. Fungsionalisasi sarana prasarana Pasca PON XVIII 2012 dan sarana prasarana strategis lainnya, serta mensukseskan penyelenggaraan Islamic Solidarity Games Tahun 2013.



mendukung sehingga peningkatan lapangan kerja di daerah menjadi belum optimal.

Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi Tahun 2012

3.2.4 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai bagian dari upaya untuk mempertajam pembangunan nasional dan pembangunan daerah di setiap tahunnya, maka arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah disusun berdasarkan isu strategis di setiap tahunnya. Sehingga, arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat lebih difokuskan pada penuntasan isu strategis, mengingat adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Tabel 3.4 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2013


Aceh 1. Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;

2. Penguatan ketahanan pangan; 3. Peningkatan akses dan kualitas

pelayanan pendidikan; 4. Peningkatan pembangunan

infrastruktur wilayah; 5. Peningkatan pelayanan

kesehatan.

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 2. Keberlanjutan perdamaian; 3. Dinul Islam, adat dan budaya; 4. Ketahanan pangan dan nilai tambah produk; 5. Penanggulangan kemiskinan; 6. Pendidikan; 7. Kesehatan; 8. Infrastruktur yang terintegrasi; 9. Sumber daya alam berkelanjutan; 10. Kualitas lingkungan dan kebencanaan.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

Su

law

esi B

arat

Ba

li Ke

p. B

angk

a Be

litun

g Be

ngku

lu

Kalim

anta

n Te

ngah

Pa

pua

Jam

bi

Jaw

a Ti

mur

Su

law

esi T

enga

h Su

law

esi T

engg

ara

Goro

ntal

o Ka

liman

tan

Bara

t La

mpu

ng

Nus

a Te

ngga

ra B

arat

DI

Yog

yaka

rta

Kalim

anta

n Se

lata

n M

aluk

u U

tara

Su

mat

era

Sela

tan

Jaw

a Te

ngah

In

done

sia

Sula

wes

i Sel

atan

Ke

p. R

iau

Sum

ater

a Ba

rat

Riau

Su

mat

era

Uta

ra

Mal

uku

Aceh

Pa

pua

Bara

t Su

law

esi U

tara

Ja

wa

Bara

t Ka

liman

tan

Tim

ur

DKI J

akar

ta

Bant

en

2011 2012



pengembangan kewirausahaan dan pemagangan di tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan mengintegrasikan kelompok/individu sasaran pemanfaat program sesuai dengan kebutuhan lokal.

6. Memverifikasi kelompok sasaran pemanfaat program, serta meningkatkan kualitas dan kemutakhiran data informasi pasar kerja di tingkat provinsi.

Sebagai ilustrasi, cerita sukses tentang daerah yang telah berhasil menurunkan tingkat penganggurannya disampaikan dalam Boks 5.2.

Pengentasan Kemiskinan dan MP3KI

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun ini semakin beragam dilaksanakan melalui program/kegiatan di hampir seluruh sektor pembangunan. Ragam dan intensitas program dalam upaya menjangkau masyarakat miskin telah banyak diimplementasikan melalui pendanaan pemerintah. Namun demikian, perlu upaya optimalisasi sumber pendanaan lain, sehingga program penanggulangan kemiskinan, mulai dari yang sifatnya melindungi (bantuan dan jaminan sosial), pemberdayaan, sampai dengan preventif melalui kebijakan memihak ekonomi lemah dapat dilakukan secara lebih integratif, saling melengkapi dan merata di seluruh pelosok tanah air, selain juga untuk mendorong empati dan tanggung jawab sosial yang semakin besar dari seluruh pihak.

Seiring dengan beragamnya program penanggulangan kemiskinan, angka kemiskinan dari tahun ke tahun terus menurun. Namun demikian, upaya ini dihadapkan pada semakin sulitnya penurunan angka kemiskinan secara lebih signifikan dikarenakan oleh beberapa faktor: (i) persoalan kultural masyarakat yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan, (ii) belum optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau seluruh wilayah nusantara terutama yang kondisi geografisnya sulit, (iii) kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya memihak masyarakat miskin, (iv) kondisi ekonomi yang berpengaruh besar terhadap kerentanan masyarakat terutama faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta (v) berbagai akar persoalan kemiskinan yang tidak cukup menjadi perhatian dan prioritas bersama sebelum kemiskinan terlanjur mendera masyarakat. Penanganan dari sebab-sebab tersebut, dapat dilakukan melalui upaya jangka pendek
