buku laporan tahunan · dalam empat pilar tema rbtk kemenkeu yaitu tema sentral, penerimaan,...
TRANSCRIPT
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi KelembagaanK e m e n t e r i a n K e u a n g a n
BUKU LAPORAN TAHUNAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kata Pengantar
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan
Teknologi Informasi selaku Ketua Pelaksana Harian TRBTKP
Dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan (RBTK), Kementerian Keuangan saat ini telah memasuki
tahap Transformasi Digital yang merupakan tahapan kelima dari proses
RBTK yang telah dijalankan sejak tahun 2002.
Tahap pertama, dari tahun 2002 hingga 2006, merupakan periode
reformasi pengelolaan keuangan negara. Dalam tahap ini, disahkan tiga
paket Undang-Undang yang mengatur keuangan negara, Perbendaharaan
Negara, dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara.
Tahap kedua, dari tahun 2007 hingga 2012, merupakan periode
reformasi birokrasi secara masif melalui tiga pilar, yang meliputi penataan
organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan disiplin dan
manajemen SDM.
Tahap ketiga, dari tahun 2013 hingga 2016, adalah periode
transformasi kelembagaan sebagai penguatan reformasi birokrasi melalui
penetapan cetak biru RBTK yang memuat 87 inisiatif dan sembilan arah
kebijakan transformasi serta penetapan visi Kemenkeu: “menjadi penggerak
utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”.
Tahap keempat, dari tahun 2017 hingga 2018, merupakan periode
dilakukannya perubahan mendasar terhadap rumusan inisiatif strategis
RBTK. Dalam tahap ini, disusun 20 inisiatif strategis baru dengan
karakteristik terobosan yang bersifat nasional dan connecting the dots, yaitu
fokus pada inisiatif yang memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L.
2
Sebagai respon terhadap disrupsi digital dan tantangan Revolusi
Industri 4.0, Kemenkeu mulai mengintegrasikan inisiatif ke dalam konteks yang
lebih modern melalui Transformasi Digital dengan menggunakan Enterprise
Architecture framework.
Untuk memberikan gambaran komprehensif atas pelaksanaan program
RBTK di sepanjang tahun 2019, Central Transformation Office menyusun Buku
Laporan Tahunan Program RBTK 2019. Buku ini diantaranya memuat capaian
inisiatif strategis, program manajemen perubahan, dan inisiatif pendukung
seperti Workshop Duta Transformasi, diseminasi informasi transformasi secara
periodik, serta Festival Transformasi.
Semoga Buku Laporan Tahunan Program RBTK 2019 ini dapat
bermanfaat serta menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran dalam
implementasi Program RBTK Kementerian Keuangan selanjutnya.
Jakarta, Mei 2020
Staf Ahli Menkeu Bidang OBTI selaku
Ketua Pelaksana Harian TRBTKP/CTO
Sudarto
3
Sambutan Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Tim Pengelola RBTKP
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya
Buku Laporan Kegiatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan (RBTK) tahun 2019 ini. Buku ini merupakan salah satu bentuk
akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan Program RBTK yang telah
dilaksanakan sepanjang tahun 2019, yang merupakan upaya kita bersama
dalam mendorong perbaikan dan penyempurnaan Kementerian Keuangan
untuk menjadi pengelola keuangan negara yang berstandar internasional.
Program RBTK di Kementerian Keuangan saat ini telah memasuki
fase kelima yaitu Fase Transformasi Digital yang merupakan tahapan krusial
untuk membentuk organisasi yang modern dan agile dalam menghadapi era
disrupsi digital serta tantangan Revolusi Industri 4.0.
Proses Transformasi Digital telah kita jalankan melalui
pembangunan Enterprise Architecture (EA) Kementerian Keuangan yang
dimulai di tahun 2018 dengan membangun repository arsitektur organisasi
dalam empat domain yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Di tahun
2019, implementasi EA dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang
meliputi penyusunan EA Playbook, EA Metamodel, Business and IT
Capability Model, Blueprint EA, penyiapan roadmap implementasi blueprint
EA, pembangunan repository arsitektur dalam tools EA, serta pelaksanaan
program capacity building dan pelatihan teknis bagi para arsitek EA. Selama
proses tersebut, kita telah memperoleh lessons learned yang menjadi bekal
untuk memperkuat pondasi bagi pengembangan EA kedepannya.
Selain proses Transformasi Digital, Kementerian Keuangan
sepanjang tahun 2019 juga telah mendorong proses RBTK yang
komprehensif melalui implementasi 11 Inisiatif Strategis, dimana kita telah
4
mencapai hasil yang menggembirakan dengan tercapainya 96% dari target 80%
tahun 2019. Selain itu, kita patut berbahagia pula bahwa progress reformasi juga
dinilai on track oleh berbagai pihak. Berdasarkan evaluasi reformasi birokrasi
nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB, pelaksanaan reformasi
birokrasi di Kementerian Keuangan di 2019 adalah 87,70 yang merupakan
peningkatan dari nilai sebelumnya di 2018 yaitu 85,68.
Kami selaku Ketua Tim Pengelola Program RBTK Kementerian
Keuangan menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan dan arahan
Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta dukungan dan sinergi
segenap Pimpinan Unit Eselon I beserta seluruh pejabat dan pegawai di unitnya,
Para Staf Ahli juga Staff Khusus Menteri Keuangan, para Duta Transformasi dan
Project Management Office Unit Eselon I, serta jajaran Central Transformation
Office. Semua yang telah dicapai di tahun ini harus kita jadikan sebagai sarana
pembelajaran untuk mendorong program RBTK menjadi lebih baik lagi dan
mencapai milestones penting di tahun 2020. Buku laporan ini diharapkan dapat
bermanfaat sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan Program RBTK
selanjutnya, serta sebagai lesson learned yang dapat dimanfaatkan oleh semua
pihak yang berkepentingan untuk mendorong proses reformasi dan transformasi.
Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan
kekuatan tekad bagi kita untuk terus memantapkan komitmen bersama untuk
membangun sinergi dalam mengimplementasikan Program RBTK demi
mewujudkan Kementerian Keuangan dan Indonesia yang lebih baik.
Jakarta, Mei 2020
Sekretaris Jenderal Selaku Ketua Tim
Pengelola RBTK Kementerian Keuangan
Hadiyanto
5
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi KelembagaanK e m e n t e r i a n K e u a n g a n
Ringkasan Eksekutif
6
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
(RBTK) Kementerian Keuangan merupakan program strategis Kementerian
Keuangan dalam upaya merespon dan mengantisipasi perubahan,
peluang, dan tantangan yang terjadi baik dalam skala nasional, regional,
maupun global untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih
efektif dan efisien serta mampu meningkatkan pelayanan dan kepuasan
stakeholders.
Sejak tahun 2002 hingga tahun 2019, Kementerian Keuangan telah
melalui lima tahap periode reformasi pengelolaan keuangan negara yang
ditandai dengan ditetapkannya tiga paket undang-undang keuangan negara
pada tahun 2002. Tahap kedua adalah Reformasi Birokrasi secara masif
yang dilaksanakan melalui 3 Pilar Utama yaitu Pilar Organisasi, Pilar Proses
Bisnis dan Pilar Sumber Daya Manusia. Tahap selanjutnya adalah upaya
untuk mempertajam program reformasi birokrasi dengan penetapan cetak
biru program Transformasi Kelembagaan yang meliputi 87 Inisiatif Strategis
(IS) transformasi dan terbagi dalam 5 tema, serta perumusan sembilan arah
kebijakan transformasi organisasi. Tahap keempat, adalah periode
dilakukannya perubahan mendasar terhadap rumusan IS RBTK, yaitu yang
berdampak langsung terhadap pencapaian strategic outcomes serta
merupakan terobosan yang bersifat nasional dan connecting the dots atau
memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L. Seiring perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi, Kementerian Keuangan mulai
mengintegrasikan inisiatif transformasi ke dalam konteks yang lebih modern
menuju transformasi digital melalui framework Enterprise Architecture.
Untuk menuju arah transformasi digital, Kementerian Keuangan
merumuskan Inisiatif Strategis yang sesuai dengan misi #5 yaitu:
“Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan
SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi”
7
8
Secara garis besar implementasi 11 IS RBTK tahun 2019 berjalan
sesuai rencana/on-track dengan capaian utama diantaranya:
1. Tema Sentral: Pelaksanaan piloting ABW, registrasi Digital Signature
pejabat di seluruh UE I, Rapim Pendalaman Peta Jalan Organisasi
Pasca Arahan Presiden, dan realisasi implementasi full e-learning.
2. Tema Penerimaan: Pembangunan dashboard Unified Revenue Account
Management, penetapan Procurement Agent, penyusunan KAK dan
RUP untuk System Integrator, Jasa Konsultansi Project Management
and Quality Assurance, dan Jasa Konsultansi Change Management
untuk Pembaruan Core Tax Administration System, sosialisasi piloting
validasi PIB pada aplikasi e-faktur, dan Implementasi integrasi dokumen
BC 4.0 dengan FP.07 (faktur pajak) secara mandatory check pada
Kawasan Berikat Jawa Barat.
3. Tema Perbendaharaan: Penetapan Blueprint Shared Service Center dan
government payment platform, pelaksanaan rekonsiliasi database terkait
kepegawaian di berbagai aplikasi seperti HRIS, PBNopen, dan Tukin,
serta pelaksanaan uji coba dan revieu implementasi teknologi integrasi
dan komunikasi data di 102 Pemda..
4. Tema Penganggaran: hasil kajian mengenai pelimpahan sebagian
kewenangan Kementerian Keuangan kepada Kementerian/Lembaga
yang telah dimasukkan dalam draft RPMK tentang Revisi Anggaran
2020, dan presentasi simulasi reformasi program pensiun yang baru
kepada Menteri Keuangan.
Selain implementasi 11 IS RBTK, pada tahun 2019 dilakukan
pembangunan Enterprise Architecture (EA) yang merupakan metode
strategis yang mendefinisikan, memetakan, menyelaraskan, dan
mengintegrasikan empat domain, yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.
Pembangunan EA tahun 2019 dilakukan dengan beberapa kegiatan
diantaranya penyusunan EA Playbook, EA Metamodel, Business and IT
Capability Model, pembahasan dan penyusunan Blueprint EA
penyiapan roadmap implementasi blueprint EA, pembangunan repository
arsitektur dalam tools EA.
Capaian Implementasi Program RBTK yang di atas target tersebut
tidak terlepas dari pelaksanaan program change management, monitoring,
dan langkah-langkah strategis lainnya baik yang dilakukan oleh pemilik
inisiatif, Project Management Office (PMO), Central Transformation Office
(CTO), maupun pimpinan Kementerian Keuangan.
Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
Program RBTK, CTO juga mengoordinasikan kegiatan Penilaian Mandiri
Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Evaluasi RB Nasional yang
dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Nilai indeks reformasi birokrasi
Kementerian Keuangan yang selalu meningkat setiap tahunnya
mengindikasikan upaya Kementerian Keuangan dalam melaksanakan
reformasi di berbagai aspek birokrasi, layanan publik, dan inovasi secara
optimal. Mulai tahun 2019, PMPRB dilaksanakan sampai ke unit-unit Eselon
I untuk menunjukkan pentingnya peran unit Eselon I dalam mendukung
pelaksanaan program reformasi birokrasi. Hal ini menunjukkan keseriusan
pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, inovatif, dan
akuntabel. Hasil evaluasi pelaksanaan RB di Kementerian Keuangan
berdasarkan penilaian Kemenpan RB tahun 2019 adalah 87,70 yang
merupakan peningkatan dari indeks RB sebelumnya di tahun 2018 yaitu
85,68.
Dari 11 IS RBTK yang dilaksanakan pada tahun 2019, terdapat 5 IS
RBTK yang akan dilanjutkan di tahun 2020 dan 6 IS RBTK yang
mendapatkan penajaman. Selanjutnya ditambahkan 3 IS baru sebagai
bagian dari Roadmap EA Kemenkeu serta 1 IS hasil penajaman dari
blueprint Transformasi Kelembagaan tahun 2014. Sehingga Inisiatif Strategis
yang dilaksanakan pada tahun 2020 berjumlah 15 IS.
9
10
Kata Pengantar Staf Ahli Bidang OBTI 2
Sambutan Sekretaris Jenderal 4
Ringkasan Eksekutif 6
Daftar Isi 10
Daftar Gambar 12
Pengelola Program RBTK 16
A. Tim Pengarah 17
B. Tim Pengelola 18
Bab I. Perjalanan Program RBTK 22
A. Fase Dimulainya Program Reformasi 24
B. Fase Transformasi Kelembagaan 27
C. Fase Penguatan Program RBTK 70
D. Fase Transformasi Digital 84
Daftar Isi
11
Bab II. Pengelolaan 11 Inisiatif Strategis 88
A. Kinerja 90
B. Change Management 98
Bab III Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 124
A. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 127
B. Hasil Penilaian Pelaksanaan RB Kemenkeu 130
C. Kontribusi Kemenkeu dalam Mendukung RB Nasional 132
Bab IV Enterprise Architecture 136
A. Progress Pembangunan EA Tahun 2019 138
B. Rencana Tindak Lanjut Pembangunan EA Kemenkeu 150
Penutup 152
12
Daftar Gambar
Gambar 1.1: Framework Reformasi Birokrasi Kemenkeu 26
Gambar 1.2: Ringkasan Capaian Transformasi Kelembagaan 28
Gambar 1.3: Dua Puluh IS RBTK 72
Gambar 1.4: Sebelas IS RBTK 85
Gambar 1.5: Lima Belas IS Transformasi Digital 87
Gambar 2.1: Sebelas IS RBTK 90
Gambar 2.2: Layout Ruang Kerja Sesuai ABW di CTO 91
Gambar 2.3: Interface KLC 2.0 93
Gambar 2.4: Tahapan Proses Change Management 98
Gambar 2.5: Sebaran Change Agent dan Lighthouse 2019 99
Gambar 2.6: Change Agent Berdialog dengan Menteri Keuangan
Pada Pembukaan Workshop Duta Transformasi dan
Kunjungan Duta Transformasi ke Kantor Gojek
101
Gambar 2.7: Roadmap Bincang TK 2019 102
Gambar 2.8: Menteri Keuangan Menyampaikan Arahan pada
Acara Bincang Transformasi
103
Gambar 2.9: Talk Show dalam Acara Bincang Transformasi di
Jakarta
105
Gambar 2.10: Pembukaan Bincang Transformasi di Banjarmasin
dan Talk Show dalam Acara Bincang Transformasi
107
13
Gambar 2.11: Talk Show dalam Acara Bincang Transformasi 109
Gambar 2.12: Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal Berfoto
Bersama Pembicara dalam Festival Transformasi
110
Gambar 2.13: Sesi Break Out Bersama para Lighthouse Team 111
Gambar 2.14: Inspirative Talk: Kemenkeu-pun Butuh Patriot 112
Gambar 2.15: One on one Pembahasan Inisiatif Unified Revenue
Account Management
113
Gambar 2.16: Contoh Berita Aktual Transformasi 115
Gambar 2.17: Sharing Session Program RBTK Kemenkeu di KPK 117
Gambar 2.18: Kegiatan Dialog Merawat Kebangsaan, 16 Agustus
2019
118
Gambar 2.19: PMO Informal Meeting I “Towards an Eco-Friendly
Office”
120
Gambar 2.20: Leadership Awareness Program DJPb, 23 Januari
2019
121
Gambar 2.21: Sosialisasi program RBTK oleh Duta Transformasi
DJPPR, 18 Juli 2019
123
Gambar 3.1: Grand Design program reformasi birokrasi 126
Gambar 3.2: Tujuan PMPRB 128
Gambar 3.3: Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
129
14
Gambar 3.4: Proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
130
Gambar 3.5: Indeks RB Kemenkeu dalam Enam Tahun Terakhir 131
Gambar 3.6: Simulasi Minilab melibatkan K/L/Pemda dalam
Kegiatan Festival Transformasi Tahun 2019
133
Gambar 3.7: Benchmarking Pengelolaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
Bogor, 20 Desember 2019
134
Gambar 3.8: Sharing Pengelolaan Manajemen Perubahan dan
Duta Transformasi Kementerian Keuangan di
Pemerintah Provinsi Bali, 14 Mei 2019
134
Gambar 3.9: Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan yang Diikuti oleh perwakilan
19 K/L/Pemda dan Duta Transformasi Kemenkeu
135
Gambar 4.1: Pembangunan EA tahun 2019 138
Gambar 4.2: Ilustrasi: EA Metamodel Kementerian Keuangan 141
Gambar 4.3: FGD Pembahasan Arsitektur to be yang Dipimpin
Oleh Staf Ahli Bidang OBTI selaku Ketua Pelaksana
Harian CTO
142
Gambar 4.4: One on one arsitektur to be untuk IS Perencanaan
dan penganggaran dengan Dirjen Anggaran, tanggal
1 Juli 2019
143
15
Gambar 4.5: Tampilan EA Repository Kementerian Keuangan,
per Desember 2019
144
Gambar 4.6: Kegiatan Capacity Building Tim Arsitek dan Project
Management Office Unit Eselon I
145
Gambar 4.7: Pelatihan Lanjutan EA Tools Kementerian
Keuangan (Orbus iServer)
146
Gambar 4.8: Kegiatan Pelatihan Modul Baru EA Tools
Kementerian Keuangan
147
Gambar 4.9: Benchmarking Implementasi Digital Enterprise
Architecture di Badan Pusat Statistik
148
Gambar 4.10: Kickoff Meeting Persiapan Penyusunan
Implementation Plan, tanggal 21 Oktober 2019
149
Gambar 4.11: FGD Penguatan IS Digital Transformation Existing
dan Evaluasi Kebutuhan IS Digital Baru, tanggal 19-
21 Oktober 2019
149
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi KelembagaanK e m e n t e r i a n K e u a n g a n
16
Pengelola Program RBTK
Keberhasilan proses reformasi/transformasi suatu organisasi tidak
bisa dilepaskan dari peran dan komitmen pimpinan. Hasil survei McKinsey
menunjukkan bahwa 70% proses transformasi mengalami kegagalan karena
kurangnya dukungan dan komitmen jajaran manajemen. Oleh karena itu,
untuk memastikan dukungan jajaran manajemen Kementerian Keuangan
terhadap pelaksanaan inisiatif strategis Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) tahun 2019 dibentuk Tim Pengarah
dan Tim Pengelola RBTK Kemenkeu melalui Keputusan Menteri Keuangan
nomor: 160/KMK.01/2019.
TIM PENGARAH
Tim Pengarah memiliki tugas antara lain:
1. Menetapkan arah, kebijakan, dan program RBTK tahun 2019
2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi kendala
dalam pelaksanaan program RBTK
3. Memberikan arahan kepada Tim Pengelola
17
Tim Pengarah
Ketua: Menteri Keuangan
Wakil Ketua: Wakil Menteri Keuangan
Anggota: Seluruh Pejabat Eselon I Kemenkeu
Gambar 1. Tim Pengarah Program RBTK
A
18
TIM PENGELOLA
Tim Pengelola memiliki tugas antara lain:
1. Merumuskan, menetapkan, mengeskalasi, memonitoring, dan
mengharmonisasi kegiatan program RBTK 2019
2. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring
aktif dalam implementasi program RBTK 2019 yang dilaksanakan oleh
seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu
3. Melaksanakan manajemen perubahan dengan melakukan identifikasi
hambatan dan ancaman, serta mengelola dan mensinergikan upaya
dalam rangka mengatasi hambatan dan ancaman yang berkenaan
dengan pelaksanaan program RBTK
4. Mengelola keterlibatan stakeholders internal dan eksternal dalam
mendukung proses perubahan struktur organisasi, bisnis proses, layanan
publik, dan implementasi program RBTK
5. Menyusun laporan konsolidasi pelaksanaan program RBTK dan
menyampaikan kemajuan perkembangan informasi terkini kepada Tim
Pengarah dan pemangku kepentingan lainnya.
Tim Pengelola
Ketua:
Sekretaris Jenderal
Ketua Pelaksana Harian:Staf Ahli Menkeu Bidang OBTI
Anggota: susunan anggota dari tim pengelolaadalah sebagaimana gambar berikut ini
Gambar 2. Tim Pengelola Program RBTK
B
19
Chief
Reporting Officer
Adelina Sirait
Chief Digital
Transformation
Officer
Deny Agung P.
Reporting
Officer
Dodi Purnomo
Sidi/ F. Eko
Yulianto
Digital
Transformation
Officer I
Herfan
Brillianto
Digital
Transformation
Officer II
Adek R.
Muchtar
Chief Change
Management
Officer II
Herry Hernawan
Change
Management
Officer II
Sekti
Widihartanto
Change
Management
Analyst II
Andin N.
Sofiana
Reporting
Analyst
Aristito
Febrianto
Digital
Transformation
Analyst I
Windasena
Winarno
Chief Change
Management
Officer I
Arief Wibisono
Change
Management
Officer I A
Ari Sulistiyo
Budi
Change
Management
Officer I B
Dheni Wiguna
Change
Management
Analyst I A
I Made Edi
Juliana
Change
Management
Analyst I B
Cahya
Kurniawan
Digital
Transformation
Analyst II
Regina P.
Mboeik
Ketua Pelaksana
Harian
Sudarto
Ketua Tim
Pengelola
Hadiyanto
Gambar 3. Tim Pengelola Program RBTK
(Central Transformation Office)
Ketua PMO Setjen,
Kepala Biro
Organisasi dan
Ketatalaksanaan,
Dini Kusumawati
Ketua PMO DJA,
Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Anggaran,
Mariatul Aini
Ketua PMO DJP,
Direktur
Transformasi
Proses Bisnis
DJP,
Hantriono Joko Susilo
Ketua PMO
DJBC, Direktur
Penerimaan dan
Perencanaan
Strategis DJBC,
Sugeng Apriyanto
Ketua PMO
LNSW,
Sekretaris
LNSW,
Kukuh
SumardionoBasuki
Ketua PMO
DJPb, Direktur
Sistem
Perbendaharaan
DJPB,
Agung Yulianta
Ketua PMO
DJKN, Sesditjen.
Kekayaan
Negara,
Dedi Syarif Usman
Ketua PMO
DJPPR,
Sesditjen.
Pengelolaan
Pembiayaan dan
Risiko,
Iyan Rubiyanto
Ketua PMO
DJPK, Sesditjen.
Perimbangan
Keuangan,
Rukijo
Ketua PMO Itjen,
Sekretaris
Inspektorat
Jenderal,
Bambang Karuliawasto
Ketua PMO
BPPK, Sekretaris
BPPK, Kusmanadji
20
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
Dalam mengelola implementasi IS RBTK, tim pengelola didukung oleh
tim PMO (Project Management Office) masing-masing unit eselon I
Kemenkeu.
PMO
Unit
Eselon I
Ketua PMO BKF,
Sekretaris Badan
Kebijakan Fiskal,
Basuki Purwadi
Gambar 4. Pimpinan Project Management Office Unit Eselon I
Kemenkeu
21
PMO pada masing-masing unit Eselon I dan unit non-Eselon yang
bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan,
mengoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan Program RBTK
kepada CTO. PMO memainkan peran yang lebih aktif atas
implementasi inisiatif dan pelibatan pegawai di lini depan. PMO
bertanggung jawab untuk mendukung dan mengoordinasikan
implementasi inisiatif-inisiatif Program RBTK di masing-masing unit
Eselon I dan II. Serupa dengan CTO, PMO akan memiliki peran dan
tujuan yang berbeda dari pemilik inisiatif program RBTK. PMO
mengelola implementasi IS Program RBTK yang menjadi tanggung
jawab dari unit eselon I besangkutan dan melakukan asistensi secara
komprehensif kepada pemilik inisiatif terkait dengan IS RBTK yang
harus diimplemtasikan, membuat perencanaan terkait implentasi IS
RBTK dalam bentuk Work Breakdown Structure (WBS) atau sering
disebut dengan detail rencana kerja untuk memantau setiap progres
IS RBTK pada unit eselon I terkait. Selain itu, PMO unit eselon I juga
mengelola program manajemen perubahan pada seluruh unit Eselon I
dan unit non-Eselon.
Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan
K e m e n t e r i a n K e u a n g a n
Perjalanan Program RBTKBab I.
Sebagai sebuah institusi yang senantiasa berkomitmen tinggi untuk
melakukan perbaikan dari waktu ke waktu, sejak tahun 2002 hingga tahun 2019
Kementerian Keuangan telah melalui lima tahap reformasi birokrasi dan
transformasi kelembagaan.
Tahap Pertama merupakan periode reformasi pengelolaan keuangan
negara yang dimulai pada tahun 2002 yang ditandai dengan ditetapkannya tiga
paket undang-undang tentang keuangan negara, perbendaharaan negara, dan
tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Tahap
selanjutnya adalah Reformasi Birokrasi secara masif yang dilaksanakan melalui 3
Pilar Utama yaitu Organisasi, Proses bisnis, dan Sumber Daya Manusia.
Dalam upaya memperkuat program reformasi birokrasi, tahun 2014
Kementerian Keuangan menetapkan cetak biru program Transformasi
Kelembagaan yang meliputi 87 inisiatif transformasi dan terbagi dalam 5 tema,
serta dirumuskan pula sembilan arah kebijakan transformasi organisasi.
Tahap keempat, dari tahun 2017 hingga 2018, merupakan periode
dilakukannya perubahan mendasar terhadap rumusan inisiatif strategis RBTK,
yaitu yang berdampak langsung terhadap pencapaian strategic outcomes serta
merupakan terobosan yang bersifat nasional dan connecting the dots atau
memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L.
26
24
Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,
Kementerian Keuangan mulai mengintegrasikan inisiatif transformasi ke
dalam konteks yang lebih modern menuju transformasi digital melalui
framework Enterprise Architecture.
Enterprise Architecture merupakan sarana untuk membantu
perencanaan strategis organisasi untuk mencapai visi dan misinya dengan
memberikan kemampuan untuk melihat dan melakukan perbaikan pada
domain bisnis, data, aplikasi dan teknologi.
Kementerian Keuangan senantiasa melakukan reformasi dan
perbaikan berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 2002. Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Reformasi Nasional yang dipicu oleh krisis ekonomi 1998 yang berimbas
pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Pada tataran nasional, era
reformasi ditandai dengan diterbitkannya TAP MPR No.XI/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) dan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada
tataran Kementerian Keuangan, sejak tahun 2002-2006 telah dilakukan
berbagai pembaharuan antara lain:
1. Diterbitkannya Paket UU Keuangan Negara yang terdiri dari UU No. 17
Th. 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Th. 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Pemisahan fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran;
3. Pembentukan Large Tax Office (LTO) sebagai bagian dari modernisasi
administrasi perpajakan tahap I.
FASE DIMULAINYA PROGRAM REFORMASIA
Pada tahun 2007 Kementerian Keuangan melakukan Reformasi
Birokrasi secara masif melalui 3 pilar yaitu:
1. Pilar Organisasi, antara lain melalui penajaman tugas dan fungsi,
pengelompokan tugas-tugas yang koheren, eliminasi tugas yang
tumpang tindih, dan modernisasi kantor baik di bidang perpajakan,
kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, dan
fungsi-fungsi keuangan negara lainnya;
2. Pilar Proses Bisnis, antara lain melalui penetapan dan
penyempurnaan Prosedur Standar Operasi yang memberikan
kejelasan dan memuat janji layanan, dilakukannya analisa dan
evaluasi jabatan, penerapan sistem peringkat jabatan, dan
pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard serta pembangunan
berbagai sistem aplikasi e-government;
3. Pilar SDM, antara lain melalui peningkatan disiplin, pembangunan
assessment center, diklat berbasis kompetensi, pelaksanaan merit
system, penataan sumber daya manusia, pembangunan SIMPEG, dan
penerapan reward and punishment secara konsisten.
Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan
tersebut telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja
pelaksanaan tugas, dan peningkatan pelayanan dan kepercayaan
masyarakat, serta mendorong dan menginspirasi Kementerian lainnya
untuk melakukan hal yang sama.
Pada skala nasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 ditetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN-RB
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-
2014.
25
26
Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, Reformasi
Birokrasi Kementerian Keuangan diintegrasikan dengan Reformasi
Birokrasi Nasional yang dilakukan melalui 8 Area Perubahan dan
pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.
Gambar 1.1: Framework Reformasi Birokrasi Kemenkeu
Kepercayaan
Publik
R e f o r m a s i P e n g e l o l a a n K e u a n g a n N e g a r a
Penataan
Organisasi
Penataan
Probis
Peningkatan
disiplin dan
Manajemen
SDM
Peningkatan Kinerja
Pelayanan Publik
Good Governance
Indikator Kinerja Utama
Remunerasi
27
Pada tahun 2012, Indonesia diprediksi berpotensi menjadi negara
dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia, mengalahkan Jerman
dan Inggris dan hanya berada di bawah China, Amerika Serikat, India,
Jepang, Brazil dan Rusia (dalam The Archipelago Economy: Unleashing
Indonesia’s Potential – McKinsey).
FASE TRANSFORMASI KELEMBAGAANB
8 Area
Perubahan
RB Nasional
1 Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan
2 Penataan Perundang-undangan
3 Penataan dan Penguatan Organisasi
4 Penataan Tata Laksana
5 Penataan Sistem SDM dan Aparatur
6 Penguatan Pengawasan
7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Monev 9 Monitoring dan Evaluasi
28
MPN G2Sistem penerimaan
negara menggunakan
surat setoran elektronik.
SPANSistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN) merupakan sistem
terintegrasi seluruh proses yang terkait
dengan pengelolaan anggaran.
Bond Stabilization FrameworkSalah satu kerangka kerja Crisis Management
Protocol untuk menstabilkan pasar surat
berharga negara.
SIMAN Upaya untuk menertibkan
pengelolaan dan portofolio
aset melalui digitalisasi.
Tema Kepabeanan dan Cukai
Kantor pelayanan modern 2.0Penurunan dwelling time, implementasi
penyampaian dokap online,
Implementasi HiCO Scan untuk
penyederhanaan pemeriksaan fisik
barang,
Customs Call CenterPembentukan Bravo Bea Cukai
1500225 dengan konsep single point of
contact
CEISA TPBOtomasi Sistem Perijinan, Layanan,
dan Pengawasan di Tempat
Penimbunan Berikat
Tema Perbendaharaan
ADIKArsitektur dan Informasi Kinerja:
arsitektur anggaran yang berorientasi
pada kinerja (PMK 143/2015, dan PMK
196/2015)
SMART dan OM SPANUntuk memperkuat monitoring dan
evaluasi pada outcome anggaran
dengan mengurangi duplikasi dalam
monev anggaran melalui Single Point
of Contact (SPOC)
Tema Penganggaran
Gambar 1.2: Ringkasan Capaian Transformasi Kelembagaan
29
Pedoman SOP RASCI Melalui PMK Nomor 131/PMK.01/2015
tentang Pedoman Penyusunan Proses
Bisnis, Kerangka Pengambilan
Keputusan, dan Prosedur Standar
Operasional di Lingkungan Kemenkeu
Penguatan OrganisasiBiro Umum sebagai Sekretariat Setjen, Penggabungan Biro
Perlengkapan dan Pusat LPSE menjadi Biro Manajemen BMN dan
Pengadaan, refocusing BPPK menjadi Corporate University, penyatuan
cakupan regional DJPb dan DJKN melalui layanan co-location,
mengurangi rentang kendali Ditjen Pajak dengan pembentukan jabatan
Staf Ahli di DJP.
Better Practice GuideMenyelaraskan strategi,
perencanaan dan kinerja
melalui penganggaran
berbasis kinerja
Tema Perpajakan
Migrasi wajib pajak
ke e-filingUntuk mempercepat dan
memudahkan pelaporan
SPT
Membenahi sistem
administrasi PPNImplementasi e-Tax
Invoice, e-Faktur
Segmentasi wajib pajak dan
coverage modelPembayaran pajak menggunakan Mini
ATM, implementasi e-Billing System
pada Bank/Pos Persepsi
Tema Sentral
Menyusun model manajemen
kepatuhan wajib pajak berbasis
risikoImplementasi Compliance Risk
Management dalam kegiatan
Ekstensifikasi, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Penagihan di DJP
Sebagai pelaku utama penggerak pertumbuhan perekonomian,
Kemenkeu menilai tantangan ini hanya bisa dilakukan dengan terobosan
yang lebih besar. Untuk itu Kemenkeu meluncurkan program
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (Tahun 2013-2025)
yang terdiri dari rumusan 87 inisiatif-inisiatif transformasi yang
dikelompokkan kedalam 5 tema yaitu: tema sentral, tema penganggaran,
tema perpajakan, tema kepabeanan dan cukai, serta tema
perbendaharaan. Selain itu, dirumuskan pula sembilan arah kebijakan
transformasi organisasi serta penetapan visi Kemenkeu, yaitu menjadi
penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad
ke-21. Adapun ringkasan dari capaian pada lima tema tersebut dapat
dilihat pada gambar 1.2.
1. Tema Sentral
Tema Sentral dikelola dan dikoordinasikan oleh Sekretariat
Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, serta
didukung oleh seluruh unit eselon I di Lingkungan Kementerian
Keuangan.
Ringkasan capaian inisiatif strategis Tema Sentral adalah
sebagai berikut:
a. Memperkuat Organisasi dan Tata Kelola Kemenkeu
Salah satu capaian dari inisiatif Memperkuat organisasi dan
tata kelola Kemenkeu adalah disetujuinya tugas CTO dan
dilaksanakan melalui KMK Nomor 460/KMK.01/2014 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Pusat (Central Transformation Office) Kementerian
Keuangan. Selanjutnya tahun 2015, telah ditetapkan pedoman
Standard Operating Procedure (SOP) berbasis Responsible, Approval,
Support, Consult, dan Informed (RASCI) melalui PMK Nomor
30
131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis,
Kerangka Pengambilan Keputusan, dan SOP di Lingkungan
Kemenkeu.
Selain melalui pembentukan CTO, implementasi dari inisiatif
untuk memperkuat organisasi dan tata kelola Kementerian Keuangan
juga dilakukan melalui berbagai rekomendasi transformasi organisasi
Kementerian Keuangan lainnya, yaitu:
• Merampingkan Pusat Korporat menjadi dua unit terpisah (melalui
penggabungan Sekretariat Jenderal dan BPPK dengan kemudian
membentuk dua cluster organisasi menjadi fungsi strategis dan
layanan korporat);
• Mengurangi rentang kendali Pajak (melalui pembentukan Deputi
Dirjen Pajak);
• Mengurangi rentang kendali Bea & Cukai (melalui pembentukan
Deputi Dirjen Bea dan Cukai);
• Menggabungkan DJPb, DJPU dan DJKN menjadi Ditjen Eselon I
tunggal;
• Menyatukan cakupan regional DJPb dan DJKN (Penggabungan
Kanwil DJPb dan DJKN);
• Membuat unit Special Missions (Pengelolaan Special Mission
dalam satu unit Eselon I yang sama);
• Menggabungkan DJA dan DJPK ke dalam Ditjen Eselon I tunggal;
• Membuat Ditjen Penerimaan yang baru (dengan menggabungkan
fungsi pajak, penerimaan cukai, dan PNBP).
31
32
Namun perjalanannya, implementasi sejumlah rekomendasi
inisiatif transformasi organisasi tersebut mengalami beberapa
penyesuaian sesuai dengan arahan dalam Rapat Pimpinan
Kementerian Keuangan (baik dalam Steering Committee Meeting
maupun Leaders’ Offsite Meeting) maupun sesuai pertimbangan
strategis lainnya, sebagaimana ditetapkan terakhir dalam Lampiran IV
KMK Nomor 302/KMK.01/2019 sebagai berikut:
• Penataan organisasi ke-Setjenan (Pusat Korporat) dilaksanakan
secara terbatas melalui:
i. Penataan Biro Umum sebagai Sekretariat Setjen;
ii. Penggabungan Biro Perlengkapan dan Pusat Layanan
Pengadaan Secara Elektronik menjadi Biro Manajemen BMN
dan Pengadaan;
iii. Refocusing BPPK menjadi Corporate University dan
transformasi STAN menjadi PKN STAN.
• Mengurangi rentang kendali Ditjen Pajak telah dilakukan dengan
pembentukan 3 (tiga) jabatan Staf Ahli di bidang Perpajakan yang
ditugaskan sebagai span-breaker di Ditjen Pajak.
• Penataan Ditjen Bea dan Cukai dilakukan dengan pembentukan
Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
• DJPb, DJKN, dan DJPPR tetap sebagai unit Eselon I mandiri
dengan upaya penguatan sinergi dan koordinasi dalam
pelaksanaan tugas;
• Penyatuan cakupan regional DJPb dan DJKN dilaksanakan melalui
layanan co-location yang memiliki konsep layanan satu atap
kepada Satuan Kerja di daerah sebagaimana ditetapkan dalam
KMK 669/KMK.01/2015 dan KMK 834/KMK.01/2016 tentang
Layanan Bersama Terkait Dengan Pelaksanaan Fungsi
Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Keuangan negara
Lainnya di Daerah serta penyiapan portal layanan yang dapat di
akses melalui url www.kemenkeu.go.id/layanan/layanan-bersama/.
• Pengelolaan special mission secara terintegrasi dilaksanakan
melalui pembentukan Komite Pengarah dan Pengelola Kebijakan
Special Mission Vehicles di Kementerian Keuangan sebagaimana
ditetapkan dalam KMK-808/KMK.01/2018.
• DJA dan DJPK tetap sebagai unit Eselon I mandiri dengan upaya
penguatan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
• Penggabungan fungsi pajak, penerimaan cukai, dan PNBP ke
dalam satu Ditjen Penerimaan belum menjadi prioritas dan
dilaksanakan melalui inisiatif strategis joint program yang
melibatkan DJP, DJBC, dan DJA (PNBP).
Sejalan dengan implementasi transformasi organisasi
Kementerian Keuangan tersebut, upaya untuk melaksanakan validasi
terhadap existing organisasi dan proses bisnis Kementerian Keuangan
dilakukan melalui pembangunan Enterprise Architecture (EA).
Pembangunan EA diharapkan dapat memberikan penguatan
assessment dan rekomendasi terhadap penataan organisasi
Kementerian Keuangan di masa mendatang.
33
34
b. Memfokuskan Organisasi Sekretariat Jenderal
Untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang lebih
fokus agar pelaksanaan fungsi strategis menjadi lebih efektif dan
layanan korporat menjadi lebih efisien, telah dilakukan penataan
Organisasi Term I (Pembentukan Sekretariat Setjen dan refocusing
fungsi utama Setjen melalui PMK Nomor 234/PMK.01/2015), Penetapan
PMK Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian
Keuangan, Penetapan KMK-305/KMK.01/2016 Tentang Uraian Jabatan
Struktural di Lingkungan Sekretariat Jenderal, serta penyampaian
laporan ABK Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal Tahun
2015.
c. Merevitalisasi Manajemen Kinerja
Dalam rangka membuat proses penetapan IKU yang ramping
untuk menjamin kuantitas dan kualitas IKU yang lebih memadai serta
membuat proses dialog kinerja organisasi sesuai best practice, telah
dilaksanakan inisiatif “Merevitalisasi manajemen kinerja”, dengan
capaian signifikan, diantaranya: telah dilaksanakan penetapan kebijakan
dan SOP proses penetapan IKU efektif dan dialog kinerja. Output dari
inisiatif ini adalah pada tahun 2014 telah ditetapkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor KMK 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja
di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan untuk
menyempurnakan kebijakan pengelolaan kinerja sebelumnya, salah
satunya terkait ketentuan jumlah maksimal Indikator Kinerja Utama
dalam Kontrak Kinerja, yang dinilai terlalu banyak. Selanjutnya dalam
rangka meningkatkan kualitas dan target Indikator Kinerja Utama pada
Tahun 2016 ditetapkan KMK No 590/KMK.01/2016 Tentang Pedoman
Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Penetapan
KMK 234/KMK.01/2016 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Kinerja
Pegawai Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan.
d. Menyelaraskan Strategi, Perencanaan dan Kinerja melalui
Penganggaran Berbasis Kinerja
Untuk memastikan bahwa Kementerian Keuangan berada pada
garis terdepan implementasi reformasi anggaran dengan menjamin
keselarasan antara strategi, program dan perencanaan outcome dan
alokasi anggaran secara keseluruhan, dilaksanakan inisiatif
“Menyelaraskan strategi, perencanaan dan kinerja melalui
penganggaran berbasis kinerja” dengan capaian signifikan diantaranya:
pada tahun 2014 telah disusun buku Better Practice Guide serta Kep
SJ-370/2014 tentang Roadmap Penganggaran Berbasis Kinerja.
Selanjutnya, tahun 2015 telah dibuat Better Practice Guide (BPG)
proses penganggaran dan roadmap implementasi Penganggaran
Berbasis Kinerja untuk tahun 2015-2019.
e. Memperkuat Pengadaan dan Pengelolaan Aset
Terdapat 3 (tiga) inisiatif yang dilaksanakan dalam rangka
memperkuat pengadaan dan pengelolaan aset, antara lain: Secara
sistematis menjelaskan ownership atas item pengadaan, Menciptakan
e-catalogue untuk seluruh produk standar, dan Menerapkan model TCO
(Total Cost Ownership) untuk 5 (lima) kategori pengeluaran utama.
Capaian signifikan dari inisiatif-inisiatif ini diantaranya: sejak
tahun 2014, telah tersedia kebutuhan produk IT infrastruktur pada
sistem e-Catalogue LKPP untuk produk standar (Laptop, Desktop dan
Printer) dan pengembangan aplikasi pengadaan langsung secara
elektronik (SIMPEL). Pada tahun 2015, telah diterbitkan SE-
24/MK.1/2015 tentang Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya pada tahun 2016 telah
diselesaikan kajian penerapan analisis TCO di lingkungan Kementerian
Keuangan, telah diusulkan katalog mesin kapal (Non-IT), dan produk IT
Infrastruktur ke LKPP.
.
35
36
f. Memperkuat Proses Hukum
Untuk meningkatkan efisiensi dan tingkat kesigapan layanan
hukum di seluruh Kemenkeu, pada tahun 2015 telah dilakukan
digitalisasi dan otomasi dari proses-proses repetitif, salah satunya
dengan membangun Aplikasi Pencetakan Dokumen (Cendok). Fungsi
aplikasi ini adalah untuk mencetak dokumen template nota dinas terkait
pencegahan, pencabutan pencegahan dan perpanjangan pencegahan
penanggung pajak ke luar negeri, serta izin membuka rekening dan data
perpajakan Wajib Pajak.
g. Memperkuat TI
Terdapat delapan inisiatif strategis yang dilaksanakan dalam
rangka memperkuat teknologi informasi, antara lain: meluncurkan
arsitektur end-state untuk data dan aplikasi, membentuk struktur
organisasi TI dan proses tata kelola, menetapkan proses penganggaran
TI dengan tanggung jawab yang jelas, membuat arsitektur keamanan
end-state dan mengembangkan langkah-langkah penanganan ancaman
utama, menetapkan organisasi Disaster Recovery dan prosedur
pengoperasiannya, membuat e-Catalogue untuk semua produk TI
standar, mengonsolidasikan semua kontrak pemeliharaan di bawah
Pusintek, dan memperkenalkan program pelatihan bertarget guna
memenuhi kebutuhan TI Kemenkeu.
Adapun capaian-capaian signifikan dari implementasi inisiatif-
inisiatif tersebut diantaranya:
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor Kep-269/SJ/2014 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Komite Pengarah TIK Kemenkeu.
2. Kebijakan Standard Platform Pengembangan Aplikasi dan Basis
Data dan Kebijakan tentang Baseline Konfigurasi Keamanan
Perangkat TIK Kemenkeu melalui Keputusan Staf Ahli Bidang OBTI
sebagai Chief Information Officer nomor KEP-01/SA.5/2015 dan
KEP-02/SA.5/2015.
3. Sejak tahun 2015 telah disediakan perangkat keamanan untuk
perangkat end-user.
4. Selaras dengan inisiatif pengelolaan aset, sejak tahun 2014, telah
tersedia kebutuhan produk IT infrastruktur pada sistem e-Catalogue
LKPP untuk produk standar (Laptop, Desktop dan Printer).
5. Telah dilaksanakan Program Pelatihan TIK bagi Pegawai Baru
dalam bidang TIK, dan melakukan evaluasi program pelatihan atas
pelatihan yang telah dilakukan.
h. Memperkuat SDM
Terdapat 5 (lima) inisiatif untuk memperkuat SDM Kemenkeu,
yaitu: melakukan standardisasi dan melembagakan mekanisme
perencanaan pegawai yang dikendalikan oleh Unit Eselon 1, rekrutmen
eksternal untuk jabatan strategis, melembagakan mekanisme end-to-
end appraisal yang menyertakan manajemen rewards dan
konsekuensi, mendesain dan melembagakan program pengembangan
end-to-end talent pool, serta rencana transisi menuju organisasi SDM
terintegrasi, dengan pemberdayaan Unit Eselon 1.
Beberapa capaian signifikan dari implementasi inisiatif-inisiatif
tersebut di antaranya:
1. Penetapan KMK Nomor 352/KMK.01/2016 tentang Pedoman
Perencanaan SDM yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis
pengisian e-Formasi dan Diklat Perencanaan SDM.
2. Penyelesaian kebijakan terkait implementasi metode baru dalam
pengelolaan risiko Kementerian Keuangan (PMK.12/PMK.09/2016).
3. BSC Awareness and Strategy Mapping Training untuk level Menteri,
Wakil Menteri, dan Pejabat Eselon I; Strategy Cascading Refresh
Training untuk Pimpinan Unit Eselon I dan II; dan OSM
Enhancement Training untuk Pushaka dan Manajer Kinerja
Organisasi.
37
38
4. Penetapan KMK terkait Pemberian Penghargaan kepada PNS
(KMK-7/KMK.01/2016).
5. Penetapan PMK Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen
Talenta Kementerian Keuangan pada tanggal 12 April 2016 dan
penetapan KMK Nomor 1227/KMK.1/2016 tentang Pedoman
Pengembangan Talent dan Mekanisme Mentoring.
6. Telah dihasilkan standar basis data kepegawaian Kemenkeu;
Konsep Identifikasi Unit Organisasi SDM Terintegrasi;
7. Konsep Kerangka Pengambilan Keputusan (RASCI) dalam
Organisasi SDM Terintegrasi;
8. Konsep Proses Bisnis dan Mekanisme Tata Kelola Organisasi
SDM Terintegrasi.
9. Terkait inisiatif Rekrutmen eksternal untuk jabatan strategis
mengacu pada Peraturan Pemerintah RI nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
i. Memperkuat Manajemen Risiko
Dalam rangka membuat risiko operasional menjadi terukur,
transparan, dan memiliki langkah mitigasi, telah diimplementasikan
inisiatif: Memperkuat Manajemen Risiko dengan beberapa capaian
signifikan sebagai berikut: telah diterbitkan PMK 12 tahun 2016
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian
Keuangan, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite
Manajemen Risiko melalui KMK 208 Tahun 2016. Terkait dengan
perbaikan tata kelola pengawasan internal di Kementerian Keuangan,
telah diterbitkan PMK 237 Tahun 2016 tentang Tata Kelola
Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu,
terkait penerapan Internal Audit Capability Model (IACM) yang
dicanangkan pada tahun 2016, telah dilakukan kegiatan seperti
penyusunan rancangan kebijakan terkait Pedoman Perencanaan
Pengawasan Berbasis Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan serta rancangan Komite Audit.
2. Tema Penganggaran
Dalam implementasi Transformasi Kelembagaan Kemenkeu,
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) berfokus kepada perbaikan outcome
dalam penganggaran di Indonesia. Perbaikan tersebut dilakukan melalui
implementasi reformasi penganggaran serta penguatan sistem monitoring
dan evaluasi guna memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.
Keberhasilan dari transformasi DJA juga bergantung pada kesiapan DJA
dalam bekerja sama dengan beberapa stakeholder termasuk Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian/Lembaga serta institusi lain
yang terkait.
Ringkasan capaian inisiatif strategis Tema Penganggaran adalah
sebagai berikut:
a. Menerapkan Arsitektur Anggaran yang Terfokus pada Outcome
Dalam rangka mewujudkan penganggaran yang strategis dan
berorientasi kepada output dan outcome, telah ditetapkan ketentuan
yang mencakup arsitektur anggaran yang berorientasi pada kinerja
melalui PMK 143/MK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan RKA-KL
dan Pengesahan DIPA dan PMK Nomor 196/PMK.02/2015 tentang
Perubahan atas PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Pengesahan DIPA.
Ketentuan tersebut mencakup kebijakan penataan Arsitektur dan
Informasi Kinerja (ADIK) yang digunakan untuk melihat hubungan
logis antara input-output-outcome (logic model). Sebagai tindak lanjut
dari implementasi ADIK, telah juga ditetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Anggaran Nomor PER-3/AG/2015 yang ditetapkan pada
tanggal 7 Juli 2015 yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan
penelitian dan penelaahan informasi kinerja hasil penataan ADIK
Kementerian Negara/Lembaga. Penelitian dan penelaahan
39
40
tersebut untuk memastikan bahwa informasi kinerja yang disusun K/L
dengan menggunakan aplikasi ADIK telah lengkap dan sesuai dengan
konsep logic model. Dengan implementasi arsitektur anggaran
terfokus pada outcome, anggaran tidak lagi berorientasi pada input
saja dan penyusunannya tidak hanya dilakukan dalam rangka
pemenuhan terhadap ketentuan (compliance based budgeting),
namun lebih berorientasi kepada kinerja (performance based
budgeting). Pada tahap awal telah dilaksanakan implementasi ADIK
pada RKA K/L tahun 2016.
b. Memperkuat monitoring dan evaluasi pada outcome anggaran
Salah satu prinsip desain utama dalam memperkuat monitoring
dan evaluasi (monev) pada outcome anggaran adalah mengurangi
duplikasi dalam monev anggaran melalui Single Point of Contact
(SPOC). SPOC merupakan suatu upaya untuk menyediakan satu
tempat yang menjadi tujuan satker untuk menyampaikan data dan
laporan monev, serta menjadikan tempat tersebut sebagai sumber
bagi pelaksana monev dalam memperoleh data dan laporan monev
sesuai kebutuhannya. Terkait dengan hal tersebut, Kemenkeu telah
menetapkan Aplikasi SMART dan OM-SPAN sebagai embrio dari
sistem SPOC. DJA juga telah menggunakan hasil monitoring DJPb
melalui OM SPAN dalam melakukan monev anggaran. Ke depannya,
diharapkan terdapat aplikasi dan laporan tunggal terkait monitoring
dan evaluasi sehingga diharapkan proses pelaporan hasil monev
anggaran menjadi lebih sederhana, terupdate secara online dengan
data yang lebih akurat. Hasil monev tersebut juga diharapkan dapat
menjadi masukan pada penganggaran berikutnya dan berfungsi
menjadi bagian dari early warning system.
c. Merampingkan proses anggaran end-to-end
Sejalan dengan implementasi ADIK yang berfokus pada kualitas
perencanaan penganggaran, DJA juga telah menginisiasi perubahan
proses bisnis proses perencanaan penganggaran yang lebih efektif,
efisien, dan kolaboratif melalui sistem penelaahan online dalam
aplikasi RKAKLDIPA Online. Melalui aplikasi tersebut, DJA dapat
melakukan penelaahan secara online, tanpa adanya pertemuan
langsung dengan Kementerian/Lembaga (Unit Eselon I dari K/L) dan
juga Bappenas selaku stakeholder. Saat ini proses revisi anggaran
juga telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi satuDJA.
d. Memperkuat efektivitas interaksi dengan stakeholder eksternal
Dalam proses penganggaran, pembahasan dengan DPR yang
kedua dilakukan pada bulan Oktober dan difokuskan pada
pembahasan program. Untuk format persetujuan DPR juga telah
diseragamkan sesuai dengan PMK Juksunlah RKA K/L. DJA juga
telah menghimpun data warehouse penganggaran untuk akuntabilitas
dan analisis, yang meliputi: data RKAKL/DIPA, data Realisasi Belanja,
data PNBP (Simponi), data Makroekonomi. Dalam rangka
memanfaatkan tools, business intelligence, telah dibangun DSS
(Decision Support System) dan EIS (Executive Information System)
untuk mengakses dan menganalisis data-data di atas melalui tools
Business Intelligence (bi.anggaran.depkeu.go.id). Dalam
hubungannya dengan Bappenas, DJA telah menginisiasi Identifikasi
Pedoman Teknis Interaksi Eksternal (Trilateral Meeting) yang telah
disampaikan secara formal kepada Bappenas.
41
42
e. Membangun kapabilitas K/L
Dalam rangka membangun kapabilitas K/L selaku stakeholder
DJA, telah disusun Petunjuk Proses Penganggaran yang dapat
menjadi pedoman bagi K/L dalam proses perencanaan penganggaran.
Selanjutnya, telah dilakukan juga penguatan saluran-saluran tanya
jawab DJA melalui pusat layanan maupun secara online, telah
dibentuk task force penganggaran untuk melakukan troubleshooting
proses penganggaran. Untuk lebih memperkuat kapabilitas K/L, DJA
juga melakukan bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran
untuk K/L.
f. Meningkatkan kapabilitas internal DJA
Sebagai konsekuensi dari implementasi ADIK, terdapat tuntutan
baru mengenai peran pegawai DJA dari budget administrator menjadi
budget analyst (analis anggaran). Oleh karenanya, semenjak tahun
2015 telah dilakukan pembahasan mengenai pembentukan jabatan
fungsional analis anggaran, yang kemudian ditetapkan melalui
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2016 mengenai
Jabatan Fungsional Analis Anggaran. Ketentuan turunannya juga telah
ditetapkan melalui PMK Nomor 61/PMK.02/2017 tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran dan PMK Nomor
103/PMK.02/2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi Serta
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran, serta
Perdirjen Anggaran No. 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Seleksi
Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Anggaran.
Ketentuan tersebut menjadi dasar pembentukan Jabatan Fungsional
Analis Anggaran pada tahun 2018.
g. Reformulasi kebijakan pengalokasian transfer ke daerah
Untuk mewujudkan peningkatan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat telah ditetapkan PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan DAK Fisik untuk mendukung DAK Fisik berbasis usulan
daerah yang lengkap dan komprehensif. Selain itu untuk meningkatkan
efektivitas administrasi DAK Fisik, pengajuan proposal dan pelaporan
dilakukan secara elektronik melalui aplikasi KRISNA dan OM SPAN.
Selanjutnya dalam mendukung efektivitas dana desa, telah ditetapkan
PMK Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa di
mana di dalamnya telah dimuat tahapan dan besaran penyaluran Dana
Desa, roadmap alokasi Dana Desa, penyaluran Dana Desa berbasis
kinerja, dan monitoring & evaluasi Dana Desa. Dengan ditetapkannya
ketentuan tersebut mendorong pencapaian Williamson Index sesuai
dengan target dalam Renstra (2017: 0.597; 2018: 0.557; dan 2019:
0.53).
h. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam rangka mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah, DJPK telah melakukan kajian terkait Identifikasi
Variabel-variabel Penghitungan Potensi Pajak Daerah, melakukan
penyusunan model penghitungan potensi Pajak Daerah, bimbingan
teknis Pajak Daerah, dan penyusunan buku pedoman umum
Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah. Melalui kegiatan tersebut
Pemda diharapkan dapat meningkatkan rasio Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
i. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Melalui PMK Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan
Sistem Informasi Keuangan Daerah, Menteri Keuangan menetapkan
bahwa SIKD Nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SIKD
Nasional yang real time-online dan terintegrasi dengan Sistem Informasi
Keuangan Negara. SIKD merupakan suatu sistem yang
mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data
pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi
informasi yang disajikan kepada masyarakat, dan sebagai bahan
43
44
pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Inisiatif ini
dilanjutkan pada tahun 2020 melalui Inisiatif 12 (Harmonisasi Belanja
APBN dengan Belanja APBD Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas
Keuangan Nasional).
j. Peningkatan Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Transfer ke Daerah
yang Penggunaannya Sudah Ditentukan
Untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan HKPD
(Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) terutama dalam upaya
peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi transfer ke daerah yang
penggunaannya sudah ditentukan, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, dimana di dalamnya diatur mengenai
pemantauan dan evaluasi Kemenkeu terhadap transfer ke daerah dan
dana desa. Dengan adanya ketentuan tersebut, terdapat mekanisme
yang memadai dan komprehensif dalam monitoring dan evaluasi TKDD.
k. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelola keuangan
daerah, DJPK telah melaksanakan program bimbingan teknis tahun
2016 s.d. 2018 yang difokuskan pada bimbingan teknis eksekutif,
bimbingan teknis reguler non perpajakan, dan bimbingan teknis
perpajakan dengan center beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
Selain itu, DJPK juga telah mengembangkan e-Learning perpajakan
yang dimulai sejak tahun 2017. Dengan kegiatan bimbingan teknis
tersebut, kemampuan SDM Pemda semakin baik yang ditandai dengan
meningkatnya jumlah LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK. Pada tahun 2019, terdapat 443 (82%)
LKPD yang mendapatkan opini WTP.
3. Tema Perpajakan
Tema Perpajakan memiliki 16 inisiatif yang dikoordinasikan oleh
Direktorat Jenderal Pajak, adapun ringkasan capaian inisiatif strategis
Tema Perpajakan adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan segmentasi wajib pajak dan coverage model
Pada Tahun 2015, telah dilaksanakan peluncuran piloting
pembayaran pajak menggunakan Mini ATM di 15 KPP, peluncuran
Mobile Tax Unit di KPP Ketapang Barat, Implementasi e-Billing
System pada Bank/Pos Persepsi, serta reorganisasi Kanwil/KPP
melalui penambahan 2 Kanwil dan 10 KPP. Mulai bulan Juni 2016
seluruh Kantor Pelayanan Pajak telah mengimplementasikan
pembayaran pajak melalui mini ATM/mesin EDC secara nasional.
b. Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan end-to-end
Pada Tahun 2015, telah dilaksanakan uji coba penanganan
UKM melalui bentuk penyuluhan Business Development Service
(BDS) yang diadakan di 8 kota dengan fokus pada sektor
perdagangan e-commerce. DBS adalah kegiatan penyuluhan yang
dilakukan terhadap para pelaku UKM dengan memberikan materi
yang berisi cara-cara yang mendorong perkembangan usaha para
pelaku UKM.
c. Membenahi sistem administrasi PPN
Pada Tahun 2015, proyek percontohan Aplikasi Client e-Tax
Invoice telah diujicobakan pada PKP tertentu di KPP LTO, Khusus dan
Madya, selanjutnya penerapan e-Tax Invoice di Jawa-Bali. Untuk
memperkuat data perpajakan sekaligus untuk memberikan
kemudahan pada wajib pajak, mulai Juli 2016 seluruh Pengusaha
Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk menggunakan e-Faktur.
45
46
d. Mengembangkan model kepatuhan yang prediktif, berbasis-risiko
terkait dengan proses bisnis
Pada tahun 2015, telah dilaksanakan piloting Compliance Risk
Management (CRM) pada 9 Kanwil dan 16 KPP. Pada tahun 2016
telah ditetapkan KEP-60/PJ/2016 tentang Penyuluhan CRM DJP, dan
menyempurnakan risk-engine pemeriksaan dan pengawasan. Pada
tahun 2019 telah diterbitkan SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi
Compliance Risk Management dalam kegiatan Ekstensifikasi,
Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal
Pajak.
e. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan
Pada tahun 2015, Pendekatan berbeda untuk pemeriksaan
dan penagihan diluncurkan melalui pembentukan tim khusus untuk
Pemeriksaan dan Penagihan, Batas pemeriksaan kelebihan bayar
ditingkatkan melalui penetapan PMK dan SE terkait pengembalian
tanpa proses pemeriksaan. Pada tahun 2016 telah didistribusikan
laptop dalam rangka pengembangan aplikasi dekstop pemeriksaan,
serta perenbitan SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
f. Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan
penagihan, pada tahun 2015 telah dilakukan penyeragaman format
laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan penyempurnaan prosedur
pemeriksaan oleh petugas Pemeriksa Pajak (non fungsional). Untuk
memaksimalkan dampak dari upaya penegakan hukum yang
dilakukan DJP, telah dilaksanakan Gizjeling dan tahun pajak
pembinaan.
Pada tahun 2016 telah diselesaikan modul pemeriksaan pada
Case Management dan aplikasi administrasi, serta inventarisasi
dokumen dalam rangka integrasi modul penegakan hukum melalui
DMS.
g. Meluncurkan strategi komunikasi terintegrasi
Pada tahun 2016, telah dilaksanakan Memorandum of
Understanding (MoU) Kementerian Keuangan dengan Kementerian
Ristek dan Pendidikan Tinggi tentang inklusi materi kesadaran pajak
pada Mata Kuliah Wajib Umum untuk perguruan tinggi. Selain itu juga
telah disusun buku “Pajak itu Gampang Loh” untuk pendidikan dasar
dan menengah. Selain itu, Dit. P2 Humas DJP telah memanfaatkan
media komunikasi dalam publikasi Penegakan Hukum melalui
kegiatan Media Gathering, dan meyiapkan grand strategy edukasi
perpajakan dan inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan
nasional.
Selain itu, telah dilaksanakan integrasi materi kesadaran pajak
dalam buku mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi (mata kuliah
Bahasa Indonesia, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, dan
dan Aagama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu).
h. Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan dan
penjangkauan wajib pajak
Tercapainya target rasio pihak ketiga pemberi data terhadap
total pihak ketiga yang wajib memberi data sebesar 90% (target 30%)
pada tahun 2014, dan 93,7% pada tahun 2015. Rasio data yang
berhasil dibersihkan dari total perolehan data adalah 55% target 70%
pada tahun 2014, dan 77% pada tahun 2015. Rasio kasus menang
dari total kasus yang dinyatakan sebagai P21 oleh Jaksa Agung
sebesar 100% target 70% pada tahun 2014 dan 2015. Dalam rangka
memperkuat fungsi pengawasan DJP, selama tahun 2015 telah dijalin
kerjasama dengan 61 instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk
penyediaan data dan informasi yang diperlukan oleh DJP.
47
48
i. Menyempurnakan KPP
Guna memperkuat KPP dalam melaksanakan fungsinya, pada
tahun 2015 telah dilakukan penyempurnaan pengelolaan arsip
substantif dan penerapan sistem pengarsipan secara elektronik, Surat
Edaran Dirjen Pajak terkait standarisasi TPT telah ditandatangani,
serta SPT (1170 SS) yang diterima di setiap KPP dikirim langsung ke
Data Processing Center (DPC). Pada tahun 2017, telah ditetapkan
PER-4/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan
Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23
dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 23 dan /atau Pasal 26, yang mengatur penggunaan Bukti
Pemotongan PPh Pasal 23/26 secara elektronik.
j. Secara selektif memperluas jangkauan DPC dan meningkatkan
kapabilitas perolehan data
Pada tahun 2015 telah dilakukan pengolahan SPT 1770 SS
melalui DPC, yaitu perubahan mekanisme pengolahan SPT jenis 1770
SS dimana pengolahannya dilakukan di DPC bukan di KPP. Dengan
perubahan dimaksud, beban kerja administratif KPP dapat berkurang
sehingga KPP dapat fokus dalam kegiatan pengamanan penerimaan.
Dalam rangka memperbaiki kecepatan, akurasi, dan
keamanan dalam proses SPT pada tahun 2016 telah dilakukan uji
coba sistem untuk meng-upgrade Kantor Pengolahan Data dan
Dokumen Perpajakan (KPDDP) agar memiliki proses bisnis penuh
(Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan/PPDDP), serta
penyusunan SOP KPDDP yang memiliki proses bisnis penuh.
k. Migrasi wajib pajak ke e-filing
Pada tahun 2015, tercapainya target 700.000 pengguna e-
filing orang pribadi, dan pada akhir tahun mencapai 2,64 juta target 2
juta e-filers, dan tahun 2016 telah mencapai 8.091.464 SPT elektronik
dari target 7 juta. Implementasi e-filing telah menurunkan waktu
proses SPT hingga 57,3% (dari 360 hari di 2012 menjadi 154 hari di
2015).
Pada Tahun 2016 juga telah diimplementasikan pre-populated
SPT Tahunan PPh melalui e-filing secara terbatas, pengembangan
aplikasi untuk penyampaian SPT OP Pensiunan, serta pengembangan
aplikasi untuk pihak ketiga penyedia layanan SPT elektronik,
implementasi loader SPT elektronik untuk SPT Tahunan WP Badan
1771, SPT Tahunan WP OP 1770, SPT Masa PPh Pasal 21, dan SPT
Masa PPh Pasal 4.
Pada tahun 2019, telah ditetapkan PER-2/PJ/2019 tentang
Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat
Pemberitahuan, yang mengatur Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak
melalui e-Filing. Selain itu, pada tahun 2019 ini juga telah dilakukan
sosialisasi SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk
Management dalam rangka peningkatan kapasitas peran AR dan
pemeriksa pajak guna memenuhi kebutuhan dan mendukung proses
bisnis DJP.
l. Secara drastis meningkatkan kapasitas call centers
Pada tahun 2015, 112 pegawai call center DJP telah direkrut,
piloting sistem interactive voice response (IVR) telah selesai
dilaksanakan, dan pelaksanaan program kampanye standar
komunikasi call center, sehingga berhasil meraih penghargaan
Platinum dan Gold untuk Kring Pajak.
49
50
m. Memperluas fungsionalitas website
Dalam rangka Mengembangkan website yang user friendly,
cepat dan mudah diakses serta memperbaiki/meningkatkan fitur
layanan dan penyuluhan, pada tahun 2015 telah dilakukan redesain
dan launching website DJP. Didalamnya terdapat pembaharuan
konten, diantaranya melalui segmentasi konten berdasarkan jenis
wajib pajak dan disediakan juga beberapa fasilitas layanan elektronik.
Selain itu, telah dilakukan peningkatan infrastruktur dengan
penambahan server website.
n. Menyelaraskan kembali staf fungsional dan secara selektif
meningkatkan kapasitas
Dalam rangka memperjelas peranan fungsional Account
Representative (AR) dan membuat peranan atau bagian yang
menangani fungsi layanan atau pemeriksaan pada tahun 2015 telah
dilakukan pemisahan fungsi AR untuk mengawasi dan melayani wajib
pajak. Selanjutnya, pada tahun 2016 dilakukan sinkronisasi peran AR
dan Pemeriksa Pajak dengan pengembangan CRM pada 24 KPP.
o. Restrukturisasi organisasi
Pada tahun 2015, DJP telah menyelesaikan desain organisasi
DJP keseluruhan (sampai dengan tingkat eselon 4), yang dilanjutkan
dengan pembentukan 2 direktorat baru (Dit. Pajak Internasional dan
Dit. Intelijen). Dalam rangka mengoptimalkan span of control Dirjen
Pajak pada tahun 2015 juga telah ditetapkan tiga Staf Ahli Menteri
Keuangan untuk membantu pelaksanaan tugas Dirjen Pajak.
p. Menjamin adanya otonomi yang diperlukan untuk transformasi
Guna menjamin bahwa DJP memiliki fleksibilitas lebih dalam
rangka transformasi, pada tahun 2015 telah dilaksanakan perbaikan
sistem remunerasi bagi pegawai DJP sebagai upaya memperkuat DJP
dalam mengamankan penerimaan negara. Selain itu, DJP juga telah
menerima pendelegasian mandat di bidang kepegawaian melalui
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/2015.
4. Tema Kepabeanan dan Cukai
Tema Kepabeanan dan Cukai memiliki 12 inisiatif yang
dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, adapun
ringkasan capaian inisiatif strategis Tema Kepabeanan dan Cukai adalah
sebagai berikut:
a. Memperbaiki sistem manajemen kinerja
Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja di DJBC
perlu penyelarasan dan mengurangi IKU E1-E3 serta merancang
sebuah sistem manajemen kinerja yang andal. Sehubungan dengan
hal tersebut telah dilaksanakan inisiatif Memperbaiki sistem
manajemen kinerja, dengan capaian utama, diantaranya: Telah
ditandatanganinya IKU Tahun 2014 Dirjen Bea dan Cukai oleh Menteri
Keuangan, IKU Tahun 2014 Para Pejabat Eselon 2 dan Eselon II
Ditjen Bea dan Cukai oleh Direktur Jenderal dan Pejabat Eselon II
terkait. Pada tahun 2016, telah dilaksanakan UAT sistem otomasi
kinerja organisasi di DJBC.
b. Piloting kantor pelayanan modern 2.0 untuk mengurangi dwelling time
Inisiatif Strategis ini telah dilaksanakan semenjak akhir tahun
2013, dengan menunjuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
(KPUBC) Tipe A Tanjung Priok sebagai tempat untuk piloting kantor
modern 2.0. Hal ini mengingat KPUBC Tipe A Tanjung Priok
merupakan salah satu kantor pelayanan modern DJBC dalam
melakukan pengawasan dan pelayanan kepada pengguna jasa di
pelabuhan Tanjung Priok dengan aktifitas kegiatan ekspor impor
terbesar di dalam periode waktu 2014 s.d. 2017. Beberapa wujud
implementasi inisiatif ini adalah:
51
52
i. Penerbitan beberapa kebijakan pendukung seperti PMK-
175/PMK.04/2014 tentang Penggunaan Dokumen Pelengkap
Pabean Dalam Bentuk Elektronik, PMK-176/PMK.04/2014
tentang Percepatan Pemeriksaan Pabean di KPUBC Tipe A
Tanjung Priok, Kep Dirjen BC Nomor KEP-145/BC/2014 Tentang
Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Pemberitahuan Pabean
Dokumen Cukai dan Dokumen Pelengkap Pabean Dalam Bentuk
Data Elektronik Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE)
pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok.
ii. Launching implementasi penyampaian dokumen pelengkap
online pada 10 Oktober 2014.
iii. Implementasi HiCO Scan untuk penyederhanaan prosedur
pemeriksaan fisik barang.
iv. Penurunan dwelling time dari 7.91 hari (Januari 2013), 5.69 di
bulan Desember 2014, 4,65 hari pada bulan Desember 2015,
dan 4,07 hari pada tahun 2016.
v. Penyelesaian aplikasi mobile CEISA untuk penggunaan tablet
dalam melaksanakan pemeriksaan fisik jalur merah.
c. Meluncurkan Customs call center
Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan
informasi dengan memperbaiki interaksi verbal kepada customers
DJBC melalui pembentukan Customs Call Center. Capaian utama
inisiatif ini pada tahun 2014 s.d. 2016 diantaranya: meluncurkan
Customs Contact Center Bravo DJBC 1500225, integrasi layanan
Contact Center dengan KPPBC SH dan KPPBC yang memiliki
bandara internasional, integrasi layanan Contact Center dengan
PUSKI dan KPU Tanjung Priok, layanan Dwi Bahasa (Bahsa
Indonesia dan Inggris), penggunaan Customer Relationship
Management (CRM) untuk kantor vertikal, penerapan ISO untuk
inbound call, dan piloting layanan 24/7.
Pembentukan Bravo Bea Cukai 1500225 dengan konsep
single point of contact diharapkan dapat memberikan informasi terkini
maupun menerima keluhan atas layanan yang diberikan oleh DJBC
kepada masyarakat dan pengguna layanan.
d. Memulai lab stakeholder external untuk mengurangi waktu impor
Dilatarbelakangi oleh lamanya waktu impor di Indonesia pada
tahun 2013 mencapai 23 hari (hampir 3X waktu impor Malaysia),
dilaksanakan inisiatif Memulai lab stakeholder eksternal untuk
mengurangi waktu impor, dengan tujuan untuk menginisiasi kerjasama
yang efektif antar stakeholder yang relevan melalui lab stakeholder
guna menurunkan waktu impor. Inisiatif ini telah dilaksanakan, dan
selesai pada tahun 2015 dengan capaian berupa dilakukannya
pertemuan (Megalab) dengan beberapa K/L terkait dengan hasil akhir
berupa penandatanganan Charter oleh 11 pimpinan K/L terkait dalam
penurunan waktu impor.
e. Future proofing kawasan berikat
Dalam rangka memberikan layanan yang cepat dan
predictable bagi penerima fasilitas Kawasan Berikat sekaligus
melakukan pengawasan secara efisien, diimplementasikan inisiatif
Future proofing kawasan berikat, dengan capaian:
i. Pada tahun 2014 telah diimplementasikan Monitoring Room untuk
6 KPPBC Tipe AA dan A. selanjutnya pada tahun 2015,
implementasi monitoring room diperluas untuk 36 KPPBC Type B,
Type C dan Type D.
ii. Pada Tahun 2016, telah dilakukan otomasi Sistem Perizinan,
Layanan, dan Pengawasan di Tempat Penimbunan Berikat
(CEISA TPB). Selanjutnya pada Tahun 2017, Dirjen Bea dan
Cukai meminta untuk penerapan secara penuh Sistem Otomasi
Pemberitahuan Pabean TPB melalui Keputusan Dirjen Bea dan
Cukai nomor 351/BC/2017.
53
54
iii. Beberapa Perdirjen BC juga telah ditetapkan dalam rangka
menyusun SOP untuk layanan dan perijinan diantaranya:
Perdirjen No 13/BC/2016, Perdirjen No 14/BC/2016, Perdirjen no
15/BC/2016, Perdirjen No 20/BC/2016, Perdirjen No 26/BC/2016,
Perdirjen No 27/BC/2016, dan Perdirjen No 28/BC/2016.
f. Memperbaiki layanan dan mengoptimasi pengawasan impor melalui
kantor pos
Dalam rangka meningkatkan kepastian pelayanan dan
optimalisasi pengawasan terhadap barang kiriman dengan
penyederhanaan prosedur pelayanan berbasis teknologi informasi,
dilaksanakan inisiatif Memperbaiki layanan dan mengoptimasi
pengawasan impor melalui kantor pos. Capaian utama inisiatif ini
diantaranya diterbitkannya PMK Nomor 182/PMK.04/2016 tentang
Ketentuan Impor Barang Kiriman, Perdirjen Bea dan Cukai Nomor
PER-02/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang
Kiriman, Implementasi Sistem Aplikasi Barang Kiriman, dan Sistem
Tracking Barang Kiriman. Dengan disusunnya PMK, Perdirjen, dan
aplikasi-aplikasi ini dapat meningkatkan kepastian pelayanan dan
optimalisasi pengawasan terhadap barang kiriman.
g. Otomasi proses pelayanan dan pengawasan
Otomasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam
reformasi dan modernisasi organisasi DJBC, untuk itu inisiatif ini
dilaksanakan dalam rangka modernisasi pelayanan dan pengawasan
kepabeanan dan cukai melalui otomasi proses bisnis utama, dengan
beberapa kegiatan dan capaian utama, diantaranya:
i. Otomasi tata naskah dinas dengan pengembangan aplikasi tata
naskah dinas DJBC
ii. Pengembangan sistem aplikasi proofing dan integrasi dengan
sitem pelayanan dengan pengembangan dan implementasi sistem
kepatuhan pengguna jasa terintegrasi, yang sampai saat masih
terus disempurnakan.
iii. Informasi elektronik melalui Portal Pengguna Jasa bagi
pengguna jasa.
iv. Pengembangan sistem otomasi cukai, sistem otomasi Kawasan
Berikat, dan sistem otomasi Barang Kiriman melalui Sistem
aplikas Cukai (SAC) Sistem aplikasi CEISA TPB, dan CEISA
Barang Kiriman.
h. Meningkatkan citra dengan mengoptimasi kegiatan kehumasan
Dalam rangka memperbaiki layanan informasi dan
mengotimalkan publikasi media guna membantu meningkatkan citra
DJBC, telah diimplementasikan inisiatif Meningkatkan citra dengan
mengoptimasi kegiatan kehumasan, capaian roll out website baru
yang telah melalui alamat www.beacukai.go.id. Pada website ini
terdapat perluasan sarana publikasi, diantaranya melalui penggunaan
sosial media.
i. Mengintegrasikan sistem manajemen risiko
Dalam rangka membangun sistem manajemen risiko yang
terintegrasi dan andal untuk menyeimbangkan pelayanan dan
pengawasan, telah dilaksanakan inisiatif Mengintegrasikan sistem
manajemen risiko. Beberapa capaian inisiatif ini diantaranya Pada
tahun 2014-2015 telah disusun desain risk engine dan diselesaikan
kajian terkait monitoring dan evaluasi risk engine secara keseluruhan.
Pada tahun 2018 telah diselesaikan risk engine/analysis tools audit
dengan terbentuknya Risk Engine Targetting Audit (RETA) untuk
penentuan objek audit dan dasboard analysis yang dimanfaatkan
untuk keperluan joint analysis DJBC-DJP. Kedua sistem ini melekat
pada CEISA DJBC.
Pada tahun 2018, telah diselesaikan peraturan terkait integrasi
NPPBKC dan NPWP, yaitu PMK No 66/PMK.04/2018, ketentuan
terkait SKPJ dan single profile pengguna jasa, serta pelaksanaan
simulasi profile pengguna jasa. Ditahun yang sama juga telah disusun
dan dilaksanakan piloting Risk Engine Pengguna Jasa Reguler.
55
56
Risk Engine KB saat ini telah disatukan dengan single profile
pengguna jasa pada komponen rekam jejak (disobedience
accumulative ratio), dan dilanjutkan penyelesaiannya pada inisiatif
joint program.
j. Menyelaraskan fondasi dengan mandat
Untuk mencapai penyelarasan Organisasi, SDM dan
Infrastruktur (OSI) dengan mandat, telah dilaksanakan inisiatif
Menyelaraskan fondasi dengan mandat, dengan caaian utama
diantaranya: pemetaan mandat DJBC berdasarkan UU Kepabeanan
dan Cukai serta penetapan fungsi utama DJBC melalui Kepdirjen BC
nomor KEP-105/BC/2014 tentang visi, misi dan fungsi utama DJBC,
Penetapan tema prioritas/program strategis implementasi
penyelarasan Organisasi, SDM, dan Infrastruktur (OSI) melalui
Kepdirjen BC Nomor KEP-359/BC/2016 tentang Strategi
Penyelarasan OSI, dan Pemenuhan program prioritas melalui PMK-
234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan beserta aturan tindallanjutnya PMK-188/PMK.01/2016,
PMK-144/PMK.02/2016, PMK-145/PMK.02/2016, PER-16/BC/2015,
PER-11/BC/2016, KEP-628/BC/2016.
k. Pusat Logistik Berikat sebagai Alternatif Solusi Logistik Nasional
Inisiatif Strategis Pusat Logistik Berikat (PLB) bertujuan agar
tersedianya pusat logistik untuk memenuhi kebutuhan industri yang
tepat sasaran, memberikan akses pemenuhan bahan baku impor dan
akses ekspor pada Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan menjadi
hub logistic di Asia Pasifik. Selain PLB juga menjadi perhatian
pimpinan mengingat PLB masuk ke dalam Paket Kebijakan Ekonomi
dan memiliki peran yang penting bagi penurunan biaya logistik.
Capaian signifikan yang berhasil diraih yaitu Pemberian izin PLB
terhadap 112 perusahaan pada 167 lokasi.
l. Revitalisasi Fungsi Pengawasan Laut
Inisiatif Strategis ini bertujuan sebagai penguatan fungsi
pengawasan laut DJBC dalam rangka menanggulangi penyelundupan
impor/ekspor dan barang ilegal/yang dibatasi lainnya serta
meminimalisir potensi kebocoran penerimaan negara. Capaian
signifikan yang berhasil diraih yaitu penetapan PMK terkait
pengawasan laut melalui PMK No 179 tahun 2019 Tentang Patroli
Laut DJBC Dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan
Cukai.
5. Tema Perbendaharaan
Dalam implementasi Transformasi Kelembagaan Kemenkeu,
Tema Perbendaharaan dilaksanakan secara sinergi oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Tema
Perbendaharaan difokuskan pada:
- penciptaan sistem pencairan dan penerimaan yang efisien, akurat
serta berbiaya rendah,
- pengintegrasian pengelolaan likuiditas untuk memastikan ketersediaan
kas dengan mengoptimalkan cost of funds,
- pembangunan pasar obligasi dalam negeri yang likuid dan dalam,
- penjaminan pengelolaan Sovereign Risk yang transparan dan aktif,
- optimalisasi aset Indonesia,
- rasionalisasi fungsi “special mission”, dan
- akuntabilitas dan transparansi.
Ringkasan capaian inisiatif strategis Tema Perbendaharaan
adalah sebagai berikut:
57
58
a. Sistem pembayaran, pengumpulan yang terpusat, dan verifikasi yang
bersifat elektronik serta dengan saluran pembayaran modern
Dalam mewujudkan inisiatif ini telah diluncurkan aplikasi
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) oleh Presiden
Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2015. SPAN merupakan
sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan
anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen
anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa,
manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara,
manajemen kas, dan pelaporan. Dengan adanya SPAN maka
Pemerintah dapat memantau dan mengatur belanja, serta
meningkatkan akuntabilitas belanja dan pelaporan keuangan.
b. Basis data penerimaan yang terintegrasi dengan saluran pengumpulan
modern
Data penerimaan telah diintegrasikan melalui Modul
Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2), yaitu sebuah sistem
penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat
setoran elektronik sendiri adalah surat setoran yang berdasarkan pada
sistem billing. Penerimaan negara dapat meliputi penerimaan pajak,
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun penerimaan bea dan
cukai, yang harus masuk ke kas negara melalui sistem MPN. MPN G2
secara bertahap mulai diterapkan melalui bank/pos persepsi sejak
bulan Februari 2014 yang dimulai pilotingnya pada satu bank persepsi
yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Saat ini MPN G2
telah dikembangkan menjadi MPN G3, yang mampu melayani setoran
penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik.
c. Fungsi back office “Shared service” untuk seluruh K/L dipusatkan di
Kemenkeu
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
2/PB/2018 mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran gaji dengan
menggunakan database gaji terpusat. Dengan adanya mekanisme
pembayaran gaji terpusat diharapkan dapat mempermudah
administrasi belanja pegawai dengan tingkat akurasi tinggi.
Kedepannya, sedang disusun ketentuan mengenai shared service
terkait belanja operasional dan perjalanan dinas.
d. Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas yang bersifat end-to-end
Untuk mewujudkan pengelolaan kas negara yang optimal salah
satunya dilakukan dengan mengintegrasikan perencanaan kas setiap
unit eselon I melalui Aplikasi CPIN (Cash Planning Information
Network). Aplikasi CPIN berbasis web dapat diakses pada alamat:
www.cpin.djpbn.depkeu.go.id. Oleh karenanya, setiap Unit Eselon I
Kemenkeu diharapkan dapat menyampaikan dan melakukan
pemutakhiran data pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai
dengan tugas dan fungsinya kedalam aplikasi CPIN sebagaimana
diamanatkan oleh PMK Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
e. Meninjau kapabilitas TDR dan memastikan prudensi dalam operasional
Sebagai salah satu bentuk modernisasi perencanaan kas,
Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 206/PMK.01/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, telah membentuk
Subdirektorat Treasury Dealing Room (TDR) dan Manajemen Risiko
yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan terkait TDR. Untuk
mempermudah operasionalisasinya, telah disusun MoU berupa
perjanjian kerja sama tentang operasionalisasi TDR yang
ditandatangani oleh Deputi Gubernur BI dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan pada tanggal 17 Desember 2015.
59
60
MoU ini merupakan salah satu dasar untuk penyusunan roadmap
TDR. Menteri Keuangan dan Gubernur BI telah menyepakati
penempatan dana TDR sebesar Rp 5 Triliun untuk 5 tahun. Selain itu
telah ditetapkan dengan PMK Nomor 3/PMK.05/2014 mengenai
penempatan TDR di bank umum.
f. Panduan perencanaan kas dengan target saldo cadangan terdefinisi
Sebelumnya perencanaan kas dilakukan dengan target saldo
cadangan Rekening Kas Umum Negara yang ditetapkan sebesar Rp 2
triliun untuk mengoptimalisasi kepemilikan kas dan memastikan
likuiditas pencairan, tanpa target kas secara keseluruhan. Melalui
inisiatif ini, DJPb telah melakukan kajian mengenai reserve
management, untuk mengetahui besaran cadangan kas yang mampu
menjamin likuiditas pemerintah dengan biaya pengelolaan yang
efisien. Berdasarkan kajian tersebut, telah ditetapkan batasan saldo
kas yang mencakup Saldo Kas Minimal (SKM), Lower Cash Balance
(LCB), Target Cash Balance (TCB), dan Upper Cash Balance (UCB).
g. Memperbaiki prakiraan belanja dari para satker
Untuk menjaga ketersediaan dana belanja pemerintah dan
meningkatkan optimalisasi penempatan idle cash pemerintah ke
dalam instrumen investasi jangka pendek untuk menghasilkan imbal
hasil yang optimal, telah dikembangkan Aplikasi Renkas G2. Aplikasi
ini merupakan aplikasi perencanaan kas satker yang dibangun dalam
rangka pengelolaan likuiditas keuangan pemerintah. Aplikasi mulai
efektif dipergunakan satker di seluruh Indonesia sejak Juli 2015.
h. Mempererat koordinasi pengelolaan likuiditas dengan Bank Indonesia
Sejalan dengan implementasi Inisiatif Strategis #5, beberapa
aktivitas terkait pengelolaan likuiditas sudah dimasukkan dalam MoU
dengan Bank Indonesia. PMK penempatan kas di bank umum juga
telah ditetapkan melalui PMK Nomor 3/PMK.05/2014.
i. Memperluas jangkauan TSA
Treasury Single Account (TSA) atau Rekening Tunggal
Perbendaharaan adalah suatu rekening yang digunakan untuk
melakukan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, dimana
saldo kas penerimaan dan pengeluaran tersebut dikonsolidasikan
dalam rangka transaksi keuangan pemerintah. Pada tanggal 23
Desember 2015, DJPb telah memperluas penerapan TSA dengan
memasukkan kas yang ada pada rekening Bendahara Pengeluaran.
Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37 Tahun 2015,
perluasan TSA diterapkan pada rekening Bendahara Pengeluaran
untuk satker KPPN Sumedang, KPPN Kuningan, KPPN Karawang,
dan KPPN Rangkasbitung. Dengan diimplementasikannya TSA,
pemerintah dapat mengelola berbagai risiko terkait dengan
penyimpanan kas secara lebih baik dan mengambil keputusan tentang
keuangan publik secara keseluruhan, khususnya yang terkait dengan
defisit dan surplus kas.
j. Menetapkan strategi dan pedoman pengelolaan valuta asing jangka
pendek untuk pengelolaan likuiditas
Kementerian Keuangan telah menetapkan PMK Nomor
203/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang
Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Mata Uang Asing di Pasar
Perdana Domestik. Ketentuan tersebut memuat pengelolaan valuta
asing dalam pengelolaan likuiditas pemerintah.
k. Pengenalan platform perdagangan elektronik
Urgensi implementasi Platform perdagangan elektronik
(electronic trading platform/ETF) adalah transparansi dan likuiditas
perdagangan Surat Berharga Negara. Melalui inisiatif ini,
61
62
pasar perdagangan obligasi Indonesia beralih dari sistem OTC manual
ke ETP sehingga pasar lebih efisien karena pembaharuan informasi
dapat diperoleh secara lebih cepat oleh investor (real time). ETP yang
diluncurkan pada 6 April 2014 di Bursa Efek Indonesia merupakan
hasil sinergi dari Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan, dan PT BEI.
l. Meluncurkan sistem baru primary dealer
Berdasarkan hasil kajian terkait Efektivitas Sistem Dealer
Utama, dihasilkan rekomendasi bahwa sistem dealer utama (primary
dealer) yang berjalan saat ini sudah berjalan dengan efektif sehingga
tidak perlu diimplementasikan sistem yang baru. Sistem tersebut
sejauh ini dapat meningkatkan efektivitas lelang di pasar perdana dan
membawa tren positif terhadap pasar sekunder SUN.
m. Meningkatkan kerangka kerja stabilisasi obligasi secara berkelanjutan
Sebagai salah satu langkah mitigasi Pemerintah, Kemenkeu
menetapkan BSF (Bond Stabilization Framework) yang berfungsi
sebagai salah satu kerangka kerja Crisis Management Protocol untuk
menstabilkan pasar surat berharga negara. Langkah jangka pendek
dalam kerangka stabilisasi ini berupa pembelian SBN di pasar
sekunder. Berdasarkan hasil kajian, pembentukan Bond Stabilization
Fund berpotensi menimbulkan dampak negatif dan menolong aksi
spekulasi untuk mengukur kekuatan Pemerintah. Pada tahun 2015,
telah dilaksanakan full-dress simulation implementasi BSF, dengan
Kementerian BUMN, Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS
Kesehatan, 10 BUMN Asuransi dan Penjaminan, serta 4 perusahaan
sekuritas berlaku sebagai arranger. Selain itu, pada tahun 2017 telah
ditetapkan KMK nomor 960/KMK.08/2017 tentang Penunjukan Unit-
Unit terkait di Lingkungan Kemenkeu untuk Melaksanakan Koordinasi
Dalam Rangka Stabilitas Pasar Berharga Negara. KMK tersebut
sebagai landasan bagi penambahan partisipan baru BSF yaitu BLU
dan BUMN di bawah Kemenkeu.
n. Pengelolaan utang: Konsolidasi benchmark SBN domestik
Dalam meningkatkan likuiditas SBN dimana salah satunya
dilakukan dengan mengkonsolidasi beberapa utang dalam beberapa seri
on-the-run, telah dilakukan debt switching dengan menggunakan fasilitas
Ministry of Finance Dealing System (MOFiDS) dengan mekanisme many
to many (penukaran beberapa seri obligasi yang tidak likuid yang
ditawarkan dengan beberapa seri benchmark sebagai obligasi penukar)
dan staple bond.
o. Memperkuat Hubungan Investor (IR)
Dalam rangka membangun strategi dan perencanaan, memperdalam
dan memperluas basis investor serta menyediakan informasi yang
lengkap, akurat dan komprehensif, Kemenkeu membentuk suatu unit
yang secara spesifik melaksanakan tugas terkait hubungan investor dan
hubungan publik di lingkungan DJPPR yaitu Subdirektorat Hubungan
Investor, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan. Sebagaimana
diamanatkan dalam PMK nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kemenkeu, unit tersebut bertugas untuk melakukan
pemetaan, pengembangan dan pendalaman basis investor, melakukan
koordinasi dalam hal kegiatan diseminasi Informasi, edukasi dan
sosialisasi kepada investor, pengelolaan basis data investor serta
kegiatan hubungan investor dan masyarakat lain termasuk pameran,
eksibisi, kunjungan delegasi dan lain-lain.
p. Mendukung OJK dalam mengembangkan pasar repo yang likuid
dan dalam
Inisiatif ini salah satunya dilatarbelakangi oleh likuiditas pasar
repo yang cukup rendah. Oleh karena itu Kementerian Keuangan melalui
Direktorat SUN DJPPR terlibat aktif dalam pembahasan dalam Tim
Pengembangan Pasar Surat Utang (TPPSU) sehingga pada tanggal 25
Juni 2015 telah ditetapkan Peraturan OJK Nomor POJK-
9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement
63
64
bagi Lembaga Jasa Keuangan. Dengan adanya pedoman tersebut
transaksi repo dapat mengacu pada standar transaksi yang berlaku
secara umum dan menjamin adanya kepastian hukum.
q. Meningkatkan partisipasi domestik dari investor-investor utama
Untuk mendorong partisipasi domestik, telah ditetapkan
Peraturan OJK Nomor POJK-1/POJK.05/2016 mengenai Investasi
Surat Berharga Negara bagi Jasa Keuangan Non-Bank. Dengan
ditetapkannya ketentuan tersebut, maka industri asuransi dan dana
pensiun dapat berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional
melalui investasi SBN.
r. Tata kelola risiko untuk keseluruhan sovereign risk
Sejalan dengan penyusunan kerangka kerja risiko yang
bersifat holistik, telah disusun kerangka kerja komite Asset Liability
Management (ALM) dengan tujuan untuk mewujudkan APBN yang
kredibel melalui pengelolaan risiko fiskal yang efektif, dan sebagai
early warning system terhadap krisis keuangan dan dampaknya
terhadap Neraca Pemerintah. Tiga pilar kerangka kerja ALM adalah
organisasi, proses bisnis, dan dukungan teknis.
s. Kerangka kerja risiko yang bersifat holistik
Dalam rangka mengagregasi risiko fiskal, telah dilakukan
beberapa upaya diantaranya penyusunan SOP mengenai
pengembangan konsep neraca negara dan kerangka kerja
pengelolaan risiko berbasis Sovereign Asset and Liability
Management (SALM), penandatanganan MoU antara Kemenkeu dan
BI tentang koordinasi dalam rangka Penyusunan Kerangka Kerja
SALM Indonesia, serta pengembangan prototype dan format SRBSA.
Dengan dilaksanakannya beberapa milestones tersebut diharapkan
dapat mempertajam kualitas asesment dan mitigasi risiko fiskal dalam
pelaksanaan APBN.
t. Mengaktifkan pengelolaan risiko pada area-area risiko utama
Untuk mengelola risiko secara komprehensif diperlukan
pengelolaan risiko fiskal yang mendalam pada beberapa area utama
diantaranya pengembangan macro test model risiko BUMN, pengelolaan
risiko special mission vehicle Kemenkeu, dampak penganggaran SJSN,
risiko pelemahan ekonomi melalui penugasan khusus ekspor, dan
pengelolaan risiko keuangan negara dengan mengembangkan
pembiayaan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan. Melalui
kegiatan tersebut, Kemenkeu telah memiliki tools untuk memitigasi
beberapa risiko area utama diantaranya risiko BUMN, risiko belanja
kesehatan, dan risiko penurunan ekspor.
u. Membuat kebijakan terkait inventarisasi dan penilaian
Inisiatif ini dipecah menjadi dua sub inisiatif yaitu pertama
Penyusunan Kebijakan Penilaian SDA yang memiliki tujuan untuk
memperbaiki kebijakan penilaian untuk meningkatkan akurasi pencatatan
SDA, kedua Penyusunan sistem pelporan potensi fiskal SDA yang
memiliki tujuan membangun sistem pelaporan potensi fiskal SDA. Saat
ini DJKN telah berhasil menyusun 8 pedoman penilaian SDA, dan telah
melakukan uji coba penilaian SDA sub akun timah serta menyelesaikan
laporan experimental potensi SDA timah dan batubara. Dengan
ditetapkannya PP No 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup, DJKN berperan dalam membantu penilaian SDA.
v. Membuat pengelolaan aset dan portofolio dalam bentuk digital
Pada tahun 2015 DJKN telah mengembangkan SIMAN yang
berbasis internet sebagai salah satu upaya untuk menertibkan
pengelolaan dan portofolio aset melalui digitalisasi. SIMAN merupakan
aplikasi yang digunakan untuk membantu kegiatan pengelolaan BMN
mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan,
pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan sampai
dengan pengawasan dan pengendalian BMN. Untuk mendukung kinerja
65
66
SIMAN, DJKN juga mengembangkan SMARt sebagai aplikasi yang
ditujukan untuk mewujudkan e-Corporate di DJKN dengan
mengintegrasikan semua aplikasi internal DJKN seperti aplikasi
persuratan, portal keuangan, sistem informasi kepegawaian, perjalanan
dinas, presensi digital serta diklat. Saat ini, SMARt sedang dalam proses
harmonisasi dengan NADINE sebagai aplikasi persuratan Kemenkeu.
w. Menegakkan regulasi, panduan dan proses untuk memastikan aset
teroptimalkan secara penuh oleh K/L
Untuk mendukung upaya optimalisasi aset oleh K/L, sebagai
pendukung terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaam
BMN/D, telah terbit PMK 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian
Wewenang dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada
Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan 100 Juta. Selanjutnya
untuk melengkapi aturan tersebut, telah ditetapkan PMK Nomor
76/PMK.06/2015. Selain itu juga telah ditetapkan PMK Nomor
71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang Tidak
Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara/Lembaga. Dengan ketentuan tersebut, K/L diharapkan dapat
bertanggung jawab dalam mengelola aset yang dimilikinya.
x. Mengoptimalkan jenis aset tertentu yang berada di bawah tanggung jawab
Kemenkeu langsung
Dalam rangka optimalisasi aset tertentu di bawah Kemenkeu,
telah ditetapkan Kepdirjen Nomor 171/KN/2017 tentang Pedoman Teknis
Penatausahaan Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset Eks-BPPN, Eks
PT PPA, dan Eks BDL di Lingkungan DJKN.
y. Memaksimalkan pemanfaatan aset dan return on asset
Untuk mendorong pemanfaatan aset khususnya aset BUN, telah
dibentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai Badan
Layanan Umum (BLU) melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor
KMK-1319/KMK.05/2015 tanggal 30 Desember 2015. LMAN memiliki
tugas diantaranya melaksanakan pelayanan pengembangan usaha,
analisis pasar properti, pengembangan strategi bisnis jasa penilaian
dan konsultasi manajemen aset, penelitian di bidang properti,
pemanfaatan dalam bentuk pendayagunaan dan kerjasama
operasional aset negara termasuk pinjam pakai, pemindahtanganan,
serta pelaporan, monitoring dan evaluasi manajemen aset negara.
z. Melaksanakan kajian portofolio aset setiap tahun
Dalam rangka optimalisasi aset, DJKN perlu melakukan
evaluasi struktur portofolio aset secara keseluruhan untuk kemudian
dapat mengambil kebijakan terkait penambahan/divestasi aset.
Hingga tahun 2019, telah terbit KMK Nomor 349/KM.6/2018 tanggal
31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja
Barang Milik Negara, sebagai langkah awal dalam melaksanakan
kajian portofolio aset. Di tahun 2019 sendiri, telah dilakukan uji coba
penerapan portofolio aset pada masing-masing KPKNL sebanyak 3
nup serta pengembangan aplikasi portofolio aset. Inisiatif ini
dilanjutkan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dalam Inisiatif #10
“Penyempurnaan Sistem Manajemen Aset Negara”.
aa. Memperjelas mandat dan strategi dari setiap unit special missions
dan meningkatkan kinerja mereka
Dalam rangka penguatan dan optimalisasi pengelolaan
BUMN, BLU dan beberapa unit dengan mandat sebagai fiscal tools di
Kementerian Keuangan (disebut dengan special mission vehicles atau
SMV), telah ditetapkan 3 (tiga) inisiatif strategis dalam tema
Perbendaharaan sebagai berikut: (1) Memperjelas mandat dan
strategi dari setiap unit special missions dan meningkatkan kinerja
mereka, (2) Menerapkan tata kelola, pelaporan, dan struktur hukum
yang jelas, dan (3) Menempatkan proses-proses yang tepat.
Terkait dengan implementasi Inisiatif “Memperjelas mandat
dan strategi dari setiap unit special missions dan meningkatkan kinerja
mereka”, telah dilaksanakan klarifikasi mandat, strategi pengelolaan
67
68
dan arahan terkait kebijakan pemindahan SMV sebagaimana dituangkan
dalam Berita Acara Leaders Offsite Meeting (LOM) Kementerian
Keuangan tahun 2015.
ab. Menerapkan tata kelola, pelaporan, dan struktur hukum yang jelas
Terkait dengan implementasi Inisiatif ini telah dibentuk Komite
SMV sejak tahun 2018 sebagaimana diamanatkan dalam KMK Nomor
808/KMK.01/2018 tentang Pembentukan Komite Pengarah dan
Pengelola Kebijakan SMV di lingkungan Kementerian Keuangan.
ac. Menempatkan proses-proses yang tepat
Implementasi Inisiatif “Menempatkan proses-proses yang tepat”
dilaksanakan melalui monitoring kinerja yang dilakukan secara konsisten
melalui monitoring terhadap IKU mandat sebagaimana telah disetujui
dalam Berita Acara LOM Tahun 2015 oleh Pokja yang telah ditetapkan
melalui Kep.Sekjen Nomor 135/SJ/2017 tentang Pembentukan Tim
Monitoring Kinerja Unit Special Mission di lingkungan Kemenkeu.
ad. Pengimplementasian road map strategi akuntansi akrual
Sejak ditetapkannya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, DJPb terus menyusun aturan turunan dari PP
tersebut untuk mendukung implementasi berbasis akrual. Dengan
pelaporan berbasis akrual, dapat dipantau posisi keuangan pemerintah
dan perubahannya, termasuk juga kemampuan pendanaannya sehingga
kapasitas pemerintah dapat diukur dengan lebih akurat.
ae. Pengintegrasian sistem akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah
Sebagai prasyarat terintegrasinya informasi keuangan
pemerintah pusat dan daerah, DJPK telah mengembangkan SIKD
(Sistem Informasi Keuangan Daerah). Nantinya akan dikembangkan
aplikasi yang dapat mengintegrasikan informasi keuangan pusat dari
SPAN dan informasi keuangan daerah dari SIKD dengan bagan akun
yang standar. (Inisiatif ini dilanjutkan di tahun 2020 dalam inisiatif #12
dan #13).
af. Meningkatkan pengelolaan keuangan K/L dan BUN
Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan terutama
dalam hal pelaporan, DJPb telah mengembangkan aplikasi e-Rekon &
LK. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan
dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan
penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Dengan digunakannya aplikasi ini, data menjadi lebih kredibel karena
bila terdapat perbedaan data dapat segera diketahui semua pihak
terkait, proses konsolidasi laporan keuangan pada tingkat Wilayah,
Eselon 1 dan K/L menjadi lebih mudah, dan monitoring data menjadi
lebih cepat, mudah dan simpel karena Aplikasi e-Rekon dan LK juga
dilengkapi dengan fitur-fitur yang mendukung analisis dan telaah
laporan keuangan. DJPb juga telah melakukan pelatihan pengelolaan
keuangan termasuk monitoring audit kepada pengelola keuangan
satker dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan
K/L dan BUN. Dengan berbagai upaya tersebut, Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tahun 2016, 2017, dan 2018 berhasil memperoleh
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2018,
terdapat 81 Laporan Keuangan K/L dan Laporan Keuangan BUN yang
mendapat predikat WTP.
ag. Meningkatkan sistem pengendalian internal
Kemenkeu telah mendorong BPKP untuk meningkatkan
kualitas sistem pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal tersebut kemudian
ditindaklanjuti melalui penetapan PMK Nomor 14/PMK.09/2017
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian
Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah
dicabut dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman
Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat. DJPb bersama Itjen juga telah secara
aktif melaksanakan edukasi terkait PMK tersebut untuk meningkatkan
sistem pengendalian internal satuan kerja.
69
70
Seiring dengan perubahan kebijakan pimpinan, penyesuaian
terhadap kondisi eksternal, dan pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan internal dan eksternal, pelaksanaan Program Reformasi
Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan mengalami perubahan dengan
dirumuskannya sejumlah inisiatif strategis baru yang mulai dilaksanakan
pada tahun 2017. Rumusan inisiatif baru yang berjumlah dua puluh tersebut
menandai fase baru perjalan Program RBTK Kementerian Keuangan (Tahap
Keempat).
Dengan dirumuskannya dua puluh inisiatif strategis baru tersebut,
beberapa inisiatif strategis yang milestone dan acceptance criteria-nya
belum diselesaikan namun telah tercakup (carry on) dalam Inisiatif Strategis
Program RBTK tahun 2017, dapat dinyatakan selesai (Diktum Keenam
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 438/SJ/2019). Sedangkan terhadap
inisiatif strategis yang milestone dan acceptance criteria-nya belum
diselesaikan dan tidak tercakup (carry on) dalam Inisiatif Strategis Program
RBTK tahun 2017 maka akan diselesaikan dalam program rutin oleh Unit
Eselon II terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Tahap keempat, dari tahun 2017 hingga 2018, merupakan periode
dilakukannya perubahan mendasar terhadap rumusan inisiatif strategis
RBTK, yaitu yang berdampak langsung terhadap pencapaian strategic
outcomes serta merupakan terobosan yang bersifat nasional dan connecting
the dots atau memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L. Dalam rapat
Steering Committee Program RBTK pada tanggal 19 September 2016,
Menteri Keuangan menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan
Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Keuangan dituntut
menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal baik dari sisi pendapatan
negara, belanja negara, dan pengelolaan keuangan negara.
FASE PENGUATAN PROGRAM RBTKC
Dalam kesempatan dimaksud, Menteri Keuangan menyampaikan
agar pegawai Kemenkeu peka terhadap tuntutan stakeholders untuk
mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik. Arah Transformasi
Kelembagaan Kemenkeu diminta agar fokus pada aspirasi pertama (budaya
akuntabilitas berbasis outcome) dan aspirasi kelima (terobosan nasional).
Untuk itu, 87 Inisiatif Strategis (IS) Program TK sebagaimana dalam KMK
36/KMK.01/2014 dan usulan penambahan 7 IS pada tema penganggaran
dan tema kepabeanan dan cukai tetap dilaksanakan oleh masing-masing
unit eselon I. Pada level pusat, Central Transformation Office diminta untuk
mendesain IS Program RBTK baru pada 4 tema utama yaitu Tema
Penerimaan, Tema Penganggaran, Tema Perbendaharaan, dan Tema
Sentral untuk mencapai strategic outcome Kementerian Keuangan
“Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang
optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan
keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable”.
Usulan 20 IS RBTK hasil koordinasi dan kalibrasi CTO, Staf Ahli,
Sekretaris Jenderal, dan para PMO unit eselon I selanjutnya dibahas dalam
Leaders Offsite Meeting (LOM) pada tanggal 2-3 Desember 2016 yang
dipimpin oleh Menteri Keuangan dan dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan
dan seluruh pejabat eselon I. Duapuluh IS RBTK sebagai fokus
Kementerian Keuangan dalam Program RBTK yang ditujukan untuk
mencapai Strategic Outcomes Kementerian Keuangan terbagi dalam tiga
outcomes tematik (sesuai dengan KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang
Implementasi IS Program RBTK Kementerian Keuangan Tahun 2017-2019),
yaitu:
1. Tema Penerimaan “Pendapatan negara yang optimal”, yang akan
dicapai melalui 5 Inisiatif.
2. Tema Perbendaharaan “Pengelolaan Keuangan Negara yang
Akuntabel”, yang akan dicapai melalui 7 Inisiatif.
3. Tema Penganggaran “Belanja Negara yang Efektif dan Efisien”, yang
akan dicapai melalui 4 Inisiatif.
71
72
4. Tiga outcomes tematik tersebut didukung oleh 4 IS RBTK Tema Sentral
yang menjiwai, mendukung, dan menggerakkan pencapaian seluruh IS
RBTK pada masing-masing tema.
Gambaran ringkas mengenai Inisiatif-Inisiatif pada keempat tema
tersebut di atas sebagaimana gambar berikut:
Adapun capaian signifikan dari inisiatif-inisiatif Program RBTK tahun
2017-2018 diantaranya:
#1. Penguatan
BudayaKemenkeu
#13. Penjaminanobligasi
infrastruktur
#11. LikuiditasKeuangan Negara
#12. SBN ritel online
#14. Optimalisasipengelolaan aset
#10. Pengelolaan keuangan terintegrasi
#16. SinergiPengawasan
Anggaran BUN dan ICOFR
#15. Optimalisasiinvestasi
pemerintah
#7. Joint program
DJBC – DJP
#5. Pengamanan pajak atas
belanja pemerintah
#8. Sistem kepatuhan
pengguna jasa terintegrasi
#6. Modernisasi Sistem
informasi DJP
#9. Optimalisasi
PNBP
#17. Belanja negara efisien
& efektif#18. Belanja
pendidikan dan kesehatan
#20. Pengelolaan
dana pensiun #19. Sinkronisasi
penganggaran pusat & daerah
Gambar 1.3: Dua Puluh IS RBTK
1. Tema Sentral
a. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan
Dalam rangka mewujudkan perbaikan budaya organisasi
Kementerian Keuangan guna mendorong reformasi birokrasi dan
menjadi branding Kemenkeu secara nasional melalui pengelolaan APBN
yang kredibel, berkeadilan, dan berkelanjutan, telah dilaksanakan inisiatif
Penguatan Budaya Organisasi dengan capaian signifikan diantaranya:
pada tahun 2017 telah dilaksanakan diagnostik budaya yang melibatkan
97% Pegawai Kemenkeu dan hasil Gerakan Efisiensi (IMK 346/IMK.01/
2017) sebesar Rp 345,8 M, dilanjutkan pada tahun 2018 ditetapkan
Surat Edaran nomor SE-12/MK.1/2018 tentang Penerapan Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan dan Kode Etik sebagai Early Warning System di
Lingkungan Kementerian Keuangan, serta reviu pelaksanaan IMK
efisiensi yang dikoordinasikan oleh Itjen.
b. Penguatan SDM melalui Kementerian Keuangan Corporate University
Dalam rangka mewujudkan SDM yang mampu mencapai target
kinerja organisasi melalui proses pembelajaran yang relevan, aplikatif,
mudah diakses, dan berdampak nyata telah diimplementasikan inisiatif
Penguatan SDM melalui Kemenkeu Corporate University (Corpu)
dengan capaian signifikan diantaranya: pada tahun 2017 dilaksanakan
launching portal Knowledge Management System (KMS), dengan jumlah
video pembelajaran mencapai 631 video termasuk executive knowledge
capture tentang APBN 2016 dan Tax Amnesty. Selanjutnya pada tahun
2018, ditetapkan dan diimplementasikan regulasi pendukung Corpu
(blueprint, standar kompetensi teknis manajemen pelatihan, analisis
kebutuhan pembelajaran, standar smart classroom, desain
pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan video pembelajaran).
Selanjutnya, telah diidentifikasi crucial job Kemenkeu dan disusun
learning journey untuk beberapa crucial job, pelaksanaan e-learning
melalui portal KMS (klc.kemenkeu.go.id). Dengan peralihan diklat
konvensional ke e-learning terdapat potensi penghematan biaya
pelatihan sebesar 88.07%
73
74
c. Optimalisasi Kemenkeu Leaders Factory untuk mendukung
pengelolaan keuangan negara yang kredibel
Inisiatif ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan peran
SDM Kementerian Keuangan sebagai talent/leaders dalam bidang
keuangan negara. Adapun capaian signifikan dari inisiatif ini
diantaranya: pada tahun 2017 telah dilaksanakan program
secondment antara BKF-DJP-DJBC serta MoU dengan BI, OJK, dan
LPS. Selanjutnya, capaian tahun 2018 di antaranya:
- Pilot project Leaders Factory lingkup eksternal, melalui
penempatan lulusan PKN STAN pada 26 K/L.
- Program mutasi leaders pimpinan antar unit eselon I Kemenkeu
- Program secondment pegawai DJP dan DJBC, secondment
pegawai Kemenkeu ke Bank Indonesia dan sebaliknya,
secondment pegawai Kemenkeu ke ADB, dan secondment
pegawai Biro Advokasi ke law firm swasta; Pegawai yang
dipekerjakan ke BAWASLU, BEKRAF, BNN, Kemenko
Perekonomian, Kementerian PUPR, KPK, KSP, dan PPATK.
- Penetapan PMK 191/PMK.01/2018 tentang Leaders Factory dan
aturan pendukung lainnya (leadership framework dan development
framework sebagai infrastruktur Leaders factory).
- Implementasi Jabatan Fungsional berupa pengangkatan Jabatan
Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah serta pembentukan
Jabatan Fungsional Analis Anggaran dan Penilai Pemerintah.
d. Perumusan Kebijakan Fiskal yang Terintegrasi
Inisiatif ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan kebijakan
fiskal dan penganggaran yang optimal sebagai dasar penyusunan
APBN yang berkelanjutan dan berdampak nyata dengan tetap
menjaga iklim perekonomian yang kondusif. Capain inisiatif ini
diantaranya: pada tahun 2017 format dan standar KEMP-PKF telah
disusun dan disampaikan kepada DPR, selanjutnya pada tahun 2018
telah disusun proses bisnis perencanaan dan penganggaran APBN yang
meliputi penyusunan KEM-PPKF. Pelaksanaan evaluasi kebijakan
penerimaan negara yang terdiri dari Evaluasi Ekspor Jasa 0%, Kajian
Pengenaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Produk Benang Kapas
Selain Benang Jahit yang selanjutnya ditetapkan melalui PMK 14/ PMK.010/
2018, Kajian evaluasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-
Singapura, dan Indonesia-Jepang. Hasil kesepakatan pembahasan KEM-
PPKF 2019 antara pemerintah dan DPR telah menjadi dasar yang mengikat
dalam penyusunan NKRAPBN 2019, dan APBN 2019. Utilisasi hasil
spending review dan strategi peningkatan ruang fiskal melalui artikel
dukungan APBN terhadap kajian pengembangan energi terbarukan dalam
media publikasi “Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal” (TEKF), dan
penerbitan artikel kajian EBTKE pada TEKF, serta penyusunan laporan
Fiscal Review pada TEKF.
2. Tema Penerimaan
a. Pengamanan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah
Sehubungan dengan peningkatan kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan bendahara, telah diimplementasikan inisiatif
Pengamanan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah yang memiliki
target waktu penyelesaian dari tahun 2017-2020. Capaian signifikan
yang telah dicapai diantaranya: pemanfaatan SIKD yang sudah
menampung DTH-RTH (Data Transaksi Harian – Rekapitulasi Transaksi
Harian) yang dibutuhkan oleh DJP untuk memastikan Bendahara telah
menjalankan kewajiban perpajakan, Penetapan PMK-85/PMK.03/2019
tentang Mekanisme Pengawasan Pemotongan/Pemungutan dan
Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari APBD (revisi PMK
Nomor 64/PMK.05/2013), Penetapan Inpres 4/2018 tentang
Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP,
Pemutakhiran database bendahara dalam rangka pembentukan basis
data bendahara dan belanja yang terpusat, penyusunan kajian tentang
Redesain Proses Bisnis Perpajakan Bendahara, termasuk
penyederhanaan formulir SPT (BEND 17) untuk pelaporan pemotongan/
75
76
pemungutan pajak oleh Bendaharawan selain PPh Pasal 21/26,
pengembangan dashboard Penganggaran, Realisasi, Pelaporan, dan
Penerimaan Pajak, dalam rangka pengawasan pajak belanja
pemerintah melalui pemanfaatan Sistem Layanan Data Kemenkeu.
b. Modernisasi Sistem Informasi DJP untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak
Dalam rangka menyediakan Sistem Informasi DJP dengan
platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti
administrasi perpajakan yang terintegrasi, serta peningkatan jumlah
layanan, keamanan, keandalan, stabilitas dan kemudahan akses
layanan elektronik DJP pada tahun 2017 telah dimulai implementasi
inisiatif Modernisasi Sistem Informasi DJP Untuk Optimalisasi
Penerimaan Pajak. Adapun capaian utama dari inisiatif ini diantaranya:
implementasi multichannel e-Services berupa MoU smartcard Kartin1
dengan 4 Bank telah dilaksanakan dan telah implementasi di Kantor
Wilayah DJP Malang, Implementasi Aplikasi e-Form 1771 SPT
Tahunan Badan, dan implementasi tahap 2 Aplikasi e-Bupot PPh Pasal
23, pengembangan Predictive Analytic (Obyek Faktur Pajak),
Penetapan Perpres No 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem
Administrasi Perpajakan dan Revisi PMK nomor 238/PMK.02/2015
tentang Tata Kontrak Tahun Jamak sebagai dasar hukum pengadaan
core tax system. Pada Tahun 2019, inisiatif ini dilanjutkan dalam 11
inisiatif Transformasi Digital yang capaiannya dibahas pada Bab II.
c. Joint Program Optimalisasi Penerimaan
Inisiatif ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan
penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan dan
kepabeanan dan/atau cukai. Capaian utamanya diantaranya penetapan
PMK Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Perubahan Atas PMK No
47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran
Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.
Penetapan PMK Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan
Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha, yang
merupakan salah satu joint proses bisnis perizinan TPB antara DJP
dan DJBC, serta telah diselesaikan aplikasi joint analysis tools.
d. Pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi untuk
optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
Inisiatif yang merupakan kelanjutan dari inisiatif
Mengintegrasikan Sistem Manajemen Risiko (87 IS RBTK) ini
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa
melalui pengawasan yang andal di bidang kepabeanan dan cukai
untuk percepatan pelayanan, dan perluasan fasilitasi serta
optimalisasi penerimaan.
Capaian-capaian utama inisiatif ini diantaranya: pada tahun
2017 telah diintegrasikan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dengan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai PMK nomor
179/PMK.04/2016, serta penyusunan Risk Engine Pengguna Jasa
Prioritas. Selanjutnya pada tahun 2018 telah diselesaikan peraturan
terkait integrasi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan
NPWP (PMK nomor 66/PMK.04/2018), telah diselesaikan ketentuan
terkait Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa dan single profile pengguna
jasa melalui Peraturan Dirjen Bea Cukai nomor 31 Tahun 2018. Selain
itu, telah disusun dan telah dilaksanakan piloting dan simulasi Risk
Engine Pengguna Jasa Prioritas dan Pengguna Jasa Reguler, telah
disusun desain sistem database yang terintegrasi.
e. Optimalisasi PNBP
Dalam rangka peningkatan PNBP melalui Penyederhanaan
Penetapan Jenis dan Tarif, Pemberian Insentif Pengelola PNBP dan
Pemetaan Potensi PNBP, Monev Minerba dan peningkatan efisiensi
dan kualitas biaya operasi KKKS migas pada tahun 2017-2018 telah
dilaksanakan inisiatif Optimalisasi PNBP dengan capaian utama
77
78
diantaranya: pada tahun 2017 telah dilaksanakan interkoneksi
SIMPONI dengan sistem pemungutan PNBP di beberapa K/L (Kemen
LHK, Kemenkes, dan BATAN) dan proses development dengan
Kemen ESDM, serta komitmen sinergi APIP K/L/Pemda dalam
pengawasan penerimaan perpajakan. Pada tahun 2018 telah
ditetapkan UU 9/2018 tentang PNBP dan penyiapan peraturan
turunan UU PNBP, serta penetapan Inpres 4/2018 tentang
Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP.
3. Tema Perbendaharaan
a. Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi
Dalam rangka membangun pengelolaan keuangan negara
yang modern dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan anggaran, mempermudah pembayaran bagi
wajib pajak/wajib bayar/ wajib setor, dan memperkuat akuntabilitas
pelaporan sejak tahun 2017 telah diimplementasikan inisiatif
Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi.
Capaian utama inisiatif ini diantaranya Pada tahun 2018 telah
diselesaikan penyempurnaan sistem penerimaan negara dengan
pelaksanaan UAT Portal Single Sign-On dengan DJA, DJBC dan DJP,
Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada
Satker Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan beberapa K/L
(sebagian termasuk modul Anggaran/RKA K/L), interkoneksi SAKTI
dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN),
interkoneksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
dengan LKPP (data Online Monitoring SPAN (OMSPAN) sudah
terkoneksi dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SiRUP), integrasi aplikasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
ke dalam SAKTI, interkoneksi SPAN dengan Portal Program K/L
(piloting di 11 K/L), penetapan Perdirjen Perbendaharaan No PER-
2/PB/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan
Database Gaji Terpusat.
b. Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara Dengan Instrumen
Keuangan Modern
Inisiatif ini dilaksaakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan
likuiditas jangka pendek yang terpadu dan mendorong terciptanya suku
bunga pasar yang rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Capaian utama inisiatif ini diantaranya pada tahun 2017 telah ditetapkan
Perdirjen No. Per-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan
Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan, dan
pelaksanaan peningkatan size penerbitan SPN tenor kurang dari 3 bulan,
serta penetapan skema pemanfaatan dana BLU untuk likuiditas (PMK
Nomor 98/PMK.05/2017). Pada tahun 2018 telah ditetapkan PMK Nomor
196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengajuan Kartu
Kredit Pemerintah, pelaksanaan piloting penggunaan Kartu Kredit dalam
rangka penggunaan uang persediaan, penyusunan draft dan publikasi
strategi pengelolaan kas dengan dukungan US Treasury OTA dan IMF,
serta pelaksanaan evaluasi operasionalisasi Treasury Dealing Room dan
Kajian terkait term deposit.
c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pengembangan Jalur
Distribusi SBN Ritel secara Online
Inisiatif ini dilaksanakan guna mempermudah akses masyarakat
untuk berinvestasi di SBN Ritel, memperluas basis investor domestik,
dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif. Capaian utama inisiatif
ini diantaranya Pembangunan sistem SBN Ritel Online (e-SBN) yang
mencakup sistem pengolah database dan Application Programming
Interface (API), pengembangan Sistem Informasi PNBP Online
(SIMPONI), dan pengembangan aplikasi Mitra Pilot Project. Selain itu,
telah ditetapkan pula PMK No 31/PMK.08/2018 sebagai dasar penerbitan
e-SBN, pelaksanaan public outreach di 10 kota di Indonesia, serta
launching Savings Bond Ritel seri SBR003 melalui e-SBN dengan
capaian nominal penerbitan Rp1.928T (target Rp1 T), perluasan mitra
distribusi, coverage seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah investor
menjangkau 7.642 investor di 34 provinsi.
79
80
d. Penjaminan Obligasi Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan
Infrastruktur
Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur
sehingga tercapai pemenuhan layanan publik yang baik dengan biaya
yang efisien dan risiko fiskal yang minimal, pada tahun 2017-2018
telah dilaksanakan inisiatif penjaminan obligasi infrastruktur untuk
percepatan pembangunan infrastruktur dengan capaian signifikan
diantaranya penetapan Perpres 49/2017 yang mengamanatkan
pemberian jaminan atas obligasi PT KAI dalam proyek Light Rail
Transit, penetapan PMK 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara
Pemberian Jaminan Obligasi Infrastruktur, penerbitan Surat Jaminan
Obligasi bagi PT Hutama Karya dalam rangka pembangunan Tol
Sumatera.
e. Pemberdayaan Aset untuk Mendorong Perekonomian Nasional
Dalam rangka melakukan pemberdayaan aset untuk
mendorong perekonomian nasional pada tahun 2017-2018 telah
dilaksanakan inisiatif pemberdayaan aset untuk mendorong
perekonomian nasional dengan capaian signifikan pada tahun 2017
adalah PNBP dari sewa pengelolaan aset sebesar Rp.1.041,35M.
PNBP dari pengelolaan oleh L-MAN Rp250,03M, kontribusi lahan
untuk pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional (27 ruas
tol), dan penetapan Perpres Nomor 75/2017 Mengenai Revaluasi
Aset. Pada tahun 2018, capaian revaluasi BMN sebesar 945.460 BMN
dengan nilai wajar sebesar Rp5.728,49T, capaian pengelolaan aset
berupa utilisasi aset pada tahun 2018 sebesar 87,30% (target 80%,
dengan menggunakan nilai hasil revaluasi), manfaat ekonomi dari
pengelolaan aset pada tahun 2018 sebesar Rp 4.083,05 M, dan
pendanaan lahan Proyek Strategis Nasional pada tahun 2018 telah
dilakukan untuk 41 ruas tol, 15 bendungan, dan 5 infrastruktur
transportasi, serta penyelesaian laporan potensi fiskal untuk akun
timah.
f. Optimalisasi Investasi Pemerintah Untuk Mendukung Pembangunan
yang Berkelanjutan
Dalam rangka mendorong penyelarasan pembiayaan
pembangunan nasional melalui optimalisasi investasi pemerintah pada
tahun 2017-2018 telah dilaksanakan inisiatif optimalisasi investasi
pemerintah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
dengan capaian signifikan diantaranya penetapan PP 47/2017 (PT
Inalum sebagai Holding BUMN Pertambangan), dan pada tahun 2018
dilakukan interkoneksi data dengan BUMN di bawah Kementerian
Keuangan, MoU pertukaran data dengan Kementerian BUMN, dan
manfaat ekonomi dari investasi Pemerintah tahun 2018 sebesar
Rp733,25M (target Rp 906,8 M).
g. Sinergi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BUN dan Implementasi
Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada LKPP (K/L dan
BUN) (Internal Control Over Financial Reporting–ICOFR)
Inisiatif ini dilaksanakan dalam rangka implementasi dan
penilaian terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan di
lingkungan APIP K/L dan BUN untuk mendukung pencapaian opini
WTP dari BPK atas seluruh LK Pemerintah. Capain utama inisiatif ini
diantaranya pada tahun 2017 telah dilaksanakan uji coba reviu ICOFR
pada LK BA BUN Tahun 2016 Tingkat UAKPA, UAP, dan
Konsolidasian; LK BA 015 Tahun 2016; dan LKPP (BPKP), yang
dilanjutkan dengan Asistensi ICOFR kepada beberapa K/L yaitu
BPKP, Kemen Kelautan & Perikanan, Kemen PUPR, Kemendiknas,
Kemenkes, Kemenkominfo, Kemensos, Bawaslu dan BPK.
Pada tahun 2018, telah dilaksanakan training of trainers (ToT)
penerapan, penilaian, dan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK) untuk seluruh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L, yang dilanjutkan dengan
asistensi penerapan, penilaian, dan reviu PIPK untuk seluruh K/L.
81
4. Tema Penganggaran
a. Mewujudkan APBN Berkualitas melalui Efisiensi dan Efektivitas
Belanja Negara
Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas belanja
negara guna mendukung pengelolaan APBN yang berkualitas, telah
dilaksanakan inisiatif mewujudkan APBN berkualitas melalui efisiensi
dan efektivitas belanja negara, dengan capaian utama diantaranya
pada tahun 2017, penelaahan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah dilaksanakan dengan aplikasi serta telah digulirkan inisiatif
efisiensi belanja birokrasi pada lingkup internal Kemenkeu, dan pada
tahun 2018 telah ditetapkan Standar Biaya Masukan (PMK
32/PMK.01/2018) untuk mendorong efisiensi pada K/L, diantaranya
tidak ada kenaikan uang harian perjalanan dinas, pembatasan jumlah
honor tim untuk tim lintas K/L dan yang ditandatangani Presiden,
pemberian kudapan/makan siang rapat diberikan apabila pembahasan
lintas unit eselon II.
b. Meningkatnya Kualitas SDM dan Standar Kesehatan Masyarakat
melalui Perbaikan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Inisiatif ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan kebijakan
perencanaan penganggaran pada bidang pendidikan dan kesehatan
yang terpadu berdasarkan tools, arsitektur dan informasi kinerja
anggaran dan Monev yang andal (reliable). Capaian utama inisiatif ini
pada tahun 2017 diantaranya, telah dilaksanakan sinkronisasi
perencanaan penganggaran dengan aplikasi KRISNA (gabungan
aplikasi renja dan ADIK) yang menjadi referensi dalam RKA K/L, dan
sinergi prototype peta anggaran dan dashboard dalam portal data
APBN, serta pada tahun 2018 data kinerja (output) bidang pendidikan
dan kesehatan telah tersedia melalui K/L dan Transfer ke Daerah
untuk beberapa komponen utama, serta pelaksanaan koordinasi
dengan KSP, Bappenas, DJPK untuk desain monitoring dan evaluasi
pendidikan dan kesehatan yang terintegrasi.
82
83
c. Menghadirkan Pemerintah pada Seluruh Wilayah Indonesia melalui
Sinkronisasi Penganggaran Pusat dan Daerah
Inisiatif ini disusun dengan tujuan meningkatkan efektivitas
TKDD dalam mendorong percepatan penyediaan layanan publik dasar
yang berstandar nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan dan
kesenjangan antar daerah. Adapun capaian utama inisiatif ini
diantaranya pada tahun 2017 telah dilaksanakan penyempurnaan
kebijakan pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa melalui PMK
nomor 50/PMK.07/2017 jo. PMK Nomor 112/PMK.07/2017, perbaikan
pengalokasian DAK Fisik berbasis usulan daerah melalui aplikasi e-
planning dan aplikasi sinkron DAK Fisik dan penguatan peran provinsi
dalam memberikan rekomendasi atas usulan kabupaten/kota. Capaian
DAK fisik TA 2017 antara lain adalah kemantapan jalan provinsi 71,8%,
pembangunan ruang kelas sebanyak 8.156 unit, pembangunan jaringan
irigasi sebanyak 5.000 ha, dan sarana prasarana RS dan Puskesmas
sebanyak 5.512 unit. Pada tahun 2018 diantaranya proses penilaian
proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sinkronisasi telah
dilaksanakan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi
Kinerja Anggaran (KRISNA), launching aplikasi Mobile Dashboard SIKD
dengan inisiasi koordinasi oleh Kantor Staf Presiden.
d. Optimalisasi Kebijakan Penganggaran terkait Pengelolaan Program
Pensiun
Capaian utama inisiatif optimalisasi kebijakan penganggaran
terkait pengelolaan program pensiun diantaranya pada tahun 2018 telah
disusun konsep RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
ASN bersama dengan instansi terkait antara lain internal Kementerian
Keuangan (BKF, DJA, DJPb, Setjen), Kementerian PAN-RB, BKN,
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Setneg, PT Taspen, dan
PT Asabri. Serta, pembahasan skema pensiun oleh 4 (empat) Menteri
Koordinator yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
84
Seperti halnya pada tahun 2017, pada tahun 2019 juga terdapat
perubahan kebijakan pimpinan dan faktor-faktor lain yang menyebabkan
terjadinya perubahan pada arah pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi
dan Transformasi Kelembagaan. Perubahan ini ditandai dengan
dirumuskannya sejumlah inisiatif strategis baru, serta penguatan dan
pendalaman terhadap sejumlah inisiatif dari dua puluh inisiatif tahun 2017,
dengan karakteristik lebih berfokus pada tema digital, untuk dilaksanakan
mulai tahun 2020. Rumusan inisiatif baru dan penguatan dari inisiatif tahun
2017 tersebut menghasilkan lima belas inisiatif strategis dan menandai fase
baru perjalan Program RBTK Kementerian Keuangan (Tahap Keempat).
Dengan dirumuskannya lima belas inisiatif strategis baru tersebut
maka sejumlah inisiatif strategis yang milestone dan acceptance criteria-nya
belum diselesaikan namun telah tercakup (carry on) dalam Inisiatif Strategis
Program RBTK tahun 2020, maka inisiatif tersebut termasuk inisiatif yang
mengalami penguatan. Sedangkan terhadap inisiatif strategis yang
milestone dan acceptance criteria-nya tidak mengalami penguatan maka
akan dilanjutkan penyelesaiannya.
Saat ini, sebagai respon terhadap disrupsi digital dan tantangan
Revolusi Industri 4.0, Kemenkeu mulai mengintegrasikan inisiatif
transformasi ke dalam konteks yang lebih modern dengan menerapkan
aspek digitalisasi yang menjadi tahap kelima dari program reformasi
Kemenkeu.
Transformasi digital Kemenkeu dikemukakan untuk mewujudkan
perbaikan layanan yang berfokus pada masyarakat dan stakeholder (citizen-
centric); meningkatkan efisiensi proses bisnis dan operasional;
meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi; membangun data driven
organization untuk perumusan kebijakan yang lebih efisien; mendorong
budaya kerja yang kolaboratif dan terdigitalisasi; serta meningkatkan
FASE TRANSFORMASI DIGITALD
85
kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga lain, sehingga mampu
meningkatkan reputasi Kementerian Keuangan sebagai institusi kelas dunia
yang modern.
Transformasi digital Kemenkeu dilaksanakan di tahun 2019 melalui
KMK No.302/KMK.01/2019 yang menetapkan 11 Inisiatif Strategis yang
berfokus pada upaya mengintegrasikan proses Transformasi Digital ke
dalam empat pilar tema RBTK Kemenkeu yaitu Tema Sentral, Penerimaan,
Perbendaharaan, dan Penganggaran seperti pada gambar berikut.
Adapun capaian yang telah diraih dari implementasi inisiatif-inisiatif
tersebut akan dibahas secara lebih detail pada Bab II.
S E N T R A L
#2. Office
Automation
#3. Organisasi &
SDM
#4. Modern e-
Learning
#1. The new Thinking of Working
PENERIMAAN
#6Joint Program Optimalisasi Penerimaan
#7.Core Tax System
#5
Unified Revenue
Account Mgmt.
PERBENDAHARAAN
#8.
Simplifikasi
Pelaksanaan
Anggaran
#9.
Penyediaan Data
Transaksi Pemda
PENGANGGARAN
#11.
Pengelolaan Dana
Pensiun
#10.
Integrasi Probis
Perencanaan dan
Penganggaran
Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di Abad ke-
21
Gambar 1.4: Sebelas IS RBTK
86
Berdasarkan analisis gap implementasi inisiatif Transformasi Digital
yang telah dilaksanakan selama tahun 2019, diperlukan penguatan dan
penambahan beberapa inisiatif baru yaitu:
• Penguatan New Thinking of Working melalui kajian flexible working
arrangement yang didasarkan pada analisa ABK yang optimal, serta
penyesuaian strategi terkait dampak kebijakan pemindahan Ibu Kota
Negara terhadap rencana pengelolaan kantor pusat;
• Migrasi penuh berbagai aplikasi yang tersebar di UE 1 ke dalam e-
Kemenkeu dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing UE1
dan kesiapan aplikasi e-Kemenkeu.
• Dampak rencana delayering terhadap roadmap organisasi, kebijakan
strategis SDM dan pengembangan SDM serta proses bisnis di dalam e-
Kemenkeu.
• Penguatan kualitas, ketersediaan, dan aliran/akses data dalam
Kementerian Keuangan (khususnya terkait pertukaran data URAM,
integrasi DC DRC Kemenkeu, dan fungsionalitas SLDK.
• Penguatan regulasi terkait joint collection dalam joint program (khususnya
akses DJBC terhadap data rekening koran), PMK untuk mendukung
piloting shared services, revisi PMK 74 sebagai dasar hukum penyediaan
data transaksi Pemda, RPP program pensiun, dan kerangka regulasi
desain perencanaan dan penganggaran.
• Pengembangan HRIS menjadi semakin komprehensif.
• Koordinasi high level dengan K/L terkait untuk mendukung penyelesaian
teknis beberapa inisiatif seperti: Bappenas (IS Integrasi Perencanaan dan
Penganggaran), Kemendagri (SIKD dan shared services), Kemenpan RB
(delayering dan program pensiun), dan BSSN (e-sign e-Kemenkeu).
87
Dari hasil diskusi pada high level pada kegiatan Leaders’ Offsite Meeting
yang dilaksanakan pada akhir tahun 2019, dan ditindaklanjuti dengan
rangkaian rapat teknis melalui beberapa forum, seperti minilab, forum ketua
PMO, dan rapat one-on-one, maka disepakati 15 inisiatif strategis yang akan
dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dengan kerangka sebagai berikut.
Keputusan tentang penyempurnaan inisiatif-inisiatif transformasi digital arah
dan kebijakan pelaksanaan program RBTK Kemenkeu 2020-2024
merupakan referensi untuk penyempurnaan roadmap organisasi
Kementerian Keuangan.
S E N T R A L
PENGANGGARANPENERIMAAN
#4. e-Kemenkeu #5 Organisasi & SDM #6. Modern e-Learning
#1. The new Thinking of Working
#8
Joint Program
Optimalisasi Penerimaan
#9
Core Tax System
#7
Unified Revenue
Account Management
#15
Pengelolaan dana
pensiun
#14
Integrasi Probis
Perencanaan dan
Penganggaran
#2. Satu Data SLDK
#3. Layanan Digital Kemenkeu
PERBENDAHARAAN
#11
Simplifikasi
Pelaksanaan
Anggaran
#12
Penyediaan Data
Transaksi Pemda
#10
Penyempurnaan
Pengelolaan Aset
Negara
#13
Pengintegrasian
Informasi Keuangan
Pemerintah Pusat
dan Pemda
Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif,
inklusif dan berkeadilan di Abad ke-21
Gambar 1.5: Lima Belas IS Transformasi Digital
Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan
K e m e n t e r i a n K e u a n g a n
Pengelolaan 11 Inisiatif Strategis
Bab II.
Dalam rangka mengantisipasi tantangan Industri 4.0 dan perkembangan
ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang, Kementerian Keuangan
perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang
berfokus pada tema digital. Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital
Kementerian Keuangan tersebut dalam Leaders’ Offsite Meeting (LOM) pada
tanggal 14-15 Desember 2018 telah ditetapkan 11 (sebelas) Inisiatif Strategis
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) yaitu:
1. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan: New Thinking of Working
2. Implementasi Office Automation dalam Rangka Membangun Digital Workplace
3. Pengembangan Organisasi dan SDM Kemenkeu
4. Modern e-learning Sebagai Alat Utama Dalam Pengembangan SDM
5. Unified Revenue Account Management
6. Joint Program Optimalisasi Penerimaan
7. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax System)
8. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital/
Shared Service
9. Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah untuk Mendukung Perumusan
Kebijakan Fiskal
10. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran
11. Optimalisasi Kebijakan Penganggaran Terkait Pengelolaan Program Pensiun
92
KINERJA
S E N T R A L
#2. Office
Automation
#3. Organisasi &
SDM
#4. Modern e-
Learning
#1. The new Thinking of Working
PENERIMAAN
#6Joint Program Optimalisasi Penerimaan
#7.Core Tax System
#5
Unified Revenue
Account Mgmt.
PERBENDAHARAAN
#8.
Simplifikasi
Pelaksanaan
Anggaran
#9.
Penyediaan Data
Transaksi Pemda
PENGANGGARAN
#11.
Pengelolaan Dana
Pensiun
#10.
Integrasi Probis
Perencanaan dan
Penganggaran
Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan di Abad ke-21
Gambar 2.1: Sebelas IS RBTK
IS RBTK transformasi digital tersebut disetujui pada Steering
Committee Meeting bulan Januari 2019 dan kemudian ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-438/SJ/2019 tentang
Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan.
90
Secara garis besar implementasi 11 IS RBTK 2019 berjalan sesuai
rencana/on-track capaian sebesar 96% dari target 80% dengan rincian
sebagai berikut:
A
1. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan:
New Thinking of Working
IS ini memiliki key outcomes meningkatkan Indeks Persepsi
Kesehatan Organisasi (MOFIN/ SFO), meningkatkan produktivitas dan
kinerja pegawai, dan piloting open space pada masing-masing Unit
Eselon I (UE I). Penanggung jawab IS ini adalah Sekretariat Jenderal
yang didukung oleh seluruh UE I. Adapun capaian signifikan yang
berhasil diraih pada tahun 2019 adalah:
a. Piloting Activity Based Workplace (ABW) yang dilakukan di seluruh
UE I.
b. Penetapan pedoman review gerakan efisiensi di lingkungan
Kemenkeu.
c. Pelaksanaan Culture Re-assessment Kemenkeu 2019.
d. Penyempurnaan Integrity Framework Kemenkeu.
e. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Penyuluh Antikorupsi
91
Gambar 2.2: Layout Ruang Kerja Sesuai ABW di CTO
Capaian 99%
92
2. Implementasi Office Automation dalam
Rangka Membangun Digital Workplace
IS ini memiliki key outcomes: Digitalisasi proses bisnis
administrasi perkantoran yang menuju digital workplace, efisiensi proses
bisnis dan operasional unit; memungkinkan flexy working hours,
compress working hours dan remote working, dan green organization.
Penanggung jawab IS ini adalah Sekretariat Jenderal yang didukung oleh
Seluruh Unit Eselon I. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih
pada tahun 2019 adalah:
a. Penyelesaian Grand Design dan roadmap Implementasi e-Kemenkeu
(Office Automation/OA).
b. Implementasi OA modul Nadine pada seluruh UE I Kemenkeu pusat
termasuk beberapa kantor vertikal, dan piloting modul kolaboratif
mencakup platform chat, video conference, drive, serta email.
c. Implementasi digital signature pada seluruh UE I
3. Pengembangan Organisasi dan SDM
Kementerian Keuangan
IS ini memiliki key outcomes Kemenkeu yang semakin efisien,
efektif, produktif, dan berbasis digital; Kajian transformasi fungsi: (1)
pengelolaan kas dan pengelolaan utang antara DJPb dan DJPPR (2)
alokasi dan pengawasan ke daerah antara DJA, DJPK, dan DJPb (3)
Lembaga NSW (4) Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK (5)
Peningkatan peran/kontribusi SMV terhadap proyek strategis nasional.
Penanggung jawab IS ini adalah Sekretariat Jenderal yang didukung oleh
Seluruh UE I. Adapun capaian Signifikan yang berhasil diraih pada tahun
2019 adalah:
a. Mutasi antar UE I pada level eselon II sampai dengan pelaksana
b. Penyelesaian 7 kajian alignment dari empat tema Transformasi fungsi
c. Rekomendasi EA Kemenkeu untuk perumusan IS Digital yang
berdampak pada penyesuaian pengembangan organisasi dan SDM
Kemenkeu di era Transformasi Digital.
Capaian 100%
Capaian 100%
4. Implementasi Modern e-learning sebagai
Alat Utama Dalam Pengembangan SDM
IS ini memiliki key outcomes pemenuhan gap kompetensi individu
secara mudah; penghematan biaya penyelenggaraan pelatihan hingga
70%; menekan anggaran perjadin pelatihan sebesar 70%; pegawai dapat
mengakses kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu yang
harus dipenuhi dalam HRIS; implementasi full e-learning 2019: 30%,
2020: 50%, dan 2021: 70%. Penanggung jawab IS ini adalah BPPK dan
Sekretariat Jenderal yang didukung oleh Seluruh UE I. Adapun capaian
signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2019 adalah:
a. Pengembangan KLC generasi 2 sesuai kebutuhan user.
b. Integrasi SEMANTIK dengan HRIS terkait input history pelatihan,
data kompetensi, dan fitur untuk e-certificate.
c. Penyelenggaraan 139 program pelatihan full e-learning dengan
jumlah peserta sebanyak 144.538 orang.
93
Capaian 100%
Gambar 2.3: Interface KLC 2.0
94
5. Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu
(Unified Revenue Account Management)
IS ini memiliki key outcomes tersedianya join proses bisnis end-
to-end yang dilakukan oleh sistem digital; tersedianya data/informasi
WP/Wajib Bayar/Pengguna Jasa terkait perpajakan, kepabeanan dan
cukai, serta PNBP yang komprehensif, valid, dan terkini; meningkatkan
kepatuhan WP/Wajib Bayar/Pengguna Jasa. Penanggung jawab IS ini
adalah DJP, DJBC, dan DJA. Adapun capaian signifikan yang berhasil
diraih pada tahun 2019 adalah:
a. Pemetaan data/informasi perpajakan dan non perpajakan single
stakeholders information dan joint profile perpajakan.
b. Penyusunan dashboard URAM v.1.0
c. Penetapan KMK No. 866/KMK.01/2019 terkait pertukaran data
internal Kemenkeu (DJP, DJBC, DJA, LNSW).
d. Finalisasi konsep integrasi DC/DRC DJP.
e. Uji coba JPP pada FTZ Batam tanggal 12 Desember 2019.
f. Penyusunan Joint Profile Perpajakan v.1.0.
6. Joint Program Optimalisasi Penerimaan
IS ini memiliki key outcomes tambahan penerimaan negara dari
sinergi DJP, DJBC, dan DJA; menurunnya persentase piutang macet;
meningkatnya kepatuhan bendahara pemda. Penanggung jawab IS ini
adalah DJP, DJBC, dan DJA. Adapun capaian signifikan yang berhasil
diraih pada tahun 2019 adalah:
a. Telah dilaksanakan Joint Analysis terkait PNBP Minerba.
b. Mekanisme pengawasan Pot/Put dan penyetoran pajak atas belanja
yang bersumber dari APBD.
c. Pelaksanaan Joint Analysis DJA, DJP, dan DJBC terkait optimalisasi
penerimaan PNBP. Perluasan join audit DJP - DJBC di kantor
vertikal.
d. Piloting validasi data PIB ke dalam SPT Masa PPN dan Piloting
integrated data dokumen BC pemasukan ke Kawasan Berikat dengan
faktur pajak.
Capaian 95%
Capaian 99%
7. Pembaruan Sistem Inti Administrasi
Perpajakan (Core Tax System)
IS ini memiliki key outcomes terwujudnya proses bisnis inti
administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel; Terwujudnya
sistem informasi administrasi perpajakan yang terpercaya, handal, dan
terintegrasi dengan proses bisnis inti administrasi perpajakan.
Penanggung jawab IS RBTK ini adalah DJP yang didukung oleh Setjen,
DJBC DJA, DJPb, dan Itjen. Adapun capaian signifikan yang berhasil
diraih pada tahun 2019 adalah:
a. Penunjukan agen pengadaan oleh Tim Pengadaan Core Tax System.
b. Penetapan regulasi dalam rangka pengadaan Core Tax System.
c. Penetapan KAK dan RUP pengadaan dalam rangka Core Tax
System.
8. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui
Penggunaan Teknologi Digital
IS ini memiliki key outcomes penurunan clerical works di Satker,
KPPN, Kanwil DJPb, DJA, DJPK, dan DJKN yang signifikan;
Penghematan administration cost untuk pembayaran gaji, utility, kartu
kredit, perjalanan dinas, belanja barang operasional (less
invoice/SPP/SPM/SP2D/BAST); Kepastian pembayaran belanja
operasional pemerintah; Penggunaan kartu kredit akan membantu
pengelolaan likuiditas pemerintah; K/L/Satker lebih fokus pada tusi utama.
Penanggung jawab IS RBTK ini adalah DJPb yang didukung oleh Setjen.
Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada tahun 2019 adalah:
a. Peluncuran aplikasi SAS, SILABI, SAIBA, OM SPAN, dan SAKTI
untuk mendukung implementasi KKP.
b. Penyelesaian desain dan arsitektur shared service untuk common
expenses.
c. Piloting pengadaan sederhana di DJPb dengan marketplace tertutup
dan koordinasi dan penyiapan pengadaan sederhana dengan
marketplace terbuka.
95
Capaian 88%
Capaian 95%
96
d. Peluncuran modul untuk mendukung implementasi Kartu Kredit
Pemerintah.
e. Implementasi dan sosialisasi pemakaian Kartu Kredit Pemerintah
kepada K/L.
f. Telah diselesaikannya kajian awal pembayaran gaji fortnightly.
9. Penyediaan Data Transaksi Penda untuk
Mendukung Perumusan Kebijakan Fiskal
IS ini memiliki key outcomes tersedianya informasi keuangan
pemerintah daerah pada level Bagan Akun Standar dan level LKPD;
tersedianya data transaksi pemda: 271 pemda/13.550 satker SKPD, 542
pemda/27,100 satker SKPD; integrasi informasi keuangan pemerintah
daerah pada level transaksi: 542 pemda; dan peningkatan efektivitas dan
efisiensi dalam penggunaan dana alokasi yang tepat sasaran.
Penanggung jawab IS RBTK ini adalah DJPK yang didukung oleh Setjen,
DJP, dan DJPb. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada
tahun 2019 adalah:
a. Telah dilakukan review atas pelaksanaan uji coba dalam Bimtek
Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Data Transaksi dengan 102
daerah uji coba.
b. Perjanjian kerja sama antara DJPK dan BPKP terkait interkoneksi
SIKD dan SIMDA.
c. Uji coba implementasi teknologi integrasi dan komunikasi data di 102
pemda, dengan jumlah data 101 juta record, menggunakan aplikasi
agen SINERGI SIKD versi 5.0.0.
10. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan
dan Penganggaran
IS ini memiliki key outcomes peningkatan efektivitas dan efisiensi
dalam perencanaan dan penganggaran dengan fokus kepada output;
peningkatan user experience bagi K/L (SAKTI akan menjadi
Capaian 96%
Capaian 96%
aplikasi yang bersifat single point of contact bagi K/L terkait pengelolaan
Keuangan Negara); Single database sebagai single source of truth.
Penanggung jawab IS RBTK ini adalah DJA yang didukung oleh DJPb,
BKF, DJPK, DJKN. Adapun capaian signifikan yang berhasil diraih pada
tahun 2019 adalah:
a. Penyelesaian RPMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
dalam Proses Integrasi Planning dan Budgeting.
b. Penyelesaian desain dan arsitektur integrasi planning dan budgeting.
c. Penguatan monev atas outcome anggaran.
d. Otomasi KEM PPKF melalui portal BKF.
e. Implementasi SAKTI terintegrasi dengan RKAKL.
f. Mock Up Prototype Reporting Dashboard untuk Integrasi Planning
dan Budgeting.
g. Momentum penyusunan redesign sistem penganggaran melalui
restrukturisasi 12 program menjadi 5 program atau sub program.
11. Optimalisasi Kebijakan Penganggaran
Terkait Pengelolaan Program Pensiun
IS ini memiliki key outcomes Perbaikan dasar hukum pengelolaan
program pensiun PNS; Perbaikan lembaga penyelenggara program
pensiun Pegawai Negeri; Efisiensi belanja dana pensiun dan
kesejahteraan pegawai. Penanggung jawab IS RBTK ini adalah DJA yang
didukung oleh DJKN, DJPb, DJPK, dan BKF. Adapun capaian signifikan
yang berhasil diraih pada tahun 2019 adalah:
a. Penyelesaian konsep RPP Skema Program Pensiun dan Jaminan
Hari Tua oleh DJA dan kelembagaannya oleh DJKN.
b. Menteri Keuangan, Menteri PAN RB, dan Mendagri telah membahas
skema pensiun dan THT dengan opsi skenario waktu implementasi
2020 atau 2021. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan analisis
tambahan atas variasi skema pensiun.
97
Capaian 83%
CHANGE MANAGEMENT
98
Change management (CM) memiliki peranan yang sangat penting
dalam mendukung keberhasilan proses perubahan/transisi dalam sebuah
organisasi. Resistensi terhadap perubahan sering kali muncul karena
pegawai merasa keberadaanya terancam oleh perubahan tersebut. Jika
kondisi lingkungan internal sedang mengalami resistensi dan perubahan
terus dipaksakan, hal itu justru akan menciptakan “boiled frog phenomenon”
yang akan membawa proses perubahan kepada kegagalan. Atas dasar itu,
CM perlu dilakukan untuk meminimalisasi resistensi dan mengurangi risiko
kegagalan dalam proses perubahan. CM dapat membantu pegawai untuk
memahami dengan lebih baik mengapa perubahan dilakukan, akan seperti
apa bentuk perubahannya, dan manfaat apa saja yang dapat diperoleh oleh
pegawai sebagai dampak dari perubahan. Dengan pemahaman yang baik
terhadap perubahan, pegawai akan lebih terbuka dan lebih engage dalam
setiap proses perubahan. Ketika pegawai telah merasa engage dengan
perubahan, proses transisi dalam organisasi dapat dilakukan secara lebih
cepat, efektif, dan efisien.
Komunikasi yang terbuka melalui berbagai kanal/saluran komunikasi
menjadi kunci keberhasilan program CM dalam mewujudkan proses
perubahan. Tahapan proses CM di Kemenkeu melalui berbagai saluran
komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut:
menciptakan
kesadaran terkait
program RBTK
kepada pegawai
memberikan
dukungan bagi
program RBTK dan
implementasi inisiatif
membuat
pegawai tertentu
tertarik untuk
terlibat dalam
program RBTK
memberikan
kesempatan bagi
setiap pegawai untuk
terlibat aktif dan
membangun
kapabilitas yang
dibutuhkan dalam
Program RBTK
wwwBERAKSI, Flash report,
laporan, SE, KMK, PMK,
kompetisi, buklet
Website, medsos, video
conference, video pimpinan,
forum online, survei
Sosialisasi, festival
transformasi, open forum,
FGD, minilab, one on one
Inform1Support2
Excite3Enable4
Gambar 2.4: Tahapan Proses Change Management
B
515
107
1021
53 5335
110
42
216
25
118
25
07 9
67
411
8 7
Selama tahun 2019, program CM yang telah dilakukan dalam rangka
mengomunikasikan perubahan kepada pegawai Kemenkeu antara lain
adalah:
1. Program Duta Transformasi Kementerian Keuangan
Duta Transformasi Kemenkeu tahun 2019 ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Keuangan nomor 250/KMK.01/2019. Duta
transformasi Kemenkeu tahun 2019 adalah sebanyak 945 orang yang
terdiri dari gabungan antara 206 orang change agent, yang merupakan
pejabat eselon III, dan 739 orang lighthouse team yang merupakan
pejabat eselon IV dan pelaksana. Pemilihan duta transformasi dilakukan
oleh masing-masing unit eselon I yang kemudian ditetapkan melalui KMK.
Secara rinci, sebaran change agent dan lighthouse team Kemenkeu
tahun 2019 adalah sebagai berikut:
99
Sebaran Change Agent dan Lighthouse Team Kementerian Keuangan Tahun 2019
Jumlah Change Agent Jumlah Lighthouse Team
Setjen DJA DJP DJBC DJPb DJKN DJPK DJPPR Itjen BKF BPPK
Gambar 2.5: Sebaran Change Agent dan Lighthouse 2019
Sesuai KMK 250/2019, duta transformasi memiliki tugas antara lain:
1. Melakukan sosialisasi dan membantu terlaksananya proses perubahan
dalam kaitannya dengan implementasi Program RBTK.
2. Mengumpulkan umpan balik, baik dari pemangku kepentingan internal
maupun eksternal Kemenkeu terkait implementasi Program RBTK.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan RBTK, baik yang diselenggarakan oleh
CTO maupun PMO.
100
Untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan duta transformasi
terkait perubahan, diselenggarakan workshop duta transformasi. Pada
tahun 2019, workshop Duta Transformasi dilaksanakan pada awal tahun
2019 dalam rangka:
1. meningkatkan kapasitas change agent terutama dalam peranannya
sebagai role model,
2. sebagai saluran komunikasi terkait 11 Inisiatif Strategis Progam RBTK
tahun 2019, dan
3. sebagai sarana implementasi integrity framework terutama dalam
rangka penguatan integritas bagi change agent.
Kegiatan Workshop Duta Transformasi dilaksanakan pada tanggal
19 dan 20 Maret 2019 di Aula Djuanda, Gedung Djuanda I lantai
Mezzanine, dan dihadiri oleh 208 peserta yang terdiri dari change agent,
perwakilan PMO, dan perwakilan unit yang menangani kehumasan di unit
eselon I. Setelah para duta kembali ke unitnya masing-masing baik di
kantor pusat maupun di unit vertikal, para duta transformasi diberikan
tugas untuk melakukan sosialisasi dan ikut membantu terlaksananya
proses perubahan Program RBTK di unit kerja masing-masing.
Selanjutnya, para duta transformasi dapat mengumpulkan umpan balik
terkait implementasi Program RBTK baik dari pemangku kepentingan
internal maupun eksternal.
4. Menjadi penghubung antara CTO dan PMO dengan pegawai
Kemenkeu dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan
Program RBTK.
5. Menjadi panutan (role model) bagi pegawai di lingkungan Kemenkeu
dengan menerapkan inisiatif dan menunjukkan pola pikir yang
semakin berfokus pada layanan pelanggan sebagai bentuk dukungan
terhadap Program RBTK .
6. Menjadi panutan (role model) bagi pegawai di lingkungan Kemenkeu
dengan menerapkan nilai-nilai Kemenkeu sebagai perwujudan budaya
Kemenkeu .
Topik-topik yang diangkat dalam kegiatan workshop duta
transformasi meliputi:
1. “Managing Stakeholder Expectations” disampaikan oleh Wiweko Adi
Nugroho, Managing Director Lead & Beyond,
2. “Service Focus Orientation and Collaborative Working Space”
disampaikan oleh tim dari Mercedes-Benz Indonesia,
3. “New Way of Working Space” disampaikan oleh Erich Hirawan, Chief
Operating Officer CoHive,
4. “Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan”, disampaikan oleh tim
dari SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi),
5. “Gojek: Inside The Unicorn”, disampaikan oleh tim dari Gojek
Workshop duta transformasi diakhiri dengan experiential learning
melalui kunjungan ke kantor Gojek, Mercedes-Benz, dan CoHive.
101
Gambar 2.6: (kiri) Change Agent Berdialog dengan Menteri Keuangan
Pada Pembukaan Workshop Duta Transformasi
(Kanan) Kunjungan Duta Transformasi ke Kantor Gojek
102
a. Bincang Transformasi: Digital Culture
Bincang Transformasi: Digital Culture merupakan bincang
transformasi pertama yang diselenggarakan di tahun 2019 yang
mengangkat tema Memperkuat Budaya dan Mindset Digital dalam
2. Bincang Transformasi
Bincang Transformasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan
untuk mengomunikasikan program perubahan yang sedang dilakukan
oleh Kemenkeu. Berbeda dengan workshop duta transformasi yang
khusus diselenggarakan untuk para duta transformasi, Bincang
Transformasi terbuka untuk seluruh pegawai Kemenkeu. Selama tahun
2019 telah dilakukan Bincang Transformasi sebanyak 4 kali, dimana 2
Bincang Transformasi diselenggarakan di Jakarta dan sisanya
diselenggarakan di Banjarmasin dan Manado.
R o a d m a p B i n c a n g T K 2 0 1 9
Bincang TK I Bincang TK IVBincang TK II Bincang TK III
membangun awareness dan peningkatan
engagement para stakeholders dalam
penerapan dua IS RBTK 2019 yaitu:
o IS #2 Office Automation dan
o IS #8 Shared Service and Government
Platform
Jakarta
membangun awareness dan
peningkatan engagement para
stakeholders dalam penerapan
o nilai-nilai Kementerian Keuangan
o IS #3 Organisasi & SDM
o IS #4 e-Learning
Jakarta
membangun awareness dan
peningkatan engagement para
stakeholders dalam penerapan
o IS#1 The new Thinking of Working,
o IS #6 Joint Program,
o IS #5 URAM
Banjarmasin dan Manado
bagian dari manajemen
perubahan dalam
Program Transformasi
Digital dan showcase
output/outcome IS
Digital.
Jakarta
Gambar 2.7: Roadmap Bincang TK 2019
103
Transformasi Kemenkeu. Bincang Transformasi Digital Culture
diselenggarakan di Jakarta bertempat di Aula Djuanda, Lantai Mezzanine
Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Februari 2019. Kegiatan ini
dihadiri oleh para undangan yang terdiri dari Sekretaris Unit Eselon I,
pejabat/pegawai unit pengelola proses bisnis dan IT unit eselon I, anggota
PMO, dan Change Agent/Duta Transformasi Kelembagaan di wilayah
Jakarta, dan non undangan yang terbuka bagi pegawai Kementerian
Keuangan melalui jalur pendaftaran.
Secara paralel dengan penyelenggaraan acara, juga diadakan
digital payment mini exhibition pada area foyer Aula Djuanda, Lantai
Mezzanine. Kegiatan exhibition ini terkait erat dengan pelaksanaan acara
dan diharapkan mampu meningkatkan experience peserta terhadap materi
terkait shared services. Sebagai narasumber, dihadirkan Direktur IT dan
Operasional BRI, Senior Advisor AU Tax Office, dan PR Director
Traveloka.
Dalam paparannya, Indro Utoyo, Direktur IT dan Operasional BRI
menyampaikan bahwa speed dan agility dapat dicapai melalui perubahan
budaya organisasi dengan menerapkan teknologi digital.
Gambar 2.8: Menteri Keuangan Menyampaikan Arahan pada Acara
Bincang Transformasi
104
Collaborative technologies memungkinkan iterasi respon dan improvement
dilakukan lebih cepat. Oleh karena itu, budaya digital yang dibutuhkan
harus mencakup output-focused, risk taking, sinergi, dan growth mindset.
Selanjutnya, Benson Ong, selaku Senior Advisor AU Tax Office
(ATO), menyampaikan bahwa Transformasi digital ATO berangkat dari
obsesi untuk meningkatkan client/user experience. Hal ini pada akhirnya
mendorong organisasi menjadi lebih connected. Terkait work life balance,
pemanfaatan teknologi memungkinkan smart working melalui dukungan
data analysis.
Safintri Rahayu, selaku PR Director Traveloka juga memaparkan
bahwa Aplikasi Traveloka berangkat dari motivasi untuk menjawab social
problems dan kebutuhan konsumen. Traveloka percaya bahwa teknologi
perlu di-humanize untuk dapat memberikan solusi. Kolaborasi dengan
start-up lain adalah sesuatu hal yang di-embrace oleh Traveloka untuk
terus berinovasi.
b. Bincang Transformasi: Unlocking The Future of Learning
Bincang Transformasi yang kedua mengangkat tema Unlocking the
Future of Learning, diselenggarakan di Jakarta bertempat di Aula Nagara
Dana Rakca DJPK, Kementerian Keuangan, pada tanggal 25 April 2019.
Acara ini dihadiri oleh 290 orang peserta yang terdiri dari perwakilan
lighthouse team dari masing-masing unit Eselon II, PMO unit Eselon I,
perwakilan unit yang menangani organisasi, SDM dan teknologi informasi,
perwakilan pejabat Pusdiklat di BPPK, perwakilan pejabat PKN-STAN, dan
perwakilan pejabat LPDP. Disamping itu, dalam acara ini juga diundang
para agen perubahan dari beberapa Kementerian/Lembaga seperti dari
KemenPAN-RB, BPS, ANRI, Kominfo, BKN, LAN, serta agen perubahan
dari Pemda DKI.
Workshop dilaksanakan dengan konsep talkshow dan terbagi
dalam dua sesi. Sesi Pertama mengangkat tema Digital Transformation
through e-learning dan dimoderatori oleh Marissa Anita.
105
Sesi I menghadirkan empat pembicara yaitu:
1. Bapak Tengku Mohd. Khairal Abdullah, PhD (Head of Program MM
Blended Learning Binus University Business School),
2. Bapak Yusuf Kurniawan (Department Head of Learning Technology,
Mandiri University),
3. Ibu Retno W Wijayanti (Chief Learning Officer, BRI Corporate
University), dan
4. Ibu Heni Kartikawati (Kapusdiklat Keuangan Umum BPPK Kemenkeu).
Acara dilanjutkan pada Sesi II dengan mengangkat tema Digital Learning:
effective or overrated? dengan Budi Sulis dari Biro KLI Kemenkeu sebagai
moderator. Sesi II ini menghadirkan dua pembicara yaitu:
1. Alvin Adam (Founder Alvin Adam School of Communication), dan
2. Tyovan Widagdo (Founder Hi App dan Bahaso).
Gambar 2.8: Menteri Keuangan Menyampaikan Arahan pada Acara
Bincang Transformasi
Gambar 2.9: Talk Show dalam Acara Bincang Transformasi di Jakarta
106
c. Bincang Transformasi: Tema Penerimaan
dan Dialog Penguatan Kebangsaan di Banjarmasin
Bincang Transformasi ketiga tahun 2019 mengangkat tema
Penerimaan dan Dialog Penguatan Kebangsaaan diselenggarakan di
Banjarmasin dan bertempat di Aula Kantor Wilayah DJP Kalimantan
Selatan dan Tengah pada tanggal 22 Agustus 2019. Acara dihadiri oleh
para pimpinan satuan kerja, para Change Agent dan Lighthouse Team,
dan juga para pegawai Kemenkeu yang berada di Banjarmasin dan
sekitarnya dengan jumlah peserta kurang lebih 70 orang. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan konsep talkshow dalam tiga sesi, yaitu:
Sesi Pertama: Pengenalan IS RBTK 2019
Sesi ini dipandu oleh Adelina Sirait, selaku Chief Reporting Officer,
CTO dan membahas pengenalan inisiatif strategis tahun 2019. Sesi ini
menghadirkan pembicara dari beberapa anggota PMO, antara lain:
1. Sugeng Satoto, Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sekretariat BPPK. Beliau membawakan materi e-learning
2. Moudy Hermawan, Kepala Subdit Transformasi Kelembagaan DSP,
DJPb. Beliau membawakan materi shared services
3. Nelly Gustiarti, Kepala Subdit Teknologi Informasi Dit EPIKD, DJPK.
Beliau membawakan materi Penyediaan Data Transaksi Pemda
4. Nuryani, Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi, Dit. TIK, DJP.
Beliau membawakan materi Unified Revenue Account Management.
Sesi Kedua: Joint Program Optimalisasi Penerimaan
Sesi ini dipandu oleh Arief Wibisono selaku Chief Change
Management Officers I, CTO dan membahas perkembangan program
sinergi melalui inisiatif strategis joint program Optimalisasi Penerimaan.
Sesi ini menghadirkan pembicara antara lain:
1. Ambang Priyonggo, Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan
Kapasitas dan Kinerja Organisasi DJBC.
2. Pontas Pane, Direktur Intelijen Perpajakan, DJP.
3. Fajariyanto, Analis Data dan Dukungan Teknis PNBP Junior, DJA
Sesi Ketiga: Penguatan Kebangsaan
Sesi ketiga mengambil tema Penguatan Kebangsaan, yang
dipandu oleh Arief Wibisono dan menghadirkan Iman Hasiholan Sirait
selaku Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP sebagai pembicara. Dalam sesi
ini dijelaskan mengenai fenomena pada masa modern ini, berupa
globalisasi, distorsi informasi, viral, maupun hoax yang dapat menggerus
ekosistem kebangsaan Negara Indonesia. Hal seperti ini yang harus
diwaspadai dan diatasi dengan memperkuat rasa kebangsaan terhadap
seluruh rakyat Indonesia.
Gambar 2.10: (atas) Pembukaan Bincang Bincang Transformasi di Banjarmasin
(bawah) Talk Show dalam Acara Bincang Transformasi
107
108
d. Bincang Transformasi: Tema Penerimaan
dan Dialog Penguatan Kebangsaan di Manado
Serupa dengan kegiatan di Banjarmasin, kegiatan ini dilaksanakan
di Ruang Serbaguna Gedung Keuangan Negara Manado pada tanggal 5
September 2019. Peserta kegiatan ini terdiri dari perwakilan dari Kanwil
DJP SulutTengGoMalut, Kanwil DJBC SulBagUt, Kanwil DJPb SulUt,
Kanwil DJKN SulUtTengGoMalut, KPP Pratama Manado & Bitung, KPPBC
TMP C Manado & Bitung, KPPN Manado & Bitung, KPKNL Manado, BDK
Manado, KP2KP Tomohon & Tondano, serta para Duta Transformasi di
wilayah Manado dan sekitarnya. Acara diawali dengan sambutan dari
Kepala Perwakilan Kemenkeu provinsi Sulawesi Utara, Bapak Muhdi,
sambutan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan
Teknologi Informasi, Bapak Sudarto, dan overview program RBTK oleh
Chief Change Management Officer II CTO, Bapak Herry Hernawan.
Bincang Transformasi dilaksanakan dengan konsep talkshow dan dibagi
menjadi tiga sesi yaitu:
Sesi Pertama
Sesi pertama dipandu oleh Arief Wibisono selaku Chief Change
Management Officers I, CTO dan membahas inisiatif strategis Joint
Program Optimalisasi Penerimaan. Sesi ini menghadirkan Staf Ahli
Menkeu Bidang Penerimaan Negara, Bapak Robert Marbun, sebagai
pembicara.
Sesi Kedua
Sesi kedua dipandu oleh Herry Hernawan selaku Chief Change
Management Officer II, CTO dan membahas materi terkait digital
workplace. Sesi ini menghadirkan pembicara antara lain:
1. Herfan Brilianto (Digital Transformation Officer I, CTO). Beliau
berbicara terkait New Thinking of Working.
2. Yusuf Nurrohman (Kepala Bidang Manajemen Layanan TIK, Pusintek,
Setjen). Beliau berbicara terkait Office Automation
3. Wawan Ismawandi (Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat
Keuangan Umum, BPPK) . Beliau berbicara terkait modern e-learning.
Sesi Ketiga
Sesi ketiga Penguatan Kebangsaan dipandu oleh Arief Wibisono
selaku Chief Change Management Officers I, CTO dan menghadirkan
Brigjen TNI DR Paula Theresia (Tenaga Pengkaji Madya Bidang
Pemantapan Nilai Kebangsaan dan Sumber Kekayaan Lemhanas) selaku
pembicara. Pembicara menekankan bahwa untuk mewujudkan Indonesia
4.0, diperlukan perubahan transformasional dimensi kepemimpinan,
transformasi membangun SDM yang mempunyai kapasitas open mind
(Intellectual competence), open heart (emotional competence) dan open
will (action-oriented competence).
Gambar 2.11: Talk Show dalam Acara Bincang Transformasi
109
110
e. Bincang Transformasi (Festival Transformasi)
Festival Transformasi 2019 dilaksanakan pada tanggal 29 hingga
30 Oktober 2019 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Festival
Transformasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari
Oeang Republik Indonesia ke-73. Kegiatan ini dihadiri oleh ±500 orang
yang terdiri dari pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang meliputi
jajaran pimpinan eselon I, Ketua PMO setiap unit eselon I, Kepala
Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, duta transformasi
Kementerian Keuangan, anggota lighthouse team, anggota PMO, nominasi
pemenang kompetisi video pendek, dan perwakilan dari Kementerian
Lembaga/Pemerintah Provinsi.
Dalam acara ini hadir pula Menteri Keuangan sebagai keynote
speaker. Dalam arahannya, Menteri Keuangan berpesan kepada generasi
muda Kemenkeu agar selalu berpikir kreatif dan berinovasi, karena
merekalah yang mampu menerjemahkan ide dan inovasi menjadi sebuah
aksi. Festival Transformasi ini juga disiarkan secara live melalui video
streaming dan video conference sehingga dapat disaksikan oleh kantor
perwakilan Kementerian Keuangan di seluruh penjuru Indonesia. Festival
Transformasi dilaksanakan dengan konsep talkshow dan diskusi yang
terdiri dari empat sesi.
Gambar 2.12: Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal Berfoto
Bersama Pembicara dalam Festival Transformasi
Sesi pertama Festival Transformasi mengangkat tema kebangsaan
dengan topik Karya Nyata Untuk Bangsa pembicara William Tanoewidjaya
selaku founder Tokopedia, Gita Gutawa, musisi muda Indonesia, dan James
Prananto, founder Kopi Kenangan, serta Maggie Calista, news anchor
sebagai moderator.
Sesi kedua mengangkat tema Membangun Resilient Team melalui
Komunikasi Multigenerasi dengan pembicara Josef Bataona, HR Executive
Coach dan Nina Moran, Engage and Business Coach serta Zivanna Letisha,
Certified Coach and Anchor sebagai moderator. Sesi II ditutup dengan
Booth Visit yang diikuti oleh K/L/Pemda, dan Change Agent Kemenkeu
Sesi III dilaksanakan tanggal 30 Oktober dan terdiri dari dua
kegiatan yaitu break out dan simulasi minilab. Kegiatan break out
dilaksanakan untuk membekali para lighthouse team dengan pengetahuan
yang berguna dalam mengemban tugasnya sebagai change agent.
111
Gambar 2.13: Sesi Break Out Bersama para Lighthouse Team
Kegiatan simulasi minilab dilaksanakan dalam rangka sharing
knowledge dan sharing best practice kepada para pelaksana reformasi
birokrasi baik di tingkat Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan
Change Agent Kementerian Keuangan terkait metodologi strategik dalam
perumusan inisaitif mulai dari identifikasi masalah, penyusunan strategi,
komitmen pimpinan, dan penyusunan project management. Peserta dibagi
dalam sejumlah kelompok dengan peran dan topik diskusi yang telah
ditentukan.
Sesi IV menjadi penutup Festival Transformasi yang mengangkat
tema patriotisme dengan topik Inspirative talk: Kemenkeu-pun butuh
patriot. Sesi ini diharapkan dapat membangkitkan rasa kepedulian pegawai
untuk terlibat dalam inisiatif-inisiatif strategis Kementerian Keuangan
dan menanamkan kembali rasa cinta kepada tanah air sehingga dapat
memantapkan peran change agent sebagai pembaharu di Kementerian
Keuangan. Narasumber yang hadir dalam sesi ini adalah BumiLangit
Production selaku production house komik/film superhero Indonesia yang
salah satunya adalah Gundala The Movie. Dalam sesi ini peserta
diharapkan dapat termotivasi untuk menyebarluaskan semangat
patriotisme melalui cara-cara baru sesuai dengan kemajuan jaman namun
tetap berpegang pada kekayaan kearifan lokal.
Gambar 2.14: Inspirative Talk: Kemenkeu-pun Butuh Patriot
112
3. One on One Meeting
Kegiatan one-on-one meeting dilakukan secara rutin antara
CTO, PMO, dan pemilik inisiatif untuk memastikan bahwa inisiatif
strategis berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Kegiatan ini
bertujuan untuk memantau perkembangan implementasi inisiatif strategis
oleh masing-masing pemilik inisiatif serta membahas isu-isu maupun
kendala terkait implementasi inisiatif program RBTK. Beberapa contoh
kegiatan one-on-one meeting yang telah dilaksanakan pada tahun 2019
diantaranya:
1. One-on-one meeting finalisasi rencana kerja IS RBTK Transformasi
Digital, pada tanggal 6 Maret 2019. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
memonitor penyelesaian implementasi inisiatif core tax system dan
inisiatif Unified Revenue Account Management. Pemilik inisiatif,
bersama-sama dengan PMO DJP, PMO DJBC, dan CTO,
melakukan pembahasan penyelesaian Work Breakdown Structure
agar jadwal implementasi inisiatif ini dapat terlaksana sesuai waktu
yang telah disepakati
2. One-on-one meeting dengan PMO dan Pemilik Inisiatif Direktorat
Jenderal Anggaran tanggal 23 Mei 2019. Kegiatan ini dilaksanakan
dalam rangka monitoring guna menggali informasi terkait
perkembangan Manual Implementasi Program IS RBTK 2019.
113
Gambar 2.15: One on one Pembahasan Inisiatif Unified Revenue
Account Management
114
4. Publikasi Berita Aktual Transformasi (BERAKSI)
Berita Aktual Transformasi (BERAKSI) merupakan salah satu
kanal informasi yang digunakan untuk menyampaikan perkembangan
program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan (RBTK)
Kemenkeu. BERAKSI terbit setiap akhir bulan dan disampaikan kepada
seluruh pegawai Kemenkeu melalui nota dinas, email kedinasan,
website Kemenkeu dan media sosial. BERAKSI terdiri dari tiga segmen
informasi yaitu “Apa yang Telah Kita Capai” yang menyajikan informasi
capaian program RBTK pada periode satu bulan terakhir, “pesan
Menteri Keuangan”, dan “Fokus Beraksi” yang menyajikan informasi
tentang perkembangan pelaksanaan program RBTK yang perlu
memperoleh perhatian lebih dari pegawai.
5. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)
Untuk memperoleh masukan atau informasi terkait beberapa
isu yang bersifat spesifik, telah dilaksanakan Focus Group Discussion
(FGD), baik pada tataran teknis maupun tataran pimpinan unit eselon I.
Beberapa contoh pelaksanaan FGD yang telah dilakukan pada tahun
2019 diantaranya:
1. Focus Group Discussion yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan, tanggal 13 Maret 2019 dengan topik
identifikasi hal-hal yang perlu dilakukan guna mengakselerasi
pengadaan dalam rangka pembangunan core tax system.
2. Focus Group Discussion dipimpin oleh Chief Reporting Officer,
CTO, tanggal 22 Februari 2019 dengan narasumber dari perwakilan
Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) dalam rangka
pembahasan Konsep Collaborative Environment.
115
Gambar 2.16: Contoh Berita Aktual Transformasi
116
6. Sharing Session Program RBTK 2019
Dampak positif keberhasilan program Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas,
peningkatan pelayanan, dan kepercayaan masyarakat telah
menginspirasi kementerian/instansi lain dan pemda untuk melakukan
reformasi di instansinya masing-masing. Sebagai konsekuensinya, CTO
Kemenkeu sering diminta oleh kementerian/instansi lain untuk
menyampaikan sharing session program RBTK yang telah
dilaksanakan. Beberapa kegiatan sharing session yang telah dihadiri
oleh CTO pada tahun 2019, antara lain:
a. Studi Banding Pemerintah Kota Surakarta
Pada tanggal 13 Maret 2019 Pemerintah Kota Surakarta
mengunjungi kantor CTO di Gedung Djuanda I lantai 6 dalam rangka
studi banding pembentukan agen perubahan di instansi pemerintah.
Beberapa perwakilan pegawai Pemkot Surakarta yang hadir antara lain
adalah Asisten Administrasi Umum Sekda selaku Ketua Tim Agen
Perubahan; Kepala BKPPD Kota Surakarta; Kabid Pembinaan,
Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur BKPPD; Kasubdit Disiplin dan
Status Pegawai BKPPD; Anggota Agen Perubahan; dan Pelaksana
Teknis Agen Perubahan.
b. Sharing Session bersama Komisi Pemberantasan Korupsi
Pada tanggal 12 Maret 2019 CTO berkesempatan memberikan
sharing session terkait Change Story dan upaya peningkatan Integritas
pegawai Kementerian Keuangan di Gedung ACLC, KPK Jakarta
kepada para delegasi dari lembaga anti korupsi Afganistan (MEC, AIC,
dan ACJC) dan Norwegian Anti-Corruption Resource Center.
117
d. Sharing Session bersama Pemerintah Daerah
Pada tanggal 17 Juni 2019 CTO diminta untuk memberikan
paparan di hadapan pejabat Pemerintah Daerah, yang merupakan
perwakilan dari unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab/Kota, dengan
bertempat di DJPK. CTO berbagi pengalaman mengelola proyek
perubahan antara lain: membuat initiative charter, memonitor
penyelesaian proyek perubahan, dan manajemen perubahan.
e. Sharing Session bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah (LKPP)
Pada tanggal 20 Juni 2019 CTO diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pengalaman terkait reformasi dan penguatan change
agent di Kantor Pusat LKPP Jakarta.
f. Sharing Session bersama ANRI
Pada tanggal 20 Juni 2019, CTO memberikan sharing session
terkait pengelolaan transformasi kelembagaan dan penguatan change
agent sebagai bagian dari manajemen perubahan di Kantor Pusat
ANRI.
Gambar 2.17: Sharing Session Program RBTK Kemenkeu di KPK
118
7. Dialog Merawat Kebangsaan
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari program penguatan
budaya Kemenkeu dan sebagai bentuk usaha untuk menanamkan
kembali konsep dan pemahaman tentang kebangsaan dalam konteks
kekinian. Hal ini perlu dilakukan mengingat lebih dari 62% pegawai
Kemenkeu, dengan instansi tersebar di seluruh Indonesia, saat ini adalah
generasi milenial yang berpotensi memiliki gap pemahaman terhadap
konsep kebangsaan masa lalu. Acara ini diharapkan menjadi pembuka
dari acara dengan tema serupa yang lebih besar yang diselenggarakan di
Kemenkeu. Dialog ini diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2019 di
Ruang CTO Gedung Djuanda I lantai 6.
Acara diawali dengan sambutan dari Staf Ahli Menkeu Bidang
OBTI selaku Ketua Pelaksana Harian TRBTKP. Beberapa narasumber
yang hadir dalam acara ini antara lain adalah Philips J. Vermonte,
Executive Director CSIS yang menyampaikan materi bagaimana menjaga
gagasan dan inovasi oleh generasi muda dalam konteks ke-Indonesia-an
masa kini dan Suprianto Haseng, aktivis perbatasan, yang
menyampaikan materi semangat nasionalisme yang kuat di daerah lintas
batas Indonesia. Acara ini diakhiri dengan pengambilan rekaman dari
narasumber oleh Kemenkeu Corpu TV untuk disiarkan melalui podcast
pada perayaan hari Kemerdekaan ke-74 tanggal 17 Agustus 2019.
Gambar 2.18: Kegiatan Dialog Merawat Kebangsaan, 16 Agustus 2019
119
8. Change Management pada Unit Eselon I Kemenkeu
Keberhasilan program manajemen perubahan juga tidak
dapat lepas dari dukungan PMO dari unit eselon I. Dalam mendukung
program RBTK Kemenkeu, PMO unit eselon I juga aktif melakukan
berbagai kegiatan sebagai bagian dari manajemen perubahan. Beberapa
kegiatan tersebut diantaranya:
a. PMO Informal Meeting I “Towards an Eco-Friendly Office”
Untuk mendukung salah satu inisiatif strategis reformasi
birokrasi dan transformasi kelembagaan, khususnya yang terkait
dengan konsep “The New Thinking Of Working”, serta sebagai bagian
dari penguatan budaya Kementerian Keuangan, Project Management
Office (PMO) Sekretariat Jenderal berinisiasi untuk mendukung
terobosan green office yang mendukung efisiensi dan friendly
environment. Hal ini diperlukan mengingat salah satu penyumbang
terbesar masalah lingkungan adalah pencemaran yang berasal dari
aktivitas operasional perusahaan/institusi. Untuk itu, sistem
manajemen lingkungan yang baik bagi perusahaan sangatlah penting,
di mana salah satu cara penerapan budaya ramah lingkungan adalah
melalui penerapan green office.
PMO Informal Meeting I dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal
3 Mei 2019 di Selasar Gedung Djuanda I lantai G. Kegiatan ini
dilaksanakan guna menginternalisasi budaya ramah lingkungan pada
area perkantoran dan diharapkan dapat memberi insight bagi seluruh
pegawai Sekretariat Jenderal tentang konsep ramah lingkungan,
dengan mengundang narasumber dari PT Astra dan Waste4Change.
Masing-masing narasumber memaparkan praktik-praktik yang
dilakukan dalam hal penerapan green office serta sistem manajemen
sampah perkantoran.
120
b. Leadership Awareness Program DJPb
Kegiatan ini dilaksanakan oleh PMO DJPb dalam rangka
meningkatkan dukungan, kesiapan, dan awareness dari pegawai
DJPb terkait implementasi IS RBTK tahun 2019 sebagai langkah
Kemenkeu dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kegiatan
dilaksanakan di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan pada
tanggal 23 Januari 2019 dan mengangkat tema “With The New
Thinking of Working, ready for leadership 4.0”. Hadir sebagai
pembicara utama adalah Sudarto, Staf Ahli Menkeu Bidang OBTI
selaku Ketua Pelaksana Harian TRBTKP Kemenkeu yang
menyampaikan materi New Thinking of Working. Peserta yang hadir
dalam acara ini antara lain adalah Dirjen Perbendaharaan, seluruh
pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, serta para
pejabat Eselon III dan beberapa perwakilan Kepala KPPN. Acara ini
ditutup dengan materi motivasi yang disampaikan oleh Elsa Christine,
Psi. CPC-Seasoned HR Professional dengan materi “Are you
ready for leadership 4.0?”
Gambar 2.19: PMO Informal Meeting I “Towards an Eco-Friendly Office”
121
c. Town Hall Meeting “Penguatan Integritas Ditjen
Perbendaharaan”
Dalam rangka menyosialisasikan hasil survei persepsi
integritas di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2018 dan
sebagai upaya penguatan integritas pegawai Ditjen
Perbendaharaan secara masif, Bagian Kepatuhan Internal
Setditjen Perbendaharaan bersinergi dengan PMO Ditjen
Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan Town Hall
Meeting “Penguatan Integritas Ditjen Perbendaharaan”.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 April 2019 di
Gedung Yusuf Anwar Kementerian Keuangan yang diikuti oleh
pejabat dan pegawai dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
serta para Kepala Kanwil beserta jajarannya dari kantor
masing-masing di seluruh wilayah Indonesia melalui fasilitas
video conference.
Acara dengan host Direktur Jenderal Perbendaharaan
tersebut menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Inspektur
Jenderal Kementerian Keuangan dan Ketua Pelaksana Harian
Gambar 2.20: Leadership Awareness Program DJPb, 23 Januari 2019
122
TRBTKP. Untuk menarik perhatian, acara dibuka dengan
pertunjukan lakon singkat Rahwana dan Shinta bertajuk
“Integritas Dewi Shinta” dengan desain/layout ruang acara
dibuat lebih santai “ala kedai kopi”.
d. Open Day DJPK
Dalam rangka mengisi waktu liburan sekolah dan
memperkenalkan dunia kerja orang tua kepada anak-anak
pegawai, Duta Transformasi DJPK mengadakan kegiatan Open
Day. Acara ini dihadiri oleh 60 anak-anak pegawai DJPK.
Selain diisi dengan permainan, acara juga diisi dengan
pengenalan tugas fungsi DJPK yang dikemas dengan
pendekatan permainan.
e. Program Peningkatan Keterampilan Pegawai DJBC
Program Peningkatan Keterampilan Pegawai (P2KP)
merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap bulan di
DJBC untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
pegawai terkait hal-hal baru termasuk di dalamnya program
transformasi Kementerian Keuangan.Pada tanggal 21
Novemeber 2019, P2KP mengangakat tema "Pemahaman
Activity-based Workplace (ABW) dan Office Automation (OA)
Kementerian Keuangan" yang juga merupakan bagian dari
inisiatif Penguatan Budaya: New Thinking of Working. Kegiatan
ini dilaksanakan di Auditorium Sabang, Gedung Sumatera
Kantor Pusat DJBC dan dihadiri oleh pegawai di lingkungan
Direktorat Audit Kepaebanan dan Cukai, DJBC. Hal ini
dilakukan mengingat Direktorat Audit KC merupakan unit yang
ditunjuk menjadi unit piloting ABW di lingkungan DJBC.
Diharapkan dengan acara ini dapat memberikan bekal yang
cukup kepada pegawai Direktorat Audit KC sebelum mereka
benar-benar menggunakan ruang kerja ABW.
123
f. Sosialisasi oleh Duta Transformasi DJPPR
Pada tanggal 18 Juli 2019 telah diadakan kegiatan sosialisasi
oleh Duta Transformasi DJPPR. Kegiatan dilakukan dengan
menyampaikan kilas transformasi yang telah dijalankan di
Kementerian Keuangan serta materi tentang inovasi. Inovasi erat
kaitannya dengan perubahan, dan sejalan dengan program RBTK
yang dijalankan Kemenkeu. Acara ditutup dengan permainan Bourse
Game berupa simulasi transaksi Surat Berharga Negara (SBN). E-
SBN merupakan salah satu inovasi Kementerian Keuangan dalam
pengelolaan SBN dan menjadi salah satu inisiatif strategis dalam
program RBTK.
Gambar 2.21: Sosialisasi program RBTK oleh Duta Transformasi
DJPPR, 18 Juli 2019
Penilaian Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Bab III.
Reformasi Birokrasi merupakan program nasional yang dilaksanakan
dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di
seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Program reformasi berangkat dari kondisi krisis ekonomi yang dialami
Indonesia tahun 1997, yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi
pada tahun 1998. Kondisi tersebut memunculkan tuntutan terhadap pemerintah
untuk segera mereformasi berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa
dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi
tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi,
yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Perubahan tersebut dilandasi
oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan
demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan
pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Namun demikian, dalam perjalanan pelaksanaan reformasi gelombang
pertama tersebut, reformasi di bidang birokrasi relatif tertinggal dibandingkan
reformasi di bidang lainnya (politik, ekonomi, dan hukum). Berdasarkan kondisi
tersebut, pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali akan pentingnya
penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang diyakini
sebagai elemen penting untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Atas dasar hal tersebut, pemerintah menjadikan pembangunan aparatur negara
sebagai program utama melalui penerapan reformasi birokrasi baik di tingkat
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Tahun 2004 ini kemudian yang
dikenal sebagai gelombang pertama reformasi birokrasi.
128
126
Tahapan Grand Design program reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:
Reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk
melaksanakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola
pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna
sebagai sebuah upaya untuk mempersiapkan bangsa Indonesia dalam
menyongsong tantangan abad ke-21. Jika reformasi birokrasi dapat
terlaksana dengan baik, diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan,
diantaranya:
1. mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan
kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
2. menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy;
3. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program
instansi;
2011: komitmen
seluruh kementerian dan
lembaga (K/L) serta
pemerintah daerah
(Pemda) diharapkan
telah memiliki komitmen
dalam melaksanakan
proses reformasi
birokrasi
2014: kekuatan reformasi
K/L dan Pemda telah memiliki
kekuatan untuk memulai
proses reformasi birokrasi
secara bertahap dan
berkelanjutan
2025: birokrasi
profesional dan
berintegritas tinggi
Mewujudkan birokrasi
pemerintahan yang
profesional dan berintegritas
tinggi
Gambar 3.1: Grand Design Program Reformasi Birokrasi
127
5. meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua
segi tugas organisasi;
6. menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam
menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
Reformasi birokrasi merupakan sebuah pekerjaan besar. Reformasi
birokrasi berkaitan dengan upaya menyederhanakan ribuan proses tumpang
tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan
pegawai di pusat dan daerah, dan membutuhkan anggaran yang tidak
sedikit. Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan
membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan
praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas
fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.
Untuk melihat sejauh mana instansi pemerintah, baik pusat maupun
daerah, melaksanakan program-program reformasi dalam rangka mencapai
tujuan tersebut di atas, setiap tahun dilaksanakan evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB. Tahap awal dari evaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut dimulai dari Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
Guna menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi di
masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan Grand Design dan Road Map yang telah digariskan, Kementerian
PAN dan RB menggunakan instrumen self-assessment yang dikenal dengan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASIA
128
Secara umum, PMPRB mencakup penilaian terhadap dua
komponen yang mendukung tercapainya reformasi birokrasi di masing-
masing K/L dan Pemda, yaitu: komponen Pengungkit (Enablers) dan
komponen Hasil (Results). Komponen Pengungkit mencerminkan seluruh
upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan
fungsinya, sedangkan komponen Hasil meliputi capaian-capaian atau
kinerja yang dihasilkan dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-
akibat antara komponen Pengungkit dan komponen Hasil dapat
mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan
pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja
instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat
menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen Hasil
berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.
memudahkan Kementerian/Lembaga
dan Pemda dalam menyediakan
informasi mengenai perkembangan
pelaksanaan reformasi birokrasi dan
upaya-upaya perbaikan yang perlu
dilakukan oleh kementerian/Lembaga
dan Pemda yang bersangkutan
menyediakan data/informasi bagi
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam rangka menyusun
profil nasional pelaksanaan reformasi
birokrasi
menyediakan Informasi dan
Upaya Perbaikan menyusun profil nasional
pelaksanaan reformasi
Gambar 3.2: Tujuan PMPRB
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2019
PMPRB dilaksanakan tidak hanya pada level Kementerian/Lembaga,
melainkan juga terhadap unit-unit Eselon I. Hal ini menunjukkan
pentingnya peran masing-masing unit Eselon I di Kementerian Keuangan
untuk mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi di unitnya
masing-masing, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada
pencapaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada level
Kementerian Keuangan. Di samping itu, model penilaian baru ini juga
menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang
efisien, efektif, inovatif, dan akuntabel.
129
Ma
na
jem
en
Pe
rub
ah
an
Pe
na
taa
nP
era
tura
n
Pe
run
da
ng
-un
dan
gan
Penguatan
Pengawasan
Penataan dan
Penguatan
Organisasi
Penataan
Tatalaksana
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja
Pe
nin
gka
tan
Ku
alit
as
Pe
laya
na
nP
ub
lik
Peningkatan
Pelayanan Publik
Kapasitas dan
Akuntabilitas
Organisasi
Pemerintahan
yang Bersih dan
Bebas KKN
P E N G U N G K I T ( 6 0 % ) H A S I L ( 4 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
Gambar 3.3: Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
130
Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB dilaksanakan sekali setahun
yang dilaksanakan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian
PAN-RB melalui proses sebagai berikut:
Hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh para assessor
kemudian divalidasi oleh Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya
disampaikan kepada Kementerian PAN-RB. Selanjutnya akan dilaksanakan
penilaian oleh Kementerian PAN-RB baik melalui desk-evaluation maupun
field-evaluation melalui survei. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi
birokrasi di Kementerian Keuangan dalam enam tahun terakhir adalah
sebagai berikut:
Inspektur
Inspektur Jenderal
Sekretaris Jenderal
Sekretaris Kementerian
Sekretaris Utama
Sekretaris Daerah
login
update
data profil
1. isi/update form
penilaian
2. Submit (kirim)
login update
data profil
3. Periksa dan
Koreksi
Setuju,
submit (kirim)
ke
Kementerian
PANRB
tidak
Hasil
penilaian
Gambar 3.4: Proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sumber: Permenpan Nomor 8 Tahun 2019
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENKEUB
131
No Area Perubahan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Manajemen Perubahan 4,21 4,23 4,54 4,65 4,66 4,67
2 Peraturan Perundang-undangan 3,13 2,71 1,46 2,71 2,71 2,71
3 Penataan Dan Penguatan Organisasi 3,68 4,01 4,34 4,68 4,68 4,70
4 Penataan Tatalaksana 3,97 3,97 3,88 4,42 4,49 4,53
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 9,65 13,72 13,70 13,91 14,08 14,12
6 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 4,35 4,35 4,57 5,01 5,07 5,09
7 Penguatan Pengawasan 10,83 10,50 8,88 10,25 10,31 10,50
8Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik4,58 5,08 5,15 5,22 5,30 5,38
Total Komponen Pengungkit 44,4 48,57 48,74 50,85 51,30 51,71
Komponen Pengungkit (Enabler): Bobot 60%
Gambar 3.5: Indeks RB Kemenkeu dalam Enam Tahun Terakhir
Komponen Hasil (Results): Bobot 40%
No Area Perubahan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 11,51 11,61 11,73 11,83 12,19
2 Survei Internal Integritas Organisasi 16,79 5,68 5,55 4,92 4,94 5,16
3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 5,55 6,44 5,99 6,13 6,49
4 Opini BPK 8,17 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 7,95 7,88 8,97 7,92 8,48 9,15
Total Komponen Hasil 32,91 33,62 35,56 33,56 34,38 35,99
Indeks Reformasi Birokrasi 77,31 82,19 84.30 84,40 85,68 87,70
132
Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa nilai indeks
reformasi birokrasi Kementerian Keuangan selalu meningkat setiap
tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan upaya sungguh-sungguh yang
dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dalam melaksanakan reformasi di
berbagai aspek birokrasi, layanan publik, dan inovasi yang dibuat dalam
rangka perbaikan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
organisasi. Selain itu, hasil evaluasi tersebut juga merefleksikan proses
pengelolaan reformasi di Kementerian Keuangan telah melalui tata kelola
yang baik di mana terdapat harmonisasi antara perencanaan strategis,
implementasi RBTK, serta monitoring dan evaluasinya.
Dengan capaian indeks reformasi birokrasi tersebut, Kementerian
Keuangan menjadi salah satu tujuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah yang ingin lebih mendalami mengenai pengelolaan reformasi
birokrasi. Salah satu aspek dalam komponen pelaksanaan reformasi
birokrasi yang sering menjadi acuan bagi K/L dan Pemda adalah
pengelolaan agen perubahan (agent of change) dalam manajemen
perubahan. Duta Transformasi, nama yang diberikan untuk agen perubahan
di Kementerian Keuangan, dikelola oleh Central Transformation Office dan
dinilai berhasil berperan dalam menyampaikan pesan-pesan perubahan.
Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional memerlukan
sinergi yang kuat antar-Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
Keberhasilan reformasi birokrasi sebagaimana ditargetkan dalam Grand
Design Reformasi Birokrasi Nasional akan semakin cepat (accelerated) jika
Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dapat saling bertukar praktik
terbaik (best practices) di tempat masing-masing agar dapat diadopsi di
tempat lain. Dengan demikian, akumulasi praktik terbaik tersebut dapat
mempercepat proses perbaikan birokrasi di Indonesia.
KONTRIBUSI KEMENKEU DALAM
MENDUKUNG RB NASIONALC
Bertolak dari ide tersebut Kementerian Keuangan dalam tahun 2019
melaksanakan kegiatan sharing experience kepada K/L/Pemda sebanyak 17
kali. Hal menarik bagi K/L/Pemda antara lain: pengelolaan agen perubahan,
pengelolaan kinerja, inovasi layanan, dan pengelolaan program reformasi
birokrasi oleh unit khusus di Kementerian Keuangan (Central Transformation
Office). Di samping itu CTO juga mengundang K/L/Pemda dalam Festival
Transformasi, di mana dalam kegiatan tersebut 41 perwakilan 19 K/L/Pemda
dilibatkan secara langsung dalam simulasi minilab. Minilab adalah salah satu
proses yang dilalui dalam perumusan inisiatif strategis program reformasi
birokrasi dan transformasi kelembagaan. Dengan pelibatan secara langsung
tersebut diharapkan perwakilan yang hadir dapat menerapkannya di tempat
masing-masing.
133
Gambar 3.6: Simulasi Minilab melibatkan K/L/Pemda dalam Kegiatan
Festival Transformasi Tahun 2019
134
Gambar 3.8: Sharing Pengelolaan Manajemen Perubahan dan Duta
Transformasi Kementerian Keuangan di Pemerintah Provinsi Bali, 14 Mei 2019
Gambar 3.7: Benchmarking Pengelolaan Reformasi Birokrasi Kementerian
Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bogor, 20 Desember 2019
135
Selain itu, dalam upaya turut mendukung keberhasilan program
Reformasi Birokrasi Nasional dalam kegiatan Festival Transformasi yang
diselenggarakan 30 Oktober 2019 ditandatangani Komitmen Bersama
Penggerak Reformasi. Komitmen dimaksud berisi komitmen para Aparatur
Sipil Negara sebagai berikut:
1. Mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Nasional yang
telah digariskan dalam Road Map Reformasi;
2. Membentuk forum transformasi antar-kementerian, lembaga dan
pemerintah daerah yang akan menjadi forum bersama untuk berbagi
pengalaman praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan program
reformasi.
Gambar 3.9: Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang Diikuti oleh
perwakilan 19 K/L/Pemda dan Duta Transformasi Kemenkeu
Enterprise Architecture
Bab IV.
K e m e n t e r i a n K e u a n g a n
Memasuki fase kelima dari program reformasi birokrasi dan
transformasi kelembagaan, yaitu fase transformasi digital,
Kementerian Keuangan telah menyiapkan suatu landasan perubahan
menuju agile organization dengan implementasi Enterprise
Architecture (EA). Pembangunan EA Kementerian Keuangan telah
dimulai sejak tahun 2018 dan pada tahun 2019 ini telah memasuki
tahapan pembangunan repository arsitektur organisasi dalam empat
domain yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Berbagai kegiatan
pendukung juga telah dilaksanakan antara lain berupa pelaksanaan
program capacity building dan pelatihan teknis bagi para arsitek, serta
pembahasan substansi arsitektur yang melibatkan para business
owner dan unit pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
140
PROGRESS PEMBANGUNAN EA
TAHUN 2019
138
Pembangunan EA Kementerian Keuangan pada tahun 2019
merupakan proses kelanjutan dari perumusan visi digital Kementerian
Keuangan yang diperoleh dari aspirasi pimpinan Kementerian Keuangan
pada tahun sebelumnya. Pembangunan EA tahun 2019 dilaksanakan
melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan EA playbook
(tata kelola implementasi EA), penyusunan EA Metamodel, penyusunan
business and IT capability model, pembahasan dan penyusunan blueprint
EA (termasuk melaksanakan as is assessment), penyiapan draft roadmap
implementasi blueprint EA, pembangunan repository arsitektur dalam
tools EA Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan program capacity
building dan pelatihan teknis bagi para arsitek.
penyusunan EA
metamodel
penyusunan EA
playbook (tata kelola
implementasi EA)
pembahasan dan
penyusunan blueprint
EA (termasuk
melaksanakan as is
assessment)
penyusunan
business and IT
capability model
pembangunan
repository arsitektur
dalam tools EA
Kemenkeu
penyiapan
draft roadmap
implementasi
blueprint EA
A
Gambar 4.1: Pembangunan EA tahun 2019
139
Dalam pelaksanaan berbagai aktifitas pembangunan EA tersebut,
telah ditugaskan para arsitek proses bisnis dan TIK dari 11 unit Eselon I
Kementerian Keuangan dan LNSW (2-3 orang pegawai telah ditunjuk
sebagai arsitek masing-masing unit Eselon I dan LNSW) untuk
berpartisipasi dalam berbagai pembahasan untuk menyusun blueprint EA
dan membangun repository arsitektur pada tools EA Kementerian
Keuangan (Orbus iServer) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 583/KM.1/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja The
Enterprise Architecture for the Ministry of Finance yang merupakan
pembaruan dari Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya yaitu
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KM.1/2018.
1. Penyusunan EA Playbook (Tata Kelola Implementasi EA)
EA Playbook merupakan suatu pedoman operasional EA yang
akan digunakan di Kementerian Keuangan. EA playbook mencakup
mendokumentasikan pedoman tersebut yang mencakup berbagai hal
yaitu:
a. Rationale for Enterprise Architecture, yang berisi latar belakang,
definisi dasar EA dan tujuan EA;
b. EA Charter and Metrics, yang merupakan dokumen perencanaan
yang berisi high-level plans, pengambilan keputusan, peran dan
tanggung jawab para pihak terkait, serta kriteria kesuksesan suatu
program;
c. EA Principles, yang berisi prinsip-prinsip utama yang menjadi acuan
dalam penerapan arsitektur dalam masing-masing domain;
d. EA Framework, merupakan pedoman kerangka kerja yang digunakan
dalam rangka penyusunan arsitektur;
e. EA Processes and Deliverables, memberikan penjelasan atas proses
yang perlu dilakukan dalam rangka implementasi EA sesuai dengan
framework yang digunakan serta deliverables yang dihasilkan dalam
setiap proses;
140
f. EA Organization Context, mengatur mengenai pengelolaan
organisasi atau tim pengelola EA Kementerian Keuangan, termasuk
mekanisme pengambilan keputusan, keanggotaan tim dan mandat;
g. EA Metamodel and Viewpoint, memberikan pedoman mengenai
hubungan antar building blocks dalam arsitektur Kementerian
Keuangan;
h. EA repository governance, memberikan panduan umum mengenai
penggunaan tools EA, termasuk pengaturan penamaan object dalam
repository tools EA.
2. Penyusunan EA Metamodel serta Penyusunan Business and
IT Capability Model
EA Metamodel mendeskripsikan klasifikasi dari berbagai object yang
ada dan menggambarkan hubungan antar klasifikasi antar kelompok
object tersebut dalam suatu arsitektur.
EA metamodel Kementerian Keuangan tersebut di atas merupakan
hasil kesepakatan pembahasan antara CTO, Biro Organta dan Pusintek
yang difasilitasi oleh konsultan Ernst and Young. Metamodel tersebut
merupakan panduan bagi para arsitek dalam menggambarkan arsitektur
yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memberikan standardisasi
dalam menggambarkan keterhubungan antar object.
Sementara business and IT capability model memberikan panduan
atas kapabilitas yang diperlukan untuk menjalankan fungsi bisnis dan
pengelolaan TIK Kementerian Keuangan. Pembahasan terhadap
business and IT capability model ini juga merupakan hasil kesepakatan
dalam pembahasan antara CTO, Biro Organta dan Pusintek yang
difasilitasi oleh konsultan Ernst and Young.
141
Gambar 4.2: Ilustrasi: EA Metamodel Kementerian Keuangan
Ilustrasi EA Metamodel Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
3. Pembahasan dan Penyusunan Blueprint EA Serta Penyiapan
Draft Roadmap Implementasi Blueprint EA
Penyusunan blueprint EA merupakan fase utama dalam satu siklus
iterasi EA Kemenkeu. Fase ini membahas materi substansi dari arsitektur
Kemenkeu yang mencakup (a) Visi Arsitektur, (b) Arsitektur Bisnis, (c)
Arsitektur Sistem Informasi, (d) Arsitektur Teknologi, (d) Peluang dan
Solusi EA, dan (e) Roadmap strategis implementasi solusi..
142
Pembahasan arsitektur as is dilaksanakan oleh Biro Organta,
Pusintek dan konsultan Ernst and Young dengan melaksanakan
kunjungan pada masing-masing unit pengelola organisasi dan TIK di
masing-masing Eselon I. Sementara pembahasan arsitektur to be untuk
masing-masing inisiatif strategis diantaranya dilaksanakan melalui Focus
Group Discussion yang dipimpin oleh Staf Ahli Bidang OBTI selaku Ketua
Pelaksana Harian CTO dengan melibatkan Biro Organta, Pusintek dan
para arsitek unit Eselon I pada bulan Mei 2019 di Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan Bogor.
Gambar 4.3: FGD Pembahasan Arsitektur to be yang Dipimpin Oleh
Staf Ahli Bidang OBTI selaku Ketua Pelaksana Harian CTO
Hasil pembahasan arsitektur to be tersebut kemudian divalidasi
melalui kegiatan pembahasan one-on-one dengan pimpinan Unit Eselon I
terkait untuk mendapatkan arahan strategis dan kesepakatan dari
pimpinan Unit Eselon I selaku pemilik arsitektur (Setjen, Ditjen Anggaran,
Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Badan Kebijakan
Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan).
Hasil validasi pembahasan dengan pimpinan unit Eselon I
tersebut kemudian dibahas forum rapat pimpinan Steering Committee
RBTK pada bulan Juli 2019 untuk menyepakati target yang diharapkan
dari arsitektur to be untuk IS yang telah dibangun.
4. Pembangunan Repository Arsitektur
EA Kementerian Keuangan dapat dilihat dalam berbagai object
atau artefak yang tersimpan secara sistematis dalam repository (atau
tempat penyimpanan data) pada EA tools Kementerian Keuangan (Orbus
iServer). Berbagai artefak tersebut terbagi dalam beberapa kelompok
object yang disusun dengan mengacu pada kerangka kerja TOGAF.
143
Gambar 4.4: One on one arsitektur to be untuk IS Perencanaan dan
penganggaran dengan Dirjen Anggaran, tanggal 1 Juli 2019
144
Repository arsitektur EA Kemenkeu meliputi (1) Architecture Vision, (2)
Baseline (as is) architecture, (3) Target architecture, (4) Opportunities and
solution, (5) Guidance, dan (6) Reference Model. Repository EA
Kementerian Keuangan dapat dilihat melalui portal ea.kemenkeu.go.id
dengan tampilan halaman muka sebagai berikut:
5. Program Capacity Building dan Pelatihan Teknis
a. TEAM Finance Lab
TEAM Finance Lab dilaksanakan sejak bulan Januari sampai
dengan April 2019 dengan dukungan Unit Eselon I yang telah
menugaskan masing-masing para arsitek proses bisnis dan arsitek IT-
nya. Para arsitek EA tersebut telah mengikuti capacity building
pengembangan EA pada tahun sebelumnya. Keterlibatan para arsitek
memberikan kontribusi dalam proses penyusunan EA Blueprint and
roadmap dan juga penyelesaian repository arsitektur EA Kemenkeu
sebagai basis optimalisasi aplikasi ORBUS iServer.
Gambar 4.5: Tampilan EA Repository Kementerian Keuangan, per
Desember 2019
Dalam pelaksanaannya, keterlibatan para arsitek dalam pembahasan
arsitektur secara simultan meningkatkan sinergi dan konsolidasi
pemikiran dalam mengembangkan target state Kementerian Keuangan.
b. Capacity Building Tim Arsitek dan PMO Unit Eselon I
Capacity Building Tim Arsitek dan Project Management Office
(PMO) Unit Eselon I dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2019 di
Bogor dengan tujuan untuk memperkuat sinergi antara para arsitek
dengan pengelola IS RBTK pada masing-masing unit Eselon I. Capacity
building ini dibuka oleh Staf Ahli bidang OBTI selaku Kalakhar
TRBTKP/CTO dan didampingi oleh Staf Khusus Bidang Sistem Informasi
dan Teknologi serta diikuti oleh pihak konsultan Ernst and Young (EY).
Partisipasi EY dalam kegiatan ini dimaksudkan agar engagement dengan
para stakeholder terkait dalam pembangunan EA Kementerian Keuangan
dapat lebih ditingkatkan, khususnya dalam membangun desain arsitektur
yang terkait dengan implementasi berbagai inisiatif strategis.
145
Gambar 4.6: Kegiatan Capacity Building Tim Arsitek dan Project
Management Office Unit Eselon I
146
Gambar 4.7: Pelatihan Lanjutan EA Tools Kementerian Keuangan
(Orbus iServer)
c. Pelatihan lanjutan Orbus iServer
Pelatihan lanjutan Orbus iServer ini dilaksanakan pada 19-22
Februari 2019 dengan narasumber Mr Joe Kobrianos (iServer Expert dari
Ernst and Young). Workshop ini dilaksanakan dalam rangka knowledge
sharing dan orbus assessment yang dilaksanakan oleh orbus expert
tersebut yang diikuti oleh seluruh arsitek dari masing-masing unit Eselon
I, perwakilan dari Biro Organta, perwakilan dari Pusintek, dan CTO.
d. Pelatihan modul baru EA tools Orbus iServer
Pelatihan modul baru EA dilaksanakan untuk mempelajari
beberapa modul baru yang dapat digunakan pada EA tools Kementerian
Keuangan yaitu modul (1) live documents, (2) Strategic Portfolio
Management, (3) BI Connect, dan Reporting Services. Pelaksanaan
pelatihan ini dilaksanakan atas prakarsa Pusintek yang bekerjasama
dengan BPPK pada tanggal 26-27 November 2019 di Jakarta. Modul baru
ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi untuk
meningkatkan fungsi reporting kepada pimpinan dengan penggunaan
dashboard strategic portfolio management serta upaya untuk digitalisasi
SOP melalui utilisasi live document. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh
arsitek dari masing-masing unit Eselon I, perwakilan Biro Organta,
perwakilan Pusintek, dan perwakilan CTO, dengan narasumber dari ATD
Solution.
147
Gambar 4.8: Kegiatan Pelatihan Modul Baru EA Tools Kementerian
Keuangan
148
e. Benchmarking Implementasi EA pada Institusi pemerintahan
lainnya
Pelaksanaan benchmarking implementasi EA pada institusi
pemerintahan lainnya di Indonesia dilaksanakan dengan melakukan
kunjungan pada Badan Pusat Statistik pada tanggal 26 Februari 2019.
Kunjungan benchmarking diikuti oleh pejabat/pegawai terkait dari CTO,
Biro Organta dan Pusintek untuk mempelajari sejauh mana BPS
menerapkan EA dalam mewujudkan BPS sebagai data-driven
organization.
5. Penyiapan Implementation Plan untuk IS Digital Baru dan
Penguatan IS Digital Transformation Existing
Penyiapan implementation plan untuk IS digital baru dan
penguatan IS digital transformation existing mulai dilaksanakan pada
bulan Oktober 2019 dengan bantuan asistensi konsultan Ernst and
Young. Kickoff meeting persiapan penyusunan implementation plan
tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019 melalui Forum
Sekretaris yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan melibatkan
Pusintek, Biro Organta, Biro Cankeu dan didukung oleh pihak World Bank
Jakarta dan konsultan Ernst and Young.
Gambar 4.9: Benchmarking Implementasi Digital Enterprise
Architecture di Badan Pusat Statistik
Strategi Penguatan IS digital transformation existing dan evaluasi
kebutuhan IS digital baru sesuai arahan pimpinan selanjutnya dibahas
bersama dengan unit teknis pada tanggal 19-21 November 2019,
bertempat di Hotel Redtop Jakarta Pusat. Kegiatan ini dipandu oleh
konsultan Ernst and Young dan bekerjasama dengan World Bank, serta
dihadiri oleh pimpinan Eselon unit II untuk pemilik proses bisnis sebagai
narasumber. Pada kesempatan dimaksud dilakukan juga pembahasan
implementation plan yang efektif dan feasible.
149
Gambar 4.10: Kickoff Meeting Persiapan Penyusunan Implementation
Plan, tanggal 21 Oktober 2019
Gambar 4.11: FGD Penguatan IS Digital Transformation Existing dan
Evaluasi Kebutuhan IS Digital Baru, tanggal 19-21 Oktober 2019
150
RENCANA TINDAK LANJUT PEMBANGUNAN
EA KEMENKEU
Implementasi EA Kementerian Keuangan merupakan proses
yang berkelanjutan sehingga perlu dijaga kesinambungan proses
pelaksanaannya. Dengan demikian, diperlukan penguatan koordinasi dan
tata kelola operasional EA Kementerian Keuangan. Hal ini dapat
dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain:
1. Institutionalisasi EA playbook melalui penetapan dokumen tersebut
dalam suatu dokumen legal sehingga dapat dipedomani segenap
pejabat/pegawai pada unit-unit terkait.
2. Bekerjasama dengan para arsitek melalui implementasi Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 583/KM.1/2019 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja The Enterprise Architecture for Ministry of Finance
secara konsisten khususnya untuk menyelesaikan dokumentasi
arsitektur pada EA tools dan adaptasi kerangka kerja EA dalam
penyusunan berbagai inisiatif strategis Kementerian Keuangan.
3. Melaksanakan knowledge sharing dan pelatihan secara periodik
untuk menjaga kompetensi para arsitek dalam mengelola artefak EA
Kementerian Keuangan;
4. Mengupayakan penggunaan artefak EA sebagai sumber utama
dalam penyusunan e-SOP melalui koordinasi dengan Biro Organta
dan unit pengelola proses bisnis dan TIK pada masing-masing Unit
Eselon I.
Sebagai lanjutan dari tahun sebelumnya, awal tahun 2020
merupakan bagian dari fase bridging dalam menyempurnakan beberapa
inisiatif strategi dengan cakupan kegiatan sebagai berikut:
B
151
1. Penyampaian Implementation plan documents yang akan membantu
Kementerian Keuangan untuk mengimplementasikan beberapa
inisiatif strategi utama. Dokumen dimaksud mencakup beberapa hal
berikut, diantaranya:
a. Identifikasi kegiatan, deliverables, dan timelines untuk setiap
Inisiatif Strategis
b. Scope of work, spesifikasi fungsi dan teknis arsitektur dan
perkiraan costing untuk setiap Inisiatif.
c. Identifikasi semua kontrak seperti Perangkat Keras, Perangkat
Lunak, Sistem Integrasi, Manajemen Proyek, Manajemen
Perubahan untuk mengimplementasikan inisiatif strategis terpilih
dalam jadwal waktu yang sudah ditetapkan.
2. Melakukan kegiatan change management untuk mewujudkan Visi
Transformasi Digital dan inisiatif digital Kementerian Keuangan
3. Pengembangan prototype aplikasi baru dengan menggunakan open
source software untuk:
a. interoperability dan pertukaran data antara bagian perencanaan
dan penganggaran sehingga dapat membantu dalam
pengambilan keputusan yang lebih baik
b. operasionalisasi konsep shared service.
4. Melengkapi arsitektur bisnis, data, aplikasi dan teknologi termasuk
semua atribut ke dalam Enterprise Architecture tools Kementerian
Keuangan (Orbus iServer).
Selain berbagai kegiatan di atas, pada tahun 2020 diupayakan
untuk dapat menyelesaikan berbagai arsitektur yang diperlukan terkait
dengan implementasi berbagai inisiatif strategis transformasi digital tahun
2020-2024 sesuai dengan timelines yang telah ditetapkan.
PENUTUP
Buku Laporan Tahunan 2019 ini bukan hanya sekadar
mendokumentasikan capaian dan perkembangan program Reformasi
Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) dan aktivitas Central
Transformation Office (CTO), namun sekaligus menjadi media komunikasi
dan pembelajaran untuk menyongsong implementasi program RBTK
tahun-tahun berikutnya.
Selama tahun 2019 Kementerian Keuangan telah berhasil
mendorong program RBTK yang ditetapkan melalui 11 Inisiatif Strategis
dengan capaian sebesar 96 persen dari target 80 persen. Terkait
Enterprise Architecture, pembangunan EA di 2019 telah menghasilkan
beberapa capaian seperti EA playbook (tata kelola implementasi EA), EA
Metamodel, business and IT capability model. Selain melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Program RBTK, pada tahun 2019
CTO juga melaksanakan cultural reassessment Kemenkeu dengan
partisipasi lebih dari 18 ribu pegawai, serta mengoordinasikan kegiatan
Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-
RB. Berdasarkan evaluasi Kemenpan RB, pelaksanaan reformasi birokrasi
di Kementerian Keuangan di tahun 2018 adalah 85,68 dan di tahun 2019
adalah 87,70.
.
152
Tantangan implementasi Program RBTK ke depan semakin besar
seiring dengan komitmen Kementerian Keuangan untuk melanjutkan
program-program yang semakin mendorong perbaikan dan penyempurnaan
kinerja Kemenkeu di masa depan, dan menciptakan organisasi yang modern
dan agile dalam konteks disrupsi digital dan Revolusi Industri 4.0. Di tahun
2020, telah ditetapkan 15 Inisiatif Strategis RBTK dimana 5 diantaranya
merupakan kelanjutan IS 2019, serta 6 IS RBTK 2019 yang mendapatkan
penajaman dan refocusing. Selanjutkan ditambahkan 3 IS baru sebagai
konsekuensi dari Roadmap EA Kemenkeu serta 1 inisiatif strategis hasil
penajaman dari rekomendasi McKinsey tahun 2014.
Dengan tugas yang cukup berat itu, semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa memberikan kekuatan agar Kementerian Keuangan dapat
mengimplementasikan program-program strategisnya, untuk membangun
institusi pengelola keuangan negara yang berstandar internasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik.
153