21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Masyarakat

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan

masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan

pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat

semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan

peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan

ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah

suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang

dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat

menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan

yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan

distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan

perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan,

pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-

nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan

pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi

terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak,

tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan

yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu

22

memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi

dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu

classical utilitarium, neoclassical welfare theory, dan new contraction approach

(Badrudin, 2012). Classical utilitarian menekankan bahwa kepuasan atau

kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap

individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. Neoclassical welfare menekankan

pada prinsip pareto optimality. Pareto optimum didefenisikan sebagai sebuah

posisi dimana tidak memungkinkan suatu realokasi input atau output untuk

membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang

atau lebih buruk. New contraction approach menekankan pada konsep dimana

setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga

pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat

tergantung pada tingkat kepuasan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya.

Gregory dan Stuart (1992) mengatakan bahwa pertumbuhan pendapatan

per kapita dari waktu ke waktu umumnya membawa perubahan terhadap

kesejahteraan masyarakat dengan arah yang sama. Pertimbangan menggunakan

pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan masyarakat karena data

tersebut umumnya mudah diperoleh di kantor-kantor statistik. Sebaliknya, data

indikator kesejahteraan atau kemakmuran mayarakat yang lebih kompleks, seperti

presentase penduduk yang memiliki rumah, menikmati fasilitas air bersih, fasilitas

kesehatan, fasilitas pendidikan, pemilikan alat hiburan seperti televisi dan radio,

jarang tersedia (Sukirno, 2001). Meskipun demikian, pengukuran kesejahteraan

23

masyarakat yang hanya menggunakan pendapatan per kapita banyak ditentang

oleh berbagai pihak. Hal ini terjadi karena kesejahteraan sifatnya normatif

sehingga diperlukan pengukuran yang lebih komprehensif yang dapat

menggambarkan kemajuan kualitas hidup masyarakat. Todaro (2000) mengatakan

bahwa angka kenaikan GNP per kapita mengandung kelemahan yang sangat fatal,

yakni menyamarkan kenyataan fundamental yang sebenarnya, yaitu sama sekali

belum membaiknya kondisi kesejahteraan kelompok penduduk yang relatif paling

miskin.

United Nations Research Institute for Social Development menyusun

delapan belas indikator yang apabila digunakan sebagai indikator kesejahteraan

masyarakat maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara

sedang berkembang tidak terlampau besar. Delapan belas indikator tersebut,

antara lain: 1) tingkat harapan hidup; 2) konsumsi protein hewani per kapita; 3)

persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah; 4) persentase

anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan; 5) jumlah surat kabar; 6) jumlah

telepon; 7) jumlah radio; 8) jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai

20.000 penduduk atau lebih; 9) persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian;

10) persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan,

pengakutan, pergudangan, dan transportasi; 11) persentase tenaga kerja yang

memperoleh gaji; 12) persentase PDB yang berasal dari industri pengolahan; 13)

konsumsi energi per kapita; 14) konsumsi listrik per kapita; 15) konsumsi baja per

kapita; 16) nilai per kapita perdagangan luar negeri; 17) produk pertanian rata-rata

24

dari pekerja laki-laki di sektor pertanian; dan 18) pendapatan per kapita Produk

Nasional Bruto.

World Bank pada tahun 2000 merumuskan indikator kesejahteraan

masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan

manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan ekonomi, khususnya

pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan itu

disebut sebagai Millenium Development Goals (MDGs). MDGs terdiri dari

delapan indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan,

pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit

menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian

lingkungan hidup, dan kerja sama global. Keberhasilan pembangunan manusia

diukur dalam beberapa dimensi utama tersebut. Menurut World Bank, tingkat

pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan

kemiskinan (decrease in proverty), peningkatan kemampuan baca tulis (increase

in literacy), penurunan tingkat kematian bayi (decrease in infant mortality),

peningkatan harapan hidup (life expectancy), dan penurunan dalam ketimpangan

pendapatan (decrease income inequality).

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran

standar pembangunan manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau

Human Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat

indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah,

dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan

dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata

25

lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator

kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Badan Pusat Statistik menggunakan IPM untuk mengukur capaian

pembangunan manusia dengan menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu mencakup

umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak. Ketiga dimensi

dasar tersebut menggambarkan empat komponen dasar kualitas hidup yakni angka

harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata

lama bersekolah untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan;

dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok hidup

masyarakat yang dapat dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita

sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup

yang layak (Gambar 2.1).

Gambar 2.1Diagram Perhitungan IPM

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2012

Pembangunan manusia merupakan suatu konsep yang

mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif untuk menopang hidup, yang

26

memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan

pembangunan manusia yang lebih baik, yang akan menciptakan manusia yang

lebih terdidik dan sehat, tidak mengalami kelaparan dan memiliki kemampuan

berpartisipasi dalam lingkungan sosial (Karmakar, 2006). Selanjutnya, Saharudin

(2008) mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dengan indikatornya adalah pendapatan per kapita,

angka usia harapan hidup dan angka partisipasi sekolah.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan

Setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera, sejahtera menunjuk

ke suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, dimana orang-

orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Menurut kamus Bahasa

Indonesia, sejahtera juga mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta

selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Menurut Undang Undang Nomor

10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga Sejahtera, diartikan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang

dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan

hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara

keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefenisikan kesejahteraan,

rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi

standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan), kesehatan,

27

pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik, dan tata

pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup (kondisi masa

kina dan masa depan), baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi

ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan

data objektif dan subjektif.

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa

keluarga yang dikatakan sejatera apabila memenuhi kriteria berikut.

1) Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan

sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama;

2) Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan

jumlah anggota keluarga; dan

3) Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga,

kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusuk di samping

terpenuhi kebutuhan pokoknya.

2.1.2 Kriteria Ekonomi Kesejahteraan

Ekonomi kesejahteraan penting untuk dipahami karena ekonomi

kesejahteraan berhubungan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kriteria dari ekonomi

kesejahteraan berguna dalam mempertimbangkan suatu kebijaksanaan. Kriteria-

kriteria kesejahteraan sebagai berikut.

28

1) Kriteria Bentham

Jeremy Benthan menyatakan bahwa perbaikan welfare akan terjadi

apabila tersedia barang-barang dalam jumlah yang semakin banyak. Ini

berarti bahwa welfare total adalah penjumlahan utility dari individu-individu

dalam masyarakat. Menurut kriteria ini bila terdapat perubahan positif

welfare total, berarti terdapat perbaikan kesejahteraan walaupun sebenarnya

dalam perubahan itu terdapat anggota masyarakat atau individu yang

dirugikan dan ada yang diuntungkan. Secara implisit kriteria ini

mengasumsikan adanya komparasi antaraindividual (interpersonal

comparison) di antara anggota masyarakat yang menikmati manfaat dengan

anggota masyarakat yang menderita kerugian karena adanya perubahan dalam

masyarakat yang bersangkutan.

2) Kriteria Cardinal

Menurut kriteria cardinal pendapatan anggota masyarakat berpengaruh

terhadap utility. Berlaku law of diminishing marginal utility, anggota

masyarakat yang berpendapatan tinggi (memiliki uang lebih banyak) akan

memperoleh marginal utility yang lebih kecil dibandingkan dengan anggota

masyarakat yang berpendapat rendah (memiliki uang yang lebih sedikit).

Dengan demikian, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus

dilakukan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Maksimum

kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila distribusi pendapatan merata

di antara anggota masyarakat. Kriteria ini mengasumsikan bahwa marginal

utility uang adalah sama bagi setiap anggota masyarakat.

29

3) Kriteria Pareto-Optimal

Pareto Optimality merupakan kriteria efisiensi (efisiensi alokatif)

yang dicetuskan oleh seorang sosiolog dan ekonom Italy yang bernama

V. Pareto. Kriteria pareto ini menyatakan bahwa efisiensi alokatif akan terjadi

bila tidak mungkin lagi dilakukan re-organisasi produksi sedemikian rupa

sehingga masing-masing pihak (yang terlibat dalam kegiatan ekonomi:

produsen dan konsumen) merasa lebih sejahtera (better off). Oleh karena itu,

pada keadaan efisiensi alokatif ini utility (kepuasan) seseorang dapat

ditingkatkan hanya dengan menurunkan utility orang lain. Contoh keadaan

tidak efisien adalah masyarakat yang tidak memanfaatkan sepenuhnya batas

kemungkinan produksinya. Dengan lebih dimanfaatkan batas kemungkinan

produksinya itu, tidak akan ada orang yang mengalami penurunan utilitas.

Cara lain untuk memahami konsep efisiensi ini adalah kaitannya dengan

perdagangan. Misalnya, orang membawa hasil produksinya ke pasar untuk

ditukarkan dengan barang orang lain. Setiap kali terjadi perutukaran

(perdagangan), maka utilitas kedua pihak akan naik. Jika semua kemungkinan

pertukaran yang menguntungkan telah habis sehingga tidak ada lagi kenaikan

utilitas, maka dapat dikatakan bahwa keadaan telah mencapai efisien.

Pada kenyataannya penggunaan kriteria pareto sangat terbatas untuk

diterapkan karena memiliki kelemahan yang mendasar, misalnya sebagai

berikut.

a. Tidak berlaku pada kasus suatu perubahan yang menguntungkan

beberapa orang, tetapi juga merugikan orang lain. Walaupun besarnya

30

keuntungan lebih besar jika dibandingkan dengan besar kerugian,

menurut pareto perubahan tersebut bukanlah suatu perbaikan. Dengan

demikian kriteria pareto tidak dapat menentukan mana yang lebih baik.

b. Berkaitan dengan distribusi pendapatan, tidak menumbuhkan alokasi

yang memadai, sebagai contoh banyak individu yang menerima

pendapatan rendah.

c. Dalam kenyataannnya sistem yang kompetitif sempurna tidak pernah

ada.

Dengan demikian untuk mengukur peningkatan kemakmuran masyarakat

menggunakan kriteria pareto optimal apabila paling sedikit satu orang

bertambah makmur (better off) dengan tidak menyebabkan orang lain

bertambah miskin (worse off).

4) Kriteria Kaldor-Hicks

Kaldor Hicks menyarankan pendekatan kompensasi untuk menilai

suatu perubahan, yaitu menilai keuntungan dari mereka yang menikmati

perbaikan dan menilai kerugian dari mereka yang menderita kerugian dengan

satuan uang. Ini berarti utnuk mengukur peningkatan kemakmuran

masyarakat menurut Kaldor Hicks kemakmuran masyarakat meningkat

apabila orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunan

(who gain) membantu orang lain yang dirugikan (who lose) sehingga tidak

ada orang lain yang bertambah miskin apabila ada orang yang bertambah

kaya. Kriteria Kaldor Hicks ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut.

31

Gambar 2.2Kriteria Kaldor Hicks

Sumber : Miller dan Meiners, 2000

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat dipahami beberapa hal sebagai berikut.

a. Diperoleh sebuah kurva UPF (Utility Possibility Frontiers), yaitu kurva

batas-batas kemungkinan kepuasan.

b. Misalkan, perekonomian mula-mula berada di titik A, setiap pergerakan

diharapkan menuju titik B atau D karena pergerakan itu meningkatkan

kesejahteraan salah satu konsumen tanpa merugikan konsumen lainnya.

Akan tetapi bila bergerak ke titik E, sementara salah satu pihak untung,

yang lain dirugikan. Menurut Kaldor Hicks, pergerakan ke titik E itu

sebenarnya tidak menguntungkan karena pihak yang untung akang

mengimbangi kerugian pihak lain. Atau dengan kata lain, menurut Kaldor

Hicks bila E tercapai, akan terjadi redistribusi pendapatan atau kekayaan

yang akan menggerakkan perekonomian secara keseluruhan ke titik C,

dimana setiap orang dalam perekonomian diuntungkan.

32

c. Kriteria Kaldor Hicks, setiap titik pada UPF menguntungkan dan lebih

baik dari titik mana pun yang berada di bawah UPF (misal di titik A).

d. Konsumen 1 (yang untung) akan selalu mengimbangi kerugian konsumen

2, lewat pembayaran uang secara langsung (potensi imbalan atau

kompensasi).

Kritera Kaldor Hicks menyatakan bahwa suatu perubahan merupakan

perbaikan jika pelaku ekonomi (agen ekonomi) yang beruntung dari adanya

perubahan dapat membayar ganti rugi kepada pelaku ekonomi (agen

ekonomi) yang menderita kerugian dan besarnya keuntungan yang diperoleh

adalah lebih besar daripada ganti rugi yang dibayarkan. Menurut Kaldor

Hicks, perubahan ke arah perbaikan menunjukkan bahwa berbagai kombinasi

utilitas antara pelaku ekonomi A (konsumen 1) dan pelaku ekonomi B

(konsumen 2) yang terdapat pada kurva (Gambar 2.2) kemungkinan utilitas

dapat diperoleh dengan jalan pendistribusian kembali (redistribusi)

pendapatan dalam perekonomian dengan menggunakan pajak sekaligus

(lumpsum tax) atau subsidi.

5) Kriteria Ganda Scitovsky

Menurut Scitovsky, kriteris Kaldor Hicks menunjukkan adanya

kelemahan karena pada kurva kemungkinan utilitas, yaitu utilitas pelaku

ekonomi A (konsumen 1) (U1U1) dan utilitas pelaku ekonomi B (konsumen

2) (U2U2), bahwa perubahan dari suatu aktivitas (E) ke aktivitas lain (A)

merupakan perbaikan, karena penambahan dari suatu aktivitas yang lain (B)

melebihi pengurangan utilitas aktivitas (A). Hal ini terjadi karena aktivitas B

33

> A, sedangkan aktivitas B mempunyai kedudukan yang sama dengan

aktivitas E (dalam hal ini terletak pada kurva kemungkinan utilitas yang

sama, yaitu U1U1). Dengan demikian, perubahan kembali dari utilitas

aktivitas ekonomi (A) ke utilitas aktivitas ekonomi (E) merupakan perbaikan

juga. Hal inilah yang merupakan kelemahan Kaldor Hicks.

Bila kaum ekonom menganggap peran kebijaksanaan ekonomi adalah

mempertahankan pekerjaan (employment) dan stabilitas harga (price

stability), maka tugas negara adalah mengobati kelemahan yang ada pada

competition demi menjamin welfare. Negara menurut Scitovsky harus

menyediakan jasa-jasa yang bermanfaat bagi masyarakat secara kolektif.

Scitovsky mendukung anti-trust legislation dan menolak aggressive

competition, yang bertujuan menegakkan monopoli. Namun, pada dasarnya

Scitovsky tetap berkecenderungan memihak orde kompetisi dan menghendaki

pembatasan terhadap kontrol negara. Scitovsky menutupi beberapa

kelemahan kriteria Kaldor Hicks dengan mengusulkan uji ganda yang lebih

ketat, yaitu menggunakan kriteria Kaldor Hicks untuk menentukkan apakah

perubahan dari titik asal ke titik baru merupakan suatu perbaikan, dan

menggunakan kriteris Kaldor Hicks untuk menentukkan apakah perubahan

kembali dari titik baru ke titik lama bukan merupakan perbaikan pula.

Berbagai kriteria diatas memiliki keunggulan dan kelemahan masing-

masing. Kritik yang cukup tajam terhadap kriteria Kaldor Hicks dari pakar-

pakar ekonomi terjadi karena pada kenyataannya ganti rugi tidak perlu

dibayarkan kepada penerima kerugian. Ganti rugi pada kriteria Kaldor Hicks

34

adalah ganti rugi yang potensial bukan ganti rugi aktual. Tanpa pembayaran

ganti rugi yang aktual perlu digunakan pertimbangan nilai (value judgement)

untuk menyatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat menjadi lebih baik

dengan adanya perubahan. Kedua kriteria Kaldor-Hicks dan Scitovsky di

kritik oleh Boumol, karena keduanya menggunakan nilai uang sebagai ukuran

besarnya utilitas. Padahal uang mempunyai nilai yang relatif tergantung atas

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Berdasarkan konsep Boumol tersebut,

maka Bergson telah memperkenalkan kriteria yang lain, yaitu fungsi

kesejahteraan sosial (social walfare function).

1. Kriteria Bergson

Bergson menyatakan bahwa penilaian tentang perubahan hanya dapat

dilakukan jika masyarakat mempunyai fungsi kesejahteraan sosial, yang

menyatakan bagaimana kebijakan masyarakat tergantung kepada

kesejahteraan tiap-tiap anggotanya. Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan

untuk menyatakan dalam bentuk yang tepat pertimbangan nilai yang

diperlukan untuk derivasi kondisi kesejahteraan ekonomi maksimal. Fungsi

ini bernilai riil dan terdeferensialkan. Argumen fungsi, termasuk jumlah

komoditas yang berbeda diproduksikan dan dikonsumsi dan sumber daya

yang digunakan dalam menghasilkan komoditas yang berbeda, termasuk

tenaga kerja. Nilai fungsi maksimum memerlukan kondidi umum sebagai

berikut.

a. kesejahteraan marginal sama untuk setiap individu dan setiap komoditas.

35

b. Marginal setiap nilai uang dihasilkan dari kerja sama setiap komoditas

yang dihasilkan dari setiap masukan tenaga kerja.

c. Marginal biaya setiap unit sumber daya adalah sama dengan nilai

produktivitas marginal untuk setiap komoditas.

Bergson menggambarkan sebuah peningkatan kesejahteraan ekonomi yang

kemudian disebut perbaikan Pareto. Setidak-tidaknya satu orang pindah ke

posisi yang lebih disukai dengan orang lain acuh tak acuh. Fungsi Bergson

dapat memperoleh Pareto Optimal yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk

mendefenisikan ekuitas normative interpersonal.

2.1.3 Pengukuran Kesejahteraan

Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi

materi dan dimensi non materi. Dari sisi materi dapat diukur dengan pendekatan

pendapatan dan konsumsi. Mayer dan Sullivan (2002) menyatakan bahwa secara

konseptual dan ekonomi data konsumsi lebih tepat digunakan untuk mengukur

kesejahteraan dibandingkan dengan data pendapatan karena data konsumsi

merupakan pengukuran yang lebih langsung dari kerjahteraan. Kesejahteraan dari

dimensi non materi dapat dilihat dari sisi pendidikan dan kesehatan. Pengukiran

status kesehatan dapat dilakukan melalui pertanyaan tentang pengukuran

kesehatan secara umum, penyakit berdasarkan pelaporan respiden dan pengukuran

secara medis, pengobatan yang dijalani, aktivitas fisik, hubungan sosial dan

kesehatan psikologi/mental/emosional seperti tetang sulit tidur, perasaan

takut/gelisah, dan pertanyaan tentang kebahagiaan (Easterlin, 2001).

36

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat

kesejahteraan di antaranya adalah menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS),

yakni menggunakan kriteria yang didasarkan pada pengeluaran konsumsi rumah

tangga, baik pangan maupun non pangan (pendekatan kemiskinan). Disamping itu

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pendekatan

kesejahteraan mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan membagi kriteria

keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga

Sejahtera I (KS I), keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III),

dan keluarga Sejahtera Plus (KS III Plus) (BPS, 2008). Selanjutnya Cahyat dkk

(2007) dari lembaga CIFOR (Center for International Forestry Research)

melakukan pemantauan kesejahteraan dengan mengambil kasus Kutai Barat

Kalimantan Timur menemukan bahwa kesejahteraan diukur dengan kriteria (1)

kesejahteraan subjektif; (2) kesejahteraan dasar yang dibagi menjadi tiga indeks,

yaitu kesehatan dan gizi, kekayaan materi, dan pengetahuan; (3) lingkungan

pendukung yang antara lain lingkungan alam, lingkungan ekonomi, lingkungan

sosial, lingkungan politik, dan infrastruktur serta pelayanan.

Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefenisikan kesejahteraan,

rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus

diperhitungkan adalah (1) standar hidup materiil (pendapatan, konsumsi, dan

kekayaan; (2) kesehatan; (3) pendidikan; (4) aktivitas individu, termasuk bekerja;

(5) suara politik dan tata pemerintahan; (6) hubungan dan kekerabatan sosial; (7)

lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan); dan (8) ketidaknyamanan,

baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi tersebut menunjukkan

37

kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan

subjektif. Indikator-indikator objektif kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan

Manusia.

2.2 Perubahan Struktur Ekonomi

Telah lama disadari bahwa dalam proses pembangunan ekonomi, struktur

ekonomi akan mengalami perubahan. Djojohadikusumo (1993) mengatakan

bahwa perubahan struktur ekonomi merupakan bagian dari proses pembangunan

yang ditandai oleh adanya transformasi yang bersifat multidimensial dari keadaan

ekonomi tertentu ke arah keadaan yang mengandung gerak kekuatan dinamika

dalam perjalanan pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, Kuznet dalam Todaro

(2000) mengatakan bahwa percepatan perubahan struktur ekonomi adalah salah

satu syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maju (modern economic

growth). Tulisan Kuznet yang lain seperti yang dikutip oleh Ghatak dan Ingersent

(1984) dan Djoyohadikusumo (1993) menyebutkan bahwa perubahan struktur

ekonomi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu perubahan kontribusi relatif suatu sektor

dalam pembentukan Produk Nasional Bruto (PNB) atau perubahan penyerapan

tenaga kerja sektor-sektor ekonomi terhadap total penyerapan tenaga kerja

nasional. Perubahan struktur total output dapat disebabkan oleh adanya perubahan

teknologi produksi. Pengkajian mengenai perubahan struktur perekonomian

adalah untuk mengetahui dampak dari perubahan struktur PNB terhadap

pendapatan per kapita serta perubahan struktur PNB dan teknologi terhadap

perubahan struktur total output.

38

Tabel 2.1Cara-cara yang Digunakan untuk Menunjukkan Corak Perubahan

Struktur Ekonomi dalam Proses Pembangunan

FAKTOR-FAKTOR YANG DIANALISISPENDEKATAN PERHITUNGAN

UNTUK MENUNJUKKANPERUBAHAN YANG TERJADI

I. PROSES AKUMULASI1.

a.b.c.

2.a.b.

3.a.

b.

Pembentukkan ModalTabungan Domestik BrutoPembentukkan Modal Domestik BrutoAliran masuk Modal (di luar Impor Barang dan Jasa)Pendapatan PemerintahPendapatan PemerintahPendapatan dari PajakPendidikanPengeluaran untuk pendidikan

Tingkat Pemasukan anak-anak ke sekolah dasar dansekolah menengah

Dengan melihat perubahan nilai-nilainya dan dinyatakan sebagaipersentase dari Produk DomestikBruto (PDB).

Dengan menunjukkan perubahanpersentase GDP untuk pendidikan.

Dengan menunjukkan perubahanpersentase anak-anak yangbersekolah di sekolah dasar dansekolah menengah.

II. PROSES ALOKASI SUMBER DAYA4.

a.b.c.d.

5.a.b.c.d.

6.a.b.c.d.

Struktur Permintaan DomestikPembentukan modal domestik brutoKonsumsi rumah tanggaKonsumsi pemerintahKonsumsi atas bahan makananStruktur ProduksiProduksi sektor primerProduksi sektor industriProduksi perusahaan utilitiesProduksi sektor jasaStruktur PerdaganganEksporEkspor bahan mentahEkspor barang-barang industriImpor

Dengan melihat perubahan nilai-nilainya dan dinyatakan sebagaipersentase dari Produk DomestikBruto (GDP).

III. PROSES DEMOGRAFIS DAN DISTRIBUSI7.

a.b.c.

8.

9.a.b.

10.a.

b.

Alokasi Tenaga KerjaDalam sektor primerDalam sektor industriDalam sektor jasa

UrbanisasiPenduduk daerah urbanTransisi DemografisTingkat kelahiranTingkat kematian

Distribusi PendapatanBagian dari 20 persen penduduk yang menerimapendapatan paling tinggi.Bagian dari 40 persen penduduk yang menerimapendapatan paling rendah.

Dengan melihat perubahanjumlahnya dan dinyatakansebagai persentase darikeseluruhan jumlah tenaga kerja.

Dengan melihat perubahanjumlahnya dan dinyatakansebagai persentase darikeseluruhan jumlah penduduk.

Dengan melihat perubahanpersentase Produk NasionalBruto (GNP) yang diterima olehmasing-masing golonganpendapatan tersebut.

Sumber : Sukirno, 2011

39

Perubahan atau transformasi struktural lebih tepat ditunjukkan oleh

perubahan komposisi struktur produksi sektoral, jumlah, dan macam sektor yang

membentuk ekonomi nasional seperti yang dikemukakan. Di samping itu, hal

yang penting dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi adalah proses atau

tahap-tahap dari perubahan tersebut. Perubahan produksi sektoral dapat

diakibatkan oleh perubahan permintaan, perdagangan, dan penggunaan faktor-

faktor produksi. Interaksi dari faktor-faktor tersebut selanjutnya akan

mempengaruhi produktivitas ekonomi.

Hollis B. Chenery yang menyelidiki pola-pola pembangunan dan

melakukan pengkajian empiris tentang proses perubahan struktural di sejumlah

Negara-negara Dunia Ketiga selama kurun waktu pasca Perang Dunia Kedua

menyimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kelancaran

proses pembangunan pada umumnya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah jumlah

dan jenis sumber daya alam yang dimiliki tiap-tiap negara, ketepatan rangkaian

kebijakan dan sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, tersedianya

modal dan teknologi dari luar, serta kondisi-kondisi di lingkungan perdagangan

internasional. Banyak di antara faktor-faktor tersebut berada di luar jangkauan

kendali negara-negara berkembang (Todaro, 2000).

Sukirno (2011) dan Suyana (2006) menyatakan secara lengkap faktor-

faktor yang dianalisis oleh Chenery dan Syrquin pada tahun 1975 menunjukkan

corak sepuluh jenis perubahan dalam struktur perekonomian yang terjadi dalam

proses pembangunan negara-negara berkembang. Perubahan-perubahan tersebut

dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: (1) perubahan-perubahan dalam struktur

40

ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses akumulasi, (2)

perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan

dalam proses alokasi sumber-sumber daya, dan (3) perubahan-perubahan dalam

struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses demografis

dan distributif. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk sebagai proses

akumulasi adalah pembentukkan modal atau investasi, penerimaan pemerintah,

dan usaha menyediakan pendidikan bagi masyarakat. Yang tergolong sebagai

alokasi sumber daya adalah struktur permintaan domestik, struktur produksi, dan

struktur perdagangan. Dalam golongan ketiga, yaitu proses demografis dan

distributif termasuk proses perubahan dalam faktor alokasi tenaga kerja dalam

berbagai sektor, urbanisasi, tingkat kelahiran dan kematian, serta distribusi

pendapatan.

Secara lengkap faktor-faktor yang dianalisis oleh Chenery dan Syrquin

untuk menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dalam proses

pembangunan, dan cara-cara yang digunakan untuk menunjukkan corak

perubahan tersebut dapat dikemukakan dalam Tabel 2.1.

2.2.1 Sumber-sumber Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Oleh karena itu diperlukan penelusuran

mengenai faktor-faktor yang menjadi sumber pertumbuhan dan selanjutnya

mempengaruhi kondisi transformasi. Tambunan (2009) mengatakan bahwa

perubahan struktur ekonomi dapat disebabkan oleh adanya perubahan dari sisi

permintaan dan dari sisi penawaran di samping secara langsung atau tidak

41

langsung dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Kalau digambarkan akan

tampak seperti Gambar 2.3.

Gambar 2.3Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perubahan Struktur Ekonomi

Sumber: Tambunan, 2009

Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dijelaskan bahwa dari sisi permintaan

perubahan struktur ekonomi disebabkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang

selanjutnya menyebabkan meningkatnya pendapatan per kapita atau daya beli

masyarakat. Di samping memperbesar permintaan barang-barang yang ada juga

memperbesar pasar bagi barang-barang baru non makanan. Perubahan ini

selanjutnya akan menggairahkan pertumbuhan industri-industri baru di satu pihak

dan di pihak lain meningkatkan laju pertumbuhan output industri-industri atau

sektor-sektor ekonomi.

Dari sisi penawaran, faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi

perubahan struktur ekonomi di antaranya adalah pergeseran keunggulan

42

komparatif, perubahan/kemajuan teknologi, peningkatan pendidikan atau kualiatas

sumber daya manusia (SDM), penemuan material-material baru untuk produksi,

dan akumulasi modal. Hal ini menambah koleksi jenis-jenis industri yang tumbuh

dan selanjutnya menyebabkan semakin besar kontribusi output industri terhadap

pembentukkan PDB.

Berkaitan dengan sisi penawaran Djojohadikusumo (1993) mengatakan

bahwa upaya perubahan sruktur ekonomi atau pendobrakan terhadap keadaan

stagnan yang dihadapi penduduk negar-negara berkembang ketika mulai

melaksanakan pembangunan pada umumnya taraf hidup diukur dengan rata-rata

pendapatan per kapita jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan di negara-

negara maju, yaitu pada tahap awal industrialisasi pada akhir abad kedelapan

belas atau awal abad kesembilan belas. Upaya pokok yang dilakukan adalah untuk

meningkatkan kemampuan berproduksi supaya tersedia lebih banyak barang dan

jasa dengan mutu yang memadai (artinya pendapatan riil meningkat). Hal ini

berarti usaha untuk menanggulangi kekakuan penawaran (supply rigidities and

supply constraints).

Dalam hal menonjolkan sisi penawaran (supply side) bukan berarti

bahwa sisi permintaan tidak memegang peranan. Sisi permintaan dan pengelolaan

tentang permintaan agregatif (management of aggregate demand) tetap penting

untuk menjaga kestabilan dalam proses pembangunan. Upaya pendobrakan

terhadap stagnasi ekonomi dan usaha mengatasi kekakuan dan kendala pada sisi

penawaran dalam tata susunan ekonomi dilakukan untuk mewujudkan akumulasi

mengenai sumber daya produksi. Akumulasi itu harus disertai dengan penggunaan

43

(alokasi) yang tepat mengenai sumber daya produksi. Proses dasar yang

menyangkut segi akumulasi dan alokasi harus dilengkapi dengan pembagian hasil

produksi yang lebih wajar (lebih merata) terhadap ekonomi masyarakat

(Djojohadikusumo, 1993).

Dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,

perubahan struktur ekonomi memberikan interaksi yang berantai terhadap

perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Lewis

(Todaro, 2000) bahwa dengan teori dualisme ekonomi dan penawaran tenaga

kerja yang tidak terbatas beranggapan pembangunan ekonomi akan berlangsung

apabila modal yang terakumulasi sebagai akibat dari adanya peralihan surplus

tenaga kerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Dengan penawaran tenaga

kerja yang tidak terbatas pada sektor pertanian, maka sifat kurva penawarannya

adalah elastis. Pada kondisi demikian, tenaga kerja dapat ditarik tanpa batas

berdasarkan upah yang berlaku dari sektor pertanian yang subsisten. Sektor

pertanian yang ditinggalkan tidak akan kehilangan produktivitasnya, sedangkan

sektor industri yang menampung kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian akan

terus dapat meningkatkan outputnya. Hal ini dimungkinkan dengan meningkatnya

investasi dan akumulasi modal di sektor modern. Pada awalnya memang terjadi

hambatan dalam penarikan tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri, tetapi hal

itu bersifat hambatan semu. Hal ini dapat segera ditanggulangi dengan

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Studi empiris yang dilakukan oleh Chenery dan Clark menganalisis

proses industrialisasi di Jepang tahun 1914-1954 dengan menggunakan analisis

44

input-output menyimpulkan bahwa pada periode tersebut perekonomian Jepang

telah mengalami transformasi dari ekonomi negara terbelakang menjadi ekonomi

negara maju. Simpulan penting lainnya dari studi tersebut menunjukkan bahwa

hampir 25 persen dari peningkatan kemampuan sekotr-sektor produksi dalam

perekonomian disebabkan oleh peningkatan ekspor dan perubahan permintaan

domestik. Sementara itu tiga perempat sisanya ternyata dipengaruhi oleh

perubahan supply, termasuk peningkatan aktivitas manufaktur domestik untuk

substitusi impor dan memproduksi produk-produk primer.

2.2.2 Hubungan Perubahan Struktur Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang mengikuti

pertumbuhan pendapatan per kapita, akan membawa suatu perubahan mendasar

dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor

kunci ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer,

khususnya industri pengolahan dengan skala hasil yang meningkat (relasi positif

antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas), perdagangan dan jasa

sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Ada kecenderungan

bahwa semakin cepat proses peningkatan per kapita, semakin cepat perubahan

struktur ekonomi, dengan asumsi ketersediaan tenaga kerja, bahan baku, dan

teknologi. Pola dari perubahan struktur ekonomi seperti ini memang merupakan

suatu evolusi alamiah seiring dengan proses pembangunan dan industrialisasi

(Tambunan, 2009).

Menurut Chenery (Suyana Utama, 2006) pertumbuhan ekonomi telah

mengakibatkan perubahan struktur ekonomi. Transformasi struktural sendiri

45

merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke

sektor industri, perdagangan dan jasa, dimana masing-masing perekonomian akan

mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang

terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke

sektor industri. Perubahan struktur dan transformasi ekonomi dari tradisional

menjadi modern secara umum dapat didefenisikan sebagai suatu perubahan dalam

ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi,

perdagangan, dan faktor-faktor lainnya yang diperlukan secara terus menerus

untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan

pendapatan per kapita.

2.3 Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir

(Subandi, 2012). Proses pembangunan adalah merupakan suatu perubahan sosial

budaya. Pembangunan dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas

kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan

ekonomi dapat didefenisikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang

dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas

ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (Income per-kapita) dalam

jangka panjang. Kemakmuran itu sendiri ditunjukkan dengan meningkatnya

pendapatan per kapita masyarakat dan adanya keseimbangan antara supply dan

demand di pasar.

Pada dasarnya dalam pembangunan ekonomi memiliki dua sifat yaitu

yang pertama bersifat deskriptif analitis dan kedua bersifat pilihan kebijakan.

46

Berdasarkan kedua sifat tersebut, maka Arsyad (1999) mendefenisikan ekonomi

pembangunan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-

masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dan mencari cara-cara

untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara-negara tersebut dapat

membangun ekonominya lebih cepat lagi. Definisi pembangunan ekonomi

menurut pendapat Meier (Kuncoro, 1997) adalah suatu proses dimana pendapatan

per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan

catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut

tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang

diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam: pertama, perubahan

struktur ekonomi, dari pertanian ke industri jasa; dan kedua, perubahan

kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Ada 3 (tiga)

kategori masyarakat secara sosiologis, yaitu masyarakat yang masih bersifat

tradisional; masyarakat yang bersifat peralihan; dan masyarakat yang sudah maju.

Perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh dapat dikembangkan

secara sadar oleh pemerintah, yang sebaiknya pula mewakili kekuatan-kekuatan

perubahan yang ada. Pembangunan yang dilakukan secara terencana adalah suatu

usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum

atau baru berkembang.

Todaro (2000) mengartikan pembangunan sebagai fenomena yang tidak

dapat sepenuhnya ditangkap dengan kasat mata, melainkan melampaui sisi materi

dan keuangan kehidupan manusia. Untuk itu, pembangunan idealnya merupakan

47

proses yang akan melibatkan pengorganisasi dan peninjauan kembali terhadap

keseluruhan sistem ekonomi dan sosial, bahkan sikap-sikap, kebiasaan, adat

istiadat, sistem kepercayaan dan aspek sosial lainnya. Selanjutnya Simanjuntak

dan Muklis (2012), mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses

multidimensional yang bukan saja mencakup pertumbuhan ekonomi melainkan

juga terjadinya perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, dimana hasil

konkritnya ditunjukkan dengan terjadinya penurunan ketimpangan distribusi

pendapatan, berkurangnya kemiskinan absolut dan mengecilnya tingkat

pengangguran. Sukirno (2010), mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai

terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara yang dibarengi dengan

terjadinya perkembangan dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi lainnya, seperti:

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, pendapatan dan kemakmuran

masyarakat.

Pembangunan pada hakekatnya harus mencerminkan adanya perubahan

total atau penyesuaian sistem sosial masyarakat secara keseluruhan, tanpa

mengabaikan keragaman kebutuhan dan keinginan individual maupun kelompok

sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju kehidupan yang lebih

baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan

ekonomi tidak saja diukur dengan indikator ekonomi seperti pertumbuhan

ekonomi, melainkan dilengkapi juga dengan indikator sosial lainnya, seperti:

ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan dan penduduk miskin.

Melengkapi dengan indikator sosial, pembangunan ekonomi sudah mengarah

kepada paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan

48

pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta

penurunan tingkat pengangguran (Todaro & Smith, 2006).

2.3.1 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Setelah Perang Dunia II, teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

didominasi oleh empat pendekatan dalam pemikiran pembangunan ekonomi.

Empat pendekatan tersebut antara lain; 1) pertumbuhan linear atau klasik, seperti

teori Adam Smith, David Ricardi, dan Arthur Lewis; 2) perubahan struktural,

seperti teori Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar, Nicholas Kaldor, dan Simon

Kuznets; 3) teori ketergantungan; dan 4) neo klasik, seperti teori Robert Solow

dan Trevor Swan (Todaro dan Smith, 2006). Mulai tahun 1970, pendekatan model

pertumbuhan linear diganti dengan pendekatan model perubahan struktural dan

teori ketergantungan. Dalam model perubahan struktural, teori dan materi

perubahan struktural menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik

sehingga dapat dianalisis bagaimana upaya suatu negara dalam melakukan proses

pembangunan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Selanjutnya, mulai tahun 1980 dan awal tahun 1990, pendekatan model perubahan

struktural dan teori ketergantungan diganti dengan model neo klasik melalui peran

perdagangan bebas, keterbukaan ekonomi, dan privatisasi perusahaan-perusahaan

publik. Model neo klasik memandang bahwa ketergantungan suatu negara

menjadi semakin bertambah karena ketidakmampuan aspek teori ketergantungan

dalam mengelola eksploitasi faktor eksternaldan internal, sepeti negara luar serta

struktur sosial-budaya dan pola perilaku masyarakat setempat yang

mengakibatkan intervensi pemerintah berupa regulasi dalam perekonomian.

49

Beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, antara lain.

1) Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the

Wealth of Nations pada tahun 1776 mengemukakan tentang proses

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Menurut

Adam Smith, ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan

output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dalam pertumbuhan

output total adalah sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah),

sumber daya insani (jumlah penduduk), dan stok barang modal yang ada

(Arsyad, 2010). Ada lima hal penting dalam teori pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi menurut Adam Smith, yaitu: a) tingkat perkembangan

suatu negara tergantung jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas

tanah dan teknologi; b) pendapatan nasional masyarakat meliputi pendapatan

dari sewa tanah, upah bekerja dan keuntungan pengusaha; c) kenaikan upah

menyebabkan pertambahan penduduk; d) pembentukan modal dipengaruhi

tingkat keuntungan sehingga apabila tidak ada tingkat keuntungan maka

perekonomian mengalami stationary state; dan e) the law of diminishing

return mengakibatkan pertambahan penduduk menurunkan tingkat upah,

menurunkan tingkat keuntungan, meningkatkan tingkat sewa tanah apabila

tidak ada kemajuan teknologi.

2) David Ricardo dalam bukunya The Principles of Political Economy and

Taxation pada tahun 1917 menyatakan bahwa teori pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi bertumpu pada laju pertumbuhan output dan lau

pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan output tergantung dari faktor

50

produksi yang tersedia. Faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak dapat

bertambah, karena tidak semua faktor produksi tanah merupakan faktor

produksi yang produktif. Oleh karena itu, faktor tanah menjadi faktor

pembatas dalam proses pertumbuhan ekonomi. Jumlah faktor produksi tenaga

kerja atau penduduk tergantung pada tingkat upah yang diperolehnya apakah

lebih tinggi atau lebih rendah daripada tingkat upah minimal atau tingkat

upah alamiah. Akumulasi faktor produksi modal terjadi apabila tingkat

keuntungan yang diperoleh pemilik modal lebih besar daripada tingkat

keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik investor melakukan

investasi. Selanjutnya, David Ricardo menambahkan bahwa kemajuan

teknologi terjadi sepanjang waktu dan sektor dominan dalam perekonomian

adalah sektor pertanian (Sukirno, 2010).

3) Arthur Lewis pada tahun 1954 membahas bahwa proses transformasi

industrialisasi pada tahap awal pembangunan kapitalis di Eropa dengan

melihat hubungan antara sektor pertanian (tradisional) dan industri (modern)

dalam perekonomian yang terjadi antara daerah pedesaan dan perkotaan

dengan memasukkan proses urbanisasi yang terjadi di daerah tersebut.

Asumsi teori pembangunan dan pertumbuhan Arthur Lewis adalah sektor

pedesaan merupakan sektor pertanian (tradisional) yang subsisten dengan

jumlah penduduk yang berkelebihan yang ditandai dengan produktivitas

marginal tenaga kerja sebesar nol dan tingkat upah riil yang rendah,

sedangkan sektor perkotaan merupakan sektor industri (modern) yang

produktivitas marginalnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga

51

kerja yang dialihkan sedikit demi sedikit dari sektor pertanian yang terjadi

kelebihan jumlah tenaga kerja (Sukirno, 2006).

4) Harrod-Domar yang dikembangkan oleh Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar.

Harrod mengemukkan teorinya pada tahun 1939 dalam jurnal Economic

Journal sedangkan Domar mengemukakan teorinya pada tahun 1947 dalam

jurnal American Economic Review. Teori pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis John Maynard

Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga

kerja. Teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan

agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.

Dengan kata lain, teori Harrod–Domar berusaha menunjukkan syarat yang

dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan

mantap (Badrudin, 2012).

5) Menurut Solow-Swan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tergantung

pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga

kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Peran kemajuan

teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Pandangan ini

didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu

perekonomian tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh dan kapasitas

modal tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan demikian,

seberapa perkembangan perekonomian akan tergantung pada pertambahan

penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

52

6) Simon Kuznets mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan

kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi

penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan

teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian idiologi yang dibutuhkan. Ada

tiga komponen pokok penting yaitu kenaikan otuput nasional secara terus

menerus, kemajuan teknologi sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi, dan

penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Simon Kuznets memisahkan

enam karakteristik proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju,

yaitu a) tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk; b)

tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan

terutama produktivitas tenaga kerja; c) tingginya tingkat transformasi struktur

ekonomi; d) tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi; e)

kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk menjangkau

seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku; dan f) pertumbuhan

ekonomi ini hanya terbatas pada sepertiga populasi dunia.

7) Joseph Schumpeter dalam bukunya The Theory of Economics Development

pada tahun 1934 dan Business Cycle tahun 1939 menjelaskan dua hal penting,

pertama sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk

menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat dan kedua faktor utama yang

mengakibatkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi yang dilakukan

oleh inovator atau entrepreneur. Lima macam kegiatan yang dimasukkan

sebagai proses inovasi adalah a) diperkenalkannya produk baru yang

sebelumnya tidak ada; b) diperkenalkannya cara berproduksi baru; c)

53

pembukaan daerah pasar baru; d) penemuan sumber bahan mentah baru; dan

e) perubahan organisasi industri sehingga menjadi industri yang efisiensi.

Menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi diartikan sebagai peningkatan

output total masyarakat terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

ekonomi.

2.3.2 Kinerja Pembangunan Ekonomi

Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif dan negatif. Oleh

karena itu, diperlukan indikator sebagai tolak ukur terjadinya pembangunan.

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Proses

pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya.

Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas

kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya (Kuncoro,

2010).

Proses pembangunan sendiri menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi

yang diikuti dengan perubahan dalam: pertama, perubahan struktur ekonomi: dari

pertanian ke industri atau jasa; kedua, perubahan kelembagaan, baik lewat

regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. Proses pembangunan

ekonomi sering diartikan sebagai kemajuan ekonomi atau kenaikan kesejahteraan

ekonomi. Peningkatan pendapatan riil per kapita hanyalah merupakan sebagian

dari indeks kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi mengandung

pertimbangan nilai mengenai tingkat distribusi pendapatan yang diinginkan.

Dengan demikian, indikator-indikator kunci pembangunan secara garis besar pada

54

dasarnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu indikator ekonomi dan indikator

sosial (Kuncoro, 2013).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk

mengukur kinerja atau keberhasilan negara/organisasi. Indikator kinerja daerah

sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun

kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja

program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja

program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada

jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama

daripada sektor keluaran, karena hasil (outcomes), menggambarkan tingkat

pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kegiatan banyak

pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk

memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa

mendatang.

Kinerja pembangunan pada dasarnya digambarkan melalui tingkat

capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran. Dengan

demikian, makna penetapan kinerja pembangunan tersebut untuk dapat mengukur

tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan

indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program

pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Untuk mengukur kinerja

pembangunan ekonomi ada beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

PDB; pertumbuhan ekonomi; pendapatan per kapita; inflasi; kependudukan;

55

ketenagakerjaan; pengangguran; distribusi pendapatan; dan tren ketimpangan

(Kuncoro, 2013).

2.3.3 Pengangguran

Sebelum mendefinisikan tentang pengangguran, ada baiknya

didefinisikan terlebih dahulu penduduk usia kerja. Menurut Badan Pusat Statistik

(BPS), konsep dan definisi penduduk usia kerja adalah mereka yang berdasarkan

golongan umurnya sudah bisa diharapkan untuk bekerja dan untuk di Indonesia

batasan umur 15 tahun digunakan sebagai batas seseorang diangap mulai bisa

bekerja. Jadi penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia15 tahun

atau lebih. Penduduk usia kerja terbagi menjadi dua kelompok besar yakni

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk bukan angkatan kerja adalah

penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak termasuk ke dalam angkatan

kerja. Golongan ini secara ekonomi memang tidak aktif (non-economically active

population). Kegiatan mereka biasanya adalah sekolah, mengurus rumah tangga,

pensiun, dan cacat jasmani. Sementara angkatan kerja didefinisikan sebagai

jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur.

Menurut BPS (2012) bekerja didefinisikan sebagai kegiatan dengan

maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan

selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus.

Seseorang dikatakan menganggur atau mencari pekerjaan apabila termasuk

penduduk usia kerja yang (1) tidak bekerja, atau (2) sedang mencari pekerjaan

baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah

pernah berkerja, atau (3) sedang mempersiapkan suatu usaha, atau (4) yang tidak

56

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan,

atau (5) yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Secara

skematis konsep tersebut digambarkan dalam Gambar 2.4.

Gambar 2.4Skematis Konsep Ketengarakerjaan di Indonesia

Sumber : BPS Jakarta, 2012

Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari

ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu untuk menyerap

para pencari kerja yang senantias mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring

dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk (BPS, 2012).

Samuelson dan Nordhaus (1992), menyebutkan bahwa para ahli ekonomi

menggolongkan pengangguran dalam tiga kelompok berikut.

1) Pengangguran friksional, pengangguran terjadi karena berpindahnya

orang-orang dari satu daerah ke daerah lainnya, dan dari satu jenis

pekerjaan ke pekerjaan lain atau melalui berbagai tingkat siklus kehidupan

yang berbeda.

57

2) Pengangguran struktural, pengangguran yang terjadi karena

ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan. Seringkali terjadi

peningkatan permintaan terhadap satu pekerjaan dan penurunan

permintaan terhadap pekerjaan yang lainnya, sedangkan penawaran tidak

dapat menyesuaikan dengan cepat atas situasi yang terjadi tersebut.

3) Pengangguran siklis, pengangguran yang timbul karena terjadinya

kemerosotan pada beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produki

mengalami penurunan.

Ada dua pendekatan yang lazim dipergunakan untuk mendefinisikan

pengangguran, yaitu.

1) Pendekatan angkatan kerja (labor force approach)

Pendekatan ini mendefinisikan pengangguran sebagai angkat kerja yang

tidak bekerja.

2) Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (labor utilization approach)

Indikator pengangguran menurut pendekatan ini adalah berdasarkan pada

tingkat pemanfaatan tenaga kerja, yaitu diantaranya adalah menggunakan

jam kerja, produktivitas dan pendapatan yang diperoleh.

Menurut Sadono Sukirno (2011) pendekatan pemanfaatan tenaga kerja

juga menggolongkan angkatan kerja kedalam tiga kelompok, yaitu : (1)

menganggur (unemployed) merupakan keadaan di mana orang sama sekali tidak

bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau sering juga disebut sebagai

pengangguran terbuka (open unemployment), (2) setengah menganggur

(underemployed), merupakan suatu keadaan di mana orang bekerja tetapi belum

58

dapat dimanfaatkan secara penuh, dan keadaan ini lebih lanjut digolongkan

menjadi dua yaitu: setengah menganggur kentara (visible underemployed)

merupakan suatu keadaan di mana orang yang bekerja kurang dari 35 jam per

minggu dan setengah menganggur tidak kentara (invisible underemployed)

merupakan orang yang produktivitas dan pendapatannya rendah, dan (3) Bekerja

penuh (employed) merupakan orang yang cukup dimanfaatkan. Menurut para ahli-

ahli ekonomi, pada masa ini pengangguran terselubung di daera-daerah pertanian

telah menjadi sangat memburuk sebagai akibat dari perkembangan penduduk

yang sangat pesat. Perkembangan penduduk yang sangat besar tersebut tidak

diikuti oleh pertambahan luas tanah yang ditanami. Oleh karenanya, pertambahan

penduduk yang tetap berada di daerah pedesaan terutama berada di daerah-daerah

pertanian yang sudah lama dikembangkan. Terbatasnya pertambahan luas area

pertanian menyebabkan perbandingan antara luas tanah yang ditanami dengan

jumlah tenaga kerja di sektor pertanian bertambah kecil. Keadaan ini

memperburuk masalah pengangguran terselubung dan masalah underemployment

yang dihadapi oleh penduduk di sektor pertanian.

2.3.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh

berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan,

pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi

lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan defenisi

kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki

dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

59

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini dimulai dari

pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai

hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak

lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan

memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi sesorang atau sekelompok

orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui

secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,

pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan

hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk

berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-

laki.

Menurut Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan, pemahaman mengenai kemiskinan semestinya

berawal dari pendekatan berbasis hak (right based approach). Pendekatan right

based approach memiliki arti bahwa negara berkewajiban untuk menghormati,

melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,

pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan

atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan

sosial politik, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Hak-hak dasar tidak

berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak

terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

60

Friedman mendefinisikan kemiskinan (Usman, 2001) sebagai

ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis

kekuatan sosial tidak terbatas hanya pada (1) modal produktif atau aset (misalnya

organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan

bersama, partai politik, sindikasi, koperasi, dan lain-lain); tetapi juga pada (2) net

work atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-

lain; (3) pengetahuan dan keterampilan yang memadai; dan (4) informasi yang

berguna untuk memajukan kehidupan mereka.

Scott menerangkan (Usman, 2001) bahwa kemiskinan setidaknya

memiliki kondisi-kondisi yang pada umumnya didekati dengan (1) dari segi

pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non

material yang diterima oleh seseorang sehingga secara luas kemiskinan meliputi

kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan sehat yang buruk atau

kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat; (2) kadang-kadang

didefenisikan dari segi kepemilikan aset yakni tanah, rumah, peralatan, uang,

emas, kredit dan lain-lain; (3) kemiskinan non materi meliputi berbagai macam

kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga

dan kehidupan yang layak.

United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan

kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam

hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam

pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan (Chayat,

2007). Selanjutnya Chayat (2007) juga menambahkan bahwa di penghujung abad

61

ke 20 muncul pengertian terbaru mengenai kemiskinan yaitu bahwa kemiskinan

juga mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan

untuk menyampaikan aspirasi (voicelessness). Jadi dikatakan sebagai kemiskinan

berwajah majemuk atau bersifat multidimensi.

Definisi kemiskinan menurut Kuncoro (1997) adalah sebagai

ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar

hidup yang rendah memiliki keterkaitan dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan

pelayanan kesehatan yang buruk, sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya

manusia dan tentunya akan bermuara kepada jumlah pendapatan yang sedikit.

Beberapa indikator sederhana yang seringkali dipergunakan untuk mengukur

tingkat standar hidup dalam suatu negara antara lain Gross National Product

(GNP) per capita, pertumbuhan relatif nasional dan pendapatan per kapita,

distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan

masyarakat.

Menurut Todaro (2000), kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa

mengacu kepada garis kemiskinan (proverty line). Konsep pengukuran

kemiskinan yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut,

sedangkan konsep pengukuran kemiskinan yang tidak didasarkan pada garis

kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah derajat

kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan

hidup tidak dapat terpenuhi. Hal ini merupakan suatu ukuran tetap (tidak berubah)

di dalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum di tambah komponen-

komponen non makanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan hidup

62

(survive). Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai

kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan dalam

kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Terdapat dua pendekatan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu

pendekatan absolut dan pendekatan relatif. Pertama, pendekatan kemiskinan

absolut, yaitu pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang

bersifat mutlak dan yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas

kemiskinan. Seseorang atau masyarkat yang tidak mampu keluar dari ukuran-

ukuran tersebut dikelompokkan sebagai miskin. Ukurannya antara lain berupa

tingkat pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, atau kalori seseorang atau

keluarga dalam satu waktu tertentu dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran

tersebut. Pendekatan absolut lebih mudah diterapkan karena hanya

membandingkan saja dengan batasan yang dikehendaki (Nugroho dan Dahuri,

2004). Kemiskinan absolut dapat diartikan pula sebagai suatu keadaan dimana

tingkat pendapatan absolut dari suatu orang tidak mencukupi untuk memenuhi

kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan

pendidikan. Besarnya atau dimensi masalah kemiskinan absolut tercermin dari

jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau tingkat konsumsinya berada

dibawah “tingkat minimum” yang telah ditetapkan (Wie, 1983).

Kedua, pendekatan kemiskinan relatif, yaitu pendekatan yang

memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran

lainnya yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Ukurannya berasal dari

ukuran absolut, namun lebih ditekankan pada proporsi relatif. Misalnya, garis

63

kemiskinan adalah 20 persen pendapatan terendah, median dari distribusi

pendapatan dan lain-lain (Nugroho dan Dahuri, 2004). Berdasarkan konsep

kemiskinan relatif ini garis kemiskinan akan mengalami perubahan. Hal ini jelas

merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut/mutlak. Kelemahan konsep

ini justru terletak pada sifatnya yang dinamis. Secara implisit akan terlihat bahwa

“kemungkinan kemiskinan akan selalu berada di antara kita”. Dalam setiap waktu

akan selalu terdapat sejumlah penduduk dari total penduduk yang dapat

dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sehingga berbeda dengan konsep

kemiskinan absolut dimana jumlah orang miskin tidak mungkin habis sepanjang

zaman (Esmara, 1986).

Termonologi kemiskinan lain selain kemiskinan relatif dan kemiskinan

absolut adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan

struktural adalah kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur atau tatanan

kehidupan yang tidak menguntungkan karena tatanan itu tidak hanya

menyebabkan kemiskinan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam

masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian, kemiskinan menggejala

bukan oleh sebab-sebab yang alami melainkan oleh sebab tatanan sosial yang

tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat

gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta

meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga penduduk yang malang dan

terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba kekurangan,

tidak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai

manusia. Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya

64

suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan

indikator kemiskinan.

Menurut Kuncoro (1997) penyebab kemiskinan adalah 1) secara mikro,

kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang

menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya

memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah; 2)

kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang

rendah, yang berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya

rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib

yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan; dan 3)

kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab

kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle

poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya

modal menyebabkan rendahnya produktivitas, sehingga mengakibatkan

rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada

rendahnya tabungan dan investasi yang berkaitan pada keterbelakangan, dan

seterusnya.

Teori yang menarik yang sering dijadikan acuan dalam membahas

permasalahan kemiskinan serta sekaligus menunjukkan bahwa permasalahan

kemiskinan bersifat multidimensional adalah Teori Lingkaran Setan (vicious cicle

of poverty). Pencetus teori ini, Myrdal, pada tahun 1957 menjelaskan bahwa setiap

individu dan masyarakat memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain dalam

menciptakan suatu problem yang muncul di dalam masyarakat. Teori ini

65

kemudian dikembangkan lagi oleh para pengamat permasalahan kemiskinan,

diantaranya Jonathan Secher. Ia menjelaskan bahwa pendidikan dan

ketenagakerjaan di masyarakat berinteraksi dalam bentuk sebuah lingkaran yang

saling kait terkait satu sama lain. Masyarakat yang tidak memiliki akses untuk

berkembang dengan baik akan terdorong untuk berimigrasi ke tempat lain dan

meninggalkan usahanya di tempat asal. Akibatnya, terjadi penurunan

produktivitas dan penerimaan pajak di daerah tersebut. Penurunan penerimaan

pajak akan berdampak pada pengurangan anggaran pembangunan di daerah itu

termasuk belanja pembangunan untuk pendidikan. Penurunan kualitas pendidikan

dan kualitas tenaga kerja pada akhirnya tidak dapat dihindari. Dengan tenaga kerja

berkualitas rendah, industri tidak dapat mengadopsi teknologi yang lebih baik dan

tidak mampu mengembangkan usahanya sehingga berakibat pada berkurangnya

penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran.

2.3.4.1 Ukuran Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dijelaskan oleh indikator berikut (1)

kekurangan kebutuhan dasar: ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, yaitu

makanan dan gizi, pakaian, pendidikan, dan kesehatan; (2) ketidakproduktifan:

ketidakmampuan melakukan upaya-upaya produktif; (3) ketertutupan akses

terhadap sumber daya sosial dan ekonomi; (4) keterpurukan: ketidakmampuan

menentukan nasibnya sendiri, diperlakukan secara tidak adil, didera ketakuan dan

keraguan, dan berlaku apatis serta pesimistik; dan (5) ketergantungan: tidak

mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan mentalitas kultural serta rendah

dalam apresiasi diri.

66

Ada beberapa ukuran kemiskinan yang telah diterapkan di Indonesia,

diantaranya adalah ukuran dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan United Nations Development

Program (UNDP). BPS sejak tahun 1984 melaporkan hasil pengukuran tingkat

kemiskinan melalui perhitungan tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar

yang meliputi konsumsi dasar pangan dan konsumsi dasar non pangan (sandang,

papan, pendidikan dan kesehatan). Dari sisi konsumsi dasar pangan, BPS

menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakara Pangan dan Gizi

tahun 1998, yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari

sisi konsumsi non pangan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan

termasuk pendidikan dan kesehatan. Model ini pada intinya membandingkan

tingkat konsumsi penduduk dengan suatu garis kemiskinan, yaitu jumlah rupiah

untuk konsumsi per orang per bulan. Sedangkan data yang digunakan adalah data

makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Selain melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin dalam analisis

tentang penduduk miskin, BPS juga menyertakan hasil analisis tentang

karakteristik rumah tangga miskin. Di dalamnya tergambar kondisi rumah tangga

miskin berdasarkan karakteristik sosial demografi, pendidikan, kesehatan, sumber

penghasilan, rasio ketergantungan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan, dan lain-

lainnya. Karakterisktik rumah tangga yang dianggap BPS memiliki keterkaitan

erat dengan kemiskinan diantaranya adalah jumlah anggota rumah tangga, mereka

yang kepala rumah tangganya berstatus janda, pendidikan kepala rumah tangga

rendah atau kepala rumah tangga buta huruf, perbedaan geografis antara kota dan

67

desa, lapangan usaha dan status pekerjaan, penguasaan luas lantai per kapita,

rumah tangga tanpa akses air bersih, fasilitas buang air besar, pemanfaatan listrik,

dan sebagainya.

Pengukuran kemiskinan melalui pendekatan pengeluaran, BPS

menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs

approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri

dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis

Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penduduk miskin adalah penduduk yang

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Berkaitan dengan hal itu, setiap tahun BPS melakukan penyesuaian terhadap garis

kemiskinannya. Sebab utamanya adalah perubahan harga (inflasi), namun kadang

juga oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. selama ini GK selalu naik, dan

hampir bisa dipastikan pula untuk tahun-tahun mendatang. Sumber data utama

yang dipakai BPS untuk menentukan GK adalah data Survei Sosial Ekonomi

Nasional (SUSENAS) dan Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD).

Ukuran lain kemiskinan yang dikembangkan oleh BKKBN menggunakan

data mikro hasil pendaftaran keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Dalam ukuran

ini, sebuah keluarga disebut miskin jika: (1) tidak bisa melakukan kewajiban-

kewajiban rutin dalam agamanya; (2) tidak bisa makan dua kali dalam sehari; (3)

tidak mempunyai pakaian lain untuk bekerja/bersekolah dan melakukan aktivitas

68

lainnya; (4) tinggal di rumah yang sebagian besar ruangannya berlantai tanah; dan

(5) tidak bisa membayar biaya fasilitas kesehatan. Selain itu, model pembangunan

manusia dari UNDP juga digunakan sebagai ukuran kemiskinan di Indonesia.

Lembaga ini secara berkala – setiap tiga tahun – sejak tahun 1990

mempublikasikan Laporan Pembangunan Manusia atau Human Development

Report (HDR).

Tabel 2.2Indeks HDR – UNDP dan Indikatornya

Jenis Indeks IndikatorHuman DevelopmentIndex (HDI)

a. Tingkat harapan hidupb. Tingkat melek huruf orang dewasac. Rata-rata lama bersekolahd. Tingkat daya beli per kapita

Human Poverty Index(HPI)

a. Kelahiran yang tidak dapat bertahan sampai usia40 tahun

b. Tingkat buta huruf orang dewasac. Persentase penduduk yang tidak memiliki akses

pada air yang aman untuk digunakand. Persentase penduduk yang tidak memiliki akses

pada fasilitas kesehatane. Persentase balita yang kurang makan

Gender DevelopmentIndex (GDI)

a. Tingkat harapan hidup lelaki dan perempuanb. Tingkat melek huruf orang dewasa lelaki dan

perempuanc. Rata-rata lama bersekolah untuk lelaki dan

perempuand. Perkiraan tingkat pendapatan lelaki dan

perempuanGender EmpowermentMeasures (GEM)

a. Persentase jumlah anggota DPR lelaki danperempuan

b. Persentase jumlah pegawai tingkat senior,manager, profesional dan posisi teknis dari lelakidan perempuan

c. Perkiraan tingkat pendapatan lelaki danperempuan

Sumber : Sugiarto, 2007

69

HDR berisi penjelasan tentang empat indeks, yaitu Indeks Pembangunan

Manusia atau Human Development Index(HDI), tingkat Upaya Pemberdayaan

Gender atau Gender Empowerment Measure (GEM), Indeks Pembangunan

Gender atau Gender Development Index (GDI), dan Indeks Kemiskinan Manusia

atau Human Poverty Index (HPI). Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.2.

2.3.5 Hubungan Pembangunan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum kinerja dari ekonomi daerah ditunjukkan oleh tingkat

kesejahteraan masyarakat yang dicapai oleh masyarakat secara keseluruhan.

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari aktivitas ekonomi yang terjadi di

masyarakat tersebut. Aktivitas ekonomi akan menghasilkan barang dan jasa serta

nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosial masyarakat. Nilai tambah (value

added) tersebut antara lain timbulnya balas jasa faktor produksi, berupa balas jasa

modal, kesempatan kerja, sewa yang timbul dari pemanfaatan aset/faktor produksi

yang tidak terpakai atau menganggur (idle), surplus usaha serta nilai tambah

sosial, yang adalah sumber utama pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu maka makin tinggi aktivitas ekonomi di suatu daerah, makin tinggi pula

kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan sebaliknya. Untuk mewujudkan

masyarakat sejahtera, dimana rakyatnya memiliki pendapatan, karena memiliki

pekerjaan, dan negara bias melayani masyarakatnya dengan memadai, karena

memiliki APBN yang juga memadai, diperlukan aktivitas bisnis di masyarakat

yang juga memadai. Untuk mendorong aktivitas ekonomi publik yang memadai,

diperlukan perkembangan investasi yang memadai pula. Sehubungan dangan hal

70

ini diperlukan iklim usaha yang kondusif, dimana peran negara atau pemerintah

sangat menentukkan dalam penciptaan iklim investasi tersebut (Noor, 2013).

Aspek pendapatan (income) memerlukan dua faktor penting sebagai

penunjang, yaitu tersedianya lapangan pekerjaan dan stabilitas nilai tukar (internal

maupun eksternal). Tersedianya lapangan pekerjaan memberikan masyarakat

pekerjaan yang adalah sumber nafkah bagi masyarakat. Tanpa tersedianya

lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat, tentu akan berakibat pada

sumber nafkah yang juga tidak memadai. Bila masyarakat banyak yang tidak

dapat bekerja, atau menganggur, maka hal ini akan menimbulkan berbagai

masalah, tidak hanya masalah bagi yang bersangkutan (penganggur) saja, tetapi

juga masalah bagi keluarga, masyarakat lingkungan dan negara secara

keseluruhan. Oleh karena itu, maka salah satu indikator penting kinerja ekonomi

publik adalah tingkat pengangguran (unemployment rate) yang terjadi di

masyarakat. Makin tinggi angka pengangguran, mengindikasikan kinerja ekonomi

publik makin buruk, dan sebaliknya. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi

masyarakat luas (jumlah, aksesibilitas, kualitas, dan keragamannya) sangat

menentukan kesejahteraan masyarakat.

Stabilitas nilai tukar, baik internal (stabilitas harga barang dan jasa

domestik, yang dikonsumsi setiap hari) maupun eksternal (kurs), juga

berpengaruh pada peningkatan pendapatan, khususnya daya beli konsumen. Bila

pendapatan naik sementara harga barang dan jasa naik lebih tinggi dari kenaikan

pendapatan, maka daya beli dari pendapatan konsumen akan menurun.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu menorong aktivitas ekonomi di

71

masyarakat, melalui pengembangan bisnis, sehingga akan mendorong terciptanya

keseimbangan antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) barang dan

jasa di masyarakat yang akan membantu terbangunnya stabilitas harga (nilai

tukar), baik untuk harga barang dan jasa domestik (internal stability) maupun

untuk nilai tukar uang domestik dengan uang asing (external stability). Makin

berfluktuasi nilai tukar mengindikasikan kinerja ekonomi publik makin buruk.

Ketersediaan dan banyaknya konsumsi barang dan jasa yang ada di

masyarakat menunjukkan masyarakat tersebut makin sejahtera. Faktor penunjang

ketersediaan barang dan jasa adalah investasi. Dengan banyaknya investasi di

berbagai sektor akan menghasilkan makin banyak jenis dan ragam barang dan

jasa, sehingga jumlah atau alternatif pilihan konsumsi masyarakat juga bertambah.

Ketersediaan barang dan jasa yang dimaksud bukan hanyalah barang kebutuhan

pokok (primer) tetapi juga menyangkut barang dan jasa lainnya yang dibutuhkan

untuk melengkapi kualitas hidup masyarakat, seperti sarana pendidikan dan

jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Dengan demikian

indikator penting lainnya dari kinerja ekonomi publik adalah tingkat ketersediaan

barang dan jasa yang memadai (sufficient supply) di masyarakat. Ketersediaan

barang dan jasa strategis seperti pangan dan energi merupakan hal yang sangat

penting dalam menjaga kinerja ekonomi publik, karena berkaitan dengan

kedaulatan dan ketahanan pangan serta kedaulatan dan ketahanan energi (Noor,

2013).

Untuk meningkatkan persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan

masyarakat, maka pemerintah perlu mendorong pertumbuhan investasi.

72

Pertumbuhan investasi yang meningkat dapat membawa dampak baik bagi

kesejahteraan masyarakat dan juga memberikan tambahan pendapatan negara

melalui pajak dan retribusi. Jika pendapatan negara meningkat, maka akan

mendorong peningkatan pelayanan masyarakat, baik di bidang pendidikan,

kesehatan, lingkungan, transportasi, dan lain sebagainya. Hal ini akan membawa

dampak memperkuat persatuan serta mempercepat kemakmuran. Sebaliknya jika

pendapatan negara karena meningkatnya aktivitas ekonomi di masyarakat melalui

investasi, namun pelayanan publik tidak meningkat, maka hal ini menunjukkan

perlunya perbaikan, karena terdapat kebijakan penggunaan anggaran yang tidak

tepat.

Meningkatnya investasi akan menambah tersedianya lapangan pekerjaan

dan bertambahnya pendapatan asli masyarakat, berkurangnya kemiskinan, serta

meningkatnya pendapatan negara, yang digambarkan oleh meningkatnya peran

pendapatan asli negara (baik dari pajak maupun luar pajak) pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diikuti dengan peningkatan

pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, baik dalam

bentuk kuantitas maupun kualitas sarana publik, maupun bentuk pelayanan sosial,

dan sebagainya. Namun bila APBN meningkat, sementara tingkat kemiskinan

tidak berkurang, dan pelayanan publik juga tidak meningkat, maka artinya

peningkatan APBN tersebut cenderung pemborosan dan tidak berkontribusi pada

ekonomi publik.

2.3.6 Hubungan Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi ditandai dengan perkembangan produksi

sektor pertanian yang lebih lambat dibandingkan perkembangan produksi

73

nasional, sedangkan tingkat pertambahan produksi sektor industri lebih cepat dari

pada tingkat pertambahan produksi nasional dan tidak adanya perubahan dalam

peranan sektor jasa dalam produksi nasional, yang artinya bahwa tingkat

perkembangan sektor jasa adalah sama dengan tingkat perkembangan produksi

nasional. Perubahan struktur ekonomi demikian disebabkan oleh beberapa faktor

melalui proses pembangunan. Pertama, keadaan yang demikian disebabkan oleh

sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya, yaitu apabila pendapatan naik,

elastisitas permintaan yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan (income

elasticity of demand) adalah rendah untuk konsumsi atas bahan-bahan makanan.

Sedangkan permintaan terhadap bahan-bahan pakaian, perumahan, dan barang-

barang konsumsi hasil industri keadaannya adalah sebaliknya. Sifat permintaan

masyarakat yang seperti ini ditujukkan oleh Engels yang disebut sebagai hukum

Engels. Pada hakikatnya teori ini mengatakan bahwa makin tinggi pendapatan

masyarakat, maka akan makin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk

membeli bahan pertanian. Akan tetapi sebaliknya, proporsi pendapatan yang

digunakan untuk membeli produksi barang-barang industri menjadi bertambah

besar (Sukirno, 2011).

Kedua, perubahan struktur yang disebabkan oleh perubahan teknologi

yang terus menerus berlangsung. Perubahan teknologi yang terjadi dalam proses

pembangunan akan menimbulkan perubahan struktur produksi yang bersifat

compulsory dan inducive. Kemajuan teknologi akan mempertinggi produktivitas

kegiatan-kegiatan ekonomi yang selanjutnya akan memperluas pasar serta

kegiatan perdagangan. Perubahan-perubahan ini akan menimbulkan kebutuhan

74

untuk menghasilkan barang-barang baru. Demikian pula industrialisasi,

urbanisasi, dan pengembangan kota yang selalu mengikuti proses pembangunan

ekonomi memerlukan perumahan yang lebih baik, jaringan pengangkutan dan

perhubungan yang lebih sempurna dan administrasi pemerintahan yang lebih luas,

untuk menjamin agar kehidupan di kota-kota dan kegiatan ekonomi yang semakin

bertambah kompleks dapat berjalan dengan teratur. Barang-barang dan jasa

tersebut merupakan benda-benda yang harus diciptakan untuk memenuhi

keperluan masyarakat baru, yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi

dan pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, perubahan tersebut dinamakan

perubahan struktur produksi nasional yang bersifat compulsory. Selanjutnya,

kemajuan teknologi menyebabkan pula perubahan dalam struktur produksi

nasional yang bersifat inducive, yaitu kemajuan tersebut menciptakan barang-

barang baru yang menambah pilihan barang-barang yang dapat dikonsumsi

masyarakat.

2.4 Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan suatu istilah pemerintahan yang dipahami

sebagai penyerahan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada

daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Di samping itu,

penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

75

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang

pemerintahan yaitu perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali

bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan peraturan

pemerintah. Kewenangan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk

menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang tertentu yang secara nyata

ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Kewenangan

otonomi yang bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai

konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam mencapai tujuan

pemberian otonomi. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut, maka

daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber keuangan daerah sendiri yang

didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta

antara provinsi dan kabupaten/kota sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan

daerah.

Pemberian otonomi kepada daerah sangat diperlukan untuk memperbesar

partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia dalam memberikan keputusan yang

berdampak langsung kepada daerahnya, sebab sangatlah tidak realistik jika

Pemerintah Pusat membuat keputusan mengenai pelayanan masyarakat untuk

seluruh negeri. Demikian juga diyakini bahwa masyarakat lokal melalui

kabupaten/kota memiliki pengetahuan yang lebih tentang kebutuhan, kondisi dan

yang diprioritaskan. Mobilisasi sumber daya lebih dimungkinkan dilakukan oleh

masyarakat yang dekat dengan pengambil keputusan di tingkat lokal

(Simanjuntak, 2003). Dengan demikian hakikat otonomi adalah meletakkan

76

landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat,

diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, dan hasilnya dinikmati oleh

seluruh rakyat.

Harapan dilaksanakannya otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah

daerah lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunannya, karena dengan

adanya otonomi pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga

makin banyak keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan

adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia pada masa

yang akan datang. Selain itu, pemberian otonomi terhadap daerah sangat perlu

karena makin berkembangnya kesadaran terhadap pembangunan yang bercirikan

“growth and equitya” dan juga munculnya kebutuhan untuk menciptakan

“sustainable development” serta terciptanya “good governance”, mengisyaratkan

perlunya partisipasi pembangunan dari masyarakat. Untuk itu, maka peran

pemerintah daerah meratakan pembangunan dan menciptakan kelestarian

pembangunan menjadi sangat penting (Suwandi, 2000).

Desentralisasi sebagai pengembangan otonomi daerah memiliki prinsip

money should follow function yang artinya setiap penyerahan atau pelimpahan

wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan

untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Jumlah bidang pemerintahan yang

menjadi tanggungjawab birokrasi adalah sama di antara pemerintahan

kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, namun keberhasilan masing-masing

daerah melaksanakan kewenangannya tergatung kepada daerah yang bersangkutan

77

sesuai dengan kreativitas, kemapuan organisasi pemerintahan daerah, dan kondisi

setiap daerah (Badrudin, 2012).

Desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1

didefenisikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat

kepada daerah otonom unutuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi

fiskal diharapkan dapat menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama,

mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam

pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh

Indonesia; dan yang kedua diharapkan dapat memperbaiki alokasi sumber daya

produktif melalui pergeseran peran pengambil keputusan ke tingkat pemerintah

yang lebih rendah. Agar tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai, maka ada

empat elemen penting dalam desentralisasi fiskal yang harus diperhatikan. Empat

elemen tersebut, antara lain: (1) sistem dana perimbangan (transfer); (2) sistem

pajak dan pinjaman daerah; (3) sistem administrasi dan anggaran pemerintah

pusat dan daerah; dan (4) penyediaan layanan publik dalam konteks penerapan

Sistem Pelayanan Minimal (SPM) (Mardiasmo, 2002).

Sistem dana perimbangan terdapat transfer dari pemerintah pusat yang

pada prakteknya masih merupakan sumber pembiayaan dominan pada sebagian

besar pemerintah daerah di Indonesia. Sistem pajak daerah terdapat pembatasan

otonomi dari segi penerimaan yang cenderung berimplikasi pada penetapan

redistribusi baru dan pembatasan atau penundaan mekanisme penerusan pinjaman

78

luar negeri sehingga terjadi praktek defisit anggaran. Sistem pinjaman daerah

terdapat perubahan regulasi dalam bentuk peningkatan batasan defisit anggaran

daerah dan juga batasan akumulasi pinjaman yang menandakan belum

sepenuhnya disiplin fiskal berjalan. Sistem administrasi dan anggaran pemerintah

pusat dan daerah terdapat efisiensi pada bagian pendapatan tidak akan efektif jika

tidak ada disiplin fiskal dari pengeluaran pemerintah dan peningkatan efisiensi

pengelolaan anggaran pusat dan daerah. Penyediaan layanan publik dalam konteks

penerapan SPM terdapat otonomi luas untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi

belum dikaitkan dengan skala ekonomis terkait dengan jenis layanan publik.

2.4.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena

keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikan

kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD). Berdasarkan penjelasan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah , defenisi keuangan daerah adalah semua hak dan

kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa

uang dan barang yang dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka APBD.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dilihat dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

79

daerah tersebut (Adisasmita, 2011). Keuangan daerah dikelola dengan

menggunakan 4 (empat) prinsip, yaitu.

1) Prinsip Kemandirian: prinsip ini mengarah pada pengelolaan anggaran yang

dikelola dengan pengurangan ketergantungan terhadap sumber keuangan

yang sifatnya pragmatis datang dari atas, tanpa harus mencoba melakukan

sebuah inovasi dan penemuan sumber-sumber penerimaan yang baru,

optimalisasi terhadap sumber-sumber daya yang dimiliki, peningkatan

kualitas sumber daya yang ada sehingga akan mendorong perbaikan

produktivitas yang akan mengarah kepada perbaikan kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat.

2) Prioritas: penggunaan skala prioritas dalam menentukan objek-objek dalam

perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adanya sebuah

indikator dalam menentukkan pilihan objek yang terbaik dari alternatif yang

terbaik (best of the best).

3) Efisisensi, efektivitas, dan ekonomis: efisiensi adalah input yang digunakan

dialokasikan secara optimal dan baik untuk mencapai output yang

menggunakan biaya terendah, efektif adalah pencapaian tujuan atau sasaran

yang telah ditetapkan sebelumnya, dan ekonomis adalah penghematan input

untuk mendapatkan output yang baik, semua input yang digunakan dibiayai

dengan harga termurah.

4) Disiplin anggaran: penggunakan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran

yang telah ditentukan sebelumnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah

adalah faktor keuangan yang baik. Istilah keuangan ini mengandung arti setiap

80

hak yang berhubungan dengan masalah uang, yang antara lain berupa sumber

pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai

dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap

kegiatan pemerintah, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak

membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula

kemungkinan kegiatan atau pekerjaan dapat dilaksanakan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah. APBD merupakan ilustrasi yang digunakan dalam

memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dalam

suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintah daerah, APBD didefenisikan sebagai rencana operasional keuangan

pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran

guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun

anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan

sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang

dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu

kesatuan yang terdiri dari.

1) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah

dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun

81

anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Kelompok pendapatan

terdiri atas;

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

c. Lain-lain Pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang

dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.

2) Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kelompok belanja terdiri atas.

a. Belanja Administrasi Umum (belanja tak langsung) adalah belanja yang

secara tak langsung dipengaruhi program atau kegiatan.

b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan (belanja langsung) adalah belanja yang

secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan.

c. Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai

kegiatan yang akan menambah aset.

d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan adalah belanja langsung yang

digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan

imbalan.

e. Belanja Tak Disangka adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk

kegiatan diluar rencana, seperti terjadinya bencana alam.

82

3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan

lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.

4) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus anggaran.

Surplus APBD digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun

anggaran berikutnya, membentuk dana cadangan, dan penyertaan modal dalam

perusahaan daerah. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-

sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Pengaturan dana

dekonsentrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan

kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat. Dana tugas pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi

pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam undang-undang hal ini ditegaskan bahwa pengadministrasian dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBD. Hal

ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah

dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2.4.2 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja menurut Indra Bastian (2006) adalah sebagai prestasi yang

dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian

atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008).

83

Pengukuran kinerja penting untuk dilakukan dikarenakan dapat meningkatkan

efisiensi, keefektivitas, penghematan, dan produktivitas pada organisasi sektor

publik. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja

yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi

organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi

upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan dimasa mendatang.

Pengukuran kinerja keuangan daerah menyangkut 3 (tiga) bidang analisis

yang saling terkait satu dengan yang lainnya, ketiga bidang tersebut yaitu:

a. Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah

dalam menggali sumber-sumber pendapatan potensial.

b. Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari

suatu layanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya

tersebut meningkat.

c. Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan

pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang dituntut

untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pengukuran kinerja

keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah

pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya yang berdampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja yang bersifat finansial

biasanya dilakukan memenuhi tiga tujuan, yaitu (1) memperbaiki kinerja

pemerintah; (2) membantu mengalokasikan sumber daya yang tepat; dan (3)

mewujudkan pertanggungjawaban publik (Mardiasmo, 2002).

84

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui perhitungan

rasio-rasio keuangan. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan

membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan

periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang

terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio

keuangan daerah lainnya yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif

sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah tersebut terhadap

pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan

rasio keuangan APBD antara lain: 1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah

(masyarkat); 2) pihak eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD

berikutnya; 3) Pemerintah Pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam

pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; dan 4) masyarakat dan

kreditur, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Kelemahan utama dalam manajemen keuangan daerah adalah tidak

adanya ukuran kinerja yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam

proses perencanaan, ratifikasi, implementasi, dan evaluasi terhadap keuangan

daerah. Selama ini satu-satunya ukuran kinerja yang ada adalah ukuran kinerja

yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu aturan jumlah belanja daerah baik

belanja aparatus maupun belanja pelayanan publik yang tertera dalam APBD

adalah jumlah maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos belanja daerah.

Dengan aturan ini kinerja belanja daerah disebut baik apabila realisasinya sesuai

dengan target, yaitu semua dana belanja daerah dihabiskan pada tahun anggaran

yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002).

85

Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan

daerah, antara lain.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai

sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan realisasi

pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah.Rasio ini dapat

diformulasikan sebagai berikut (Halim, 2004).

Rasio Kemandirian = 100%Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan

daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan

pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2007). Semakin

tinggi rasio kemandirian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah

terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) semakin

rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin tinggi partisipasi

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan

komponen utama dalam pendapatan asli daerah (Halim, 2002). Hasil rasio

kemandirian menunjukkan hubungan situasional, yaitu pola hubungan antara

pemerintah pusat dan daerah yang dapat digunakan dalam pelaksanaan

otonomi daerah terutama pelaksanaaan Undang-undang Nomor 25 Tahun

86

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

(Halim, 2004). Pola hubungan itu sebagai berikut.

1) Pola instruktif, yaitu bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan

dari pemerintah daerah.

2) Pola konsulatif, yaitu bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah

mulai berkurang karena darah dianggap sedikit lebih mampu

melaksanakan otonomi daerah.

3) Pola partisipatif, yaitu bahwa peranan pemerintah pusat semakin

berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat

kemandiriannya mendekati kemampuan melaksanakan urusan

otonomi daerah.

4) Pola delegatif, yaitu bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah

tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam

melaksanakan otonomi daerah.

Pola hubungan diatas dapat diukur menurut Tabel 2.3.

Tabel 2.3Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

KemampuanKeuangan Daerah

TingkatKemandirian

(%)Pola Hubungan

Rendah SekaliRendahSedangTinggi

0 – 2526 – 5051 – 7576 – 100

InstruktifKonsultatifPartisipatifDelegatif

Sumber : Halim, 2004

b. Rasio Efektivitas.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi,

2007). Rasio ini mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik

87

terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat

efektivitas memerlukan dara-data realisasi pendapatan dan anggaran atau

target pendapatan. Rasio efektivitas diformulasikan sebagai berikut.

Rasio Efektivitas = 100%Kriteria kinerja nilai rasio efektivitas dapat diukur sebagai berikut.

Tabel 2.4Pedoman Penilaian Efektivitas Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan(%) Kriteria

> 10091 – 10081 – 9061 – 800 – 60

Sangat efektifEfektif

Cukup EfektifKurang EfektifTidak Efektif

Sumber : Mahsun, 2006

c. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan

alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara

optimal. Rasio ini bermanfaat untuk pengendalian biaya dan pengendalian

anggaran. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja

aparatur berarti persentase belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang

digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat

cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya

rasio belanja aparatur maupun belanja pelayanan publik terhadap belanja

daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan

pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk

mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Oleh karena itu, rasio belanja

88

pembangunan yang relatif kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan

pembangunan daerah. Rasio keserasian diformulasikan sebagai berikut.

Rasio Keserasian= %Dengan mengetahui hasil perbandingan antara total belanja modal dengan

total belanja daerah, maka penilaian kinerja keuangan daerah terkait dengan

keserasian belanja daerah ditentukan sebagai berikut.

Tabel 2.5Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian(%) Kriteria Keserasian0 – 2021 – 4041 – 6061 – 8081 – 100

Tidak SerasiKurang SerasiCukup Serasi

SerasiSangat Serasi

Sumber : Mahsun, 2006

d. Rasio upaya PAD.

Penerimaan PAD pada suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan

aparatur perpajakan memungutnya serta kemampuan masyarakat untuk

membayar (ability to pay) yang umumnya dicerminkan oleh pendapatan per

kapita masyarakat. Oleh karena itu, usaha pemungutan PAD umumnya diukur

berdasarkan rasio antara PAD dengan PDRB per kapita. Upaya pemungutan

PAD menunjukkan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan

asli daerah berdasarkan potensi daerah. Secara logika pendapatan masyarakat

yang tinggi wajar jika dikenakan pajak atau pungutan tinggi untuk membiayai

pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu upaya pemungutan PAD umumnya

diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan

PDRB. Dengan demikian upaya pemungutan PAD dihitung dengan rumus:

89

Upaya PAD = 100%2.4.3 Hubungan Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Sejak diterapkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Otonomi Daerah

sudah dilaksanakan di Indonesia. Berbagai dampak, baik positif maupun negatif,

dialami oleh daerah, khususnya kota dan kabupaten yang menjadi sasaran

kebijakan otonomi daerah. Dengan memperhatikan dampak negatif yang timbul

tersebut, kebijakan otonomi daerah terus mengalami perubahan menuju perbaikan.

Dengan harapan utama, otonomi daerah memberikan perbaikan bagi kesejahteraan

warga masyarakat lokal. Tanpa ada perbaikan kesejahteraan warga, otonomi

daerah sebagai suatu trobosan akan kehilangan makna.

Pemerintah daerah merupakan salah satu organisasi sektor publik yang

dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Dengan adanya desentralisasi politik, administratif, dan fiskal yang tujuan

masing-masing adalah untuk menciptakan distribusi pembagian kekuasaan yang

adil antara pusat dan daerah, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta

memperkuat fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan atau disparitas fiskal

antara pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

maka peran dan tanggungjawab pemerintah daerah semakin besar dan penting

(Anwar Syah, 2002). Selain itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah

merupakan suatu cara untuk menginformasikan beberapa isu penting yang bisa

digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui apakah mereka berhasil

90

mengelola keuangannya. Pengukuran kinerja keuangan juga dapat digunakan

sebagai bahan dalam pembuatan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah

yang pada akhirnya diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Pengaruh otonomi daerah pada bidang keuangan daerah, termasuk di

dalamnya kebijakan desentralisasi fiskal, dimana Pemerintah Daerah memiliki

kewenangan yang semakin kuat dan luas untuk mengelola keuangan

pemerintahannya. Tidak saja kewenangan di sisi belanja namun juga kewenangan

untuk lebih meningkatkan kemampuan memperoleh sumber-sumber pendapatan.

Menurut Robert Simanjuntak (2003) dinyatakan “Local Taxing Power” sebagai

necessary condition sebagai wujud dari otonomi daerah yang lebih luas. Hal ini

mengandung makna bahwa otonomi daerah seharusnya tercermin dari

kewenangan-kewenangan untuk menghimpun pendapatan dan pajak. Tanpa

kewenangan untuk melakukan pungutan pajak, maka pemerintah daerah tidak

memiliki kekuatan riil yang merupakan wujud nyata otonomi itu sendiri.

Pungutan pajak tentu saja bersumber dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang

berkembang optimal di daerah tersebut. Jadi antara sumber pajak dan kegiatan

ekonominya dapat diselaraskan. Artinya sumber-sumber penerimaan pajak akan

berasal dari kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang menjadi potensi daerah

tersebut.

2.4.4 Hubungan Kinerja Keuangan melalui Pembangunan Ekonomi danPerubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Desentralisasi fiskal adalah suatu instrument yang digunakan oleh

pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian

91

daerah maupun nasional. Hal ini dilakukan melalui mekanisme hubungan

keuangan dalam hal memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di

daerah, sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik,

yang menuju pada kesejahteraan masyarakat. Agar pelaksanaan desentralisasi

fiskal dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan upaya aktif dari pemerintah

daerah untuk dapat terus meningkatkan kemampuan keuangannya sehingga

daerah memiliki kemandirian dan tidak semata-mata tergantung pada transfer

daerah yang berasal dari APBN.

APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup

seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah

daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran

pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang

dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan peundangan yang disebut Peraturan

Daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah, salah satunya

adalah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan daerah yang

bersumber dari hasil pajak daerah. Pajak merupakan pungutan yang dipaksakan

oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan tertentu. Pajak merupakan modal dasar

pembangunan. Misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik,

untuk mengatur perekonomian dan juga untuk mengatur konsumsi masyarakat.

Dalam artian bahwa pada saat pemerintah melakukan belanja barang dan jasa

terjadi aliran pendapatan dari pemerintah ke masyarakat. Kenaikan pendapatan

masyarakat ini akan merangsang peningkatan permintaan dan dalam kondisi

penawaran yang relatif terbatas akan terjadi kecenderungan kenaikan harga (untuk

92

selanjutnya mengarah pada inflasi). Dalam situasi seperti ini sebagian pendapatan

masyarakat yang meningkat itu diambil oleh pemerintah melalui pajak untuk

membiayai defisit anggaran berikutnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai forced

saving, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembentukkan modal.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan pembentukkan modal digunakan

barang-barang dan jasa-jasa dengan berbagai bentuk termasuk berupa uang.

Penggunaan uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah inilah yang disebut

sebagai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat juga diartikan

sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara/daerah untuk membiayai

suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya

dalam melakukan kesejahteraan. Dasar dari model pengembangan pertumbuhan

sektor publik adalah bahwa perekonomian mengalami perubahan struktur dan

kebutuhan untuk berkembang. Tahap awal pembangunan dipandang sebagai

periode industrialisasi dimana penduduk bergerak dari pedesaan ke daerah

perkotaan. Biasanya pertumbuhan yang cepat dalam tahap pembangunan akan

tercapai dengan hasil yang signifikan apabila terjadi peningkatan pengeluaran dan

sifat dari pengeluaran tersebut akan ditentukan oleh peran infrastruktur yang

dominan. Terdapat dua sifat pengeluaran pemerintah, yang pertama, yaitu bersifat

eksekutif yang adalah pengeluaran pemerintah yang berupa pembelian atau

belanja barang dan jasa dalam perekonomian baik untuk konsumsi maupun untuk

menghasilkan suatu barang lagi, atau produksi. Yang kedua yaitu pengeluaran

pemerintah yang berupa pemindahan ke dalam bentuk lain, seperti untuk jaminan

kesehatan, jaminan nasional, dan lain-lain.

93

Model pembangunan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang

menyatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran publik mungkin berhubungan

dengan pola pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di masyarakat. Kedua

ekonom tersebut juga mengatakan bahwa model ini menghubungkan

perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan

ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Ketiga tahapan

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5.Model Pembangunan Rostow dan Musgrave

Sumber : Mangkoesoebroto, 1997

Keterangan:

1) Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah

lebih besar dibandingkan dengan tabungan swasta, karena pada tahap ini

pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan,

transportasi, dan sebagainya. Oleh karena itu pada tahap ini dikenal dengan

istilah social overhead capital. Selain itu pada tahap awal pembangunan ini

dipandang sebagai periode industrialisasi, dimana penduduk bergerak dari

94

pedesaan ke daerah perkotaan, maka dibutuhkan pengeluaran pemerintah

untuk pengembangan infrastruktur perkotaan.

2) Tahap menengah pembangunan ekonomi merupakan fase pertumbuhan yang

cepat dimana ada peningkatan besar dalam tabungan swasta dan investasi

publik secara proporsional. Pada tahap menengah ini investasi pemerintah

tetap diperlukan untuk meningkatkan perekonomian ekonomi agar dapat

tinggal landas. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, karena

peranan swasta yang semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan

pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa

publik dalam jumlah yang lebih banyak. Pada tahap ini pula perkembangan

ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang makin

kompleks. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh

perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya

pencemaran atau polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh dalam

meningkatkan kesejahteraannya. Musgrave (1983) berpendapat bahwa dalam

suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase PDB semakin

besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil.

Pengembangan infrastruktur kota juga termasuk ke dalam tahap ini,

pengeluaran untuk infrastruktur berkaitan dengan pengeluaran dari sektor

swasta, karena perkembangan sektor swasta seperti konstruksi pabrik,

didukung oleh investasi dari sektor publik, misalnya pembangunan jalan.

Ketika tingkat urbanisasi meningkat, dan kepadatan penduduk juga

meningkat, maka akan menghasilkan eksternalitas seperti polusi dan

95

kejahatan. Dan hal ini akan meningkatkan proporsi pengeluaran publik untuk

eksternalitas.

3) Pada tahap ketiga ini masyarakat memiliki penghasilan tinggi dengan ditandai

dengan meningkatnya permintaan untuk barang-barang pribadi yang

membutuhkan investasi publik. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut ini, Rostow

juga mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi

beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas

sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan

masyarakat, selain itu pemerintah juga meningkatkan bidang keamanan dan

pendidikan.

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan

pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut

dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Wagner menyatakan

bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapitanya meningkat

maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama

disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam

masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Wagner

mengakui tiga fungsi negara, yaitu menyediakan adminsitrasi dan perlindungan;

memastikan stabilitas; dan menjamin kesejahteraan akonomi dan sosial

masyarakat secara keseluruhan.

Hukum Wagner yang menjelaskan tentang perkembangan pengeluaran

pemerintah ditunjukkan dalam kurva pada Gambar 2.6, dimana kenaikan

pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial dengan kurva berbentuk

cembung dan bergerak naik dari kiri bawah menuju kanan atas, sebagaimana yang

96

ditunjukkan Kurva 1, dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh Kurva 2 yang

memiliki bentuk linear. Berdasarkan kurva diatas diketahui bahwa pada tahun

ke-1, persentase pengeluaran pemerintah masih relative kecil terhadap PDB,

sedangkan pada tahun ke-2, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB

mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi pula pada tahun-tahun berikutnya,

karena itulah kurva pengeluaran pemerintah mempunyai kurva eksponensial yang

ditunjukkan pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

Sumber : Mangkoesoebroto, 1997

Dengan demikian, kebijakan pemerintah melalui pengelolaan keuangan

negara/daerah dalam kebijakan pengeluaran negara/daerah dapat menimbulkan

dampak atau pengaruh terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor

perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar kecilnya pengeluaran

negara, antara lain.

97

a. Sektor Produksi

Pengeluaran negara/daerah secara langsung atau tidak langsung berpengaruh

terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran

negara merupakan faktor produksi (uang), melengkapi faktor-faktor produksi

yang lain (sumber daya manusia, mesin, sumber daya alam, metode,

kewiraswastaan). Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa

akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang

dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan

akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena

pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka produksi juga akan

meningkat.

b. Sektor Distribusi

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh

terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan

oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat

menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk,

bahan bakar, dan lain sebagainya. Pengeluaran pemerintah untuk biaya

pendidikan SD sampai SLTA berpengaruh kepada masyarakat yang kurang

mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik. Dengan pendidikan

yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf

hidupnya di masa yang akan datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan

dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa

98

akan berbeda. Hanya masyarakat yang mampu saja yang akan menikmati

tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat yang kurang

mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

c. Sektor Konsumsi Masyarakat

Pengeluaran negara secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap

sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya

pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat

yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga

menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi

produk/jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya

bahan bakar minyak, akan menyebabkan harga bahan bakar minyak naik, dan

kenaikan harga tersebut akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap

bahan bakar minyak turun.

d. Sektor Keseimbangan Perekonomian

Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur

alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat

pengeluaran yang tinggi untuk sektor-sektor tertentu, pemerintah dapat

mengatur tingkat employment menuju full employment. Apabila target

penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut,

pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Nadir Habibi, dkk (2001) melakukan penelitian dengan judul

“Decentralization in Argentina”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan

99

evaluasi empiris dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan manusia.

Selain itu penelitian ini juga menyoroti hubungan antara desentralisasi dan

perkembangan sosial dari satu periode waktu. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa terdapat efek positif desentralisasi terhadap pembangunan manusia di

Argentina serta pentingnya akuntabilitas dalam mencapai keberhasilan

desentralisasi fiskal. Hasil lain menemukan bahwa rezim desentralisasi di

Argentina didominasi oleh devolusioner yang berkepentingan untuk melakukan

perbaikan pada pembangunan manusia. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

pemerintah perlu strategi yang efisien dalam mempertimbangkan kelayakan fiskal

di Argentina.

Foellmi dan Zweimuller (2002) dalam makalah yang berjudul “Structural

Change and the Kaldor Fact of Economic Growth” menemukan bahwa dalam

jangka panjang terdapat perubahan yang dramatis mengenai struktur produksi dan

tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi model Kaldor. Model difokuskan pada

penjelasan permintaan dari perubahan struktural sesuai dengan adanya realokasi

yang dramatis dari tenaga kerja yang disebabkan oleh perbedaan elastis

pendapatan antar sektor. Inovasi sangat berperan dalam pertumbuhan produksi

yang mengarah kepada adanya interaksi sektoral dan dinamisasi agregat, yang

mana prospek pertumbuhan ekonomi merupakan peran sentral untuk tumbuhnya

industri baru. Demikian halnya riset dan pengembangan memberikan peran sentral

untuk meningkatkan produktivitas.

Hidayat Amir dan Suahasil Nazara (2005) dalam penelitian berjudul

“Analisis Perubahan Struktur Ekonomi (Economic Landscape) dan Kebijakan

100

Strategi Pembangunan Jawa Timur Tahun 2994 dan 2000: Analisis Input Output”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai sektor unggulan dalam

perekonomian dan keterkaitan antar sektor yang terjadi dalam perekonomian dan

mengidentifikasi perubahan struktur ekonomi sebagai sumber pijakan bagi

kebijakan selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran dalam

beberapa sektor unggulan dan angka pengganda sektoral. Perubahan ini

mengindikasikan adanya perubahan sektoral terhadap perekonomian atau

perubahan peranan sektor-sektor penting bagi perekonomian.

Priyo Hadi Ari (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak

Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi” menganalisis pertumbuhan

ekonomi sebelum dan setelah desentralisasi fiskal dan bagaimana kesiapan daerah

dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah. Terkait dengan hal itu alokasi belanja pembangunan harus

dilakukan secara cermat. Pertumbuhan ekonomi dan upaya peningkatan PAD

relatif terjamin, namun demikian yang diuntungkan justru pihak swasta, dalam hal

ini investor. Dengan demikian hendaknya belanja pemerintah diprioritaskan untuk

pembangunan infrastruktur pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan

ekonomi dapat merata.

Made Suyana Utama (2006) dalam desertasinya berjudul “Pengaruh

Perkembangan Pariwisata terhadap Kinerja Perekonomian dan Perubahan Struktur

Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali” menemukan bahwa

secara umum perkembangan pariwisata berpengaruh secara langsung terhadap

101

kinerja perekonomian, berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap

perubahan struktur ekonomi, tetapi terhadap kesejahteraan masyarakat hanya

berpengaruh secara tidak langsung. Perkembangan pariwisata memberikan

pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja

perekonomian dan perubahan struktur ekonomi.

Andros M. P. Hasugian (2006) melakukan penelitian dengan judul

“Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan

Kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis tingkat kemandirian fiskal dan kinerja keuangan sebelum dan

masa desentralisasi fiskal; laju dan profil kemiskinan; dan hubungan faktor-faktor

penerimaan keuangan daerah terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi

Jawa Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa kinerja keuangan diukur dengan

tingkat kemandirian lebih baik ketika sebelum desentralisasi. Sedangkan laju

pengurangan kemiskinan lebih cepat pada masa desentralisasi fiskal. Bahwa jika

terjadi peningkatan kemandirian yang ditujukkan melalui rasio PAD terhadap

penerimaan negatif artinya rasio PAD terhadap penerimaan lebih kecil pada masa

desentralisasi fiskal. Bahwa dana transfer berupa DAU tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kemiskinan, artinya persentase penduduk miskin pada masa

desentralisasi fiskal lebih kecil.

Adiwan F. Aritenang (2008) melakukan suatu penelitian dengan judul “A

study on Indonesia Regions Disparity: Post Decentralization”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa disparitas antar provinsi di Indonesia masih parah dalam

semua perhitungan. Kesenjangan memang meningkat sebelum desentralisasi

102

fiskal tetapi kemudian menurun setelah tahun 2002. Bahwa tingkat modal

manusia, investasi modal tetap, dan proporsi pendapatan mempengaruhi tingkat

kemiskinan. Dan bahwa proporsi pendapatan bergeser setelah desentralisasi dan

tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian Aritenang pada Tahun 2009

tentang “The Impact of Government Budget Shifts to Regional Disparities in

Indonesia: Before and After Decentralisation” menggambarkan ketimpangan

daerah di Indonesia sebelum dan setelah desentralisasi. Dari hasil penelitian

tersebut ditemukan bahwa pembangunan di Indonesia masih menuju pada

pertumbuhan konvergensi, dimana tiap provinsi yang miskin memilki

pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah yang kaya. Namun

kecepatan konvergensi telah tertekan oleh krisis keuangan pada Tahun 1997 dan

belum berubah selama desentralisasi diberlakukan.

Nanik Wahyuni (2008) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Rasio

untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang”

menemukan bahwa secara rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Kota Malang

adalah baik. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah

Kota Malang, seperti kemandirian keuangan dalam membelanjakan

pendapatannya karena sebagian besar digunakan untuk belanja rutin.

Isti’anah (2008) melakukan penelitian terhadap optimalisasi peranan

DBH dalam pembangunan daerah menemukan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan

mekanisme yang dianggap paling bagus dan efektif sehingga sampai saat ini tidak

menimbulkan problem ataupun sudah dianggap sebagai mekanisme yang paling

103

bagus, namun jika dicermati lebih mendalam dan kajian khusus maka bisa

ditemukan belum tepatnya sistem tersebut.

Jake Kendall pada tahun 2009 melakukan penelitian yang berjudul

“Local Financial Development and Growth” menganalisis tentang hubungan

antara perkembangan sektor perbankan, modal manusia, pertumbuhan ekonomi,

dan kinerja keuangan daerah di tiap kabupaten di India. Hasil penelitian

ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah di India secara finansial

terkendala karena kurangnya pengembangan sektor perbankan, dan bahwa

hubungan antara keuangan lokal dan pertumbuhan ekonomi tidak linear.

Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri (2009) dalam tulisannya “Penentu

Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan

Komering Ilir” mengidentifikasikan sektor-sektor dominan di kabupaten Ogan

Komering Ilir. Dimana sektor pertanian merupakan sektor unggulan karena

menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi yang sangat besar terhadap

pembentukkan PDRB. Sektor pengolahan merupakan sektor yang dominan tetapi

kontribusinya kecil, sementara sektor bangunan, restoran dan hotel, serta jasa-jasa

merupakan sektor kecil tetapi memiliki kontribusi yang besar, hal ini disebabkan

oleh penurunan lapangan pekerjaan.

I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010) dalam penelitiannya yang

berjudul “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat Tahun Anggaran 2003-2007” mengukur kinerja keuangan daerah di

Provinsi NTB dengan melihat tingkat kemandirian daerah, tingkat

ketergantungan, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat efektivitas, dan tingkat

104

efisiensi. Selain itu juga untuk mengukur kemampuan keuangan daerah melalui

share dan growth APBD, indeks kemampuan keuangan dan peta kemampuan

keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan

daerah tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut ditunjang

dengan kemampuan keuangan diklasifikasikan sebagai kemampuan keuangan

tinggi. Kemampuan keuangan tinggi ini disebabkan oleh besaran subsidi atau

bantuan keuangan yang diberikan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Andi Tri Pambudi (2010) melakukan penelitian dengan judul

“Pergeseran Struktur Perekonomian atas dasar Penyerapan Tenaga Kerja di

Provinsi Jawa Tengah” bertujuan untuk menganalisis struktur ekonomi di Provinsi

Jawa Tengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi perubahan struktur

ekonomi di Jawa Tengah dari sektor tradisional ke sektor modern. Hal ini terlihat

dari sektor industri yang menjadi sektor unggulan dan memiliki kontribusi dan

pertumbuhan yang besar dalam penyerapan tenaga kerja daripada sektor

tradisional sehingga terjadi pergeseran dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi

Jawa Tengah.

Yunisvita (2011) menganalisis perubahan struktural yang terjadi dalam

perekonomian Sumatera Selatan khususnya dinamika perubahan struktur ekonomi

(pangsa pasar terhadap PDRB) dan kesempatan kerja baik antar sektor maupun

menurut jenis dan status pekerjaan. Dalam tulisannya yang berjudul

“Transformasi Struktur Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

Selatan” menemukan bahwa terjadi perubahan struktur ekonomi di Sumatera

Selatan. Sementara pola pangsa psar penyerapan tenaga kerja relatif stabil.

105

Dampak dari adanya perubahan struktur yang tidak seimbang menyebabkan

terjadinya penumpukkan tenaga kerja dengan pangsa produksi pada sektor

pertanian. Jika hal ini dibiarkan maka akan terjadi proses percepatan kemiskinan

pada sektor pertanian.

M. Asrie Hamzah (2012) dalam penelitiannya “Menciptakan Lapangan

Kerja Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Daerah” mengkaji peran lapangan

kerja produktif dalam pembangunan di daerah. Lapangan kerja produktif adalah

paling utama dalam menanggulangi kemiskinan dan masalah disparitas sosial-

ekonomi lainnya. Pertumbuhan ekonomi bukan saja menjadi sumber nilai tambah,

tetapi sekaligus dapat menjadi sumber banyak masalah termasuk masalah keadilan

di bidang ekonomi. Untuk mencegahnya maka lapangan kerja produktif harus

menjadi pilihan utama kebijakan pembangunan di daerah, guna mengusahakan

pertumbuhan ekonomi yang bermutu, seperti upaya pemerataan untuk mengurangi

kesenjangan serta meningkatkan produktivitas masyarakat.

Haryo Kuncoro (2012) dalam penelitiannya “Apakah Tata Kelola

Perekonomian Daerah di Indonesia telah Meningkat?” menemukan bahwa selama

pengamatan tahun 2007 dan 2011 menunjukkan tidak ada perubahan yang

signifikan pada kinerja tata kelola perekonomian daerah di sejumlah

kabupaten/kota di Indonesia. Tidak berubahnya kinerja tata kelola perekonomian

daerah dikarenakan masalah lahan, program pengembangan usaha, pajak dan

pungutan serta biaya transaksi lainnya, keamanan, serta peraturan pemerintah.