5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Reformasi

Reformasi atau dapat diartikan sebagai perubahan bentuk terdiri dari karakteristik,

kualitas, fungsi dan objek. Perubahan seperti itu dapat dikontrol dan diukur dari sisi

biaya, kualitas serta waktu pencapaiannya. Keadaan suatu negara maupun

kebijakannya mempengaruhi tindakan untuk melakukan reformasi. Keberhasilan dari

tindakan tersebut dapat dilihat dari kapasitas objek yang diadaptasi, skala perubahan

serta peranan aktor/agen.

Menurut Oleg Sukharev (Sukharev, 2015) setelah dilakukan reformasi maka akan

ada pengeluaran dalam ekonomi, dalam hal ini ada biaya transformasi ditambah lagi

dengan biaya adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Jika transformasi mengacu

pada semua bidang atau mengubah karakter pengembangan dan kualitas sistem

ekonomi secara keseluruhan seperti cara produksi, gaya publik dan lain-lain, ini jelas

merupakan reformasi sistem. Sukharev menambahkan bahwa reformasi yang benar

selalu memiliki perubahan institusional besar yang dapat diproyeksikan serta memiliki

tujuan yang jelas.

Prasojo (Prasojo, 2009) mengemukakan bahwa reformasi merujuk pada upaya yang

dikehendaki (intended change), dalam suatu kerangka kerja yang jelas dan terarah, oleh

karena itu persyaratan keberhasilan reformasi adalah eksistensi peta jalan (road map),

menuju suatu kondisi, status dan tujuan yang ditetapkan sejak awal beserta indikator

keberhasilannya.

Menurut Samuel P. Huntington (1968: 344) reformasi merupakan perubahan yang

dilakukan dengan cakupan yang terbatas dan dalam waktu yang tidak cepat maupun

lambat (moderate), dalam rangka mengubah kepemimpinan, kebijakan dan institusi-

6

institusi politik. Berbicara mengenai konsep reformasi berarti berbicara tentang tujuan

perubahan yang diinginkan juga cakupan dan tingkat perubahannya. Tujuan perubahan

yang ingin dicapai bermaksud untuk mewujudkan kesetaraan baik sosial maupun

ekonomi masyarakat, hal ini juga berpengaruh pada sesuatu yang baik demi

kelangsungan sistem politik yang menjamin suatu negara. Reformasi tidak akan

berjalan kalau bukan karena terjadi suatu masalah atau hal lain yang dianggap kurang

tepat diterapkan dalam suatu negara.

2.1.1 Reformasi Ekonomi

Reformasi ekonomi sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang

menargetkan instrumen kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mempengaruhi

perubahan perilaku agen ekonomi publik maupun swasta dengan harapan untuk

meningkatkan permintaan berkelanjutan dan non-inflasi terhadap ekonomi nasional

atau meningkatkan investasi produktif mereka sehingga dapat mencapai pertumbuhan

ekonomi nasional dan target penciptaan lapangan kerja. (Ferdinand Bakoup, 2013: 4).

Untuk melaksanakannya, reformasi harus ditunjang dengan kapasitas yang produktif

yang diperlukan untuk reformasi ekonomi yang efektif.

“A good reform must also be sustainable, namely its effects must be long-lasting even if

the funding that induced the initial behavioral change is withdrawn. The sustainability

of any reform relates to the existence of hysteresis effects. Hysteresis effects occur when

the effects of a reform outlast the initial reform measure. To ensure the sustainability of

reforms, the authorities must seek measures that can generate significant hysteresis

effects.” (Bakoup, 2013: 7).

Menurut Bakoup reformasi yang baik harus berkelanjutan, yakni dampaknya harus

bertahan lama. Keberlanjutan reformasi tersebut terkait dengan keberadaan efek

hysteresis. Efek hysteresis terjadi ketika efek reformasi lebih lama dari ukuran

reformasi awal. Untuk memastikan keberlanjutan reformasi, pihak berwenang harus

mencari langkah-langkah yang dapat menghasilkan efek hysteresis yang siginifikan.

Penulis memahami makna hysteresis yang dikemukakan oleh Bakoup ialah suatu

7

pengaruh yang dimiliki yang sangat terasa dan berlangsung lama serta memiliki sensasi

excited.

Reformasi ekonomi sebagai realisasi tindakan yang direncanakan untuk mengatasi

krisis. Dengan melakukan perubahan yang memiliki orientasi anti-resesi dan akibatnya

diposisikan pada periode waktu tertentu. Ketika dimulai pengambilan keputusan

politik, saat itu didorong oleh realitas ekonomi dimana keputusan ini tidak selalu dibuat

oleh elit politik nasional. Sehingga penting untuk menunjukkan karakteristik dari

varian kebijakan anti-resesi (Sukharev, 2015:11).

Untuk merealisasikan reformasi ekonomi, terlebih dahulu memahami krisis atau

masalah yang sedang terjadi. Dari sini dapat membuat suatu tujuan untuk mengubah

haluan kebijakan yang beralih ke arah yang lebih baik. Selain itu dapat menentukan

perkiraan estimasi serta batasan-batasan tindakan. Jika tidak, maka tidak bisa

menetapkan suatu pencapaian tertentu. Tindakan untuk melakukan reformasi juga

didasarkan oleh kebutuhan yang jelas dengan dampak yang diharapkan.

Sukharev (2015:21) mengemukakan beberapa tipologi reformasi ekonomi, salah satu

yakni instrumen prosedural yang mengkategorikan metode reformasi sesuai kebutuhan.

Hal ini ditentukan oleh faktor-faktor terkait, yang diperlukan untuk memilih lintasan

lebih lanjut serta memperkirakan keadaan objek. Sehingga perlu merencanakan

kerangka program investasi reformasi terhadap objek karena dimungkinkan untuk

merealisasikan kebijakan reformasi tertentu dalam program investasi. Sukharev

menambahkan bahwa reformasi pada dasarnya merupakan investasi perubahan oleh

sistem atau objek.

Procedural-

Instrumental

Content of

Reformation

- Privatization (nationalization) - Disintegration

- Diversification - Re-combining

- Differentiation - Re-structuring

- Concentration - Reindustrialization

8

- Specialization - Re-constitution

- Regulation (de-regulation) - Bankruptcy

- Decentralization (centralization) - Discrimination

- Integration (vertical, horizontal) - Demonopolization

Tabel 2.1

Salah satu tipologi reformasi ekonomi menurut Sukharev

(Sumber : Jurnal Sukharev, 2015)

2.1.2 Diversifikasi Ekonomi

Diversifikasi biasanya mengacu pada ekspor, khususnya kebijakan yang bertujuan

untuk mengurangi ketergantungan pada sejumlah komoditas ekspor yang terbatas yang

mungkin tunduk pada fluktuasi harga dan volume atau penurunan global (dalam

Routledge Encyclopedia 2001:360, melalui Economic Diversification in GCC

countries: Past record and future trends).

Fluktuasi merupakan gejala yang menunjukkan naik-turun harga atau

ketidaktetapan harga karena pengaruh permintaan dan penawaran (KBBI). Ketika

perekonomian suatu negara bergantung pada komoditas yang beresiko mengalami

fluktuasi, maka negara tersebut perlu untuk memperluas pendapatan serta

meningkatkan nilai tambah. Salah satu opsi untuk mengatasi gejala fluktuasi adalah

dengan melakukan diversifikasi.

Logika yang mendasari diversifikasi adalah bahwa ketidakstabilan pada kelompok

produk apa pun cenderung jauh lebih rendah daripada konstituennya, yang menunjukan

bahwa kenaikan stabilitas harga dan volume dapat dicapai dari diversifikasi (dalam

Routledge Encyclopedia 2001:360, melalui Economic Diversification in GCC

countries: Past record and future trends).

9

Diversifikasi dalam kaitannya dengan sektor swasta berarti juga mengurangi peran

utama dari sektor publik dalam perekonomian GCC1 dengan mempromosikan

pertumbuhan sektor swasta (UNESCWA 2001:7, melalui Economic Diversification in

GCC countries: Past record and future trends). Jika negara-negara dapat berinvestasi

dalam bidang pariwisata, transportasi maupun industri manufaktur, atau bidang lain,

dapat dikatakan hal tersebut bisa mendorong mereka untuk menciptakan ekonomi

berbasis non-minyak.

Jadi dengan adanya sektor swasta yang merupakan bagian dari diversifikasi,

keterlibatannya juga berkaitan dengan Foreign Direct Investment. FDI tidak hanya

mendatangkan modal saja tapi juga pekerjaan, teknologi baru dan metode manajemen

baru. Dimana semua ini diperlukan oleh perekonomian negara dalam upaya untuk

membangun dan memaksimalkan potensi masyarakat.

2.2 Pilihan Rasional (Rational Choice)

Aktor merupakan tokoh yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan. Dalam

proses pembuatan keputusan banyak hal yang dipertimbangkan yakni seperti keadaan

sosial, ekonomi, budaya, politik maupun keamanan. Proses tersebut didasari dengan

pertimbangan rasional guna mendapatkan keuntungan maksimal. Aktor dalam hal ini

negara atau pemerintah, dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan, yang memiliki

konsekuensi pada masing-masing pilihan. Sehingga aktor yang rasional akan memilih

alternatif kebijakan dengan kensekuensi yang lebih menguntungkan. Teori pilihan

rasional merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu

keputusan dibuat, untuk mencapai keuntungan yang maksimal.

1 GCC atau Gulf Cooperation Council: Dewan Kerjasama Teluk yang terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

10

Teori pilihan rasional terkait dengan pilihan yang terarah dari sebuah

maksud/tujuan oleh suatu aktor. Peranan dari aktor sangat penting untuk mengambil

keputusan yakni sebagai proses yang menyangkut pemilihan dari masalah yang

terbentuk secara rasional dan memilih sasaran-sasaran alternatif yang ingin diterapkan

dalam urusan negara. Untuk memutuskan pilihan apa yang akan diambil oleh aktor,

teori pilihan rasional memberikan penjelasan tentang pilihan-pilihan bagi para pembuat

keputusan. Teori ini digunakan dalam menjawab keputusan apakah yang dapat diambil

sebagai keputusan terbaik dan dapat dikatakan berhasil untuk mencapai kepentingan

dari aktor di lingkungan internasional.

2.2.1 Pilihan Rasional James Coleman

Tujuan dari teori rasional adalah untuk menjelaskan fenomena sosial dengan

asumsi pilihan rasional pada level aktor (Coleman, 1990; Hechter & Kanazawa, 1997).

Tidak hanya aktor itu sendiri, tapi juga menjelaskan mengenai tindakan aktor. Ada 2

mekanisme untuk memberikan pemahaman bagaimana tujuan pilihan rasional dapat

diwujudkan yakni pilihan oleh aktor dan transisi makro-mikro-makro2. Seorang aktor

memilih alternatif yang diyakini dapat membawa hasil yang optimal pada preferensi

di bawah kendala yang bersifat subjektif.

Orientasi besar pilihan rasional Coleman memiliki gagasan dasar bahwa “orang-

orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan, dengan tujuan itu dibentuk oleh

nilai-nilai atau preferensi (Coleman, 1994: 27). Coleman juga menyatakan bahwa aktor

yang rasional dalam memilih tindakannya akan lebih memaksimalkan utilitas maupun

memenuhi kebutuhan mereka. Tindakan seperti ini disebut dengan tindakan purposive

2 Ada 3 proses untuk menjelaskan transisi makro-mikro-makro yang dikemukakan oleh Coleman(1990) : transisi makro-mikro, proses mikro, dan mikro-makro. Transisi makro-mikro adalah proses dimana fenomena sosial yang telah terjadi menciptakan kondisi sosial bagi para aktor seperti kendala, keyakinan serta alternatif. Proses mikro adalah para pelaku secara rasional memilih alternatif dibawah tekanan kendala subjektif. Sehingga pilihan aktor terakumulasi untuk menghasilkan fenomena sosial melalui transisi mikro-makro.

11

yang ditentukan oleh pilihan individu atau aktor yang rasional berdasarkan suatu tujuan

terarah untuk memperoleh keuntungan.

Dengan adanya suatu peristiwa tertentu, upaya aktor untuk melakukan tindakan

purposive memiliki hasil yang tidak bisa diprediksi, bahkan bisa jadi sangat berbeda

dari apa yang diinginkan. Namun, aktor yang rasional diasumsikan mencoba untuk

memilih alternatif yang menghasilkan hasil terbaik bagi mereka.

Coleman menyebutkan dua elemen dalam pilihan rasional yaitu aktor dan sumber

daya. Sumber daya merupakan setiap potensi yang ada atau yang dimiliki. Sumber daya

tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau

potensi alam yang dimiliki dan sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam

diri seseorang. Sedangkan aktor ialah individu yang melakukan sebuah tindakan.

Dalam hal ini individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik yaitu

aktor (Rejeki, 2016: 45). Sumber daya yang dimiliki memungkinkan aktor untuk

mengontrol sesuai keinginannya. Aktor yang rasional mempertimbangkan pilihan

berdasarkan dengan situasi yang terjadi sehingga dengan itu membuat suatu kebijakan.

Dalam hal ini, teori pilihan rasional menjelaskan mengenai reformasi ekonomi

Arab Saudi yang dilakukan oleh Putra Mahkota. Mohammed bin Salman merupakan

aktor rasional yang melakukan tindakan perubahan sosial dalam negara yang ia pimpin,

dengan tujuan yang jelas, ia berupaya untuk membawa Arab Saudi ke arah yang lebih

baik. Mohammed bin Salman melihat potensi yang terletak pada sumber daya manusia

yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Awalnya begitu

berpusat pada sumber daya alam yaitu minyak, namun sekarang lebih mengarah pada

bagaimana sumber daya manusia dapat dibangun, mengingat pengangguran terbesar

berasal dari pemuda.

12

2.2.2 Pilihan Rasional Stephen M. Walt

Teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Walt berhubungan dengan studi

keamanan. Dimana berfokus pada situasi pelaku yang mencoba mengantisipasi apa

yang akan orang lain lakukan, dan hasil untuk setiap aktor akan terpengaruh oleh

pilihan-pilihan yang dibuat (Walt, 1999:10).

Dalam jurnal MIT Press, Walt menjelaskan mengenai pilihan rasional yakni :

1. Rational Choice theory is individualistic: social and political outcomes are

viewed as the collective product of individual choices (or as the product of

choices made by unitary actors).

2. Rational choice theory assumes that each actor seeks to maximize its

“subjective expected utility”. Given a particular set of preferences and a fixed

array of possible choices, actors will select the outcome that brings the greatest

expected benefits.

3. The specification of actors’ preferences is subject to certain constraints: (a)

an actor’s preferences must be complete (meaning we can rank order their

preference for different outcomes); and (b) preference must be transitive (if A

is preferred to B and to C, then A is preferred to C). (Walt, 1999).

Walt menjelaskan beberapa hal mengenai teori pilihan rasional. Pertama, bersifat

individualistis, artinya hasil dari politik dan sosial dilihat sebagai produk kolektif oleh

pilihan individu. Kedua, Walt memberikan asumsi bahwa setiap aktor mengharapkan

utilitas subjektif yang maksimal dan berusaha untuk memperolehnya. Ketika

dihadapkan pada beberapa pilihan, maka aktor pasti akan mengambil pilihan yang

membawa keuntungan yang lebih besar. Ketiga, ada spesifikasi preferensi aktor

terhadap kendala tertentu: yakni pilihan-pilihan yang dimiliki dapat disusun

berdasarkan urutan dengan hasil yang berbeda dan preferensi tersebut harus bersifat

transitif (jika A lebih dibutuhkan dibanding B atau C, maka sudah pasti akan memilih

A).

13

Dalam hal ini Mohammed bin Salman memiliki preferensi yakni melakukan

reformasi atau sebaiknya tidak/tidak perlu dilanjutkan. Mohammed bin Salman

memilih berdasarkan kebutuhan yang ada, dengan berusaha memaksimalkan utilitas.

Meskipun setiap pilihan atau kebijakan yang ia ambil pasti ada dampaknya, namun ia

berusaha untuk mendapatkan konsekuensi yang paling menguntungkan. Tidak hanya

konsekuensi yang terjadi pada Mohammed bin Salman sendiri, tapi juga terhadap Arab

Saudi sebagai negara yang ia pimpin.

2.3 Penelitian Terdahulu

No Penelitian Hasil Penelitian

1. Spitler, Russell. 2017. “Blurry

Vision: Institutional

Impediments to Reform in

Saudi Arabia”. The University

of North Carolina at Chapel

Hill.

Penelitian ini melihat tantangan yang

dihasilkan setelah diresmikannya Saudi

Vision 2030 dalam setiap bidang, seperti:

struktur birokrasi, ekonomi, infrastruktur,

pekerjaan, tata kelola masyarakat maupun

relasi dengan GCC. Untuk mengatasi

setiap tantangan, kejelasan yang

menyeluruh sangat diperlukan. Vision

2030, memberikan pelayanan yang baik

dalam perubahan politik dengan

memperbaiki beberapa hal dalam

domestik sehingga menciptakan

keterbukaan dan keteraturan tata kelola.

Reformasi ini yang dirancang oleh

pemerintah seperti melakukan

diversifikasi dan privatisasi demi

kepentingan masa depan telah terbukti

14

menciptakan stabilitas, meningkatkan

pembangunan manusia serta infrastruktur

modernisasi.

2. Trifathullah, Asrin. 2017.

“Peranan Arab Saudi sebagai

Aktor Utama di Timur

Tengah”. Universitas

Hasanuddin.

Peranan Arab Saudi di Timur Tengah

didukung oleh kekuatan nasionalnya

terkhusus minyak, yang mampu

mewadahi segala aspek dalam negara

termasuk menutupi segala macam bentuk

potensi yang menimbulkan krisis dalam

kawasan sehingga dapat menciptakan

stabilitas dalam negara dan kawasan.

Selain itu, faktor pendukung dari lain yang

dimiliki oleh Arab Saudi yakni letak

geografis negara sangat strategis. Dimana

mudah untuk dilalui oleh lalu lintas

perdagangan baik darat maupun laut dan

menjadi jembatan penghubung antara 3

benua.

3. Sianturi, Nevlita. 2017.

“Pengaruh Saudi Vision 2030

dan Agenda FDI Arab Saudi di

Indonesia”. Universitas Riau.

Hal yang mendorong Arab Saudi

melakukan reformasi selain dari persoalan

harga minyak mentah dunia yang

menurun, tapi juga persoalan

perekonomian global yang semakin

memanas, konstelasi politik yang sering

terjadi di Timur Tengah. Vision 2030

memberikan pengaruh positif bagi

hubungan Arab Saudi dan Indonesia. Hal

15

tersebut didukung oleh investasi yang

membuka peluang untuk menanamkan

modal dan meningkatkan pembangunan

negara.

4. Haryadi, Panji. 2018. “Peran

Muhammad bin Salman

terhadap Perubahan Pilar

Kenegaraan Arab Saudi”.

Universitas Pasudan.

Pilar kenegaraan Arab Saudi mengalami

perubahan dibawah pimpinan Mohammed

bin Salman. Hanya satu diantaranya yang

bertahan dan tetap berjalan yakni

hubungan Saudi dengan Amerika Serikat.

Tiga pilar lainnya yaitu keluarga Saud,

ulama Wahhabi dan sektor minyak

mengalami perombakan besar oleh MBS.

Hal tersebut memiliki resiko baik secara

lokal, regional maupun global.

Dalam penelitian “Blurry Vision: Institutional Impediments to Reform in Saudi

Arabia” (2017), menjelaskan bagaimana Arab Saudi mengatasi tantangan yang muncul

dalam negaranya sejak dikeluarkan kebijakan reformasi oleh Mohammed bin Salman.

Penjelasan secara luas juga yaitu dengan diterapkan Vision 2030, dapat memanfaatkan

populasi Saudi dalam angkatan kerja dimana sebagian besar berasal dari pemuda.

Bidang-bidang ekonomi yang menjadi target Vision 2030, indikator sektor ekonomi

dan program pekerjaan bagi masyarakat menjadi sumbangan bagi peneliti dalam

menganalisis lebih detail tentang reformasi ekonomi.

Penelitian dari Asrin Trifathullah (2017) melihat upaya Arab Saudi dalam

mempertahankan kekuatan nasionalnya yang didukung oleh posisi negara yang

strategis serta kekuatan dari sumber daya alam minyak yang menjadi penopang

perekonomian negara. Namun saat ini, faktor demikian tidak lagi menjamin bahwa

16

Arab Saudi akan tetap menjadi aktor utama di Timur Tengah. Berbeda dengan

penelitian penulis, penulis akan bertolak sedikit jauh dari penelitian ini dengan

berfokus pada potensi maupun kelebihan lain yang dimiliki Arab Saudi.

Penelitian yang ketiga mengenai “Pengaruh Saudi Vision 2030 dan Agenda FDI

Arab Saudi di Indonesia” (2017). Dengan adanya program reformasi Arab Saudi

memberikan dampak yang baik bagi hubungan kerjasama Arab Saudi – Indonesia

dalam hal investasi. Penelitian ini memberikan informasi secara sederhana terkait 3

pilar penting Saudi Vision 2030 yang akan penulis teliti lebih dalam sehingga

menambahkan wawasan tentang Vision 2030 itu sendiri.

Terakhir penelitian dari Panji Haryadi (2018) yang membahas tentang pilar

kenegaraan yang telah menjadi pondasi dalam struktur kerajaan Saudi dimana beberapa

diantaranya dirombak oleh putra mahkota secara besar-besaran. Dalam penelitian ini

terlalu cepat mengambil kesimpulan mengenai konsekuensi yang akan dialami oleh

Arab Saudi dan menitikberatkan pada kepentingan individu yang membahayakan

warganya. Berbeda dengan pemikiran penulis bahwa MBS merupakan aktor yang

mementingkan kesejahteraan rakyat sehingga dengan itu melakukan suatu perubahan

yang membawa kepada arah yang lebih baik.

17

2.4 Kerangka Berpikir

Dengan melihat pada kondisi domestik Arab Saudi yang mengalami gejolak yakni

turunnya pendapatan harga minyak, tingkat pengangguran yang tinggi serta keadaan

eksklusivisme Arab Saudi yang ultra-konservatif mendorong Mohammed bin Salman

mengeluarkan kebijakan untuk mereformasi negara yang ia pimpin. Mohammed bin

Salman merupakan aktor yang melihat peluang besar dalam reformasi ekonomi yang

disebut Vision 2030. Teori pilihan rasional yang dipakai penulis ingin menjelaskan

bagaimana MBS melihat bahwa reformasi adalah sebuah langka yang tepat untuk

dilaksanakan. Sejauh ini implementasi yang telah diterapkan tidak hanya mengundang

pro tapi juga kontra, sehingga penulis juga ingin mengetahui lebih dalam bagaimana

MBS tetap melanjutkan ambisi reformasi sebagai pilihan rasional demi membangun

perekonomian masyarakat yang sejahtera.