BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Mendapatkan penerimaan Negara merupakan hal yang paling utama walaupun belum satu-satunya. Dari berbagai alasan pengenaan pajak, kebijakan pajak di Indonesia akhir-akhir ini sebelum reformasi 1983 telah banyak terpengaruh oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial sambil meningkatkan pemerataan hukum pajak keseluruhan lapisan masyarakat. Demikian juga untuk tujuan pemulihan kehidupan ekonomi untuk bangkit dan mengentaskan diri dari krisis moneter tentu memerlukan suatu pengorbanan penerimaan pajak yang bertolak belakang dengan keinginan menambah penerimaan pajak.Pajak yang didefenisikan oleh Rochmat Soemitro adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang ada pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya dan harus di biayai dari penghasilan Negara (Suandy, 2005: 7).Salah satu penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, disamping minyak dan gas bumi yang merupakan hasil kekayaan alam. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum, seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi, di mana ada kepentingan masyarakat, di sana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Reformasi perpajakan nasional (tax reform) tahun 1983 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Undang-undang pajak baru menganut self assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, sedangkan fiskus hanya melayani dan mengawasi wajib pajak. Sistem ini telah dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 ( atas dasar perombakan perundang-undagan perpajakan tahun 1983 ).Dengan mengubah sistem pemungutan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban membayar pajak. Dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pengawasan merupakan aktivitas penting dalam manajemen pemerintahan. Pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan penyimpangan atas pelaksanaan suatu pekerjaan, sehingga bisa dilakukan tindakan korektif. Dengan tindakan korektif, maka pekerjaan yang dilakukan akan sesuai dengan rencana. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, telah diatur kewenangan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak yang merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan baik formal maupun material yang tujuan utamanaya adalah untuk menguji kepatuhan dan meningkatkan pemenuhan perpajakan (Tax Complience). Walaupun Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan, undang-undang tersebut juga mengatur batasan agar pemeriksaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.Hal hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, yaitu : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 Tentang Kebijakan Pemeriksaan.2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-23/Pj/2013 Tentang Standar Pemeriksaan.4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 Tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan.Dalam sitem self assessment, pemeriksaan pajak tidak dilakukan terhadap semua Surat Pemberitahuan (SPT). Kriteria Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah terhadap Wajib Pajak yang Surat Pemberitahuannya menyatakan lebih bayar. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2003:17). Disamping itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap Wajib Pajak kriteria tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah. Dengan kuasa pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Surat Pemberitahuannya menyatakan lebih bayar akan dikurangi jumlahnya, sehingga pemeriksaan dapat lebih diarahkan kepada Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya rendah tersebut atau Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah metode latihan operasional dimana penulis dilatih secara langsung untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan etika pekerjaan, sikap, tugas, tanggung jawab serta kesempatan utuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan secara khusus, selain itu penulis juga ingin mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian penulis ingin mengetahui kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dalam melakukan pemeriksaan dan pengaruh pemeriksaan tersebut terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dengan judul TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN.B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan MandiriDi dalam suatu kegiatan yang dilakukan selalu memiliki tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan. Demikian halnya dengan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang dilaksanakan oleh mahasiswa Administrasi Perpajakan memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuannya adalah:1.1. Untuk mengetahui tata cara pemeriksaan pajak dan jenis-jenis pemeriksaan pajak. 1.2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat melakukan pemeriksaan pajak. 1.3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan pajak. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.1. Bagi Mahasiswaa. Untuk mengaplikasikan teori dan pengetahuan selama perkuliahan, khususnya mengenai perpajakan. b. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan berkomunikasi, serta mendapatkan pengalaman kerja. d. Memotivasi mahasiswa untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik lagi. 2.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawana. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan baik antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). b. Sebagai sarana untuk mensosialisasikan citra Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan kepada Wajib Pajak.c. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. 2.3. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utaraa. Membangun kerja sama yang baik antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan Universitas Sumatera Utara, khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. b. Mendapat masukan dan saran untuk penyempurnaan kurikulum yang berlaku di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. c. Untuk memberikan tes secara nyata terhadap lulusan atas ilmu yang diterapkan. C. Uraian Teoritis Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964: Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hUkum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Suandy, 2005: 10).Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan di dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah ditunjuk dan dibuktikan dengan suatu tanda pengenal pemeriksa pajak. Tidak semua pemeriksa pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak. Mereka yang melakukan pemeriksaan pajak telah dibekali dengan pendidikan berkaitan dengan tata cara perpajakan dan pendidikan terkait dengan materi undang-undang pajak yang berkaitan dengan objek yang akan diperiksa.Pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor Jenderal Pajak (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak.Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, Pasal 4 ayat 2) :1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.2. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.4. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.5. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.6. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.7. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.Selain itu Direktur Jenderal Pajak juga berwenang melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE 28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan), dengan kriteria antara lain sebagai berikut:1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukanberdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuanganyang mengatur mengenai tata cara verifikasi2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkanverifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yangmengatur mengenai tata cara verifikasi3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yangdilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi4. Wajib Pajak mengajukan keberatan5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktukompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian PenghindaranPajak Berganda.D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Kegiatan yang akan diteliti pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah:1. Prosedur dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak. 2. Jenis dan ruang lingkup pemeriksaan perpajakan. 3. Kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi yang sesuai, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan Pada tahap ini penulis melakukan beberapa persiapan, mulai dari penentuan topik yang akan diangkat, pengajuan judul, penentuan judul proposal, penentuan tempat pelaksanaan praktik, pengurusan administrasi dan ijin serta konsultasi dengan pihak dosen.2. Studi Literatur Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan objek pembahasan untuk mendukung penulisaan laporan tugas akhir.3. Observasi Lapangan Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap data yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.4. Pengumpulan Data Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data mengenai topik yang akan dibahas. Data tersebut dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan nara sumber yang berkompeten, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.5. Analisis Data dan Evaluasi Setelah penulis memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan melakukan analisis dan evaluasi sehingga diperoleh data yang saling mendukung dan akurat dalam bentuk tulisan yang bersifat deskriptif dan informative.F. Metode Pengumpulan Data Adapun cara pengumpulan sumber-sumber data di atas adalah sebagai berikut:1. Wawancara (Interview) Yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung terhadap pegawai dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.2. Pengamatan (Observation) Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.3. Studi Dokumentasi Yaitu dengan mengumpulkan catatan-catatan, data-data mengenai pemeriksaan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan akhir adalah sebagai berikut:BAB I:PendahuluanPada bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang yang menjadi pemikiran dalam penyusuna laporan, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Uraian Teoritis, Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.BAB II:Gambaran Umum Objek/Lokasi Praktik Kerja Lapangan MandiriBab ini terdiri dari Sejarah Singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, Struktur Organisasi, Bidang Kerja dan Fungsi Organisasi Instansi.BAB III:Gambaran Data Praktik Kerja Lapangan MandiriDalam bab ini penulis menguraikan pengertian-pengertian secara teoritis dan teori-teori yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.BAB IV:Analisis dan Evaluasi DataDalam bab ini akan dibahas mengenai penyebab-penyebab dilakukannya tindakan pemeriksaan pajak, prosedur dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak, kendala-kendala yang dihadapi fiskus dalam pelaksanaan pemeriksaan, upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi maslah wajib pajak yang tidak atau kurang patuh.

BAB V:Kesimpulan dan SaranBab ini berisikan kesimpulan dari uraian sebelumnya, di samping untuk dikemukakan juga saran yang kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dibidang perpajakan.DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta. Suandy, Erly, 2005, Hukum Pajak, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta. . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 Tentang Kebijakan Pemeriksaan.