BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengembangan potensi Mahasiswa untuk penguasaan

keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian

profesional pada bidangnya, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako

menyadari bahwa betapa pentingnya untuk memberikan pembekalan

langsung pada dunia kerja kepada peserta didik.

Mengingat pentingnya keterampilan khusus itulah, maka Kuliah Kerja

Nyata Profesi Integral ( KKNPI ) Tematik Posdaya Angkatan 65 Semester

Ganjil Tahun Akademik 2012 / 2013 merupakan cara yang efesien yang

memungkinkan peserta didik mengaplikasikan teori yang telah diperoleh

untuk mendapatkan pengalaman nyata melaksanakan praktek secara benar,

terarah dan terencana.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Profesi

Integral ( KKNPI ) tersebut, maka perlu adanya suatu Karya Tulis Ilmiah

(KTI) Kuliah Kerja Nyata Profesi Integral ( KKNPI ). Dimana dalam Karya

Tulis Ilmiah tersebut berisi tentang berbagai hal mengenai cara kerja suastu

bidanag usaha yang kita tekuni selama beberapa waktu Kuliah Ketja Nyata

Profesi Integral ( KKNPI ).

Oleh karena itu, penulis selaku mahasiswa yang telah selesai

mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Profesi Integral ( KKNPI ) selama

kurang lebih 2 ( dua ) bulan telah menyusun laporan singkat ini dengan

judul “ Proses keuangan dan Sistem Pembukuan Bendaharawan pada

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Kota Palu”.

Judul ini penulis angkat karena mengingat bahwa masalah keuangan

merupakan unsur penting dan sangat menunjang dalam kegiatan suatu

organisasi, dan kebutuhan juga merupakan bidang yang saya tekuni selama

kuliah Kerja Nyata Profesi Integral ( KKNPI ) di Instansi yaitu Bidang

Keuangan.

Alasan lain penulis mengangkat judul ini, yaitu karena setelah

meneliti dan terjun langsung dalam bidang ini, kami menyadari begitu

vitalnya bagian keuangan dalam menunjang proses kelancaran Organisasi,

Instansi atau Perusahaan – Perusahaan baik milik Swasta maupun

Pemerintah, khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan dan

Aset Daerah ( DPPKAD ) Kota Palu.

2

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan Karya Tulis Ilmiah yang penulis susun dengan judul

“Proses Keuangan dan Sistem Pembukuan Bendaharawan pada Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kota

Palu” yaitu :

1. Mengapa Proses Keuangan dan Sistem Pembukuan Bendaharawan

sangat vital penyusunan keluar masuk orang dalam instansi

pemerintah khususnya APBD ?

2. Apakah Proses Keuangan dan Sistem Pembukuan Bendaharawan

dapat mengetahui secara mendetail dengan menggunakan sistem baru

tersebut ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penyusunan Karya Tulis

Ilmiah ini adalah diajukan sebagai persyaratan untuk tugas akhir selama

menempuh Kuliah Kerja Nyata Profesi Integral ( KKNPI ) Posdaya

Angkatan 65 Semester Ganjil Tahun Akademik 2012 / 2013.

Adapun tujuan lain dari Karya Tulis Ilmiah ini diantaranya :

1. Memperbanyak buku – buku pendukung yang dapat dijadikan

pedoman bagi para praktisi keuangan, khususnya pada Instansi

Pemerintah.

3

2. Melatih para mahasiswa untuk terjun langsung dalam dunia kerja

khususnya di Instansi Pemeraintah.

Adapun beberapa manfaat dalam Karya Tulis Ilmiah ini yaitu :

1. Dapat digunankan oleh para kalangan pembaca untuk dapat lebih

dalam Proses Keuangan dan Sistem Pembukuan Bendaharawan di

Instansi Pemerintah.

2. Sebagai laporan Karya Tulis Ilmiah ( KTI ) ini dapat dijadikan bukti

keikutsertakaan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata

Profesi Integral ( KKNPI ) dibidang masing – masing kurang lebih 2

(dua) bulan.

3. Dengan menulis laporan para peserta didik tentunya harus

mengumpulkan bahan laporan sebanyak mungkin, membaca dan

memahami isinya. Hal ini tentunya dapat menambah pengetahuan

umum dari penulis sendiri.

4

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 TEORI – TEORI

Ada beberapa hal yang merupakan ketentuan pokok dan harus

diperhatikan oleh seorang bendaharawan yaitu :

1. Setiap bendaharawan / pemegang kas yang mengurus uang Negara

harus mempunyai Buku Kas Umum ( BKU ), mencatat semua

pengeluaran dan penerimaan. Catatan itu dilakukan sebelum

pembukuan dalam buku – buku kepala dan register – register.

2. Pada halaman pertama Buku Kas Umum ( BKU ) dicatat oleh

pemegang kas jumlah halamannya yang kemudian diberi tanggal dan

ditandatangani olehnya. Halaman terakhir dipergunakan untuk

catatannya pemeriksaan kas.

3. Buku Kas Umum ( BKU ) dikerjakan sendiri oleh bendaharawan /

pemegang kas bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat /

atasan yang berwewenang.

4. Jumlah – jumlah penerimaan dan pengeluaran dibuktikan terlebih

dahulu, setelahnya baru diterima jumlahnya atau dibayarkan.

5. Penerimaan dibukukan disebelah kiri, dan prngeluaran disebelah

kanan.

6. Buku Kas Umum ( BKU ) ditulis dengan tinta hitam. Tidak diizinkan

adanya ruangan – ruangan yang tidak terisi, tanda – tanda hapusan

5

atau tindisan tulisan. Jika ada coretan – coretan harus dikerjakan

dengan 2 (dua) garis lurus dengan lineal sedemikian rupa sehingga

tulisan yang semula masih bisa dibaca dan kemudian diparaf.

7. Buku Kas Umum ( BKU ) sedikitnya sekali sebulan dan selanjutnya

tiap kali dianggap perlu oleh atasan yang terdekat, ditotal, ditutup dan

uang kasnya dihitung. Saldo total buku kepala, jika buku ini

digunakan dan harus cocok dengan saldo Buku Kas Umum ( BKU ).

8. Penutupan kas tersebut dicatat dalam register mengenai penutupan

kas.

9. Perbedaan jumlah saldo buku dan saldo kas dicatat dalam Buku Kasa

Umum ( BKU ).

10. Sebagai pos pertama, penerimaan sebelah kiri dan pengeluaran

sebelah kanan, dibukukan saldo kelebihan / kekurangan yang didapat

karena penutupan buku.

11. Total pos – pos sebelah kiri, tiap laki penutupan harus sama dengan

total pos – pos sebelah kanan.

12. Persamaan total pada sisis penerimaan dan sisi pengeluaran diperoleh

dengan membukukan saldo kelebihan / kekurangan dalam ruang

penerimaan / pengeluaran sebelum pentotalan semua pos – pos

disebelah kiri ( penerimaan ) dan kanan ( pengeluaran ).

13. Bendaharawan menyimpan uangnya di Bank atas rekening jabatannya

dan ia harus mempunyai buku Bank. Mencatat semua penyotoran dan

6

pengambilan dalam buku tersebut bendaharawan / pemegang kas

harus meminta salinan rekenimg koran bulan dari yang bersangkutan.

14. Bendarawan pemegang kas dilarang menyimpan uangnya di Bank

Swasta, tapi harus di Bank Umum Milik Pemerintah ( BUMP ).

Jika tidak ada Bank Umum Milik Pemerintah ( BUMP ), setelah

mendapat persetujuan dari Mentri Keuangan dan penyimpanan boleh

dilakukan pada Bank – Bank Umum Milik Pemerintah Daerah dengan

ketentuan yaitu :

a. Bendaharawan / pemegang kas dilarang menyimpan uang di

Bank – Bank Swasta, baik Bank Nasional maupun Bank Asing

dan diharuskan menyimpannya di Bank Indonesia.

b. Jika tidak ada Bank Indonesia bendahara / pemegang kas

diizinkan menyimpan uangnya di Bank – Bank Umum Milik

Pemerintah lainnya.

c. Penyimpanan uang Negara di Bank Umum Milik Pemerintah

Daerah ( BUMPD ), hanya dimungkinkan jika tidak terdapat

Bank Umum Milik Pemerintah ( BUMP )dan unjtuk ini

diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Mentri Keuangan.

d. Jika karena penyimpanan uang tersebut, Bank memberikan jasa

giro dan lain – lain. Maka uang tersebut harus disetorkan ke kas

Negara dan dibukukan sebagai penerimaan lain – lain

Departemen Keuangan.

7

Adapun Arahan Kerja Bendaharawan meliputi :

a. Mengatur dan bertanggungjawab terhadap keuangan lembaga;

b. Pemegang kebijakan umum dalam hal pengelolaan dan pengaturan

keuangan;

c. Mengatur, menyimpan, mengaudit dan mencatat pemasukan maupun

pengeluaran keuangan;

d. Sebagai fungsi akuntansi yang berfungsi mengatur alur cash flow,

laporan keuangan rutin serta mengendalikan lalu lintas uang kas

departemen;

e. Membuat SOP ( Standard Operasional Prosedure ) mengenai

administrasi keuangan lembaga, BSO, maupun kepanitiaan;

f. Memberikan transparansi dan akuntabilitas publik mengenai keuangan

lembaga dengan memberikan laporan pada tengah kepengurusan; dan

g. Mengontrol,menganalisis, dan mengevaluasi perkembangan usaha-

usaha tim kewirausahaan.

8

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 SEJARAH SINGKAT DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU

No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar

mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri, untuk mewujudkan hal

tersebut pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan inisiatif dan

kreatifitasnya dengan melakukan usaha – usaha yang konkrit dan

konstitusional dalam mencari dan menggali terutama pajak dan retribusi

daerah karena pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan

daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005

tentang Organisasi Dinas – dinas Daerah Kabupaten Sumedang maka

ditetapkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah merupakan dinas yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang

pendapatan daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

9

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Sumedang.

3.2 VISI DAN MISI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Selaras dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat

dengan berlandaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu pelaksana pemerintah daerah

dalam memberikan pelayanan publik dituntut untuk dapat menyajikan

sebuah pelayanan yang optimal. Untuk dapat memberikan pelayanan

sebagaimana harapan masyarakat, dibutuhkan pegawai yang tidak hanya

cakap dalam bidangnya akan tetapi juga memliki integritas moral yang baik.

Dalam rangka memotivasi seluruh pagawai DPPKAD dalam

menjalankan tugas, maka ditetapkan Visi DPPKAD yaitu : “ Profesional

Dalam Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Serta

Optimal Dalam Pelayanan ”. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Profesional mengadung arti bahwa dalam melaksanakan

kegiatan/bekerja berdasarkan disiplin ilmu, mempunyai kemampuan

serta ahli dibidangnya.

10

2. Pengelolaan Pendapatan mengandung arti suatu proses terencana,

terukur dan optiomistis serta sistematis dari kegiatan-kegiatan yang

akan dilakukan untuk mencapai peningkatan pendapatan sebagai salah

satu komponen terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan di

Kabupaten Sumedang.

3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4. Pengelolaan Aset Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggugjawaban, dan pengawasan asset daerah.

5. Optimal Dalam Pelayanan mengadung arti bahwa dalam

memberikan pelayanan, melaksanakan kegiatan untuk kemajuan dan

kelancaran pemerinntahan dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawaban dan sepenuh tenaga untuk mencapai hasil yang

maksimal.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Berdasarkan Visi dan penjelasan Visi diatas maka yang menjadi Misi

adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dinas pendapatan daerah.

2. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi

dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta bagi hasil

11

pajak dan bagi hasil bukan pajak sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan

daerah yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak

dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB.

3.3 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

Kedudukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah yaitu :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

unsur pelaksana teknis Pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin

oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

yaitu : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana teknis kebijakan

Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

12

Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan di bidang

pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum

3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan

fungsional

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah mempunyai kewenangan yaitu :

1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengeloaan keuangan daerah

2. Penetapan standar satuan hargadan analisis standar belanja Daerah

3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Daerah

4. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

(APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan

pemerintah

5. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ( RAPERDES ) tentang APB

Desa

6. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa

7. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi

tanggungjawab bersama ( urusanconcurrent ) antara Daerah dan desa

13

8. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa

9. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa

10. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

11. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

12. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi

desa

13. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala

Kabupaten

14. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya

15. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah

16. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah

17. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah

18. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Kabupaten

19. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan

mikro Daerah

20. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga Keuangan mikro

Daerah serta pembinaan dan pengawasan Dinas Usaha Milik Desa

21. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro

daerah, serta pembinaan dan pengawasan Dinas Usaha Milik Desa

22. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta

BLU Daerah

23. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU

Daerah

14

24. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah

25. Pengeloaan data dasar penghitungan alokasi DAU Daerah

26. Pengeloaan DAU Daerah

27. Pelaporan pengelolaan DAU Daerah

28. Usulan program dan kegiatan Kabupaten / Kota untuk didanai dari

DAK

29. Pengeloaan DAK ( bagi Kabupaten / Kota yang menerima DAK )

30. Pengendalian dan pelaporan pengeloaan DAK

31. Penyiapan data realisasi penerimaan DBH Daerah

32. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH

33. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi

pengelolaan keuangan daerah dan desa

34. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawban pelaksanaan

APBD dan APB Desa

35. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa;

36. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan

37. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab

bersama ( urusan concurrent )

38. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.

15

3.4 SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN DAN TUGAS

POKOKNYA

Susunan Organisasi serta penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyiapkan kebijakan

Daerah, kebijakan umum dan menetapkan kebijakan teknis sesuai

dengan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah yang menjadi tanggungjawabnya serta membina dan

melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas yang dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,

pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan

sumber daya lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; Sub

Bagian Keuangan dan Aset; serta Sub Bagian Perencanaan dan

Program.

16

3. Bidang Aset dan Investasi

Bidang Aset dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan, mengawasi,

mengendalikan, melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi

pengelolaan aset dan investasi daerah.

Bidang Aset dan Inventasi terdiri dari :

a. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

b. Seksi Perencanaaan Kebutuhan dan Pelaporan Barang Milik

Daerah;

c. Seksi Investasi dan Pengendalian Pemanfaaatan Barang Milik

Daerah.

4. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan, menyusun,

mengawasi, mengendalikan melaksanakan kebijakan teknis dan

administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta fasilitasi

supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa,

melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta menyusun

Program dan strategi peningkatan Penerimaan Daerah.

Bidang Pendapatan terdiri dari :

a. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi;

b. Seksi Dana Perimbangaan dan Dana Lain-lain Pendapatan yang

Sah;

17

c. Seksi Keberatan dan Tindak Lanjut.

5. Bidang Anggaran Daerah

Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

merumuskan, mengendalikan dan menyusun pedoman pelaksanaan

APBD dan APBD Perubahan serta pengelolaan perbendaharaan gaji.

Bidang Anggaran Daerah terdiri dari :

a. Seksi Perencanaaan Anggaran;

b. Seksi Perbendaharaan Gaji.

6. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan

melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pengelolaan keuangan

daerah kabupaten serta evaluasi, pelaporan keuangan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan pendanaan

urusan pemerintahan.

Bidang Akuntansi terdiri dari :

a. Seksi Pembukuan;

b. Seksi Pelaporan dan Evaluasi.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas yakni :

a. UPTD melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai

wilayah kerja 1 ( satu ) atau beberapa Kecamatan;

18

b. UPTD mempunyai fungsi pelaksana dan evaluasi teknis

operasional;

c. UPTD dipimpin oleh seorang Kepalaa UPTD yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam

melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Camat;

d. UPTD terdiri dari kelompok jabatan fungsional mempunyai

tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

3.5 STUKTUR ORGANISASI

19

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 RANCANGAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian penulis memakai beberapa metode

penelitian untuk memperoleh data antara lain :

1. Study kepustakaan, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan

dasar pemikiran / landasan teori dengan cara membaca buku yang

relevan dengan objek yang diteliti.

2. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung

pada objek yang diteliti dan diamati dengan kenyataan ? Yang ada

dilapangan.

4.2 SUMBER DATA

Sumber data yang diperoleh dalam rangka untuk mendukung

penulisan ini yaitu :

1. Staf Pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah ( DPPKAD ) Kota Palu.

2. Buku referensi baik di Perpustakaan dan di Dinas Pendapatan

Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kota Palu.

20

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN

5.1.1 Bahan pembukuan

Sebelum dilaksanakan kegiatan pembukuan terlebih dahulu harus

diketahui transaksi / kegiatan yang menjadi bahan untuk pembukuan

tersebut. Dalam kegiatan seorang bendaharawan melakukan kegiatan yaitu

menerima, menyimpan, membayar, mempertanggungjawabkan uang atau

surat – surat berharga dan barang milik Negara. Dengan kegiatan

pembukuan ini yang dicatat dalam Buku Kas Umum ( BKU ), Buku

Pengawas Kredit Per Mata Anggaran Pengeluaran dan pembantu lainnya

adalah yang menghubungkan dengan peneriman dan pembayaran /

pengeluaran.

1. Peneriman

a. Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Kantor Biro

Keuangan yang terdiri dari :

1) SPM – GU ( Surat Perintah Membayar Ganti Uang )

2) SPM – LS ( Surat Perintah Membayar Langsung )

b. Pengisian kas dari Bank

c. Penerimaan pajak ( PPh, PPN dll )

21

d. Penerimaan lainnya

2. Pengeluaran

a. Pembayaran atas pembelian barang, jasa dll

b. Pengeluaran dari Bank untuk mngisi kas

c. Penyetoran pajak

d. Pengeluran lainnya

Jenis SPM ( Surat Perintah Membayar ) yang diterbitkan oleh Kantor

Biro Keuangan Provinsi Sul;awesi Tengah :

1. SPM – GU ( Surat Perintah Membayar Ganti Uang )

2. SPM – LS ( Surat Perintah Membayar Langsung )

5.1.2 Langkah – Langkah Pembukuan

Untuk melaksanakan pembukuan dari formulir pembukuan diperlukan

langkah – langkah pelaksanaan pembukuan sebagai berikut :

1. Buku Kas Umum ( BKU )

Setiap bahan atau transaksi terlebih dahulu harus dicatat dalam Buku

Kas Umum ( BKU ) baik untuk penerimaan ataupun pembayaran.

2. Buku Pengawas Kredit Per Mata Anggaran Pengeluaran

Setelah dicatat dalam Buku Kas Umum ( BKU ) transaksi tersebut

selanjutnya dicatat dalam Buku Pengawas Kredit Per Mata

Pengeluaran sesuai dengan mata anggarannya dimana kegiatan

tersebut dibebankan.

22

3. Buku Pembantu Kas Tunai

Pembantu dalam Buku Pembantu Kas Tunai yaitu sepanjang

penerimaan atau pengeluaran dari transaksi tersebut dilaksanakan

dengan pembayaran atau penerimaan secara tunai. Dengan demikian

pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Tunai menggambarkan

penerimaan / pembayaran secara fisik. Karena Buku Pembantu Kas

Tunai adalah buku pembantu yang menyatakan keadaan uang tunai

yang ada pada seorang bendaharawan.

4. Buku Pembantu Bank

Pencatatan dalam Buku Pembantu Bank yaitu sepanjang penerimaan /

pengeluaran dari transaksi tersebut dilaksanakan mulai Bank, dengan

cara seperti menerbitkan cek, penarikan cek, penerimaan/ pembayaran

dengan cek dan lain – lain.

5.1.3 Sistem dan Prosedur Pembukuan

Sistem pembukuanyang dipakai oleh Pemerintah adalah Sistem

Pembukuan Kameral / Anggaran. Dalam Sistem Kameral tidak dikenal

adanya Terminologi debit dan kredit.

Dalam distem ini kejadian keuangan hanya dicatat dalam satu sisi saja

yaitu sisi penerimaan atau sisi pengeluaran. Buku yang lazim dipakai

dintaranya sebagai berikut :

23

1. Buku Kas Umum

2. Buku Kas Harian

3. Buku Bank Harian

4. Buku Kepala

5. Buku Pungutan Pajak

5.2 FUNGSI PEMEGANG KAS / KUASA BENDAHARA UMUM

DAERAH

5.2.1 Pemegang Kas

Di setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 ( satu ) Pemegang Kas yang

melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 ( satu ) Pemegang Barang yang

melaksanakan tata usaha barang Daerah. Pemegang Kas adalah jabatan nin

struktural / fungsional dan tidak boleh merngkap sebagai pejabat pengelola

keuangan daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tata usaha keuangan, Pemegang Kas dibantu

oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang – kurangnya terdiri

dari seorang Kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat Pembukuan,

seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Peneriman Uang. Pada

Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah.

Tugas Kasir dibagi menjadi Kasir Penerimaan dan Kasir Pembayaran Uang.

Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Penatausahaan

Keuangan Daerah dan Pemegang Kas ditambah seorang Pemegang Kas

yang bertugas menyimpan SPP Gaji. Pemegang Kas dan Pembantu

Pemegang selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.

24

Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh

Satuan Pemegang Kas minimal 3 ( tiga ) bulan sekali. Dalam fungsinya

sebagai penerima pendapatan Daerah. Satuan Pemegang Kas dilarang

menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai

pengeluaran Perangkat Daerah. Satuan Pemegang Kas menyetor seluruh

uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling

lambat hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas

nama pribadi pada satuan Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

5.2.2 Formulir Yang Digunakan Dalam Pembukuan

Formulir yang digunakan dalam Pembukuan Satuan Pemegang Kas

terdiri dari :

1. Pengesahan PK ( Pegisian Kas ) yang terpakai

2. Registr DPA ( Dokumen Pengguna Anggaran )

3. Register SPP

4. Registrasi SPM ( Surat Perintah Membayar )

5. Buku Kas Umum Pemegang Kas

6. Buku Simpanan Bank

7. Buku Panjar

8. Buku PPN / PPh

5.3 PENGELOLAAN KAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

5.3.1 Penerima Kas

25

Setiap Penerimaan Kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah

pada Bank. Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran ( STS ) atau Bukti

Penerimaan Kas lainnya yang Sah. Surat Tanda Setoran ( STS ) atau Bukti

Penerimaan Kas lainnya yang Sah merupakan dokumen atau bukti transaksi

yang menjadi dasar Pencatatan Akuntansi. Untuk kelancaran penyetoran

kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Badan dan Lembaga Keuangan

atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan

Pemegang Kas. Badan dan Lembaga Keuangan atau Kantor Pos menyetor

seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke Rekening Kas Daerah

di Bank.

Semua kas yang ditrima kembali dari pengeluaran yang telah

diselesaikan dengan SPM ( Surat Perintah Membayar ) dibukukan sebagai

pengeluaran atas Pos Belanja Daerah tersebut. Penerimaan – penerimaan

yang terjadi setelah Tahun Anggaran ditutup kemudian dimasukkan pada

Tahun Anggaran berikutnya dan dibukukan pada Kelompok Pendapatan

Asli Daerah atau Jenis Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

5.3.2 Pengeluaran Kas

Pengeluaran Kas yang mengakibatkan Beban APBD, tidak dapat

dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan

dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Pengeluaran Kas tidak termasuk

belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan. Untuk Pengeluaran Kas

26

atas APBD, terlebih dahulu diterbitkan DPA atau Surat Keputusan lainnya

yang disamakan dengan itu dan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

DPA didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah. Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh

bukti yang lengkap dan Sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih.

Setiap orang yang diberi kewenangan mentandatangani dan

mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar iuran kas bertanggung jawab

atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

5.3.3 Pengujian SPP

Untuk melaksanakan Pengeluaran Kas, Penggunaan Anggaran

mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi

perbendaharaan. SPP diajukan setelah DPA ditebitkan disertai dengan

Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja.

Pengajuan Pengeluaran Kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan

dengan SPP Ganti Uang ( SPP – GU ). Pengajuan Pengeluaran Kas untuk

pengisian kas pada oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP

Pengisian Kas ( SPP – PK ).

Pembayaran dengan Ganti Uang ddapat dilakukan antara lain, untuk

keperluan :

1. Belanja Pegawai

27

2. Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon

3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

4. Pembayaran Pokok yang jatuh tempo, Biaya Bunga dan Biaya

Administrasi Pinjaman

5. Pelaksanaan Pekerjaan oleh pihak ke-3 ( tiga )

6. Pembelian Barang dan Jasa

7. Pembelian Barang dan Bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan

sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pembayaran atas SPP – GU dapat dilakukan setelah / pejabat

menyatakan lengkap dan Sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara

lain :

1. SPP - GU

2. Nomor Pokok Wajib Pajak

3. DPA

4. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja

5. Penunjukan rekanan dan disertai risalah pelelangan

6. SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan

7. Kontrak pelaksanan pengadaan barang / jass

Pembayaran untuk Pengisian Kaas dapat dilakukan apabila SPP – PK,

DPA, Daftar Rincian Pengguna Anggaran Belanja dan SPJ tersebut. Buktu

pendukunga lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya

dinyatakan lengkap dan Sah oleh Pejabat.

28

Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh

pejabat dan dapat diterbitkan SPM. Batas waktu antara Penerima SPP –

GU / SPP – PK dengan Penerbitan SPM – GU / SPM – PK oleh Pejabat

ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan

kemunduran pelayanan administrasi Pemerintah Daerah. SPM – GU / SPM

– PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek

yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah.

5.3.4 Formulir Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Pembukuan

Fofmulir yang digunakan dalam pelaksanaan pembukaun terdiri dari :

1. Register DPA

2. Register SPP

3. Register SPM

4. Register SPJ

5. Register Penagihan Piutang

6. Daftar Penguji SPM

5.4 LAPORAN AKHIR TAHUNAN ANGGARAN

Setelah Tahun Anggaran berkhir, Kepala Daerah menyusun Laporan

Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :

1. Laporan Perhitungan APBD

2. Nota Perhitungan APBD

3. Laporan Aliran Kas

29

4. Neracaa Daerah

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah harus

mengungkapkan :

1. Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah,

pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumberrdaya

ekonomis secara ketaatan tehadap peraturan perundang – undangan.

2. Perbandinagan antara realisasi dan anggaran serta penyebab

terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya.

3. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara 1 ( satu ) periode

akuntansi dengan akuntansi.

4. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

5. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup

buku yang mempengaruhi kondisi keuangan.

6. Catatan – catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi

tambahan lainnya yang diperlukan merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

Nota Perhitungan APBD sebagaimana disusun berdasarkan Laporan

Perhitungan APBD. Nota Perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta Kinerja

Keuangan daerah yang mencakup antara lain :

30

1. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang

direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaanberdasarkan

Rencana Srategik

2. Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai

3. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi

umum kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal

untukaparatur daerah dan pelayanan publik

4. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk Anggaran DPRD

termasuk Sekretariat DPRD

5. Posisi Dana Cadangan

31

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Setelah membahas berbagai macam masalah Proses Pembukuan

Bendaharawan dan Sistem Mekanisme Baru diatas. Maka penulis dapat

menarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Dari hasil pengalaman dan penelitian kami ternyata bahwa banyak

Bendaharawan / Pemehang Kas yang kurang mengetahui tentang

peraturan yang mewajibkan para Bendaharawan / Pemegang Kas

untuk mengadakan dan mengerjakan Buku Kas Umum ( BKU ).

Berhubung dengan itu dianggap perlu untuk memberikan pedoman

mengenai Buku Kas Umum ( BKU ) dan tata pembukuannya bagi

para Bendaharawan / Pemegang Kas.

2. Setiap Bendaharawan / Pemegang Kas yang mengurus Uang Daerah

harus mempunyai Buku Kas Umum ( BKU ) dan mencatat semua

pengeluaran dan penerimaan. Catatan itu dilakukan sebelum

pembukuan dimasukkan dalam buku – buku kepala dan dalam register

– register.

3. Dalam pengurusan yang meliputi uang – uang Daerah Otonom,

Lembaga – Lembaga Negara, Badan – Badan Hukum dan / atau

32

Swasta, yang menjadi tugas dari Pemegang Kas karena pejabat dan

uangnya disimpan dalam 1 ( satu ) tempat maka penerimaan /

pengeluarannya dibukukan dalam Buku Kas Umum ( BKU )

6.2 SARAN TINDAK

Dengan terselesainya Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, maka ada

beberapa saran tindak yang kiranya dapat diperhatikan oleh seluruh

kalangan pembaca, diantaranya :

1. Semoga saja Karya Tulis Ilmiah yang penulis susun ini bermanfaat,

dapat digunakan oleh pengguna dan kalangan pembaca dimana

maupun kapan perlunya.

2. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para kalangan

pembaca sekaligus guna penyempurnaan laporan ini di massa – massa

akan datang.

3. Kepada para Praktisi Keuangan khususnya Bendaharawan / Pemegang

Kas yang belum memahami betul masalah Pembukuan Keuangan,

kiranya dapat menggunakan laporan ini sebagai abuku pembantu

dalam mencari jalan keluarnya.

33