bab i -...

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan

strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan

pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah

dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala

yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut

untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka

menengah, dan jangka pendek guna memberikan Arah Kebijakan Keuangan

Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan Daerah, untuk itu Pemerintah Kota Mataram menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun

2011-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota No.2 Tahun 2011.

Dalam RPJPD dan RPJMD memuat Visi dan Misi yang akan menjadi acuan

bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Tahunan

Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kota Mataram. Atas dasar hal tersebut, Inspektorat sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam bidang

pengawasan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran

yang ditetapkan mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun yaitu Tahun 2010- 2015 dengan

memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin

timbul.

Pengawasan diperlukan untuk memagari pelaksanaan kegiatan

pemerintahan dan pembangunan agar selalu berjalan di atas sistem dan aturan

yang telah ditetapkan. Selain itu pengawasan juga bermakna sebagai suatu

kegiatan pengamatan/pemantauan kesesuaian antara aturan/standar dengan

3

pelaksanaan. Bilamana terjadi deviasi, maka pengawas harus mampu memberi

solusi, namun tetap pada koridor aturan yang ada. Oleh karena itu, sangat dituntut

integritas dan profesionalisme seorang pengawas.

Di era reformasi sekarang ini peranan Inspektorat selaku pengawas internal

pemerintah dituntut dapat berperan maksimal dalam mengungkapkan segala

bentuk penyelewengan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara secara

transparan dengan pembuktian yang factual dan akuntabel.

Namun hal ini menjadi dilematis, mengingat Inspektorat mempunyai

keterbatasan dari sisi organisasi, personil, baik secara kualitas maupun kuantitas

yang perlu ditingkatkan, arah, maupun kurangnya dukungan dana yang dirasakan

jauh tertinggal dari pelaku fungsi manajemen lainnya.

Untuk menjawab semua itu diperlukan suatu perencanaan strategis

Inspektorat yang diharapkan dapat memberikan arah peningkatan kinerja dalam

lima tahun kedepan (2010-2015). Renstra Inspektorat ini disusun untuk menjadi

acuan pokok penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat, Dokumen

Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Inspektorat ini mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (2005-2025);

4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

8. Peraturan Walikota Mataram Nomor 25/Pert/2008 tentang Rincian Tugas

Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram;

9. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Mataram 2011 – 2015.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun

2011 – 2015 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan

kebijakan bidang pengawasan serta merumuskan program bidang

pengawasan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan Arah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-

2015. Sedangkan Perubahan Renstra Inspektorat Kota Mataram

dilaksanakan guna menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan

program dalam upaya percepatan Pencapaian Visi dan Misi yang telah

ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi

daerah.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kota Mataram dalam

menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan

APBD;

2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat

dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;

3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan organisasi;

5

4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan

fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas

Inspektorat;

5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-

unit kerja Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan pemerintahan

yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut

prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan Inspektorat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Inspektorat

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan

Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja Inspektorat Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB VII Penutup

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MATARAM

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Tugas Inspektorat

Sesuai pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 25/Pert/2008 tanggal 8 Agustus

2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram, tugas

pokok Inspektorat adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.

Fungsi Inspektorat

Adapun fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pengawasan dan pemeriksaan;

c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan

fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat selalu berpedoman

pada norma pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Daerah yang menggariskan bahwa norma pengawasan

adalah :

a. Obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan;

b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;

c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;

d. Mendidik dan dinamis.

7

Struktur Organisasi pada Inspektorat Kota Mataram

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram sesuai Perda Nomor 18

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram terdapat 9

Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 5 Jabatan Eselon IIIa, dan

3 Jabatan Eselon IVa yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Data Susunan Organisasi Inspektorat Kota Mataram

No Jabatan Esselon Keterangan

1 Inspektur II.B Kepala Inspektorat Kota Mataram (Pimpinan)

2 Sekretaris III.A Memimpin Sekretariat Inspektorat Kota Mataram,

yang membawahi Sub Bagian Perencanaan dan

Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

dan Sub Bagian Keuangan

3 Kasubbag Perencanaan

dan Pelaporan

IV.A Pelaksana Bidang Perencanaan dan Pelaporan

4 Kasubbag Keuangan IV.A Pelaksana Bidang Keuangan

5 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

IV.A Pelaksana Bidang Umum dan Kepegawaian

6 Inspektur Pembantu

Wilayah I

III.A Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan

dan pembinaan pada wilayah kerja I, yaitu :

1. Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela,

termasuk kelurahannya;

2. Sekretariat Daerah;

3. Sekretariat DPRD;

4. Dinas Pehubungan ;

5. Dinas Tata Kota;

6. Badan Ketahan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian dan Perikanan ( BKP5 );

7. SD, SMP, SMA, SMK di wilayah Kecamatan

Ampenan dan Sekarbela;

8. Pasar di wilayah Kecamatan Ampenan dan

Sekarbela.


Wilayah II


dan pembinaan pada wilayah kerja II, yaitu:

8

1. Kecamatan Mataram, termasuk kelurahannya;

2. Dinas Pekerjaan Umum;

3. Dinas Pehubungan dan Dinas Tata Kota;

4. Dinas Kebersihan;

5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Pedagangan;

6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana;

7. Kantor Satuan Polisis Pamong Praja;

8. Kantor Lingkungan Hidup;


Mataram;

10. Pasar di wilayah Kecamatan Mataram.


Wilayah III


dan pembinaan pada wilayah kerja III, yaitu:

1. Kecamatan Cakranegara, termasuk kelurahan

yang berada di bawahnya;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pendapatan;

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

6. Badan Kepegawaian Daerah;

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat;

8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

9. Kantor Pemadam Kebakaran;


Cakranegara;


Wilayah IV


dan pembinaan pada wilayah kerja IV, yaitu :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

(Dikpora);

2. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan;

3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4. Dinas Pertamanan;

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat (Bakesbang Linmas);

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

9

(Bappeda);

7. Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu

(KPPT);


Selaparang dan Sandubaya;

9. Pasar di wilayah Kecamatan Selaparang dan

Sandubaya.

Selain Jabatan Struktural diatas, pada Inspektorat Kota Mataram juga

terdapat jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan

fungsi Inspektorat terdiri dari jabatan Jabatan Fungsional Auditor (KEPMENPAN

19/1996 jo KEPMENPAN 220/M.PAN/7/2008) dan Jabatan Fungsional Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disebut juga Jabatan Fungsional

Pengawas Pemerintahan (PERMENPAN 15/2009).

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Fungsional Pengawas

Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) merupakan jabatan karier,

yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri

Sipil (PNS).

JFA termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran, sehingga

tugas pokoknya meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan

pengawasan lain di bidang keuangan. Sedangkan P2UPD termasuk dalam rumpun

politik dan hubungan luar negeri yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung

jawab dan wewenang melakukan kegiatan perngawasan atas penyelenggaraan

teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan, yang meliputi

pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas

pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah, pengawasan atas tugas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan evaluasi penyelenggaraan

teknis pemerintahan di daerah.

Instansi pembina JFA adalah Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) sedangkan instansi pembina JFPP adalah Departemen

Dalam Negeri (DDN). JFA terdiri dari Auditor Trampil dan Auditor Ahli.

10

Jenjang jabatan dan pangkat masing-masing sebagai berikut:

1) Auditor Trampil:

Auditor Pelaksana (II/c – II/d);

Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b);

Auditor Penyelia (III/c – III/d).

2) Auditor Ahli:

Auditor Pertama (III/a – III/b);

Auditor Muda (III/c – III/d);

Auditor Madya (IV/a – IV/c);

Auditor Utama (IV/d – IV/e).

Penetapan jenjang pangkat dan jabatan untuk masing masing auditor

berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki dan berdasarkan sertifikat lulus

sertifikasi jabatan auditor yang dimiliki. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan

(diklat) sertifikasi yang harus ditempuh adalah:

1) Auditor Trampil: Diklat pembentukan Auditor Trampil

2) Auditor Ahli:

Diklat Pembentukan Auditor Ahli untuk Auditor Pertama;

Diklat Penjenjangan Ketua Tim untuk Auditor Muda;

Diklat Penjenjangan Pengendali Teknis untuk Auditor Madya;

Diklat Penjenjangan Pengendali Mutu untuk Auditor Utama.

P2UPD adalah jabatan tingkat keahlian. Jenjang jabatan dan pangkat

sebagai berikut:

1) Pengawas Pemerintah Pertama (III/a – III/b);

2) Pengawas Pemerintah Muda (III/c – III/d)

3) Pengawas Pemerintahan Madya (IV/a – IV/c).

Penetapan jenjang pangkat dan jabatan untuk masing masing pengawas

berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki dan harus mengikuti diklat

fungsional pengawas pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi

pembina.

11

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram dapat dilihat

pada gambar 1 berikut:

Struktur Organisasi Inspektorat

2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Mataram,

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Tahun 2013 adalah

sebanyak 40 Pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Data Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Mataram Tahun 2013

Jumlah Pegawai

menurut Golongan

Jumlah Pegawai

Menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai Menurut

Diklat Profesi

GOL. Jumlah PENDIDIKAN Jumlah Jenjang Jumlah

IV 11 S-2 8 Trampil 2

III 25 S-1 26 Ahli 9

II 4 Diploma 2 Ketua Tim 7

Inspektur

Sekretariat

Irban IV Irban III Irban II Irban I

Sub Bagian

Perencanaan dan

Pelaporan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Kelompok Jabatan

Fungsional

Jabatan

Fungsional

Pengawas

Pemerintah

dan Auditor

Jabatan

Fungsional

Pengawas

Pemerintah

dan Auditor

Jabatan

Fungsional

Pengawas

Pemerintah

dan Auditor

Jabatan

Fungsional

Pengawas

Pemerintah

dan

Auditor

12

Jumlah Pegawai

menurut Golongan

Jumlah Pegawai

Menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai Menurut

Diklat Profesi

I SLTA 4 Dalnis 1

SLTP Daltu -

SD

Jumlah 40 40 19

Sedangkan kondisi Pegawai Non PNS pada Inspektorat kota Mataram Tahun

2014 terdiri dari:

1 orang tenaga yang bertugas sebagai penjaga malam;

2 orang tenaga sopir;

2 orang tenaga pengantar surat;

2 orang pramu kantor.

2.2.2 Data Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Mataram dalam

menunjang program pembangunan daerah Kota Mataram didukung oleh

sarana penunjang seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Data Sarana dan Prasarana Penunjang Inspektorat Kota Mataram

No Jenis Barang Jumlah Kondisi pada Tahun 2013

Baik Kurang Baik

1 Bangunan Gedung Kantor

Permanen

1 unit 1 unit -

2 Kendaraan Dinas Roda 2 16 unit 16 unit -

3 Kendaraan Dinas Roda 4 2 unit 2 unit -

4 Wireless 1 unit 1 unit -

5 Mesin Ketik 13 unit - 13 unit

6 Laptop 15 unit 14 unit 1 unit

7 Komputer 16 unit 10 unit 6 unit

8 Printer 18 unit 10 unit 8 unit

9 AC 3 unit 2 unit 1 unit

10 Almari 13unit 13 unit -

13

11 Meja Kerja 69 unit 47 unit 22 unit

12 Kursi 102 unit 86 unit 16 unit

13 Meja rapat 1 set 1 set -

17 Kipas Angin 10 unit 9 unit 1 unit

18 Televisi 2 unit 2 unit -

19 Profesional Sound System 1 set 1 set -

20 Slide Projector 1 set 1 set -

2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MATARAM

Inspektorat daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan,

perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,

pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas

lain yang diberikan oleh Walikota di Bidang Pengawasan.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011- 2015,

Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagai berikut:

Tabel. 2.4 Data Kegiatan Pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram Tahun 2010-2013

Jenis Pemeriksaan 2010 2011 2012 2013

Komprehensif

25 obrik 43 obrik 47 obrik 30 obrik

Khusus

53 obrik - - 1 obrik

Pembinaan

- - 34 obrik 64 obrik

Jumlah

78 obrik 43 obrik 81obrik 95 obrik

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Mataram selama periode

2011- 2015 adalah sebagai berikut:

14

Tabel 2.5 Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Mataram

Tabel 2.6

Data Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan

Inspektorat Kota Mataram Tahun 2010 – 2013

No Tahun

Anggaran Alokasi Anggaran

Realisasi

Anggaran

Persentase Realisasi

Anggaran

Keuangan

(%)

Fisik (%)

1 2010 3.243.042.567 3.009.234.762 92,79 100

2 2011 3.778.716.174 3.182.243.124 84,21 100

3 2012 4.239.761.086 3.898.369.618 91,95 100

4 2013 4.236.788.296 3.945.777.356 93,13 100

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas

dan Fungsi

SKPD

Target

Target Renstra SKPD Tahun ke

-

Realisasi Capaian Tahun ke -

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Persentase

penyelesaian

tindak lanjut hasil

pemeriksaan :

a. BPK

b. Inspektorat

100%

100%

60

40

65

45

70

45

80

60

85

80

81,45

53,01

64,67

52,28

71,25

50,18

-

-

-

-

Persentase hasil

evaluasi SAKIP

SKPD yang

mendapat nilai

baik (minimal B)

100% 0 10 15 30 50 0 44 15 23 -

Opini BPK atas

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

2 kali WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP -

15

Tabel 2.3.4

Data Target dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan

Inspektorat Kota Mataram

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100 99 100 83 100 93,12 100 93,96 100 -

Program

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

100 99 100 99 100 90,48 100 96,06 100 -

Program

Peningkatan

disiplin aparatur

- - - - 100 100 -

- - -

Program

peningkatan

Pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

100 100 100 97 100 87,61 100 82,54 100 -

Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

100 75 100 85 100 93,81 100 90,52 100 -

Program

Peningkatan

profesionalisme

tenaga

pemeriksa dan

aparatur

pengawasan

- - 100 63 - - 100 35,28 100 -

16

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota

Mataram, dimana salah satu Misi Kota Mataram adalah meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip-

prinsip tata pemerintah yang baik (Good Governance. Lingkungan strategis yang

mempengaruhi kinerja Inspektorat, ditentukan oleh faktor – faktor pengaruh baik yang

berasal dari dalam ( Internal ) maupun dari luar ( Eksternal ). Pengaruh lingkungan

internal meliputi faktor kekuatan dan kelemahan, sedangkan pengaruh lingkungan

eksternal meliputi peluang dan tantangan. Adapun faktor – faktor tersebut adalah

sebagai berikut :

PELUANG ( Opportunities )

1) Adanya program pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) secara periodik

bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);

2) Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Walikota

Mataram;

3) Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor,

Pusdiklatwas BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang

pengawasan;

4) Adanya semangat Pemerintah Kota Mataram untuk memperoleh Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah;

5) Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Kota

Mataram;

6) Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang Kepemerintahan yang baik.

TANTANGAN ( Threats )

1) Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan

Pemerintah Daerah pada umumnya;

2) Kurangnya tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap Penyelesaian Tindak

Lanjut hasil pemeriksaan;

3) Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada

pengelolaan keuangan maupun kinerja SKPD.

17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Inspektorat

Inspektorat Kota Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang

Pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan

pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas

pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang pembinaan dan pengawasan. Adapun identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Identifikasi Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram

Aspek Kajian Capaian

Kondisi Saat Ini

Standar Yang

Digunakan

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan Internal Eksternal

Kajian terhadap Kinerja Pengawasan

Pemeriksaan Komprehensif dan khusus

PP No. 60 Tahun 2008

Permenpan No.04/MPAN/03/ 2008

Permenpan No.05/MPAN/03/ 2008

Permenpan No. 059 Tahun 2009

Permenpan No. 019 Tahun 2009

Semakin besarnya jumlah obyek pemeriksaan yaitu sebanyak 41 obrik ditambah 261 sub obrik yaitu 50 kelurahan dan 211 (UPTD) sehingga keseluruhan berjumlah 302 obrik/sub obrik.

Adanya kebijakan pemekaran Kelurahan sehingga jumlah obrik semakin meningkat

Jumlah obyek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Pemeriksa

Aparatur Pengawas (APIP) belum sepenuhnya memiliki kompetensi

Jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan masih terbatas

18

Kajian terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan inspektorat dan BPK

Daftar obrik yang sudah selesai tindaklanjutnya, dalam proses tindak lanjut ataupun belum selesai tindak lanjutnya

Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2006

Fungsi Tim tindak lanjut

Koordinasi tindak lanjut

Sarana dan Prasarana penunjang olah data tindak lanjut

Auditee yang menindaklanjuti

Tidak hadirnya pihak yang masih mempunyai tunggakan tindak lanjut

Tabel 3.2

Data Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Isu Strategis Lain-lain

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal

Harapan masyarakat

terhadap tata kelola

pemerintahan yang baik

(good Governance) dan

bebas dari KKN

Kemampuan untuk

mempertahankan opini BPK

Peningkatan tranparansi dan

akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah yang terus

diupayakan dengan menjaga

kualitas sistem pengendalian

internal

Tuntutan Masyarakat

terhadap penegakan hukum

Semakin kritisnya masyarakat

terhadap pnyelenggaraan

pemerintahan atas

diberlakukannya transparansi

Rencana aksi daerah dalam

upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi

Upaya pendampingan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintah daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih 3.2.1. Visi

Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2010 – 2015 merumuskan Visi

sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”

Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota (citizen) yang secara

administrasi kependudukan menetap dan tinggal di wilayah Kota Mataram

dengan segala konsekuwensi keberadaannya sebagai warga kota.

b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya,

sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai

kearifan lokal masyarakat Mentaram.

19

c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi

nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi

antar ummat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan

masyarakat madani.

d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan

religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan,

menguatkan jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan

masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan

nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam

bingkai masyarakat madani.

3.2.2. Misi :

a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan stabilitas

yang kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan yang bersih dan

indah untuk mencapai masyarakat yang maju, religius dan berbudaya.

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki pengetahuan,

keterampilan dan teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya

saing daerah.

c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip

pembangunan yang berkelanjutan.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan

SPP(Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsif-prinsif tata pemerintahan

yang baik (Good Governance).

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Kota

Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi diatas melalui misi keempat

yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP

(Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

baik (Good Governance). Good governance mengandung makna penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif. Prinsip-prinsip Good

Governance meliputi wawasan ke depan, keterbukaan dan tranparansi, partisipasi

20

masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan

kompetensi, daya tanggap, efisien dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan dengan

dunia usaha, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada

perlindungan lingkungan hidup dan komitmen pada pasar yang fair. Dengan prinsip-

prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga

mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tabel 3.3.

Data penghambat dan pendorong Pelayanan Inspektorat

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program

Walikota dan Wakil Walikota Mataram

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya

Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Faktor

Penghambat Pendorong

Misi 4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsif-prinsif tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Belum Optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Kemampuan Anggaran

Tidak proporsionalnya cakupan obyek pemeriksaan dengan SDM yang ada

Sarana dan Prasarana kurang memadai

Lambatnya tindak lanjut rekomendasi atas temuan

Motivasi kerja yang kuat

Kualitas JFA menuju level 2

Staf yang bersertifikat auditor

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Dengan kondisi terbatasnya jumlah staf pemeriksa dan jumlah anggaran

penagwasan, tentu yang bisa dilakukan Inspektorat Kota Mataram antara lain

menetapkan skala prioritas. Artinya prioritas pertama pemeriksaan/pembinaan pada

obrik yang mengelola anggaran dalam jumlah besar dan menyentuh langsung

kebutuhan masyarakat yang wajib diperiksi/dibina setiap tahun. Selanjutnya

prioritas kedua dan seterusnya obrik yang mengelola anggaran lebih kecil (sedang)

sekali dalam 2 tahun dan berikutnya yang mengelola anggara lebih kecil lagi,

pemeriksaan/pembinaan dlakukan 3 s/d 5 tahun sekali. Untuk itulah setiap tahun

Inspektorat Kota Mataram membuat PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)

dimana direncanakan terdapat 60 obyek pemeriksaan yang harus diberikan

21

pengawasan dan pembinaan secara reguler yaitu, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis,

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Sekolah-Sekolah Negeri.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah pilihan dari banyak macam isu yang ada ditengah

masyarakat dan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.Inspektorat

Kota Mataram yang merupakan bagian dari pemerintahan Kota Mataram juga turut

andil dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan yang dirasakan

di Kota Mataram. Sesuai dengan tugas pokok daan fungsi dari Inspektorat Kota

Mataram, isu strategis yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan meningkatnya gerakan anti korupsi dan

penegakan supremasi hukum.

2. Ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah Kota Mataram

seperti : adanya praktek penerimaan siswa baru yang tidak transparan akibat

kurangnya pengawasan penyelenggaraan pendidikan, belum optimalnya

akses dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, masih

belum cepat dan kurang transparannya pelayanan perijinan di Kota Mataram

3. Meluasnya isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada jajaran penyelenggaraan

pemerintahan.

4. Tuntutan Pemerintah Kota Mataram untuk memperoleh Opini WTP dari BPK

22

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Inspektorat Kota Mataram

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram 2011-2015 yang

hendak dicapai adalah : “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan

Berbudaya”. Inspektorat Kota Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi

diatas melalui salah satu Misi Kota Mataram yaitu: “Meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan

prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)”. Dengan mengacu

pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota

Mataram Tahun 2011-2015 tersebut, maka Visi Inspektorat Kota Mataram harus

sinergi dengan visi Pemerintah Kota Mataram.

Adapun Visi Inspektorat Kota Mataram adalah:

“ Terwujudnya Pengawasan Daerah yang Profesional Menuju Tata Kelola

Pemerintahan Yang Akuntabel”.

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan keuangan daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis

dalam proses pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah, maupun

pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian.

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan Misi

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan

pernyataan Misi oleh Inspektorat Kota Mataram ini, diharapkan seluruh pegawai dan

pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kota Mataram dan

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa

mendatang.

Adapun Misi Inspektorat Kota Mataram adalah:

“Mewujudkan peningkatan aparatur pengawas dan kapasitas pengawasan”.

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang

penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparatur pengawas

adalah sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon

secara aktif terhadap berbagai pernasalahan dan perubahan yang terjadi pada

23

dinamika masyarakat melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu

kebijakan pengawasan. Peningkatan aparatur pengawas baik secara kualitatif

maupun secara kuantitatif diarahkan untuk dapat meningkatkan jangkauan ataupun

cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawasan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Mataram

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan

pencapaian target-target ini merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja

dengan faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka

mencapai misi-misi tersebut di atas, dengan mempertimbangkan berbagai

faktor penentu keberhasilan, maka tujuan yang ingin dicapai Inspektorat

Kota Mataram adalah Peningkatan kinerja pengawasan

4.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka perlu

direncanakan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran memberikan

gambaran tentang apa yang diharapkan organisasi yang bersangkutan yang

dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan dimasa mendatang. Agar bisa

efektif, maka setiap sasaran harus bersifat spesifik, dapat diuji dan dapat

diukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Mataram

adalah Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Mataram haruslah

sesuai dengan RPJMD Kota Mataram periode 2011-2015. Adapun tujuan

dan sasaran jangka menengah Inspektorat beserta indikator kinerjanya

dapat dilihat pada tabel berikut :

24

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Mataram

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja sasaran pada Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

1 Peningkatan

kinerja

pengawasan

Meningkatnya

akuntabilitas

sistem

pengawasan

internal

Persentase

penyelesaian

tindaklanjut hasil

pemeriksaan :

a. BPK

b. Inspektorat Kota

Mataram

60

40

65

45

70

45

80

60

85

80

Persentase hasil

Evaluasi SAKIP

SKPD yang

mendapat nilai baik

(minimal B)

0% 10% 15% 30% 50%

Opini BPK atas

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

WDP WDP WDP WDP WTP

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi

Inspektorat Kota Mataram adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

25

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI

Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan

Yang Akuntabel

MISI

Mewujudkan Peningkatan Aparatur Pengawas dan Kapasitas Pengawasan

Tujuan Sasaran

Strategi Kebijakan

Peningkatan

kinerja

pengawasan

Meningkatnya

akuntabilitas

sistem

pengawasan

internal

Meningkatkan kapabilitas

auditor

Peningkatan pengiriman

peserta diklat substantif

dan diklat penjenjangan

bagi auditor

Koordinasi dengan Aparat

Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) lainnya

dalam menyusun Program

Kerja Pengawasan

Tahunan

Peningkatan koordinasi

kewenangan APIP dalam

melaksanakan fungsi

pengawasan

Meningkatkan pengelolaan

database tindak lanjut

rekomendasi hasil

pemeriksaan

Peningkatan

Pemutakhiran Data

Tindak Lanjut

Meningkatkan Kualitas

Laporan dari entitas

pelaporan yang sesuai

dengan SAP

Peningkatan kualitas

Pengelolaan Keuangan

daerah

26

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota

Mataram Tahun 2011-2015, maka tabel berikut menyajikan program kegiatan yang

disertai pendanaan yang mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 yang akan dilaksanakan selama periode 2011-2015.

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Indikatif Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011- 2014

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Satu

an

Data

Capaian

pada

Tahun

awal

Perenca

naan

2010

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

2011 2012 2013 2014 2015

Target Rp(000) Targ

et

Rp(000) Targ

et

Rp(000) Targ

et

Rp(000) Targ

et

Rp(000)

Peningkat

an kinerja

pengawas

an

Meningkatnya

akuntabilitas

sistem

pengawasan

internal

Program

Peningkatan

sistem

pengawasan

Internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

KDH

Persentase

hasil

Evaluasi

SAKIP SKPD

yang

mendapat

nilai baik

(minimal B)

Pelaksanaan

Pengawasan

Internal Secara

Berkala

Terlaksananya

pemeriksaan

berkala atas

instansi

pemerintah/SKPD

Obrik

25 0 527.400 10% 585.800 15% 806.630 30% 200.360 50% 1.099.2

75

Persentase

penyelesaian

tindaklanjut

hasil

pemeriksaan :

c. BPK

d. Inspektora

t Kota

Mataram

Tindak Lanjut

hasil temuan

pengawasan

Terlaksananya

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

internal dan

ekternal

obrik

51,32

34,25

60

40

163.930

65

45

154.330

70

45

173.000

80

60

274.320

85

80

329.625

Opini BPK

atas Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Reviu Atas

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Diperolehnya

Opini WTP dari

BPK atas laporan

keuangan pemda

Lapor

an

WDP WDP 21.145 WD

P

19.795 WD

P

22.150 WD

P

33.750 WT

P

32.630

27

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD adalah indikator

kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Kinerja

Inspektorat Kota Mataram diukur berdasarkan Indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator ini sesuai dengan tugas dan fungsi

Inspektorat Kota Mataram dimana tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Sedangkan Fungsi Inspektorat Kota Mataram adalah perencanaan program

pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan,

pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain

yang diberikan oleh Walikota di Bidang Pengawasan.

Adapun Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Inspektorat Kota Mataram

dapatdiihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 6 Indikator Kinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2011-2015

Indikator Kinerja Sesuai Tujuan

dan Sasaran SKPD Target

Target Renstra SKPD Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

Persentase penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan :

c. BPK

d. Inspektorat

100%

100%

60

40

65

45

70

45

80

60

85

80

Persentase hasil evaluasi

SAKIP SKPD yang mendapat

nilai baik (minimal B)

100% 0 10 15 30 50

Opini BPK atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah 1 kali WDP WDP WDP WDP WTP

bab i -...

Documents