bab 1. pendahuluan -...

BAB 1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan

komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan

proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan

dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang

lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan

untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan

pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai

fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena

renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil

di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar

bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD

dan RPJM.

Rencana kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 (satu) tahun yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan

pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah.

Tahapan penyusunan renja SKPD yaitu :

a. Persiapan penyusunan Renja SKPD

b. Penyusunan Rancangan Renja SKPD

c. Pelaksanaan forum SKPD

d. Penetapan Renja SKPD

Rancangan Renja SKPD kota disusun dengan mengacu pada

rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra SKPD, mengacu pada hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk

memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program

serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan awal RKPD

menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana

indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada

rancangan awal RKPD. Renja SKPD juga disusun berdasarkan Renstra

SKPD, dimana Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran,

kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju

berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke

dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Renja

seluruh SKPD se-kota Mataram akan menjadi bagian dari RKPD Kota

Mataram. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja

SKPD adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja SKPD

berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang

merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Mataram mengacu dan

berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan perubahan terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2009-2013;

l. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011;

m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-

2025;

n. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;

o. Peraturan Walikota Mataram Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2015 adalah

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menggambarkan capaian kinerja

yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja

Anggaran SKPD serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program

dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2015.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah peningkatan kinerja

pengawasan.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2015

adalah sebagai berikut:

BAB l PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

KOTA MATARAM TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2013 &

Capaian Renstra SKPD Tahun 2011-2015

Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota

Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Mataram sebesar Rp

4.236.788.296,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.353.714.796,-

dan Belanja Langsung sebesar Rp 1.883.073.500,- dengan realisasi keuangan

pada akhir tahun anggaran mencapai Rp 3.945.777.356,- atau 93,13% dan

realisasi fisik mencapai 100%.

Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan

pengawasan, pada tahun 2013 Inspektorat Kota Mataram melaksanakan lima

program pokok, terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini bertujuan

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat

Kota Mataram

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

Dinas/Operasional

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

k. Penyusunan Dokumen Perencanaan

l. Penyediaan Administrasi Keuangan

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


a. Pembangunan gedung kantor

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

c. Pengadaan Peralatan gedung kantor

d. Pengadaan Meubelair

e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD


a. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH


a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

c. Kormonev pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004

d. Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan


a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian Tujuan

Inspektorat Kota Mataram yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat, sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila

diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan Misi Inspektorat Kota

Mataram adalah peningkatan kinerja pengawasan

Dalam mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kota Mataram 2011-2015

yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahah yang baik (Good

Governance)”, serta untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu

meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal.

Sasaran diatas dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja fisik sebesar

100%. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2013 mencapai Rp 3.945.777.356,-

atau 93,13% dari total anggaran sebesar Rp 4.236.788.296,-. anggaran ini terdiri

dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.353.714.796,- dengan realisasi belanja

sebesar Rp 2.221.761.991,- atau 94,39% dan Belanja Langsung sebesar

Rp1.883.073.500,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.724.015.365,-atau

91,55%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat dilaksanakan

dengan baik dan berhasil.

Hal-hal yang menyebabkan realisasi anggaran dibawah 100% disebabkan oleh:

1. Efisiensi dalam penggunaan anggaran.

2. Waktu pelaksanaan yang relatif pendek mengingat anggaran definitif

dilaksanakan pada triwulan ke II, dan perubahan APBD yang terjadi pada akhir

tahun anggaran.

Target dan realisasi anggaran program diuraikan sebagai berikut:

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran : Terselenggara dan Terpenuhinya Pelayana

Administrasi Perkantoran

Jumlah Dana : Rp. 487.721.150,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 458.270.065,- (93,96%)

Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kerja Aparatur

Jumlah Dana : Rp. 238.712.750,-


Program : Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dana : Rp. 15.120.000,-


Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Sasaran : Meningkatnya kegiatan pengawasan Internal secara

berkala

Jumlah Dana : Rp. 1.124.670.000,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 1.018.025.750,- (90,52%)

Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan

pengawasan tahun 2013 tertera dalam tabel berikut :

Tabel. Pencapaian Indikator Program kegiatan Pengawasan Inspektorat Kota

Mataram Tahun 2013

NO PROGRAM SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

1. 2. 3. 4. 6. 7.

1. Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

60 obrik 30 obrik

Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan

100% 66,10

Kormonev pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004

1 laporan 1 laporan

Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1 laporan 1 laporan

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan (tahun 2014), Inspektorat Kota

Mataram berencana melaksanakan program dan kegiatan dengan nilai anggaran

sebesar Rp. 4.964.283.118,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.726.254.438,-

dan belanja langsung Rp. 2.238.028.680,-. Diperkirakan pada akhir tahun ini

dicapai realisasi fisik 100 % dengan realisasi anggaran minimal 90%. Untuk

mencapai realisasi diatas, Inspektorat Kota Mataram telah menyusun tahapan

pencairan anggaran yang sejalan dengan kegiatan fisiknya, sehingga realiasasi

fisik dan anggaran yang diharapkan dapat tercapai.

2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pengawasan yang

dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pembinaan dan pengawasan

Di dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Mataram disebutkan bahwa struktur organisasi

Inspektorat Kota Mataram terdiri dari terdapat 9 Jabatan Struktural terdiri dari 1

(satu) Jabatan Eselon IIb, 5 Jabatan Eselon IIIa, dan 3 Jabatan Eselon IVa

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka Inspektorat

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pengawasan dan pemeriksaan;

c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan

fungsinya.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Kota Mataram didominasi oleh

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan

pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja

pelayanan untuk tahun 2013 diukur dengan berpedoman pada peraturan

perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permen No. 54 tahun 2010,

dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format

dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal

Penyusunan LPPD. Inspektorat melaksanakan urusan Pemerintahan umum terkait

dengan efekivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha,

pertanggungjawaban dan pengawasan APBD yang mempunyai dua aspek yang

terkait secara langsung yaitu Kewajaran Laporan Keuangan dan Pengawasan

Inspektorat. Adapun capaian kinerja Inspektorat Kota Mataran Tahun 2013 dapat

ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Tataran Pengambil Kebijakan

dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2013 Inspektorat Kota Mataram

ASPEK FOKUS No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2013)

Capaian KInerja

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

35 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012, dengan opini: --------

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013, dengan opini: --------

Opini tahun 2012 = WDP

Opini tahun 2013= WDP

Opini,: 1) WTP/ unqualified

opinion); 2) WDP/ qualified

opinion); 3) TMP/ disclaimer

opinion), atau 4) TIDAK WAJAR

(TW/adverse opinion).

Opini LHP Tahun 2010, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda

Besaran SILPA

36 Rasio SILPA thdp total pendapatan

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%

- SILPA Tahun 2013, sebesar Rp -------

- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp. --------

..... %

Realisasi belanja

37 Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja

Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja

- Realisasi Belanja Tahun 2013, sebesar Rp --------

.... %

Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA.

ASPEK FOKUS No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2013)

Capaian KInerja

Keterangan

APBD X 100% - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2013, sebesar Rp. ------

Pengawasan Inspektorat Kota

38 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011

- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2013 sebanyak 306 temuan dengan 705 rekomendasi

- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2013, sebanyak 466 temuan.

66,10 %

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah

ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai

berikut:

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

2 3 3

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan: a. BPK

b. Inspektorat

70% 45%

66,10 50,18

Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)

15% 23%

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

WDP WDP

Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja

sasaran.

Dari tabel diatas terdapat dua indikator kinerja utama yang menunjukkan kinerja

Inspektorat Kota Mataram pada tahun 2013, yaitu :

1. Indikator mengenai meningkatnya Temuan Hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat

Kota Mataram yang telah selesai ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan.

Berikut kami sajikan data temuan dari BPK dan Inspektorat Kota Mataram selama

tahun 2012 dan 2013.

No Instansi PenjelasanTahun

2012 PenjelasanTahun

2013 Persentase

2012 Persentase

2013 Selisih

1 BPK Jumlah Temuan sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 351 Temuan, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 227 temuan.

Jumlah Temuan sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 288 Temuan dengan 654 rekomendasi, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 466 rekomendasi. 64,67 71,25 6,58

2 Inspektorat Kota

Jumlah Temuan sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 1.205 Temuan, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 630 temuan.

Jumlah Temuan sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 1.002Temuan dengan 1.632 rekomendasi, berhasil ditindaklanjuti sebanyak 819 rekomendasi. 52,28 50,18 -2,1

Total 58,48 60,72 8,68

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah temuan baik

oleh BPK maupun oleh Inspektorat Kota Mataram dari tahun 2012 ke tahun 2013, begitu

pula dengan jumlah temuan yang berhasil ditindaklanjuti. Namun peningkatan jumlah

temuan ini tidak sebanding dengan peningkatan jumlah yang dapat ditindaklanjuti,

sehingga untuk perhitungan secara persentase antara jumlah temuan dengan jumlah

temuan yang dapat ditindaklanjuti terdapat penurunan. Walaupun mengalami penurunan

pada tahun 2013 ini, namun target pada tahun 2013 ini telah dicapai.

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota

Mataram

Inspektorat Kota Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang

Pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan

pemeriksaan,melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas pokok yaitu

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan

dan pengawasan.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

dan Identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Aspek Kajian

Capaian Kondisi Saat

Ini

Standar Yang Digunakan

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan Internal Eksternal

Kajian terhadap Kinerja Pengawasan

Pemeriksaan Komprehensif dan khusus

PP No. 60 Tahun 2008

Permenpan No.04/MPAN/03/2008

Permenpan No.05/MPAN/03/2008

Permenpan No. 059 Tahun 2009

Permenpan No. 019 Tahun 2009

Semakin besarnya jumlah obyek pemeriksaan yaitu sebanyak 41 obrik ditambah 261 sub obrik yaitu 50 kelurahan dan 211 (UPTD) sehingga keseluruhan berjumlah 302 obrik/sub obrik.

Adanya kebijakan pemekaran Kelurahan sehingga jumlah obrik semakin meningkat

Jumlah obyek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Pemeriksa

Aparatur Pengawas (APIP) belum sepenuhnya memiliki kompetensi

Jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan masih terbatas

Kajian terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan inspektorat dan BPK

Daftar obrik yang sudah selesai tindaklanjutnya, dalam proses tindak lanjut ataupun belum selesai tindak lanjutnya

Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2006

Fungsi Tim tindak lanjut

Koordinasi tindak lanjut

Sarana dan Prasarana penunjang olah data tindak lanjut

Auditee yang menindak lanjuti

Tidak hadirnya pihak yang masih mempunyai tunggakan tindak lanjut

Data Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No Isu Strategis Lain-

lain Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal

1 Harapan masyarakat

terhadap tata kelola

pemerintahan yang baik

(good Governance) dan

bebas dari KKN

Kemampuan untuk

mempertahankan

opini BPK

Peningkatan tranparansi dan

akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah yang terus

diupayakan dengan menjaga

kualitas sistem pengendalian

internal

Tuntutan

Masyarakat

terhadap penegakan

hukum

Semakin kritisnya masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pemerintahan atas

diberlakukannya transparansi

Rencana aksi

daerah dalam upaya

pencegahan dan

pemberantasan

korupsi

Upaya pendampingan

akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintah

daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Mataram terdapat hambatan dan

permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut.

PERMASALAHAN SOLUSI Jumlah obyek pemeriksaan tidak

sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tim Pemeriksa

- Peningkatan jumlah tenaga aparatur pemeriksa melalui rekrutmen pegawai atau mutasi pegawai.

Aparatur Pengawas (APIP) belum sepenuhnya memiliki kompetensi

- Peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional Pembentukan dan Penjenjangan JFA.

- Peningkatan kompetensi melalui diklat teknis substantive

Jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan masih terbatas

- Pengoptimalan jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan

Tidak hadirnya pihak yang masih mempunyai tunggakan tindak lanjut

- Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak yang masih mempunyai tunggakan tindak lanjut

- Perlu adanya Gelar pengawasan secara berkala dan Rapat Pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan

Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan

pembangunan tahun anggaran berikutnya sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih

baik dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala,

Inspektorat Kota Mataram mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas

capaian kinerja antara lain:

1) Adanya program pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) secara periodik

bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

2) Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Walikota

Mataram

3) Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor,

Pusdiklatwas BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang

pengawasan

4) Adanya semangat Pemerintah Kota Mataram untuk memperoleh Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah.

5) Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Kota

Mataram

6) Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang Kepemerintahan yang baik.

Sedangkan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan

Pemerintah Daerah pada umumnya.

2. Kurangnya tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut

hasil pemeriksaan.Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru

pada pengelolaan keuangan maupun kinerja SKP

Tantangan dan Peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi Inspektorat Kota

Mataram untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik demi

tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Mataram ini.

4. Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Inspektorat Kota

Mataram Tahun 2015

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2015, maka Renja Tahun 2015 relatif tidak

ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan. Pembandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja menjadi

penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA,

PPAS dan RAPBD Kota Mataram. Dengan demikian amat penting untuk menyusun

Renja SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD

tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar

Renja SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Mataram.

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2015

Kota Mataram

Nama SKPD : Inspektorat Kota Mataram

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

-

1.1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Kota Mataram

60 obrik 60 obrik Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Kota Mataram

60 obrik 60 obrik -

1.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Daerah

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Daerah

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun -

1.3 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Kota Mataram

60 obrik 60 obrik Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Kota Mataram

60 obrik 60 obrik -

1.4 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kota

Mataram 1 Tahun 1 Tahun

Kormonev Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun -

1.4 Review atas laporan keuangan Pemerintah daerah

Kota Mataram

1 laporan 1 laporan

Review atas laporan keuangan Pemerintah daerah

Kota Mataram

1 laporan 1 laporan

2

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

2.2 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan Kota

Mataram 19 orang

19 0rang

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kota Mataram

19 orang 19 orang -

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi NTB

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015, prioritas

nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan dengan sasaran prioritas masing-

masing bidang telah dicanangkan oleh presiden terpilih, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Penanggulangan Kemiskinan;

5. Ketahanan Pangan;

6. Infrastruktur;

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

8. Energi;

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik;

11. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.;

12. Bidang Politik, hukum dan Keamanan;

13. Bidang Perekonomian; dan

14. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2015, pembangunan nasional dalam RKP 2015

dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya.

11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Prioritas Lainnya :

12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13. Bidang Perekonomian

14. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Hubungan antara Renja dan RKP Nasional tahun 2015 dapat ditampilkan dalam

tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Identifikasi Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2015

KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS

Nasional Kota Mataram

(1) (2) Menanggulangi Kemiskinan

Pemberdayaan ekonomi rakyat dan Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin.

Meningkatkan Akses, Kualitas Pendidikan dan kesehatan

Peningkatan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik

Pemulihan dan penguatan fungsi infrastruktur perkotaan (baik jalan dan saluran drainase) dalam mendukung kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat;

Optimalisasi pelaksanaan Good Governance

Kepadatan penduduk yang tinggi terutama pada kawasan pemukiman tradisional.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Penataan lingkungan dan permukiman kumuh

Pengembangan ruang kota yang sinergis dalam konsep Mataram Metro

Penataan drainase perkotaan

Peningkatan kualitas sarana transportasi

Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan

Penciptaan ruang terbuka hijau

Pengelolaan sampah

Gambaran Pelayanan, Visi, dan Misi Inspektorat Kota Mataram

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram sesuai Perda Nomor 18 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram terdapat 9 Jabatan Struktural

terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 5 Jabatan Eselon IIIa, dan 3 Jabatan Eselon IVa

Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dengan tugas pokoknya adalah

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan

pengawasan.

Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut maka Visi Inspektorat Kota

Mataram adalah ” Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata

Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel ” .

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan

tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan

daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan

daerah, baik dari segi sifat, jumlah, maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan

dan kestabilan perekonomian.

Berdasarkan visi tersebut diatas, maka untuk mewujudkannya diperlukan Misi agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi

oleh Inspektorat Kota Mataram ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang

berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kota Mataram dan mengetahui peran dan

program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Adapun Misi Inspektorat Kota Mataram adalah mewujudkan peningkatan aparatur

pengawas dan kapasitas pengawasan.

2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja Inspektorat adalah peningkatan kinerja pengawasan sedangkan

sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatnya akuntabilitas sistem

pengawasan internal.

Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mecapai visi Inspektorat Kota

Mataram terlihat pada tabel 3.2.

Tabel Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran serta

Program dan Kegiatan

Visi : Terwujudnya pengawasan daerah yang profesional menuju tata kelola pemerintahan yang

akuntabel

Misi : Mewujudkan peningkatan Aparatur pengawas dan kapasitas pengawasan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Program Peningkatan

kinerja

pengawasan

Meningkatnya

akuntabilitas

sistem

pengawasan

internal

Persentase penyelesaian

tindaklanjut hasil pemeriksaan :

a. BPK

b. Inspektorat Kota Mataram

85 80

- Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

KDH

Persentase hasil Evaluasi SAKIP

SKPD yang mendapat nilai baik

(minimal B)

50

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

WTP

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel

MISI Mewujudkan Peningkatan Aparatur Pengawas dan Kapasitas Pengawasan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Peningkatan kinerja pengawasan

Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal

Meningkatkan kapabilitas auditor

Peningkatan Pengiriman peserta diklat substantif dan diklat penjenjangan bagi Auditor

Koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan

Peningkatan koordinasi kewenangan APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan

Meningkatkan pengelolaan database tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

Peningkatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut

Meningkatkan Kualitas Laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan

sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sangat

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Kegiatan

merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan organisasi dalam merealisasikan

program kerja yang ditetapkan.

Program kerja dan kegiatan Inspektorat Kota Mataram ini disusun juga

dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah, dimana salah satu misi yang

akan menunjang terwujudnya visi Kota Mataram yang Maju, Religius, dan

Berbudaya, misi tersebut yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar

Pelayanan Minimal) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsip-prinsif

tata pemerintahan yang baik (Good Governance)”.

Inspektorat Kota Mataram membantu Kepala Daerah melakukan

pengawasan dan pembinaan pada seluruh SKPD Se-Kota Mataram agar dalam

menjalankan tugas-tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Tabel Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota Mataram Tahun 2015 SKPD : Inspektorat Kota Mataram

KODE REKENING

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Cata tan Pen ting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 Urusanwajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuda, Perangkat Daerah, Kepeg dan Persandian

2.620.356.398

2.620.356.398

1 20 1 20 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung Jawabkan

465.111.398

465.111.398

1 20 1 20 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

1 20 1 20 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya biaya jasa komunikasi telpon

Kota Mataram

2 saluran telepon

2 saluran telepon

1 20 1 20 05 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional, tertibnya penyelenggaraan

Kota Mataram

2 unit kendara an dinas roda 4 dan 16 kendara an dinas

2 unit kendara an dinas

roda 4 dan 16

kendara an dinas

KODE REKENING






Lokasi Target

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8 9

administrasi keuangan

roda 2 roda 2

1 20 1 20 05 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya materai dan benda pos lainnya

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

1 20 1 20 05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor yang memadai

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

1 20 1 20 05 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan administrasi perkantoran

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

1 20 1 20 05 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik berupa lampu untuk kebutuhan penerangan kantor

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

1 20 1 20 05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

1 20 1 20 05 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan kantor

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

KODE REKENING






Lokasi Target

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 1 20 05 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi di bidang pengawasan

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

1 20 1 20 05 01 19 Penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya dokumen perencanaan

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

1 20 1 20 05 01 26 Penyediaan administrasi keuangan

Tersedianya dana untuk pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

1 20 1 20 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

446.605.000

446.605.000

1 20 1 20 05 02 03 Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya bangunan gedung kantor

Kota Mataram

1 unit

1 20 1 20 05 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Kota Mataram

1 unit 1 unit

1 20 1 20 05 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kota Mataram

1 lokal 1 lokal

1 20 1 20 05 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Kota Mataram

1 paket 1 paket

KODE REKENING






Lokasi Target

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 1 20 05 02 10 Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur

Kota Mataram

1 paket 1 paket

1 20 1 20 05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

1 20 1 20 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin

Kota Mataram

2 unit kendara an dinas roda 4 dan 16 kendara an dinas roda 2

2 unit kendara an dinas

roda 4 dan 16

kendara an dinas roda 2

1 20 1 20 05 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

1 20 1 20 05 03 Program peningkatan disiplin aparatur

15.950.000 15.950.000

1 20 1 20 05 03 04 Pengadaan pakaian KORPRI

Tersedianya pakaian KORPRI

Kota Mataram

1 paket 1 paket

1 20 1 20 05 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Kota Mataram

1 paket 1paket

1 20 1 20 05 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja

20.880.000 20.880.000

KODE REKENING






Lokasi Target

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8 9

dan keuangan

1 20 1 20 05 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan

Kota Mataram

12 laporan 12 laporan

1 20 1 20 05 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.582.580.000

1.582.580.000

1 20 1 20 05 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Terlaksananya kegiatan pengawasan internal secara berkala

Kota Mataram

60 obrik 60 obrik

1 20 1 20 05 20 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

20 1 20 05 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Terlaksananya pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Kota Mataram

60 obrik 60 obrik

KODE REKENING






Lokasi Target

Capaian Kinerja




1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 1 20 05 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kota Mataram

1 Tahun 1 Tahun

1 20 1 20 05 20 10 Review atas laporan keuangan pemerintah Daerah

Terlaksananya review atas laporan keuangan pemerintah daerah

Kota Mataram

1 laporan 1 laporan

1 20 1 20 05 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

72.880.000

81.870.000

1 20 1 20 05 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Terlaksananya kegiatan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kota Mataram

19 orang 19 orang

1 20 1 20 05 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

13.020.000

13.020.000

1 20 1 20 05 22 02 Penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan

Tersusunnya kebijakan dan prosedur pengawasan

Kota Mataram

1 paket 1 paket

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Mataram selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan

selama Tahun 2015 bagi Inspektorat Kota Mataram juga berfungsi sebagai sarana

peningkatan kinerja Inspektorat Kota Mataram. Karena melalui Renja Inspektorat ini dapat

dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja

tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan

manajemen dan seluruh staf Inspektorat Kota Mataram sehingga akan diperoleh

peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur aparatur

Inspektorat Kota Mataram dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai

dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang

optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran

Inspektorat Kota Mataram dalam mendukung pencapaian visi Kota Mataram yaitu

“Terwujudnya Kota Mataram Yang Religius Maju dan Berbudaya”.

bab 1. pendahuluan -...

Documents