renja inspektorat 2014

Download renja inspektorat 2014

Post on 12-Jan-2016

22 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rancangan kerja satu tahun

TRANSCRIPT

  • Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

    Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa setiap daerah harus

    menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan

    tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,

    perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah

    (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan

    Daerah (RKPD).

    Sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat 8 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa

    Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan

    yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

    pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial

    dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian

    setiap SKPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun

    dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD

    dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

    Sementara (PPAS).

    Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh yang berfungsi sebagai

    dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan seluruh

    aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan

    yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

    Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kota Payakumbuh sebagai Satuan Kerja Perangkat

    Daerah pada Tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh

    Tahun 2014. Rencana kerja adalah dokumen rencana SKPD yang memuat program dan

    kegiatan yang diperlukan untuk periode 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan tersebut

    meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru untuk

    mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

  • Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 2

    Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 merupakan wujud tindak lanjut

    upaya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

    yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam

    rangka pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Kota Payakumbuh.

    Inspektorat yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam

    penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan

    bertanggung jawab kepada Walikota Payakumbuh.

    Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan

    untuk menjamin agar Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh berjalan secara efisien dan

    efektif, agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, bersih dan akuntabel

    melalui pengawasan yang professional.

    Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan

    berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

    (KKN), Inspektorat Kota Payakumbuh sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan

    Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

    Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana

    telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

    Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota

    Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 03) Inspektorat merupakan unsur pengawas

    penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas pokok melakukan

    pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan

    pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kota.

    Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat Kota Payakumbuh menyelenggarakan

    fungsi sebagai berikut:

    a. Perencanaan program pengawasan;

    b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;

    c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

  • Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 3

    Pada Tahun 2014 Inspektorat Kota Payakumbuh memiliki personil dengan jumlah sebanyak

    35 orang dengan Struktur Organisasi yang terdiri dari:

    1. Inspektur,

    2. Sekretaris, membawahi:

    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

    b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

    c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

    3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur,

    4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat,

    5. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan dan Kekayaan,

    6. Kelompok Jabatan Fungsional.

    - Jabatan Fungsional Auditor,

    - Jabatan Fungsional P2UPD.

    Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Payakumbuh melakukan

    koordinasi dengan perangkat daerah Kota Payakumbuh (Sekretariat Daerah, Sekretariat

    DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah), juga dengan Aparat Pengawas

    Internal Pemerintah maupun Eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku.

    Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014, merupakan rencana

    pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Inspektorat Kota

    Payakumbuh seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Payakumbuh

    Tahun 2013 2017 yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, bersih

    dan akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

    Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai

    dengan peran Inspektorat Kota Payakumbuh, misi Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2013

    2017 adalah sebagai berikut :

    1. Mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik.

    2. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan,

    penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta

    aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.

    3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang berkualitas.

  • Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 4

    Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014, akan dijadikan sebagai

    pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat Kota Payakumbuh

    Tahun 2014 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada

    pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan

    program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di

    daerah.

    1.2 Landasan Hukum

    Yang menjadi landasan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota

    Payakumbuh adalah:

    1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

    Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

    2. UndangUndang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

    Nasional;

    3. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

    terakhir kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU

    Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

    4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

    Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

    Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja

    Pemerintah;

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

    (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

    4578);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

    Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

    Keuangan daerah sebagaimana yang telah diubah terakir dengan Peraturan Menteri

    Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri

    Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4563);

  • Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 5

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

    Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

    11. UndangUndang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

    Nasional Tahun 2005 2025;

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

    Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

    13.

Recommended

View more >