BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangPembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga tercipta derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya menyelenggarakan upaya kegiatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kehidupan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang harus terus diupayakan oleh pemerintah (Depkes RI, 2009).Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan, yaitu pemerintah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar menjadi pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Tugas pokok DKK Karanganyar ialah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kesehatan.Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di tingkat klinis (dokter muda), Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar memberikan kesempatan pada dokter muda untuk mengetahui tugas DKK baik secara struktural dan fungsional sehingga dokter muda tidak hanya mendapatkan pengetahuan kedokteran fungsional saja, dalam hal ini menentukan diagnosis dan terapi, namun juga memahami unit kesehatan lain yaitu yang berada di bidang struktural dan pembuat regulasi seperti Dinas Kesehatan. Dokter muda diharapkan kelak dapat bekerjasama secara struktural dengan adanya pemahaman mengenai struktur dan tugas Dinas Kesehatan demi mencapai tujuan bersama yaitu tercapainya tahap kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

B. Tujuan1. Tujuan UmumMengetahui tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar2. Tujuan Khususa. Mengetahui struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyarb. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyarc. Mengetahui fungsi dokter sebagai unit fungsional maupun struktural di bidang kesehatan

C. Manfaat1. Manfaat UmumDokter muda dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar2. Manfaat Khususa. Dokter muda dapat mengetahui struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyarb. Dokter muda dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyarc. Dokter muda dapat mengetahui fungsi dokter sebagai unit fungsional maupun struktural di bidang kesehatan

BAB IIKEGIATAN

A. Hari Pertama, Senin, 22 September 20141. Pada hari pertama, para dokter muda FK UNS datang ke DKK Karanganyar dan mendapatkan sambutan dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes., serta bimbingan menajemen kesehatan yang berisi tentang pembangunan kesehatan kabupaten, kewenangan dokter, payung hukum kesehatan, dan tugas serta produk-produk regulasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Bimbingan dimulai dengan diskusi mengenai tujuan dokter muda dalam menjalani stase IKM di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. 2. Bimbingan kedua disampaikan oleh dr. Endah Sekti yang menjelaskan tentang upaya kesehatan dasar dan sistem rujukan materi berupa strata klinik ,bagian-bagian dari institusi dinas kesehatan dan tugas masing-masing bagian. Bimbingan ini juga berisi tentang penugasan laporan.

B. Hari Kedua, Selasa, 23 September 20141. Bimbingan dari Bidang Promosi dan Kesehatan Institusi (Promkesi)Bimbingan pada materi ini disampaikan oleh Bapak Lasi Winarto dan Bapak Haryoto yang menjelaskan dan menguraikan tentang program kesehatan institusi di Kabupaten Karanganyar yang meliputi tentang 3 hal pokok, yaitu mengenai UKBM beserta fungsinya, PPJK, serta promosi kesehatan.2. Bimbingan dari Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)Bimbingan mengenai materi ini disampaikan oleh Bapak Fatkul Munir, SKM, M.Kes. Beliau menjelaskan tentang bagaimana mengatur serta menjalankan program untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Karanganyar dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit.3. Bimbingan dari Bidang KesekretariatanBimbingan tentang materi ini disampaikan oleh Bapak Drs. Bambang Tri H yang menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Karanganyar. Beliau menyampaikan mengenai bagaimana struktur organisasi di dinas kesehatan baik secara struktural maupun secara fungsional, serta bagaimana cara untuk menyusun suatu anggaran atau rencana suatu program secara berurutan.

C. Hari Ketiga, Rabu, 24 September 20141. Pembagian Lokasi Kegiatan Puskesmas dan Penyerahan Surat Pengantar kepada Kabupaten Karanganyar, Kecamatan dan Puskesmas.Dari 15 Dokter Muda dibagi menjadi 3 kelompok kecil dengan pembagian Puskesmas yaitu Puskesmas Kebakramat 1, Puskesmas Kerjo, dan Puskesmas Jatipuro.2. Setelah mendapat pembagian puskesmas, para dokter muda melakukan survei ke masing-masing puskemas sekaligus mengantar surat dan mendapat pengarahan dari pihak puskesmas.

BAB IIIPEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar1. Keadaan GeografiKabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Secara topografi, Kabupaten Karanganyar merupakan daratan dan pegunungan dengan ketinggian tempat yang sangat bervariasi serta memiliki iklim tropis dengan temperatur 22C - 31C. Batas-batas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sragenb. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timurc. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Wonogirid. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Secara topografi Kabupaten Karanganyar merupakan daratan dan pegunungan dengan ketinggian tempat yang bervariasi dan luas wilayah seluruhnya 773,8 km2 atau 2,73% luas Provinsi Jawa Tengah.2. Keadaan Penduduka. Pertumbuhan dan Kepadatan PendudukPerkembangan penduduk di Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar adalah sebesar sebesar 846.183 jiwa. Keadaan data tersebut merupakan proyeksi sensus penduduk tahun 2010. Persebaran penduduk di Kabupaten Karanganyar masih belum merata. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kecamatan dengan penduduk terpadat yaitu Kecamatan Colomadu dengan kepadatan 4.730,18 jiwa per km2, sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Jenawi dengan kepadatan 457,44 jiwa per km2. Sementara itu, kecamatan di Kabupaten Karanganyar dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Jaten yaitu sebesar 81.480 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi yaitu sebesar 25.653 jiwa. Data jumlah penduduk berbagai kecamatan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013NOKECAMATANLUAS WILAYAH (km2)JUMLAH PENDUDUK

1.JATIPURO40,3628.169

2.JATIYOSO67,1636.116

3.JUMAPOLO55,6735.287

4.JUMANTONO53,5542.005

5.MATESIH26,2740.027

6.TAWANGMANGU70,0344.074

7.NGARGOYOSO65,3432.279

8.KARANGPANDAN34,1139.346

9.KARANGANYAR43,0377.781

10.TASIKMADU27,6058.387

11.JATEN25,5581.480

12.COLOMADU15,6473.980

13.GONDANGREJO56,8075.892

14.KEBAKKRAMAT36,4661.076

15.MOJOGEDANG53,3160.503

16.KERJO46,8234.128

17.JENAWI56,0825.653

JUMLAH773,8846.183

b. Sex Ratio PendudukBerdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 adalah sebesar 97,78 (tahun 2012: 98,80; tahun 2011: 99,39). Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. 3. Keadaan Sosial Ekonomia. Alokasi Anggaran Bidang KesehatanSesuai kesepakatan para kepala daerah, diharapkan anggaran kesehatan memperoleh 15% dari APBD. UU Nomor 36/2009 menyebutkan bahwa anggaran kesehatan dialokasikan minimal 5% APBN dan 10% APBD di luar gaji. Namun, secara umum belum banyak daerah yang dapat memenuhi angka tersebut.Di Kabupaten Karanganyar, alokasi anggaran Bidang Kesehatan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 anggaran bidang kesehatan sebesar 124.587.229.555 sedangkan pada tahun 2013 anggaran bidang kesehatan menjadi 125.267.940.400. Untuk APBD, anggaran pada tahun 2012 sebesar 1.169.469.730.000 sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.466.505.135.000.b. Angka Beban TanggunganBerdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur, maka angka beban tanggungan (dependency ratio) penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2013 adalah sebesar 47,67; nilai ini sama besar dengan tahun 2012 sebesar 47,68. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 orang penduduk tidak produktif. Angka beban tanggungan ini diperoleh dari perbandingan banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya usia produktif (usia 15-64 tahun).4. Tingkat PendidikanPenduduk Kabupaten Karanganyar sebagian besar berpendidikan SD/ MI dan penduduk yang tamat S2/S3 jumlahnya paling sedikit. Sesuai data BPS tahun 2011, angka melek huruf laki-laki sebesar 95,5% sedangkan angka melek huruf perempuan sebesar 85,3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan dalam mendapatkan pendidikan daripada perempuan, meskipun jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

B. Situasi Derajat Kesehatan1. Angka KesakitanAngka kesakitan penduduk diperoleh dari data yang berasal dari masyarakat (community based data) yang diperoleh melalui studi morbiditas, dan hasil pengumpulan data dari Dinas Kesehatan Karanganyar serta dari sarana pelayanan kesehatan (facility based data) yang diperoleh melalui sistem pencatatan dan pelaporan.a. Penyakit Menular1) Penyakit Bersumber Binatang a) Pemberantasan Penyakit Malaria (P2 Malaria)Jumlah kasus klinis malaria di Karanganyar tahun 2013 tercatat 7 kasus, turun dari tahun 2012 (11 kasus), tahun 2011 (11 kasus), tahun 2010 (179 kasus), dan tahun 2009 (2 kasus). dari 7 kasus di tahun 2013, semuanya dinyatakan malaria positif, tahun 2011 sebanyak 11 kasus malaria positif, tahun 2009 tidak ada kasus malaria positif. Semua penderita yang ditemukan telah diberikan pengobatan. Kasus tahun 2013 terjadi di Kecamatan Jatipuro, Jumantono, Karngpandan, Karanganyar, Gondangrejo, Kebakkramat II dan Mojogedang II semuanya 1 kasus. b) Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2 DBD)Kasus DBD di Kabupaten Karanganyar tahun 2013 menunjukkan peningkatan dari tahun 2012. Pada tahun 2013 sebanyak 485 kasus naik dibanding tahun 2012 (76 kasus), tahun 2011 (135 kasus), tahun 2010 (498 kasus), tahun 2009 (316 kasus) dan tahun 2008 (473 kasus). Dari 485 kasus DBD pada tahun 2013 semuanya ditangani, dengan perincian kasus sebagai berikut : Kecamatan Colomadu (165 kasus), Kec. Jaten (83 kasus), Kec. Kebakkramat (65 kasus), Kec. Karanganyar (58 kasus), Kec. Tasikmadu dan Kec. Gondangrejo masing-masing 36 kasus, Kec. Mojogedang (9 kasus), Kec. Karngpandan (8 kasus), Kec. Jumantono (7 kasus), Kec. Jumapolo (4 kasus), Kec. Jatipuro, Jatiyoso, Matesih, Tawangmangu (3 kasus), Kec. Ngargoyoso (2 kasus), Kec. Kerjo 1 kasus dan Jenawi tidak ditemukan kasus DBD.Angka kesakitan/ Imcidemt Rate 9IR) pada tahun 2013 sebesar 5.73 per 10.000 penduduk naik dibandingkan tahun 2012 sebesar 0.9 per 10.000 penduduk. Tahun 2011 sebesar 1.49 per 10.000 penduduk, tahun 2010 sebesar 5.76 per 10.000 penduduk, tahun 2009 sebesar 3.63 per 10.000 penduduk dan tahun 2008 sebesar 4.22 per 10.000 penduduk.Dari jumlah kasus yang ada, kematian DBD tahun 2013 sebanyak 8 kasus naik dibanding tahun 2012 sebanyak 2 orang sehingga Case Fatality Rate 9CFR) sebesar 1.6%. Kematian akibat DBD terjadi di Kec. Tasikmadu dan Kebakkramat sebanyak 2 orang sedangkan Kec. Jumantono, Karanganyar, Jaten, Colomadu sebanyak 1 orang. Sedangkan tahun 2012 kematian terjadi di Kec. Colomadu dan Kerjo. Tahun 2011 kematian terjadi di Gondangrejo dengan CFR sebesar 0.7% (kematian sebanyak 1 orang). Tahun 2010 CFR sebesar 0.83% (kematian sejumlah 4 orang), tahun 2009 CFR sebesar 1.9% (kematian sejumlah 6 orang), tahun 2008 CFR sebesar 1.6% (kematian sejumlah 7 orang).Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD tahun 2013 sebanyak 8 kali di 6 wilayah kecamatan yaitu Kec. Colomadu 1 kali kejadian KLB dengan 12 kasus dan 1 meninggal, Kec. Jumantono 1 kali kejadian KLB dengan 3 kasus dan 1 orang meninggal, Kec. Kebakkramat 2 kali kejadian KLB dengan 6 kasus dan 2 diantaranya meninggal, Kec. Jaten 1 kali kejadian 1 kasus dan 1 meninggal, Kec. Tasikmadu 2 kali kejadian 2 kasus dan 2 meninggal, Kec. Karangayar 1 kali kejadian 2 kasus dan 1 meninggal. Sedangkan tahun 2012 sebanyak 7 kali di 4 wilayah kecamatan yaitu Colomadu (3 kali kejadian KLB dengan 11 kasus, dan 1 orang meninggal), Mojogedang (2 kali kejadian KLB dengan 8 kasus), Jaten (1 kali kejadian KLB dengan 3 kasus) dan Kerjo (1 kali kejadian KLB dengan 1 kasus dan meninggal). Sementara KLB DBD tahun 2011 terjadi di 2 wilayah Kec. Mojogedang tahun 2011 terjadi di 2 wilayah kecamatan dan 2 desa dengan jumlah penderita 7 orang dan kematian sebanyak 1 orang. Sedangkan KLB DBD tahun 2010 terjadi di 6 kecamatan dan 9 desa dengan jumlah penderita 22 orang dan tidak ada kasus kematian. KLB DBD pada tahun 2009 terjadi di 7 kecamatan dan 8 desa, dengan jumlah penderita 16 orang dan kematian sebanyak 5 orang. KLB DBD tahun 2008 meliputi 14 kecamatan dan 8 desa dengan jumlah penderita 473 orang dan kematian 7 penderita. Rumah/bangunan bebas jentik pada tahun 2013 sebesar 78.20% (19.768 rumah diperiksa), tahun 2012 : 84.4% (17.628 rumah diperiksa), tahun 2011 : 93.28% (22.624 rumah diperiksa), tahun 2010 : 87.86% (66.792 rumah diperiksa), tahun 2009 : 84,77% (48.889 rumah diperiksa), tahun 2008 : 95.6% (75.454 rumah diperiksa).

c) Pemberantasan Penyakit Filariasis (P2 Filariasis)Serangan penyakit ini dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat karena menurunnya daya kerja dan produktifitas serta timbulnya cacat anggota tubuh yang menetap. Beberapa jenis nyamuk diketahui berperan sebagai faktor filariasis antara lain Mansonia, Anopheles dan Culex. Pada tahun 2013, 2012 dan 2011 tidak ditemukan kasus baru filariasis. Sedangkan tahun 2010 ditemukan dan ditangani sebanyak 1 kasus yaitu di wilayah Puskesmas Tawangmangu. Tahun 2009 sebanyak 1 kasus di Puskesmas Ngargoyoso, tahun 2008 sebanyak 3 kasus di Puskesmas Karanganyar (2 kasus) dan Tawangmangu (1 kasus).

2) Penyakit Menular Langsung a) Pemberantasan Penyakit Tuberculosis Paru (P2 TB Paru)Pada tahun 2013, diperkirakan kasus baru TB Paru sebesar 6,184 kasus, dengan penemuan BTA positif 452 kasus (Case Detection Rate (CDR) = 7.35%) sedangkan tahun 2012 sebesar 948 kasus dengan penemuan BTA positif sebesar 562 kasus dan pada tahun 2011 ditemukan 938 kasus dengan penemuan BTA positif 601 kasus (CDR = 64.07%). Sedangkan pada tahun 2010 CDR mencapai 52.8% (491 kasus ditemukan penderita BTA positif. Tahun 2009, CDR nya sebesar 48.85% (446 kasus ditemukan penderita BTA positif). Tahun 2008, CDR nya sebesar 42.75% (386 kasus ditemukan penderita BTA positif). Angka penemuan kasus BTA positif tertinggi di Puskesmas Kebakkramat II yaitu sebesar 11% dan terendah di Puskesmas Karanganyar sebesar 5%.

b) Pemberantasan Penyakit Kusta (P2 Kusta)Indonesia merupakan negara penyumbang jumlah penderita kusta ketiga terbanyak setelah India dan Brasil. Masalah ini diperberat dengan masih tingginya stigma di kalangan masyarakat dan sebagian petugas, akibatnya sebagian besar penderita dan mantan penderita kusta dikucilkan sehingga tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta pelayanan yang berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan. Berikut ini merupakan perincian penemuan kasus baru kusta di Kabupaten Karanganyar : tahun 2013 (1 penderita kusta baru PB dan 10 penderita MB), tahun 2012 (2 penderita baru kusta PB dan 17 penderita kusta MB), tahun 2011 (1 penderita baru kusta PB dan 10 penderita baru kusta MB); dari 17 penderita baru kusta MB ditemukan 4 orang penderita di bawah usia 14 tahun meningkat dibanding tahun 2011 sebanyak 1 orang; tahun 2010 (0 penderita baru kusta PB dan 15 penderita baru kusta MB), tahun 2009 (0 penderita baru kusta PB, 15 penderita baru kusta MB), tahun 2008 (0 penderita baru kusta PB dan 15 penderita baru kusta MB).

c) Pemberantasan Penyakit Diare (P2 Diare)Jumlah kasus diare di Kabupaten Karanganyar tahun 2013 yang ditemukan dan ditangani sebanyak 15.364 kasus (42.4%), turun dibandingkan tahun 2012 sebanyak 18.017 kasus (46.4% dari jumlah perkiraan kasus), tahun 2011 sebanyak 20.331 kasus (55% kasus), tahun 2010 sebanyak 17.037 kasus, tahun 2009 sebanyak 15.457 kasus, tahun 2008 sebanyak 14.872 kasus.Tahun 2013 penemuan dan penanganan tertinngi diare di wilayah Puskesmas Tasikmadu, namun hal ini hanya berkisar 42% dari target yang diperkirakan. Penemuan kasus terendah di wilayah Puskesmas Karangpandan sebanyak 463 kasus (23%). Sedangkan capaian penemuan terendah di Puskesmas Karanganyar yaitu sebanyak 727 kasus (22% dari target yang diperkirakan).Kasus kematian akibat diare pada tahun 2013 sebanyak 1 kasus di wilayah Puskesmas Kebakkramat I, masih sama dengan tahun 2012 sebanyak 1 kasus di wilayah yang sama juga, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 2 kasus yang terjadi di wilayah Puskesmas Matesih dan Kebakkramat I. Kasus kematian akibat diare pada tahun 2011 terjadi penurunan dibanding tahun 2010 yaitu sebanyak 3 kasus kematian. Tahun 2009 terjadi 2 kasus kematian.

d) Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (P2 ISPA)Jumlah kasus pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani pada tahun 2013 sebanyak 647 kasus (10% dari target yang diperkirakan), turun dibandingkan pada tahun 2012 sebanyak 780 kasus (11.9% dari target yang diperkirakan), tahun 2011 sebanyak 863 kasus (9.79% dari target). Sedangkan tahun 2010 sebanyak 929 kasus, tahun 2009 sebanyak 908 kasus, tahun 2008 sebanyak 1035 kasus. Penemuan kasus pneumonia tertinggi di wilayah Puskesmas Mojogedang II dengan 166 kasus sedangkan kasus terendah di wilayah Puskesmas Karanganyar dan Karangpandan tidak ada kasus. Sedangkan kasus kematian di tahun 2013 akibat pneumonia masih sama dengan pada kasus tahun 2012 yaitu tidak ada kasus kematian, turun dibanding tahun 2011 sebanyak 2 kasus yang ditemukan di wilayah Puskesmas Colomadu I dan Gondangrejo.

e) Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS (P2 HIV/AIDS)Penemuan kasus AIDS di Kabupaten Karnganyar pertama kali ditemukan pada tahun 2003 dan sudah meninggal. Pada tahun 2013 di Kabupaten Karanganyar ditemukan sebanyak 34 orang pengidap HIV, naik tajam dibandingkan pada tahun 2012 (8 orang pengidap HIV), tahun 2011 (7 orang pengidap HIV). Penderita positif AIDS di tahun 2013 sebanyak 8 orang turun dibandingkan di tahun 2012 sebanyak 27 orang, sedangkan tahun 2011 sebanyak 14 orang. Tahun 2013 ditemukan 7 kematian akibat HIV/AIDS turun dibandingkan tahun 2012 ditemukan 9 kematian akibat HIV/AIDS sedangkan tahun 2011 sejumlah 4 orang. Sehingga sampai akhir tahun 2013 ini, kasus HIV/AIDS di Karanganyar sebanyak 179 kasus dan yang meninggal sebanyak 57 orang.

f) Surveillans Acute Flaccid Paralysis (AFP)Surveillans AFP pada hakekatnya adalah pengamatan dan penjaringan semua kelumpuhan yang terjadi secara mendadak dan sifatnya flaccid (layuh) seperti sifat kelumpuhan pada poliomyelitis. Prosedur pembuktian penderita AFP terserang virus polio liar atau tidak adalah : Melakukan pelacakan terhadap anak < 15 tahun yang mengalami kelumpuhan layuh mendadak (< 14 hari) dan menentukan diagnosa awal. Mengambil spesimen tinja penderita tidak lebih dari 14 hari sejak kelumpuhannya, sebanyak 2 kali selang waktu pengambilan I dan II > 24 jam. Mengirim kedua specimen tinja ke Laboratorium Bio Farma Bandung dengan pengemasan khusus. Hasil pemeriksaan spesimen tinja akan menjadi bukti virologist adanya virus polio di dalamnya. Diagnosa akhir ditentukan pada 60 hari sejak kelumpuhan. Pemeriksaan klinis dilakukan oleh Dokter spesialis anak atau syaraf untuk menentukan apakah masih ada kelumpuhan atau tidak. Tahun 2013 ditemukan 5 kasus (1 kasus di Kec. Jumantono dan 4 kasus di Kec. Kerjo), tahun 2012 tidak ditemukan kasus baru AFP dan tahun 2011 ditemukan 10 kasus baru AFP.

b. Penyakit Tidak MenularSaat ini di negara berkembang telah terjadi pergeseran penyebab kematian utama dari penyakit menular ke penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, penyakit paru obstruksi kronik, dan kanker jenis tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh berubahnya gaya hidup, urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi. Di bawah ini adalah diagram yang menunjukkan kasus penyakit tidak menular tahun 2008 sampai dengan 2013 di Kabupaten Karanganyar.

Grafik 3.1 Jumlah Penderita Penyakit Diabetes Mellitus dan Stroke di Kab. Karanganyar Tahun 2008-2013

DM tipe IDM tipe IIStroke Hemoragik (SH)Stroke Non Hemoragik (SNH)

200858910029239665

20094648009122366

2010629114701130855

2011341112653121233

20124314681395718

20131674453250732

Tabel 3.2 Jumlah Penderita Penyakit Diabetes Mellitus dan Stroke di Kab. Karanganyar Tahun 2008-2013

Grafik 3.2 Jumlah Penderita Penyakit Kanker Hati, Kanker Paru, Kanker Payudara, dan Kanker Serviks Uteri di Kab. Karanganyar Tahun 2008-2013

Tabel 3.3 Jumlah Penderita Penyakit Kanker Hati, Kanker Paru, Kanker Payudara, dan Kanker Serviks Uteri di Kab. Karanganyar Tahun 2008-2013

Ca Hati dan Sal.EmpeduCa Bronkus dan ParuCa PayudaraCa Serviks Uteri

200847321655

200977155552

20103828211109

2011479244142

201251512975

2013221714983

Grafik 3.3 Jumlah Penderita PPOK, Asma Bronkhial, KLL, dan Psikosis di Kab. Karanganyar Tahun 2008-2013

Tabel 3.4 Jumlah Penderita PPOK, Asma Bronkhial, KLL, dan Psikosis di Kab. Karanganyar Tahun 2008-2013

PPOKAsma BronkhialKLLPsikosis

2008684103216370306

20091265110997515338

201049610578866375

201123895061189852

201221443181034231

201364641161034386

Berdasarkan grafik di atas, penyakit tidak menular pada tahun 2013 terlihat ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, data di atas tidak dapat dilakukan perbandingan karena penurunan yang terbaca pada laporan bukan karena menurunnya kasus, tetapi karena adanya perbedaan proses entry. Entry data penyakit pada tahun 2011 dan sebelumnya berdasarkan data kunjungan, sedangkan mulai tahun 2012 entry data penyakit menggunakan data kasus.c. Kejadian Luar Biasa (KLB)Beberapa KLB di Kabupaten Karanganyar antara lain:1) DBD, 8 desa di 6 kecamatan dengan jumlah penderita 36 orang dan meninggal 7 orang2) Keracunan makanan, 5 desa di 5 kecamatan dengan jumlah penderiya 153 orang dan tidak ada korban jiwa3) Chikungunya, 18 desa di 7 kecamatan dengan jumlah penderita 515 orang4) Gigitan anjing, 3 desa di 1 kecamatan dengan jumlah penderita 3 orang5) Campak, 2 desa di 2 kecamatan dengan jumlah penderita 32 orang6) Leptospirosis, 1 desa di 1 kecamatan dengan jumlah penderita 1 orangGrafik 3.4 Attack Rate dan CFR KLB di Kab. Karanganyar Tahun 2008-2013

Tabel 3.5 Attack Rate dan CFR KLB di Kab. Karanganyar Tahun 2008-2013

200820092010201120122013

attack rate0,290,251,50,071,30,26

CFR0,231,81,640,762,21,5

2. Angka KematianKejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat menggambarkan status kesehatan masyarakat secara kasar, kondisi lingkungan fisik dan biologik secara tidak langsung. Disamping itu dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan. Secara kasar, kejadian kematian yang ada di masyrakat tidak dapat disajikan, karena keterbatasan data/informasi. Angka kematian yang berhubungan dengan program kesehatan terdiri dari:a. Angka Kematian Ibu (AKI)Angka kematian ibu adalah jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka kematian ibu maternal menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan terutama ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas. Dapat diketahui angka kematian ibu melahirkan di Karanganyar Tahun 2013 sebesar 68,3 / 100.000 KH turun dibanding tahun 2012 sebesar 127,1 / 100.000 KH, tahun 2011 sebesar 99,1 / 100.000 KH. Sedangkan tahun 2010 sebesar 128,6 / 100.000 KH. Tahun 2009 sebesar 64,9 / 100.000 KH. Tahun 2008 sebesar 107,35 / 100.000 KH.Jumlah kasus kematian ibu tahun 2013 sebanyak 9 kasus yang tersebar di wilayah puskesmas Jatiyoso 1 orang, Jumantono 2 orang, Karangpandan 2 orang, Jaten 11 orang, Kebakramat II 2 orang, dan Mojogedang 1 orang.Dari 9 kasus kematian ibu pada tahun 2013, kematian ibu jamil yang berumur 35 tahun sebesar 1 kasus, sedangkan kematian ibu bersalin umur 20 34 tahun sejumlah 1 kasus, serta kematian ibu nifas umur 35 tahun sebanyak 5 kasus, umur 20 34 tahun sejumlah 2 kasus. Jadi sekitar 60 % kematian ibu terjadi pada usia 35 tahun, 40% pada usia 20 34 tahun.Di Jawa Tengah, AKIpada tahun 2009 sebesar 114 / 100.000 KH. Pada tahun 2010, AKI sebesar 104,97 / 100.000 KH. Pada 2011, AKI sebesar 116,01 / 100.000 KH. Selanjutnya, pada tahun 2012 memiliki AKI sebesar 116,34 / 100.000 KH.Ditingkat nasional, pada tahun 2007 telah tercapai AKIsebesar 228 / 100.000 KH. Selanjutnya berdasarkan RPJM 2010 2014 yang tertuang dalam Perpres No.5 tahun 2015 dapat menurunkan AKI menjadi 118 / 100.000 KH. Sedangkan target nasional 2015, AKI dapat diturunkan menjadi sebesar 102 /100.000 KH sesuai dengan target MDGs (Millenium Development Goals) tahun 2015.Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa capaian AKI di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2009 dan 2011 telah memenuhi capaian AKI di tingkat propinsi Jawa Tengah dan target Nasional. Pada tahun 2010 dan 2012, capaian AKI di Kabupaten Karanganyar tidak memenuhi capaian AKI di tingkat propinsi Jawa Tengah.b. Angka Kematian Bayi (AKB)Angka kematian bayi di suatu wilayah menggambarkan status kesehatan seperti tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Angka kematian bayi didapat dari perbandingan jumlah bayi (umur < 1 tahun) yang meninggal di suatu wilayah tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah yang sama dalam kurun wkatu 1 tahun dikalikan 1.000. Angka kematian bayi di Kabupaten Karanganyar tahun 2013 sebesar 9,9 / 1.000 turun dibanding tahun 2012 sebesar 10,1 / 1.000 KH, tahun 2011 sebesar 9,23 / 1.000 KH, tahun 2010 sebesar 9,45 / 1.000 KH, tahun 2009 sebesar 8,35 / 1.000 KH, tahun 2008 sebesar 8,43 / 1.000 KH.Kasus kematian bayi pada tahun 2013 sebanyak 131 bayi, yang terbanyak di wilayah puskesmas Jumantono dan puskesmas Tasikmadu yaitu sebanyak 14 kasus dan terendah di wilayah puskesmas Jatipuro sebanyak 2 kasus.Di Jawa Tengah, target AKBpada tahun 2010 sebesar 10,62 / 1.000 KH dan dapat dicapai sebesar 10,62 / 1.000 KH. Pada tahun 2011, target AKBsebesar 9,1 / 1.000 KH dan dapat tercapai 10,34 / 1.000 KH. Pada 2012, target AKBsebesar 9,0 / 1.000 KH dan dapat tercapai sebesar 10,75 / 1.000 KH. Selanjutnya, pada tahun 2013 memiliki target AKB sebesar 8,9 / 1.000 KH, 8,7 / 1.000 KH pada tahun 2014, dan 8,5 / 1.000 KH pada tahun 2015.Ditingkat nasional, pada tahun 2007 telah tercapai AKBsebesar 34/ 1.000 KH. Selanjutnya berdasarkan RPJM 2010 2014 yang tertuang dalam Perpres No.5 tahun 2015 dapat menurunkan AKB menjadi 24 / 1.000 KH. Sedangkan target nasional 2015,AKBdapat diturunkan menjadi sebesar 23 /1.000 KH sesuai dengan target MDGs (Millenium Development Goals) tahun 2015.Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa capaian AKB di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2010 telah memenuhi target di tingkat propinsi Jawa Tengah dan target Nasional.Pada tahun 2011 dan 2012,capaian AKB di Kabupaten Karanganyar tidak memenuhi target AKB di tingkat propinsi Jawa Tengah namun memiliki capaian yang lebih baik dibandingkan capaian AKB ditingkat propinsi Jawa Tengah. Sedangkan capaian AKB di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013tidak memenuhi target di tingkat propinsi Jawa Tengah namun memenuhi target Nasional.

c. Angka Kematian Balita (AKABA)Angka kematian balita (AKABA) merupakan perbandingan jumlah anak berumur 1 5 tahun yang meninggal di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah yang sama dalam kurun waktu 1 tahun dikalikan 1.000. Tahun 2013 terdapat 21 anak balita mati naik dibandingkan dengan tahun 2012 terdapat 9 balita mati, dan tahun 2011 terdapat 23 anak balita mati, tahun 2010 terdapat 16 anak balita mati. Tahun 2009 terdapat 14 anak balita mati, dan tahun 2008 terdapat anak balita mati. Angka kematian balita (AKABA) tahun 2013 sebesar 1,6 / 1.000 KH, 2012 sebesar 0,7 / 1.000 KH, tahun 2010 sebesar 1,21 / 1.000 KH, tahun 2009 sebesar 0,3 / 1.000 KH.Kasus kematian anak balita tertinggi di wilayah puskesmas Jumatono yaitu sebnayak 4 kasus, sedangkan wilayah yang tidak ada aksus kematian anak balita meliputi puskesmas Jatipuro, Matesih, Karangpandan, Karanganyar, Colomadu I, Colomadu II, Kebakkramat II, Mojogedang I, dan Jenawi. Di Jawa Tengah, target AKABA pada tahun 2010 sebesar 12, 02 / 1.000 KH dan dapat dicapai sebesar 12,02 / 1.000 KH. Pada tahun 2011, target AKABA sebesar 12,01 / 1.000 KH dan dapat tercapai 11,50 / 1.000 KH. Pada 2012, target AKABA sebesar 12,0 / 1.000 KH dan dapat tercapai sebesar 11,85 / 1.000 KH. Selanjutnya, pada tahun 2013 memiliki target AKABA sebesar 11,95 / 1.000 KH, 11,90 / 1.000 KH pada tahun 2014, dan 11,85 / 1.000 KH pada tahun 2015. Sedangkan target nasional 2015, AKABA dapat diturunkan menjadi sebesar 32 /1.000 KH sesuai dengan target MDGs (Millenium Development Goals) tahun 2015.Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa capaian AKABA di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 telah memenuhi target AKABA di tingkat propinsi Jawa Tengah dan target Nasional.d. Angka Kecelakaan Lalu LintasKasus kecelakaan lalu lintas adalah jumlah korban (meninggal dunia, cedera berat, cedera sedang, dan cedera ringan) sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas. Menurut data dari Polres Karanganyar, kejadian kecelakaan lalu lintas yang tercatat selama tahun 2012 sebanyak 780 kejadian turun dibanding tahun 2011 sebanyak 841 kasus. Kasus kecelakaan tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Karanganyar (63 kasus), kemudian kecamatan Jaten sebanyak 128 kasus. Dengan korban meninggal dunia terbanyak di kecamatan Jaten sebanyak 8 orang. Ini mungkin karena 2 daerah ini termasuk daerah pusat perkotaan dengan kepadatan lalu lintas yang paling tinggi dan pusat dari banyak kegiatan. Terendah di kecamatan Jatipuro dan Jenawi dengan 5 kasus. Hal ini dimungkinakn karena di daerah ini merupakan daerah pinggiran, dengan kepadatan lalu lintas yang tidak ramai.3. Status Gizi MasyarakatStatus gizi yang dimaksud adalah status gizi balita. Sebanyak 50.887 (80,37%) balita ditimbang dari total balita pada tahun 2013 di Kabupaten Karanganyar yaitu 64.437 balita. Pada tahun 2012 sebanyak 65.591, yang ditimbang juga sebanyak 52.717 (80,37%), tahun 2011 sebanyak (73,26%). Dari balita yang ditimbang pada tahun 2013, status gizi lebih sebanyak 307 balita (0,60%) naik dibanding tahun 2012 status gizi lebih sebanyak 289 balita (0,55%), tahun 2011 sebanyak 320 balita (0,60%). Status gizi baik tahun 2013 sebanyak 49.039 balita (96,38%), naik dibanding tahun 2012 sebanyak 50.604 balita (95,99%), tahun 2011 sebanyak 50.934 balita (95,87%). Status gizi kurang tahun 2013 sebanyak 1.370 balita (2,69%), turun dibanding tahun 2012 sebanyak 1.612 (3,06%), tahun 2011 sebesar 1.704 balita (3,21%). Sedangkan status gizi buruk tahun 2013 sebanyak 160 balita (0,31%), turun dibanding tahun 2012 sebanyak 172 (0,33%), tahun 2011 sebanyak 172 balita (0,32%).Kasus penemuan gizi buruk tertinggi pada tahun 2013 ditemukan di wilayah Puskesmas Gondangrejo sebanyak 41 balita. Penemuan gizi buruk paling rendah di wilayah Puskesmas Jaten 1 dengan tidak ada penemuan kasus.Adanya kasus gizi buruk pada balita harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah karena masalah terseburbisa berdampak panjang yaitu terjadinya loos generation.4. Usia Harapan Hidup (UHH)Usia harapan hidup dianggap sebagai indikator umum bagi taraf hidup maka tingginya umur harapan hidup menunjukkan tingginya tingkat taraf hidup suatu wilayah dan sebaliknya. Data terakhir BPS Provinsi Jawa Tengah, UHH Kabupaten Karanganyar tahun 2012 sebesar 72,6. Angka tersebut masih sama dengan tahun 2011 sebesar 72,6, sedangkan tahun 2010 sebesar 72,20, dan tahun 2009 sebesar 72,13. Ini berarti kondisi taraf hidup di Kabupaten Karanganyar terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.C. Tugas Pokok FungsiDinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar adalah dinas pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. DKK Karanganyar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kesehatan.DKK Karanganyar sebagai dinas pelaksana kesehatan tingkat kabupaten membawahi 21 puskesmas yang tersebar di dalam 17 kecamatan, yaitu: Puskesmas Jatipuro, Puskesmas Jatiyoso, Puskesmas Jumapolo, Puskesmas Jumantono, Puskesmas Matesih, Puskesmas Tawangmangu, Puskesmas Ngargoyoso, Puskesmas Karangpandan, Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Tasikmadu, Puskesmas Jaten I, Puskesmas Jaten II, Puskesmas Colomadu I, Puskesmas Colomadu II, Puskesmas Gondangrejo, Puskesmas Kebakkramat I, Puskesmas Kebakkramat II, Puskesmas Mojogedang I, Puskesmas Mojogedang II, Puskesmas Kerjo, dan Puskesmas Jenawi.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 (terlampir), yaitu meliputi:1. Kepala Dinas Karanganyar, bertugas sebagai pemimpin DKK Karanganyar.Tugas pokok fungsi kepala dinas antara lain:a. Merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.b. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna melancarkan pelaksanaan tugas.c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.d. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang Kesehatan yang meliputi promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang Kesehatan yang meliputi promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta keskretariatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.f. Memberikan rekomendasi perijinan diBidang Kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Kesehtan yang meliputi promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.h. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan yang meliputi promosi dan pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta keskretariatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetakan oleh Bupati.i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Kesehatan yang meliputi promosi, dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta kesekretariatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan.j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawaan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja.k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.l. Melaksanaka tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.2. Sekretariat, membawahi tiga sub bagian: a. Sub Bagian PerencanaanTugas pokok fungsi sub bagian ini antaralain:1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan.3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung mapun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Menyiapkan konsep naskah Dinas bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan. 6) Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan. 7) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya. 8) Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai dengan indikator indikator yang telah ditetapkan. 9) Menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan penyusunan pedoman pembinaan teknis bidang kesehatan.10) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk-produk hukum daerah bidang kesehatan.11) Mengelola dan menganalisa data, informasi yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan pengembangan program sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten.12) Mengkoordinasikan rencana program promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga serta pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 13) Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi program pada semua Unit Kerja terkait di lingkungan Dinas Kesehatan.14) Mengelola pemantauan dan evaluasi program pada semua unit kerja terkait di lingkungan Dinas Kesehatan.15) Mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan program promosi dan kesehatan institusi, pelayanan kesehatan, bina kesehatan keluarga serta pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, dengan unit kerja terkait di tingkat kabupaten, regional dan nasional.16) Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan dengan memantau dan meneliti hasil kerja bawahan untuk mengetahui kebenaran materiil dan formil serta untuk mengetahui kesulitan/ hambatan yang dihadapi dan memberikan jalan keluar. 17) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 18) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengembilan kebijakan. 19) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.b. Sub Bagian KeuanganTugas pokok fungsi sub bagian ini antaralain:1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6) Menyusun rencana anggaran, pendapatan dan belanja rutin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.7) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.8) Melaksanakan pencatatan aktifitas keuangan sesuai pedoman yang berlaku.9) Menyiapkan usulan pengangkatan bendahara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.10) Mengkoordinasikan penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas urusan keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 11) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 12) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengembilan kebijakan. 13) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.Tugas pokok fungsi sub bagian ini antara lain:1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Melaksanakan urusan ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.6) Melaksanakan urusan kearsipan sesuai pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.7) Mengelola urusan rumah tangga Dinas sesuai pedoman yang berlaku. 8) Melaksanakan pemilihan tenaga medis dan paramedis teladan di wilayah kerja Dinas Kesehatan.9) Melaksanakan pengadaan perawatan dan pelayanan perlengkapan/peralatan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 10) Melaksanakan penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas urusan umum.11) Melaksanakan inventarisasi terhadap barang-barang milik Dinas untuk tertib administrasi.12) Mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tenaga kesehatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 13) Mengolah data/informasi/administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian dan tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.14) Membuat usulan kebutuhan dan mutasi pegawai dan tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.15) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia / pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan. 16) Mengkoordinasikan penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas urusan kepegawaian dan tenaga kesehatan. 17) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 18) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 19) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.Bidang sekretariat di DKK Karanganyar telah bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Namun untuk memperoleh kinerja yang maksimal dibutuhkan lebih banyak usaha. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja yaitu faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia dan faktor sarana dan prasarana. Faktor lingkungan sangat berpengaruh karena dengan lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan kinerja. Faktor sumber daya manusia juga sangat berpengaruh oleh karena apabila sumber daya manusia yang tersedia memiliki jumlah yang cukup dan berkualitas, dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan untuk faktor sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia, maka kegiatan kerja tidak dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan.3. Bidang Promosi dan Kesehatan Institusi (Promkesi), membawahi:a. Seksi Promosi KesehatanTugas pokok fungsi seksi ini antara lain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Promosi Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Mengkoordinasikan perencanaan, pembuatan dan penyampaian pesan/misi-misi kesehatan yang efektif dan komunikatif melalui semua media yang ada. 6) Mengkoordinasikan kerjasama lintas program dan sektoral dalam kegiatan promosi kegiatan7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinyaPromosi Kesehatan dapat dilakukan secara langsung (contoh: penyuluhan) maupun tidak langsung (contoh: poster, pamflet). Program seksi Promosi Kesehatan dilaksanakan dengan tiga cara yaitu Advokasi, Bina Masyarakat, dan Gerakan Masyarakat Kemitraan.Program Promosi Kesehatan lainnya yaitu PHBS dengan Indikator Tatanan Rumah Tangga yang berjumlah 16 yaitu 10 Indikator Nasional dan 6 Indikator Jawa Tengah. Indikator tersebut yaitu: (1) Persalinan oleh tenaga kesehatan, (2) ASI eksklusif 0-6 bulan, (3) Gizi Seimbang, (4) Air bersih, (5) Jamban Sehat, (6) Kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni, (7) Lantai kedap air, (8) Aktifitas fisik/olah raga, (9) Tidak merokok, (10) Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), (11) Penimbangan Balita, (12) Membuang sampah pada tempatnya, (13) Cuci tangan, (14) Gosok gigi minimal 2 kali sehari, 15) Tidak minum miras dan narkoba, (16) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Penilaian masing-masing indikator yaitu nilai 1 bagi yang melakukan, dan nilai 0 bagi yang tidak melakukan. Klasifikasi strata PHBS Tatanan Rumah Tangga berdasarkan jumlah nilai: sehat pratama (nilai 1-5), sehat madya (nilai 6-10), sehat utama (nilai 11-15), ataupun sehat paripurna (nilai 16-20).b. Seksi UKBM dan Kesehatan InstitusiTugas pokok fungsi seksi ini antaralain:1) Menyusun program kegiatan Seksi UKBM dan Kesehatan Institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Mengkoordinasikan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.6) Mengkoordinasikan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pengembangan UKBM dan kesehatan institusi.7) Mengkoordinasikan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pengembangan UKBM dan kesehatan institusi.8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja.9) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan Kesehatan Instansi memiliki program dalam upaya preventif dan promotif.Program tersebut melibatkan masyarakat agar ikut serta dalam upaya menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan.Program seksi ini antara lain: Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dibentuk di lembaga pendidikan (TK, SD, SMP, dan SMA) dan Poskestren di pendidikan Pesantren; Posyandu (Balita dan Lansia) dibentuk di lingkungan masyarakat; dan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)c. Seksi Pengembangan Perlindungan Jaminan KesehatanTugas pokok fungsi seksi ini anataralain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Pengembangan Perlindungan Jaminan Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Mengkoordinasikan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam perlindungan jaminan kesehatan 6) Mengkoordinasikan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pengembangan perlindungan jaminan kesehatan 7) Mengkoordinasikan pembinaan / fasilitasi, pengawasan/monitoring dan penilaian/evaluasi dalam perlindungan jaminan kesehatan.8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya. Bidang Promosi dan Kesehatan Institusi di DKK Karanganyar telah bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Namun untuk memperoleh kinerja yang maksimal dibutuhkan lebih banyak usaha. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja yaitu faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia dan faktor sarana dan prasarana. Faktor lingkungan sangat berpengaruh karena dengan lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan kinerja. Faktor sumber daya manusia juga sangat berpengaruh oleh karena apabila sumber daya manusia yang tersedia memiliki jumlah yang cukup dan berkualitas, dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan untuk faktor sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia, maka kegiatan kerja tidak dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan.4. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes), membawahi:a. Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan RujukanTugas pokok fungsi seksi ini antara lain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Melaksanakan pembinaan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan yankes swasta.6) Mengevaluasi usulan kebutuhan alat kesehatan Puskesmas.7) Menyusun dan mengusulkan pengaturan tarif pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan milik pemerintah lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.8) Memberikan bimbingan dan arahan serta mengkoordinasikan dengan instansi dan program terkait penanganan penyimpangan manajerial dan medis teknis pada lembaga pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta berdasarkan ketentuan yang berlaku.9) Memberikan bimbingan dan arahan upaya pengembangan lembaga pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.10) Memberikan bimbingan dan arahan serta mengkoordinasikan dengan instansi dan program terkait peningkatan dan pengembangan SDM pada lembaga pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan pelyanan kesehatan swasta.11) Melakukan pemantauan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap jasa pelayanan asuransi dan produk pelayanan kesehatan oleh pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta.12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 13) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 14) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinyab. Seksi Kefarmasian dan NAPZATugas pokok fungsi seksi ini antaralain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Kefarmasian dan NAPZA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Melaksanakan perencanaan dan penyusunan formularium obat di Puskesmas sebagai pedoman pengadaan obat di Kabupaten Karanganyar.6) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian penggunaan obat di puskesmas serta lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta lainnya.7) Melakukan pemantauan, bimbingan dan pengendalian produksi, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan, dan mengkoordinasikan dengan lintas sektor maupun lintas program.8) Melaksanakan penyuluhan dan penyebaran informasi tentang obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, makanan-minuman dan NAPZA dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan lintas sektor maupun lintas program.9) Melaksanakan sertifikasi dan pengawasan produksi makanan-minuman.10) Melaksanakan sertifikasi Apotik, Toko Obat, Industri Rumah Tangga, Alat Kesehatan, Toko Alat Kesehatan dan Pengobat Tradisional.11) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 12) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 13) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinyac. Seksi Akreditasi, Sertifikasi dan LisensiTugas pokok fungsi seksi ini antaralain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Akreditasi, Sertifikasi dan Lisensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Melakukan pembinaan teknis di unit-unit pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, sarana produksi/distribusi makanan minuman dan alat kesehatan, baik negeri maupuan swasta, secara proaktif, kontinyu dan terprogram. 6) Melakukan pemantauan pelaksanaan sertifikasi dan lisensi kepada unit-unit pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, sarana produksi/distribusi makanan minuman, alat kesehatan, baik negeri maupun swasta. 7) Melaksanakan akreditasi, sertifikasi dan lisensi kepada pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, distribusi makanan minuman dan alat kesehatan, baik negeri maupuan swasta yang memberikan pelayanan kepada masyarakat bersama dengan instansi terkait. 8) Melakukan pemantauan dan pemecahan permasalahan yang terkait dengan akreditasi, sertifikasi dan lisensi di unit pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, sarana produksi / distribusi makanan minuman dan alat kesehatan. 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 10) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 11) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinyaSeksi ini menangani masalah perizinan terhadap sarana kesehatan, tenaga kesehatan atau sarana lainnya yang bergerak di bidang kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat dimana sarana kesehatan ataupun tenaga kesehatan itu berada.Sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang diberikan izin yaitu:(1) Sarana Kesehatan, yaitu tempat pelayanan kesehatan, seperti: Rumah Sakit, Puskesmas, apotek, Rumah Bersalin, laboratorium klinik, dll.(2) Tenaga Kesehatan, yaitu orang yang melakukan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan yang terkait, seperti: dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, analis kesehatan, termasuk dokter praktek intership di daerah tersebut dll.(3) Sarana lain, yaitu sarana penunjang pelayanan kesehatan selain sarana kesehatan yang disebutkan sebelumnya, seperti: klinik kecantikan, pabrik besar farmasi (PBF), industri farmasi skala besar ataupun kecil.Selain itu, dalam kaitannya dengan pendidikan Kedokteran, DKK juga mengurus perizinan dokter-dokter internsip, sesuai PERMENKES No.299/MENKES/PER/II/2009 tentang Penyelenggaraan Program Internsip danPenempatan Dokter Pasca Internsip.Bidang Pelayanan Kesehatan di DKK Karanganyar telah bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Namun untuk memperoleh kinerja yang maksimal dibutuhkan lebih banyak usaha. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja yaitu faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia dan faktor sarana dan prasarana. Faktor lingkungan sangat berpengaruh karena dengan lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan kinerja. Faktor sumber daya manusia juga sangat berpengaruh oleh karena apabila sumber daya manusia yang tersedia memiliki jumlah yang cukup dan berkualitas, dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan untuk faktor sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia, maka kegiatan kerja tidak dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan.5. Bidang Bina Kesehatan Keluarga (Binkesga), membawahi: a. Seksi Kesehatan Ibu dan AnakTugas pokok fungsi seksi ini antaralain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis ke Puskesmas dan Institusi Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis program kesehatan ibu dan anak.7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan audit kematian ibu melahirkan dan kematian bayi. 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinyaKesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak merupakan tujuan ke-4 dan ke-5 dalam MDGs 2015 yang telah disusun oleh WHO. Indikator untuk kesehatan dan kesejahteraan anak adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup, proporsi anak usia 1 tahun diimunisasi campak dan proporsi anak usia 12-23 bulan yang telah diimunisasi campak. Sedangkan indikator untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih.

b. Seksi Perbaikan Gizi MasyarakatSeksi ini bertugas dalam bidang gizi masyarakat, termasuk diantaranya yaitu menangani Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), program Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif, program keluarga sadar gizi (kadarsi), dan pencegahan dan penanggulangan Gizi Buruk.Tugas pokok fungsi seksi ini antara lain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan dan perbaikan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), kekurangan zat besi, kekurangan vitamin A, kekurangan energi proteian (KEP).6) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan peningkatan Surveilans Gizi, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinyac. Seksi Reproduksi Remaja dan LansiaTugas pokok fungsi seksi ini antaralain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Reproduksi Remaja dan Lansia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis ke Puskesmas dan Institusi Pelayanan KB-KR dan lansia yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta 6) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelatihan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan kesehatan lansia.7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinyaSeksi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia, terdiri dari tiga program yaitu:1) Keluarga Berencana (KB), dengan program KB pada pasangan usia subur, meningkatkan cakupan peserta KB baru dan KB aktif, menurunkan angka kejadian komplikasi KB dan angka kegagalan KB.2) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR),3) Puskesmas Santun Lansia, yaitu dengan meningkatkan angka harapan hidup dengan program Posyandu lansia. Sasaran program ini adalah kesahatan kelompok usia lanjut.Bidang Bina Kesehatan Keluarga di DKK Karanganyar telah bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Namun untuk memperoleh kinerja yang maksimal dibutuhkan lebih banyak usaha. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja yaitu faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia dan faktor sarana dan prasarana. Faktor lingkungan sangat berpengaruh karena dengan lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan kinerja. Faktor sumber daya manusia juga sangat berpengaruh oleh karena apabila sumber daya manusia yang tersedia memiliki jumlah yang cukup dan berkualitas, dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan untuk faktor sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia, maka kegiatan kerja tidak dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan.6. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), membawahi:a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan PenyakitTugas Pokok fungsi seksi ini antara lain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Melakukan pengamatan dan pengelolaan surveilans penyakit menular dan tidak menular secara rutin dalam wilayah kabupaten untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 6) Mengelola sistem informasi geografi dan epidemiologi dalam rangka pencegahan penyakit sesuai pedoman yang berlaku.7) Mengelola jaringan informasi dalam wilayah kabupaten dan kegiatan komunikasi dengan Propinsi maupun pusat dalam pengamatan dan pencegahan penyakit sesuai pedoman yang berlaku. 8) Mengelola publikasi berkala bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit sesuai pedoman yang berlaku.9) Mengelola sarana imunisasi dan distribusi kepada unit pelayanan kesehatan yang melaksanakan imunisasi.10) Mengkoordinasikan lintas program dan sektoral dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengamatan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 11) Mengkoordinasikan kerjasama dengan Instansi / Badan / Perguruan Tinggi dan pihak swasta serta masyarakat dalam rangka kegiatan pengamatan dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 13) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 14) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinyaSeksi ini bertugas menangani pencegahan kejadian penyakit termasuk KLB.Pencegahan dilakukan untuk penyakit menular dan tidak menular. Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) diwujudkan melalui program imunisasi, sesuai dengan tujuannya, yaitu LIL (Lima Imunisasi Dasar Lengkap) untuk bayi dan balita di bawah 1 tahun, imunisasi untuk jemaah haji (contoh: imunisasi meningitis), serta imunisasi lainnya (contoh: influenza). Apabila ada laporan KLB seksi pencegahan penyakit bertugas mencegahan penyebaran penyakit tersebut semakin meluas dengan pemberian vaksin booster pada penduduk yang belum terkena di wilayah KLB.b. Seksi Pemberantasan dan Pengendalian PenyakitTugas pokok fungsi seksi ini antara lain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Melakukan pengamatan dan pengelolaan informasi penyakit menular serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa secara rutin dalam wilayah kabupaten untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 6) Mengelola sistem informasi geografi dan epidemiologi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penanggulangan kejadian luar biasa sesuai pedoman yang berlaku. 7) Mengelola jaringan informasi dalam wilayah kabupaten dan kegiatan komunikasi dengan Propinsi maupun pusat dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penanggulangan kejadian luar biasa sesuai pedoman yang berlaku. 8) Mengelola publikasi berkala pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta penanggulangan kejadian luar biasa .sesuai pedoman yang berlaku.9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 10) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 11) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.Seksi ini bertugas melakukan pengendalian kejadian penyakit yang sudah dilaporkan ada di suatu wilayah meliputi penyakit DBD, malaria, ISPA, diare, kolera, TB paru, antraks dan HIV/AIDS.c. Seksi Penyehatan LingkunganTugas pokok fungsi seksi ini antara lain:1) Menyusun program kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.5) Melakukan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi perumahan dan lingkungan, tempat-tempat umum, kualitas air serta makanan dan minuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.6) Mengkoordinasikan kegiatan teknis hygiene dan sanitasi perumahan dan lingkungan, tempat-tempat umum dan industri serta penyehatan makanan dan minuman untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 7) Menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan hygiene sanitasi perumahan dan lingkungan, tempat-tempat umum, kualitas air serta makanan dan minuman.8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinyaSeksi ini bertugas menangani masalah lingkungan. Beberapa program kerjanya adalah penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah atau sampah.Tugas pokok instansi (Tupoksi) P2PL antara lain :1. Melakukan surveilans Penyakit Menular (PM) dan Penyakit Tidak Menular (PTM)Bidang P2PL menerima laporan KLB dari berbagai sumber, bisa dari masyarakat, instansi kesehatan yang terkait atau praktek dokter, dan lain sebagainya.Setelah mendapatkan laporan, surveilans dilakukan untuk menganalisis kasus yang ada dengan tujuan mencari penyebab KLB, sarana penularan, faktor risiko dan sifat penyakit, serta untuk mengetahui status kesehatan populasi. Kemudian dapat diketahui cara pencegahan dan pengobatannya. Apabila penyakit yang menyebabkan KLB sudah diketahui penyebab dan pengobatannya, bisa langsung dilakukan aksi pencegahan atau pengobatan.Pada prinsipnya adalah mencegah penyakit semakin menyebar kepada individu yang sehat dan mencegah kronisitas atau progresivitas penyakit pada individu yang sudah terkena.2. Pengobatan penyakitApabila sumber penyakitnya sudah diketahui dan pengobatannya juga sudah diketahui maka dilakukan pengobatan pada individu yang sakit.3. ImunisasiTujuan Imunisasi adalah mencegah kejadian penyakit atau mencegah penyebaran penyakit semakin luas bagi penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi.Program imunisasi yang dijalankan yaitu imunisasi dasar dan lanjutan.4. Pengendalian vektorPenyakit menular yang ditularkan vektor dapat dicegah dengan mengandalikan populasi vektor penyakit tersebut.Contoh kasus DBD di suatu Desa Y. Penyakit ini disebarkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti tahapan pencegahan yang bisa dilakukan adalah PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan pengadaan jumat bersih dapat mencegah penularan DBD.5. Penanggulangan KLB dan BencanaApabila terdapat laporan KLB maka segera dilakukan analisa situasi di lokasi KLB atau bencana.Kemudian dipersiapkan sarana kesehatan atau mungkin logistik yang diperlukan.Kasus KLB atau bencana yang memerlukan kerjasama lintas sektoral dapat diatasi dengan bantuan dari instansi lain.Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sekretariat di DKK Karanganyar telah bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Namun untuk memperoleh kinerja yang maksimal dibutuhkan lebih banyak usaha. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja yaitu faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia dan faktor sarana dan prasarana. Faktor lingkungan sangat berpengaruh karena dengan lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan kinerja. Faktor sumber daya manusia juga sangat berpengaruh oleh karena apabila sumber daya manusia yang tersedia memiliki jumlah yang cukup dan berkualitas, dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan untuk faktor sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia, maka kegiatan kerja tidak dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Perbekalan Farmasi 1) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan. 2) Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan. 3) Melakukan pengamatan terhadap mutu secara organoleptis dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan di distribusikan. 4) Melakukan pembinaan dan pengendalian penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan. 5) Melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaaan dan penggunaan obat publik dan perbekalan kesehatan. 6) Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. 7) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan. 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan untuk mengambil langkah selanjutnya. 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan 1) Menyusun rencana kegiatan di bidang pemeriksaan laboratorium kualitas lingkungan dan laboratorium penyakit menular, penelitian kesehatan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan sebagai pedoman kerja. 2) Menjabarkan perintah atasan secara jelas dan rinci agar mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. 3) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan agar tidak tumpang tindih. 4) Melaksanakan konsultasi kepada atasan dan koordinasi dengan instansi terkait dan atau unit lain di lingkungan Dinas Kesehatan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk memperoleh sinkronisasi dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan tugas. 5) Memberikan bimbingan dan arahan / petunjuk kepada bawahan sesuai pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. 6) Membuat, menghimpun dan mendistribusikan laporan hasil hasil penelitian dan pemeriksaan laboratorium secara kontinyu. 7) Melakukan pemeriksaan laboratorium kualitas air, makanan minuman dan kualitas lingkungan serta laboratorium penyakit menular.8) Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan9) Melaksanakan survey kesehatan daerah.10) Melaksanakan kerjasama kemitraan dengan unit penelitian dan pengembangan kesehatan lain untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu program kesehatan kabupaten.11) Melaksanakan kooordinasi lintas program dan lintas sektoral. 12) Merencanakan kebutuhan sarana laboratorium.13) Menyusun proposal penelitian kesehatan. 14) Memonitor pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas bawahan. 15) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan mempelajari data dan laporan sebagai bahan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya agar tepat, efektif, dan efisien. 16) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan. 17) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. 18) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan untuk mengambil langkah selanjutnya. 19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 1) Menyusun rencana kegiatan di bidang ketatausahaan, urusan umum, pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman kerja.2) Menjabarkan perintah atasan secara jelas dan rinci agar mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik.3) Mendistribusikan tugas kepada seluruh karyawan sesuai bidang tugas masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan agar tidak tumpang tindih.4) Melaksakanan perencanaan, pengkoordinasian dan pengevaluasian program kegiatan UPTD Puskesmas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.5) Melaksanakan konsultasi kepada atasan dan koordinasi dengan instansi terkait dan atau unit lain di lingkungan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, utuk memperoleh sinkronisasi dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan tugas.6) Melaksanakan urusan surat menyurat, disposisi, kearsipan, dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.7) Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh karyawan.8) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.9) Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor sesuai perencanaan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas.10) Melaksanakan pengadaan alat tulis kantor sesuai perencanaan/kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.11) Melaksanakan urusan rumah tangga secara teratur dan sistematis agar tugas berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.12) Melaksanakan inventarisasi terhadap barang-barang milik unit kerja untuk tertib administrasi.13) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang diberikan.14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan untuk mengambil langkah selanjutnya.

BAB IVSIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulana. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar berperan sebagai koordinator penyelenggara pelayanan kesehatan di tingkat daerah. DKK berfungsi dalam menetapkan regulasi kebijakan kesehatan daerah, memonitor dan mengevaluasi program-program unit dibawahnya, baik Puskesmas maupun praktik swasta.b. Peran dokter tidak hanya sebatas Unit Kesehatan Perorangan (UKP) saja, namun bisa sekaligus berperan dalam Unit Kesehatan Masyarakat (UKM), misalnya seperti pada dokter Puskesmas. Dokter juga bisa berwenang sebagai pembentuk regulasi kesehatan bila tergabung dalam suatu instansi seperti Dinas Kesehatan.c. Permasalahan kesehatan yang terjadi di Kabupaten Karanganyar bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingya kesehatan, kurangnya dana untuk mengadakan suatu program kesehatan, jauhnya tempat pelayanan kesehatan, dan kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan serta fasilitas yang memadai.

B. Sarana. Dinas Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan kerjasama dengan Unit Pelayanan Kesehatan, terutama puskesmas sebagai ujung tombak unit pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga dapat tercapai pembangunan kesehatan yang optimal.b. Bila seorang dokter ingin memiliki jabatan struktural di suatu institusi kesehatan, sebaiknya memiliki pengalaman organisasi yang baik agar dapat menjalankan tugasnya dalam melakukan manajemen kesehatan dengan baik pula.c. Perlu komitmen baik para tenaga kesehatan maupun masyarakat terhadap pentingnya kesehatan agar program-program untuk mengangkat derjat kesehatan setinggi-tingginya dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta

Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. 2014. Profil Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. Karanganyar

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 2004.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. 2014. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Karanganyar1