bab 2_gambaran umum.doc
TRANSCRIPT
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
2.1. TINJAUAN RENCANA TATA RUANG
Mengacu ke KepMen. Kimpraswil. nomor 327/KPTS/M/2002, penataan ruang
adalah merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan rencana tata ruang adalah wujud
struktural dan pemanfaatan ruang yang akan berbeda untuk setiap tingkatan
rencana tata ruang.
Tabel 2.1
Tingkatan dan Substansi Utama Rencana Tata Ruang
TINGKATAN
RENCANA TATA RUANG
SUBSTANSI UTAMA
RENCANA TATA RUANG
RENCANA STRUKTUR
RENCANA UMUM
RENCANA DETIL
RENCANA TEKNIK/RTBL
Sumber : Lampiran V kepMen. Kimpraswil 327/KPTS/M/2002, p: II-1 & II-2
Berdasarkan tingkat kedalaman substansial perencanaan tata ruang sesuai
tingkatan rencana tata ruang dapat dibedakan menjadi produk perencanaan
struktur ruang wilayah, perencanaan umum dan perencanaan rinci yang dapat
dibedakan lebih rinci lagi menjadi rencana detail dan rencana teknik ruang.
Untuk menggambarkan pembagian dan tingkat kedalaman kajian tata ruang
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.
2-1
BAB 2GAMBARAN UMUM
Pengaturan Pola Pemanfaatan Ruang
Pengaturan Struktur & Pemanfaatan Ruang
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
Tabel 2.2
Pembagian Dan Tingkat Kedalaman Kajian Tata Ruang
RENCANA STRUKTUR RENCANA UMUM RENCANA RINCI
Kebijakan yang menggambarkan arahan tata ruang untuk kawasan tertentu dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang
Kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan
RENCANA DETAIL :
pengaturan yang memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang dengan manajemen transportasi kota dan pelayanan utilitas kota
RENCANA TEKNIK :
pengaturan geometris pemanfaatan ruang yang menggambarkan keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas kota/kawasan
Sumber : Lampiran V KepMen Kimpraswil 327/KPTS/M/2002, hal :II-3 & II -4
Dengan demikian menurut KepMen Kimpraswil 327/KPTS/M/2002, Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan Kebijakan yang
menggambarkan arahan tata ruang untuk kawasan tertentu dalam jangka waktu
sesuai dengan rencana tata ruang
2.2. PENGERTIAN RTRW
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang
sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang
merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari
pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Propinsi, dan
RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga
konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.
RTRW Nasional adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang
wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang
yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi. RTRW Nasional
2-2
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
disusun pada tingkat ketelitian skala 1:1.000.000 dengan jangka waktu
perencanaan selama 25 tahun.
RTRW Propinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan
ruang wilayah propinsi yang berfokus pada keterkaitan antar
kawasan/kabupaten/kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat
dilepaskan dari wilayah lain di sekitarnya. RTRW Propinsi disusun pada tingkat
ketelitian skala 1:250.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 15 tahun.
Pada jenjang berikutnya, RTRW Kabupaten disusun oleh daerah otonom
kabupaten dengan memperhatikan RTRW lainnya. Pada tingkat ketelitian
internal yang lebih dalam pada skala kabupaten dan akan dijelaskan pada
bagian berikut.
Gambar 2.1. Kedudukan Rencana Tata Ruang
2.3. SKALA DAN JANGKA WAKTU RTRW KABUPATEN
2-3
Nasional
Propinsi
Kabupaten
Kecamatan
RTRWN(1 : 1.000.000)
20 Tahun
RTRW Propinsi(1 : 250.000)
20 tahun
RTRW Kab/Kota(1 : 100.000/50.000)
20 tahun
RRinciTR Perkotaan(1 : 25.000)10 tahun
Benar
Jelas
RDTR
RTRKw.Stra.K
UU No.26/2007
RTRPulau/Kep
RTRKw.Stra.K
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang
dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal skala
1:100.000 berjangka waktu perencanaan 10 tahun. RTRW Kabupaten disusun
berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka
waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan
berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian,
keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan
kaitannya dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya.
2.4. TUJUAN DAN SASARAN RTRW KABUPATEN
Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan
ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan
senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi
dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk
tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sasaran dari perencanaan tata ruang
wilayah kabupaten adalah:
a. Terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang dilakukan
oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
c. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di
wilayah kabupaten;
d. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah
kabupaten.
e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor
pembangunan.
2-4
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
2.5. FUNGSI RTRW KABUPATEN
Fungsi dari RTRW Kabupaten adalah sebagai berikut:
Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;
Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah
kabupaten;
Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah
kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah,
masyarakat dan swasta;
Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.
TAHAPAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATENDalam Penyusunan RTRW
terbagi menjadi tiga tahapan, antara lain:
- Pengumpulan Data dan Informasi
- Analisis
- Perumusan Konsep RTRW Kabupaten
2.5.1. Pengumpulan Data dan Informasi
Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal wilayah dan
kecenderungan perkembangannya. Data dan informasi tersebut berdasarkan
runtun waktu (time series) selama sepuluh tahun terakhir hingga saat tahun
penyusunan. Data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah secara umum
mencakup:
a. Data dan peta kebijaksanaan pembangunan;
b. Data dan peta kondisi sosial ekonomi;
c. Data dan peta sumberdaya manusia;
d. Data dan peta sumberdaya buatan;
2-5
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
e. Data dan peta sumberdaya alam;
f. Data dan peta penggunaan lahan;
g. Data pembiayaan pembangunan;
h. Data kelembagaan.
2.5.2. Analisis
Analisis yang dilakukan bertujuan untuk:
1) memahami karakteristik unsur-unsur pembentuk ruang;
2) memahami hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah;
3) mengetahui beberapa fenomena yang ada
Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta
hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah, dengan
memperhatikan kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ada. Analisis yang
dilakukan meliputi analisis terhadap kondisi sekarang dan kecenderungan di
masa depan dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dalam
proses pengumpulan data dan informasi. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi:
a. Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kabupaten;
Analisis kebijaksanaan pembangunan adalah untuk memahami arahan
kebijaksanaan pembangunan wilayah kabupaten yang bersangkutan dan
kedudukannya dalam perspektif kebijaksanaan pembangunan nasional dan
propinsi, serta untuk mengantisipasi dan mengakomodasi program-program
pembangunan sektoral yang akan dilaksanakan.
Kebutuhan Data/Peta
Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan meliputi:
1. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN);
2. Program Pembangunan Nasional (Propenas);
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP);
2-6
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
5. Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi dan Kabupaten;
6. Program sektoral.
b. Analisis regional;
Analisis regional dilakukan untuk memahami kedudukan dan keterkaitan
kabupaten dalam sistem regional yang lebih luas dalam aspek sosial,
ekonomi, lingkungan, dan budaya.
Kebutuhan Data/Peta
1. Data satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah pengaliran sungai (DPS);
2. Ekosistem wilayah;
3. Sistem jaringan transportasi;
4. Sistem pergerakan barang dan modal;
5. Pola migrasi penduduk;
6. Karakteristik budaya (suku, adat, agama, dan ras).
c. Analisis ekonomi dan sektor unggulan;
Analisis ekonomi dilakukan untuk mewujudkan ekonomi wilayah yang
sustainable melalui keterkaitan ekonomi lokal dalam sistem ekonomi wilayah
yang lebih luas.
Kebutuhan Data/Peta
Data dan/atau peta perekonomian yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1. Produk Domestik Regional Bruto;
2. Income per capita;
3. APBD;
4. Jumlah dan besar investasi pemerintah dan swasta;
5. Jumlah tenaga kerja di sektor formal dan informal;
6. Jumlah pengangguran;
7. Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara.
d. Analisis sumberdaya manusia;
Analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk memahami aspek-aspek
kependudukan terutama yang memiliki pengaruh timbal balik dengan
pertumbuhan perkembangan sosial dan ekonomi.
Kebutuhan Data/Peta
2-7
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
Data sumberdaya manusia yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1. Jumlah penduduk;
2. Kepadatan penduduk;
3. Pertumbuhan penduduk;
4. Penduduk menurut mata pencaharian;
5. Penduduk menurut tingkat pendidikan;
6. Penduduk menurut struktur usia;
7. Penduduk menurut struktur agama;
8. Penduduk menurut jenis kelamin;
9. Penduduk menurut struktur pendapatan;
10. Jumlah kepala keluarga;
11. Angka kelahiran dan angka kematian;
12. Tingkat mobilitas penduduk;
13. Tingkat harapan hidup;
14. Tingkat buta huruf.
e. Analisis sumberdaya buatan;
Secara umum, analisis sumberdaya buatan dilakukan untuk memahami:
o Kondisi dan pelayanan sarana dan prasarana wilayah;
o Potensi dan kemungkinan kendala yang dihadapi dalam peningkatan
pelayanan sarana dan prasarana wilayah.
Sistem sarana dan prasarana wilayah terbagi menjadi:
- Sistem Prasarana Transportasi
Analisis sistem prasarana transportasi yang meliputi transportasi darat,
air, dan udara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai:
o Keterkaitan fungsional dan ekonomi antar kota, antar kawasan baik
dalam wilayah maupun antar wilayah kabupaten, dengan melihat
pengumpul hasil produksi, pusat kegiatan transportasi, dan pusat
distribusi barang dan jasa;
o Kecenderungan perkembangan prasarana transportasi yang ada;
o Aksesibilitas lokasi-lokasi kegiatan di wilayah kabupaten.
Kebutuhan Data/Peta
2-8
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
Data dan peta sistem prasarana transportasi darat yang dibutuhkan adalah
sebagai berikut:
1. Pola jaringan jalan dan rel kereta api;
2. Kondisi jalan;
3. Status dan fungsi jalan;
4. Volume aliran barang dan penumpang;
5. Pola pergerakan (asal dan tujuan) barang dan penumpang;
6. Lokasi dan volume bongkar-muat di terminal.
Data dan peta sistem prasarana transportasi air (sungai, danau, penyebarangan,
dan laut) yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1. Pola jaringan/alur pelayaran;
2. Jenis-jenis pelayaran;
3. Asal dan tujuan pelayaran;
4. Volume aliran barang dan penumpang pelayaran;
5. Lokasi dan volume bongkar-muat ponton/dermaga/pelabuhan.
Data dan peta sistem prasarana transportasi udara yang dibutuhkan adalah
sebagai berikut:
1. Pola jaringan penerbangan;
2. Jenis-jenis penerbangan;
3. Asal dan tujuan penerbangan;
4. Volume aliran barang dan penumpang;
5. Lokasi dan kapasitas bandar udara.
- Sistem Prasarana Pengairan
Analisis sistem prasarana pengarian dilakukan untuk memperoleh gambaran
mengenai :
• Keterkaitan fungsional antara sumber-sumber air baku dengan lokasi atau
kawasan industri, pertanian, permukiman, dan sebagainya;
• Kecenderungan perkembangan pelayanan prasarana pengairan yang ada;
• Kondisi sumber air dikaitkan dengan upaya pelestarian;
• Standar kebutuhan air baku pada masing-masing kegiatan.
2-9
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
Kebutuhan Data/Peta
Data sistem prasarana pengairan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1. Pola jaringan pengairan/irigasi;
2. Kapasitas dan volume pelayanan pengairan;
3. Luas area yang terlayani dan volume pemakaian;
4. Lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasi/bangunan pengairan;
5. Lokasi, jenis, dan kapasitas sumber-sumber air.
- Sistem Prasarana Wilayah Lainnya
Termasuk di dalam sistem prasarana wilayah lainnya adalah prasarana
energi/listrik, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan (seperti sampah, air
limbah dan air bersih), prasarana kota, dan sebagainya. Idenfikasi ini
dimaksudkan untuk menemui dan mengenali fungsi, kondisi, dan tingkat
pelayanan prasarana wilayah tersebut.
Kebutuhan data yang harus dipenuhi adalah pola jaringan, kapasitas dan
volume pelayanan, luas area dan volume pelayanan, serta lokasi, fungsi, dan
kapasitas instalasi.
f. Analisis sumberdaya alam;
Analisis terhadap sumberdaya alam dimaksudkan untuk memahami kondisi,
daya dukung lingkungan, dan untuk memahami tingkat perkembangan
pemanfaatan sumberdaya lahan/tanah, sumberdaya air, sumberdaya udara,
sumberdaya hutan, dan sumberdaya alam lainnya serta potensi yang dapat
dikembangkan lebih lanjut dalam menunjang pengembangan wilayah
kabupaten.
Sumberdaya Tanah
Analisis sumberdaya tanah dilakukan untuk mengidentifikasi potensi
pengembangan berdasarkan kesesuaian tanah merekomendasikan tentang
peruntukan bagi kegiatan budidaya (kawasan permukiman, pertanian,
perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri, dan lain-lain) dan kawasan
lindung.
Kebutuhan Data/Peta
Data dan peta sumberdaya tanah yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
2-10
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
1. Ketersediaan lahan;
2. Kemiringan lahan;
3. Jenis tanah;
4. Geologi tata lingkungan;
5. Morfologi;
6. Iklim.
Sumberdaya Air
Analisis terhadap sumberdaya air dilakukan untuk memahami bentuk-bentuk
penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air.
Kebutuhan Data/Peta
Data sumberdaya air yang diperlukan meliputi:
1. Kebutuhan dan debit air;
2. Peruntukan air;
3. Curah hujan tahunan;
4. Distribusi hujan;
5. Hidrologi (pola aliran sungai);
6. Hidrogeologi (air tanah dan permukaan);
7. Sebaran sumber air;
8. Daerah resapan air;
9. Rawa dan daerah banjir.
Sumberdaya Udara
Analisis terhadap sumberdaya udara dilakukan untuk mengetahui bentuk-
bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya
udara dalam rangka pengembangan kawasan yang menjaga kualitas udara.
Kebutuhan Data/Peta
Analisis terhadap sumberdaya udara membutuhkan data/peta berikut:
1. Jalur-jalur penerbangan;
2. Kegiatan produksi yang menimbulkan pencemaran udara.
Sumberdaya Hutan
Analisis terhadap sumberdaya hutan dilakukan untuk mengetahui daya
dukung/kemampuan kawasan dalam menunjang fungsi hutan baik untuk
2-11
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
perlindungan maupun kegiatan produksi. Selain itu, analisis ini dimaksudkan
untuk menilai kesesuaian lahan bagi penggunaan hutan produksi tetap dan
terbatas, hutan yang dapat dikonversi, hutan lindung, dan sebagainya.
Kebutuhan Data/Peta
Data dan peta sumberdaya hutan yang diperlukan adalah sebagai berikut:
1. Sebaran dan luas hutan produksi terbatas;
2. Sebaran dan luas hutan produksi tetap;
3. Sebaran dan luas hutan yang dapat dikonversi;
4. Sebaran dan luas hutan lindung;
5. Densitas dan produksi hasil hutan.
Sumberdaya Alam Lainnya
Analisis sumberdaya alam lainnya dapat mencakup sumberdaya hayati dan
non-hayati yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan,
penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya tersebut.
g. Analisis sistem permukiman;
Analisis sistem permukiman dilakukan untuk memahami kondisi, jumlah,
jenis, letak, ukuran, dan keterkaitan antar pusat-pusat permukiman di wilayah
kabupaten yang digambarkan dengan sistem hirarki dan fungsi kawasan
permukiman.
Kebutuhan Data/Peta
Data/peta sistem permukiman yang dibutuhkan adalah:
1. Kondisi permukiman;
2. Jumlah permukiman;
3. Jenis permukiman;
4. Letak dan sebaran konsentrasi kegiatan permukiman perkotaan dan
perdesaan;
5. Luasan permukiman.
h. Analisis penggunaan lahan;
2-12
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
Analisis penggunaan lahan dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk
penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan lahan untuk
kegiatan budidaya dan lindung. Selain itu,
dengan analisis ini dapat diketahui besarnya fluktuasi intensitas kegiatan di
suatu kawasan, perubahan, perluasan fungsi kawasan, okupasi kegiatan
tertentu terhadap kawasan, benturan kepentingan sektoral dalam
pemanfaatan ruang, kecenderungan pola perkembangan kawasan budidaya
dan pengaruhnya terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi serta
kelestarian lingkungan.
Kebutuhan Data/Peta
Data/peta penggunaan lahan yang dibutuhkan adalah:
1. Jenis dan intensitas penggunaan lahan;
2. Luas lahan;
3. Harga tanah;
4. Status lahan;
5. Perubahan fungsi lahan;
6. Ketersediaan lahan.
i. Analisis pembiayaan pembangunan;
Analisis pembiayaan pembangunan dilakukan untuk mengidentifikasi
sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan besaran biaya
pembangunan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan dan pinjaman luar negeri,
perkiraan sumber-sumber pembiayaan masyarakat, dan sumber-sumber
pembiayaan lainnya.
Kebutuhan Data
Data pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan adalah:
1. Besaran PAD;
2. APBD Kabupaten;
3. Besaran DAU;
4. Besaran DAK;
5. Besaran investasi swasta dan masyarakat;
2-13
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
6. Besaran bantuan dan pinjaman luar negeri;
7. Besaran sumber pembiayaan lainnya.
j. Analisis kelembagaan.
Analisis kelembagaan dilakukan untuk memahami kapasitas Pemerintah
Kabupaten dalam menyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur
organisasi dan tata laksana pemerintahan, sumberdaya manusia, sarana dan
prasarana kerja, produk-produk pengaturan serta organisasi non-pemerintah
(Ornop) dan perguruan tinggi.
Kebutuhan Data
Data kelembagaan yang dibutuhkan adalah:
1. Struktur organisasi;
2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia;
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
4. Produk-produk Peraturan;
5. Bentuk-bentuk keterlibatan organisasi non-pemerintah dan perguruan
tinggi.
2.5.3. Perumusan Konsep RTRW Kabupaten
Perumusan konsep RTRW Kabupaten diawali dengan identifikasi potensi dan
masalah pembangunan. Identifikasi potensi dan masalah pemanfaatan ruang
tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang namun juga potensi dan
masalah yang akan mengemuka di masa depan. Identifikasi dari potensi dan
masalah tersebut membutuhkan terjalinnya komunikasi antara perencana
dengan masyarakat yang akan terpengaruh oleh rencana.
Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten. Tujuan dan sasaran perencanaan tata ruang harus mencerminkan
visi dari masyarakat setempat. Selanjutnya, dilakukan perumusan strategi dan
kebijakan tata ruang kabupaten. Rumusan konsep RTRW Kabupaten yang
dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000
mencakup:
1. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;
2-14
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
3. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan
Kawasan Tertentu;
4. Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi,
Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan;
5. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam
Lainnya;
6. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.
2.6. GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN
2.6.1. Konstelasi Kabupaten Kayong Utara dalam Provinsi Kalimantan Barat
Propinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di
antara garis 2o08’ LU serta 3005’ LS serta di antara 108o0’ BT dan 114o10’ BT
pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah
Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di
atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah
satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban
yang tinggi. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih
dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur.
Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran
rendah dengan luas sekitar 146.807 km2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia
atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan
Barat termasuk Provinsi terbesar keempat setelah pertama Irian Jaya (421.891
km2), kedua Kalimantan Timur (202.440 km2) dan ketiga Kalimantan Tengah
(152.600 km2). Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang
dapat dijuluki propinsi "Seribu Sungai". Julukan ini selaras dengan kondisi
geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya
dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih
merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman,
walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar
2-15
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
kecamatan. Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut,
akan tetapi Kalbar memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak
berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang
berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau.
Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah
satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu
dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini,
maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya propinsi di
Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk
dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar dan
Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak – Entikong – Kuching
(Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam
sampai delapan jam perjalanan.
Kabupaten Kayong Utara (KKU) merupakan daerah pemekaran di Provinsi
Kalimantan Barat yang terbentuk pada tanggal 2 Januari 2007 dan disahkan
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007. Kabupaten ini dahulu merupakan
bagian dari Kabupaten Ketapang yang mempunyai luas wilayah terluas di
Kalimantan Barat, yaitu (35.809 km2 atau 24,39 persen). Kabupaten terluas
kedua adalah Kapuas Hulu (29.842 km2 atau 20.33 persen), kemudian
Kabupaten Sintang (21.635 km atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar
pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya. Luas wilayah KKU sendiri adalah
4.586,26 kilometer persegi atau hanya 12,5 % dari luas Kabupaten Ketapang
(sebelum pemekaran) atau 3 % dari luas total Provinsi Kalimantan Barat.
2-16
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
Ketapang 21,35%
Kapuas Hulu 20,40%
Sintang 14,79%
Sambas 4,38%
Sekadau 3,72%
Bengkayang 3,69%
Kayong Utara 3,14%
Kota Pontianak 0,07%
Pontianak 5,28%
Landak 6,77%
Melawi 7,28%
Sanggau 8,79%
Kota Singkawang
0,34%
Gambar 2.2 Prosentase Luas Kabupaten di Kalimantan Barat
Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat menurut sensus tahun 2000
berjumlah 4.073.430 jiwa (1,85% penduduk Indonesia). Sedangkan Penduduk
KKU adalah sekitar 85.000 jiwa atau sekitar 18% dari penduduk Kabupaten
Ketapang (sebelum pemekaran) atau hanya sekitar 2% dari jumlah penduduk
Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut menandakan bahwa posisi KKU
merupakan wilayah dengan penduduk yang cukup padat bagi wilayah Kabupaten
Ketapang sebelum pemekaran namun tergolong wilayah yang kurang padat jika
dibandingkan dengan profil Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan. Hal
ini disebabkan antara lain karena wilayah KKU sebagian besar berada pada
wilayah teluk, termasuk wilayah Kepulauan Karimata, sehingga KKU merupakan
rumah bagi kekayaan potensi wisata bahari, hutan suaka, dan kekayaan sumber
daya laut yang tidak ternilai harganya.
2-17
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
Gambar 2.3 Prosentase Jumlah Penduduk perKabupaten di Kalimantan Barat
2.6.2. Kondisi Geografis, Demografis dan Administrasi Wilayah
Kabupaten Kayong Utara terdiri atas 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan
Kecamatan Sukadana sekaligus ibukota kabupaten, Simpang Hilir, Pulau Maya,
Teluk Batang, dan Kecamatan Sponti.
Ketapang; 9,70%
Sintang; 8,50%
Sanggau; 9,15%
Melawi; 3,96%
Landak; 7,59%Pontianak;
16,76%
Sambas; 11,67%
Sekadau; 4,21%
Bengkayang; 4,80%
Kayong Utara; 2,06%
Kota Pontianak;
12,37%
Kota Singkawang;
4,16%
Kapuas Hulu; 5,07%
2-18
Gambar 2.4 Wilayah Kabupaten Kayong Utara
Sumber: Google earth
2-19
Berdasarkan data dari wilayah sebelum pemekaran dalam pencatatan registrasi
penduduk dari tahun 1990 sampai 2000 dapat diketahui bahwa pertumbuhan
penduduk Kabupaten Ketapang sebesar 2,74 % per tahun. Tingkat pertumbuhan
ini lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk propinsi, hal ini dimungkinkan
karena terjadinya migrasi netto (banyak penduduk yang masuk disebabkan
tertarik oleh berkembangnya industri perkayuan), tingkat kelahiran yang relatif
lebih tinggi (program KB yang terhambat karena faktor geografis) dan
sebagainya.
Luas wilayah Kabupaten Ketapang 35.809 km2 dengan jumlah penduduk
423.816 jiwa yang berarti memiliki kepadatan penduduk rata-rata 13 jiwa / km2
(lebih tinggi dari keadaan 5 tahun sebelumnya). Sedangkan luas wilayah
Kabupaten Kayong Utara adalah 4.586 km2 dengan kepadatan penduduk
sebesar 18,5 jiwa /km2 yang berarti kepadatan daerah pemekaran ini lebih tinggi
dibandingkan dengan wilayah induk. Pesebaran penduduk di Ketapang terlihat
belum merata dimana kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terpadat
yaitu Kecamatan Delta Pawan dengan kepadatan penduduk sebesar 3.129 jiwa
per Km2, kemudian diikuti Kecamatan Benua Kayong sebanyak 91 jiwa per km2
dan singkup sebanyak 57 jiwa per km2 sedangkan kecamatan dengan
kepadatan penduduk yang paling jarang adalah kecamatan Hulu Sungai yaitu 2
jiwa per km2.
Jika dibandingkan dengan Kabupaten Kayong Utara, daerah terpadat adalah
pada Kecamatan Teluk Batang adalah 37 jiwa per km2, kemudian Sukadana 19
jiwa per km2, Simpang Hilir 16 jiwa per km2 dan Maya Karimata 15 jiwa per km2.
Sedangkan Kecamatan Sponti diestimasikan kurang lebih 4,7 jiwa per km2
masih lebih padat dibandingkan dengan Kecamatan Hulu Sungai di wilayah
induk. Sehingga dapat dikatakan Kabupaten ini mempunyai persebaran
penduduk yang lebih merata.
2-20
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Kayong Utara Menurut Kecamatan
No. Kecamatan Kecamatan
(1) (2) (4)
1 Sukadana 17.849
2 Simpang Hilir 22.026
3 Teluk Batang 26.840
4 Pulau Maya Karimata 16.561
5 Sponti 1.724*
Jumlah 85.000
*Estimasi sementara
Sukadana21,00%
Simpang Hilir25,91%Teluk Batang
31,58%
Maya Karimata19,48%
Sponti2,03%
Gambar 2.5 Prosentase Luas Kecamatan Di Kabupaten Kayong Utara
2-21
Kabupaten Kayong Utara merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ketapang. Berikut ini
merupakan peta Kabupaten Ketapang sebelum Pemekaran.
Berikut ini Merupakan Peta Kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kayong
Utara.
A. Kecamatan Sukadana (ibukota Kabupaten)
Gambar 2.7 Kecamatan Sukadana
No. Nama Desa (kondisi tahun 2002)
001 Simpang Tiga
002 Sejahtera
003 Pangkalan Buton
004 Sutera
005 Benawai Agung
006 Harapan Mulia
Luas WilayahJumlah PulauKelurahanDesaDusunPendudukRasio Penduduk
: 949 KM2 (2,65 %): 10 (Tak berpenghuni 2): -: 6: 23: 17.849 orang: 103
Gambar 2.6 Kabupaten Ketapang sebelum Pemekaran
Sumber: www.bpsketapang.go.id
2-22
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
Pertumbuhan Penduduk : 2,20 persen
B. Kecamatan Simpang Hilir
Gambar 2.8 Kecamatan Simpang HilirNo. Nama Desa (kondisi tahun 2002)
001 Padu Banjar
002 Pulau Kumbang
003 Pemangkat
004 Nipah Kuning
005 Rantau Panjang
006 Penjalaan
007 Teluk Melano
008 Sungai Mata Mata
009 Batu Barat
Luas WilayahJumlah PulauKelurahanDesaDusunPenduduk
: 1.422 KM2 (2,65 %): -: -: 9: 33: 21.521 orang
C. Kecamatan Pulau Maya Karimata
Gambar 2.9 Kecamatan Pulau Maya KarimataNo. Nama Desa (kondisi tahun 2002)
001 Padang
002 Dusun Besar
003 Tanjung Satai
004 Dusun Kecil
005 Kamboja
Luas Wilayah : 1.099 KM2 (3,07 %)Jumlah Pulau : 61 (Tak berpenghuni 26)Kelurahan : -Desa : 5Dusun : 20Penduduk : 17.269Rasio Penduduk : 103Pertumbuhan Penduduk : 1,48 persen
2-23
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
Rasio PendudukPertumbuhan Penduduk
: 107: 4,08 persen
D. Kecamatan Teluk Batang
Gambar 2.9 Kecamatan Teluk Batang
E. Kecamatan Sponti
No. Nama Desa (kondisi tahun 2002) Kecamatan Sponti merupakan Pemekaran dari Kecamatan Teluk Batang
001 Sungai Paduan
002 Alur Bandung
003 Teluk Batang
004 Mas Bangun
005 Banyu Abang
006 Podo Rukun
007 Wonorejo
008 Sponti Jaya
009 Telaga Arum
010 Sungai Sepeti
011 Mendawa Lidah
Luas WilayahJumlah PulauKelurahanDesa
: 751 KM2 (2,10 %): -: -: 11
2-24
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
DusunPendudukRasio PendudukPertumbuhan Penduduk
: 40: 27.351 orang: 110: 2,38 persen
2-25
Gambar 2.11 Pemandangan pantai di Pulau Karimata
2.6.3. Potensi Kabupaten Kayong Utara
Kabupaten Kayung Utara mempunyai potensi antara lain, Teluk Melano dan
Teluk Batang strategis dikembangkan menjadi daerah sentra perekonomian.
Sedangkan Sukadana dikembangkan menjadi sentra pariwisata. Karena di
Sukadana memiliki potensi wisata gunung, pantai dan sejarah. Demikian juga
dengan Pulau Maya Karimata dikembangkan menjadi daerah perikanan dan
kelautan.
2.6.4. Topografi
Daerah pantai memanjang dari utara ke selatan dan daerah aliran sungai
merupakan dataran berawa-rawa, yakni mulai dari kecamatan Telok Batang,
Simpang Hilir, Sukadana, dan Pulau Maya Karimata. Sedangkan wilayah
perhuluan umumnya berupa daerah berbukit-bukit.
2.6.5. Geologi
Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kayong Utara berupa sebagian besar
berupa tanah organosal karena letaknya terdapat di daerah pantai, memanjang
dari utara ke selatan, yaitu di kecamatan Simpang Hilir, Pulau Maya Karimata,
2-26
Penyusunan RTRW Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat
Sukadana, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan dan Manis
Mata.
2.6.6. I k l i m
Kabupaten Kayong Utara beriklim tropis dengan suhu rata - rata 23,70° C -
26,70° C dan suhu pada siang hari mencapai 30,80° C serta memiliki curah
hujan rata - rata 3696,1 mm / th dengan curah hujan rata - rata per tahun
sebanyak 214 kali, sedangkan kecepatan angin adalah 3,1 knot dan merupakan
yang tertinggi di Kalimantan Barat.
2.6.7. Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan
Pendapatan utama Kabupaten Kayong Utara berasal dari bisnis kayu, kelapa
sawit, sarang burung walet, jasa perdagangan, perikanan dan sedikit pariwisata.
Pertokoan di Kayong Utara, terutama Sukadana sebagian besar dimiliki oleh
etnis Tionghua. Terdapat berberapa Puskesmas, SMA dan SMK, namun karena
sebagian besar masih berada pada wilayah induk (Kabupaten Ketapang)
sehingga pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan sangat penting.
2.6.8. Etnografi
Kabupaten Kayong Utara adalah kota yang multi suku dan etnis. Suku Dayak
dan Melayu serta Tionghua yang merupakan tiga suku terbesar di kota ini. Selain
itu juga ada suku Jawa dan Madura. Orang Tionghua di kota ini menggunakan
dialek Tiochiu (dalam ejaan Mandarin: Chaozhou) sebagai bahasa pengantar
sesama Tionghua. Juga terdapat sebagian kecil orang Tionghua yang
menggunakan bahasa Khek (Hakka).
2-27