bab 2 tinjauan pustaka 2.1 rumah sakit 2.1.1...

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Pengertian Rumah Sakit menurut Undang-Undang RI Nomor 44 tentang

Rumah Sakit Tahun 2009, yang di maksud Rumah Sakit adalah institusi pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan

Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitatif.

Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan

kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit (Kemenkes, 2010 ). Rumah Sakit

harus mempunyai kemampuan pelayanan sekurang-kurangnya pelayanan medik

umum, gawat darurat, pelayanan keperawatan, rawat inap, operasi/bedah, pelayanan

medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik,

pelayanan administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat,

pemulasaran jenazah, laundry, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan

limbah (Kemenkes, 2010).

Milton Roemer dan Friedman dalam buku Doctors in Hospital (1971) dikutip

oleh Aditama (2010), menyatakan bahwa Rumah Sakit setidaknya punya lima fungsi

yaitu :

Universitas Sumatera Utara

1. Harus ada pelayanan rawat inap dengan fasilitas diagnostik dan terapeutiknya.

Berbagai jenis spesialisasi, baik bedah maupun nonbedah, harus tersedia.

Pelayanan rawat inap ini juga meliputi pelayanan keperawatan, gizi, armasi,

laboratorium, radiologidan berbagai pelayanan diagnostik serta terapeutik lainnya.

2. Rumah sakit harus memiliki pelayanan rawat jalan.

3. Rumah sakit juga punya tugas untuk melakukan pendidikan dan latihan.

4. Rumah sakit perlu melakukan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan,

karena keberadaan pasien di rumah sakit merupakan modal dasar untuk penelitian

ini.

5. Rumah sakit juga punya tanggung jawab untuk program pencegahan penyakit dan

penyuluhan kesehatan bagi populasi di sekitarnya.

Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Umum

diklasifikasikan menjadi : Rumah Sakit Umum Kelas A, Rumah Sakit Umum Kelas

B, Rumah Sakit Umum Kelas C dan Rumah Sakit Umum Kelas D. Klasifikasi

Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan : Pelayanan, Sumber Daya Manusia,

Peralatan, Sarana dan Prasarana serta Administrasi dan Manajemen

(Kemenkes, 2010).

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 340 pasal 13 tahun 2010 tentang

Klasifikasi Rumah Sakit menyatakan Rumah Sakit Umum Kelas C harus mempunyai

kriteria,fasilitas dan kemampuan pelayanan medik meliputi :

1. Pelayanan Medik Umum ( Pelayanan Medik Dasar , Pelayanan Kesehatan Gigi

Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak/ Keluarga Berencana)


2. Pelayanan Gawat Darurat.

3. Pelayanan Spesialis Dasar terdiri dari Spesialis Penyakit Dalam, Kesehatan Anak,

Bedah dan Obsteri Ginekologi.

4. Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut minimal 1(satu) pelayanan.

5. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Spesialis Anestesi, Patologi

Klinik, dan Rehabilitasi Medik.

6. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari Asuhan Keperawatan dan

Asuhan Kebidanan.

7. Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan Intensif, Pelayanan Darah,

Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumrn dan Rekam Medik.

8. Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan Laundry/Linen, Jasa

Boga/Dapur, Tehnik dan Pemeliharaab Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang,

Ambulance, Komunikasi, Kamar jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas

Medik dan Penampungan Air Bersih.

2.1.2 Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap adalah suatu kelompok pelayanan kesehatan yang

terdapat di rumah sakit yang merupakan gabungan dari beberapa fungsi pelayanan.

Kategori pasien yang masuk rawat inap adalah pasien yang perlu perawatan intensif

atau observasi ketat karena penyakitnya. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan

perorangan yang meliputi observasi, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik

dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah

dan swasta, puskesmas dan rumah bersalin yang oleh karena penyakitnya penderita


harus menginap dan mengalami tingkat transformasi, yaitu pasien sejak masuk ruang

perawatan hingga pasien dinyatakan boleh pulang (Muninjaya, 2004).

Di ruang rawat inap pasien menjalani 5 tahap standar pelayanan perawatan,

yang dikeluarkan oleh American Nursing Association/ ANA (PPNI, 2002), yaitu :

1. Standar I : Perawat mengumpulkan data tentang kesehatan klien

2. Standar II : Perawat menetapkan diagnosa keperawatan

3. Standar III : Perawat mengembangkan rencana asuhan keperawatan yang berisi

rencana tindakan untuk mencapai hasil yang diharapkan

4. Standar IV : Perawat mengimplementasikan tindakan yang sudah ditetapkan

dalam rencana asuhan keperawatan

5. Standar V : Perawat mengevaluasi perkembangan klien dalam mencapai hasil

akhir yang sudah ditetapkan

Sari (2009), menjelaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di ruang rawat

inap rumah sakit dapat diuraikan dari beberapa aspek, diantaranya adalah:

1. Penampilan keprofesian atau aspek klinis

Aspek ini menyangkut pengetahuan, sikap dan perilaku dokter dan perawat dan

tenaga profesi lainnya.

2. Efisiensi dan efektivitas

Aspek ini menyangkut pemanfaatan semua sumber daya di rumah sakit agar

dapat berdaya guna dan berhasil guna.

3. Keselamatan pasien

Aspek ini menyangkut keselamatan dan keamanan pasien.


4. Kepuasan pasien

Aspek ini menyangkut kepuasan fisik, mental dan social pasien terhadap

lingkungan rumah sakit, kebersihan, kenyamanan, kecepatan pelayanan,

keramahan, perhatian, biaya yang diperlukan dan sebagainya

Jenis Pelayanan Kesehatan di Kelas Rawat Inap Menurut Hidayat (2004),

jenis pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit adalah :

1. Pelayanan Tenaga Medis

Tenaga medis merupakan unsur yang memberikan pengaruh paling besar dalam

menentukan kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah

Sakit. Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medik kepada pasien

dengan mutu sebaik baiknya, menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan

ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan

kepada pasien di rumah sakit.

2. Pelayanan Tenaga Perawat

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam

maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Pelayanan perawatan di rumah sakit merupakan bagian integral dari

pelayanan rumah sakit secara menyeluruh, yang sekaligus merupakan tolak ukur

keberhasilan pencapaian tujuan rumah sakit, bahkan sering menjadi faktor

penentu citra rumah sakit di mata masyarakat. Keperawatan sebagai suatu profesi

di rumah sakit yang cukup potensial dalam menyelenggarakan upaya mutu,

karena selain jumlah perawat yang dominan di rumah sakit juga pelayanannya


menggunakan metode pemecahan masalah secara ilmiah melalui proses

keperawatan

3. Penyediaan Sarana Medik, Non Medik dan Obat-obatan

Standar peralatan yang harus dimiliki oleh rumah sakit sebagai penunjang untuk

melakukan diagnosis, pengobatan, perawatan dan sebagainya tergantung dari

tipe rumah sakit, di samping tersedianya sarana penunjang medik juga tersedia

alat-alat keperawatan. Dalam rumah sakit, obat merupakan sarana yang mutlak

diperlukan, bagian farmasi bertanggung jawab atas pengawasan dan kualitas

obat. Persediaan obat harus cukup, penyimpanan efektif, diperhatikan tanggal

kadaluwarsanya, dan sebagainya.

2.2 Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam

maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kemenkes, 2010).

Praktik keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama,

tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Kegiatan keperawatan adalah : pelaksanaan asuhan

keperawatan, pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan dan pemberdayaan

masyarakat serta pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer. Yang dimaksud

asuhan keperawatan meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan,

perncanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan. Implementasi keperawatan

meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan. Tindakan


keperawatan meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan,

pendidikan dan konseling kesehatan (Kemenkes, 2010).

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah

teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kemenkes, 2010). Bidan

dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi:

pelayanan kebidanan, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan

kesehatan masyarakat (Kemenkes, 2010). James Willan dalam buku Hospital

Management (1990) dikutip oleh Aditama (2010), menyebutkan bahwa Nursing

Departement di rumah sakit mempunyai tugas, seperti:

1. Memberikan pelayanan keperawatan pada pasien, baik untuk kesembuhan

ataupun pemulihan status fisik dan mentalnya;

2. Memberikan pelayanan lain bagi kenyamanan dan keamanan pasien, seperti

penataan tempat tidur dan lain-lain;

3. Melakukan tugas-tugas administratif;

4. Menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan;

5. Melakukan berbagai penelitian/riset untuk senantiasa meningkatkan mutu

pelayanan keperawatan;

6. Berparisipasi aktif dalam program pendidikan bagi calon perawat.

Kegiatan Pokok atau UraianTugas Perawat Pelaksana yang berhubungan

langsung dengan pasien dan Standar Waktu Pelayanannya pada unit rawat inap

Bidang Pelayanan Keperawatan RS Bangkatan antara lain:


1. Menerima pasien baru (anamnesa) baik yang masuk dari IGD maupun dari

poliklinik dan standar waktu pelayanan 20 menit.

2. Memberikan pemeriksaan secara individu dan standar waktu pelayanan 25

menit.

3. Mengukur vital sign dan standar waktu pelayanan 20 menit.

4. Memasang infuse,dan standar waktu pelayanan 10 menit.

5. Membuat dan merekam EKG dan standar waktu pelayanan 10 menit

6. Memasang NGT( Naso Gastric Tube) dan standar waktu pelayanan 20 menit

7. Melakukan tindakan suction sesuai indikasi.dan standar waktu pelayanan 10

menit

8. Pemberian oksigen dan standar waktu pelayanan 3 menit

9. Pemberian obat oral dan suntikan pada pasien sesuai yang diresepkan dokter

dan standar waktu pelayanan 20 menit

10. Memasang kateter urin dan standar waktu pelayanan 20 menit

11. Mengukur intake output. dan standar waktu pelayanan 3 menit

12. Memnadikan pasien dan standar waktu pelayanan 20 menit

13. Menolong pasien Buang Air Besar dan standar waktu pelayanan 10 menit

14. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pelayanan dan

standar waktu pelayanan 10 menit

15. Memberi tranfusi sesuai instruksi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan dan



16. Membuka infus sesuai atas perintah dokter penanggung jawab pasien dan


17. Memenuhi kebutuhan integritas jaringan kulit dan standar waktu pelayanan 5

menit

18. Menyiapkan bahan untuk pemeriksaan laboratorium dan standar waktu

pelayanan 10 menit.

19. Meyiapkan pasien untuk pemeriksaan radiologi dan standar waktu pelayanan 15

menit.

20. Mengganti alat tenun dan standar waktu pelayanan 10 menit.

21. Persiapan operasi dan standar waktu pelayanan 30 menit.

22. Serah terima pasien operasi dari kamar operasi ke ruangan dan standar waktu

pelayanan 10 menit.

23. Menemani visite dokter dan standar waktu pelayanan 10 menit.

24. Dokumentasi asuhanan keperawatan dan standar waktu pelayanan 10 menit.

25. Mengobservasi keadaan umum pasien dan standar waktu pelayanan 15 menit.

26. Pendidikan Kesehatan pasien secara individual ( Penkes) dan standar waktu

pelayanan 15 menit.

27. Timbang terima tugas dan standar waktu pelayanan 15 menit.

28. Melakukan resusitasi terhadap pasien dan standar waktu pelayanan 10 menit.

29. Menyiapkan transportasi pasien dan standar waktu pelayanan 15 menit..

30. Menyiapkan pasien akan pulang dan standar waktu pelayanan 15 menit.

31. Memberi huknah (klisma) dan standar waktu pelayanan 15 menit.


32. Memberi Gliserine spuit dan standar waktu pelayanan 10 menit.

33. Perawatan jenazah dan standar waktu pelayanan 15 menit.

Kegiatan keperawatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan

pasien dan Standar Waktu Pelayanan di unit rawat antara lain :

1. Membaca Buku Rawatan dan standar waktu pelayanan 5 menit.

2. Timbang terima pasien/operan shift dan standar waktu pelayanan 45 menit.

3. Menulis buku rawatan./penghubung antar shift dan standar waktu pelayanan 20

menit.

4. Menulis catatan perkembangan pasien di status dan standar waktu pelayanan 15

menit.

5. Membuat daftar diet, dan standar waktu pelayanan 5 menit.

6. Memeriksa daftar obat dan standar waktu pelayanan 10 menit.

7. Memenuhi kebutuhan kebersihan dan lingkungan dan standar waktu pelayanan

15 menit

8. Sterilisasi alat dan standar waktu pelayanan 15 menit.

9. Pertemuan diklat mingguan dan standar waktu pelayanan 120 menit

10. Senam pagi mingguan dan standar waktu pelayanan 60 menit

Kegiatan Pokok Bidan pelaksana dan Standar Waktu Pelayanan pada unit

rawat inap antara lain:

1. Periksa kehamilan standar waktu pelayanan 15 menit.

2. Menolong persalinan normal dan standar waktu pelayanan 120 menit.

3. Memasang KB Inplant, dan standar waktu pelayanan 60 menit.


4. Memasang Spiral, dan standar waktu pelayanan 30 menit.

5. Membuka Spiral, dan standar waktu pelayanan 30 menit.

6. Asisten dokter untuk curretage , dan standar waktu pelayanan 60 menit.

7. Pulva hygine, dan standar waktu pelayanan 15 menit.

8. Menerima bayi sesudah operasi Sectio Caesaria, dan standar waktu pelayanan

15 menit.

9. Memandikan bayi , dan standar waktu pelayanan 15 menit.

10. Memberi minum bayi , dan standar waktu pelayanan 30 menit.

Selain kegiatan pokok di atas , bidan pelaksana juga melakukan sebagian

besar kegiatan pokok dan kegiatan- kegiatan yang tidak berhubungan langsung

dengan pasien perawat pelaksana di unit rawat inap (Bid.Pelayanan Keperawatan RS

Bangkatan,2014)

2.3 Sumber Daya Manusia Kesehatan

2.3.1 Pengertian SDM Kesehatan

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat menentukan upaya

menciptakan pembangunan yang lebih mantap sedan maju. Karena manusialah

sebagai pelaku yang secara langsung akan memanfaatkan alam berikut seisinya.

Tanpa sumber daya manusia yang baik tidak mungkin bangsa bisa berkembang dan

mampu bersaing ditengah-tengah perputaran ekonomi dunia internasional (Kurniati,

2012).


Untuk memenuhi pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dibedakan

antara pengertiannya secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah

semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas

wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah mampu

memperoleh pekerjaan. Sumber Daya Manusia dalam arti mikro secara sederhana

adalah manusia atau orang yang bekerja atau jadi anggota organisasi yang disebut

personil, pegawai, karyawan, pekerja tenaga kerja dan lain-lain. Sedang secara lebih

khusus SDM dalam arti mikro di lingkungan sebuah organisasi/ perusahaan (Hadari,

2005).

SDM kesehatan dapat dikatakan merupakan jantung dari Sistem Kesehatan

Nasional (SKN). Tanpa adanya tenaga yang menjadi penggerak dan melayani, maka

pilar-pilar yang lain dalam SKN menjadi tidak berjalan, begitu juga sebaliknya. SDM

Kesehatan adalah semua orang yang kegiatan pokoknya ditujukan untuk

meningkatkan kesehatan. Mereka terdiri atas orang-orang yang memberikan

pelayanan kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, teknisi laboratorium,

manajemen dan tenaga pendukung lainnya (WHO, 2006). Definisi lain dari tenaga

kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan, serta

memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

(UU 36, 2009)

Yang termasuk SDM Kesehatan menurut SKN tahun 2012 adalah kelompok

tenaga kesehatan, sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki terdiri dari


tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan dan kebidanan, tenaga

kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian

fisik, tenaga ketehnisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya, diantaranya termasuk

peneliti kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan yaitu:

1. Tenaga Kesehatan terdiri dari:

a. Tenaga Medis;

b. Tenaga Keperawatan;

c. Tenaga Kefarmasian;

d. Tenaga Kesehatan Masyarakat;

e. Tenaga Gizi;

f. Tenaga keterapian Fisik;

g. Tenaga Keteknisian Medis;

2. Tenaga Medis meliputi dokter dan dokter gigi.

3. Tenaga Keperawatan meliputi perawat dan bidan.

4. Tenaga Kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.

5. Tenaga Kesehatan Masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog

kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluhan kesehatan, administrator

kesehatan, dan sanitarian.

6. Tenaga Gizi meliputi nutrisionis dan dietisien

7. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan terapi wicara


8. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi

elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostestik, teknisi

transfusi dan perekam medis.

SKN Tahun 2012 telah mengidentifikasikan permasalahan strategis SDM

Kesehatan yang dihadapi saat ini dan di masa depan adalah :

1. Pengembangan dan pemberdayan SDM kesehatan belum dapat memenuhi

kebutuhan SDM untuk pembangunan kesehatan terutama di daerah terpencil,

perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan;

2. Perencanaan kebijakan dan program SDM kesehatan masih lemah dan belum

didukung degan tersedianya sistem informasi terkait SDM kesehatan yang

memadai;

3. Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis SDM

kesehatan, kualitas hasil pendidikan SDM kesehatan dan pelatihan kesehatan pada

umumnya masih belum merata;

4. Dalam pendayagunaan SDM kesehatan, pemerataan SDM kesehatan berkualitas

masih kurang, pengembangan karier, sistem penghargaan dan sanksi belum

sebagaimana mestinya,regulasi untuk mendukung SDM kesehatan masih terbatas ;

5. Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan dan dukungan sumber daya SDM

kesehatan masih kurang, dan dukungan SDM kesehatan pendukung masih kurang.

Permasalahan umum dalam SDM kesehatan di Indonesia diantaranya sebagai

berikut:


1. Lemahnya kebijakan tentang SDM kesehatan dan implementasinya;

2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan;

3. Rendahnya mutu dan jumlah pendidikan dan pelatihan untuk SDM kesehatan;

4. Kurangnya akses terhadap sumber pengetahuan dan informasi;

5. Maldistribusi tenaga kesehatan di berbagai jenjang administrasi dan pelayanan;

6. Rendahnya motivasi kerja;

7. Lemahnya pembinaan terhadap tenaga kesehatan;

8. Kurangnya integrasi antara pelayanan kesehatan pemerintah dengan pihak swasta;

2.3.2 Perencanaan SDM Kesehatan

Perencanaan tenaga kesehatan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan

antara lain bahwa pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk

memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi masyarakat. Perencanaan

nasional tenaga kesehatan disusun dengan memperhatikan jenis pelayanan yang

dibutuhkan, sarana kesehatan, serta jenis dan jumlah yang sesuai. Perencanaan

nasional tenaga kesehatan ditetapkan oleh Menteri kesehatan (Bapennas, 2009).

Metode penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan telah ditetapkan melalui

Kepmenkes No.81/ MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan

SDM Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit, yang juga

merupakan turunan dari PP di atas. Metode-metode dasar dalam penyusunan rencana

SDM kesehatan diantaranya:


1. Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan Keperluan Kesehatan

Cara ini dimulai dengan penetapan keperluan (need) menurut golongan umur,

jenis kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya dibuat proyeksi penduduk untuk tahun

sasaran menurut kelompok penduduk yang ditetapkan, diperhitungkan keperluan

upaya kesehatan untuk tiap-tiap kelompok pada tahun sasaran.

2. Penyusunan Kebutuhan tenaga Kesehatan Berdasarkan Kebutuhan Kesehatan

Cara ini dimulai dengan penetapan kebutuhan (demand) upaya atau pelayanan

kesehatan untuk kelompok-kelompok penduduk menurut golongan umur, jenis

kelamin, tingkat ekomomi, pendidikan, lokasi dan lain-lain. Selanjutnya dibuat

proyeksi penduduk untuk tahun sasaran menurut kelompok penduduk yang telah

ditetapkan, diperhitungkan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk tiap-tiap

penduduk kelompok penduduk tersebut pada tahun tahun sasaran. Selanjutnya

untuk memperoleh perkiraan kebutuhan jumlah dari jenis tenaga kesehatan

tersebut diperoleh dengan membagi jumlah keseluruhan pelayanan kesehatan

pada tahun sasaran dengan kemampuan jenis tenaga tersebut untuk melaksanakan

pelayanan kesehatan.

3. Penyusunan kebutuhan tenga kesehatan berdasarkan sasaran upaya kesehatan

yang ditetapkan. Cara ini dimulai dengan menetapkan beragai sasaran upaya atau

memperoleh perkiraan kebutuhan jumlah dari jenis tenaga kesehatan tertentu

diperoleh dengan membagi keseluruhan upaya atau pelayanan kesehatan tahun

sasaran dengan kemampuan jenis tenaga tersebut untuk melaksakana upaya atau

pelayanan kesehatan.


4. Penyusunan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan rasio terhadap sesuatu nilai

Pertama-pertama ditentukan atau diperlukan rasio diperkirakan rasio dari tenaga

terhadap suatu nilai tertentu, misalnya jumlah penduduk, tempat tidur rumah

sakit, puskesmas dan lainnya. Selanjutnya nilai tersebut diproyeksikan ke dalam

sasaran. Perkiraan kebutuhan jumlah dari jenis tenaga kesehatan tertentu

diperoleh dari membagi nilai yang diproyeksikan termasuk dengan ratio yang

ditentukan

Secara garis besar perencanaan kebutuhan SDM kesehatan dapat dikelompokkan

ke dalam tiga kelompok besar yaitu :

1. Perencanaan kebutuhan pada tingkat institusi.

Perencanaan SDM kesehatan pada kelompok ini ditujukan pada perhitungan

kebutuhan SDM kesehatan untuk memenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatan

seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik dan lain-lainnya.

2. Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan pada tingkat wilayah.

Perencanaan disini dimaksudkan untuk menghitung kebutuhan SDM

kesehatan berdasarkan kebutuhan wilayah (Nasional, Propinsi, atau Kabupaten/Kota)

yang merupakan gabungan antara kebutuhan institusi dan organisasi.

3. Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan untuk Bencana.

Perencanaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan SDM Kesehatan saat

prabencana, terjadi bencana dan post bencana, termasuk pengelolaan kesehatan

pengungsi.


2.4 Analisis Kebutuhan SDM Kesehatan dengan Metode Workload Indicator Staff Need (WISN)

Perencanaan sumber daya manusia di bidang kesehatan diatur dalam Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan

Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

serta Rumah Sakit. Salah satu metode yang sering digunakan untuk menghitung

kebutuhan pekerja dalam perencanaan SDM adalah analisis menggunakan WISN.

WISN (Workload Indicator Staff Need) adalah indikator yang menunjukkan

besarnya kebutuhan tenaga kerja di suatu tempat kerja berdasarkan beban kerja,

sehingga alokasi/relokasi akan lebih mudah dan rasional. Metode perhitungan

kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja (WISN) adalah suatu metode perhitungan

kebutuhan SDM berdasarkan pada beban pekerjaan nyata yang dilaksanakan oleh tiap

kategori SDM pada tiap unit kerja di suatu tempat kerja. Kelebihan metode ini mudah

dioperasikan, mudah digunakan, secara teknis mudah diterapkan, komprehensif dan

realistis. Adapun langkah perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan WISN ini

meliputi 5 langkah, yaitu:

1. Menetapkan Waktu Kerja Tersedia

Menetapkan waktu kerja tersedia tujuannya adalah diperolehnya waktu kerja

tersedia masing-masing kategori SDM yang bekerja selama kurun waktu satu tahun.

Data yang dibutuhkan untuk menetapkan waktu kerja tersedia adalah sebagai berikut:


a. Hari kerja, sesuai ketentuan yang berlaku di tempat kerja atau Peraturan Daerah

setempat, pada umumnya dalam 1 minggu 5 hari kerja. Dalam 1 tahun 250 hari

kerja (5 hari x 50 minggu). (A)

b. Cuti tahunan, sesuai ketentuan setiap SDM memiliki hak cuti 12 hari kerja setiap

tahun. (B)

c. Pendidikan dan pelatihan, sesuai ketentuan yang berlaku di tempat kerja untuk

mempertahankan dan meningkatkan kompetensi/profesionalisme setiap kategori

SDM memiliki hak untuk mengikuti pelatihan/kursus/seminar/ lokakarya dalam

6 hari kerja. (C)

d. Hari Libur Nasional, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Terkait tentang

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, tahun 2002-2003 ditetapkan 15 Hari

Kerja dan 4 hari kerja untuk cuti bersama. (D)

e. Ketidak hadiran kerja, sesuai data rata-rata ketidak hadiran kerja (selama kurun

waktu 1 tahun) karena alasan sakit, tidak masuk dengan atau tanpa

pemberitahuan/ijin. (E)

f. Waktu kerja, sesuai ketentuan yang berlaku di tempat kerja atau Peraturan

Daerah, pada umumnya waktu kerja dalam 1 hari adalah 8 jam (5 hari

kerja/minggu). (F)

Berdasarkan data tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menetapkan

waktu tersedia dengan rumus sebagai berikut:

Waktu Kerja Tersedia = {A - (B+C+D+E)} x F


Keterangan :

A = Hari Kerja D = Hari Libur Nasional

B = Cuti Tahunan E = Ketidak Hadiran Kerja

C = Pendidikan & Pelatihan F = Waktu Kerja

Apabila ditemukan adanya perbedaaan rata-rata ketidak hadiran kerja atau

perusahaan menetapkan kebijakan untuk kategori SDM tertentu dapat mengikuti

pendidikan dan pelatihan lebih lama di banding kategori SDM lainnya, maka

perhitungan waktu kerja tersedia dapat dilakukan perhitungan menurut kategori

SDM.

2. Menetapkan Unit Kerja Dan Kategori SDM

Data dan informasi yang dibutuhkan untuk penetapan unit kerja dan kategori

SDM adalah sebagai berikut:

a. Bagan Struktur Organisasi RS dan uraian tugas pokok dan fungsi masing-

masing unit dan sub-unit kerja.

b. Keputusan Direktur RS tentang pembentukan unit kerja struktural dan

fungsional, misalnya: Komite Medik, Komite Pangendalian Mutu RS.

Bidang/Bagian Informasi.

c. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan yang bekerja pada tiap unit kerja di RS.

d. PP 32 tahun 1996 tentang SDM kesehatan.

e. Peraturan perundang undangan berkaitan dengan jabatan fungsional SDM

kesehatan.


f. Standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP)

pada tiap unit kerja RS.

Langkah awal yang dilakukan adalah membuat unit kerja dan sub unit kerja

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Setelah unit kerja dan sub unit kerja di RS

telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan kategori SDM sesuai

kompetensi atau pendidikan untuk menjamin mutu, efisensi dan akuntabilitas

pelaksanaan kegiatan/pelayanan di tiap unit kerja RS.

3. Menyusun Standar Beban Kerja

Standar beban kerja adalah volume/kuantitas beban kerja selama 1 tahun per

kategori SDM. Standar beban kerja untuk suatu kegiatan pokok disusun berdasarkan

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaiakannya (rata-rata waktu) dan waktu yang

tersedia per-tahun yang dimiliki oleh masing-masing kategori tenaga.Data dan

informasi yang dibutuhkan untuk menetapkan beban kerja masing-masing kategori

SDM utamanya adalah sebagai berikut:

a. Kategori SDM yang bekerja pada tiap unit kerja sebagaimana hasil yang telah

ditetapkan pada langkah kedua.

b. Standar profesi, standar pelayanan yang berlaku.

c. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh tiap kategori SDM untuk

melaksanakan/menyelesaikan berbagai pekerjaan.

d. Data dan informasi kegiatan pelayanan pada tiap unit kerja.


Beban kerja masing-masing kategori SDM di tiap unit kerja adalah meliputi:

a. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh masing-masing kategori SDM. Kegiatan

pokok adalah kumpulan berbagai jenis kegiatan sesuai standar pelayanan dan

standar operasional prosedur (SOP) untuk menghasilkan pelayanan perusahaan

yang dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi tertentu.

b. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok.

Rata-rata waktu adalah suatu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu

kegiatan pokok, oleh masing-masing kategori SDM pada tiap unit kerja.

Kebutuhan waktu untuk menyelesaikan kegiatan sangat bervariasi dan

dipengaruhi standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), sarana dan

prasarana medik yang tersedia serta kompetensi SDM.

Rata-rata waktu ditetapkan berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama

bekerja dan kesepakatan bersama. Agar diperoleh data rata-rata waktu yang

cukup akurat dan dapat dijadikan acuan, sebaiknya ditetapkan berdasarkan waktu

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok oleh SDM yang

memiliki kompetensi, kegiatan pelaksanaan standar pelayanan, standar

operasional prosedur (SOP) dan memiliki etos kerja yang baik.

c. Standar beban kerja per 1 tahun masing-masing kategori SDM. Standar beban

kerja adalah volume/kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori SDM.

Standar beban kerja untuk suatu kegiatan pokok disusun berdasarkan waktu yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan nya (waktu rata-rata) dan waktu kerja tersedia

yang dimiliki oleh masing-masing kategori SDM.


Adapun rumus perhitungan standar beban kerja adalah sebagai berikut:

Waktu Kerja Tersedia Standar Beban Kerja =

Rata-rata waktu Kegiatan Pokok

4. Menyusun Standar Kelonggaran

Penyusunan standar kelonggaran tujuannya adalah diperolehnya faktor

kelonggaran tiap kategori SDM meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu untuk

menyelesaiakan suatu kegiatan yang tidak terkait langsung atau dipengaruhi tinggi

rendahnya kualitas atau jumlah kegiatan pokok/pelayanan. Penyusunan faktor

kelonggaran dapat dilaksanakan melalui pengamatan dan wawancara kepada tiap

kategori tentang:

a. Kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pada customer,

misalnya: rapat, penyusunan laporan kegiatan, menyusun kebutuhan bahan habis

pakai.

b. Frekuensi kegiatan dalam suatu hari, minggu, bulan.

c. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan.

Selama pengumpulan data kegiatan penyusunan standar beban kerja, sebaiknya

mulai dilakukan pencatatan tersendiri apabila ditemukan kegiatan yang tidak

dapat dikelompokkan atau sulit dihitung beban kerjanya karena tidak/kurang

berkaitan dengan pelayanan pada customer untuk selanjutnya digunakan sebagai

sumber data penyusunan faktor kelonggaran tiap kategori SDM.


Setelah faktor kelonggaran tiap kategori SDM diperoleh, langkah selanjutnya

adalah menyusun Standar Kelonggaran dengan melakukan perhitungan

berdasarkan rumus di bawah ini:

Waktu per faktor kelonggaran Standar kelonggaran =

Waktu kerja tersedia

5. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Per Unit Kerja

Perhitungan kebutuhan SDM per unit kerja tujuannya adalah diperolehnya

jumlah dan jenis/kategori SDM per unit kerja sesuai beban kerja selama 1 tahun.

Sumber data yang dibutuhkan untuk perhitungan kebutuhan SDM per unit kerja

meliputi:

a. Data yang diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya yaitu:

1) Waktu kerja tersedia

2) Standar beban kerja

3) Standar kelonggaran masing-masing kategori SDM

b. Kuantitas kegiatan pokok tiap unit kerja selama kurun waktu satu tahuan.

Untuk penyusunan kuantitas kegiatan pokok Instalasi Rawat Inap dibutuhkan data

dasar sebagai berikut:

1) Jumlah tempat tidur

2) Jumlah pasien masuk/keluar dalam 1 tahun

3) Rata-rata sensus harian

4) Rata-rata lama pasien di rawat (LOS)


Data kegiatan yang telah diperoleh dan Standar Beban Kerja dan Standar

Kelonggaran merupakan sumber data untuk perhitungan kebutuhan SDM di setiap

instalasi dan unit kerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Total produk layanan Kebutuhan SDM = + Standar kelonggaran Standar beban kerja

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, kebutuhan SDM untuk tiap kegiatan

pokok terlebih dahulu di jumlahkan sebelum di tambahkan dengan Standar

Kelonggaran masing-masing kategori SDM.

2.5 Landasan Teori

Analisis kebutuhan sumber daya manusia tenaga kesehatan di Rumah sakit

Bangkatan dilakukan dengan metode WISN. WISN adalah analisis metode

perhitungan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan pada beban pekerjaan nyata yang

dilaksanakan oleh tiap kategori SDM kesehatan pada tiap unit kerja di fasilitas

pelayanan kesehatan. Kelebihan metode ini mudah dioperasikan, mudah digunakan,

secara teknis mudah diterapkan, komprehensif dan realistis. Adapun langkah

perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan WISN ini meliputi 5,langkah, yaitu :

1. Menetapkan waktu kerja tersedia;

2. Menetapkan unit kerja dan kategori SDM;

3. Menyusun standar beban kerja;

4. Menyusun standar kelonggaran;

5. Perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja.

Pada dasarnya metode WISN ini dapat di gunakan di rumah sakit, puskesmas


dan sarana kesehatan lainnya, atau bahan dapat digunakan untuk kebutuhan tenaga di

Kantor Dinas Kesehatan. Sebagai contoh dibawah ini disajikan penggunaan metode

WISN di sarana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (Depkes, 2004).

2.6 Kerangka Konsep

Kerangka konsep ini menggambarkan seberapa besar jumlah tenaga kesehatan

yang diperlukan dengan menggunakan metode WISN, dimana hal yang

mempengaruhi dalam melakukan analisis dan perhitungan ini adalah waktu kerja

tersedia yang dipunyai oleh tenaga kesehatan selama satu tahun, menetapkan unit

kerja, standar beban kerja yang dapat dikerjakan seorang tenaga kesehatan selama

satu tahun dengan rata-rata waktu yang telah ditetapkan terhadap waktu kerja yang

tersedia, dan standar kelonggaran yang dipunyai. Dimana keempat variabel ini saling

berkaitan dan akan menentukan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan

berdasarkan beban kerja.

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

Informasi tentang: 1. Menetapkan waktu

kerja tersedia 2. Menetapkan unit

kerja dan kategori SDM

3. Menyusun standar beban kerja

4. Menyusun standar kelonggaran

Mendapatkan kebutuhan SDM keperawatan di unit rawat inap Rumah Sakit Bangkatan Binjai Tahun 2014

Metode Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya Manusia: Berdasarkan metode Workload Indicator Staff Need

INPUT PROSES OUTPUT


bab 2 tinjauan pustaka 2.1 rumah sakit 2.1.1...

Documents