Perspektif Hukum

* Peran Swasta dalam Memberikan Pelayanan KB yang berkualitas

Dr.dr Budi Iman Santoso, SpOG(K) Departemen Obstetri & Ginekologi FKUI/RSCM

* “KB adalah mata kunci dalam penyelesaian masalah kependudukan dan segala komplikasinya.

Setiap pihak harus berpartisipasi penuh demi keberhasilan program ini”

-Menteri Kesehatan RI-

* Pelayanan KB Berkualitas adalah

Sesuai standar

Menghormati hak individu dalam merencanakan

kehamilan

Berkontribusi dalam menurunkan AKI

Menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan)

Meningkatkan fertilitas bagi

pasangan yang ingin mempunyai anak.

*Proporsi Pemberi Pelayanan KB di

Indonesia

SDKI 2002-03 & 2007

“GAP”Sektor Umum vs Swasta

• Insentif Rendah• Performa Staff kurang• Berusan dengan

warga miskin/daya beli rendah

• Kualitas pelayanan kurang

• Kekurangan petugas, obat, alat, dll

Pemerintah

• Insentif cukup• Petugas ramah &

bersahabat• Kualitas? bervariasi• Pengaturan &

Monitoring Pemerintah tidak adekuat

• Dapat menjual pelayanan yang sebenarnya tidak dibutuhkan/kualitas buruk tanpa dicurigai

Swasta

Hutchinson et al. BMC Health Services Research 2011, 11:20

GAP

Indonesia??

“GAP”Sektor Umum vs Swasta

• Sistem manajemen baik

• Fasilitas fisik kurang

• Kepuasan klien kurang

Pemerintah

• Fasilitas/Infrastruktur fisik

• Ketersediaan Layanan

• Kepuasan Klien• Pelayanan

intrapersonal klien

Swasta

GAP

Indonesia??

*Definisi Hukum menurut ahli hukum

• Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Plato

• Serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

Van Kant:

*3 Isu Utama Hukum Kesehatan Publik

Hukum

Akses pelayana

n kesehata

n

Kualitas

Biaya

Kesuksesan Program KB ditentukan oleh banyak faktor, termasuk 3 hal yang menjadi isu utama dalam kesehatan publik

*Posisi Hukum Dalam KB

Landasan Hukum KB

Regulasi KBMonitoring

dan Evaluasi KB

Hukum

Monitoring & Evaluasi dan Regulasi adalah poin utama untuk memaksimalkan peran swasta

*Landasan Hukum KB

*Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia

• Undang-Undang Dasar 1945• Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

• Undang-Undang• Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang (Perpu)• Peraturan Pemerintah• Keputusan Presiden• Peraturan Daerah

Tata Urutan

KELUARGA

BERENCANA

* Landasan Hukum Keluarga Berencana

• 1. Tap MPR No.IV/1999 tentang GBHN• 2. Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

• 3. Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

• 4. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

• 5. Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara

• 6. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional

• 7. peraturan pemerintah no. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana

Dan seterusnya…..

*Regulasi KBAspek Peran Dokter

Umum dan Bidan Swasta

Hukum dan Regulasi

Pemerintah

Memberikan Mandat &

Dana

Kewajiban Petugas

Kesehatan

Autoritas

Masyarakat dan Swasta

Hak Masyarakat

Membatasi perilaku tertentu

Pajak, subsidi, dll

Social Science & Medicine 63 (2006) 384–396

Perubahan Sektor

Privat & Swasta

Efek Teoritis Efek AktualFaktor

Perantara

BudayaMoralTradisiDaya Implementasi

*5 Aspek Regulasi dan Hukum terhadap KB

Regulasi Petugas

Kesehatan

Regulasi Obat

Sistem jaminan

kesehatan

Regulasi masyaraka

t ber KB

Hukum umum

Social Science & Medicine 63 (2006) 384–396

* Regulasi dan Hukum yang mempengaruhi KB

• Interaksi petugas-klien• Lisensi/sertfikasi petugas• Regulasi kompetensi• Hukum ketenagakerjaan

Regulasi petugas Kesehatan

• Penyetujuan• Import• Distribusi & Pengadaan• Iklan

Regulasi produk obat

Sistem jaminan kesehatan nasional

Penegakan hukum terhadap masyarakat untuk ber KB

• perpajakan• sistem perundang2an

Hukum umum

Social Science & Medicine 63 (2006) 384–396

* Rekomendasi Regulasi & Hukum KB di Indonesia

• Peningkatan Kualitas Pelayanan• Peningkatan Insentif (Performance-based)• Pendidikan Berkelanjutan

Regulasi petugas Kesehatan

• Efektifitas Distribusi• Kesetaraan proprsi iklan segala jenis

metode

Regulasi produk obat

• Daya dukung terhadap peningkatan akseptor KB

• Program JAMPERSAL, JAMKESMAS

Sistem jaminan kesehatan nasional

• Konseling pra nikah• Edukasi

Penegakan hukum terhadap masyarakat untuk ber KB

Hutchinson et al. BMC Health Services Research 2011, 11:20

*Rekomendasi Regulasi Terhadap Dokter

Swasta & BPS mengenai KB

1.Menurunkan Harga

2.Meningkatkan Akses

3.Meningkatkan Kualitas

4.Stimulasi Demand

5.Segmentasi Pasar

6.Meningkatkan Pendanaan

The UNFPA Private-Sector Initiative

*1. Menurunkan Harga 2. Meningkatkan Akses

Masuk ke pemasaran dengan konsep harga rendah

Mengizinkan subsidi oleh donor (melalui inisasi social marketing)

Menghapuskan kewajiban2, kontrol& regulasi harga yang akan meningkatkan harga

*Apa Itu Social Marketing?

Sistem Pemasaran yang akan meningkatkan akses dan daya beli produk KB melalui sektor privat seperti apotek/toko obat• NGO model, Manufacturers Models, Hybrid Models

Konsep 4 P

• Product, Price, Place (distribution), Promotion

Kekuatan Indonesia

• > 40% wanita dan 60% wanita di Perkotaan, memanfaatkan provider swasta di pelayanan KB

Presentasi Pengembangan Kadinkes Prov & Kab Kota dalam kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM-Badan PPSDM Kemenkes RI 2011

*3. Meningkatkan Kualitas

Program Pelatihan• Jumlah Pendidikan Kedokteran, Keperwatan,

Kebidanan Sektor Swasta Meningkat, Regulasi Kualitas?

• Evidence-based & Best Practices• Pelatihan In Service & Pre-ServiceUji Produk• Uji Klinis Produk Terkini• Kolaborasi institusi penelitian/pendidikan & Farmasi

*4. Stimulasi Demand

*Pengaturan Kampanye & Komunikasi

*Mengurangi pembatasan penggunaan media massa untuk program KB

*5. Segmentasi Pasar

Riset• Target Program Pemerintah• Dampak Budget

Pemerintah thd sektor swastaPertemuan dg

Pemerintah• Menentukan metode u/

memperbaiki segmentasi pasar

*6. Meningkatkan PendanaanMendukung

perusahaan/penyelenggara ketenegakerjaan untuk membiayai atau menyediakan KB untuk pegawainya

Mendukung asuransi kesehatan swasta yang meng-cover KB

*Take Home Message*1. Peran Hukum dalam KB bukan hanya mengenai

landasan hukum KB, namun yang terpenting adalah dalam proses regulasi, evaluasi & monitoring

*2. Selain Aspek Hukum secara umum (pajak, perundang-undangan), regulasi petugas kesehatan, regulasi obat, regulasi masyarakat, dan regulasi sistem jaminan kesehatan akan menentukan keberhasilan KB

*3. Dokter umum dan Bidan praktik swasta memegang peranan penting dalam keberhasilan KB, sehingga dibutuhkan regulasi dalam 6 aspek, yaitu

*Menurunkan harga, Meningkatkan akses, Meningkatkan kualitas, Stimulasi Demand, Segmentasi Pasar, dan Pendanaan

Sekian & Terima Kasih