aspek hukum perusahaan

22
Aspek Hukum Aspek Hukum Perusahaan Perusahaan Pengaturan, Pengertian, Pengaturan, Pengertian, Bentuk-bentuk perusahaan, Bentuk-bentuk perusahaan, Kepemilikan, Perbuatan dan Kepemilikan, Perbuatan dan pertanggungjawaban pertanggungjawaban perusahaan perusahaan

Upload: fuller-hatfield

Post on 01-Jan-2016

315 views

Category:

Documents


29 download

DESCRIPTION

Aspek Hukum Perusahaan. Pengaturan, Pengertian, Bentuk-bentuk perusahaan, Kepemilikan, Perbuatan dan pertanggungjawaban perusahaan. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD). Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaannya sehari-hari (Pasal 2 KUHD). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Aspek Hukum Perusahaan

Aspek Hukum Aspek Hukum PerusahaanPerusahaan

Pengaturan, Pengertian, Pengaturan, Pengertian, Bentuk-bentuk perusahaan, Bentuk-bentuk perusahaan, Kepemilikan, Perbuatan dan Kepemilikan, Perbuatan dan

pertanggungjawaban pertanggungjawaban perusahaanperusahaan

Page 2: Aspek Hukum Perusahaan

KITAB UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)HUKUM DAGANG (KUHD)

Pedagang adalah mereka yang Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perdagangan melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaannya sehari-hari sebagai pekerjaannya sehari-hari

(Pasal 2 KUHD)(Pasal 2 KUHD)

Page 3: Aspek Hukum Perusahaan

Istilah PerusahaanIstilah Perusahaan

UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1 huruf (b), “perusahaan adalah Perusahaan, Pasal 1 huruf (b), “perusahaan adalah

setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Page 4: Aspek Hukum Perusahaan

USAHAUSAHA

“ “setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap

pengusaha untuk tujua memperoleh keuntungan”. pengusaha untuk tujua memperoleh keuntungan”. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan persekutuan atau badan hukum yang menjalankan

suatu jenis perusahaan. suatu jenis perusahaan.

Page 5: Aspek Hukum Perusahaan

PENGUSAHAPENGUSAHA

Pengusaha adalah setiap orang Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau perseorangan atau persekutuan atau

badan hukum yang menjalankan suatu badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. jenis perusahaan.

Page 6: Aspek Hukum Perusahaan

Pengertian perusahaan terkandung Pengertian perusahaan terkandung dua unsur utama, yakni adanya dua unsur utama, yakni adanya bentuk badan usahabentuk badan usaha dan dan jenis jenis usahausaha. AKIBATNNYA terpenuhinya . AKIBATNNYA terpenuhinya unsur-unsur lainnya, seperti unsur-unsur lainnya, seperti terus terus menerus, tujuan perusahaan menerus, tujuan perusahaan dan keuntungandan keuntungan, karena semua , karena semua kegiatan itu jika tidak dijalankan kegiatan itu jika tidak dijalankan oleh badan usaha, maka itu oleh badan usaha, maka itu bukanlah perusahaan tetapi bukanlah perusahaan tetapi pekerjaanpekerjaan..

Page 7: Aspek Hukum Perusahaan

Unsur-unsur perusahaanUnsur-unsur perusahaan Bentuk Badan UsahaBentuk Badan Usaha Kegiatan ekonomi: perdagangan, pelayanan Kegiatan ekonomi: perdagangan, pelayanan

(jasa) dan industri;(jasa) dan industri; Terus menerus (kontinyu) tidak terputus-Terus menerus (kontinyu) tidak terputus-

putus, dan bersifat tetap;putus, dan bersifat tetap; Terang-terangan, artinya diketahui oleh Terang-terangan, artinya diketahui oleh

umum dan diumumkan dalam berita negara umum dan diumumkan dalam berita negara sebagai perusahaan yang legal (berijin)sebagai perusahaan yang legal (berijin)

Berorientasi pada keuntunganBerorientasi pada keuntungan Memiliki pembukuan (Pasal 6 KUHD) terkait Memiliki pembukuan (Pasal 6 KUHD) terkait

dengan kewajiban pajak dan kebutuhan dengan kewajiban pajak dan kebutuhan kredit bank.kredit bank.

Page 8: Aspek Hukum Perusahaan

Bentuk-bentuk Hukum Bentuk-bentuk Hukum PerusahaanPerusahaan

Ditinjau dari:Ditinjau dari:

a. a. Jumlah pemilik: perorangan dan Jumlah pemilik: perorangan dan persekutuanpersekutuan

b. b. Status pemilik: swasta , negara Status pemilik: swasta , negara dan asingdan asing

c. c. Bentuk hukum: Badan Hukum Bentuk hukum: Badan Hukum dan Bukan dan Bukan badan Hukumbadan Hukum

Page 9: Aspek Hukum Perusahaan

Teori OrganTeori Organ

Badan Hukum adalah badan yang membentuk Badan Hukum adalah badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan muklutnya atau kehendaknya dengan perantaraan muklutnya atau dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu ditulis dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan, di atas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum. Dengan adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut teori orgaan badan hukum demikian menurut teori orgaan badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada.ada.

Page 10: Aspek Hukum Perusahaan

Teori FiksiTeori Fiksi

Badan hukum adalah suatu abtraksi. Bukan Badan hukum adalah suatu abtraksi. Bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Badan merupakan suatu hal yang konkrit. Badan hukum semata-mata hanyalah buatan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Sebenarnya orang pemerintah atau negara. Sebenarnya orang bersikap seoplah-olah ada subjek hukum yang bersikap seoplah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.wakilnya.

Page 11: Aspek Hukum Perusahaan

Syarat Badan HukumSyarat Badan Hukum

Ada pemisahan harta kekayaan Ada pemisahan harta kekayaan antara kekayaan individu dan antara kekayaan individu dan kekayaan badan hukum;kekayaan badan hukum;

Ada organisasi Ada organisasi Ada tujuan (keuntungan)Ada tujuan (keuntungan)Ada tanggung jawab yang terbatasAda tanggung jawab yang terbatasAda pengesahan dari Menteri yang Ada pengesahan dari Menteri yang

berwenangberwenang

Page 12: Aspek Hukum Perusahaan

Bentuk-bentuk badan usahaBentuk-bentuk badan usaha

Maatschap (perseroan perdata) 1618 Maatschap (perseroan perdata) 1618 KUHPdtKUHPdt

Firma (Fa)Firma (Fa)Commanditair Vennootshaap (CV)Commanditair Vennootshaap (CV)Naamloze Vennootshaap (PT)Naamloze Vennootshaap (PT)

Page 13: Aspek Hukum Perusahaan

MaatschapMaatschap

Merupakan suatu badan usaha yang Merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh satu orang (persekutuan dibentuk oleh satu orang (persekutuan perorangan)perorangan)

Sekutu bertanggung jawab penuh atas Sekutu bertanggung jawab penuh atas kerugian maatschapkerugian maatschap

Sekutu berhak melakukan hubungan Sekutu berhak melakukan hubungan hukum keluar dengan pihak ketiga hukum keluar dengan pihak ketiga dan kedalam.dan kedalam.

Page 14: Aspek Hukum Perusahaan

Persekutuan Firma (pasal 16 Persekutuan Firma (pasal 16 – 35 KUHD)– 35 KUHD)

Firma adalah nama bersama Firma adalah nama bersama Anggota firma disebut firmanAnggota firma disebut firman Anggota firma bertanggung jawab untuk Anggota firma bertanggung jawab untuk

berhubungan dengan pihak ketiga baik berhubungan dengan pihak ketiga baik kedalam maupun keluarkedalam maupun keluar

Jika salah satu anggota firma keluar, Jika salah satu anggota firma keluar, mengakibatkan bubarnya suatu firma.mengakibatkan bubarnya suatu firma.

Setiap anggota firma bertanggung jawab Setiap anggota firma bertanggung jawab secara penuh atas segala kerugian yang secara penuh atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh firma.ditimbulkan oleh firma.

Sekutu firma tidak memiliki status badan Sekutu firma tidak memiliki status badan hukumhukum

Page 15: Aspek Hukum Perusahaan

Persekutuan Commanditaire Persekutuan Commanditaire (pasal 19-20)(pasal 19-20)

CV memiliki sekutu pasif (sekutu CV memiliki sekutu pasif (sekutu commanditaire) dan sekutu aktif/sekutu commanditaire) dan sekutu aktif/sekutu pengurus (sekutu komplementer)pengurus (sekutu komplementer)

Sekutu commanditaire adalah sekutu kerja Sekutu commanditaire adalah sekutu kerja yaitu yang menjalankan urusan sehari-hari yaitu yang menjalankan urusan sehari-hari perusahaan sedangkan sekutu perusahaan sedangkan sekutu komplementer adalah sekutu penyetor komplementer adalah sekutu penyetor modal saja (inbreng) tetapi tidak turut modal saja (inbreng) tetapi tidak turut menjalankan perusahaan.menjalankan perusahaan.

Tanggung jawab sekutu commanditaire Tanggung jawab sekutu commanditaire adalah tanggungb jawab terbatas adalah tanggungb jawab terbatas sedangkan sekutu komplementer sedangkan sekutu komplementer bertanggung jawab secara penuhbertanggung jawab secara penuh

CV merupakan persekutuan komanditer CV merupakan persekutuan komanditer yang tidak berstatus sebagai badan hukumyang tidak berstatus sebagai badan hukum

Page 16: Aspek Hukum Perusahaan

PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS Secara khusus badan usaha Perseroan Secara khusus badan usaha Perseroan

Terbatas diatur dalam Undang-Undang Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret Th 1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 Agt 2007, UUPT th 1995 tsb s.d. 15 Agt 2007, UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan ttg sebagai pengganti ketentuan ttg perseroan terbatas yang diatur dalam perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannyadan segala perubahannya

Page 17: Aspek Hukum Perusahaan

(terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 (terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -Perseroan Indonesia atas saham -Ordonantie op de Indonesische Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op AandeelenMaatschappij op Aandeelen (IMA)- (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad 1939 diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717.No. 569 jo 717.

Page 18: Aspek Hukum Perusahaan

PENGERTIANPENGERTIAN

Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya dikenal dengan istilah dikenal dengan istilah Naamloze Naamloze VennootschapVennootschap (NV). Istilah lainnya (NV). Istilah lainnya Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD).Dagang Benhard (SDN BHD).

Pengertian Perseroan Terbatas terdiri Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “dari dua kata, yakni “perseroan”perseroan” dan dan ““terbatas”terbatas”. Perseroan merujuk kepada . Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang terbatas merujuk kepada pemegang yang tanggung jawannya sebatas pada yang tanggung jawannya sebatas pada nilai nominal semua saham yang nilai nominal semua saham yang dimilikinya.dimilikinya.

Page 19: Aspek Hukum Perusahaan

Berdasar Pasal 1 UUPT No. 40/2007 Berdasar Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas pengertian Perseroan Terbatas

(Perseroan) adalah badan hukum (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ditetapkan dalam undang-undang

ini serta peraturan ini serta peraturan pelaksanaannya.pelaksanaannya.

Page 20: Aspek Hukum Perusahaan

Unsur-unsur PTUnsur-unsur PT Berdasarkan pengertian tersebut maka Berdasarkan pengertian tersebut maka

untuk dpt disebut sbg perusahaan PT untuk dpt disebut sbg perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:unsur:1.1. Berbentuk Berbentuk badan hukum, yg mrpk badan hukum, yg mrpk persekutuan modal;persekutuan modal;2.2.  Didirikan atas dasar perjanjian;Didirikan atas dasar perjanjian;3.3.  Melakukan kegiatan usaha;Melakukan kegiatan usaha;4.4.  Modalnya terbagi saham-saham;Modalnya terbagi saham-saham;5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan 5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dlmdlm

UUPT serta perat. Pelaksanaannya.UUPT serta perat. Pelaksanaannya.

Page 21: Aspek Hukum Perusahaan

PT = SUBYEK HUKUMPT = SUBYEK HUKUM PT merupakan perusahaan yang oleh undang-PT merupakan perusahaan yang oleh undang-

undang dinyatakan sebagai perusahaan yang undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (mandiri (persona standi in judiciopersona standi in judicio) yang tidak ) yang tidak tergantung pada pemegang sahamnya. Hanya tergantung pada pemegang sahamnya. Hanya organ yang dapat mewakili PT menjalankan organ yang dapat mewakili PT menjalankan perusahaan, berarti PT dapat melakukan perusahaan, berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).pengurusnya).

Page 22: Aspek Hukum Perusahaan