aspek hukum p.menularr

Upload: priyoke2

Post on 13-Oct-2015

98 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

  • ASPEK HUKUM PENYAKIT MENULAR

    Disusun untuk memenuhi tugas kelompok

    Mata Kuliah : Etika dan Hukum Kesehatan

    Dosen Pengampu : Mardiyana S.KM, M.Kes

    Oleh :

    1. Endang Retnowati 6450406539 (Rombel 01) 2. Susaningtyas 6450406575 (Rombel 01) 3. Fajar Setyo Wardoyo 6450406587 (Rombel 03) 4. Taufik AP 6450406667 (Rombel 01) 5. Abdul Jalil 6450406610 (Rombel 01) 6. Moch. Maulidin Setiawan 6450406613 (Rombel 01) 7. Aprilia 6450407001 (Rombel 01) 8. Nirmala Dewi 6450407004 (Rombel 01) 9. Taufiq Priyo Utomo 6450407006 (Rombel 01) 10. Listia Febriana 6450407007 (Rombel 01) 11. David Laksamana Caesar 6450407009 (Rombel 01) 12. Diana Maryani R 6450407010 (Rombel 01) 13. Mei Sugi Rahmawati 6450407011 (Rombel 01) 14. Naely R Z 6450407012 (Rombel 01) 15. Widhyaningrum M P 6450407013 (Rombel 01) 16. I Gede Yudha 6450407014 (Rombel 01) 17. Febriana Eliastuti 6450407016 (Rombel 01) 18. Martalia Ayu 6450407018 (Rombel 01) 19. Etti Sugiasih 6450407019 (Rombel 01) 20. Lidya 6450407023 (Rombel 01) 21. Nurlaela Lutfiana 6450407024 (Rombel 01) 22. Shita Ningrum 6450407026 (Rombel 01)

    JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

    FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

    UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

    2010

  • BAB I

    PENDAHULUAN

    Untuk mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa, adalah merupakan

    kewajiban dari negara kita, seperti yang diamanatkan dalam alinea ke empat Pembukaan

    Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini mencerdaskan bukan berarti menyangkut soal

    pendidikan saja, melainkan melindungi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung

    yang berkenaan dengan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu sektor utama yang

    mempengaruhi tingkat kecerdasan, sekaligus gambaran kualitas kenyamanan masyarakat

    terhadap serangan penyakit.

    Penyakit menular masih merupakan masalah utama kesehatan masyarakat Indonesia,

    disamping mulai meningkatnya masalah penyakit tidak menular. Penyakit menular tidak

    mengenal batas-batas daerah administratif, sehingga pemberantasan penyakit menular

    memerlukan kerjasama antar daerah, misalnya antar propinsi, Kabupaten/kota bahkan antar

    negara. Beberapa penyakit menular yang menjadi masalah utama di Indonesia adalah diare,

    malaria, demam berdarah dengue, influenza, tifus abdominalis, penyakit saluran pencernaan

    dan penyakit lainnya.

    Di lain pihak, dampak dari perkembangan ilmu dan teknologi saat ini menimbulkan

    berbagai penemuan baru dari penyakit-penyakit menular yang semakin bertambah dan sulit

    diatasi pengobatannya, misalnya HIVAIDS, SARS, Flu Burung dan lain-lain. Demikian juga

    dalam aspek perundang-undangan terjadi perubahan-perubahan seperti undang-undang

    otonomi daerah, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang narkotika dan

    psikotropika, akan mempengaruhi sistem dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis

    penyajian dan pelaporan kasus-kasus penyakit menular.

    Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja menjadikan kehidupan

    umat manusia semakin mudah, semakin maju, tetapi nampaknya umat manusia juga

    diharapkan kepada tantangantantangan atau peringatan-peringatan baru di bidang kesehatan,

    dimana pada kurun waktu tertentu akan ada jenis penyakit baru yang muncul. Dari aspek

    tinjauan religi mungkin hal itu merupakan peringatan bagi umat manusia bahwa di atas

    kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang telah dicapai, masih akan ada hal

    baru yang belum diketahui.

    Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadian luar biasa dan wabah

    akibat penyakit menular, sehingga perlu diambil langkahlangkah perlindungan bagi

    masyarakat. Perlindungan dimaksud dapat meliputi perlindungan terhadap masyarakat umum,

  • aparat kesehatan, korban dan pelapor. Untuk itu perlu dilihat peraturan perundangundangan

    yang komprehensip di bidang penanganan wabah penyakit.

    Untuk itu perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang sudah ada, mencermati

    kenyataan yang sedang ada saat ini dan mengantisipasinya. Melihat uraian di atas untuk ke

    depan apakah diperlukan membuat undang-undang yang baru atau tidak, hendaknya perlu

    membahas peraturan perundang-undangan yang sudah ada tentang penyakit menular.

  • BAB II

    TINJAUAN UMUM

    A. Penyakit Menular

    Penyakit menular masih merupakan masalah utama kesehatan masyarakat

    Indonesia, disamping mulai meningkatnya masalah penyakit tidak menular. Penyakit

    menular tidak mengenal batas-batas daerah administratif, sehingga pemberantasan

    penyakit menular memerlukan kerjasama antar daerah, misalnya antar propinsi,

    Kabupaten/kota bahkan antar negara. Beberapa penyakit menular yang menjadi

    masalah utama di Indonesia adalah diare, malaria, demam berdarah dengue, influenza,

    tifus abdominalis, penyakit saluran pencernaan dan penyakit lainnya.

    Strategi pengendalian penyakit menular secara umum pada dasarnya sama,

    yakni menghilangkan sumber penyakit dengan cara menemukan dan mencari kasus

    secara proaktif, kemudian melakukan pengobatan hingga sembuh. Intervensi faktor

    resiko, misalnya lingkungan dan intervensi terhadap perilaku. Manajemen

    pemberantasan dan pengendalian penyakit menular juga memiliki dua perspektif:

    a. Epidemiologi global yakni perjalan penyakit antar benua.

    b. Epidemiologi lokal yang intinya dinamika tranmisi penyakit tertentu pada

    wilayah tertentu.

    Indonesia sebagai wilayah tropik dan wilayah dinamik secara sosial ekonomi,

    merupakan kawasan endemik berbagai penyakit menular. Sekaligus merupakan

    kawasan yang berpotensi tinggi untuk hadirnya penyakit infeksi baru. Beberapa

    penyakit infeksi baru (ketika itu) dan kini endemik adalah demam berdarah dengue

    (pertama kali tahun 1968 di Surabaya), virus hantaan (1977) dijumpai pada tikus

    diberbagai pelabuhan, kini diberbagai kota pelabuhan, HIV/AIDS (pertama kali di

    Denpasar 1987) kini merambah ke Indonesia. Penyakit lain merupakan penyakit

    infeksi endemik dan sudah lama di Indonesia dan endemik di berbagai kabupaten

    (daerah pegunungan maupun pantai) yaitu TBC dan Malaria.

    Masing-masing penyakit memiliki peta endemisitas tersendiri. Tiap tahun

    diselenggarakan pertemuan nasional semacam konvensi untuk melakukan monitoring

    kemajuan program serta perkuatan dari networking, yakni apa yang dikenal sebagai

    Sistem Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan. Semua

    institusi pelayanan seperti kuratif penyakit menular maupun pelayanan kesehatan

  • masyarakat, pemerintah, swasta, orgfanisasi nonpemerintah, partner nonkesehatan,

    bergabung menjadi satu sistem.

    B. Surveilans Epidemiologi

    Selama ini pengertian konsep surveilans epidemiologi sering dipahami hanya

    sebagai kegiatan pengumpulan data dan penanggulangan KLB. Pengertian seperti itu

    menyembunyikan makna analisis dan penyebaran informasi epidemiologi sebagai

    bagian yang sangat penting dari proses kegiatan surveilans epidemiologi. Menurut

    WHO, surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi

    data secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang

    membutuhkan untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu

    definisi surveilans epidemiologi yang lebih mengedepankan analisis atau kajian

    epidemiologi serta pemanfaatan informasi epidemiologi, tanpa melupakan pentingnya

    kegiatan pengumpulan dan pengolahan data.

    Dalam sistem ini yang dimaksud dengan surveilans epidemiologi adalah

    kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-

    masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan

    penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan

    tindakan penanggulangan secara efektif dan efesien melalui proses pengumpulan data,

    pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program

    kesehatan. Sistem surveilans epidemiologi merupakan tatanan prosedur

    penyelenggaraan surveilans epidemiologi yang terintehrasi antara unit-unit

    penyelenggara surveilans dengan laboratorium, sumber-sumber data, pusat penelitian,

    pusat kajian dan penyelenggara program kesehatan, meliputi tata hubungan surveilans

    epidemiologi antar wilayah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.

    C. Penanggulangan Penyakit Menular

    Penanggulangan penyakit menular merupakan bagian dari pelaksanaan

    pembangunan kesehatan. Dalam upaya penanggulangan penyakit menular, harus

    dilakukan secara terpadu dengan upaya kesehatan lain, yaitu upaya pencegahan,

    penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Oleh karena itu penanggulangan wabah

    harus dilakukan secara dini. Penanggulangan secara dini dimaksudkan untuk

    mencegah timbulnya kejadian luar biasa dari suatu penyakit wabah yang dapat

    menjurus terjadinya wabah yang dapat mengakibatkan malapetaka.

    Wabah penyebaran penyakit dapat berlangsung secara cepat, baik melalui

    perpindahan, maupun kontak hubungan langsung atau karena jenis dan sifat dari

  • kuman penyebab penyakit wabah itu sendiri. Kondisi lain yang dapat menimbulkan

    penyakit menular adalah akibat kondisi masyarakat dari suatu wilayah tertentu yang

    kurang mendukung antara lain kesehatan lingkungan yang kurang baik atau gizi

    masyarakat yang belum baik.

    Penanggulangan wabah penyakit menular bukan hanya semata menjadi

    wewenang dan tanggung jawab Departemen Kesehatan, tetapi menjadi tanggung

    jawab bersama. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penanggulangannya memerlukan

    keterkaitan dan kerjasama dari berbagai lintas sektor Pemerintah dan masyarakat.

    Berbagai lintas sektor Pemerintah misalnya Departemen Pertahanan Keamanan,

    Departemen Komunikasi dan Informasi, Depatemen Sosial, Departemen Keuangan

    dan Departemen Dalam Negeri. Keterkaitan sektor-sektor dalam upaya

    penanggulangan wabah tersebut sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung

    jawabnya dalam upaya penanggulangan wabah. Selain itu dalam upaya

    penanggulangan wabah tersebut, masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam

    penanggulangannya, yang keseluruhannya harus dilaksanakan secara terpadu.

    Penanggulangan wabah/KLB penyakit menular diatur dalam UU No. 4 tahun

    1984 tentang Wabah Penyakit Menular, PP No. 40 tahun 1991 tentang

    Penanggulangan Penyakit Menular, Peraturan Menteri Kesehatan No. 560 tentang

    Jenis Penyakit Tertentu Yang dapat Menimbulkan Wabah. Pada tahun 2000,

    Indonesia menerapkan secara penuh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

    Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

    Pemerintah Pusat dan Daerah, yamg kemudian diikuti dengan terbitnya PP No. 25

    tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

    Daerah Otonom yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan penanggulangan KLB.

    Undang-undang tersebut kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004

  • BAB III

    PRODUK HUKUM

    YANG TERKAIT PENYAKIT MENULAR

    1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

    a. Mengatur beberapa pengertian, seperti wabah penyakit menular dan sumber

    penyakit.

    b. Maksud undang-undang wabah adalah melindungi penduduk dari malapetaka

    yang disebabkan oleh wabah sedini mungkin.

    c. Mengatur jenis-jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah, menetapkan

    daerah wabah, dan upaya penanggulangan wabah.

    d. Mengatur hak dan kewajiban masyarakat, petugas, dan pemerintah yang berkaitan

    dengan penanggulangan wabah.

    e. Mengatur ketentuan pidana yang ditujukan terhadap usaha menghalangi

    penanggulangan wabah, karena kealpaannya mengakibatkan wabah, secara

    sengaja atau kelalaian mengelola tidak benar bahan-bahan yang mengakibatkan

    wabah.

    2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, LN No. 2, TLN No. 2373 Tentang Karantina

    Laut

    a. Undang-Undang ini bertujuan menolak dan mencegah masuk dan keluarnya

    penyakit karantina dengan kapal. Penyakit Karantina antara lain adalah Pes,

    Kolera, Demam Kuning, Cacar, Tipus Bercak Wabah. Menteri Kesehatan

    menetapkan dan mencabut penetapan suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah

    Indonesia dan luar negeri terjangkit penyakit Karantina. Terhadap penyakit

    Karantina, kapal digolongkan dalam kapal sehat, kapal terjangkit, kapal tersangka.

    Demikian juga pelabuhan digolongkan pelabuhan karantina kelas I, kelas II atau

    pelabuhan bukan pelabuhan Karantina. Tiap kapal yang datang dari luar negeri,

    pelabuhan yang terjangkit penyakit karantina, berada dalam karantina, Nakhoda

    dilarang menaikkan atau menurunkan penumpang, barang, tanaman, dan hewan

    sebelum memperoleh surat izin karantina. Tindakan khusus terhadap penyakit

    karantina ini dilakukan oleh dokter pelabuhan. Pengenaan pidana bagi setiap

    orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini.

  • 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1962, LN No. 3, TLN No. 2374 Tentang Karantina

    Udara

    a. Menteri Kesehatan menetapkan dan mencabut suatu pelabuhan udara dan/atau

    wilayah Indonesia dan luar negeri terjangkit penyakit Karantina. Terhadap

    penyakit karantina, pesawat udara, digolongkan dalam pesawat udara sehat,

    pesawat udara terjangkit, pesawat udara tersangka. Penyakit karantina dalam

    undang-undang ini antara lain meliputi pes, kolera, demam kuning, demam balik-

    balik, tipus bercak wabah. Pesawat udara yang datang dari luar negeri pelabuhan

    dalam negeri yang terjangkit wabah, berada dalam karantina. Nakhoda dilarang

    menurunkan atau menaikkan orang, barang, hewan, tanaman dan lain-lain

    sebelum mendapat izin karantina. Dokter pelabuhan berhak memeriksa dan

    mencegah orang, hewan, barang, tanaman yang terjangkit atau tersangka karantina

    untuk berangkat atau dibawa pesawat. Pengenaan pidana bagi setiap orang yang

    melanggar ketentuan undang-undang ini.

    4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 560 Tahun 1989 Tentang Jenis Penyakit

    Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporannya Dan

    Tata Cara Penanggulangan Seperlunya Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini diatur

    jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, seperti Kolera, Pes,

    Campak, Rabies, Influenza, Antrax, Pemnyakit-penyakit lain yang dapat

    menimbulkan wabah, akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

    a. Laporan adanya penderita atau tersangka penderita yang disebut laporan

    kewaspadaan, terdiri dari nama, golongan darah, tempat kejadian, waktu kejadian,

    jumlah yang sakit atau meninggal. Laporan tersebut dapat disampaikan oleh orang

    tua, penderita, Ketua RT/RW, Dokter atau Petugas Kesehatan yang lain, Kepala

    Stasiun, Nakhoda, Kepala Lurah atau Kepala Desa atau Unit Kesehatan terdekat,

    yang kemudian diteruskan kepada Puskesmas. Kepala Puskesmas segera

    melaksanakan penyelidikan epidemiologi bersamaan dengan Penanggulangan

    Kejadian Luar Biasa. Tindakan lebih lanjut disesuaikan dengan hasil penyelidikan

    epidemiologi.

    5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah

    Penyakit Menular

    a. Mengatur beberapa pengertian, seperti wabah penyakit menular, daerah wabah,

    upaya penanggulangan, kejadian luar biasa.

  • b. Penetapan dan pencabutan daerah tertentu di wilayah Indonesia yang terjangkit

    wabah sebagai daerah wabah oleh Menteri. Penetapan dan pencabutan daerah

    wabah didasarkan pertimbangan epidemiologis dan keadaan masyarakat.

    c. Upaya penanggulangan wabah meliputi tindakan penyelidikan epidemiologis,

    pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan

    karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit,

    penanganan jenazah, penyuluhan dan upaya-upaya lain.

    d. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan wabah, seperti memberikan

    informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah, membantu

    kelancaran penanggulangan wabah, menggerakkan motivasi masyarakat dalam

    upaya penanggulangan wabah.

    e. Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyakit, meliputi pemasukan,

    penyimpanan, penggunaan, pengangkutan, penelitian, dan pemusnahan.

    f. Ganti rugi dan penghargaan, pembiayaan dan pelaporan penanggulangan wabah.

    g. Ketentuan pidana yang merujuk pada undang-undang wabah.

    6. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Di dalam Undang-

    Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, pengaturan yang berkaitan

    dengan wabah dapat dilihat dari ketentuan yang menyebutkan:

    a. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan

    yang optimal.

    b. Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan

    derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungan.

    c. Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya

    kesehatan.

    d. Pemerintah bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

    e. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat,

    diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan

    kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit

    (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehalibitatif).

    f. Penyelenggaraan upaya kesehatan, antara lain dilaksanakan melaui kegiatan

    pemberantasan penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular.

    g. Pemberantasan penyakit menular dilaksanakan dengan upaya penyuluhan,

    penyelidikan, pengebalan, menghilangkan sumber dari perantara penyakit,

    tindakan karantina, dan upaya lain yang diperlukan.

  • h. Pemberantasan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan penyakit

    karantina dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

    7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang

    Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.

    a. Surveilans epidemiologi kesehatan meliputi surveilans epidemiologi penyakit

    menular, penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan dan perilaku, masalah

    kesehatan, dan kesehatan matra.

    b. Tujuan surveilans epidemiologi adalah tersedianya data dan infromasi

    epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan.

    c. Mekanisme kerja surveilans epidemiologi kesehatan meliputi identifikasi kasus,

    perekaman, pelaporan dan pengolahan data, analisis dan interpretasi data, studi

    epidemiologi, penyebaran informasi, membuat rekomendasi dan alternatif tindak

    lanjut, umpan balik.

    8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1479/Menkes/SK/X/2003 Tentang

    Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular

    Dan Penyakit Tidak Menular Terpadu

    a. Diatur beberapa pengertian, seperti surveilans atau surveilans epidemiologi,

    surveilans epidemiologi rutin terpadu, surveilans terpadu penyakit, unit surveilans,

    jejaring surveilans epidemiologi.

    b. Penyelenggaraan surveilans terpadu penyakit meliputi surveilans penyakit

    bersumber data Puskesmas, data Rumah Sakit, data Laboratorium, data KLB

    penyakit dan keracunan, data PuskesmansSentinal, data Rumah Sakit Sentinal.

    c. Strategi surveilans epidemiologi penyakit, antara lain meliputi peningkatan

    advokasi pengembangan kelompok kerja surveilans epidemiologi, pengembangan

    SDM, surveilans epidemiologi, peningkatan suatu data dan informasi

    epidemiologi, peningkatan jejaring surveilans epidemiologi, peningkatan

    pemanfaatan teknologi komunikasi informasi elektromedia yang terintegrasi dan

    interaktif.

    9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

    a. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

    kewenangannya, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi,

    moneter dan fiskal nasional, dan agama yang tetap menjadi urusan pemerintah

    pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

  • tersebut, dilaksanakan oleh daerah berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dan

    tugas pembantuan.

    10. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

    Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

    a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan

    desentralisasi didanai APBD. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang

    dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan didanai APBN.

    Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Gubernur

    dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN. Pelimpahan kewenangan dalam

    rangka pelaksanaan dokonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan

    tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diikuti

    pemberian dana. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas

    pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari

    Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi

    Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan lain-lain pendapatan.

    11. Undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

    a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,

    dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

    kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

    Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi

    lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan.

    b. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan

    berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma

    hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan

    lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan

    lingkungan hidup.

    c. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan

    sehat. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang

    berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

    d. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta

    mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan. Untuk menjamin

    pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang

    melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

  • e. Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan

    penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan

    Peraturan Pemerintah.

    f. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan

    penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan

    Peraturan Pemerintah.

    g. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan

    dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis

    mengenai dampak lingkungan hidup.

    h. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan

    limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.

    12. Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

    a. Bab I ketentuan umum

    b. Bab ii asas dan tujuan

    c. Bab III hak dan kewajiban

    d. Bab 4

    e. Bab 5 upaya kesehatan

    f. Bab 6 sumber daya bidang kesehatan

    g. Bab7 kesehatan ibu, anak,remaja,lansia, dan penyandang cacat

    h. Bab8 gizi

    i. Bab9 kesehatan jiwa

    j. Bab 10 penyakit menular dan tidak menular

    k. Bab11 kesehatan lingkungan

    l. Bab12 kesehatan kerja

    m. Bab13 pengelolaan kesehatan

    n. Bab 14 informasi kesehatan

    o. Bab 15 pembiayaan kesehatan

    p. Bab 16 peran serta masyarakat

    q. Bab 17 badan pertimbangan kesehatan

    r. Bab18 pembinaan dan pengawasan

    s. Bab19 penyidikan

    t. Bab20 penentuan pidana

    u. Bab 21 ketentuan

    v. Bab22 penutup

    w. Secara umum UU no 36 tahun 2009 ada 22 bab dan 205 pasal.

  • BAB III

    KAJIAN WABAH PENYAKIT MENULAR

    A. Analisis Wabah Penyakit Menular

    Wabah memberikan dampak baik dalam aspek social maupun ekonomi. Selain

    hilangnya produktifitas, penderita juga membutuhkan pengobatan, dan bila terjadi

    banyak kematian akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Wabah juga

    berdampak dengan menurunnya devisa dari industri pariwisata (hotel, transportasi,

    makanan, cenderamata, dll) maupun export barang niaga ke luar negeri. Menurut

    Bloom, Dekan School of Public Health Harvard University, jumlah wisatawan ke

    RRC turun 40% akibat adanya wabah SARS sehingga mengurangi pendapatan negara

    sampai 27 miliar dolar Amerika, pesanan tiket pesawat di Hongkong turun 85%,

    tingkat hunian hotel di Asia menurun 25%, dan wisatawan ke Singapura menurun

    61%. Dampak ini yang kemudian mengakibatkan keraguan pemerintah dalam

    menetapkan status wabah. Untuk menghindarkan dampak tersebut, digunakan istilah

    lain, yaitu Kejadian Luar Biasa (KLB, unusual event) dan letusan (outbreak). KLB ini

    diwaspadai dengan sistim kewaspadaan dini yang diatur dalam PP Menkes No

    949/MENKES/SK/VIII/2004, yang meskipun istilah dan pengaturan tugas dan

    wewenangnya untuk masing-masing tingkat pemerintahan, sudah disesuaikan dengan

    kondisi saat ini, namun masih mempunyai beberapa kekurangan, antara lain dalam hal

    penentuan status KLB, pendanaan, kerjasama lintas sektor dlsb.

    Penanggulangan akan diikuti upaya pencegahan agar wabah tidak terjadi lagi

    dengan mengaktifkan sistim yang sudah ada agar bisa berfungsi lebih baik lagi di

    masa depan. Sayangnya sistim yang ada mungkin belum dapat menampung semua

    yang dibutuhkan. Contohnya, dalam wabah flu burung yang saat ini terjadi, sistim

    yang ada tidak cukup efektif untuk melokalisir maupun memberikan peringatan dini

    tentang wilayah yang akan terjangkit. Kejadian semacam ini kemungkinan besar akan

    sering terjadi dengan timbulnya penyakit-penyakit baru, terutama yang epidemiologi,

    patofisiologi dan riwayat alamiahnya belum diketahui dengan jelas. Selain itu,

    beberapa penyakit zoonosis, yang dapat ditularkan dari manusia ke hewan dan

    sebaliknya, misalnya rabies, penyakit sapi gila, pes, penyakit demam kuning dll,

    menimbulkan wabah pada manusia setelah lebih dulu terjadi pada hewan yang

    menjadi inangnya. Dengan sendirinya, surveilansnya membutuhkan kerjasama lintas

  • sektor sehingga SKD dapat bermanfaat untuk menghindarkan korban yang lebih

    besar. Pengalaman SARS di Vietnam membuktikan bahwa tindakan yang cepat dapat

    memperkecil dampak wabah, diperkuat oleh bukti dari RRC yang sampai sekarang

    belum berhasil menanggulangi SARS dengan tuntas akibat keterlambatan

    penangulangannya. Sistim SKD ini harus dibangun dan difungsikan secara optimal

    sehingga dapat memberikan peluang untuk penangkalan wabah yang berpotensi

    menyerang.

    Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar terhadap

    kabupaten/kota. Upaya pencegahan dan penanggulangan wabah tidak bisa lagi

    bertumpu pada kemampuan pemerintah pusat semata. Karena dalam era otonomi

    daerah terdapat keterbatasan pemerintah pusat maupun propinsi untuk langsung

    mengatasi masalah penyakit menular. Sehingga pemerintah daerah tingkat

    kabupaten/kota harus mendapat peran yang cukup. Meskipun SDM yang tersedia di

    tingkat kabupaten/kota mungkin sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun

    kualitas, tetapi mungkin memiliki sumber daya lain termasuk keuangan/dana yang

    melimpah.

    Dengan demikian adalah penting untuk secara jelas ditentukan kewajiban dan

    kewenangan yang menjadi tugas pusat, serta dengan jelas mencantumkan kewajiban

    dan kewenangan pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota. Upaya kesehatan

    termasuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Penanggulangan dan

    pencegahan wabah harus memperhatikan keempat upaya tersebut. Peranan

    pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota juga harus berbagi dalam keempat upaya

    ini. Penanggulangan wabah harus menekankan pada upaya promotif dan preventif

    sebagai pengejawantahan dari paradigma sehat. Mencegah lebih baik dari pada

    mengobati selain tentunya lebih murah.

    Tetapi pengeluaran yang tinggi dalam upaya promotif dan preventif sering

    sulit dipahami. Berbeda dengan penanggulangan yang bersifat kuratif biasanya lebih

    mudah diterima karena efeknya langsung dan mudah dilihat. Sehingga upaya promotif

    dan preventif ini terbangun dalam sistim yang ada, maupun dalam undang-undang

    yang akan dibuat.

  • B. Evaluasi Produk Hukum Wabah Penyakit Menular

    Dengan mempelajari secara menyeluruh terhadap produk hukum yang ada

    tampak adanya beberapa kesenjangan dari UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah

    dengan kondisi yang ada saat ini yang timbul oleh karena perkembangan perundang-

    undangan (OTDA) dan hubungan antar daerah serta dinamika masyarakat pasca

    reformasi, antara lain:

    1. Perkembangan penyakit

    Wabah dapat terjadi akibat penyakit menular saja, tetapi juga penyakit

    tak menular termasuk keracunan makanan dan bahan kimia, adanya

    emerging dan re-emerging diseases

    Faktor lingkungan yang berubah serta adanya perkembangan sektor

    baru.

    2. OTDA menuntut peran dan tanggung jawab yang jelas dari masingmasing

    tingkat pemerintahan, pusat, propinsi, dan kabupaten/kota serta swasta dan

    masyarakat umum lainnya. Kondisi daerah yang berbeda kemampuannya

    dalam menanggulangi kejadian wabah yang bisa sebagai akibat berbeda

    kemampuan daerah karena dana, SDM dlsb.

    3. Adanya kondisi wabah lintas batas negara, propinsi, kabupaten/kota Masalah

    lintas batas, dimana masalah . Penyakit menular tidak mengenal batas wilayah

    administrasi pemerintahan, namun dalam penyelenggaraan tugas-tugas

    pemerintah ternyata sistim administrasi pemerintahan kita harus mengikuti

    sistim wilayah pemerintahan. Hal ini kurang menguntungkan dari sisi

    keberhasilan masalah kesehatan, karena penyelesaian masalah kesehatan

    dengan pendekatan wilayah administrasi pemerintahan tersebut menjadi tidak

    optimal. Perlunya kerjasama lintas batas negara, propinsi, kabupaten/kota.

    Daerah perbatasan sering tidak ada yang memperhatikan, karena sering terjadi

    pihak-pihak yang terkait menjadi saling mengandalkan, sehingga daerah

    tersebut akhirnya tidak ada yang memperhatikan. Untuk membangun

    kerjasama MoU antar daerah prosesnya tidak mudah, karena di beberapa

    daerah prosedur untuk itu memerlukan persetujuan dari berbagai pihak yang

    kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena

    penanggulangan wabah merupakan tindakan emergensi, maka hal ini harus

    mendapatkan perhatian khusus.

  • 4. Adanya daerah istimewa.

    5. Dampak sosial dan ekonomi yang timbul dengan timbulnya wabah.

    6. Kep Menkes No 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman

    Penyelenggaraan Sistim Surveilans Epidemiologi Kesehatan mencantumkan

    dalam sasaran penyelenggaraan sistim surveilans adanya prioritas surveilans

    kesehatan pelabuhan dan lintas batas perbatasan sebagai bagian dari

    Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra. Sejauh ini hal mengenai

    pembahasan lintas batas ini baru diterjemahkan secara terbatas oleh beberapa

    propinsi sehingga perlu rujukan dan regulasi yang berlaku secara nasional.

    7. Permenkes No. 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan

    Sistim Kewaspadaan Dini KLB telah mencantumkan dengan jelas istilah

    wabah dan KLB. Dalam penyelenggaraan SKD-KLB maka:

    Pengorganisasian SKD-KLB wajib dilakukan oleh Depkes, Propinsi,

    Kabupaten/Kota dan UPT kesehatan dengan membentuk unit

    pelaksana yang bersifat nasional atau struktural (hal 6)

    Kegiatan SKD-KLB telah merinci Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

    dan atau terjadinya peningkatan KLB pada daerah tertentu dibuat

    untuk jangka pendek dan disampaikan kepada semua yang terkait di

    Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Propinsi, Depkes, sektor terkait dan

    anggota masyarakat (hal 6 7)

    Peran Unit SKD-KLB dan Mekanisme Kerja telah merinci peran

    Depkes, Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kota, termasuk dalam

    hal menyampaikan Peringatan Kewaspadaan Dini KLB (hal 12 dst).

    Tetapi belum secara jelas mencantumkan kewenangan atau tanggung

    jawab siapa untuk menyatakan suatu keadaan sudah KLB termasuk

    bila KLB terjadi lintas batas, serta akibat-akibat apa yang timbul dari

    pernyataan tersebut. Apakah ada konsekuensi wilayah yang tidak mau

    menyatakan adanya KLB? Evaluasi/analisis lebih lanjut kesenjangan

    tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi pandang yang secara garis besar

    adalah sebagai berikut:

  • BAB IV

    DESNTRALISASI KESEHATAN DAN PELAKSANAAN PEMBERANTASAN

    PENYAKIT MENULAR

    A. Kewenanangan Daerah dan Standar pelayanan Minimum

    Kebijakan desentralisasi mulai diterapkan pemerintah sejak Januari 2001 yang

    memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk

    mengatur sendiri rumah tangganya. Kewenangan ini disebut otonomi. Sebagai

    konsekuensi dari kebijakan desentralisasi ini, dinas kesehatan kabupaten/kota (DKK)

    harus merumuskan masalah kesehatan prioritas di wilayahnya.

    Sejak diberlakukannya paket UU Otonomi Daerah (UU No. 22 dan No. 25

    tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 dan No. 33 tahun 2004) telah

    terjadi perubahan pembagian fungsi antara pemerintah pusat, provinsi dan

    kabupaten/kota. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 dan SK Menkes RI No. 1147

    tahun 2000, maka tugas Depkes Pusat adalah menyusun kebijakan nasional, pedoman,

    standar, petunjuk teknis, fasilitasi dan bantuan teknis kepada daerah, sementara

    fungsi-fungsi yang bersifat operasional sudah harus diserahkan kepada daerah

    (propinsi dan kabupaten/kota). Penerapan UU tersebut, khususnya di bidang

    kesehatan belum disikapi dengan utuh, sehingga terkesan tidak tuntas dalam

    bertindak. Ini disebabkan adanya kegamangan dalam peran dan tanggungjawab di

    masing-masing jenjang ataupun instansi di pemerintahan.

    Selanjutnya pasal 12 UU No. 32/2004 menyatakan bahwa fungsi yang telah

    dilimpahkan kepada daerah tersebut termasuk tanggung jawab daerah untuk

    menyediakan sumberdaya yang diperlukan, termasuk pembiayaan, sarana dan

    ketenagaan yang diperlukan untuk melaksanakan standar pelayanan minimum (SPM).

    Untuk itu daerah wajib menyediakan pelayanan dasar yang dianggap esensial bagi

    kesejahteraan penduduk, termasuk di bidang kesehatan.

    B. Pelaksanaan pemberntasan Penyakit Menular dalam Desentralisasi Kesehatan

    Dalam kaitan Pelaksaanaan Program Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)

    pada era desentralisasi, maka penyakit menular haruslah menjadi bagian dari masalah

    kesehatan prioritas. Oleh karena dengan pernyataan penyakit menular merupakan

    masalah kesehatan prioritas yang ditetapkan, maka ia akan mendapatkan alokasi

    anggaran. Persoalan yang akan dihadapi adalah adanya kemungkinan penyakit

    menular tidak dinyatakan sebagai masalah kesehatan prioritas, sehingga tidak

  • mendapatkan alokasi anggaran yang mencukupi atau bahkan tidak mendapatkan

    alokasi sama sekali. Padahal beberapa penyakit menular merupakan masalah global,

    sesuai dengan sifatnya. Oleh karena itu, perlu ditangani secara global (sebagai

    komitmen politik). Artinya, pengendalian penyakit menular senantiasa harus

    dilakukan, tidak tergantung apakah penyakit menular tersebut termasuk kedalam

    masalah kesehatan prioritas yang ditetapkan. Selain itu, penyakit menular dapat

    terjangkit di suatu kawasan yang melintasi wilayah batas-batas wilayah administrasi,

    sehingga pengendalian penyakit menular tidak mungkin dilakukan tanpa kerja sama

    antarwilayah.

    1. Penganggaran dan Perencanaan Program Pemberantasan Penyakit Menular

    Besar anggaran kesehatan di tingkat daerah dalam era desentralisasi

    tampaknya semakin bervariasi. Kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah

    (PAD) yang besar cenderung menjamin tersedianya anggaran kesehatan yang

    cukup besar pula.

    2. Proses Perencanaan dan Advokasi

    Proses perencanaan dalam sektor kesehatan memerlukan dukungan data

    epidemiologis, ekonomi dan politis

    3. Pemberantasan Penyakit Menular secara Lintas Batas

    Sesuai dengan sifatnya, kejadian penyakit menular tidak akan mengenal batas-

    batas wilayah administratif207. Oleh karena itu, kejadian penyakit menular

    cenderung terjadi di wilayah epidemiologi, yang memiliki ekosistem yang hampir

    sama. Ekosistem yang sama amat diperlukan bagi transmisi/penularan penyakit

    yang terjadi melalui perantaraan vektor

    4. Surveilans Epidemiologi (Penyakit Menular)

    Kegiatan Program P2M memerlukan sistem informasi yang secara terus-

    menerus dapat memberikan informasi atau peringatan dini mengenai adanya

    peningkatan kejadian penyakit menular, sehingga tindakan segera untuk

    mencegah peningkatan jumlah kasus penyakit menular dapat dilakukan secara

    dini. Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi dirasakan adanya gangguan

    fungsi sistem surveilans. Gangguan yang dimaksud adalah terputusnya

    sambungan dalam mata rantai penyampaian data dan infomasi. Meskipun tidak

    terputus, yang sering dijumpai adalah keterlambatan dalam penyampaian

    data/laporan kejadian penyakit. Mata rantai yang terputus tersebut adalah antara

    dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota, antara rumah sakit

  • umum dan swasta dengan dinas kesehatan kabupaten/kota, serta antara puskesmas

    dengan dinkes kabupaten/kota. Tentu, perlu pula dinyatakan masih belum

    terlibatnya pelayanan kesehatan swasta (utamanya praktik dokter, poliklinik dsb.)

    dalam sistem surveilans ini.

    Beberapa faktor yang mungkin berperan dalam menyebabkan terjadinya

    gangguan pelaksanaan surveilans epidemiologi ini adalah halhal berikut.

    Melemahnya hubungan vertikal dari pusat, dalam hal ini Depkes RI. Ditjen PPM

    PL, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota. Melemahnya

    hubungan vertikal ini merupakan keadaan yang tidak dapat dielakkan dari

    penerapan kebijakan desentralisasi. Pemerintah pusat tidak lagi dapat sepenuhnya

    mengendalikan jajaran pemerintahan dibawahnya, termasuk memberikan

    kewajiban untuk secara berkala menyampaikan laporan. Hal yang sama juga

    terjadi antara pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten/kota.

  • BAB V

    KAJIAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

    (STUDI KASUS DBD)

    A. Kebijakan Penanggulangan DBD

    Departemen Kesehatan telah melewati pengalaman yang cukup panjang dalam

    penanggulangan penyakit DBD. Pada awalnya strategi utama pemberantasan DBD

    adalah pemberantasan nyamuk dewasa melalui pengasapan. Kemudian strategi

    diperluas dengan menggunakan larvasida yang ditaburkan ke Tempat Penampungan

    Air (TPA). Kedua metode ini sampai sekarang belum memperlihatkan hasil yang

    memuaskan dimana terbukti dengan peningkatan kasus dan bertambahnya jumlah

    wilayah yang terjangkit DBD. Mengingat obat dan vaksin untuk membunuh virus

    dengue belum ada, maka cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit DBD

    ialah dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang dilaksanakan oleh

    masyarakat/keluarga secara teratur setiap seminggu sekali.

    Kebijakan dalam rangka penanggulangan menyebarnya DBD adalah (1)

    peningkatan perilaku dalam hidup sehat dan keamandiriian masyarakat terhadap

    penyakit DBD, (2) meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap

    penyakit DBD, (3) meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi program

    pemberantasan DBD, dan (4) memantapkan kerjasama lintas sektor/lintas program.

    B. Kendala Penanggulangan DBD

    Kendala penting yang masih terjadi saat ini adalah kurang atau tidak adanya

    koordinasi dari instansi-instansi yang seharusnya terkait dalam menangani DBD

    sehingga menimbulkan masalah tersendiri di lapangan. Penanganan DBD tidak

    semata-mata tugas Dinas Kesehatan, melainkan juga terkait dengan instansi lainnya.

    Instansi-instansi yang mengatur tata kota dan permukiman, kebersihan dan

    lingkungan hidup, bahkan Dinas Pendidikan, serta instansi penyedia sarana air bersih

    (PDAM) juga harus ikut pula berpartisipasi. Sebagai contoh, selama PDAM belum

    mampu menyediakan air bersih untuk seluruh penduduk, maka penduduk masih

    terpaksa menyiapkan bak mandi dan tandon-tandon air (yang dapat menjadi sarang

    nyamuk) untuk menampung air yang sering hanya menetes bahkan mampet. Karena

    itu, sarang-sarang nyamuk Aides akan tetap ada di sepanjang tahun, baik di musim

    penghujan maupun di musim kemarau. Dengan demikian, populasi nyamuk Aides

  • dewasa yang mempunyai potensi menyebarkan virus dengue juga akan selalu

    dijumpai dan menjadi sumber penularan di sepanjang tahun.

    Kebijakan desentralisasi juga berpengaruh terhadap koordinasi antara pusat

    dan daerah dalam kewenangan penanganan DBD. Kebijakan tersebut terkait dengan

    anggaran kesehatan untuk pencegahan serta pemberantasan penyakit menular, yang

    memang membutuhkan biaya sangat tinggi. Dengan adanya kewenangan penanganan

    yang didaerahkan terkadang menyulitkan dalam koordinasi penganggaran. Pihak

    daerah seringkali kewalahan dalam penyediaan biaya operasional penanganan

    penyakit karena keterbatasan sumberdaya, baik dana maupun tenaga. Disisi lain

    adanya desentralisasi sumberdaya yang dimiliki, pemerintah pusat mengalami kendala

    dalam pendistribusiannya ke daerah. Hal ini menjadi faktor penghambat praktek

    penanganan kasus di lapangan

  • BAB VI

    IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

    Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan, langkah tindak lanjut

    yang diperlukan mencakup

    1. Aspek Kelembagaan

    Diperlukan revitalisasi peran kelembagaan khususnya kelembagaan

    Puskesmas. Sebagai perangkat utama Kesehatan, Puskesmas perlu diperkuat dengan

    kapasitas manajemen pelayanan untuk kegiatan yang bersifat promotif, preventif, dan

    rehabilitatif, selain kuratif. Dukungan pendanaan serta tenaga dan sarana dalam

    rangka pelaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan (preventif, promotif

    dan rehabilitatif) menyertai peran dimaksud secara memadai.

    2. Aspek Pendanaan.

    Perlu terus dikembangkan pola pendanaan sistem jaminan kesehatan seperti

    askeskin sehingga kepastian dana sampai kepada masyarakat terjamin, sekaligus

    menjamin setiap masyarakat terlayani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pola

    pendanaan diharapkan dapat lebih fleksibel dan dimungkinkan untuk kebutuhan KLB

    dalam bentuk multiyears fund.

    3. Data dan Informasi

    Perlu di kelola secara profesional dan berkesinambungan dengan

    memanfaatkan teknologi yang tepat dan mudah diaplikasikan. Keberadaan data dan

    informasi yang akurat dan sinambung menjadi salah satu indikator kinerja

    pembangunan kesehatan.

    4. Aspek Ketenagaan.

    Mendorong terbangunnya motivasi dan komitmen para pelaksana

    pembangunan kesehatan di lapangan sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan.

    Motivasi dan komitmen selain muncul atas kesadaran memerlukan dukungan

    eksternal dalam bentuk insentif.

    5. Aspek SOP.

    Dibuat sesederhana mungkin agar memudahkan pelaksanaan opersional

    tenaga lapangan.

  • BAB III

    KESIMPULAN DAN SARANA

    A. Kesimpulan

    1. Penyakit menular masih merupakan masalah utama kesehatan masyarakat

    Indonesia, disamping mulai meningkatnya masalah penyakit tidak menular

    2. Produk Kesehatan yang berkaitan dengan penyakit menular

    a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

    b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, LN No. 2, TLN No. 2373 Tentang

    Karantina Laut

    c. Undang-Undang No. 2 Tahun 1962, LN No. 3, TLN No. 2374 Tentang

    Karantina Udara

    d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 560 Tahun 1989 Tentang Jenis Penyakit

    Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah

    e. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan

    Wabah Penyakit Menular

    f. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Di dalam

    Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

    g. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003

    Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi

    Kesehatan

    h. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1479/Menkes/SK/X/2003 Tentang

    Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit

    Menular Dan Penyakit Tidak Menular Terpadu

    i. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

    j. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

    Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

    k. Undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

    l. Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

    3. Desentralisasi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif

    yaitu menjadikan hubungan vertikal antar lembaga di atasnya menjadi berkurang

    sehingga susah untuk mengadakan koordinasi.

    4. Implikasi Kebijakan dan tindak lanjut adalah dengan Aspek Kelembagaan, Aspek

    Pendanaan, Data dan Informasi, Aspek Ketenagaan, Aspek SOP

  • B. Saran

    1. Perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang sudah ada, mencermati

    kenyataan yang sedang ada saat ini dan mengantisipasinya. apakah diperlukan

    membuat undang-undang yang baru atau tidak, hendaknya perlu membahas

    peraturan perundang-undangan yang sudah ada tentang penyakit menular