ASPEK HUKUM(Studi kelayakan bisnis)

Bisnis sering kali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari suatu daerah tertentu.

Sebelum ide bisnis dilaksanakan,analisis secara mendalam terlebih dahulu aspek hukumnya sehingga tidak terbentur dikemudian hari dan kegagalan karena dari aspek hukum tidak akan terjadi

Otonomi

daerah

Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perijinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas

Masyarakat disekitar lokasi bisnis di harapkan akan mendapat manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya dari adanya suatu bisnis

Tujuan analisis aspek hukum untuk menjawab “apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perijinan disuatu wilayah”

a.Menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankanb.Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakanc.Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinand.Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis yang akan dibiaya dengan pinjaman

Hal yang harus di pahami sebelum membuat/membentuk badan usaha dan perijinan sb :1.Jenis – jenis badan usaha2.Langkah-langkah mendirikan badan usaha3.Pengurusan izin usaha dan izin lokasi4.Ketentuan jual beli tanah5.Sumber data6.Responden/narasumber7.Metode pengumpulan data8.Instrumen pengumpulan data9.Analisis data10.Kesimpulan

Jenis badan usaha :

a.Perusahaan perseoranganb.Firma ( fa )c.Perserikatan komanditer ( CV )d.Perseroan terbatas ( PT )e.Yayasanf.Koperasi

Merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. “ indriyo,2005”

Perusahaan perseorang

an

Kelebihan Kekurangan

1.Memiliki kebebasan dalam bergerak2.Pajak rendah karena pemerintah tidak memungut pajak perusahaan,tetapi hanya kepada pemilik3.Penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh4.Rahasia perusahaan terjamin5.Motivasi usaha yang tinggi6.Poses pengambilan keputusan yang cepat7.Penanganan aspek hukum minimal

1.Mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tak terbatas2.Keterbatasan kemampuan keuangan3.Keterbatasan kemampuan manajerial4.Kontinuitas karja karyawan terbatas

Persiapan• Menyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan

perusahaan perseorangan• Menentukan calon nama perusahaan• Menentukan tenpat kedudukan perusahaan• Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik

dari perusahaan perseorangan tersebut• Pendaftaran kenotaris

Langkah dalam mendirikan badan usaha

Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama “Indriyo 2005”

Fa

Peraturan perundanganKetentuan tentang firma di atur dalam pasal 16 kitab undang undang hukum dagang (wetboek van koophandel) yang berbunyi “Perseroan dibawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dibawah nama bersama” pasal 18 KUUHD menyebutkan bahwa tiap tiap anggota saling menanggung dan semuanya bertanggung jawab”

Kelebihan Kekurangan1.Penguasaan terhadap keuntungan tinggi,meskipun harus dibagi dengan anggota kongsi yang lain2.Motivasi usaha yang tinggi, meskipun tidak setinggi perusahaan perorangan3.Penanganan aspek hukum minimal,meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perorangan karena harus ada kesepakatan antara anggota kongsi

1.Sering terjadi konflik antar anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis2.Mengandung tanggung jawab keuangan tak terbatas,namun tanggung jawab keuangan sudah dapat dibagi dengan anggota kongsi lainnya3.Keterbatasan kemampuan keuangan,namun sudah lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan4.Keterbatasan kemampunan manajerial,namun lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan5.Kontinuitas kerja karyawan terbatas,namun sudah lebih baik dibandingkan perusahaan perseorangan

Perserikatan komanditer ( CV )

Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama,dimana sebagian anggota merupakan anggota aktif,sedangkan anggota lain merupakan anggota pasif.Anggota aktif merupakan anggota yang mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan sedangkan anggota pasif hanya menyetor modalnya saja dan tidak ikut mengelola perusahaan

Peraturan perundanganketentuan tentang perserikatan komanditer(CV) diatur dalam pasal 19 kita undang-undang hukum dagang(wetboek van koophandel) yang bunyinya “persekutuan secara melepas uang yang dinamakan persekutuan komanditer didirikan antar satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain”

Kelebihan Kekurangan1.Penguasaan terhadap keuntungan tinggi,meskipun harus dibagi dengan kongsi yang lain

2.Motivasi usaha tinggi,meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan

3.Penanganan aspek hukum minimal,meskipun sedikit rumit dibanding perusahaan perseorangan

1.Mengandung tanggungjawaba keuangan sekutu aktif tak terbatas ,meskipun sudah dapat dibagi dengan anggota sekutu aktif lainnya2.Status hukum CV belum badan hukum sehingga sulit untuk mendapat proyek-proyek besar3.Tidak dapat dengan mudah mengumpulkan modal dari para sekutunya,tidak seperti perseroaan terbatas yang dapat mengumpulkan modal dari pemegang saham4.Nama CV sering sama antara satu dengan lain karena tidak ada pengecekan dengan nama CV sebelumnya

Langkah mendirikan badan usaha CV1.PersiapanMembuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk perserikatan komanditerPMenyiapkan KTPMenentukan calon nama CVMenentukankedudukan perusahaanMenentukan yang bertindak pesero aktif dan pasifMenentukan maksud dan tujuan spesifik dari CV2.Pendaftaran kenotaris3.Pendaftaran pada pengadilan stempat Surat keterangan domisili NPWP CV yang bersangkutan

Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama,dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan

Perseroa

n terbatas(PT)

Peraturan perundangan

Ketentuan tentang perseroan terbatas(PT) ini diatur dalam UU RI nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas pasal 1 undang undang tersebut menyatakan bahwa “perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah “badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Kelebihan Kekurangan1.Memiliki masa hidup yang tak terbatas

2.Pemisahan kekayaan dan utang utang pemilik dengan kekayaan dan utang – utang perusahaan

3.Kemampuan keuangan yang sangat besar

4.Kemampuan manajerial yang tinggi

5.Kontinuitas kerja karyawan yang panjang

1.Pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak,tetapi deviden yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak2.Penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian Ptmemerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu3.Biaya pembentukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain4.Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham

Persyaratan pendirian PT1.Pembuatan akta notaris Identitas diri Susunan direksi dan komisaris awal Nama pemegang saham pada saat pendirian2.Anggaran dasar3.Pengesahan mentri kehakiman4.Pendaftaran wajib5.Pengumuman dalam tambahan berita negara 30 hari kerja

Undang undang no.16 tahun 2001 “badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”

Yayasan

Persyaratan pendirian yayasan1.Penyampaian dokumen yang di perlukan > FC KTP > Nama yayasan > Maksud dan tujuan kegiatan yayasan > Jangka waktu berdirinya yayasan > Modal awal yayasan > Susunan badan pendiri,pembina dan badan yayasan2.Penanda tanganan akta pendirian yayasan3.Surat domisili4.NPWP

5.Pengesahan badan hukum kedepkumham Salinan akte NPWP Domisisli Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak Bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan berita negara menunggu terbutnya P6.Pengumuman dalam berita negara ri (BNRI)7.Pengesahan akta pendirian di berikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterima permintaan pengesahan8.pengesahan akta pendirian di umumkan dalam BNRI

Koperasi

(bekerja bersama) pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 UU no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian sb “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan nya berdasarkan prinsif koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan

Langkah Pendirian koperasi

1.Myelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi anggotanya2.Hasil rapat pembentukan dan akta memuat anggaran dasar koperasi3.Dihadiri oleh perwakilan dari dep koperasi4.Para pendiri mengajukan pengesahan kepada pejabat berwenang dng melampirkan : 2 akta pendirian koperasi Berita acara rapat Surat bukti penyetoran modal Rencana awal kegiatan

5.Pengesahan akta oleh pejabat berwenang pada masing masing tingkatan koperasi seperti : >usaha kecil dan menengah tingkat Kab/kota >Usaha menengah primer tingkat profinsi >Usaha besar sekunder tingkat pusat6.Pengesahan penolakan 3 bulan setelah permohonan7.pengesahan di terima paling lama 3 bulan8.pengesahan pendirian di umumkan dalam berita negara RI

1.Izin Usaha2.Izin Lokasi3.Izin Prinsif4.Izin Lokasi5.Izin mendirikan Bangunan/IMB6.Izin HO (Hinder ordonasi)7.SIUP8.TDP9.Izin usaha industri /IUI10.Izin usaha perluasan/IUP11.Izin reklame12.Izin usaha jasa konstruksi/IUJK

Jenis-

jenis

perizina

n

Ketentuan jual beli tanah

Pejabat Yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan jual beli tanah adalah pejabat pembuat akta tanah(PPAT)K kepala Badan Pertanahan Nasional untuk wilayah kerja tertentu

A.PPAT Sementara Camat yang diangkat untuk daerah terpencil sebagai PPAT

B.PPAT Notaris yang diangkat berdasarkan SK kepala Badan pertanahan Nasional

>surat permohonan ditujukan kepada Bupati>proposal perencanaan penanaman modal>Fc akta pendirian>Fc NPWP>Fc KTP>gambar lokasi>surat kuasa bila yang mengajukan bukan direksi

Pengurusan izin

prinsif

Data tanah

Asli PBB 5 tahun terahirSertifikat asli/pengecekan balik

namaIMBBukti pembayaran rekening

listrik,telp,PdamHipotek harus ada roya bank yang

bersangutan

Data jual beli perorangan

1.FC KTP Suami Istri2.FC KK3.FC keterangan WNI atau ganti nama/warga keturunan

Data jual beli perusahaan 1.FC KTP Direksi /komisaris

2.FC AD perusahaan berikut pengesahan dari MENKUMHAM RI3.RUPS (PT)untuk menjual atau surat pernyataan sebagian kecil aset