analisis perlakuan akuntansi pada aset bersejarah

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASET BERSEJARAH

(Studi Pada Pengelolaan Museum Benteng Somba Opu Gowa)

SKRIPSI

Oleh

ULFA GUSNIAR

NIM 105731114816

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

i

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASET BERSEJARAH

(Studi Pada Pengelolaan Museum Benteng Somba Opu Gowa)

SKRIPSI

Oleh

ULFA GUSNIAR

105731114816

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan

Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR 2021

ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kejujuran adalah kesederhanaan yang paling mewah

Jujur lah karena kejujuran akan lebih menenangkan”

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada keluarga khususnya kedua orang tua saya yang tanpa henti

senantiasa membimbing dan mendoakan ku dalam setiap perjalanan

hidupku.

2. Bapak Abdul. Muttalib, SE., MM selaku pembimbing 1 dan Bapak Ramly,

SE.,M.Si selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dalam

membimbing dan mengarahkan penyelesaian skripsi ini.

3. Teman-teman kelas AK 16.D yang selalu memberikan motivasi,

semangat dan bantuan.

4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmu dan memberikan

pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.

vi

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjat kan ke hadirat Allah SWT atas segala

rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya, salawat serta

salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta

para keluarga, sahabat dan para pengikutnya merupakan nikmat yang tiada tara

manakala penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi pada

Aset Bersejarah (Studi Pada Pengelolaan Museum Benteng Somba Opu

Gowa)”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam

penyelesaian Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar. Teristimewa dan terutama penulis

sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Agus

dan Ibu Suarni tercinta yang senantiasa memberi dukungan, semangat, harapan,

pengorbanan, perhatian, kasih sayang, dan Doa tulus hingga akhir studi ini. Dan

seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan Doa restu yang telah diberikan

demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka

berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan dunia

dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat

kepada :

vii

1. Bapak Prof. Dr H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar

2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, S.E., M.Si. CA.CSP selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Abdul Muttalib, SE., MM., selaku pembimbing I yang senantiasa

meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga

Skripsi ini selesai dengan baik.

5. Bapak Ramly, SE.,M.Si., selaku Pembimbing II yang telah berkenan

membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar yang tak kenal lelah dan telah banyak memberikan ilmunya

kepada penulis selama mengikuti kuliah

7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar

8. Keluarga besar Akuntansi D angkatan 2016 yang dalam kurun waktu 4 tahun

ini telah bersama-sama belajar dan berbagi cerita di Fakultas Ekonomi dan

Bisnis, terus lah berjuang dan berkarya

9. Rekan - rekan semua mahasiswa terkhusus anak akuntansi 016 yang ada di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang selalu meluangkan waktunya untuk

belajar bersama dengan tidak sedikit bantuan dan dorongan nya dalam

aktivitas studi penulis.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu

yang telah ikut serta membantu dan memberi semangat, kesabaran,

viii

motivasi, dan dukungan nya sehingga penulis dapat merampungkan

penulisan Skripsi ini.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh

dari kata kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para

pembacanya, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi

kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas

Muhammadiyah Makassar. Billaahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb.

Makassar, 30 Januari 2021

Ulfa Gusniar

ix

ABSTRAK

ULFA GUSNIAR, 2020, Analisis Perlakuan Akuntansi pada Aset

Bersejarah (Studi pada Pengelolaan Benteng Somba Opu Gowa), Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah

Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Abd. Muttalib dan Pembimbing II Ramly.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada Aset Bersejarah sesuai PSAP 07 tahun 2010 pada pengelolaan Benteng Somba Opu Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Benteng Somba Opu dalam hal pengakuan Aset Bersejarah telah sesuai dengan PSAP 07 dilihat dari manfaat ekonomi yang diberikan dari aset tersebut. Penilaian Aset Bersejarah pada Pengelolaan Benteng Somba Opu masih sulit untuk menentukan metode apa yang digunakan pada penilaian Aset Bersejarah hal ini diakibatkan oleh belum adanya kebijakan yang pasti terkait penilaian warisan bersejarah. Dari segi pengungkapan Aset Bersejarah Benteng Somba Opu seperti diungkapkan dalam dalam CaLK dengan tanpa nilai. Berdasarkan analisis yang dilakukan, praktik akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan Benteng Somba Opu telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Kata Kunci: Aset Bersejarah, PSAP 07.

x

ABSTRACT

ULFA GUSNIAR, 2020, Analysis of Accounting Treatment on Heritage Assets (Study on the Management of Somba Opu Gowa Fortress), Thesis, Faculty of Economics and Business, Department of Accounting, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Abd. Muttalib and Instructor II Ramly.

This study aims to determine the accounting treatment of heritage assets according to PSAP 07/2010 on the management of Somba Opu Gowa Fortress. This type of research used in research is a case study research with a descriptive qualitative approach. The required data is obtained through interviews, observation and documentation as well as secondary data related to this research. The results of this study indicate that the management of Somba Opu Fortress in terms of the recognition of heritage assets is in accordance with PSAP 07 in terms of the economic benefits provided by these assets. Heritage Asset Assessment in the Management of Somba Opu Fortress is still difficult to determine what method is used in the assessment of heritage assets, this is due to the absence of a definite policy regarding the assessment of historical heritage. In terms of disclosure of heritage assets, Somba Opu Fortress has been disclosed in the Inventory report but has not been presented in the CaLK. Based on the analysis conducted, the accounting practices applied to the management of Somba Opu Fortress are not yet fully in accordance with the applicable Government Accounting Standards.

Keywords: Heritage Assets, PSAP 07.

xi

DAFTAR ISI

SAMPUL ................................................................................................................ i

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................... ii

LEMBAR PERSERUJUAN SKRIPSI .................................................................. iii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................... iv

SURAT PERNYATAAN ........................................................................................ v

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi

ABSTRAK BAHASA INDONESIA ..................................................................... ix

ABSTRACT ........................................................................................................... x

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................................................1

B. Rumusan Masalah .......................................................................................5

C. Tujuan Penelitian ..........................................................................................5

D. Manfaat Penelitian........................................................................................6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Aset Bersejarah ...............................................................................7

B. Karakteristik Aset Bersejarah .......................................................................9

C. Jenis-jenis Aset Bersejarah........................................................................10

D. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah .......................................................11

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu ...................................................................15

F. Kerangka Konsep .......................................................................................22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ..........................................................................................24

B. Fokus Penelitian .........................................................................................24

C. Lokasi dan Waktu Penelitian ......................................................................25

D. Sumber Data ..............................................................................................26

E. Teknik Pengumpulan Data .........................................................................26

F. Instrumen Penelitian...................................................................................28

G. Metode Analisis Data .................................................................................28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek penelitian ...........................................................30

xii

B. Hasil Penelitian ..........................................................................................38

1. Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah Benteng Somba Opu

Gowa ....................................................................................................38

2. Pengakuan Aset Bersejarah Benteng Somba Opu Gowa ..................43

3. Penilaian Aset Bersejarah Benteng Somba Opu Gowa ......................49

4. Pengungkapan Aset Bersejarah Benteng Somba Opu Gowa ............51

C. Pembahasan ..............................................................................................54

1. Pengakuan Aset dan Kaitannya dengan PSAP 07 .............................55

2. Penilaian Aset dan Kaitannya dengan PSAP 07 ................................56

3. Pengungkapan Aset dan Kaitannya dengan PSAP 07 .......................56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................................59

B. Keterbatasan Penelitian .............................................................................60

C. Saran .........................................................................................................60

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................62

LAMPIRAN ............................................................................................................63

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu ...............................................................................15

Tabel 4.1 Aset Bersejarah Benteng Somba Opu ..................................................42

Tabel 4.2 Laporan Barang Inventaris ....................................................................52

Tabel 4.3 kesesuaian Perlakuan Akuntansi ..........................................................57

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep ..............................................................................23

Gambar 4.1 Struktur Organisasi ............................................................................37

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset merupakan salah satu permasalahan yang masih banyak

diperdebatkan yang di mana terdapat kekurangan data kendala dalam

penerapan akuntansi nya. Sesuai dengan pendapat Hines (1988) dalam

penelitian Ridha dan Basri (2018:156) yang menyatakan dalam beberapa hal

perlakuan akuntansi pada aset bersejarah diketahui masih memiliki masalah

mengenai kekurangan yang dimilikinya jika dibandingkan dengan aset lain, di

mana dari masing-masing aset tersebut memiliki sifat alami yang berbeda-beda.

Aset bersejarah merupakan salah satu bagian dari aset yang masih banyak

diperdebatkan oleh para ahli bahkan sampai saat ini, baik itu dari segi

pengakuan nya, bagaimana cara penilaian nya, dan bagaimana pengungkapan

nya dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).

Aset bersejarah adalah suatu aset yang dimiliki oleh daerah yang

didalamnya terdapat unsur sejarah dan budaya, sehingga kita diharuskan untuk

patut dalam memelihara dan melestarikan nya. Accounting Standar Board (2006)

mendefinisikan Heritage assets (aset bersejarah) sebagai sebuah aset dengan

kualitas, sejarah, seni, ilmiah, teknologi, geofisik atau lingkungan yang dipegang

dan dipelihara untuk berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta

memberi manfaat bagi entitas pemegangnya. Aset bersejarah merupakan aset

yang memiliki banyak keunikan di mana memiliki beragam cara diperolehnya

aset tersebut, selain dari pembangunan yang dilakukan adapun cara lainnya

yaitu dengan pembelian, hasil warisan, donasi, rampasan / sitaan dan

2

bagaimana pemeliharaannya dilindungi oleh pemerintah daerah (Ridha dan

Basri, 2018:156).

Perlakuan aset bersejarah dalam neraca merupakan masalah yang

kebenarannya masih diperdebatkan dan diperlukan untuk dilakukan penelitian

terhadap perlakuan aset bersejarah, karena tidak semua aset pemerintah dapat

dinilai dan diakui kebenarannya dalam neraca. Karena pada kenyataannya

dalam suatu laporan keuangan entitas, aset akan selalu muncul dalam neraca.

Namun tidak sama halnya dengan pengakuan aset bersejarah yang termasuk

kekayaan negara. Aset bersejarah memberikan manfaat bagi pemerintah seperti

halnya museum yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang

bersejarah, yang kemudian akan mendatangkan pendapatan bagi pemerintah

seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan dan masih banyak tempat

bersejarah lainnya (Wijaya dan Nugraha, 2019). Kabupaten Gowa merupakan

salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten

ini memiliki banyak aset milik negara seperti gedung PKK Kabupaten Gowa,

Lapangan upacara kantor Bupati Gowa, taman bunga Istana Balla Lampoa,

fasilitas lampu jalan, dan masih banyak lainnya (Sawir, 28 Agustus 2020). Salah

satunya adalah tempat bersejarah yang merupakan aset bersejarah miliki negara

yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan karena memilki

pendapatan. Seperti halnya benteng somba opu yang banyak didatangi oleh

wisatawan lokal maupun luar negeri.

Di mana Benteng Somba Opu merupakan benteng peninggalan kesultanan

gowa yang dibangun oleh raja gowa ke-9 Daeng Matanre Tumapa‟risi‟ Kallonna

pada abad ke 16. Benteng Somba Opu dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun aset bersejarah yang

3

terdapat di dalam Benteng Somba Opu yaitu adanya rumah adat yang ada di

Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 25 rumah adat, museum yang memiliki

koleksi batu bata yang berbeda-beda dari segi lukisan yang terdapat di batunya

yang digunakan untuk membangun Benteng Somba Opu, dan juga pusat

benteng Somba Opu yaitu Macini Somballa. Rumah adat yang terdapat di dalam

Benteng Somba Opu biasanya jika disewakan untuk tempat menginap 1-2

malam sekitar 500.000-1.200.000 (Marzuki, sabtu 22/08/20). Hal ini dapat

dikatakan bahwa di Benteng Somba Opu memiliki pendapatan yang cukup tinggi

dilihat dari seringnya mahasiswa yg melakukan kegiatan di Benteng Somba Opu.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset

bersejarah di Benteng Somba Opu apakah sesuai dengan standar yang berlaku

saat ini yaitu PSAP N0.7 dalam PP No.71 Tahun 2010 di mana dalam

menyajikan aset bersejarah pemerintah tidak diharuskan untuk menyajikan aset

bersejarah di neraca namun aset tersebut harus disajikan dalam Catatan atas

Laporan keuangan.

Namun secara keseluruhan, aset bersejarah tidak mudah untuk dikelola

dalam laporan keuangan secara efektif dalam melakukan perhitungan sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan itu, timbul kasus

yang dihadapi pemerintah tentang pengelolaan aset bersejarah ini yaitu; 1)

bagaimana pemerintah mengakui aset bersejarah, 2) bagaimana cara penilaian

yang dipakai untuk menilai aset bersejarah, 3) dan bagaimana pengungkapannya

pada neraca. Adapun kasus yang dihadapi dalam termin pengakuan aset

bersejarah ini merupakan masih poly disparitas pendapatan tentang kategori

berdasarkan aset ini antara masuk kategori aset atau kewajiban. Tahap ke 2

yaitu termin evaluasi, kasus yang timbul merupakan hingga waktu ini belum

4

terdapat contoh penilaian yang secara universal dipakai pada menilai aset

bersejarah, yang menyebabkan pada setiap negara mempunyai masing-masing

contoh penilaian yang diterapkan. Tahap ketiga merupakan bagaimana

pengakuan berdasarkan aset bersejarah tadi diungkapkan pada catatan atas

laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas terhadap manfaat yang

diperoleh berdasarkan aset bersejarah tadi (Ridha dan Basri 2018). Dalam hal

ini, pemerintah harus mengacu pada standar yang berlaku di Indonesia yaitu

PSAP N0. 7 tahun 2010 tentang pengelolaan aset bersejarah.

Penelitian perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah di Indonesia

masih terbilang minim, terutama aset yang dikuasai oleh negara. Penelitian yang

dilakukan sebelumnya, menjelaskan bahwa terdapat masalah dalam perlakuan

akuntansi terhadap aset bersejarah. Adapun penelitian terdahulu oleh Sunanto

(2017:29) mengatakan bahwa aset bersejarah digolongkan dalam aset, dalam

hal ini tugu pahlawan diakui sebagai aset bagi pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin. Dalam pencatatan telah disajikan di dalam neraca namun belum

diungkapkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa

perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Kabupaten Musi Banyuasin

sudah sesuai dengan peraturan No. 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi

Pemerintah, namun belum diungkapkan dalam CaLK.

Selanjutnya penelitian oleh Ridha dan Basri (2018:164-165) yang telah

dikemukakan, bahwa Masjid Raya Baiturrahman dapat dikategorikan sebagai

aset bersejarah yang dimiliki aceh. Namun perlakuan akuntansi untuk Masjid

Raya Baiturrahman belum menerapkan sepenuhnya diterapkan seperti yang ada

PSAP No.7 Tahun 2010, baik untuk pengakuan, penilaian, maupun

pengungkapannya. Keseluruhan dari penelitian yang disebutkan, pada dasarnya

5

merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencari standar akuntansi yang

sesuai dengan aset bersejarah. salah satu tujuan penulis yang ingin dicapai

adalah memberikan informasi yang memadai kepada pihak yang bertanggung

jawab dalam mengelola aset bersejarah (heritage assets) yang sesuai dengan

standar yang berlaku. Pemerintah sering kali mengalami kesulitan dalam

memonitoring pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pada aset bersejarah.

Kendala nya ada pada pemerintah pusat yang tidak mengharuskan pemerintah

daerah untuk menyajikan aset bersejarah dalam laporan posisi keuangan, namun

harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Permasalahan tersebut juga terjadi di Sulawesi Selatan khususnya di

Kabupaten Gowa, di mana pengelolaan aset bersejarah di Kabupaten Gowa

masih kurang maka dari itu perlu untuk dikaji. Penelitian ini dianggap sangat

penting karena dapat memberikan kejelasan pada pihak yang bertanggung jawab

di Benteng Somba Opu Gowa. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi

Terhadap Aset Bersejarah Studi pada pengelolaan Museum Benteng

Somba Opu Gowa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

masalah yaitu apakah perlakuan akuntansi pada aset bersejarah di Benteng

Somba Opu sudah sesuai dengan PSAP 07 tahun 2010 tentang aset bersejarah

harus diungkapkan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami terhadap objek

yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi

6

pada aset bersejarah pada pengelolaan Benteng Somba Opu Gowa apakah

sudah sesuai dengan PSAP 07 tahun 2010 tentang aset bersejarah harus

diungkapkan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akuntansi dan

menambah referensi tentang akuntansi terhadap aset bersejarah yang

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tahun 2010

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk

menambah pengetahuan mengenai akuntansi aset bersejarah dan

mampu memberikan gambaran penggunaan pengungkapan,

penilaian, dan penyajian akuntansi terhadap aset bersejarah.

b. Bagi Pihak Museum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengambilan

kebijakan dalam mengelola Museum Benteng Somba Opu Gowa

oleh pengelola Benteng Somba Opu dan Pemerintah Daerah

sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan

digunakan ke depannya sesuai dengan standar yang berlaku.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti

selanjutnya dan menjadi acuan terhadap akuntansi aset bersejarah.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Aset Bersejarah

Aset bersejarah merupakan kekayaan yang sangat penting bagi budaya

masyarakat dan identitas suatu negara, seperti yang telah disampaikan presiden

pertama RI yaitu JASMERA jangan melupakan sejarah (Utami, 2019:95). Aset

bersejarah adalah aset tetap dengan umur yang ditentukan oleh pemeritah

karena memiliki nilai sejarah, pendidikan, pengetahuan, serta karakteristik yang

dimiliki oleh aset tersebut sehingga kita diharuskan untuk melindungi dan

melestarikannya (Soleiman dan Bandur, 2019:29). Menurut PSAP Nomor 07

tahun 2010, aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah

karena umur dan kondisinya di mana harus dilindungi sesuai dengan peraturan

yang berlaku dan kita diharuskan untuk dijaga kelestariannya agar tidak aset

tersebut dapat tetap terjaga dan terhindar dari segala macam perbuatan yang

dapat merusak aset bersejarah tersebut. Aset bersejarah tergolong dari aset

tetap karena sesuai dengan definisi aset tetap (Wulandari dan Utama, 2016:801).

Aset bersejarah mempunyai majemuk definisi, lantaran adanya disparitas kriteria

yang dipakai oleh IPSAS (International Public Sector Accounting Standars) 17

yang mengatur tentang property, plant, and equipment bahwa suatu aset

dinyatakan menjadi aset bersejarah karena bernilai budaya, lingkungan, atau arti

sejarah.

Menurut Mautz (1988), aset bersejarah wajib tersaji dalam kategori terpisah

menurut aset sebagai “fasilitas” (Herritage assets must be represented in a

separate category of asset as “facilities”). Pendapat yang sama juga

dikemukakan oleh Pallot (1990), (1992) yang mengatakan bahwa aset bersejarah

8

harus disajikan dalam kategori yang terpisah dari aset sebagai “aset daerah”

(Heritage assets must be represented in a separate category of asset as

"community assets"). Lain halnya dengan Carnegie dan Wolnizer (1995) yang

meyampaikan bahwa aset bersejarah wajib tersaji pada ketegori yang terpisah

menurut aset menjadi “aset daerah” (Herritage assets must be represented in a

separate category of asset as “community assets”). Lain halnya dengan Carnegie

dan Wolnizer (19950 yang menyampaikan liabilitas, atau cara lain dianggap

menjadi fasilitas dan menyajikan nya secara terpisah. (Heritage assets are not

assets and it would be more appropriate to classify them as liabilities, or

alternatively to call them facilities and show them separately) (Ridha dan Basri,

2018).

Menurut Barton (2000) dalam Ridha dan Basri (2018) aset bersejarah

harus disajikan dalam anggaran terpisah sebagai “aset layanan”. (Heritage

assets must be represented in a separate budget as "services assets"). Adapun

pendapat lain dari Micallef dan Peirson (1997) Aset bersejarah tergolong dalam

aset dan dapat dimasukkan dalam neraca. (Heritage assets are considered

assets and they can be included on the balance sheet). Berbeda dengan

pendapat Nasi et al. (2001) Aset bersejarah tidak harus disajikan dalam neraca.

(Heritage assets should not be reported in the balance sheet). Namun

Christiaens (2004), Christiaens dan Rommel (2008), Rowles et al (1998) dalam

Ridha dan Basri (2018) mengatakan bahwa aset bersejarah harus dimasukkan

dalam neraca meskipun tidak memenuhi definisi resmi. (Heritage assets should

be reported in the balance sheet notwithstanding their non - compliance with the

official definitions).

9

Sedangkan Aversano dan Christiaens (2012) dalam Ridha dan Basri

(2018) mengatakan bahwa di Indonesia, aset bersejarah diatur pada Pedoman

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Dalam PSAP disebutkan bahwa: “Aset

bersejarah adalah aset permanen yang dimiliki atau dikuasai pemerintah yang

lantaran umur dan kondisinya aset permanen tersebut wajib dilindungi sesuai

peraturan yang berlaku menurut segala macam tindakan yang bisa menghambat

aset permanen tersebut.” Aset bersejarah biasanya dapat dipertahankan dalam

waktu yang cuku lama di mana aset bersejarah dibuktikan dalam undang-

undang. Pemerintah mungkin memiliki aset bersejarah yang diperoleh dengan

berbagai macam cara termasuk pembelian, warisan, donasi, maupun sitaan.

Aset bersejarah sangat jarang dikuasai karena kemampuannya dalam

menghasilkan pendapatan yang mendatangkan kasus sosial dan aturan jika

memanfaatkannya menggunakan tujuan tersebut.

B. Karakteristik Aset bersejarah

PP (Peraturan Pemerintah) 71 dalam PSAP No. 07 tahun 2010 aset

bersejarah memiliki karakteristik sebagai berikut (Ridha dan Basri, 2018:157):

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin

secara penuh dilambangkan menggunakan nilai keuangan dari harga

pasar

2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara

ketat pelepasan nya untuk dijual.

3. Tidak gampang buat diganti dan nilainya akan terus semakin tinggi

selama waktu berjalan walaupun syarat fisiknya semakin menurun.

4. Sulit buat mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa masalah

bisa mencapai ratusan tahun.

10

Adapun karakteristik yang diungkapkan oleh Averson dan Ferrone (2012)

dalam penelitian Ridha dan Basri (2018) adalah:

1. Adanya kesulitan yang dihadapi pada mengidentifikasi buku

berdasarkan harga pasar yang sepenuhnya mencerminkan nilai seni,

budaya, lingkungan, pendidikan atau sejarah.

2. Aset bersejarah wajib dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah.

C. Jenis – jenis Aset Bersejarah

Berikut aspek dalam Aset Bersejarah dalam pengakuan nya terdiri dari dua

jenis yaitu:

1. Aset Bersejarah untuk Kegiatan Operasional

Menurut PSAP No. 07 paragraf 70 disebutkan bahwa “beberapa aset

bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain

nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang

perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan ditetapkan prinsip-prinsip yang

sama seperti aset tetap lainnya.” (Widyaningtyas, 2017). Aset bersejarah untuk

kegiatan operasi ini merupakan jenis aset yang memilki fungsi sebagai bukti

peninggalan sejarah, tempat kegiatan operasi pemerintah (tempat perkantoran)

dan bahkan digunakan sebagai tempat wisata para wisatawan. Jenis aset ini

harus dicatat dalam neraca sebagai aset sesuai dengan PSAP No. 07 tahun

2010.

2. Aset Bersejarah Non Operasional

Dalam PSAP 07 aset bersejarah ini biasanya digunakan untuk mengetahui

budaya, sejarah dan pengetahuan dan tidak disajikan dalam laporan keuangan

tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan karena tidak

digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah. Aset bersejarah untuk non

11

operasional adalah aset yang murni dipakai lantaran nilai keindahan yang dimiliki

aset tersebut. Beda halnya dengan aset bersejarah untuk kegiatan operasional,

di mana aset ini tidak memiliki nilai. Di Amerika, jenis aset ini disebut heritage

assets, sedangkan untuk aset yang digunakan untuk kegiatan operational disebut

multi-use heritage assets.

Jenis non-operational heritage assets antara lain:

a. Tanah dan bangunan bersejarah (Cultural Heritage Assets)

b. Karya Seni (Collection Type Heritage Assets)

c. Situs - situs Purbakala atau Laundscape (Natural Heritage Assets)

D. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah

1. Pengakuan Aset Bersejarah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) disebutkan

bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria

berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya

perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam

operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk

digunakan (Arif, et al 2018:911).

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu

kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian

yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pembiayaan,

sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan. Praktik pengakuan aset

bersejarah dalam laporan keuangan memiliki pola yang berbeda-beda di setiap

negara. Pada pengakuan aset bersejarah di Amerika Serikat yang dijelaskan

pada Statement of Federal Accounting Standard 29 tahun 2005, aset bersejarah

yang hanya mempunyai nilai sejarah tidak diakui pada laporan keuangan,

12

sedangkan buat aset bersejarah yang berfungsi ganda yaitu menjadi aset yang

mempunyai nilai sejarah tetapi juga sebagai operasi sehari-hari (multi use

herritage assets) di kapitalisasi pada laporan keuangan pemerintah.

Dalam Australian Accounting Standard Board (AASB) 116 Tahun 2007,

menyebutkan pengakuan aset bersejarah Australia dicatat menjadi aset pada

laporan keuangan entitas. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa

depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat

diukur dengan andal, aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya

dan/atau kepenguasaannya berpindah (Fauziah, 2018:82). Berdasarkan

pengakuan di Swadia, di mana aset bersejarah di Swadia berkaitan dengan

potensi jasa dari aset bersejarah, meskipun tidak jarang aset bersejarah juga

sering menghasilkan manfaat ekonomi yang mungkin berupa tarif masuk (tiket

masuk) dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah Swadia memandang aset

bersejarah merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya dengan

melindungi dan memelihara aset bersejarah yang bernilai. Dengan demikian aset

bersejarah sangat sesuai dengan definisi aset dan sebagai konsekuensi nya

harus dipertanggungjawabkan sebagai aset (Ridha dan Basri, 2018:158).

Dalam Financial Reporting Standard (FRS) 30 tahun 2009 tantang aset

bersejarah. Pemerintah Inggris menyebutkan bagaimana aset bersejarah diakui.

Aset bersejarah Inggris terbagi menjadi non operasional heritage assets dan

operasional heritage assets. Keduanya diakui menjadi aset pada laporan

keuangan sama misalnya aset lainnya. Pemerintah New Zealand menyebutkan

aset bersejarah adalah asey yang dipakai secara terus menerus (manfaat) pada

menyediakan jasa masyarakat. Hal ini secalan menggunakan pengertian aset

tetap menurut IPSAS 17 PPE (Property, Plan, and Equipment) yaitu: “are held by

13

an entity for use in the production or supply of goods and services, for rental to

other or for administrative purpose, and may include items held for the

maintenance or repair of such assets and have been acquired or contructed with

the intention of being used on a continuing basis”. Oleh karenanya aset

bersejarah atau cultural assets yang memenuhi definisi diatas bisa diukur secara

tangguh pada laporan keuangan pemerintah.

Dalam PSAP No. 07 tahun 2010 menyebutkan bahwa di Indonesia

perlakuan aset bersejarah erat kaitannya menggunakan perlakuan dalam aset

tetap pemerintah, untuk itu pada hal pengakuan nya aset bersejarah juga wajib

memenuhi ciri aset tetap misalnya berikut:

a. Memiliki masa manfaat 12 bulan.

b. Biaya perolehan bisa diukur secara tangguh

c. Tidak dimaksudkan buat dijual.

d. Diperoleh atau dibangun menggunakan maksud dipakai.

2. Penilaian Aset Bersejarah

PSAP No. 07 tahun 2010 menjelaskan bahwa penilaian kembali atau

revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar

akuntansi pemerintahan mengatur penilaian aset berdasarkan biaya perolehan

atau harga pertukaran. Dalam PSAP No. 07 tidak membahas secara khusus

bagaimana cara untuk menilai aset bersejarah (Safitri dan Indriani, 2017:4).

Indonesia belum memiliki standar atau aturan untuk menilai aset bersejarah. Aset

bersejarah memiliki model penilaian (valuation) yang berbeda di setiap negara

karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing - masing negara. Model

- model penilaian antara lain.

14

Menurut Act Accounting Policy (2009) dalam Febriansyah (2016), semua

lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset dan mengukur

aset dengan nilai wajar. Hal in sesuai dengan ketentuan GAAP. Nilai wajar harus

dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun setelah dilakukan nilai wajar

yang telah ditentukan. Nilai wajar aset harus berdasarkan nilai pasar saat ini.

Namun nilai aset bersejarah tidak dapat diukur dengan harga jual pasar karena

memiliki sifat yang unik. Menurut Financial Reporting Statements (FRS) 30

(2009), penilaian (valuation) dapat digunakan dengan model apa pun yang tepat

dan relevan. Pendekatan penilaian yang dipilih nantinya diharapkan dapat

memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat.

Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 (2010),

penilaian kembali (revaluation) tidak diperbolehkan karena SAP menganut

penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga tukar. Dalam hal tersebut

terjadi perubahan harga, pemerintah dapat melakukan revaluasi aset yang

dimiliki agar memiliki nilai aset tetap pemerintah yang mencerminkan nilai wajar

sekarang. Menurut Generally Recognised Accounting Practice (GRAP) 103

(2011), aset bersejarah diperoleh tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut

harus diukur pada nilai wajar pada tanggal diakuisisi. Dalam menentukan nilai

wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi nonexchange, suatu entitas

harus menerapkan prinsip atas penentuan nilai wajar. Setelah itu entitas dapat

memilih untuk mengadopsi model revaluasi maupun model biaya sesuai dengan

GAAP 103 (Febriansyah, 2018).

3. Pengungkapan Aset Bersejarah

Menurut PSAP No. 7 tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam CaLK

(Catatan atas Laporan Keuangan) saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset

15

bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain

nilai sejarahnya. Dengan demikian terdapat dua alternatif yang dapat digunakan

untuk pengungkapan aset bersejarah. Pertama, aset bersejarah dimasukkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja, yaitu aset bersejarah yang

memberikan potensi manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan

sejarah. Pada CaLK, aset bersejarah hanya ditulis sejumlah unit aset dan

keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut. Kedua, aset bersejarah

dimasukkan dalam neraca, yang masuk dalam kategori ini adalah aset

bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai

sejarahnya. Dalam neraca, aset bersejarah dinilai seperti layaknya aset tetap lain

(Safitri dan Indriani, 2017:4).

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti Penelitian Metodologi Hasil Penelitian

1. Wulandari dan Utama (2016)

Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian, dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk

Metode Kualitatif

Aset bersejarah tergolong dari aset tetap karena sesuai dengan definisi aset tetap. Aset bersejarah dicatat tanpa nilai karena memiliki umur yang panjang sehinga memiliki nilai yang berharga. Pengelolaan Museum Anjuk Ladang tidak melakukan penilaian sendiri melainkan membutuhkan bantuan dari pihak BPCB Jawa Timur. Sedangkan dalam praktik akuntansi,

16

pengelolaan Museum Anjuk Ladang Belum memenuhi standar yang berlaku saat ini, karena belum melakukan penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan Keungan (CaLK).

2. Sunanto (2017)

Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah di Kabupaten Musi Banyuasin.

Metode Kualitatif

Aset bersejarah adalah asset yang dimiliki oleh pemerintah yang harus dilindungi karena memiliki nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan memiliki sejarah yang tinggi. Hasil dari penelitian ini adalah perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu aset bersejarah diakui dalam golongan aset. Penilaian awal untuk Tugu Pahlawan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa sebesar biaya perolehannya sebagaimana telah tercantum di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C yakni sebesar Rp. 27.100.000. Hal ini sinkron menggunakan Peraturan Pemerintah No. 07 (2010) mengenai standar akuntansi pemerintah. Di mana tugu taman pahlawan kusuma bangsa tidak tersaji secara rinci, namun disajikan secara umum atau dimasukkan ke dalam akun gedung dan bangunan. Aset bersejarah ini tidak diungkapkan di dalam

17

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Safitri dan Indriani (2017)

Praktik Akuntansi untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi pada Museum Aceh.

Metode Kualitatif

Museum aceh dapat dikategorikan sebagai aset bersejarah sesuai dengan PSAP No. 7 Tahun 2010 dan IPSAS No. 17. Pengakuan dalam aset bersejarah pada Museum Aceh, biaya yang dikeluarkan setiap melakukan pembelian benda koleksi museum dimasukkan pada beban anggaran belanja tahunan sesuai dengan standar yang berlaku. Dari penelitian ini, didapatkan bahwa dari pihak museum memiliki cara tersendiri dalam menetapkan harga perolehan suatu aset yang didapatkan. Di dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) provinsi Aceh, aset bersejarah di Museum Aceh tidak tercantum. Sehingga perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah di Museum Aceh belum sepenuhnya sesuai standar yang berlaku saat ini.

4. Sholikah dan Achadiyah (2017)

Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah Candi Rambi Jombang.

Metode Kualitatif

Aset bersejarah adalah salah satu aset yang dimiliki oleh negara yang memiliki perlakuan khusus. Di mana di BPCB Jawa Timur menerapkan perlakuan akuntansi sesuai standar yang berlaku pada aset bersejarah. Pengakuan aset bersejarah pada Candi Rimbi diakui sebagai

18

aset tetap. Pengukuran untuk aset bersejarah memiliki 2 tahap yaitu pengukuran saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengukuran dilakukan. Penyajian aset bersejarah Candi Sarimbi dalam laporan keuangan pemerintah final action dari tahap pengakuan dan pengukuran. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai alasan pengakuan Candi Rimbi sebagai aset, metode apa yang digunakan dalam pengukuran Candi Rimbi, serta rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode apabila terdapat penyusutan atas nilai Candi Rimbi.

5. Dwitayanti dan Zahara (2018)

Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada BKKB Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap

Metode Kualitatif

Pengakuan aset tetap pada Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. BKKBN telah melakukan penyusutan sesuai dengan PSAP No. 07 (2010) tentang aset tetap. Penghentian dan pelepasan aset tetap belum sesuai dengan PSAP No. 07 (2010) tentang aset tetap karena hanya melakukan pencatatan aset tetap yang dihentikan secara permanen saja.

19

Padahal Standar Akuntansi Pemerintah juga mencatat pemberhentian dari penggunaan aktif pemerintah dan tidak dicatat sebagai aset tetap ke akun aset lainnya.

6. Ridha dan Basri (2018)

Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh (Studi Kasus pada Masjid Raya Baiturrahman).

Metode Kualitatif

Aset bersejarah adalah aset krusial bagi suatu wilayah di mana memiliki nilai, budaya dan sejarah yang dijadikan menjadi bukti diri suatu wilayah. Masjid Raya Baiturrahman dapat dikategorikan sebagai aset bersejarah yang dimiliki Aceh. Namun perlakuan akuntansi belum digunakan sepenuhnya yang sesuai dengan yang diterapkan PSAP No. 71 Tahun 2010.

7. Fitriyah, et al (2018)

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah dalam laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah kabupaten Lumajang.

Metode Kualitatif

DPKAD Kabupaten Lumajang sudah menggunakan basis acrual untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Pengakuan aset tetap sudah mengikuti aturan dari PSAP 07 PP 71 tahun 2010. Pengukuran aset tetap mengenai penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, penilaian kembali, DPKAD Kabupaten Lumajang untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2016 sudah mengikuti aturan dari PSAP 07 PP 71 Tahun 2010.

20

Penyajian aset tetap untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2016 sudah benar dan sesuai dengan PSAP 07 PP 71 tahun 2010.

8. Utami (2019)

Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah Studi Kasus pada Candi Sambisari.

Metode Kualitatif

Aset bersejarah merupakan aset yang penting bagi kebudayaan masyarakat sebagai identitas daerah. Pengakuan aset bersejarah yang digunakan untuk mengakui Candi Sambiri adalah mempunyai nilai manfaat yang tidak memiliki batas sebagai sumber pendapatan namun dinilainya tidak dihargai dengan nilai rupiah. Penilaian aset bersejarah yang digunakan juga tidak memiliki nilai pada laporan keuangan. Pengungkapan aset bersejarah yang digunakan Candi Sambiri tidak masuk dalam neraca namun dalam penanggung jawaban aset ada di dalam CaLK. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Candi Sambiri sudah sesuai dengan yang berlaku saat ini yaitu PSAP No. 07 tahun 2010.

9. Wijaya dan Nugraha (2019)

Perlakuan akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Institut Teknologi Bandung.

Metode Kualitatif

Dalam penelitian ini tidak ditemukannya perbedaan antara penilaian aset bersejarah, penyajian aset bersejarah dan pengungkapan a zset

21

bersejarah pada laporan keuangan, serta standar akuntansi yang diterapkan oleh Institusi Teknologi Bandung. Metode yang digunakan untuk melakukan penilaian atas Aset Bersejarah adalah metode reveluasi (penilaian ulang) baik sebelum berstatus PTN-B maupun setelah berstatus PTN-B. Begitu pun dalam Laporan Keuangan sebagai Aset Bangunan, baik sebelum berstatus maupun setelah berstatus PTN-B yang memberikan nilai ekonomis pada ITB selain nilai sejarah, budaya pendidikan dan lingkungan yang tertanam dalam Aset Bersejarah tersebut.

10. Solaeiman dan Bandur (2019)

Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Situs Bung Karno Kabupaten Ende.

Metode Kualitatif

Aset bersejarah adalah aset tetap dengan umur yang ditentukan oleh pemerintah sehingga harus dilindungi dan dilestarikan. Pengungkapan nilai aset bersejarah Situs Bung karno di BPKAD Kabupaten Ende belum sesuai dengan PSAP No.07 Tahun 2010 karena belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

22

F. Kerangka Konsep

Perlakuan pada aset bersejarah sangat penting untuk dilakukan bagi pihak

yang bertanggung jawab. Perlakuan ini diawali dengan mengetahui definisi dari

aset bersejarah, kemudian bagaimana pengakuan aset bersejarah dalam laporan

keuangan apakah termasuk dalam kategori aset atau kewajiban, bagaimana

pengungkapan aset bersejarah apakah dicatat dalam laporan keuangan sesuai

dengan PSAP 07 tahun 2010, dan bagaimana metode penilaian aset bersejarah

yang dilakukan di Disbudpar SulSel dalam Laporan neraca.

Gambar 2.1 kerangka konsep

Catatan: arah panah tidak menunjukkan pengaruh, tetapi menunjukkan logika penalaran

bagaimana proses menentukan akuntansi untuk aset bersejarah.

Sesuai/tidak sesuai

Pengakuan,

Pengungkapan, dan

penilaian aset bersejarah

dalam laporan keuangan

Perlakuan akuntansi

untuk aset bersejarah

sesuai PSAP No. 07

tahun 2010

Tanggung jawab

pemerintah dan

masyarakat

23

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif naratif.

Metode penelitian kualitatif naratif merupakan galat suatu metode penelitian yang

bertujuan buat menerima pemahaman secara alamiah menggunakan

mengedepankan komunikasi antara penelitian menggunakan fenomena

penelitian dan menguraikan sikap atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu.

Metode deskriptif analisis ini menggunakan penjelasan data berupa kondisi objek

penelitian yang diperoleh dari survey lapangan, yaitu pengamatan dan

wawancara. Dari hasil survey lapangan tersebut akan ditemukan kemungkinan

perubahan pada unsur-unsur pembentuk karakter bangunan, baik dari tinjauan

gaya bangunan, atap, interior, eksterior, dan lain sebagainya (Ruwaidah dan

Hartawan, 2018:55).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi

terhadap aset bersejarah (Heritage Assets) terkait pengakuan, pengungkapan,

penilaian, dan penyajian pada Museum Benteng Somba Opu Gowa. Dari

penelitian ini dapat diperoleh bahwa apakah perlakuan akuntansi terhadap aset

bersejarah pada Museum Benteng Somba Opu Gowa sesuai dengan teori yang

ada.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bermanfaat bagi pembatasan objek dan subjek yang

akan diteliti di mana data yang diambil merupakan data dari kebaruan informasi

24

sehingga dapat memilih mana data yang relevan dan tidak relevan agar peneliti

tidak terjebak dalam banyaknya data yang diperoleh. Pembatasan dalam

penelitian kualitatif ini guna untuk meningkatkan kepentingan dari masalah yang

dihadapi dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini akan di fokuskan pada

“Analisis Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah Benteng Somba Opu”

apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Daeng Tata No. Kelurahan, Benteng Somba

Opu, Kec. Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 90224. Objek

penelitian ini adalah Museum Benteng Somba Opu Gowa. Benteng Somba Opu

dipilih menjadi tempat penelitian karena Benteng Somba Opu merupakan salah

satu aset bersejarah yang dimiliki oleh negara. Di samping merupakan situs

wisata bersejarah yang di datangi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing

dan juga Benteng Somba Opu sering kali digunakan oleh mahasiswa untuk

melakukan kegiatan lembaga. Oleh lantaran itu, krusial buat mengetahui

bagaimana aset tadi dikelola dan dipelihara menggunakan cara melihat hal tadi

yaitu menggunakan mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada aset

bersejarah.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan

pada tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2

(dua) bulan yaitu bulan Agustus – September 2020, di mana 1 bulan untuk

mengumpulkan data yang diperoleh dari informan dan 1 bulan untuk mengelola

25

data yaitu penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan yang

berlangsung.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah asal data dari subjek yang diperoleh

dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data

sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari informan. Adapun sumber

data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan

Provinsi Sul-Sel selaku pengelola Benteng Somba Opu dan masyarakat sekitar

Benteng Somba Opu.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan peneliti sebagai bahan untuk mendukung data

primer seperti studi kepustakaan, dokumentasi, buku, dan situs internet yang

berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini berupa bukti, catatan atau

laporan historis yang telah disusun dalam arsip data atau data documenter.

Sumber data sekunder ini mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data -

data dan menganalisis hasil dari penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan

informasi dengan menggunakan pertanyaan secara lisan. Adapun data yang

akan dikumpulkan berupa dokumen-dokumen penting berupa masalah yang

bersifat sensitif. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh jawaban

dari permasalahan yang ada, yang dilakukan secara terbuka untuk mendapatkan

26

keterangan yang lebih lengkap. Wawancara dilakukan secara terbuka agar

informan dapat lebih mengerti maksud dari tujuan dari wawancara yang akan

dilakukan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan

benar – benar terjadi dan sesuai kenyataan. Dokumen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dokumen resmi. Adapun dokumen-dokumen yang akan

dibutuhkan dalam penelitian ini bukan hanya berupa annual report, namun ada

beberapa arsip penting yang berkaitan dengan akuntansi terhadap aset

bersejarah. Adapun dokumen-dokumen tersebut didapatkan dari pengelola

Museum Benteng Somba Opu Gowa. Beberapa dari dokumen yang disediakan

pasti nya ada yang boleh dipinjam atau didokumentasikan dan ada yang tidak

diperbolehkan.

Dengan ini penelitian harus memanfaatkan waktu yang disediakan dengan

ini peneliti harus memanfaatkan waktu yang disediakan untuk memperoleh

informasi sebaik-baiknya dari dokumen-dokumen yang tersedia tersebut. Untuk

mendapatkan berkas atau arsip dari pihak-pihak yang terkait, peneliti harus

melalui serangkaian prosedur dan negosiasi. Setelah mendapatkan yang

dibutuhkan, berkas tersebut dianalisis, dibandingkan dan dihubungkan satu

sama lain sehingga informasi dapat digali sebanyak-banyaknya.

3. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan

maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah

fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui

sebelumnya.

28

F. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan metode penelitian

seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi yang memerlukan alat bantu

sebagai instrumen. Instrument yang dimaksud disini yaitu kamera, telepon

genggam untuk merekam, pulpen, dan buku. Kamera ini digunakan ketika

penulis melakukan observasi di lapangan untuk dijadikan sebagai dokumentasi

atas kejadian penting pada suatu peristiwa/kegiatan yang berupa foto. Telepon

genggam digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data

baik dalam bentuk wawancara maupun observasi. Pulpen dan buku digunakan

untuk mencatat hal yang penting dari data yang didapatkan dari informan.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu proses penelitian di mana data yang

sudah terkumpul dapat diolah dengan memahami, menganalisis, dan

mengungkapkan fenomena suatu kejadian dan menjawab rumusan masalah

penelitian dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan. Metode

analisis data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Di

mana penelitian kualitatif lebih kompleks dan melibatkan penalaran induktif dan

deduktif, serta deskripsi dan interpretasi sehingga tidak dapat diuji secara

statistik.

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode

kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga seluruh jawaban dari informan

atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti akan dianalisis dan dikaji secara

detail. Berikut langkah – langkah dalam menganalisis penelitian deskriptif:

29

1. Merumuskan masalah yakni dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari menggunakan

data dari lapangan.

2. Menentukan jenis informasi yang akan diperlukan untuk menjawab

pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan.

3. Menentukan prosedur pengumpulan data, ada 2 unsur penelitian yang

diperlukan, yakni instrumen atau alat pengumpulan data dan sumber

data yaitu dari mana sumber data itu diperoleh.

4. Menentukan prosedur pengelolaan informasi atau data di mana data

yang dikumpulkan harus diolah agar dapat dijadikan bahan untuk

menjawab pertanyaan penelitian.

5. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan cara menjawab

pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mengasumsikan semua jawaban

tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan

penelitian secara keseluruhan.

30

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Benteng Somba Opu Gowa

Benteng Somba Opu dibangun pada awal abad ke 16 tepatnya pada tahun

1525 oleh Raja Gowa XI Karaeng Tumparisi‟ Kallona dan dilanjutkan oleh raja

Gowa ke X karaeng Tunipalangga Ulaweng. Pada tahun 154 karaeng

Tunipalangga Ulaweng memperkuat struktur dinding benteng memakai batu

padas. Benteng ini mulai dipersenjatai dalam masa pemerintahan Raja Gowa ke

XII Tunijallo dengan meriam-meriam berkaliber berat pada setiap sudut bastion.

Letak Somba Opu yang strategis, berada di jalur perdagangan internasional dari

Malak hingga Maluku, menjadikan Somba opu sebagai pelabuhan hubungan

perdagangan rempah-rempah dan para pedagang asing mengunjungi pelabuhan

tersebut.

Dari segi topografinya, belum diketahui bentuk bentengnya karena belum

ditentukan temboknya, terutama di bagian utara. Berbagai cara dilakukan untuk

mengetahui keberadaan tembok tersebut. Seperti yang terlihat di peta, Benteng

Somba opu berbentuk persegi panjang. Ada istana raja, tempat tinggal

bangsawan, pangeran dan keluarga kerajaan.

Tempat kedudukan keluarga kerajaan terletak di utara, dibagi dua oleh jalan

utama yang membentang dari utara ke selatan. Jalan utama berpotongan tegal

lurus dengan bagian kompleks ini, sedangkan jalan utama lainnya menuju ke

arah timur-barat. Di sebelah utama adalah tembok luar pasar. Masjid ini terletak

di ujung selatan jalan utama dan memanjang ke arah barat. Di sebelah barat laut

31

adalah bekas istana Maccini Sombala dengan tembok tebal. Dari tempat ini, raja

memantau pedagang, pengangkutan kapal, arus bongkar muat, dan pencabutan

bea masuk pelabuhan. Ada empat benteng setengah lingkaran di sekeliling

dinding.

Di luar benteng tinggal tentara dan keluarganya dari berbagai suku,

pengrajin, pedagang dan pendatang. Di sebelah utara benteng terdapat gedung

perwakilan perdagangan Portugis. Kemudian, Belanda membuka kantor

perdagangan pada 1607, Inggris membuka Spanyol pada 1613, Spanyol pada

1615, serta China dan Denmark pada 1618. Di sebelah timur benteng adalah

desa Mangallekana yang dihuni oleh orang Melayu, sementara pedagang

Bugis-Makassar menempati daerah sekitarnya, dan benteng serta petani yang

bekerja di wilayah kerajaan menempati desa Bontoala.

a. Potensi Tinggalan Arkeologis

Luas Benteng Somba Opu berdasarkan hasil Zonasi Balai Pelestarian

Cagar Budaya Makassar tahun 2014 adalah 113.590 m2 (11,36 ha)

dengan posisi astromis pada titik 05° 11‟18 dan 84”LS-05°29‟29.67”LS

dan 119° 24‟06.54”BT- 119°24‟27.68”BT.Terletak di antara dua sungai

yaitu sungai Balang baru dan sungai Jene‟berang. Secara administratif

Benteng ini berada di Kelurahan Somba Opu Kecamatan Barombong

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Struktur pembentuk bangunan

Struktur pembentukan bangunan adalah bata dari berbagai ukuran, batu

padas dan pada bagian-bagian tertentu terdapat tanah isian yang tidak

teratur. Ketebalan dinding bervariasi ada yang tebalnya 3,66 – 4,10 m

ada pula yang sangat tebal 10,3 – 10,5 m. Pintu utama benteng ada dua

32

masing-masing terletak di sisi bagian barat dan pada sisi bagian selatan

dengan ukuran lebar 4,5 m dan tinggi 4 m. Ketinggian dinding benteng

apabila utuh diperkirakan antara 7 – 8 m. Pada masa lalu, di dalam

Benteng ini terdapat ratusan meriam besar dan kecil sebagaimana yang

ditulis Stapel dalam bukunya pada hal.58 sebagai berikut:

‟‟In Somba Opu warden in total buit gemaakt 272 groote en kleine kanonnen, waaronder het fabuleuze Anak Makassar, dat wel beschadigd was, doch „‟sijn vevoeren en vertoonen nog genoe gsaem waerdgh is‟‟

„‟Ketika Somba Opu diduduki, terdapat 272 pucuk meriam besar dan kecil, diantaranya juga meriam Anak Makassar yang luar biasa itu. Sungguhpun dalam keadaan rusak, namun meriam Anak Makassar itu masih juga dapat menampakkan kedahsyatan nya‟‟.

Ada tiga bastion yang masih terlihat sisa - sisanya, yaitu

bastion di sebelah barat daya, bastion tengah, dan bastion barat laut.

Yang terakhir ini disebut Buluwara Agung. Di bastion inilah pernah

ditempatkan sebuah meriam paling dahsyat yang dimiliki orang

Indonesia namanya Meriam sakti Anak Makassar bobotnya mencapai

9.500 kg atau 9,5 ton, dengan panjang 6 meter, dan diameter 41,5 cm.

Sekarang di dalam kompleks Benteng Somba Opu, melalui Proyek

Miniatur Sulawesi, telah dibangun rumah-rumah adat dari berbagai

daerah di Sulawesi-Selatan; baruga, pasar seni; dan museum yang

dapat dipergunakan sebagai wahana ilmu pengetahuan; gelanggang

budaya, dan sarana pariwisata.

2. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulsel

Dinas kebudayaan

a. Landasan Hukum

33

Peraturan perundangan yang digunakan sebagian landasan hukum

adalah:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

Dinas kebudayaan dan Kepariwisataa Provinsi Sulawesi Selatan 3

Rencana Kerja Disbudpar Prov. Sul Sel Tahun 2018

3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

pedoman, penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD.

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2003

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3,

34


281)


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);


tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Sulawesi Selatan

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor

1);


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2,


275);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2015

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2030;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2015

tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan 4

Rencana Kerja Disbudpar Prov. Sulsel Tahun 2018 Pembangunan

jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013-2018;

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 77 Tahun 2011

tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

35

Pertanggung jawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi

Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD provinsi Sulawesi

Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor 55 tahun 2012.

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 87 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016.

b. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi

Selatan

1. VISI

Visi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi

Selatan adalah “Sulawesi Selatan sebagai Tujuan Wisata Utama di

Indonesia”. Visi ini mengandung pengertian bahwa Sulawesi Selatan

menempatkan diri sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia,

ditandai dengan jumlah pengunjung wisata yang berada pada ranking

10 besar Indonesia. Perwujudan ini mencakup tiga keunggulan yakni

daerah tujuan wisata yang menarik, kehidupan seni-budaya yang

berkembang, dan kemudian ekonomi kreatif berbasis media, disain dan

optek (MDI).

2. MISI

Misi adalah upaya umum yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi,

Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam

mewujudkan visinya adalah:

36

a. Mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik,

mudah terjangkau, berwawasan lingkungan serta berkontribusi

bagi kesejahteraan masyarakat;

b. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif meningkatkan

jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

c. Mewujudkan kemitraan pengelolaan pariwisata yang

mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berdaya

saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan

kehidupan masyarakat;

d. Mengembangkan kekayaan budaya dan keragaman budaya

serta merevitalisasi budaya maritim sebagai karakteristik entitas

Sulawesi Selatan;

e. Mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media,

desain dan iptek serta ekonomi kreatif berbasis seni dan

budaya.

37

C. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan

BIDANG SEJARAH &

CAGAR BUDAYA

BIDANG KESENIAN &

EKONOMI KREATIF

BIDANG PENGEMBANGAN

DESTINASI & INDUSTRI

PARIWISATA BIDANG PEMASARAN

BIDANG PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA

PARIWISATA

KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan

Fungsional SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum,

Kepegawaian&Hukum

Sub Bagian

Program

Sub Bagian

Keuangan

Seksi Museum dan

Cagar Budaya

Seksi Sejarah dan Nilai

Tradisional

Seksi Pemberdayaan

Budaya Daerah

Seksi Kesenian

Tradisional dan

Kontemporer

Seksi Pengembangan

Ekonomi Kreatif

Seksi Sarana dan

Pertunjukan

UPT

Seksi Pengembangan

Daya Tarik Wisata

Seksi Tata Kelola

Destinasi

Seksi Industri Pariwisata

Seksi Promosi

Seksi Analisa &

Pengembangan Pasar

Seksi Pembinaan Event

Pariwisata

Seksi Peningkatan

Kompetensi SDM

Pariwisata

Seksi Pemberdayaan

Masyarakat

Seksi Kerjasama

38

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada BAB 1, maka hasil dari penelitian ini

adalah sebagai berikut ini:

1. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Benteng Somba Opu

Penting sekali untuk memahami aset bersejarah, karena ketika menganalisis

pemrosesan akuntansi, kita harus memiliki pemahaman yang luas tentang aset

bersejarah tersebut. Pelaporan dalam kaitannya dengan aset bersejarah, baik

dari sisi pengakuan, pengungkapan, maupun penilaiannya. Berikut ini hasil dari

penelitian yang telah dilakukan dan penjelasan bagaimana perlakuan akuntansi

yang diterapkan di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi

Selatan terkait mengenai pengakuan, metode penilaian yang digunakan, serta

pengungkapan aset bersejarah Benteng Somba Opu Gowa dalam CaLK.

a. Pendapat informan mengenai Aset Bersejarah

Banyak definisi yang menggambarkan apa itu aset bersejarah, hal ini

dikarenakan banyaknya perdebatan mengenai standar yang harus dipenuhi

untuk menentukan aset bersejarah. Definisi aset bersejarah masih banyak

diperdebatkan oleh para ahli, oleh karena itu, saat ini tidak ada definisi yang

tepat dan universal dari aset bersejarah. Hal ini menyebabkan munculnya

berbagai pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi aset bersejarah

oleh para ahli dalam mengklarifikasi kan aset bersejarah termasuk aset atau

kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu entitas pengelola aset bersejarah.

Banyak definisi yang menggambarkan aset bersejarah karena berbagai

kriteria yang digunakan untuk menentukan definisi tersebut. Dan standar

yang digunakan Carnegie dan Wolnizer (1995) yang mengatakan aset

bersejarah bukanlah aset dan akan lebih tepat diklarifikasikan sebagai

39

liabilitas, atau secara alternatif disebut sebagai fasilitas dan menyajikan

secara terpisah. Adapun pendapat lain dari Micallef dan Peirson (1997) Aset

bersejarah tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan dalam neraca.

Berbeda dengan pendapat Nasi et al. (2001) aset bersejarah tidak harus

ditampilkan di neraca. Namun Christiaens (2004), Christiaens dan Rommel

(2008), Rowles et al.(1998) mengatakan bahwa aset bersejarah harus

dimasukkan dalam neraca meskipun tidak memenuhi definisi resmi (Ridha

dan Basri, 2018). Sementara itu, Aversano dan Christiaens (2012)

mengemukakan bahwa di Indonesia, aset bersejarah diatur dalam Panduan

Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). PSAP menyatakan:

“Aset bersejarah adalah aset tetap yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah. Karena durasi dan kondisinya, aset tetap ini harus dilindungi undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk menghindari dampak dari berbagai tindakan yang dapat merusak aset tetap”

Aset bersejarah biasanya dapat dipertahankan dalam waktu yang cukup

lama di mana aset bersejarah dibuktikan dalam undang-undang. Pemerintah

mungkin memiliki aset bersejarah yang diperoleh dengan berbagai macam

cara termasuk pembelian, warisan, donasi, maupun sitaan. Adapun

beberapa kategori yang perlu diperhatikan dalam menganalisis perlakuan

akuntansi pada aset bersejarah Benteng Somba Opu, klarifikasikan aset

bersejarah sebagai aset atau liabilitas dan berapa kriteria umur yang

seharusnya dimiliki oleh aset sehingga dapat diakui sebagai aset bersejarah.

40

1) Kategori aset atau liabilitas

Aset bisa diartikan sebagai semua sumber ekonomi atau kekayaan yang

dimiliki oleh suatu individu maupun entitas yang diharapkan dapat

memberikan manfaat usaha pada masa depan. Seperti dijelaskan dalam

IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) 17 standar ini

mengawasi real estat, pabrik dan peralatan bahwa “suatu aset dinyatakan

sebagai aset bersejarah karena bernilai budaya, lingkungan atau arti

sejarah” (IPSAS 17, 2008). Dalam hal ini menunjukkan bahwa aset

bersejarah tidak hanya terkait dengan nilai ekonomisnya, tetapi juga dengan

nilai lingkungan atau sejarahnya, dalam hal ini adalah aset tersebut harus

berumur lebih dari 50 tahun. Pemahaman tentang pengertian aset

bersejarah dapat dilihat dari bagaimana penyedia informasi dalam penelitian

ini memahami Benteng Somba Opu sebagai aset bersejarah, seperti halnya

yang diungkapkan oleh Pak Sawir selaku penyusun bagian inventaris/barang

Disbudpar Prov. Sulsel sebagai berikut:

“Aset bersejarah itu, aset-aset yang sudah bernilai tua, memiliki nilai pengetahuan, sosial dan kebudayaan diantaranya peninggalan apakah itu dari kerajaan Gowa. Bisa saja aset bersejarah itu peninggalan Belanda seperti Gedung Mulo”. (Wawancara dengan Pak Sawir pada tanggal 2 September 2020)

Menurut hasil wawancara dengan pak Sawir, dapat diketahui bahwa

aset bersejarah memiliki nilai pengetahuan, sosial dan budaya yang melekat

pada aset tersebut. Diketahui bahwa Pak Sawir bukan merupakan lulusan

akuntansi tetapi dalam hal ini, peneliti mengetahui bahwa latar belakang

tidaklah menjamin apakah suatu aset bersejarah adalah hal baru bagi

entitas. Dengan kata lain, entitas yang mengelola aset harus mengetahui

41

jenis-jenis aset yang dimilikinya, termasuk arti aset bersejarah yang

sebenarnya.

Hal tersebut juga diungkapkan pihak pengelola Benteng Somba Opu

Gowa. Terlihat dari pernyataannya bahwa informan juga familiar dengan

istilah aset bersejarah. Di mana saat peneliti melakukan wawancara dengan

pengelola Benteng Somba Opu mengenai aset bersejarah itu termasuk

kategori aset atau kewajiban. Informan pun menjawab bahwa aset

bersejarah termasuk aset seperti yang diungkapkan dalam wawancara

dengan Pak Marzuki berikut ini:

“Aset bersejarah itu termasuk aset karena seperti yang diketahui kriteria dari aset tetap yaitu yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan benteng ini sudah berumur lebih dari 50 tahun.” (Wawancara dengan Pak Marzuki pada tanggal 22 Agustus 2020)

Hasil wawancara menegaskan bahwa aset bersejarah diklasifikasikan

sebagai aset. Karena tidak menimbulkan suatu masalah yang ditimbulkan

oleh pihak luar dari suatu entitas, yang berarti bahwa jika suatu aset

bersejarah dikategorikan sebagai kewajiban maka secara otomatis akan

tercipta kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas saat menyerahkan

barang / jasa kepada entitas lain sekarang dan di masa yang akan datang.

Tetapi aset bersejarah tidak dapat melakukan ini. Meskipun setiap pendapat

yang diberikan oleh masing-masing informan berbeda, mereka semua

memahami bahwa aset bersejarah termasuk dalam kelas aset. Oleh karena

itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset bersejarah merupakan

kategori aset, seperti yang diungkapkan oleh Micallef dan Peirson (1997).

Berikut ini termasuk aset bersejarah yang terdapat dalam kawasan Benteng

Somba Opu.

42

No Aset bersejarah Benteng Somba

Opu Jenis Aset

Harga Perolehan (1993)

PSAP

1 Museum Karaeng Pattingalloang

Seni dan/atau Budaya

Rp 180.000.000 Dicatat dengan

harga perolehan

2 Dinding Benteng Somba Opu

Sejarah dan Seni

Rp 0-, Dicatat dengan

tanpa nilai

3 Rumah Adat 1. Rumah Adat

Kajang 2. Rumah Adat

Bugis 3. Rumah Adat

Tator 4. Rumah Adat

Mandar

Seni, Lingkungan dan Sosial

Rp 1.211.100.000 Dicatat dengan

harga perolehan

4 Baruga Benteng Somba Opu

Seni, Lingkungan dan Sosial

Rp 989.800.000 Dicatat dengan

harga perolehan

5 Baruga Teater Somba Opu

Rp 864.000.000

Dicatat dengan harga perolehan

6 Material (batu bata) Sejarah Rp 0-,

Dicatat dengan tanpa nilai

7 Peluru Meriam Sejarah Rp 0-,


8 Peluru Pistol Sejarah Rp 0-,


9 Fragmen Porselin Sejarah Rp 0-,


10 Fragmen Gerabah Sejarah Rp 0-,


11 Alat Upacara Sejarah dan Lingkungan Rp 0-,


12 Pakai Adat 4 Etnis di Sul-SelBar

Sejarah Rp 0-,


13 Mata Uang Kuno 1. Koin Wilhelmina

1 Gulden 2. Koin Dirham 1

perak dan 10 perak

3. Koin VOC tahun 1790 1 perak

Sejarah

Rp 0-, Dicatat dengan

tanpa nilai

Jumlah Rp 3.064.900.000

Sumber: Data diolah peneliti, 2020.

43

2. Pengakuan Aset Bersejarah Benteng Somba Opu Gowa

Pengakuan aset bersejarah adalah metode perlakuan akuntansi untuk

menentukan apakah akuntansi untuk menentukan apakah suatu aset dapat

diakui secara formal sebagai kategori aset bersejarah. Aset diakui dalam neraca

apabila besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan

memperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang

dapat diukur dengan andal (Retna et al, 2017:23). Menurut Pak Sawir dalam

wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 september mengenai pengakuan aset

bersejarah, yaitu:

“Jika aset tersebut mau diakui sebagai aset bersejarah, maka harus memenuhi kondisi aset bersejarah itu sendiri. Kalau tidak salah barang itu harus berumur 50 tahun ke atas dan memiliki ciri khas. Download UU Cagar Budaya di situ sudah dijelaskan kriteria dari Cagar Budaya”. (Wawancara dengan Pak Sawir pada tanggal 2 September 2020)

Menurut informasi yang diberikan oleh pak Sawir, terlihat bahwa jika aset

tersebut memenuhi standar umur pelayanan 50 tahun dan memiliki surat evaluasi

yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (seperti Kementerian

Pendidikan), maka aset dapat dipastikan sebagai aset bersejarah. Terbitnya

surat penilaian tersebut menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan warisan

budaya, artinya aset tersebut telah diakui oleh pemerintah sebagai aset

bersejarah.

Beberapa aset diakui sebagai aset sejarah karena kepentingan budaya,

lingkungan, dan sejarahnya. PSAP 07 paragraf 70 menjelaskan bahwa selain

nilai sejarah, aset bersejarah tertentu juga memberikan potensi manfaat lain bagi

pemerintah, seperti penggunaan gedung bersejarah sebagai ruang perkantoran.

Dalam hal ini, aset tersebut akan diperlakukan dengan prinsip yang sama seperti

44

aset tetap lainnya. Berdasarkan PSAP No 7 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, terdapat 2 standar pengakuan aset

secara tatap muka, yaitu:

a. Aset tetap diakui pada saat perolehan manfaat ekonomi masa depan

dan dapat mengukur nilainya dengan andal.

b. Jika kepemilikan aset tetap telah diterima atau dialihkan dan / atau

kepemilikan dialihkan, konfirmasi aset tetap dapat di andal.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan

bahwa Benteng Somba Opu merupakan salah satu tempat yang digunakan

sebagai tempat kegiatan pemerintahan. Di mana di tempat tersebut berada pada

wilayah Museum Karaeng Pattingalloang. Bukan hanya itu, kawasan Benteng

Somba Opu juga terdapat rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan yang

biasanya disewa. Melihat kondisi tersebut, maka aset bersejarah Benteng Somba

Opu dapat dikatakan sebagai aset tetap yang digunakan untuk kegiatan

operasional dan non operasional. Oleh karena itu, praktik akuntansi aset sejarah

Benteng Somba Opu mengacu pada praktik pengakuan aset bersejarah sesuai

dengan PSAP No. 07 paragraf 15, jika kondisi berikut terpenuhi maka aset tetap

sebagai berikut:

1) Masa manfaat melebihi 12 (dua belas) bulan

Umur manfaat aset dapat dilihat dari umur proyek / aset. Dalam

menentukan suatu aset mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun (12 bulan),

suatu entitas harus menilai apakah aset tersebut memiliki manfaat ekonomis

di masa depan. Manfaat ekonomi tersebut berupa aliran pendapatan bagi

pemerintah untuk penghematan belanja pemerintah. Manfaat ekonomi masa

45

depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut

akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya

hanya tersedia jika manfaat dan resiko jika diterima entitas tersebut

(Fauziah, 2018).

Berdasarkan sejarah Benteng Somba Opu Gowa di bangun pada tahun

1525 yaitu pada zaman Belanda. Sehingga umur Benteng ini sudah

mencapai kurang lebih sudah 5 abad, jadi Benteng ini sudah termasuk ke

dalam kelompok aset. Berbicara tentang aset bersejarah sama halnya

dengan berbicara tentang sejarah yang terdapat pada aset tersebut. Aset

bersejarah ini seakan memiliki daya tarik tersendiri, mengundang wisatawan

untuk datang berkunjung dan mengetahui sejarah di balik benda bersejarah

tersebut. Namun seperti yang diketahui bahwa di kawasan Benteng Somba

Opu bisa dikatakan bahwa keamanannya kurang baik, sehingga barang-

barang bersejarah yang bernilai tinggi di pindahkan ke Museum La Galigo

yang terletak di Benteng Rotterdam.

Masyarakat sekitar Benteng Somba Opu sudah merasakan manfaat dari

aset bersejarah ini, yang tidak hanya menambah pendapatan para pedagang

di sekitarnya, tetapi juga memberikan manfaat dari pengelolaan aset

bersejarah tersebut. Salah satunya adalah aset bersejarah Benteng Somba

Opu. Benteng Somba Opu memiliki potensi ekonomi, sosial, pendidikan dan

budaya yang cukup luas dan dapat digali lebih jauh oleh masyarakat luas.

Hal ini diungkapkan oleh Pak Marzuki selaku pengelola Benteng Somba Opu

Gowa berikut ini:

“Kalau itu dek, itu terkait dengan penggunaannya. Jika Benteng Somba Opu tetap dipertahankan maka salah satu harapannya adalah

46

dapat bermanfaat. Termasuk keuntungan ekonomi. Ini mungkin bermanfaat bagi sains dan parawisata. Sejauh menyangkut parawisata, itu adalah nilai ekonominya dek. Misalnya siswa yang beraktivitas di sini bisa dikatakan travelling, karena sebenarnya nama trip itu dari satu tempat ke tempat lain. Tempat yang memberikan manfaat pendidikan dan manfaat ekonomi.” (Wawancara dengan Pak Marzuki pada tanggal 2 Oktober 2020)

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Marzuki diatas memberikan kita sedikit

gambaran betapa pentingnya pelestarian atas barang aset bersejarah.

Pelestarian yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk

mengoptimalkan atas peran dari suatu aset bersejarah. Aset bersejarah kini

selain digunakan sebagai sarana pembelajaran juga dapat mendatangkan

pendapatan bagi negara maupun daerah. Optimalisasi atas fungsi aset

bersejarah akan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan

kinerjanya, karena dengan demikian aset bersejarah tidak lagi dipandang

sebagai sumber daya pasif, namun secara produktif dapat dikelola dan

dikembangkan demi sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Dengan kata lain, aset bersejarah bukan hanya untuk dijaga dan

dilestarikan, tapi bagaimana mengemas aset tersebut menjadi lebih optimal

fungsi dan penggunaannya misalnya dijadikan perkantoran atau

mengkomersialkannya ke masyarakat umum dengan berbagai macam

kegiatan-kegiatan, seperti talkshow, pameran dan event-event lainnya.

2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal

Biaya perolehan adalah salah satu kriteria terpenting untuk mengenali

aset bersejarah sebagai aset. Jika suatu aset tidak dapat diukur pada

biayanya, maka item tersebut tidak dapat dikatakan sebagai aset. Suatu aset

yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus

47

diukur sebesar biaya perolehan nya. Ketika aset tersebut diperoleh karena

entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan

selain untuk menghasilkan pendapatan maka biaya perolehan aset dari

suatu pertukaran diukur sebesar nilai wajar. Namun jika nilai wajar yang

diperoleh tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan nya diukur

dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

informan, dapat diketahui bahwa perolehan Benteng Somba Opu ini berasal

dari adanya hibah. Hibah adalah pemberian aset tanpa nilai. Walaupun

sedemikian, nilai atas objek atas objek tersebut harus ditentukan sebagai

pencatatan awal. Pengukuran aset bersejarah dapat dilakukan dengan

menggunakan metode historical cost atau nilai wajar. Dalam SAP paragraf

24 menyatakan barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui

sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya

harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut meliputi

harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara

langsung. Bila aset tersebut diperoleh dengan tanpa nilai, maka biaya aset

tersebut dinilai dengan jumlah tercatat saat transaksi dilakukan.

3) Tidak termasuk dalam operasi normal entitas

Benteng Somba Opu merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan ini jika dijual akan menimbulkan konflik antar masyarakat.

4) Diperoleh atau dibangun untuk digunakan

Di dalam Benteng Somba Opu Gowa dibangun sebuah rumah adat

sebagai tempat kedudukan pusat pemerintahan dan dirancang untuk

melestarikan, memelihara dan mempertahankan nilainya. Oleh karena

48

benteng ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana pendidikan

dan pengetahuan, karena peristiwa penting terjadi pada saat pembangunan

benteng tersebut.

Benteng Somba Opu ini dibangun pada Era kerajaan bangsa Indonesia

yang didirikan pada abad ke-16 oleh raja Gowa IX yang awalnya menjadi

pusat perdagangan dan pelabuhan di mana rempah-rempah yang

diperjualbelikan untuk beberapa pedagang baik dari Asia, sekitar Indonesia

dan wilayah Eropa. Negara telah menjadi organisasi besar yang mutlak

harus melindungi semua sumber dayanya, termasuk perlindungan terhadap

semua peninggalan sejarah masa lalu. Ini berarti mengidentifikasi dan

memastikan kepemilikan benda-benda bersejarah ini semaksimal mungkin.

Agar dapat diakui sebagai aset, benda tersebut tidak harus dimiliki oleh

entitas, tetapi sepenuhnya dikuasai oleh negara. Jika terdapat bukti bahwa

hak kepemilikan dan / atau penguasaan sah telah dialihkan, seperti sertifikat

tanah dan sertifikat kepemilikan barang, maka konfirmasi aset dapat

diandalkan. Apabila tidak ada bukti hukum yang mendukung pembelian aset

tetap karena masih diperlukan prosedur administrasi, seperti pembelian

tanah dan sertifikat kepemilikan rumah yang masih perlu melengkapi

prosedur jual beli (akta). Pejabat yang berwenang, jika ada bukti

penguasaan aset tetap berpindah tangan, misalnya nama sertifikat tanah

sudah dibayar dan dikuasai atas nama pemilik sebelumnya, maka aset tetap

tersebut harus dipastikan. Penguasaan aset suatu aset biasanya dapat

diperoleh melalui adanya pembelian, penemuan, pemberian, maupun

penjualan.

49

Benteng Somba Opu merupakan salah satu properti nasional yang

diperoleh melalui hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh satu

orang kepada pihak lain yang masih hidup, dan penyaluran dilakukan

selama penghibah masih hidup. Namun terkait dengan bukti atas transaksi

yang telah dilakukan, sangat sulit untuk diketahui dalam bentuk apa bukti

penyerahannya, mengingat bahwa benteng ini sudah sangat lama yang

menjadikannya sulit untuk ditelusuri untuk ditemukannya bukti

penyerahannya. Hal ini diungkapkan oleh Pak Sawir dari hasil wawancara

yang dilakukan pada tanggal 2 September 2020:

“Untuk buktinya dek tidak ada, karena kan benteng ini sudah begitu lama sekali dan kita juga belum lahir. Jadi kita tidak tahu dulu itu dilakukan oleh Belanda dengan siapa, karena dulunya kan ini benteng awalnya dibuat oleh Belanda” (wawancara dengan Pak Sawir pada tanggal 2 September 2020)

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepemilikan

Benteng Somba Opu merupakan salah satu aset bersejarah tidak lepas dari

entitas yang mengelolanya. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel

merupakan kuasa pengguna barang. Oleh karena itu, seluruh barang milik

negara akan dilaporkan sebagai barang milik negara sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan No 6 Tahun 2016 tentang pengelolaan Barang

Milik Negara. Benteng Sompa Opu memperoleh satuan yang terdiri dari

tanah dan bangunan. Namun pada dasarnya, dalam akuntansi sendiri aset

bersejarah ini harus diakui secara terpisah mengingat sifat dan fungsinya

memiliki perbedaan satu sama lain.

3. Penilaian terhadap Aset Bersejarah

Penilaian aset adalah proses yang digunakan untuk menampilkan rupiah

atau jumlah nominal yang harus ditempatkan pada setiap elemen atau item

50

keuangan pada saat penyampaian laporan keuangan secara konseptual, ada

banyak metode valuasi yang dapat dipilih untuk menentukan nilai suatu aset,

seperti menggunakan metode nilai wajar atau metode biaya. Nilai wajar ialah

jumlah yang dipakai untuk menukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang

berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan

wajar. Untuk aset bersejarah, nilai wajar digunakan karena nilai wajar sering

digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai koleksi dan estimasi biaya

pembelian barang serupa. Namun hal ini berbeda dengan yang ditemukan

peneliti saat melakukan wawancara, dalam prakteknya Benteng Somba opu

justru menemui kesulitan dalam mengevaluasi Benteng Somba Opu. Data

tersebut berasal dari wawancara peneliti dengan penyedia informasi sebagai

berikut:

“kalau mengenai penilaiannya dek, kita tidak tau mau nilai berapa aset ini. Karena kalau aset bersejarah itu tidak bisa kita beri nilainya berapa jadi kita hanya menuliskan 0 rupiah, kecuali bangunan dan tanah” (wawancara dengan Pak Sawir pada tanggal 28 Agustus 2020)

Berdasarkan wawancara di atas, dalam hal ini dijelaskan bahwa pemberian

nilai terhadap aset bersejarah di Benteng Somba Opu hanya sebesar 0 rupiah.

Namun untuk bangunan dan tanah dicatat sesuai dengan harga perolehan nya.

Seperti bangunan yang sering kali di sewakan untuk dijadikan tempat untuk

menginap jika melakukan kegiatan di Benteng Somba Opu. Karena pada

hakikatnya semua jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah (seperti gedung dan

bangunan) dapat dipahami melalui nilai belinya, sedangkan untuk aset

bersejarah, aset tersebut sudah berdiri sejak beberapa tahun sehingga sulit

untuk dinilai. Selain itu, tidak adanya dokumen dan bukti autientik terkait dengan

pembangunan yang dilakukan menjadikannya susah untuk menafsir jumlah biaya

51

yang terpakai dalam membangun atau mengadakan aset atau barang bersejarah

tersebut.

Aset tetap awalnya diukur dengan biaya perolehan menurut PSAP 07

Paragraf 22. Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan biaya perolehan

untuk menilai aset tetap, nilai properti, pabrik, dan peralatan riil didasarkan pada

nilai wajar pada saat pembelian. Peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa

Benteng Somba Opu diperoleh melalui dana hibah. Dalam pengukuran aset,

biasanya ketika aset diperoleh melalui transaksi (seperti pembelian dan

pertukaran yang dapat diukur dengan biaya). Namun, jika komoditas tersebut

diperoleh dari hibah, biasanya akan menghasilkan manfaat ekonomi yang cukup

besar tanpa perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Dengan kata lain,

bangunan dan tanah yang dibebaskan adalah contoh pembebasan gratis. Begitu

pula dengan Benteng Somba Opu, karena ketika suatu entitas memperoleh aset,

maka atribut dalam aset tersebut tidak memiliki biaya atau nilai sama sekali.

4. Pengungkapan Benteng Somba Opu di dalam Laporan Keuangan

Pengungkapan merupakan kegiatan menyampaikan informasi keuangan

kepada pengguna laporan keuangan. dalam standar akuntansi pemerintah

berbasis akrual, paragraf 65 No 7 tahun 2010 dijelaskan bahwa pernyataan

tersebut tidak mengharuskan pemerintah untuk mencatatkan aset bersejarah di

neraca, tetapi aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan. Dalam mengungkapkan aset bersejarah dalam laporan keuangan,

aset bersejarah ini digolongkan menjadi barang inventaris, seperti yang

diungkapkan oleh Pak Sawir selaku pengelola barang Inventaris:

“Kalau benteng Benteng Somba Opu itu masuknya ke dalam Barang Inventaris. Di mana yang masuk kelompok barangnya itu Rumah adat

52

kajang, Rumah Adat bugis, Rumah Adat Tator, dan Rumah Adat Mandar.” (Wawancara dengan Pak Sawir pada tanggal 27 Agustus 2020)

Dari informasi yang didapat diatas, peneliti mengetahui bahwa Benteng

Somba Opu disajikan dalam bentuk umum yaitu di bagian laporan tanah dan

bangunan dalam laporan Barang Inventaris. Berdasarkan hasil analisis peneliti,

dapat diketahui bahwa pengungkapan aset bersejarah Benteng Somba Opu

diungkapkan dalam laporan Barang Inventaris sebagaimana yang ditampilkan

pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Nama Barang

Lokasi Harga Keterangan

Bangunan Gedung Kantor Lain-lain

Kawasan Benteng Somba Opu

259,800,000.00 Rumah adat Kajang


Kawasan Benteng Somba opu

210,000,000.00 Rumah Adat Bugis



379,350,000.00 Rumah Adat Tator



361,950,000.00 Rumah Adat Mandar

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disajikan oleh

Disbudpar Sulsel, aset bersejarah di Benteng Somba Opu terdiri atas yang dapat

dinilai dan yang tidak dapat dinilai (Rp 0.,) sebagai mana dalam CaLK di bawah

ini:

a. Tanah

Saldo tanah pada laporan keuangan dicatat dengan tanpa nilai (Rp 0)

karena tanah ini adalah peninggalan sejarah, maka tidak dapat dinilai.

53

b. Bangunan

Saldo bangunan pada laporan keuangan dicatat sesuai pada saat

terjadinya pembelian atas bangunan tersebut.

c. Aset tetap lainnya

Saldo pada aset lainnya pada laporan keuangan dicatat dengan tanpa

nilai (Rp 0). Saldo aset tetap lainnya dinilai 0 rupiah karena merupakan

aset bersejarah yang tidak dapat diberikan nilai secara permanen.

Berdasarkan potongan laporan keuangan diatas, terlihat bahwa aset

bersejarah yang dimiliki oleh Disbudpar terdiri atas jenis aset bersejarah tanah,

bangunan dan aset tetap lainnya. Sangat penting bagi entitas untuk memberi

tahu pengguna laporan keuangan tentang langkah-langkah yang digunakan

untuk menyusun laporan keuangan. Berdasarkan dari informasi yang diperoleh

peneliti, diketahui bahwa aset tersebut masuk ke dalam jenis aset bersejarah

jenis bangunan dan tanah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Marsuki

berikut ini:

“Kalau di Benteng somba Opu karena memiliki banyak rumah adat maka setiap rumah adat yang ada di Benteng Somba Opu di nilai secara per unit” (Wawancara dengan Pak Marsuki pada tanggal 2 September 2020)

Dari informasi yang ditemukan, pengungkapan yang dilakukan oleh entitas

terhadap aset yang ada di Benteng Somba Opu, telah memberikan gambaran

bahwa Disbudpar telah melakukan pelaporan secara jujur dan dapat diverifikasi

dengan menyajikan aset apa saja yang mereka miliki di dalam laporan barang

inventaris yang disajikan. Hal ini dilakukan agar laporan tersebut dapat di

mengerti oleh pembaca laporan keuangan. Karena dengan adanya informasi

yang dilakukan secara jujur dan tepat akan membantu pengguna laporan

54

keuangan. Pengungkapan yang dilakukan secara jujur akan membantu

stakeholder dalam membuat penilaian terhadap aset bersejarah tersebut. Para

stakeholder akan kesulitan dalam menentukan nilai terhadap aset bersejarah jika

laporan keuangan tersebut tidak disajikan secara bijak dalam mengungkapkan

dengan jelas dalam laporan keuangan. Selain disajikan dalam laporan keuangan,

aset bersejarah Benteng Somba Opu juga harus diungkapkan dalam laporan

CaLK. Hal ini digunakan untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk

mengetahui informasi keuangan yang ada secara terbuka dan jujur sebagai

bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat.

Pengungkapan suatu aset dalam laporan keuangan diungkapkan dengan

tujuan agar pemerintah melaporkan laporan keuangan secara akuntabilitas

kepada masyarakat dengan melaporkan semua aset yang dimiliki oleh

pemerintah. Jika dikaitkan dengan Benteng Somba Opu dapat diketahui bahwa

pengungkapan aset bersejarah yang ada di Benteng Somba Opu dalam laporan

keuangan lebih dikaitkan dengan akuntabilitas nya terhadap laporan keuangan

yang ditujukan buka berarti memperlihatkan berapa nilai aset tersebut atau

metode apa yang digunakannya dalam menilai aset bersejarah tersebut.

Akuntabilitas laporan keuangan ini bertujuan untuk salah upaya untuk

mewujudkan tata kelola pengelolaan laporan keuangan pemerintah dengan

tanggungjawab dan jujur. Tujuan penyajian yang jujur adalah untuk memberikan

laporan yang jujur tentang transaksi yang terjadi, yang dapat diverifikasi dari

lokasi informasi yang diberikan dalam laporan keuangan, dan juga bersifat netral

ketika informasi tersebut terbuka dan tidak kondusif.

55

C. Pembahasan

Terkait mengenai perlakuan akuntansi pada aset bersejarah adapun

penjelasan dari hasil penelitian di atas mengenai bagaimana pengakuannya,

metode penilaian yang digunakan, dan bagaimana pengungkapannya.

1. Pengakuan aset dan kaitannya dengan PSAP 07

Menurut (2006:195), pengakuan adalah proses untuk menentukan apakah

kondisi pencatatan satu atau lebih peristiwa dalam catatan akuntansi terpenuhi

untuk menentukan apakah suatu aset dapat diakui secara formal sebagai aset

bersejarah. pemberian informasi melalui laporan keuangan merupakan fitur netral

dari laporan keuangan. Aset bersejarah dapat diakui apabila dapat memberikan

manfaat ekonomi bagi negara dan dapat diukur nilainya secara handal.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan

bahwa Benteng Somba Opu merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai

tempat kegiatan pemerintahan. Di mana di tempat tersebut berada pada wilayah

Museum Karaeng Pattingalloang. Bukan hanya itu, kawasan Benteng Somba

Opu juga terdapat rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan yang biasanya

disewa. Melihat kondisi tersebut, maka aset bersejarah Benteng Somba Opu

dapat dikatakan sebagai aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional

dan non operasional. Oleh karena itu, praktik akuntansi aset bersejarah Benteng

Somba Opu mengacu pada praktik pengakuan aset bersejarah sesuai dengan

PSAP No. 7 paragraf 15, jika kondisi berikut terpenuhi, aset tetap harus diakui

sebagai berikut: 1) Berwujud, 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan,

dan 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.

Manfaat dari aset bersejarah ini telah dirasakan oleh masyarakat yang

berada di sekitar Benteng Somba Opu, baik dari segi memberikan penghasilan

56

tambahan kepada pedagang di sekitarnya, untuk memberikan penghasilan yang

diperoleh dari pengelolaan aset bersejarah tersebut. Salah satunya adalah aset

bersejarah Benteng Somba Opu, Benteng Somba Opu memiliki potensi ekonomi,

sosial, pendidikan da budaya yang cukup luas dan dapat digali lebih jauh oleh

masyarakat luas.

2. Penilaian aset dan kaitannya dengan PSAP 07

Pembahasan tentang penilaian aset bersejarah tidak lepas dari pengenalan

aset historis oleh suatu entitas. Penilaian aset merupakan pembahasan yang

penting karena menyangkut bagaimana suatu entitas mengevaluasi aset

bersejarah, yang dapat menggambarkan situasi aktual di lapangan. Berdasarkan

hasil penelitian, pemberian nilai terhadap aset bersejarah di Benteng Somba Opu

hanya sebesar 0 rupiah dalam catatan atas laporan keuangan. Namun untuk

bangunan dan tanah dicatat sesuai dengan harga perolehan nya. Seperti

bangunan yang sering kali di sewakan untuk dijadikan tempat untuk menginap

jika melakukan kegiatan di Benteng Somba Opu. Pada dasarnya semua jenis

aset tetap yang dimiliki pemerintah seperti gedung dan peralatan dapat diketahui

melalui nilai belinya. Untuk aset bersejarah, aset tersebut sudah dibangun

selama beberapa tahun sehingga sulit untuk dinilai.

3. Pengungkapan aset dan kaitannya dengan PSAP 07

Menurut PSAP 07, aset bersejarah diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan dengan tanpa nilai, kecuali aset yang memiliki manfaat ekonomi bagi

negara selain nilai sejarahnya, misalnya bangunan yang digunakan untuk

kegiatan operasional. Aset bersejarah yang memiliki manfaat ekonomi bagi

pemerintah akan dimasukkan dalam neraca (Wulandari dan Utama, 2016).

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat diketahui bahwa pengungkapan aset

57

bersejarah Benteng Somba Opu yang memiliki potensi manfaat lainnya

diungkapkan dalam laporan Barang Inventaris sedangkan yang untuk aset

bersejarah lainnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan

tanpa nilai.

Informasi yang terdapat dalam laporan Disbudpar telah menunjukkan bahwa

laporan keuangan Disbudpar telah mewujudkan akuntabilitas dan transpalasi

terhadap pengelolaan laporan keuangan. Informasi yang terkandung di dalamnya

harus sesuai dengan peraturan saat ini. Jika tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, maka akan merugikan negara, pendapatan yang tidak mencukupi,

manajemen yang lemah, manajemen keuangan nasioanl yang tidak kompeten,

dan tidak efisien. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut dalam pengelolaan aset

bersejarah dalam laporan keuangan, tabel dibawah ini akan memberikan

gambaran mengenai kesesuaian atas perlakuan akuntansi pada aset bersejarah

di Benteng Somba opu sebagai berikut:

Tabel 4.2

Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Benteng Somba Opu Gowa

Berdasarkan PSAP No. 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

No Unsur PSAP No. 7 Tahun 2010 Penerapan Evaluasi

1 Pengungkapan Pengakuan aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan tersedia. Jika kepemilikan telah diterima atau dialihkan, pengakuan aset tetap akan sangat andal.

-Benteng Somba Opu dapat memberikan manfaat ekonomi dengan dilihatnya dari banyaknya kegiatan yang dilakukan di Benteng Somba Opu. -Disbudpar Sulsel mengakui aset bersejarah Benteng Somba opu ketika penguasaannya berpindah dengan adanya

Sesuai

58

sertifikat penguasaan atas tanah dan bangunan.

2 Penilaian Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai

Disbudpar Sulsel mencatat aset bersejarah di Benteng Somba Opu dengan nilai Rp 0. Dalam hal ini aset bersejarah dicatat dengan tanpa nilai.

Sesuai

3 Pengungkapan PSAP tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun

aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan.

Disbudpar Sulsel menyajikan aset bersejarah dalam CaLK dengan tanpa nilai kecuali aset yang memiliki potensi manfaat lainnya.

Sesuai

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap perlakuan

akuntansi pada Aset Bersejarah dalam pengelolaan Benteng Somba Opu, maka

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kesesuaian antara data temuan dengan PSAP No. 7 dalam

pengelolaan aset bersejarah Benteng Somba Opu bahwa Benteng

Somba Opu dapat memberikan manfaat ekonomi dengan dilihatnya dari

banyaknya kegiatan yang dilakukan di Benteng Somba Opu. Disbudpar

Sulsel mengakui aset bersejarah Benteng Somba opu ketika

penguasaannya berpindah dengan adanya sertifikat penguasaan atas

tanah dan bangunan.

2. Terdapat kesesuaian antara data temuan dengan PSAP No. 7 tentang

pengelolaan aset bersejarah Benteng Somba Opu bahwa pihak

pengelola dalam hal ini Disbudpar Sulsel mencatat dengan tanpa nilai

(Rp 0,-) dalam laporan keuangan.

3. Terdapat kesesuaian antara data temuan dengan PSAP No. 7 tentang

pengelolaan aset bersejarah Benteng Somba Opu bahwa aset

bersejarah di Benteng Somba Opu disajikan dalam CaLK dengan tanpa

nilai kecuali yang memiliki potensi manfaat lainnya.

60

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan data, keterbatasan

penelitian ini adalah:

1. Terdapat kurangnya pengetahuan karyawan dalam melakukan

wawancara terkait dengan topik. Dalam pengertian akuntansi aset

bersejarah (pengakuan, penilaian, dan pengungkapan) akuntansi dan

pengelolaan Benteng Somba Opu hanya dapat menjelaskan metode

penyajian dalam laporan keuangan, namun dalam hal pengakuan dan

penilaian dijelaskan oleh Disbudpar Sulsel. Oleh karena itu, penelitian ini

menggunakan data yang ada untuk penelitian, tetapi menggunakan kata

kunci identifikasi, penilaian dan pengungkapan akuntansi aset

bersejarah untuk menyesuaikannya dengan isi penelitian-penelitian

khusus.

2. Terdapat kesulitan dalam pengambilan data di Balai Cagar Budaya

dikarenakan adanya pegawai yang tertular Covid 19 yang menjadikan

Balai Cagar Budaya untuk sementara di tutup. Sehingga peneliti hanya

bisa mengambil data di Disbudpar Sulsel.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, peneliti dapat memberikan

beberapa saran, yaitu:

1. Diperlukan perhatian yang lebih mendalam untuk menentukan metode

penilaian aset bersejarah. Hal tersebut dilakukan agar nilai aset

bersejarah dapat diakui dengan jelas, sehingga informasi yang diberikan

pemerintah dalam laporan keuangan menjadi bermakna.

61

2. Pemerintah dapat meningkatkan standar akuntansi terkait aset

bersejarah, terutama dalam menentukan metode penilaian yang

digunakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis dan mengkaji metode

penilaian aset bersejarah yang sangat sesuai secara lebih rinci, serta

dapat juga menentukan penentuan biaya jasa aset bersejarah.

62

DAFTAR PUSTAKA

American Institute od Certified Public Accountant. (2006). Basic Concept and

Accounting Underlying Financial Statement of Business Enterprice.

Statement of the Accounting Principles Board.

Arif, S. D., Hamid, M., & Rahi, S. (2018). Pelaksanaan Akuntansi Aset Tetap

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota

Palopo. [Jurnal Karimah STIE AMKOP Makassar, Vol.3, No.4, ISSN :

2089 - 9351, 911.

Dwitayanti, Y., & Zahara, H. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAP No. 07

Tentang Akuntansi Aset Tetap. Jurnal Bisnis Darmajaya, Vol 4, No 1, 81-

96.

Fauziah, I. (2018). SAP Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Ilmu.

Fitriyah, Z. L., Wiyono, M. W., & Ifa, K. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset

Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Lumajang. Jurnal Riset Akuntansi, Vol 1, No 2, 54-62.

Lubis, H. S., & Zahara, R. (2017). Identifikasi Bangunan-Bangunan Bersejarah

Desa Tandem Kecamatan Hamparan Perak. Jurnal Pendidikan Sejarah,

Vol. 2, No. 2, 1-16.

Ridha, S., & Basri, H. (2018). Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan

Pengungkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas

Pemerintah Daerah Aceh (Studi Kasus pada Masjid Raya Baiturrahman).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3, No. 1, 156-

166.

Ruwaidah, E., & Hartawan , T. (2018). Kajian Upaya Pelestarian Bangunan

Bersejarah di Kota Tua Ampenan ditinjau dari Elemen Pembentuk

Karakter Bangunan. Jurnal Sangkareang Mataram, ISSNNo.2355-929,

55.

Safitri, M. R., & Indriani, M. (2017). Praktik Akuntansi untuk Aset Bersejarah studi

Fenomenologi pada Museum Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa ekonomi

Akuntansi (JIMEKA), 1-9.

Sari, A. R., Nurbatin, D., & Setiyowati, S. W. (2017). Akuntansi Keuangan

Berbasis PSAK. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sholikah, M., & Achadiyah, B. N. (2017). Perlakuan Akuntansi untuk Aset

Bersejarah Candi Rimbi Jombang. Jurnal Nominal, Vol VI, No 2, 29-47.

Soleiman, I. D., & Bandur, M. N. (2019). Perlakuan Akuntansi untuk Aset

Bersejarah pada Situs Bungkarno Kabupaten Ende. Jurnal Analisis, Vol

18, 27-40.

63

Sunanto. (2017). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah di Kabupaten Musi

Banyuasin. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu, Vol VI, No I, 22-30.

Utami , L. R. (2019). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah Studi Kasus

pada Candi Sambisari . Jurnal MONEX Volume 8 Nomor. 1 Januari 2019,

95.

Widyaningtyas, R. (2017). Pencatatan, Penilaian dan Pelaporan Aset Bersejarah

dalam Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah

mada.

Wijaya, I., & Nugraha, E. (2019, November). Perlakuan Akuntansi untuk Aset

Bersejarah pada Institut Teknologi Bandung. Simposium Nasional Ilmiah

dengan tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah melalui Hasil Riset

dan Pengabdian kepada Masyarakat), hal. 658-668.

Wulandari, D., & Utama, G. A. (2016). Perlakuan Akuntansi untuk Aset

Bersejarah: Pengakuan, Penilaian, dan Pengungkapannya dalam

Laporan Keuangan Studi kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten

Nganjuk. Dinamika Global : Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis

Kearifan Lokal, ISBN 978-602-60569-2-4, 801-812.

LAMPIRAN

Nama : Musyawir S.E

Jabatan : Pengelola Barang Inventaris

Lokasi dan waktu wawancara : Gedung Mulo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Prov. Sulsel/ 28 Agustus 2020

1. Apa yang bapak ketahui mengenai Aset Bersejarah?

Aset bersejarah itu, aset-aset yang sudah bernilai tua, memiliki nilai

pengetahuan, sosial dan kebudayaan diantaranya peninggalan apakah itu

dari kerajaan Gowa. Bisa saja aset bersejarah itu peninggalan Belanda

seperti Gedung Mulo ini.

2. Peraturan/pedoman apa yang digunakan oleh pihak Disbudpar dalam

mengelola Benteng Somba Opu?

Disini kita berpacu pada Aset Bersejarah yang biasa disebut dengan Cagar

Budaya. Pengelolaannya ada memang yang diatur karena termasuk cagar

budaya diantaranya itu cagar budaya tidak boleh diubah bentuknya.

Makanya dari dulu dibuat itu bangunan sampai sekarang tidak bisa diubah

bentuknya, seperti gentegnya yang sudah bocor harus diganti tapi dengan

genteng yang sama. Karena cagar budaya itu tidak boleh merubah bentuk.

3. Bagaimana cara memperoleh aset tersebut?

Pertama dia bisa hibah, beli, pinjaman pakai, bisa juga barter dan bisa

titipan. Kalau untuk Benteng Somba Opu itu sendiri berasal dari hibah

4. Menurut bapak Benteng Somba Opu itu termasuk aset/kewajiban?

Aset bersejarah itu termasuk aset karena seperti yang diketahui kriteria dari

aset tetap yaitu yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan benteng

ini sudah berumur lebih dari 50 tahun.

5. Bagaimana pengungkapan aset di Benteng Somba Opu?

Jika perolehannya dibeli makan kita rawat yang harus penting itu dia harus

masuk yang namanya KIB (Kartu Inventaris Barang) jadi dia aset itu harus

terdaftar di pariwisata (UPTD) harus di daftar di kantor. Setelah itu di daftar

aset itu rawat itu barang. Contoh di baruga kita liat kondisinya ini butuh

perawatan ya kita rawat. Jadi ini aset bersejarah kan tidak boleh dihapus.

Kemudian baruga itu bukan cuman mengeluarkan uang tetapi juga

menghasilkan seperti di sewakan contoh pertemuan raker

6. Kriteria apa yang harus dimiliki suatu barang/benda aset bersejarah

yang diamsukkan ke dalam kategori aset bersejarah?

Aset itu kalau mau dikaui sebagai aset bersejarah harus memenuhi kriteria

dari aset bersejarah itu sendiri. Kalaw tidak salah barang itu harus berumur

50 tahun ke atas dan memiliki ciri khas.Download UU Cagar Budaya di situ

dijelaskan kriteria dari Cagar Budaya.

7. Hasil pendapatan yang diperoleh dari Benteng Somba Opu digunakan

untuk apa?

Untuk pendapatannya kita akan setor ke kas Daerah, dimana mereka akan

menggunakannya untuk pelestarian di Benteng Somba Opu

8. Metode penilaian apa yang digunakan untuk menilai aset di Benteng

Somba Opu pak?

kalau mengenai penilaiannya, kita tidak tau mau nilai berapa aset ini. Karena

kalau aset bersejarah tidak bisa kita beri nilainya berapa jadi kita hanya

menuliskan 0 rupiah, kecuali bangunan dan tanah.

Nama : Marzuki

Jabatan : Pengadministrasian Pemeliharaan Gedung dan Pengelola Benteng

Somba Opu

Lokasi dan Waktu wawancara : Benteng Somba Opu/ 2 September 2020

1. Apa itu Aset Bersejarah?

aset bersejarah itu adalah salah satu peninggalan sejarah apakah dia

berbentuk bangunan, apakah dia berbentuk warisan tapi itu salah satu

aset yang bersejarah karena di mana kawasan Benteng Somba Opu

peninggalan kerajaan Gowa. Di mana kita bisa ketahui bahwa situs

Benteng Somba Opu dikatakan aset bersejarah karena hasil temuan dari

balai pelestarian cagar budaya dengan dicantumkan dengan gambar

yang di dapat dari Belanda bahwa memang di Sulawesi Selatan ada

suatu kerajaan yang terbesar di asia Timur itulah kerajaan Gowa.

2. Kriteria apa yang harus dimiliki oleh suatu barang sehingga bisa di

katakan aset bersejarah?

Barang itu harus berumur 50 tahun ke atas, seperti benteng somba opu

ini yg sudah berumur kurang lebih 5 abad.

3. Menurut bapak Benteng Somba Opu ini termasuk aset/kewajiban?

Kalau benteng ini itu termasuk aset karena mempunyai peninggalan

itulah di katakan dia aset bersejarah, kalau kewajin bukan.

4. Apa yang telah diberikan oleh Benteng ini pak?

Kalau itu dek, berkaitan dengan pemanfaatannya. Di mana kalau

Benteng Somba Opu ini dilestarikan, yah salah satu harapan kita itu

adalah dia bermanfaat. Termasuk manfaat ekonomi. Bisa jadi manfaat

ilmu pengetahuan dan pariwisata. Kalau dari segi pariwisata itu sudah

nilai ekonomi dek. Misalnya seperti mahasiswa yang berkegiatan disini

ya boleh dikatakan berwisata, karena sebetulnya yang namanya

berwisata itu, yah melakukan penjalanan dari satu tempat ke tempat

lainnya. Di mana hal tersebut memberikan manfaat pendidikan maupun

manfaat ekonomi.

5. Apakah pendapatan yang diperoleh dari situs Benteng Somba Opu

ini di masukkan ke dalam Laporan Keuanga?

Jadi konsep dari benteng somba opu ini adalah dengan membuat

miniatur yaitu dengan membangun rumah-rumah adat di kawasan

benteng somba opu. Menyangkut dengan penghasilannya disini ada

dibawah naungan Provinsi Sulsel dan Kabupaten kota masing-masing.

Kalaw kita dari Provinis ada yang namanya penghasilan PAD

(Pendapatan Aset Daerah) dimana ada penghasilan disitu pasti ada

pemeliharaan. Jadi apa yang kita dapat digunakan untuk dibangun dan

dikelola kembali. Cuman untungnya untuk masyarakat artinya bisa

berjualan, kebanyakan masyarakat disini kalaw banyak kegiatan banyak

juga penghasilan yang di dapat.

6. Dilihat dari kondisi sekarang ini selama pandemi belum ada

penghasilan sama sekali pak?

Kaau penghasilan untuk masyarakat kayaknya tidak ada. Karena

pengunjung berkurang selama pandemi. Kalaw untuk penghasilan

provinsi sendiri untuk sementara ini kita sudah mulai buka, itupun kita

harus ada kesepakatan dengan yang melakukan kegiatan seperti

mahasiswa yaitu harus menjaga jarak dan mematuhi protokol yang

berlaku.

Jenis Barang Kondis i Luas/ Letak/Lokas i Luas Status Nomor Kode

Nama Barang (B,KB,RB) Lantai Alamat (m2) Tanah Tanah

Bertingkat/ Beton/ (m2)

Tidak Tidak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.11.01.01.001 '000001 Baik Tidak 00.00 Jl. Jend Sudirman No. 23 Makassar 00.00 Tanah Hak Pakai ' Hibah 12,956,035,302.00 Kantor Disbudpar

2 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.11.01.01.001 '000002 Baik Tidak 00.00 Jl.Jend. Sudirman No. 23 Makassar 00.00 Tanah Hak Pakai ' Pembelian 508,131,000.00 Rehab Gedung Kantor

3 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.11.01.01.001 '000003 Baik Tidak 00.00 Jl. Jend. Sudirman No. 23 Makassar 00.00 Tanah Hak Pakai ' Pembelian 389,030,000.00 Rehab Gedung Kantor

4 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.11.01.01.001 '000005 Baik 00.00 Kota Makassar 00.00 ' Pembelian 875,116,494.00 Bangunan Permanen

5 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.11.01.01.001 '000007 Baik 00.00 00.00 ' Pembelian 20,000,000.00

Mutasi dr.b.aset Perencanaan Rehab Gedung Society

De Harmony Jl Riburane Mks Tahun 2011

6 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.11.01.01.001 '000008 Baik Bertingkat 00.00 Jl. Jend. Sudirman No 23 Makassar 00.00 ' Pembelian 1,252,100,000.00

pembangunan pusat kegiatan komunitas kreatif Prov.

Sulsel

7 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.11.01.01.001 '000009 Baik 00.00 JL.UJUNG PANDANG, BULO GADING, KOTA MAKASSAR 00.00 ' Pembelian 198,000,000.00

BELANJA MODAL PENGADAAN PENATAAN RUANG KERJA

UPT MUSEUM, TAMAN BUDAYA & INTERIOR RUANG

KERJA BIDANG PEMASARAN

8 Bangunan Gedung Kantor Permanen 03.11.01.01.001 '000018 Baik 00.00 1993 00.00 Tanah Milik Pemda ' 1993 Pembelian 141,372,000.00 Kantor Eks Pemb. Gubernur Wil. III Makassar

9 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 03.11.01.01.004 '000001 Baik 00.00 Kec. Maiwa Kab. Enrekang 00.00 ' Hibah 195,615,000.00 Rest House

10 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 03.11.01.01.004 '000002 Baik 00.00 Kota Makassar 00.00 ' Pembelian 493,000,000.00 Gedung Yayasan Kebudayaan

11 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 03.11.01.01.004 '000003 Baik 00.00 Kawasan Benteng Somba Opu 00.00 ' Pembelian 259,800,000.00 Rumah adat Kajang

12 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 03.11.01.01.004 '000004 Baik 00.00 Kawasan Benteng Somba opu 00.00 ' Pembelian 210,000,000.00 Rumah Adat Bugis

13 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 03.11.01.01.004 '000005 Baik 00.00 Kawasan Benteng Somba Opu 00.00 ' Pembelian 379,350,000.00 Rumah Adat Tator

14 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 03.11.01.01.004 '000006 Baik 00.00 Kawasan Benteng Somba Opu 00.00 ' Pembelian 361,950,000.00 Rumah Adat Mandar

15 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 03.11.01.01.004 '000007 Baik 00.00 Kabupaten Soppeng 00.00 ' Pembelian 75,000,000.00 Gapura Obyek Wisata Citta Soppeng

16 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 03.11.01.01.004 '000008 Baik 00.00 00.00 Tanah Milik Pemda ' Pembelian 3,324,976,250.00 Mutasi Gedung Society De Harmony Jl Riburane Mks

17 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 03.11.01.01.004 '000009 Baik 00.00 00.00 Tanah Milik Pemda ' Pembelian 610,625,000.00

Mutasi dr b.aset Pemeliharaan Gedung Society De

Harmony Jl Riburane Mks Tahun 2009

18 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 03.11.01.01.004 '000010 Baik 00.00 00.00 ' Pembelian 406,000,000.00

Mutasi dr b.aset Pemeliharaan Gedung Society De

Harmony Jl Riburane Mks Tahun 2009

19 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 03.11.01.01.004 '000011 Baik 00.00 00.00 Tanah Milik Pemda ' Pembelian 14,000,000.00

Mutasi dr.b.aset Perencanaan Rehab Gedung Society

De Harmony Jl Riburane Mks Tahun 2011

KeteranganKode Barang Regis ter Tanggal Nomor

Nomor

Konstruks i Gedung/

Bangunan Dokumen Gedung

Tahun Perolehan Asal Usul HargaNo

20 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 03.11.01.01.004 '000012 Baik 00.00 BENTENG SOMBA OPU 00.00 ' Pembelian 440,879,317.00

Belanja modal pengadaan penataan

taman/lendscaping kawasan bentang somba opu

pada kegiatan sarana dan prasarana

21 Bangunan Gudang Tertutup Permanen 03.11.01.02.001 '000001 Baik 00.00 Kec. Rantepao Tator 00.00 ' Pembelian 938,218,500.00 Gedung Pertunjukan

22 Bangunan Gudang Terbuka Permanen 03.11.01.02.004 '000001 Baik 00.00 Benteng Fort Rotterdam 00.00 ' Pembelian 99,790,000.00 Pembelian Sarana Lighting Pertunjukan

23 Bangunan Gudang Terbuka Permanen 03.11.01.02.004 '000002 Baik 00.00 Benteng Fort Rotterdam Makassar 00.00 ' Pembelian 99,840,000.00 Pembuatan Sarana Panggung Pertunjukan

24 Bangunan Gudang Lain-lain 03.11.01.02.007 '000001 Baik 00.00 Tope Jawa Kab. Takalar 00.00 ' Pembelian 47,081,000.00 Baruga Lamangkia

25 Bangunan Gudang Lain-lain 03.11.01.02.007 '000002 Baik 00.00 Kec. Maiwa Kab. Enrekang 00.00 ' Hibah 46,069,000.00 Gudang

26 Bangunan Bengkel Permanen 03.11.01.03.001 '000001 Baik 00.00 Kec. Maiwa Kab. Enrekang 00.00 ' Hibah 46,069,000.00 Bengkel

27 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 03.11.01.08.001 '000001 Baik 00.00 Kec.Maiwa Kab. Enrekang 00.00 ' Hibah 66,339,000.00 Mushallah

28 Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain 03.11.01.09.007 '000003 Baik 00.00 Kawasan Benteng Somba Opu 00.00 ' Pembelian 989,800,000.00 Baruga Benteng Somba Opu

29 Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain 03.11.01.09.007 '000004 Baik 00.00 Kawasan Benteng Somba Opu 00.00 ' Pembelian 864,000,000.00 Bangunan teater Somba Opu

30 Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain 03.11.01.09.007 '000005 Baik 00.00 Lejja Kab. Soppeng 00.00 ' Pembelian 129,600,000.00 BAruga/Tempat pertemuan

31 Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain 03.11.01.09.007 '000006 Baik 00.00 Jl. Cikoang Takalar 00.00 ' Pembelian 17,719,000.00 Baruga Panggung Upacara

32 Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain 03.11.01.09.007 '000007 Baik 00.00 Kec. Tempe Kab. Wajo 00.00 ' Pembelian 15,120,000.00 Panggung Festival Danau Tempe

33 Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain 03.11.01.09.007 '000008 Baik 00.00 Kota Makassar 00.00 ' Pembelian 112,000,000.00 Baruga Benteng Somba Opu

34 Bangunan Kamar Mandi 03.11.01.10.005 '000001 Baik 00.00 Kota Makassar 00.00 ' Pembelian 84,000,000.00 Rehab Kamar Mandi Pantai Barombong

35 Bangunan Kamar Mandi 03.11.01.10.005 '000002 Baik 00.00 Kota Makassar 00.00 ' Pembelian 99,400,000.00

Rehab Ruang Ganti, ruang tunggu dan toilet

pertunjukan Monumen Mandala

36 Bangunan Kamar Mandi 03.11.01.10.005 '000003 Baik Tidak 00.00 Kab. Sidrap 00.00 ' Pembelian 50,280,000.00 Toilet StandarInternasional

37 Bangunan Kamar Mandi 03.11.01.10.005 '000004 Baik Tidak 00.00 Kab. Pangkep 00.00 ' Pembelian 50,280,000.00 Toilet Standar internasional

38 Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen 03.11.01.11.004 '000001 Baik 00.00 Lejja Kab. Soppeng 00.00 ' Pembelian 39,488,000.00 Lapangan Tennis

39 Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen 03.11.01.12.001 '000001 B Tidak Beton 94.00.00 Kawasan Benteng Somba Opu 2019 00.00 BETON ' 2019 BELANJA MODAL 382,080,315.00

Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner Benteng

Somba Opu sebanyak 1 Paket (4 Unit)

40 Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain 03.11.01.12.004 '000001 Baik 00.00 Jl. Pasir Putih Bulukumba 00.00 ' Pembelian 261,500,000.00 Gedung Kerajinan

41 Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain 03.11.01.12.004 '000002 Baik 0 Kec. Maiwa Kab. Enrekang 0 ' Hibah 66,339,000.00 Koperasi

42 Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain 03.11.01.12.004 '000003 Baik 0 Kawasan Benteng Somba Opu Makassar 0 ' Pembelian 99,926,000.00 Pembangunan Kios Souvenir

43 Gedung Pos Jaga Permanen 03.11.01.13.001 '000001 Baik 0 Kec. Maiwa Kab. Enrekang 0 ' Pembelian 74,929,000.00

Pengembangan Rest Area berupa rehab. gedung pos

jaga, kantin dan WC

44 Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain 03.11.01.19.005 '000001 Baik 0 Kota Makassar 0 ' Pembelian 43,500,000.00 Rehab Ruang Perpustakaan

45 Bangunan Gedung Museum Semi Permanen 03.11.01.20.002 '000001 Baik 0 Kawasan Benteng Somba Opu 0 ' Pembelian 180,000,000.00 Museum Pattinggalloang

46 Bangunan Gedung Museum Lain-lain 03.11.01.20.004 '000001 Baik 0 Kec. Rantepao Tator 0 ' Pembelian 251,520,000.00 Gedung Museum

47 Pintu Pagar 03.11.01.27.006 '000001 Baik 0 Kabupaten Maros 0 ' Pembelian 71,750,000.00 Obyek Wisata Bantimurung

48 Pintu Gerbang 03.11.01.27.007 '000001 Baik 0 Obyek Wisata Pantai Barombong 0 ' Pembelian 120,000,000.00

49 Rumah Negara Golongan III Type B Permanen 03.11.02.03.004 '000001 Baik 0 Jl. Jati 5 No. 15 Makassar 0 ' Hibah 60,480,000.00 Drs. Abd. Rajab Samad

50 Rumah Negara Golongan III Type B Permanen 03.11.02.03.004 '000002 Baik 0 Jl. Jati 5 No. 22 Makassar 0 ' Hibah 66,080,000.00 Drs. Amiruddin S.

51 Rumah Negara Golongan III Type B Permanen 03.11.02.03.004 '000003 Baik 0 Jl. Tulip I No. 15 Makassar 0 ' Pembelian 190,400,000.00 Rumah Dinas - tidak jelas status penggunaanya

52

Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan

Permanen 03.11.02.04.001 '000001 Baik 0 Kec. Makale 0 ' Hibah 126,000,000.00 Rest House

53


Permanen 03.11.02.04.001 '000002 Baik 0 Jl. Pasir Putih Bulukumba 0 ' Pembelian 17,640,000.00 Rest House

54


Permanen 03.11.02.04.001 '000003 Baik 0 Kab. Selayar 0 ' Pembelian 84,000,000.00 Rest House

55


SemiPerm 03.11.02.04.002 '000001 Baik Tidak 0 Datae Kab. Sidrap 0 ' Pembelian 99,840,000.00 Rest House

56


SemiPerm 03.11.02.04.002 '000002 Kurang Baik Tidak 0 Jl. Poros Sidrap 0 ' Pembelian 66,000,000.00 Tea House

57


SemiPerm 03.11.02.04.002 '000003 Baik 0 Kab. Selayar 0 ' Pembelian 55,080,000.00 Penginapan/home stay

58


SemiPerm 03.11.02.04.002 '000004 Baik 0 Jl. Poros Gowa Malino 0 ' Hibah 17,213,000.00

59


SemiPerm 03.11.02.04.002 '000005 Baik 0 Kabupaten Pangkep 0 ' Pembelian 99,926,000.00 Pembuatan Gazebo Kawasan Wisata Pulau Cangke

60


SemiPerm 03.11.02.04.002 '000006 Baik 0 Kab. Bulukumba 0 ' Pembelian 98,120,000.00 Pemeliharaan Baruga Tanjung Bira

61


Darurat 03.11.02.04.003 '000001 Baik 0 Jl. Muh. Saleh Kab. Barru 0 ' Pembelian 70,200,000.00 Rest House

62


Darurat 03.11.02.04.003 '000002 Baik 00.00 Kec. Maiwa Kab. enrekang 00.00 ' Hibah 185,328,000.00 Restourant

63


Darurat 03.11.02.04.003 '000003 Baik 00.00 Kec. Maiwa Kab. Enrekang 00.00 ' Hibah 12,168,000.00 Toilet I

64


Darurat 03.11.02.04.003 '000004 Baik 00.00 Kec. Maiwa Kab. Enrekang 00.00 ' Hibah 12,168,000.00 Toilet II

65


Darurat 03.11.02.04.003 '000005 Baik 00.00 Kota Makassar 00.00 ' Pembelian 50,000,000.00 Obyek Wisata Todda Bojong

66


Darurat 03.11.02.04.003 '000006 Baik 00.00 Kota Makassar 00.00 ' Pembelian 99,759,000.00 Pemasangan Paving Blok

67


Darurat 03.11.02.04.003 '000007 Baik 00.00 Kota Makassar 00.00 ' Pembelian 90,800,000.00 Pemasanagan Taman

68


Darurat 03.11.02.04.003 '000008 Baik 00.00 Kota Makassar 00.00 ' Pembelian 84,000,000.00 Obyek Wisata Toddo Bojong

69


Darurat 03.11.02.04.003 '000009 Baik 00.00 Kota Makassar 00.00 ' Pembelian 75,000,000.00 Sarana Pariwisata Tanah Rajae

70


Darurat 03.11.02.04.003 '000010 Baik 00.00 Kab. Enrekang 00.00 ' Pembelian 74,145,000.00 Bangunan Sarana Pariwisata

71


Darurat 03.11.02.04.003 '000011 Baik 00.00 Kabupaten Tator 00.00 ' Pembelian 100,000,000.00 Obyek Wisata Buntu Birake

72


Darurat 03.11.02.04.003 '000012 Baik 00.00 Kab. Bantaeng 00.00 ' Pembelian 150,000,000.00 Obyek Wisata Eremerasa

73


Darurat 03.11.02.04.003 '000013 Baik 00.00 Kabupaten Luwu 00.00 ' Pembelian 150,000,000.00 Penataan Bangunan Obyek Wisata Larompong

74 Tugu Peringatan Lainnya 03.12.02.03.001 '000001 Baik 00.00 BENTENG SOMBA OPU 00.00 ' Pembelian 381,039,105.00

Belanja modal pengadaan bangunan gapura

identitas kawasan benteng somba opu pada kegiatan

pengadaan sarana dan prasarana (Tugu Peringatan)

75 Rambu Jalan 03.12.07.02.001 '000001 Baik 00.00 00.00 ' Pembelian 490,050.00 Plan/Rambu Petunjuk Jalan










85 Rambu Jalan 03.12.07.02.001 '000011 Baik 00.00 00.00 ' Pembelian 4,977,500.00 Papan Bicara/Peta Kawasan





31,002,792,283.00

MAKASSAR, 10 Juni 20

MENGETAHUI

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PENGURUS BARANG

( Ir. DENNY IRAWAN SAARDI,M.Si ) ( MUSYAWIR, S.AP )

NIP. 19620624 199303 1 003 NIP. 198010082008011008

Jumlah

BIOGRAFI PENULIS

Ulfa Gusniar, lahir di Dadeko pada tanggal 09 Oktober 1997

dari pasangan suami istri Ayah Agus dan Ibu Suarni. Peneliti

adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang

bertempat tinggal di JL. Daeng Tata 1 BTN Tabaria Blok A4,

Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan

yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 03 Sampano lulus tahun 2010, MTS sa

Sampano tahun 2013, SMA Negri 1 Larompong lulus tahun 2016, dan mulai

tahun 2016 mengikuti program S1 Akuntansi kampus Universitas

Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan

skripsi saat ini masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi

kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

analisis perlakuan akuntansi pada aset bersejarah

Documents