analisis perlakuan akuntansi pada akuisisi bisnis …

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA AKUISISI BISNIS DALAM INDUSTRI HULU MINYAK

(STUDI KASUS AKUISISI BLOK IRAK DAN ALJAZAIR) PADA PT. XYZ

Denny Darmawan dan Ludovicus Sensi Wondabio

Program Studi Ekstensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 16424, Indonesia

E-mail : [email protected]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang terdiri dari identifikasi jenis transaksi, pengukuran, peyajian dan pengungkapan terkait dengan akuisisi blok Irak dan Aljazair oleh PT. XYZ. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan akuisisi blok Irak teridentifikasi dan disajikan sebagai aset tak berwujud yang diukur dengan nilai perolehan dan diamortisasi dengan metode unit produksi serta dilakukan uji penurunan nilai dan pengungkapan cadangan minyak dalam laporan keuangan diperbolehkan. Akuisisi atas blok Aljazair teridentifikasi sebagai kombinasi bisnis yang mana seluruh aset yang diperoleh dan kewajiban yang diambil alih diukur dengan nilai wajar serta mengakui adanya goodwill, penyajian menggunakan Laporan Keuangan Tersendiri dan Konsolidasian dan pengungkapan cadangan minyak dalam laporan keuangan diperbolehkan.

Kata Kunci : Akuisisi, Minyak, Kombinasi Bisnis, goodwill dan Pengaturan Bersama.

Analysis of Accounting Treatment on the Business Acquisition in the Upstream Oil Industry (Case Study of Acquisition on the Block of Iraq and Aljazair) by PT. XYZ

Abstract

This study aims to determine the accounting treatment which consists of identifying the type of transaction, measurement, presentation and disclosure associated with the acquisition of blocks of Iraq and Algeria by PT. XYZ. Research conducted by interview and literature study. The results showed that the acquisition of block of Iraq recognized and presented as an intangible asset which measured at acquisition cost, amortized using the unit of production method, and tested for impairment and disclosure of oil reserve in financial statement is allowed. The acquisition of block of Algeria identified as a business combination transaction which all assets acquired and liabilities taken over are measured at fair value and recognize the existence of goodwill, the presentation using separate and consolidated financial statement and disclosure of oil reserve in financial statement is allowed.

Keywords : acquisition, oil, business combination, goodwill and joint arrangement.

Analisis perlakuan..., Denny Darmawan, FEB UI, 2015

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara besar, Conference Board Total Economy Database

menyatakan bahwa GDP (Gross Domestic Product) Indonesia merupakan GDP terbesar ke-

16 (ke-enam belas) dibandingkan seluruh negara di dunia pada tahun 2011. Bahkan jika

diukur dengan pertumbuhan GDP sejak tahun 2000 hingga tahun 2010, pertumbuhan GDP

Indonesia merupakan pertumbuhan tercepat ke-3 (ke-tiga) di dunia dibawah Cina dan India.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan McKinsey Global Institute

(2012) yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki beragam potensi untuk menjadikan

ekonomi Indonesia terbesar ke-tujuh (ke-7) di dunia pada tahun 2030 yang membuat

Indonesia mulai diperhitungkan negara-negara lain.

Di dalam sektor energi, Indonesia dikaruniai bermacam-macam sumber daya energi

termasuk didalamnya energi terbarukan dan energi fosil. Berdasarkan Indonesia Energy

Outlook 2013 yang dikeluarkan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, total energi

fosil yang dimiliki Indonesia pada tahun 2012 setara dengan 137.000 MTOE (Metric Ton of

Oil Equivalen) yang terdiri atas sumber daya minyak, gas dan batubara. Sumber daya minyak

di Indonesia diperkirakan sebesar 7.924 MTOE dan bertahan untuk 23 tahun berdasarkan pada

kondisi tingkat produksi tahun 2012.

Dibandingkan dengan sumber daya energi fosil di dunia, posisi Indonesia bukan

termasuk sebagai negara kaya energi fosil. Ketersediaan cadangan minyak bumi Indonesia

berdasarkan data BP Statistical Review of World Energy 2013 hanya sebesar 0,2% dari total

cadangan minyak dunia pada tahun 2012. Dan total produksi sepanjang tahun 2012 hanya

sebesar 918 ribu barels oil per day atau 1,1% dari total produksi minyak di dunia dengan tren

produksi menurun sebesar 3,9% dibandingkan tahun 2011.

Kondisi tersebut tidak sebanding dengan permintaan atas sumber daya minyak yang

menyebabkan Indonesia melakukan impor minyak untuk mencukupi kebutuhan minyak

dalam negeri. Pada tahun 2012, data Kementrian Energi Sumber Daya dan Mineral

menunjukkan angka impor minyak Indonesia meningkat menjadi 38,6 MTOE dari 36,8

MTOE pada tahun 2011.

Kondisi demikian yang mendorong PT. XYZ untuk melakukan ekspansi dalam

eksplorasi dan produksi sumur-sumur minyak guna meningkatkan ketersediaan minyak.

Eksplorasi dan produksi tersebut tidak hanya dilakukan di dalam negeri yang memiliki

potensi yang tidak begitu besar, tetapi juga diupayakan di negara-negara lain yang memiliki

cadangan minyak besar, seperti Irak dan Aljazair.


Dalam melakukan ekspansi di sektor eksplorasi dan produksi, tentu pencarian dan

penemuan sumur baru akan lebih sulit dengan probabilitas menghasilkan yang belum pasti.

Dan akan lebih mudah jika mengakuisisi sumur-sumur yang telah terbukti menghasilkan

minyak, sehingga faktor investasi atas dry hole dapat diminimalisir.

Dalam perspektif akuntansi, perusahaan perlu menganalisa untuk mengidentifikasi

apakah perusahaan memperlakukan investasi tersebut sebagai akuisisi kombinasi bisnis,

investasi pada entitas asosiasi, investasi dalam operasi bersama, investasi pada ventura

bersama, investasi pada instrumen keuangan atau akuisisi aset. Banyak aspek yang

dipertimbangkan dalam analisa. Yang pertama, ada atau tidaknya pengendalian yang

diperoleh atau hanya sekedar pengaruh signifikan atau mungkin tidak mendapatkan kedua-

duanya. Kedua, identifikasi apakah yang diakuisisi merupakan sebuah bisnis atau hanya

bagian dari bisnis. Yang ketiga, bagaimana struktur pengaturan fiskal hulu minyak di negara

setempat, struktur permodalan, struktur operasional dan hal lainnya. Setelah mengidentifikasi

jenis akuisisi yang dilakukan perusahaan, barulah perusahaan melakukan analisa bagaimana

perlakuan pengakuan, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan pada laporan keuangan.

Hal seperti inilah yang menjadi dasar peneliti tertarik mengangkat topik perlakuan

akuntansi atas akuisisi bisnis dalam industri hulu minyak.

Tinjauan Teoritis

Sebelum memulai analisa perlakuan akuntansi, maka Penulis dan Pembaca perlu

mengetahui terlebih dahulu apa saja tahapan yang terdapat di dalam proses akuntansi.

Menurut Soemarso S.R. (2002) definisi tersebut dinyatakan sebagai berikut :

Kegiatan akuntansi meliputi :

• Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk pengambilan

keputusan.

• Pemrosesan data dan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.

• Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Perlakuan Akuntansi Akuisisi Kombinasi Bisnis (PSAK 22 – Kombinasi Bisnis Revisi 2010)

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi

memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Berdasarkan definisi tersebut untuk

mengidentifikasi suatu transaksi atau peristiwa merupakan kombinasi bisnis mensyaratkan

adanya perolehan pengendalian bisnis. Bisnis adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan

dan aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk


dividen, biaya yang lebih rendah, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada

investor atau pemilik, anggota, atau peserta lainnya. Suatu bisnis terdiri dari input dan proses

yang diterapkan pada input tersebut dan mampu menghasilkan output. Walaupun bisnis

biasanya menghasilkan output, akan tetapi output tidak disyaratkan untuk suatu rangkaian

terpadu agar dapat disebut sebagai suatu bisnis. Guna memudahkan, rangkaian aset dan

aktifitas tertentu yang mempunyai goodwill dianggap sebagai suatu bisnis. Tetapi suatu bisnis

tidak harus mempunyai goodwill.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengendalian itu sendiri menurut PSAK 4 –

Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri merupakan kekuasaan

untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat

dari aktifitas entitas itu sendiri. Dan untuk dapat mengatur kebijakan keuangan dan

operasional suatu entitas, lazimnya ketentuan dalam entitas mensyaratkan porsi kepemilikan

>50%.

Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang

diambil-alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak

pengakuisisi mengukur kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik pada

nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto

teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi.

Pihak pengakuisisi dapat mengakui liabilitas kontijensi yang diambil alih pada tanggal

akuisisi dalam kombinasi bisnis jika hal tersebut merupakan kewajiban kini yang timbul dari

peristiwa masa lalu dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal.

Pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak tangguhan yang

timbul dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis sesuai

PSAK 46: Pajak Penghasilan. Pihak pengakuisisi memperhitungkan kemungkinan dampak

pajak dari perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian dari pihak diakuisisi yang ada

pada tanggal akuisisi, atau yang timbul sebagai hasil akuisisi sesuai PSAK 46: Pajak

Penghasilan.

Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai

selisih lebih (i) atas (ii) di bawah ini:

(i) nilai agregat dari:

• imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan Pernyataan ini, yang

pada umumnya mensyaratkan nilai wajar tanggal akuisisi;

• jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi yang

diukur sesuai dengan Pernyataan ini; dan


• untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada

tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak

pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi.

(ii) selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang

diambil-alih pada tanggal akuisisi, yang diukur sesuai Pernyataan ini.

Kadang kala, pihak pengakuisisi melakukan pembelian dengan diskon, yaitu suatu

kombinasi bisnis yang mana jumlah selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan

liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi melebihi nilai agregatnya. Atas selisih lebih

itu pihak pengakuisisi mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi pada

tanggal akusisi. Keuntungan tersebut diatribusikan kepada pihak pengakuisisi. Sebelum

mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, pihak pengakuisisi menilai kembali

apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang

diambil-alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi

dalam pengkajian kembali tersebut.

Biaya-terkait akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka

kombinasi bisnis. Biaya tersebut mencakup biaya makelar (finder’s fees); advis, hukum,

akuntansi, penilaian dan biaya profesional atau konsultasi lainnya; biaya administrasi umum,

termasuk biaya pemeliharaan departemen akuisisi internal; dan biaya pendaftaran serta

penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Pihak pengakuisisi mencatat biaya terkait akuisisi

sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima, dengan satu

pengecualian.

Secara umum, pihak pengakuisisi mengukur dan mencatat aset yang diperoleh,

liabilitas yang diambil-alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam

kombinasi bisnis sesuai dengan SAK terkait untuk pos-pos tersebut, tergantung dari sifatnya.

Namun demikian, Pernyataan ini memberikan panduan atas akuntansi dan pengukuran setelah

pengakuan awal untuk aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil-alih atau terjadi, dan

instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sebagai berikut:

a. Hak yang Diperoleh Kembali

Hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset tidak berwujud diamortisasi

selama sisa periode kontraktual dari kontrak yang mendasari pemberian hak tersebut.

Pihak pengakuisisi yang selanjutnya menjual hak yang diperoleh kembali kepada

pihak ketiga memasukan nilai tercatat aset tidak berwujud tersebut dalam

menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan.

b. Liabilitas Kontinjensi


Setelah pengakuan awal dan sampai dengan liabilitas diselesaikan, dibatalkan atau

kadaluarsa, pihak pengakuisisi mengukur liabilitas kontinjensi yang diakui dalam

kombinasi bisnis pada nilai yang lebih tinggi antara:

v jumlah yang seharusnya diakui sesuai dengan PSAK 57 (revisi 2009): Provisi,

Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi; dan

v jumlah yang pada awalnya diakui setelah dikurangi, jika dapat diterapkan,

akumulasi amortisasi yang diakui sesuai dengan PSAK 23 (revisi 2010):

Pendapatan.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi kontrak yang dicatat sesuai dengan PSAK 55 (revisi

2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

c. Aset Indemnifikasi (Indemnification)

Pada setiap akhir periode pelaporan selanjutnya, pihak pengakuisisi mengukur aset

indemnifikasi yang diakui pada tanggal akuisisi dengan dasar yang sama dengan

liabilitas atau aset yang dijamin, tunduk kepada setiap pembatasan kontraktual atas

jumlahnya dan, untuk aset indemnifikasi yang setelah pengakuan awalnya tidak

diukur pada nilai wajarnya, subyek dari penilaian manajemen tentang kolektibilitas

aset indemnifikasi tersebut. Pihak pengakuisisi menghentikan pengakuan aset

indemnifikasi hanya ketika pihak pengakusisi mengambil aset, menjualnya, atau

kehilangan hak atasnya.

d. Imbalan Kontinjensi

Beberapa perubahan nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui pihak pengakuisisi

setelah tanggal akuisisi mungkin disebabkan adanya informasi tambahan yang

didapatkan pihak pengakuisisi setelah tanggal tersebut tentang fakta dan keadaan

yang ada pada tanggal akuisisi. Namun demikian, perubahan yang dihasilkan dari

peristiwa setelah tanggal akuisisi, seperti pencapaian target laba, pencapaian harga

saham tertentu, atau pencapaian tonggak (milestone) dalam proyek riset dan

pengembangan, bukan merupakan penyesuaian periode pengukuran. Pihak

pengakuisisi memperhitungkan perubahan nilai wajar imbalan kontinjensi yang

bukan merupakan penyesuaian periode pengukuran sebagai berikut:

v Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali

dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

v Imbalan kontinjensi yang diklasifi kasikan sebagai aset atau liabilitas yang:

• merupakan instrumen keuangan dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55

(revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang diukur


pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui baik

dalam laporan laba rugi atau pendapatan komprehensif lain sesuai dengan

PSAK 55 (revisi 2006);

• tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55 (revisi 2006) dicatat sesuai

dengan PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset

Kontinjensi atau SAK lain.

Bagian Partisipasi dalam Pengaturan Bersama – PSAK 66 Revisi 2013

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki

pengendalian bersama. Pengaturan bersama memiliki karakteristik berikut ini:

a. Para pihak terikat oleh suatu pengaturan kontraktual.

Pengaturan kontraktual dapat dibuktikan dalam beberapa cara. Pengaturan

kontraktual yang dapat dilaksanakan seringkali tertulis, tetapi tidak selalu, biasanya

dalam bentuk kontrak atau diskusi antara para pihak yang didokumentasikan.

Mekanisme berdasarkan undang-undang juga dapat membentuk pengaturan yang

dapat dilaksanakan, baik oleh mekanisme hukum itu sendiri atau bersama dengan

kontrak antara para pihak.

Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah, pengaturan

kontraktual atau beberapa aspek dari pengaturan kontraktual, dalam beberapa kasus

akan dimasukkan di dalam akta, piagam atau anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga kendaraan terpisah.

Pengaturan kontraktual menetapkan persyaratan untuk para pihak berpartisipasi

dalam aktivitas yang merupakan subjek pengaturan. Pengaturan kontraktual biasanya

berkaitan dengan hal-hal seperti:

v tujuan, aktivitas, dan durasi pengaturan bersama.

v bagaimana anggota dewan komisaris atau organ pengatur setara dari pengaturan

bersama ditunjuk.

v proses pengambilan keputusan: permasalahan yang membutuhkan keputusan dari

para pihak, hak suara para pihak dan tingkat dukungan yang disyaratkan untuk

permasalahan tersebut. Proses pengambilan keputusan tercermin dalam

pengaturan kontraktual yang membentuk pengendalian bersama atas pengaturan.

v modal atau kontribusi lain yang disyaratkan para pihak.

v bagaimana para pihak membagi aset, liabilitas, pendapatan, beban atau laba rugi

tekait dengan pengaturan bersama.


b. Pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih

pihak dalam pengaturan tersebut.

Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian

atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan

mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi

pengendalian.

Entitas yang merupakan pihak dalam pengaturan menaksir apakah pengaturan

kontraktual memberikan kepada seluruh pihak, atau sekelompok pihak, pengendalian

atas pengaturan secara kolektif.

Seluruh pihak atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan secara kolektif

ketika mereka harus bertindak bersama untuk mengarahkan aktivitas yang

mempengaruhi secara signifikan imbal hasil yang berasal dari pengaturan tersebut

(yaitu aktifitas relevan).

Dalam pengaturan bersama, tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pengaturan

secara sepihak. Pihak dengan pengendalian bersama atas pengaturan dapat mencegah

pihak lain apapun atau sekelompok pihak dari mengendalikan pengaturan tersebut.

Pengaturan dapat merupakan pengaturan bersama walaupun tidak seluruh pihak yang

terlibat memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut. Pernyataan ini

membedakan antara para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan

bersama (operator bersama atau venturer bersama) dan pihak yang berpartisipasi

dalam pengaturan bersama, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas

pengaturan bersama tersebut.

Jenis Pengaturan Bersama

Suatu pengaturan bersama meliputi operasi bersama atau ventura bersama. Operasi

bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki

pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap

liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki

pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para

pihak tersebut disebut venturer bersama.

Laporan Keuangan Para Pihak Dalam Pengaturan Bersama

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi

bersama:

(a) aset, mencakup bagiannya atas aset apapun yang dimiliki bersama


(b) liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas apapun yang terjadi bersama.

(c) pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;

(d) bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan

(e) beban, mencakup bagiannya atas beban apapun yang terjadi secara bersama-sama.

Operator bersama mencatat aset, liabilitas, pendapatan dan beban terkait dengan

kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

yang dapat diterapkan untuk aset, liabilitas, pendapatan dan beban tertentu.

Pencatatan untuk transaksi seperti penjualan, kontribusi atau pembelian aset antara

entitas dengan operasi bersama yang entitas merupakan operator bersama, ditentukan dalam

paragraf PP34–PP37.

Pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas,

operasi bersama juga mencatat kepentingannya dalam pengaturan sesuai dengan paragraf 20-

22 jika pihak tersebut memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan

operasi bersama. Jika pihak yang berpartisipasi, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama

atas suatu operasi bersama tidak memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas,

terkait dengan operasi bersama tersebut, maka pihak yang berpartisipasi tersebut harus

mencatat kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan SAK yang dapat diterapkan

kepada kepentingan tersebut.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi

dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK

15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, kecuali entitas dikecualikan dari

penerapan metode ekuitas seperti yang ditentukan dalam Pernyataan tersebut.

Pihak yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas,

ventura bersama mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sesuai dengan PSAK

55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengkuran, kecuali pihak yang berpartisipasi

tersebut memiliki pengaruh signifikan atas ventura bersama, maka dalam hal ini pihak

tersebut mencatat kepentingannya sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi

dan Ventura Bersama.

Perlakuan Akuntansi atas Akuisisi Aset

Dalam sebuah aktifitas akuisisi, jika yang diakuisisi bukan merupakan sebuah bisnis

dan pengakuisisi tidak mendapatkan pengendalian, maka atas atas akuisisi tersebut akan

diperlakukan sebagai akuisisi aset. Pengendalian yang dimaksud adalah adanya kekuasaan

untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat

dari aktifitas entitas tersebut.


Akuisisi aset tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, apakah yang

diakuisisi merupakan aset berwujud maupun tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset

nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Sedangkan, yang dimaksud dengan

aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau

penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan

administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Jika merupakan

aset berwujud perlakuannya akan mengacu kepada PSAK 16 tentang Aset Tetap, sedangkan

jika aset tersebut tidak berwujud, maka perlakuannya akan mengacu kepada PSAK 19 tentang

Aset Tak Berwujud.

Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah akuisisi atas blok minyak di Irak dan Al-Jazair oleh

PT. XYZ yang bergerak di bidang energi termasuk minyak dan gas untuk sektor hulu hingga

hilir yang memiliki cakupan bisnis yang luas atas industri minyak dan gas.

Berdasarkan sifat dan karakteristik penelitian, penulis mengkategorikan penelitian ini

sebagai penelitian deskriptif, yang mana definisi dari penelitian deskriptif yaitu penelitian

yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-

data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi (Narbuko, Cholid dan

Abu, 2008 p. 44).

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan dengan metode wawancara

dan metode dokumentasi.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, yaitu penelitian analisa deskriptif dengan data yang

bersifat kualitatif dan bertujuan eksplorasi dan deskripsi atas suatu keadaan atau fenomena,

teknik analisa data yang dipergunakan adalah penggambaran dengan kata-kata atau kalimat

untuk memperoleh kesimpulan.

Pembahasan Perlakuan Akuntansi atas Akuisisi Blok Minyak Irak

Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas

suatu aktivitas ekonomi, dan ada hanya ketika keputusan keuangan dan operasional strategis

terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan konsensus dari seluruh pihak-pihak yang

berbagi pengendalian (venturer).


Dalam mengindentifikasi jenis akuisisi, PT. XYZ dalam mengelolan Blok WQ1 Irak

turut melakukan kesepakan dalam perjanjian dengan Kontraktor lain yang dituangkan dalam

JOA (Joint Operating Agreement) dan side letter. JOA dan side letter mengatur hubungan

antar entitas terkait hak dan kewajiban para pihak agar konsisten dengan TSC. Setelah proses

akuisisi, PT. XYZ menjadi salah satu pihak dalam JOA dengan Participating Interest 10%.

Sesuai JOA, para pihak akan membentuk Contractor Committee yang berwenang dalam

proses pengambilan keputusan pada Joint Operation - dilakukan dalam forum Contractor

Committee Meeting (CCM). Hampir semua keputusan signifikan terkait dengan Joint

Operation harus melalui CCM seperti penyusunan Work Program & Budget (WP&B) dan

Non-Recoverable Cost. Sesuai TSC, beberapa keputusan membutuhkan persetujuan yang

lebih tinggi oleh Joint Management Committee (JMC).

Berdasarkan uraian di atas, PT. XYZ tidak memiliki suara di JMC (hanya memiliki

status sebagai pengamat saja) sedangkan di tingkat CCM, PT. XYZ tidak merniliki blocking

right apabila tidak setuju dengan keputusan joint operators lainnya. Namun demikian, setiap

joint operators termasuk PT. XYZ dapat menyampaikan aspirasi maupun sanggahan dan akan

menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan CCM. Dan dapat ditarik kesimpulan

bahwa investasi pada Blok WQ1 Irak merupakan Investasi pada Operasional Bersama, namun

dalam hal ini PT. XYZ tidak turut mengendalikan bersama atas Blok WQ1 Irak. PSAK 66 –

Pengaturan Bersama mensyaratkan dalam hal atas Operasi Bersama Investor tidak turut

mengendalikan Operasi Bersama boleh mengacu kepada SAK terkait yang lebih relevan.

SAK terkait yang relevan dalam hal ini adalah PSAK 19 – Aset Tak Berwujud (revisi 2009)

dalam hal pengakuan akuntansi.

Pengukuran

Investasi di Blok West Qurna-1 oleh PT. XYZ dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya

perolehan terdiri atas Purchase Price yang telah disepakati ditambah atau dikurangi dengan

penyesuaian. Penyesuaian dimaksud terdiri atas segala bentuk pendapatan, penerimaan, biaya

dan beban yang harus di-accrue oleh Buyer maupun Seller pada masa setelah tanggal efektif

hingga tanggal Closing. Nilai Adjustment Purchase Price tersebut disebutkan dalam Closing

Statement sebagai nilai yang harus dibayarkan Buyer kepada Seller dan nilai inilah yang

diakui sebagai nilai perolehan.

PSAK 19-Aset Tak Berwujud paragraf 72 memberikan pilihan bagi entitas untuk

menentukan model pengukuran setelah pengakuan awal baik menggunakan model biaya atau

model revaluasi. Lebih lanjut dalam paragraf 74, yang dimaksud model biaya adalah setelah


pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi

amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan model revaluasi menurut paragraf

75 adalah setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu

nilai wajar pada tanggal revaluasi dan untuk tujuan revaluasi, nilai wajar ditentukan dengan

menggunakan referensi dari pasar aktif dan dilakukan secara reguler.

Aset Minyak dan Gas Bumi atas Blok West Qurna-1 melalui PIREP pada awalnya

dicatat sebesar biaya perolehan, selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan dikurangi

akumulasi amortisasi dan rugi atas penurunan nilai (model biaya). Hal tersebut sejalan dengan

konsep yang ditawarkan PSAK 19-Aset Tak Berwujud karena Aset Minyak dan Gas Bumi

tidak memiliki pasar yang aktif. Aset Minyak dan Gas Bumi diamortisasi menggunakan

metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti sejak dimulainya produksi.

Aset non-keuangan ditelaah untuk penurunan nilai ketika kejadian atau perubahan

keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan. Rugi penurunan nilai

diakui sebesar jumlah dimana nilai tercatat dari aset tersebut melebihi jumlah terpulihkan,

yang merupakan nilai tertinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai

pakai dari aset tersebut. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga

unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Penyajian

Atas akuisisi aset Blok WQ-1, perusahaan menyajikannya dalam Aset Tidak

Berwujud dalam Akun Aset Minyak dan Gas Bumi sebagai Aset Tidak Lancar pada Laporan

Posisi Keuangan. Sedangkan atas amortisasi untuk setiap periodenya diakui dalam Laporan

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain sebagai Beban Amortisasi yang masuk

kedalam klasifikasi Beban Produksi untuk mendapatkan Laba Kotor perusahaan. Sedangkan

atas Hutang – Piutang antara PT. XYZ dengan anak usaha PT. XYZ, PT. XYZ

menyajikannya dalam Akun Piutang Jangka Panjang Entitas Anak yang masuk kedalam

klasifikasi Aset Tidak Lancar pada Laporan Posisi Keuangan, dan secara periodik diakui

Pendapatan Bunga dan disajikan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Lain. Begitu sebaliknya di sisi anak usaha PT. XYZ, hutang tersebut disajikan dalam Hutang

Jangka Panjang Induk Perusahaan yang masuk kedalam klasifikasi Hutang Jangka Panjang

pada Laporan Posisi Keuangan, dan atas Beban Bunga yang diakui secara periodik disajikan

sebagai Beban Keuangan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

Analisis pengungkapan cadangan dan produksi minyak bumi yang berasal dari Blok WQ1

Irak dalam Laporan Keuangan.


Industri migas di Irak menganut rezim fiskal service contract di mana hal ini berbeda dengan

rezim di Indonesia yang menganut production sharing contract. Pelaporan cadangan untuk

service contract membutuhkan analisis lanjutan apakah boleh melakukan pelaporan cadangan

atau tidak. Kebijakan cadangan yang dianut oleh PT. XYZ adalah sesuai dengan PRMS

guidlines. PRMS guidelines merupakan panduan umum yang biasa digunakan di industri

migas mengklasifikasikan kontrak migas (petroleum fiscal system) dan panduan dalam

pelaporan cadangan sebagai berikut:

Berdasarkan skema distribusi revenue WQ1 Irak, kontraktor akan menerima

penggantian biaya investasi dan operasi yang dikeluarkan serta menerima remuneration fee.

Skema distribusi tersebut identik dengan klasifikasi Risk Services Contract PRMS Guidelines

2011 yang menyatakan Risked Service Contract dapat diidentifikasi dengan bentuk

penerimaan berupa cost recovery dan profit.

PRMS Gudelines 2011 point 10.7 memberi penjelasan atas Contoh Risked Services

Contract sebagai berikut:

“Depending on the specific contractual terms, the reserves and resources equivalent to

the value of the cost-recovery-plus-revenue-profit split are normally reported by the

contractor.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa skema distribusi

revenue WQ1 Irak identik dengan risked service contract (Gambar 10.7) yaitu kontraktor

akan menerima pembayaran untuk penggantian biaya investasi dan biaya operasi serta

menerima remuneration fee sebagai performarce component. Remuneration fee merupakan

subyek pajak oleh Pemerintah Irak.

Dengan membandingkan pada PRMS mengenai kontrak, bahwa risked service bisa

melaporkan ("Iikely") cadangan. PRMS juga memberikan panduan bahwa nilai cadangan

yang umumnya dilaporkan adalah sebesar cost recovery plus revenue-profit split. Berdasarkan

analisis tersebut di atas, TSC WQ1 Irak dapat dikategorikan sebagai risked service contract

sehingga PIREP dapat mengungkapkan cadangan dan produksi minyak bumi yang berasal

dari Blok WQ1 Irak dalam Laporan Keuangan PIREP per 31 Desember 2013 sebesar

ekuivalen cost recovery ditambah dengan remuneration fee sesuai dengan data keekonomian

studi kelayakan proyek.

Perlakuan Akuntansi atas Akuisisi Lapangan Minyak Aljazair


Dalam mengidentifikasi jenis akuisisi yang dilakukan PT. XYZ terkait Conoco

Phillips Algeria Ltd., perlu dipertimbangkan ketentuan yang termuat dalam Sale and

Purchase Agreement yang menyebutkjan bahwa :

Objek jual beli adalah saham dan akan dilakukan pengalihan seluruh aset, liabilitas,

resiko, hak dan benefit dari perusahaan yang diakuisisi. Dalam hal ini ConocoPhilips Algeria

Ltd. menguasai 65% hak partisipasi dan sekaligus bertindak selaku operator sementara itu

hak partisipasi ConocoPhilips Algeria Ltd. di lapangan Ourhoud sebesar 3,7% dan 16,9% di

lapangan EMK.

ConocoPhilips Algeria Ltd, dalam menjalankan aktifitasnya telah memenuhi definisi

sebuah bisnis yang dijelaskan dalam PSAK 22 yang mensyaratkan adanya input yang telah

dipersiapkan seperti Cadangan Minyak dan Sumber Daya Manusia untuk dilakukan proses

atas input tersebut yang berkaitan dengan produksi minyak sehingga menghasilkan output

berupa pendapatan dari produksi minyak.

Selain telah memenuhi identifikasi adanya aktifitas bisnis yang dilakukan oleh

ConocoPhilips Algeria Ltd., PT. XYZ juga menerima pengendalian atas ConocoPhilips

Algeria Ltd dengan menguasai 100% suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Selain

dibuktikan dengan porsi suara yang dimiliki perusahaan, PT. XYZ juga menempatkan

pekerjanya dalam jajaran eksekutif ConocoPhilips Algeria Ltd. yang memperkuat

pengendalian PT. XYZ atas operasional dan keuangan ConocoPhilips Algeria Ltd.

Atas dasar ketentuan-ketentuan diatas, dapat disimpulkan jenis akuisisi merupakan

akuisisi kombinasi bisnis.

Pengukuran

PT. XYZ menggunakan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan

yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan,

liabilitas yang diakui dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh PT. XYZ. Imbalan yang

dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan

kontinjensi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar

nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto pihak

yang diakuisisi.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan atas nilai wajar aset teridentifikasi yang

diakuisisi dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah ini lebih rendah dari nilai wajar aset bersih

entitas yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui langsung


dalam laporan laba-rugi. Goodwill dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan dan

dicatat pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Aset minyak dan gas bumi lainnya disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama

taksiran masa manfaat ekonomis atau masa KBH. Masa manfaat dan metode penyusutan

ditelaah dan disesuaikan jika diperlukan, setidaknya setiap akhir tahun. Dampak dari setiap

revisi diakui dalam laba - rugi, ketika perubahan terjadi.

Biaya-biaya sumur ekplorasi yang menghasilkan dan sumur pengembangan (aset

pengembangan) yang berhubungan dengan sumur berproduksi dan aset produksi dideplesikan

dengan menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti sejak dimulainya

produksi komersialnya dari masing-masing lapangan.

Aset yang diamortisasi atau didepresiasi diuji terhadap penurunan nilai ketika terdapat

indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika

nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi

antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan

penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus

kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset nonkeuangan selain goodwill, yang

mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat

kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Sedangkan, aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas - sebagai contoh, goodwill

atau aset tak berwujud yang belum siap digunakan - tidak diamortisasi dan dilakukan

pengujian penurunan nilai secara tahunan. Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian

penurunan niIai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai

tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di

masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif

awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun

menggunakan pos provisi. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba-rugi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan

pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah

penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian

penurunan nilai yang sebelumnya diakui akan dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan

menyesuaikan pos provisinya. Jumlah pemulihan tersebut diakui pada laporan laba-rugi dan

jumlahnya tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan

diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan.


Penyajian

Pada tanggal akuisisi dalam penyusunan Laporan Posisi Keuangan awal, pihak

pengakuisisi mengklasifikasikan atau menentukan aset teridentifikasi yang diperoleh dan

liabilitas yang diambil-alih sebagaimana diperlukan untuk menerapkan SAK lain selanjutnya

dan diukur dengan nilai wajar. Pihak pengakuisisi membuat klasifikasi atau penentuan

tersebut berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional

atau akuntansinya, dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi.

Pihak diakuisisi menyajikan laporan keuangan tersendiri per tanggal penutupan

akuisisi dan sejak tanggal tersebut pula dikonsolidasi kedalam laporan keuangan

konsolidasian PT. XYZ.

Analisis pengungkapan cadangan dan produksi minyak bumi yang berasal dari Blok 405a

Aljazair dalam Laporan Keuangan.

Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan

keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi:

(a) selama periode pelaporan berjalan; atau

(b) setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan.

Industri migas di Aljazair menganut rezim fiskal production sharing contract.

Pelaporan cadangan untuk production sharing contract membutuhkan analisis lanjutan

apakah boleh melakukan pelaporan cadangan atau tidak. Kebijakan cadangan yang dianut

oleh PT. XYZ adalah sesuai dengan PRMS guidlines. PRMS guidelines merupakan panduan

umum yang biasa digunakan di industri migas mengklasifikasikan kontrak migas (petroleum

fiscal system) dan panduan dalam pelaporan cadangan.

Pada PRMS Guidelines tahun 2011, dinyatakan bahwa dalam klasifikasi kontrak

migas, kepemilikan atas minyak akan menjadi milik kontraktor setelah kontraktor berhasil

mengangkat minyak ke permukaan bumi, dan dikarenakan imbalan yang diterima kontraktor

dari pemerintah dalam bentuk bagian minyak kontraktor, oleh karena itu dalam production

sharing contract, kontraktor mengakui dan mengungkapkan cadangannya.

PRMS juga memberikan panduan bahwa nilai cadangan yang umumnya dilaporkan

adalah sebesar cost recovery plus a profit element. Berdasarkan analisis tersebut di atas,

ConnocoPhillips Algeria Ltd dapat mengungkapkan cadangan dan produksi minyak bumi

yang berasal dari Blok 405a Aljazair dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 sebesar

ekuivalen cost recovery ditambah dengan remuneration fee sesuai dengan data keekonomian

studi kelayakan proyek.


Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat dismpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Saran Atas penelitian yang dilakukan, peneliti mencoba untuk memberikan saran kepada Perusahaan

dalam melakukan pengakuan awal, PSAK 19 memperbolehkan segala biaya yang terkait

langsung atas akuisisi dapat dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud. Biaya yang dimaksud

antara lain, biaya konsultan hukum, jasa penilai, dan biaya lainnya yang berkaitan langsung.

Daftar Referensi Arikunto, Suharsimi. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka

Cipta.

British Petroleum (2013). BP Stastitical Review of World Energy June 2013. June 14, 2015.

No. Kriteria Perlakuan dalam Perusahaan Perlakuan sesuai Ketentuan Ketentuan yang MengaturA. Irak

1 Pengakuan AkuisisiAsetTakBerwujud AkuisisiKombinasiBisnis PSAK22-KombinasiBisnisInvestasiEntitasAsosiasi PSAK15-InvestasipadaEntitasAsosiasiInvestasiVenturaBersama PSAK66-PengaturanBersamaInvestasiOperasiBersama IFRS11-JointArrangementAkuisisiAsetTakBerwujud PSAK19-AsetTakBerwujud

2 Pengukuran MetodeBiaya MetodeBiaya PSAK19-AsetTakBerwujudMetodeRevaluasian PSAK19-AsetTakBerwujud

MetodeAmortisasiUnitProduksi MetodeAmortisasiGarisLurus PSAK19-AsetTakBerwujudMetodeAmortisasiUnitProduksiMetodeAmortisasiSaldoMenurun

UjiPenurunanNilaijikaTerdapatIndikasidenganpendekatanNilaiPakai

UjiPenurunanNilaidenganmembandingkannilaiwajardikurangbiayauntukmenjualterhadapnilaipakai

PSAK48-PenurunanNilaiAset

3 Penyajian AkunAsetMinyakdanGasBumi-AsetTakBerwujud

AsetTakBerwujud KDPPLK

AmortisasidisajikansebagaiBebanAmortisasi(BebanProduksi)

AmortisasidisajikansebagaiBebanAmortisasi PSAK1-LaporanKeuangan

PSAK19-AsetTakBerwujud

4 Pengungkapan Mengungkapkancadanganminyak PRMSGuidelines2011

B. Aljazair1 Pengakuan AkuisisiKombinasiBisnis AkuisisiKombinasiBisnis PSAK22-KombinasiBisnis

2 Pengukuran NilaiWajar NilaiWajar PSAK22-KombinasiBisnis

3 Penyajian PenyajianLaporanKeuanganawalpadatanggalClosingAkuisisi

KDPPLK

PSAK22-KombinasiBisnisPSAK4-LaporanKeuanganTersendiri

4 Pengungkapan Mengungkapkancadanganminyak Bolehmengungkapancadangan PRMSGuidelines2011

Bersifat"likely"dalampengungkapancadangan

PenyajianLaporanKeuanganTersendiriawalpadatanggalClosingAkuisisidansejaktanggaltersebutpulamasukkedalamlaporankeuangankonsolidasianPT.Pertamina


http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-

review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf

Griffin, Rixky and Pustay, Michael. (2010). International Business. New Jersey : Pearson

Education, Inc.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 1 Penyajian Laporan

Keuangan. Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 4 Laporan Keuangan

Tersendiri. Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 65 Laporan Keuangan

Konsolidasiani. Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 15 Investasi Pada Entitas

Asosiasi dan Ventura Bersama. Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 66 Pengaturan Bersama.

Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 16 Aset Tetap. Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 19 Aset Tak Berwujud.

Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 22 Kombinasi Bisnis.

Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 25 Kebijakan Akuntansi,

Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 48 Penurunan Nilai Aset.

Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 68 Pengukuran Nilai Wajar.

Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 46 Pajak Penghasilan.

Jakarta.


Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan 55 Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran. Jakarta.

Kementrian ESDM (2014). Indonesia Energy Outloook 2013. 25 Januari 2015.

http://www.esdm.go.id/publikasi/indonesia-energy-outlook.html

McKinsey. (2012). The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential. June 14,

2015. McKinsey Global Institute

Pemerintah Republik Indonesia (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 22 Maret 2015.

Pertamina (2014). Laporan Tahunan 2013. 25 Januari 2015.

http://www.pertamina.com/investor-relations/laporan-presentasi/

Pudyantoro, Rinto. (2014). Proyek Hulu Migas Evaluasi dan Analisisi PetroEkonomi. Jakarta

Selatan : Petromindo.

PWC. 2011. Financial Reporting in the Oil and Gas Industry 2nd Edition. USA.

PWC. 2013. Introduction to Merger and Acquisition : M&A Process – Oil and Gas

Upstream. Jakarta.

Soemarso. (2005). Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta : Salemba Empat.

SPE (2007). Petroleum Resources Management System. April 13, 2015.

http://www.spe.org/industry/docs/Petroleum_Resources_Management_System_2007.p

df

SPE (2011). Gudelines for Application of the Petroleum Resources Management System.

April 13, 2015.

http://www.spe.org/industry/docs/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf


analisis perlakuan akuntansi pada akuisisi bisnis …

Documents