It is the time to start changing.… It is the time for

CITY CHANGER

MENUJU PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN

disampaikan oleh : Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Phd DIREKTUR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

pada acara MATRIKULASI KANDIDAT CITY CHANGER Jakarta, 29 September 2014

LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN

LINGKUNGAN HUNIAN PERDESAAN

PERUMAHAN

PSU

RUMAH

PERMUKIMAN

PERUMAHAN

PSU

RUMAH

PERMUKIMAN

KAWASAN

LINDU

NG

KAWASAN

PERMU

KIMAN

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan & Kawasan Permukiman

KAWASAN PERMUKIMAN

bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa

kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan

TUJUAN

memenuhi hak warga negara atas tempat

tinggal yang layak dalam lingkungan yangsehat,

aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian

bermukim

Pasal 1 Pasal 56 (2) Pasal 58 (3)

DILAKUKAN MELALUI • Pengembangan yang

telah ada • Pembangunan baru • Pembangunan

kembali

STRUKTUR ORGANISASI DIT. PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Permen PU no. 08/PRT/M/2010 pasal 584 s.d. 607

TUR BIN WAS LAK

5

Amanat Penataan Ruang/Spasial: - UU No. 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang - RTRW Nasional/KSN - RTR Pulau - RTRW Provinsi/

Kota/Kabupaten

Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman

Isu-isu Strategis

Capaian Eksisting Pembangunan Bidang

Permukiman

Permasalahan dan Potensi Daerah (termasuk luas dan sebaran kawasan

kumuh

Amanat Pembangunan Bidang PU / CK: - UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman - UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun - UU No. 28/2002 tentang Bangunan

Gedung - UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan

Persampahan - UU No.7/2004 tetang SDA - PP No. 16/2005 tentang Pengembangan

SPAM - PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis - PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana

UU Bangunan Gedung - Standar Pelayanan Minimal Bidang PU

dan Penataan Ruang - RPI2JM

Amanat Pembangunan Nasional: - RPJPN 2005-2025 - RPJMN - UU/PP (UU 32/2004, PP 38/2007, dll.) - MP3EI - MP3KI - KEK

Amanat Internasional: - Agenda Habitat - RIO + 20 - MDGs - SDG

Dukungan Stakeholder - Daerah (Prov/Kota/Kab) - Dunia Usaha - Masyarakat - PHLN

ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG PERMUKIMAN

1. Ketersediaan infrastruktur sesuai dengan tata ruang

2. Berkembangnya jaringan transportasi 3. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien

4. Mulai memanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik

5. Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air

minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan

6. Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang

7. Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh

Arahan Kebijakan RPJMN III Tahun 2015 – 2019

ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG PERMUKIMAN

Peraturan Perundangan

Amanat

2010-2014 2015-2019 2020-2024

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha; Pengembangan perumahan dan permukiman.

Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang; Terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur pedesaan mendukung pertanian; Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang; Terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh.

Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

7

Peraturan Perundangan Amanat

2015-2019

Rancangan RPJMN dan Renstra Cipta Karya 2015-2019

Tema besar RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness), dengan demikian selayaknya ketersediaan layanan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar (jalan, air dan listrik) sudah terpenuhi terlebih dahulu;

Beberapa arahan dalam bidang Permukiman adalah:

• Terpenuhinya penyediaan air minum & sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat → 100% akses air minum dan sanitasi

Dengan Indikator Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100% dan sanitasi layak menjadi 100%

• Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel → kota tanpa permukiman kumuh

Dengan Indikator Berkurangnya Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0 %.

• Pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.

ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG PERMUKIMAN

Peraturan Perundangan

Amanat

2010-2014 2015-2019 2020-2024

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

• UU mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pendanaan & pembiayaan, dan peran masyarakat

• Dalam menangani permukiman kumuh dilakukan upaya pencegahan, terdiri dari pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kualitas permukiman, yaitu pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali

UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Peraturan ini mengatur perihal pembinaan, perencanaan, pembangunan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian, kelembagaan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat

9

ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG PERMUKIMAN

Pusat

• Menyusun dan menetapkan NSPK bidang perkim, penyempurnaan regulasi, dan jakstra nasional bidang perkim • Menyusun dan menyediakan basis data permukiman • Memberdayakan pemangku kepentingan perkim tingkat nasional, fasilitasi kerjasama tingkat nasional dan internasional • Koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, dan evaluasi regulasi bidang perkim • Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi bidang perkim • Fasilitasi peningkatan kualitasterhadap perumahan dan permukiman kumuh

Provinsi

• Menyusun dan menyediakan basis data perrkim tingkat provinsi • Menyusun, menyempurnakan, menetapkan, dan mengevaluasi regulasi tingkat provinsi • Memberdayakan pemangku kepentingan tingkat provinsi • Koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi regulasi tingkat provinsi • Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi bidang pekim, pengawasan dan pengendalian regulasi • Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan kumuh tingkat provinsi • Mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah pembangunan perkim bagi MBR tingkat provinsi • Fasilitasi kerjasama tingkat provinsi

Daerah

• Menyusun dan menyediakan basis data perkim tingkat kabupaten/kota • Menyusun dan menyempurnakan regulasi tingkat kabupaten/kota • Memberdayakan pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota • Sinkronisasi dan sosialisasi regulasi tingkat kabupaten/kota • Mencadangkan/menyediakan tanah, prasarana, dan sarana perkim untuk MBR • Memfasilitasi kerjasama tingkat kabupaten/kota • Menetapkan lokasi perkim sebangai kawasan kumuh tingkat kabupaten/kota • Memfasilitasi peningkatan kualitas perkim kumuh tingkat kabupaten/kota

PEMBAGIAN KEWENANGAN SESUAI UU 1/2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Dire

ktor

at P

enge

mba

ngan

Per

muk

iman

Pengaturan Penyusunan NSPK Peraturan dan Pedoman Pengembangan Permukiman

Ren

ja K

emen

teria

n P

U

Pembinaan Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pembinaan Kelembagaan & Peran serta masyarakat

Pembinaan Pengembangan Permukiman

Pela

ksan

aan

Permukiman Perkotaan

Penanganan Kws Permukiman Kumuh

Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Pemukiman kembali

Penanganan Miskin Perkotaan

Pembangunan Rusunawa Rusunawa beserta Infrastruktur Pendukungnya

Permukiman Perdesaan

Pengembangan Kws Agropolitan

Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan

Pengembangan Kws Minapolitan

Penanganan Pulau Kecil

Pengembangan Kws Perbatasan

Penanganan Kws Rawan Bencana

PNPM PISEW Infrastruktur Pendukung Kegiatan Sosial Ekonomi

Pemberdayaan Masyarakat

RIS-PNPM Infrastruktur Perdesaan PPIP

Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pengembangan

PENGAWASAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

• Peningkatan pemahaman pemda atas produk pengaturan

bidang permukiman

• Peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam hal:

• identifikasi lokasi permukiman

• penyusunan rencana pembangunan permukiman

• pembangunan infrastruktur permukiman

• pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur permukiman

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

• Pembangunan infrastruktur permukiman harus berkontribusi dalam

menyelesaikan masalah permukiman kumuh di perkotaan

• Penanganan permukiman kumuh dapat didukung pula melalui pengembangan permukiman baru dan pembangunan rusunawa

• Lokasi pembangunan infrastruktur dalam kawasan permukiman yang sesuai pola ruang dalam RTRW

• Pemda telah menyiapkan rencana pembangunan kawasan dan DED, serta usulan sudah termuat dalam RPIJM Kab/Kota

• Pemda telah menyiapkan lahan dan mengidentifikasi calon penghuni, yang diprioritaskan bagi warga yang semula tinggal di permukiman kumuh

• Pemda siap memanfaatkan dan mengelola rusunawa yang dibangun

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN

• Pembangunan infrastruktur harus mampu mendukung

pengembangan ekonomi lokal pada kawasan perdesaan, yang berbasis komoditas unggulan setempat (produk pertanian, perkebunan, perikanan dll)

• Lokasi harus sesuai pola ruang dalam RTRW

• Pemda sudah memiliki RTRW dan rencana pembangunan kawasan (masterplan), serta usulan sudah termuat dalam RPIJM

• Kelembagaan sebagai pengelola terhadap hasil pembangunan

• Kontribusi peran antar pelaku (pemkab, pemprov kementerian/ lembaga lain) harus jelas

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• Proses pemberdayaan harus mampu meningkatkan kapasitas

masyarakat dalam mengorganisasi, mengidentifikasi, merencana, membangun dan mengelola infrastruktur yang terbangun

• Infrastruktur perdesaan yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin

• Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan disepakati melalui musyawarah desa

• Masyarakat setempat adalah pelaku utama, yang dalam prosesnya difasilitasi oleh pemerintah setempat dan konsultan pendamping

PENGAWASAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

• Pengawasan atas NSPK daerah yang diamanatkan dalam UU

No 1 tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No 20 tahun 2011

• Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan permukiman nasional

• Pengawasan atas ketentuan yang diatur pedoman/petunjuk teknis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman (proses pemberdayaan, aspek teknis, dll)

Pasal 64 (4): Perencanaan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang. Pasal 86 (3): Pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Pasal 94 (3): Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh WAJIB dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan & Kawasan Permukiman

1. Menurunnya kualitas permukiman pada kawasana kumuh di perkotaan, 2. Masih tertinggalnya pembangunan di kawasan perbatasan, pulau terluar

dan daerah tertinggal, 3. Masih minimnya cakupan dan kualitas infrastruktur permukiman dalam

mendukung pengembangan ekonomi di perdesaan 4. Masih kurangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan infrastruktur

permukiman, 5. Masih lemahnya keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman,

baik dalam skala kota maupun kawasan, 6. Masih rendahnya kualitas permukiman secara fungsional, lingkungan,

maupun visual wujud lingkungan, 7. Masih kurang optimalnya pencapaian standar pelayanan minimal berbasis

indeks pembangunan berkelanjutan, 8. Masih kurang optimalnya kelembagaan sistem penyelenggaraan

permukiman

ISU STRATEGIS PERMUKIMAN

21

Amanat Penataan Ruang/Spasial: - UU No. 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang - RTRW Nasional/KSN - RTR Pulau - RTRW Provinsi/

Kota/Kabupaten

Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman

Isu-isu Strategis

Capaian Eksisting Pembangunan Bidang

Permukiman

Permasalahan dan Potensi Daerah (termasuk luas dan sebaran kawasan

kumuh

Amanat Pembangunan Bidang PU / CK: - UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman - UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun - UU No. 28/2002 tentang Bangunan

Gedung - UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan

Persampahan - UU No.7/2004 tetang SDA - PP No. 16/2005 tentang Pengembangan

SPAM - PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis - PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana

UU Bangunan Gedung - Standar Pelayanan Minimal Bidang PU

dan Penataan Ruang - RPI2JM

Amanat Pembangunan Nasional: - RPJPN 2005-2025 - RPJMN - UU/PP (UU 32/2004, PP 38/2007, dll.) - MP3EI - MP3KI - KEK

Amanat Internasional: - Agenda Habitat - RIO + 20 - MDGs - SDG

Dukungan Stakeholder - Daerah (Prov/Kota/Kab) - Dunia Usaha - Masyarakat - PHLN

ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG PERMUKIMAN

RISPAM

RPJMD PERDA BG

RPI2JM PU RTRWK RP2KP

SSK RTBL

RPKPP / RTBL KSK

RPI2JM CK MP &

Penganggaran Tahunan

KETERPADUAN PERENCANAAN

SEMANGAT MENUJU PERMUKIMAN 100-0-100

SEBERAPA MUNGKIN ?

BAGAIMANA UPAYA KITA

MEWUJUDKANNYA

?

Direktorat Jenderal Cipta Karya membuka akses terhadap program-program kreatif dan inovatif yang dikreasikan oleh:

Pemerintah Daerah,

Komunitas, Kelompok Masyarakat, dll

Program-program yang dapat menstimulan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pengembangan infrastruktur Cipta Karya, baik kala komunitas maupun skala kawasan

MENJARING PROGRAM KREATIF dalam Penanganan Permukiman Kumuh

FAKTOR PENYEBAB TERBENTUKNYA PERMUKIMAN KUMUH

FISIK ALAMI

FISIK BINAAN

SOSIAL EKONOMI

SOSIAL BUDAYA

Kelayakan & ketersediaan lahan

Daya dukung lahan

Akses & ketersediaan prasarana

Struktur & tata letak

Kemampuan ekonomi individu

Potensi ekonomi lingkungan

Pola perilaku

Pola bermukim

EKSTERNAL

Ketidakjelasan status tanah

Ketidaktahuan aturan bangunan & lingkungan

Marginalisasi proses pembangunan

PERMUKIMAN KUMUH FAKTOR PENYEBAB

54. 000 Ha*

2004 57. 800

Ha*

2009

34. 800 Ha**

2014

0 Ha ***

2019

+ 1,4% / thn

- 8% / thn

- 12% / thn

*) Dok. RPJMN 2009-2014 **) Data Inventarisasi Dit. Bangkim per September 2014 ***) Target pada dok. RPJMN 2014-2019

¡ 1,5x Extra speed !

TREND PENANGANAN KUMUH

POLA PENANGANAN

KUMUH

Pemugaran

Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni

Peremajaan

Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat

Pemukiman kembali

Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (co: penyediaan rusunawa)

Pengawasan dan Pengendalian

Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

APA ITU CITY CHANGER ?

Sebuah gerakan global yang menghubungkan

jaringan individu-individu dan/atau kelompok yang

memiliki INISIATIF KREATIF dalam usaha

menjadikan kota menjadi tempat yang lebih

nyaman untuk ditinggali

1. URBANISASI

2. PERTUMBUHAN POPULASI

3. PERMUKIMAN KUMUH

4. PERUBAHAN IKLIM

5. PENGURANGAN EMISI

6. KOTA SEBAGAI KESEMPATAN BERUSAHA

7. KOTA SEBAGAI TEMPAT GENERASI MUDA TUMBUH

8. KOTA SEBAGAI PUSAT BERKEMBANGNYA KREATIVITAS

9. KOTA TEMPAT TINGGAL KITA

10.ERA PERUBAHAN

10 ALASAN MENJADI CITY CHANGER

PERAN CITY CHANGER

City Changer sebagai agen perubahan akan menjadi

MITRA STRATEGIS pemerintah dalam menyebarluaskan

kebijakan kepada masyarakat dan menjadi MOTOR penggerak

masyarakat dan swasta untuk bergerak bersama mengatasi

permasalahan permukiman

I = INCLUSIVE Memerlukan kerjasama semua pihak (stakeholders): pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), swasta, masyarakat.

PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DENGAN IMAN

M = MULTI SECTORS Memerlukan keterpaduan semua sektor bidang Cipta Karya

(termasuk AM, PLP, dan PBL)

A = ACCOMMODATIVE Mengakomodasikan kepentingan masyarakat, termasuk MBR.

N = NORMS Mengikuti Peraturan Perundangan, Kriteria, Standard, dan Pedoman

I

M

A

N