01-materi webinar ketua 3 juli 2020.ppt...ï k : < w e' t ^ e
TRANSCRIPT
1
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA“PERSAINGAN SEHAT, SEJAHTERAKAN RAKYAT”“PERSAINGAN SEHAT, SEJAHTERAKAN RAKYAT”
POTENSI PERMASALAHAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SEKTOR E-COMMERCE DALAM PANDEMIC COVID-19
Webinar Kerjasama Kanwil III KPPU, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dan Hukum Online
Zoom Meeting, 3 Juli 2020
KURNIA TOHA, S.H., LL.M., Ph.D. KETUA KPPU RI
Kurnia Toha saat ini terpilih menjadi Ketua KPPU untuk periode 2018-2020, Pakar dalam bidang Hukumini menyelesaikan program Masternya di University of Washington pada tahun 1998, selang beberapatahun Kurnia melanjutkan studinya kembali dalam bidang Hukum di universitas yang sama di AmerikaSerikat tersebut hingga meraih gelar Doktor pada tahun 2007.Bachelor of Law dari Universitas Indonesia ini sudah lama berkiprah dalam perkembangan bidanghukum terutama dalam bidang persaingan usaha. Beliau sudah aktif mengajar sebagai dosen diUniversitas Indonesia sejak tahun 1987, di Universitas of Al Azhar Indonesia sejak 2014, pernah pulamengajar di Departemen Kehakiman, PTHM dan Universitas Atmajaya.Ketua Kuliah Kerja Nyata (K2N) Universitas Indonesia, Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia(MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Lembaga Kajian Persaingan dan KebijakanUsaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Segudang pengalaman pernah diraih, Kurnia menjabat sebagai Ketua Tim kajian akademis amandemen UU No. 5 Tahun 1999, Sekretarisdalam Tim Penyusunan UU No. 2 Tahun 2012, Ketua Tim Penyiapan Draft RUU Pengesahan Tanah untuk Kepentingan Umum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Asian Development Bank. Pada tahun 2010, Kurnia sempat menjabat sebagai Ketua TimIndependen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN). Sebelum menjabat sebagai Anggota KPPU, pria yang akrab di sapa Bang Kurnia oleh rekan sejawatnya ini pernah menempati posisi sebagai Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BadanPertanahan Nasional (BPN).
2
2
We’re Still Working
3
WFHWFO
TUJUANTUJUAN UNDANGUNDANG--UNDANGUNDANG NO. 5/1999NO. 5/1999
Efektifitas dan efisiensikegiatan usaha
Mencegah praktek monopolidan atau persaingan usaha
tidak sehat
Mencegah praktek monopolidan atau persaingan usaha
tidak sehat
Menjaga kepentingan umumdan meningkatkan efisiensi
nasional sebagai upayamensejahterakan rakyat
Menjamin kesempatanberusaha yang sama bagi
pelaku usaha besar, menengah, dan kecil
3
OBJEK PENGAWASAN KPPU
PELAKU USAHAPELAKU USAHA
REGULASI/KEBIJAKAN REGULASI/KEBIJAKAN YANG BERDAMPAK YANG BERDAMPAK TERHADAP INDEKS TERHADAP INDEKS
PERSAINGANPERSAINGAN
KEMITRAAN UMKM KEMITRAAN UMKM DENGAN PELAKU DENGAN PELAKU
USAHAUSAHA
TRANSAKSITRANSAKSIMERGER/ AKUISISI/ MERGER/ AKUISISI/
KONSOLIDASIKONSOLIDASI
TUGAS & WEWENANG KPPU
PENGAWASAN PENGAWASAN KEMITRAANKEMITRAAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN MERGERMERGER
PENEGAKAN PENEGAKAN HUKUMHUKUM
ADVOKASI ADVOKASI KEBIJAKANKEBIJAKAN
KPPU memiliki kewenangan untuk
memberikan saran dan pertimbangan atas
kebijakan pemerintah yang mengarah pada
persaingan usaha tidak sehat
KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis
Melalui perkuatan di PP No. 57/2010, KPPU
memiliki kewenangan untuk menerima dan
mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan
dikonsultasikan
Melalui UU No. 20/2008 jo PP No. 17/2013, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM
4
PRAKTIK YANG DILARANG UU NO. 5/1999
PerjanjianPerjanjianyang yang dilarangdilarang
PasalPasal 5 5 -- 1616
Kegiatan yang dilarang
Pasal 17 – 24
Penyalahgunaan posisi dominan
Pasal 25 - 29
PERJANJIAN YANG DILARANG
PEMBOIKOTAN
OLIGOPOLI PERJANJIAN TERTUTUP
KARTEL
PENETAPANHARGA
TRUST
PEMBAGIANWILAYAH
INTEGRASI VERTIKAL
PERJANJIAN DENGAN
PIHAK LUAR NEGERI
OLIGOPSONI
5
KEGIATAN YANG DILARANG
PENGUASAANPASAR
MONOPSONIMONOPOLI
PERSEKONGKOLAN
PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN
POSISI DOMINAN
JABATAN RANGKAP
PEMILIKAN SAHAM
MERGER
6
ERA PANDEMI COVID-19
11
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP AKTIVITAS BISNIS DARI ASPEK PERSAINGAN USAHA
• Pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan tetapi jugaberdampak pada aktivitas bisnis, penurunan penjualan sampai pada pemutusanhubungan kerja
• Untuk tetap bertahan di kondisi krisis perusahaan dituntut untuk membuatinovasi dan menyesuaikan strategi bisnisnya sehingga lebih efisien
• Perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan Pandemi Covid-19kemungkinan tidak dapat bertahan
12
7
POTENSI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI MASA PANDEMI COVID-19
• Kebijakan pemerintah yang tepat dapat meminimalisir terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, KPPU akan selalu mendukung kebijakan pemerintah dengan memberikan asistensi danadvokasi sehingga perkonomian segera pulih.
• Intervensi langsung dari pemerintah mamberikan dampak signifikan di beberapa industri yang mengalami krisis seperti industri perbankan, industri pariwisata, industri transportasi.
• Untuk industri yang tidak terdampak Covid-19 dan malah berkembang pesat di masa pandemi Covid-19, KPPU tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai UU Nomor 5 Tahun 1999 karena perilakupersaingan usaha tidak sehat tetap dimungkinkan terjadi seperti penetapan harga yang tidak wajar, kerjasama antar pesaing dan transaksi merger dan akusisi.
13
POTENSI PERMASALAHAN DALAM E-COMMERCE
• Salah satu yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 ini adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
• Kemitraan antara Usaha Mikro - Kecil dengan Pelaku Usaha Menengah dan Besar dalam masa pandemi sangat di dorong agar UMKM dapat berproduksi, berinovasi dan memasarkan produknya sehingga cepat pulih dari keterpurukan.
• Karena UMKM dituntut untuk adaptif terhadap kondisi “new normal” maka pemerintah berupaya mengubah transaksi UMKM secara tradisional menjadi transaksi digital.
• Transaksi digital yang stabil dimiliki oleh e-commerce. • Dalam hal kemitraan atau kerja sama antara UMKM dengan e-commerce, yang menjadi
concern KPPU adalah posisi tawar (bargaining position) antara e-commerce dengan UMKM.
14
8
POTENSI PELANGGARAN DALAM KERJASAMA
• Menerapkan persyaratan kerjasama secara sepihak.• Mengubah persyaratan kerjasama secara sepihak (kadang tanpa pemberitahuan).• Meminta fee/margin secara tidak wajar.• Melakukan diskriminasi.• Menerapkan persyaratan penjualan produk yang tidak lazim.• Hak dan kewajiban yang tidak seimbang.• Melakukan bundling dan atau tying.• Mengarahkan untuk menggunakan layanan/jasa tertentu (misalnya jasa ekspedisi
tertentu atau digital payment tertentu)
15
PENGAWASAN DI ERA PANDEMI COVID-19
16
9
PENANGANAN PERKARA
17
Proses penanganan perkara di KPPU tetap dilaksanakan secara hati-hati dengan menghindari pertemuan tatap muka danmemanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga tidakmengorbankan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PENANGANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK
PENGADAAN BARANG DAN JASA
18
Kebutuhan penanggulanganCovid-19 (seperti alat pelindungdiri (APD) bagi tenaga medis
maupun masyarakat danberbagai produk dan jasa
kesehatan lainnya
Mekanisme penunjukan secaralangsung Peraturan
Lembaga Kebijakan PengadaanPublik (LKPP) No. 13 Tahun
2018 tentang PengadaanBarang/Jasa dalam
Penanganan Keadaan Darurat
Dikecualikan dari undang-undang persaingan usaha,
dengan catatan tetapmengedepankan manfaatterbesar bagi kepentingan
publik, pertimbangankewajaran harga, kualitasproduk terbaik, realisasitercepat, dan after sales
10
NOTIFIKASI MERGER
19
• Memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang melakukantransaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan(termasuk perpindahan aset produktif) untuk menyampaikanpemberitahuan (notifikasi) setelah periode kebijakan bekerjadari rumah (work from home) berakhir.
• Dengan catatan dapat diperpanjang dengan memperhatikansituasi terakhir.
FOKUS PEMULIHAN EKONOMI• Pandemi Covid 19 berdampak pada sektor ekonomi• Recovery ekonomi adalah fokus KPPU saat ini• Melakukan Pengawasan sekaligus Advokasi sebagai upaya pencegahan.• Upaya pencegahan yang dilakukan:
– Penyesuaian Prosedur (Peraturan Komisi dan kebijakan lainnya)– Competition Compliance– Competition Checklist– Forum koordinasi ditingkat Pusat & Daerah
20
11
BISNIS DI ERA NEW NORMAL
• Aktivitas bisnis pada era new normal diharuskan mengikuti protocol kesehatan yangketat. Bagi perusahaan, pemenuhan peryaratan protokol merupakan tambahan biaya.
• Tambahan biaya ini akan diakumulasi oleh perusahaan dan dibebankan kepadakonsumen.
• Disisi lain, perusahaan harus mengkalkulasi ulang biaya yang timbul dari perubahanharga bahan baku dan biaya produksi lainnya
• Perusahaan harus memperhitungkan segala kemungkinan yang timbul mulai darikelangkaan/kenaikan harga bahan baku, kenaikan biaya produksi, penurunan jumlahpermintaan, opsi melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain hingga merubahpemasaran produknya menjadi online
21
ALAMAT:Gedung KPPUJl. Ir. H. Juanda No. 36Jakarta 10120, IndonesiaHaloHumas: +6221-34831563P. +6221-3507015/16/49F. +6221-3507008E. [email protected]. [email protected]
Facebook.com/KPPUINDONESIA
@KPPU