PENELITIAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Disusun Oleh:1. Abdullah (NIM 152510077)

2. Dedy Gusmar (NIM 152510087)3. Muntako (NIM 152510096)

4. Taufan Kurniawan (NIM 152510100)

Mata Kuliah Manajemen Sistem dan Teknologi InformasiProgram Magister Manajemen

Universitas Bina Darma

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Semarang telah menjadikan e-government menjadi salah satu

prioritas yang harus dikembangkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan Kota

Semarang. Dapat dilihat dari salah satu misi Pemerintah Kota Semarang yaitu

Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai

dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government

menuju e-city. Menunjukkan bahwa Kota Semarang ingin menjadikan e-government

sebagai salah satu penunjang utama dalam kegiatan pemerintahanya.

Salah satu yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam hal e-

government adalah pembuatan website pemerintah Kota Semarang dengan alamat

www.semarangkota.go.id Website yang dimiliki pemerintah Kota Semarang berguna

untuk memberikan informasi dan lebih mendekatkan diri kepada stakeholder yang

berkepentingan seperti masyarakat serta pihak swasta.

Namun didalam perkembangannya, e-government di Kota Semarang yang telah

dimulai dari tahun 2001 masih memiliki banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah

Kota Semarang dalam mengelola website www.semarangkota.go.id. Salah satu

contoh kendala yang dihadapi adalah beberapa aplikasi yang ada di dalam

website Kota Semarang masih belum bisa berjalan dengan baik.

Salah satu masalah ada didalam aplikasi Profil Usaha Anda dimana

banyak konten usaha yang tidak dapat diakses. Halaman Profil Usaha Anda

diperuntukkan bagi warga Kota Semarang yang mempunyai bidang usaha, baik itu

home industri, pengusaha, bidang jasa dll. Bertujuan untuk mempublikasikan

profil usaha di media elektronik supaya bisa di akses oleh segenap orang di

penjuru dunia. Tetapi dalam perjalananya banyak profil usaha yang tidak

dapat dibuka maupun diakses oleh khalayak ramai.

Menurut kepala bagian Pengolahan Data Elektronik Kota Semarang Bapak

Nana Storada mengatakan, “Selama ini konten situs pemkot belum lengkap.

Isinya hanya seputar Pemerintah Kota Semarang, belum menyentuh aspek kota

1

Semarang secara keseluruhan. Baginya, ruang lingkup konten situs saat ini masih

sempit”.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (information and

communication technology) menjadi topik yang banyak diperbincangkan saat ini terlebih

apabila dikaitkan dengan otonomi daerah dan fungsi pemerintah. Pesatnya kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang baru bagi pemerintah karena

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dapat dicapai efisiensi dan efektivitas proses kerja pemerintah. Hal ini

kemudian mengarah pada terwujudnya perbaikan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi seperti komputer dan telekomunikasi terjadi begitu

pesatnya sehingga proses penyampaian data dan informasi ke seluruh lapisan

masyarakat di berbagai belahan dunia dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, era

globalisasi yang terus bergulir saat ini menuntut pemerintah untuk dapat meningkatkan

kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu bersaing

dengan negara lain. Hal ini dikarenakan perkembangan dan kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi di era globalisasi mengakibatkan biasnya batas-batas suatu

negara. Respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini harus

segera diberikan mengingat kualitas kehidupan manusia yang semakin meningkat.

Di negara-negara maju, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas,

transparansi, dan akuntabilitas proses pemerintahan maka teknologi informasi dan

komunikasi telah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mencapai peningkatan tersebut.

Berbagai aplikasi diciptakan dalam mewujudkan sistem kerja yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel.

Kebutuhan untuk meningkatkan proses kerja yang cepat, tepat, dan akurat

menuntut pemerintah untuk secepatnya dapat beradaptasi dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan pemerintahan menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangannya dikenal sebagai e-

Government.

1.2 RUMUSAN MASALAH :

1. Bagaimana penerapan model aplikasi e-government Pemerintah Kota Semarang?

2

2. Efektivitas manfaat masyarakat atas keberadaan e-government Pemerentiah Kota

Semarang?

1.3 TUJUAN :

Tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan

dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan model aplikasi e-government Pemerintah Kota

Semarang.

2. Untuk mengetahui efektivitas manfaat masyarakat atas keberadaan e-government

Pemerentiah Kota Semarang.

3

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Pengertian

Menurut Richardus E. Indrajit, pada intinya, e-Government adalah penggunaan

ICT untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain

(Indrajit,2002:3-4). Dalam perkembangannya e-Government dipengaruhi oleh kemajuan

ICT. Penggunaan ICT dalam sektor pemerintahan inilah yang kemudian menghasilkan

hubungan-hubungan baru yang dikenal sebagai ruang lingkup e-Government seperti :

G2C (government to citizen), G2B (government to business), G2G (government to

government), dan G2E (government to employees).

Keragaman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan

perubahan di hampir setiap bidang kehidupan, tidak terkecuali dunia pemerintahan.

Para aparatur pemerintah saat ini dan di waktu mendatang akan senantiasa dituntut

pengetahuan dan kemampuannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam

pencapaian proses kerja yang lebih baik. Terlebih apabila dilihat dari pandangan bahwa

aparatur pemerintah selain sebagai aparatur negara juga merupakan pelayan bagi

masyarakat, jadi tugasnya adalah melayani masyarakat. Seperti dikatakan oleh Dedi

Mulyadi bahwa :

Terlebih jika diingat bahwa pegawai negeri sebagai aparat birokrasi selain sebagai

aparatur negara dan abdi negara, juga merupakan abdi masyarakat. Sehingga kepada

kepentingan masyarakatlah aparat birokrasi harus mengabdikan diri (Mulyadi,2006).

Berbagai aplikasi teknologi informasi memungkinkan terjadinya proses kerja yang

cepat seperti dalam melakukan pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan

data, perbaikan data, pencarian data, dan penyaluran data/informasi. Tugas pemerintah

yang semakin kompleks mengakibatkan teknologi informasi dan komunikasi semakin

dibutuhkan untuk segera diterapkan, terlebih apabila dilihat dari budaya kerja dan

sistem birokrasi yang kaku maka hal ini semakin mendesak untuk dilaksanakan.

Di Indonesia dengan memperhatikan dan menimbang kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi serta potensi manfaat yang dihasilkan maka di berlakukannya

4

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan e-Government. Dengan adanya kebijakan ini maka dapat dilihat bahwa

sudah hampir tiga tahun proses pengembangan e-Government berlangsung di

Indonesia, tentunya sudah banyak bentuk-bentuk implementasi e-Government yang

lahir akibat dari berlakunya Inpres tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah

telah menyadari pentingnya e-Government untuk diterapkan. Disamping itu, dapat juga

dilihat keinginan pemerintah untuk merubah budaya kerja yang tradisional menuju

budaya kerja yang modern. Sejalan seperti yang dikatakan oleh Siallagan bahwa:

“Pemerintahan di seluruh dunia pada saat ini menghadapi "tekanan" dari berbagai pihak

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam

pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif. Hal tersebut

menyebabkan eGovernment atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan

penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintah Tradisional (traditional

government) yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan

(Siallagan,2006).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dilihat adanya pergeseran budaya

kerja pemerintah dari yang bersifat tradisional/konvensional (paper-based) menjadi

lebih modern yang identik dengan penggunaan teknologi (paper-less). Proses kerja,

dokumentasi, dan pendataan dilakukan secara elektronik, tidak lagi menggunakan cara-

cara tradisional yang identik dengan penggunaan kertas. Pengolahan data dan

penyampaian informasi dapat dilakukan dengan cepat apabila dilakukan dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Disamping itu, masyarakat dapat

memperoleh pelayanan dari pemerintah seperti mendapatkan informasi-informasi yang

dibutuhkan selama 24 jam sehari, kapan saja dan dimana saja.

Di sisi lain dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dengan semangat otonomi daerah, merangsang setiap

daerah untuk berupaya meningkatkan citra dan kualitas penyelenggaraan

pemerintahannya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Salah

satunya adalah dengan menerapkan konsep e-Government dalam meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan.

Pelayanan publik dalam era grobalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Pemerintah dituntut

5

untuk berupaya memperbaiki kualitas pelayanannya kepada stakeholders-nya

(masyarakat, bisnis, swasta) sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah yang dimiliki

oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu berbagai Pemerintahan Daerah di Indonesia saat ini berupaya

menerapkan konsep e-Government. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk

meningkatkan pelayanan publiknya dan dalam rangka menjawab tantangan era

globalisasi dan isu-isu global yang berkembang akibat kemajuan teknologi informasi

dan komunikasi yang melanda segala pelosok penjuru dunia , seperti dengan

membangun situs Pemerintah Daerah.

Berdasarkan panduan penyelenggaran situs web pemerintah daerah yang dibuat

oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia, dikatakan bahwa : Pembuatan

situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-

Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan

mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut

berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan

media internet. Disamping itu, berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 seperti yang telah

disebutkan, tujuan penerapan e-Government secara garis besar adalah untuk

meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Melalui penerapan e-

Government dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal,

maka masyarakat dapat memperoleh informasi, berinteraksi bahkan melakukan

transaksi secara lebih cepat.

Hal di atas menunjukkan bahwa pembangunan situs web pemerintah

dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan

pemerintah daerah. Jadi dapat dikatakan situs web pemerintah daerah merupakan alat

yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakatnya, disamping alat-alat dan/atau cara-cara konvensional yang masih

digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bank dunia menjelaskan E-government mengacu pada penggunaan teknologi

informasi oleh instansi yang memiliki kemampuan untuk memberikan perubahan

hubungan dengan masyarakat, bisnis, dengan lain dari pemerintah (indrajit, 2002:14).

Sedangkan Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), mencoba

mendefinisikan sebagai E-government Singkatnya e-government merupakan suatu

6

simbolis penggunaan internet oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang memberikan

perubahan didalamnya. E-government bertujuan memberikan informasi dari pemerintah

secara jelas kepada masyarakat dan bisnis.

2.2 Pengembangan

E-government Pengembangan e-government menurut Inpres 3 tahun 2003

Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government adalah

merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang

berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan

publik secara efektif dan efisien.

Tahapan pengembangan e-government menurut Inpres 3 tahun 2003:

1. Persiapan

a. Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap

lembaga.

b. Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.

2. Pematangan

a. Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.

b. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

3. Pemantapan

a. Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.

b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.

4. Pemanfaatan

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government

(G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).

Menurut UNPAN (United Nations Public Administration Network) tahapan

pengembangan E-government (UN Government, 2005: 18) adalah:

a. Emerging atau kemunculan, sebuah tahap dimana berbagai website pemerintah

menyajikan informasi tentang kebijakan publik, pemerintahan, perundang-

undangan, berbagai peraturan pemerintah, berbagai dokumentasi yang terkait

dengan kepentingan publik.

7

b. Enhanced atau pemuktahiran, pada tahap ini semua website pemerintah telah

menghadirkan komunikasi satu arah dan dua arah dalam format e-

Communication yang telah dimuktahirkan.

c. Transactional atau mampu melayani transaksi, pada tahap ini semua website

pemerintah telah melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat.

d. Connected atau terkoneksi, semua website pemerintah telah melakukan

perubahan dalam cara berkomunikasi dengan masyarakatnya, dan pemerintah

mulai proaktif untuk mendapatkan informasi dan opini.

2.3 Metode Penelitian

a. Desain Penelitian

Di dalam penelitian yang berjudul “Penelitian Pengembangan E-Government

Pemerintah Kota Semarang)” ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

b. Subjek Penelitian

Subyek penelitian yaitu pegawai KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

c. Obyek Penelitian

Alamat Website Pemerintah Kota Semarang : http://www.semarangkota.go.id/

2.4 Tampilan E-Government

Tampilan muka website Kota Semarang:

8

Pada tampilan website diatas bisa disampaikan hal-hal sebgai berikut:

1. Pada tampilan diatas menunjukkan adanya gambar kota semarang berikut

dengan simbol kota.

2. Pada jendela pada kanan atas menunjukkan berita/informasi aktivitas

Pemerintah Kota Semarang.

3. Pada jendela kanan bawah menyampaikan kata pendahuluan atau kata

sambutan dari Pemerintah Kota Semarang

4. Pada bagian atas website dibuat hyperlink untuk menu: beranda, berita,

informasi, peta, situs, dan kontak

5. Bagian kiri tengah web dibentuk menu-menu utama berupa:

a. Prakata

b. Informasi dan dokumentasi, kemudian dibuat submenu berupa:

pemerintahan, info umum, website, media sosial, media khusus, dan program

khusus

c. Aplikasi sistem, jkemudian dibuat submenu berupa: penyelenggaraan

pemerintahan, layanan publik, perijinan, aplikasi mobile.

9

d. Pengaduan, kemudian terbagi dalam submenu berupa: layanan pengaduan,

tanya jawab, dan PSD.

e. Surat elektronik, kemudian terbagi dalam submenu berupa: surat dinas, kirim

email SKPD, dan email pemkot

f. Galeri, kemudian terbagi dalam submenu berupa: foto kota, foto kegiatan,

video

6. Bagian kiri bawah dibuat hiperlink untuk media sosial untuk menyampaikan

kegiatan dan informasi kota semarang berupa: youtube, facebook, twitter,

google+, linkedin, dan rss.

Secara umum Pemerintah Kota Semarang ingin membuat sistim komunikasi

efektif antara pemerintah kota dengan masyarakat. Dengan adanya website tersebut

untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpikir aktif membantu

pembangunan kota semarang serta pengaduan untuk kritik dan saran. Selain itu,

pemerintah kota juga membuat komunikasi berupa prosedur layanan, aturan

pemerintah kota terbaru, tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing SKPD.

Diharapkan dengan adanya website kota semarang tersebut untuk menjadikan

pemerintah kota dekat dengan masyarakat.

2.5 Pembahasan

Teknik penelitian dengan cara membagikan kuesioner kepada pegawai KPP

Pratama Palembang Seberang Ulu sebanyak 10 untuk membuka website

mempelajari dan mengisi formulir isian kuesioner sebagai berikut:

10

Jenis Kelamin : Laki-laki/PerempuanPendidikan : SMA/ Diploma I/ Diploma III/ Strata I/ Strata II

No Kriteria Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Sangat Tidak baik1 Kecepatan

1.1 Membuka awal website1.2 Membuka konten website1.3 Hasil pencarian informasi2 Homepage

2.1 nama website (domain name)2.2 Struktur menu dan tampilan2.3 Fungsi website3 isi (Content)

3.1 Kualitas website3.2 Relevan website3.3 manfaat konten website4 Konteks

4.1 Mempunyai link dengan website lain yang terkait4.2 Konten website sesuai dengan visi dan misi4.3 Terdapat informasi layanan publik

Kriteria NilaiSangat Baik 5Baik 4Cukup Baik 3Kurang Baik 2Sangat Tidak baik 1

KUESIONER PENELITIAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Setelah dilakukan pembagian kuesioner dan pengisiannya diperoleh rekapan sebagaui

berikut:

1. Variable Kecepatan

X11 X12 X13 Rata-rata1 5 5 5 52 4 4 4 43 5 4 4 4,3333334 3 5 5 4,3333335 4 5 5 4,6666676 4 4 4 47 5 5 5 58 5 4 4 4,3333339 4 4 4 4

10 3 5 5 4,333333

PenilaianResponden

2. Variable Homepage

11

X21 X22 X23 Rata-rata1 5 5 5 52 4 4 4 43 5 4 4 4,3333334 4 5 5 4,6666675 4 4 5 4,3333336 5 5 3 4,3333337 5 5 5 58 4 4 4 49 4 4 4 4

10 5 5 5 5

PenilaianResponden

3. Variable Isi (Konten)

X31 X32 X33 Rata-rata1 5 5 5 52 4 4 4 43 4 4 5 4,3333334 5 5 4 4,6666675 4 5 5 4,6666676 5 3 4 47 5 5 5 58 4 4 4 49 4 4 4 4

10 5 5 5 5

PenilaianResponden

4. Variable Konteks

X41 X42 X43 Rata-rata1 5 5 5 52 4 4 4 43 4 5 4 4,3333334 5 4 5 4,6666675 3 4 3 3,3333336 5 5 5 57 5 5 5 58 4 4 4 49 4 4 4 4

10 5 5 5 5

PenilaianResponden

Pengujian menggunakan SPSS diperoleh data sebagai berikut:

12

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 1,117 1 1,117 1,994 ,196b

Residual 4,483 8 ,560

Total 5,600 9

a. Dependent Variable: X11

b. Predictors: (Constant), X1

Dari data diatas maka kita dapat melihat dari nilai sig. Karena nilai F hitung sebesar

1,994 yang memiliki tingkat sig 0,196 yang lebih kecil dari 5% (bisa pula 10%, gunakan

yang paling dekat apabila nilai sig sebesar 0,07 maka signifikan pada tingkat 10%)

maka kita dapat simpulkan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan hipotesisnya diterima.

BAB IIIP E N U T U P

13

A. KesimpulanPengembangan e-government adalah Proses pengembangan yang melalui

tahapan Persiapan, Pematangan, Pemantapan, dan Pemanfaatan yang di dalamnya

terdapat faktor pendukung seperti Dukungan pemerintah, Kapasitas Sumber Daya, dan

Manfaat yang diberikan yang mempengaruhi pengembangan e-government.

Berdasarkan penyebaran kuesioner dan pengolahan dengan aplikasi SPSS maka kita

dapat melihat dari nilai sig. Karena nilai F hitung sebesar 1,994 yang memiliki tingkat

sig 0,196 yang lebih kecil dari 5% (bisa pula 10%, gunakan yang paling dekat apabila

nilai sig sebesar 0,07 maka signifikan pada tingkat 10%) maka kita dapat simpulkan

bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

variabel terikat dan hipotesisnya diterima.

B. SaranTerhadap aplikasi E-government yang telah dibentuk untuk dapat di sosialisasikan

kepada masyarakat sehingga maksud dan tujuan untuk membentuk komunikasi antara

masyarakat Kota Semarang dan Pemerintah Kota dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

14

Hasibuan, Zainal A. 2007. Jurnal Standardisasi Aplikasi E-Government Untuk Instansi Pemerintah. Jakarta; UI

Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government Strategi pembangunan dan Pengembangan sistem pelayanan Publik berbasis teknologi digital. Yogyakarta : Andi Publisher.

Indrajit, Richardus Eko, dkk. 2005. e-government in Action. Yogyakarta : Adi Publisher.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government

15