PEMAHAMAN PENGURUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

(SNI)

Malang, 14 Mei 2018

PT. LINGKAR MUTU INDONESIA

JL. Barata Jaya XI No. 27 Surabaya

www.lingkarmutu-indonesia.com

Pendahuluan

Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi serta jaringan informasi dunia telah mampu memperpendek jarak geografis maupun psikologis masyarakat dunia. Globalisasi dalam segala sendi kehidupan terlaksana karena apa yang terjadi di salah satu bagian dunia akan segera tersebar dan dapat diketahui oleh bagian dunia lainnya. Globalisasi ekonomi dunia yang saat ini sedang berlangsung haruslah kita lihat sebagai suatu proses alami yang mau atau tidak, harus diterima sebagaimana mestinya.

Salah satu konsekuensi logis globalisasi ekonomi tersebut adalah terjadinya pergeseran cara pandang dalam pelaksanaan perdagangan dan semakin terbukanya perdagangan bebas yang mewarnai perekonomian dunia serta perdagangan internasional yang semakin transparan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam persetujuan pembentukan OrganisasiPerdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di dalamnya mengatur pula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan naasional di bidang standardisasi maka ditetapkanlah SNI (Standar Nasional Indonesia) sebagai standard mutu produk yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia dan diberlakukan untuk semua produk/barang baik import maupun domestik

I. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 102 tahun 2000 (102/2000) tentang Standardisasi Nasional

II. Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

a. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.

b. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.

c. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

d. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

e. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.

f. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.

g. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

h. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.

i. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.

j. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.

k. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.

l. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

m. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

n. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.

o. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.

III. Standarisasi Nasional Indonesia (SNI)

· Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional maka ditetapkanlah Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia.

· SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis  dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional

Perkembangan Jumlah SNI yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam table di bawah ini :

No

Klasifikasi SNI berdasarkan Sektor ICS (International Classification for standards)

SNI Berlaku

SNI Abolisi / Tidak Berlaku

Total SNI yang pernah Ditetapkan

1

Pertanian dan teknologi pangan

1.874

423

2.297

2

Konstruksi

817

179

996

3

Elektronik, teknologi informasi dan komunikasi

365

4

369

4

Teknologi perekayasaan

1.438

279

1.717

5

Umum, infrastruktur dan ilmu pengetahuan

533

59

592

6

Kesehatan, keselamatan dan lingkungan

736

126

862

7

Teknologi bahan

2.498

533

3.031

8

Teknologi khusus

228

68

296

9

Transportasi dan distribusi bahan

492

204

696

Total

8.981

1.875

10.856

IV. Penerapan SNI

Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.

Penerapan SNI sebagaimana dimaksud diatas dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

Penerapan SNI dapat dilakukan :

a. secara Sukarela

(1) SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan Sertifikasi kepada LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.

(3) LPK yang telah diakreditasi oleh KAN memberikan sertifikat kepada pemohon sertifikat.

b. secara Wajib

Dalam hal berkaitan dengan kepentingan:

(1) keselamatan,

(2) keamanan,

(3) kesehatan, atau

(4) pelestarian fungsi lingkungan hidup,

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian. ( wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib ).

Pemberlakuan SNI secara wajib berdasarkan instansi teknis sebagaimana Tabel dibawah

No

Instansi Teknis

Jumlah SNI yang telah diregulasi

Jumlah SNI yang telah diregulasi dan dinotifikasi ke WTO

1

Kementerian Perindustrian

105

97

2

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

25

18

3

Kementerian Pertanian

3

3

4

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

1

0

5

Kementerian Perhubungan

14

0

6

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

55

0

Total

201

118

Sumber : Pusat Sistem Penerapan Standar-BSN (2016)

Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib, sedangkan yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat SNI tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara dan dicabut, baik produk domestic maupun import dilarang memperdagangkan atau mengedarkan..

V. Persyaratan Pendaftaran Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI)

Pelaku usaha yang merencanakan mengurus SPPT SNI untuk barang dan jasa maka yang harus diperhatikan adalah persyaratan dalam pengurusan SPPT SNI

Adapun persyaratan dalam pengurusan SPPT SNI secara umum adalah :

a. Persyaratan Administrasi ( Form disediakan LSPro ).

b. Persyaratan Perijinan

c. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu

d. Persyaratan lain

e. Rekomondasi Teknis ( Khusus Import ).

Secara khusus, persyaratan pengurusan SPPT SNI berbeda untuk Tipe 5 dan Tipe 1b ada perbedaan sebagaimana tersebut dihalaman terakhir materi.

VI. Label SNI

VII. Prosedur / Skema Penerbitan SPPT SNI

PT. LINGKAR MUTU INDONESIA

www.lingkarmutu-indonesia.com

SNI Marking

Requirement

Sample Result

Manufacturer /

Produser

Product Certification

Body-LSPro

Quality System

Certification

Testing Laboratory

Assesment to the

Factory

Visit to the Factory for

sampling

Assesment Result

Sample

Testing

Certification

Requirement

Compliance

Certification:

SNI Marking Or SPPT SNI

Evaluator Report

Subcontract

Subcontract

No

Yes

Scheme Procedure Issued SPPT SNI / SNI

Marking Type 5a

Yes

No

Yes

No

SNI Marking Requirement

Sample Result

Product Certification Body-LSPro

Manufacturer / Produser

Evaluator Report

Quality System Certification

Testing Laboratory

Assesment to the Factory

Visit to the Factory for sampling

Assesment Result

Sample Testing

Certification Requirement Compliance

Certification:SNI Marking Or SPPT SNI

Subcontract

Subcontract

No

Yes

Scheme Procedure Issued SPPT SNI / SNI Marking Type 5a

Yes

No

Yes

No