TUGAS: POLITIK KOTA

UJIAN TENGAH SEMESTER

DISUSUN OLEH

M. Thomi Al Halim (071013046)

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SEMESTER GASAL 2012

Pertanyaan :

1. Studi politik di kota mengasumsikan adanya pluralitas dalam masyarakat sehingga problem-problem distribusi, alokasi dan regulasi yang berkaitan dengan politik di kota semakin kompleks.

a. Jelaskan empat kondisi yang harus dipenuhi agar kota dapat dikatakan sebagai entitas politik! Dan jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep kota sebagai aktor otonom?

b. Jelaskan minimal 7 (tujuh) pokok permasalahan politik di kota!c. Jelaskan berbagai pendekatan (minimal lima pendekatan) yang digunakan untuk

menjelaskan permasalahan Studi Politik di Kota.

2. Pertumbuhan kota di Negara-negara berkembang memunculkan berbagai penjelasan secara akademik yang semakin kompleks. Jelaskan perbedaan berbagai penjelasan pertumbuhan kota berdasarkan teori elite, “mesin pertumbuhan” (growth machine) dan teori rejim. Agar lebih jelas perbedaan itu berikan ilustrasi masing-masing teori.

Jawaban :

1. a.

Kota dapat dikatakan sebagai entitas politik ketika memiliki empat karakteristik yaitu pluralitas, persamaan, moral dan efficacy. Pertama pluralitas, makna yang inheren dalam kata politik oala perebadaan dan pertentnagan, dan upaya mencari titik temu atasa perbedaan dan pertentangan itu dalam wujud kesepakatan perbedaan dan pertentangan itu dapat saja menyangkut materi, seperti distribusi spasial dan alokasi pemabangunan tetapi dapat jug menyangkut nnmateri, sperti penajabaran hak dan kebesaran politik, dan ksempatakn menamplkan berbagai macam bentuk budaya.

pada akhirnya perbedaan dan pertentangan mengenai materi dan/atau nonmateri termanifestasikanseabahhi perebadaan pandangan. Pluralits padadangan dan titik temu (kesepakatan). Karena itu, merupakan hal yang niscaya bagi politik. Kalau semua pihak setuju atas smea hal yang penting, suakrlah dibayangkan mengatapa setiap masyarkat masi memerlukan politik. Sebaliknya, perlu pula dpertanyakan apakah politik masih diperlulkan kalau perbedaan dan pertentatnagan itu tidak pernah mencapai titik temu.

Persamaan (equity) merupakan karakteristik yang kedua. Persamaan tidaklah berarti setiap orang mempunyai adangan yang sama, walaupun hal ini menjadi salah satu kemungkinana. Juga tidaklah sama artinya dengan pengakuan dan jaminan atas kesempatana yang sama, kendatipunhal ini merupakan salah satu eujudnya yang meungkin. Yang

dimaksudkan dengn persamaan inilah pluraltias pandagan terhadi diantara pihak-piak yang berkesataraan, diantara mitra yang sejajar.

Kota tidak dapat dipandangan sebagai suatau enteitas politik apabila pluralitas pandangan itu terjadi antara pejabat yang mewakili suara raha dan warga masyrakat meawakili haba. Kalau pluralitas pandangan beralngsung diantara orang-orang yang tidak setara, maka pluralitas tidak akan enimbulkan konsekuensi apa-apa. Apabila satu padangan seja dari sekian bana pandangan yang berbeda didengarakan dan disjadikan keputusan, maka pluralitas akan tidak bermakna juga.

Sperti yang perah dikemukakan Lcoke, kota akan berhensi sebagai entitas politik dan akan menjadi keluarha yang dikperintah seorang patriartik, apabila seuara seorang raja yang didengar dan diajadikan keputasna. Argumentasi Locke ini diasarakan aasa pendapat yang menilai hubungan dalam keluarga justeru karena dalam keluarga terdapat perbedaan pandagnaan diantara mitra yang tidak setara

Dua konsekuensi plurlaitas penadangan yang perlu divatata bua diterapakan pada kajian perkotaan. Pertama, sebalum suatau perda dibuat mislany, semua pihak yang memiliki pandangan yang berbeda tentang isu yang akan diataur harus dengand diajak berdialog. Kedua, titik temyata pluralitas pandangan diantara mitra sejajar itu harus dicapa melalui proses dialog diantara mitra sejajar itu sendiri, bukan ditentukan oleh seorang petigggi atau menggukan prinsip eksternal dari hirariki. Pandangan yang dijadikan titik temu seharusnyalah pandangan yang paling persuasuf bagia smeua puha, bukang pandangan yang diartikulasikan oleh seoranga atau lebih yang secara arbitrer ditempatkan dalam posisi menentukan.

Berdasakrakan kedua karakteristikk diatas maka suatau entitas politk juga harus berperana sebagai entitas moral. Kota sebagai entitas moral berarti setiap pandangan yang daiajukan oleh para mitra sejajar dalam dialog harus pula didasari argumetasi moral (moral discourse) yang kuat. Artinya, setiap pendangan yang dikelaurakan bukan skeadar sikap aas pendapat tetapi sebagai argument rasional yang siap dipertahanakan atau dikritik. Pandagan yang tidak dasarakan pada argumentasi rasional sharusnya tidak ditanggapu mitra dialog secara serius. Karena itu dasi segi ini, politik meruapakan percakapan (dialog) diantara mitra sejajark untuk menemukan argumentasi paling kuat.

Karekeristik yang terakhira dalah efficacy yang artinya keberdayaan. Politik tudak hanya beratti percakapan, teptapu juga suatu proses mewujdukan buah percakapan itu menjadi kenyataan empiric. Dalam kata-kata hegel, buah percakapan itu harus dijelamakan dan idbuat konkrit. Konkrotnya, poltik sebagai eficacay mengharuskan kota sebagai entitas politik memiliki kemampuan membuat peraturan, menciptkana penerimaaan, meyediaakan layan public, menciptakan rasa aman, dan menegakkan hukum.

Kota sebagai actor politik otonnom. Suatu kota dapat diaktergorikan sebaai actor ang otonom kalau kota sendiri yang acapkali harus bersaing keras dengan daerajh lalinnya. Cara pandang ini melihat kota memiliki kepentignan sendiri, merupakan salah satu cara menjelasakan atau memahami keberedaaan dan kiprah pemda kota/

Pemerintahan local bergeraka dalam lingkungan yang terus meneru berubah sehingga ma tidak mau harus mmpnya esiapan dalam merespon lingkungan yang berubah tersebut. Pemkot juga memiliki sedikit control atas factor lingkungan. Pemerintaha lokasl kota memiliki sperangakat kepntingan yang saling menunjang pyanf secara terus menerus harus dilindungi. Dan yang menjadi tujuan dari kota adalah melindungi basis fiscal, perpanjangan jbaratan, dan mempertahanakan investor. Dalam pandangan kelmbagan ketiga alasan diatas inilah yang menentutu polihan kebijakan yang akan diambil.

1. b.

Secara sederhana masalah politik dapat dirumuskan sebagai semua permasalahan yang sumbernya dan/atau pemecahannya biasanya dicrai melalui proses politik. Sekurang-kurangnya tujuh kelompok permasalahan di perkotaan dapat dikategorikan sebagai masalah politik. Pentingnya maslaah ruang dalam politik telah diuraikan sebelumnya sehingga cukup kotanya untuk mengatakan bahwa, masalah politik pertama di perkotaan ialah keterkaitan distrubis dan proses sosial dengan distribusi spasial (ruangan) dipelajari tidak hanya hampir semua masalah perkotaan mempunyai dimensi ruag tetapi juga karena distribusi kekuasaan dan proses sosisal juga ikut menentukan distribusi spasial.

Siapa mendapat ruang yag lebih luas, di mana lokasi ruang yang diperolehya itu, bagaimana dia medapatkanya, kapan (dalam konteks yang bagaimana) dia memperolehnya, dan mengapa (atas dasar pertimbangan, untuk apa ruang itu digunakan dan dengan bentuk justifikasi yang bagaimana) dialah yang medapatkannya, perkembangan kota lebih dituntut oleh ideology pertumbuhan, maka kompetisi dan konflik menyangkut ruang (tanah ) akan terus tumbuh.

Hal ihwal yang menyangkut produksi dan distribusi pelayanan public berupa pelayanan administrative. Kebutuhan dasar ataupun berupa infratruktur niscaya langsung dilihat sebagai masalah politik. Tidak hanya karena tanda identitas diri dari perizinan, solusi permasalahan air minum, prasarana jalan, kebersihan dan sanitasi terletak pada pemerintahan kota tetatpi juga karena keberadaaan pemerinah local justru disadari oleh fungsi pelayanan.

Permerintaha kota harus menangani pelayanan public ini tidak hanya karena peraturan perundang-undangan menentukan demikian tetap juga karena konvemsi dan preferensi public mengehedaki demikian. Selain itu sifat pelayanan public sebagai arena public yang harus dapat dinikmati oleh semua warga kota tanpa kecuali, megharuskan pemda memproduksi dan mendistribusikan barang public tersebut.

Karena penduduk terkonsentrasi dalam jumlah besar di kota sehinga barang public ini harus diproduksi secara besar-besaran dan di distribusikan secara merata, maka sebagaian besar fungsi pemeritahan kota pada dasarnya berkaitan dengan pelayanan public. Tidak heran kalau Jakarta telah mencanangnkan diri sebagai city sercives. Karena itu salah satu sumber kondlik di perkotaan niscayalah menyangkut bagaimana masing-masing fungsi pelayanan itu seyogyganya diproduksi dan distribusi sehingga semua warga kota mendapat bagian dalam jumlah dan mutu yang relative sama.

Masalah ketiga dalam pandangan umum langsung dikategorikan sebagai masalah politik ialah isu mengenai siapa yang harus membiayai pelayanan public tersebut. Yang menjadi isu tidak hanya apa saja menjadi sumber penerimaan daerah, seperti pajak, retribusi, penerimaan dari pemerintah tingkat atasan dan perusahaan daerah. Tetapi juga criteria penetian besarnya tarif setiap pajak dan retribusi, masalah politik yang menyangkut keuangan daerah ini pada hakikatnya tidak lain berupa penentuan kelompok masyarakat yang mana dan pemerintah tingkat yang mana akan membiayai jenis pelayanan public yang mana.

Karena itu yang diperdepbatkan bukan hanya pembagaian beban membiayai pelayanan public antara pemerintahan pusat, pemda provinisi dan pemda kabutapaten. Kota tetapi juga menyangkut distribusi beban diantara warga kota yang memiliki kemampuan ekonomi dan/atau daya konsumsi yang berbeda. Hal inilah yang barangkalai sebagai salah satu sebab mengapa waga kota sering melakukan protes terhadap tarif segalam macam pajak, retribusi, dan pungutan resmi lainnya. Isu itu pulahlah yang memusingkan pemerintah kota karena harus mengahadapi dua pihak sekaligus, yaitu pemerintahan atasan dan warga kota.

Persoalan penataan struktur pemerintahan kota. Seperti dualism atau fragamantaisme kewenangan, desentralisasi atau sentralisasai, dan swatanisasi atau birkotratisasi merupakan masalah poliitk diperkotaan keempat. Tidak hanya Karena solusi terletak pada proses politik tetapi juga karenna sebagaian kesulitan dalam maslalah kedua dan ketiga dapat ditangani mana kala strutur pemerintahan dapat ditata secara tepat.

Perdebatan tentang struktur pemerintahan kota pada saranya berkisar pada tujuan pemerintahan yang hendak diacapai, yaitu apakah lebih menekankan pada efisiensi ataukah pada kebaikan bersama (good society). Yang menjadi persoalam tidak semua permasalahan politik di kota daapat dinilai semata-mata dari kriteria ekonomi murni (efisensi) karena yang efisien belum tentu dapat menguntungkan semua warga kota.

Seballiknya, tidak semua permasalahan kota dapat dilihat semata-mata dari criteria kebaikan bersama karena tanpa efiseinsi suatu barang public mungktin tidak dapat diproduksi secara memadai dan didistribusikan secara merata. Perdebatan yang menyangkut uruasan apa saja yang akan diserahkan pada kotamadaya, koordinasai antar lemabaga pelayanab public (PDAM, PU, Tekom dan PLN), dan swatanisasi pemungutan pajak pembangunan I ataupun pencatatan nomor penduduk, merupakan sejumlah contoh maslaah politik yang keempat ini.

Lokus kewenangan membuat keputusan dan dasar legitimasi kewenangan merupakan masalah politik kelima. Permasalahan ini berkisar pada pertanyaan siapa yang senyatanya membuat keputusan tentang bidang apa di perkotaan ? kajian mengenai kesenjangan fiskal ataupun distribusi pelayanan public sudah banyak dilakukan tetapi perhatian terhadap struktur pemerinahan sangat sedikit. Perhatian yang rendah terhadap struktru pemerintahan dilandasai sutau pandangan yang menganggap elite politik dapat saja memanipulasi setiap benturk struktru politik yang kompleks sekalipun demi eentingannya sendiri, secara formal kewenangan membuat keputusan memang terletak ada lembaga-lembaga pemerintaha tetapi secara empiric suatu keputusan public dapat saja dibuat oleh elit atau kelompok kekuasaan lain yang tidak memiliki kewnangan formal.

Instansi apa yang berwenanang membuat keputusan mengenai pengatuan lalu lintas diperkotaan:Pemda kota, Polda, ataukah pemilik modal dan penguasa yang akan terkenan aturan itu ? dalam keyataan siapa yang seyogyanya yang memiliki kewenangan memberikan izin lokasi bagi pembagungan industri atau perumahaan : Gubernur, Walikota, atau developer tertentu ? siapa yang memiliki kewenangan membuat keputusan mengenai perubahan peruntukan lahan dari pemukiman menjadi perdagangan, atau dari penghijauan menjadi perumahan mewah ? daftar pertanyaan mengenai lokus kewenangan ini dapat diperpanjang yang berarti masalah politik yang keliman ini memang nyata ada di daerah perkotaan.

Berbagai bantuk peran-serta dari berbagai lapsan. Kelompok atau organisasi masyarakat menjalain hubungan dengan pemerintahan daerah kota madya menjadi kelompok masalaha keenam. Perilaku memilih orang kota, partisipasi politik berbagai lapisan masyarakat, interaksi tokoh ataupun kelompok berpengaruh dengan pemda, dan peran-serta kelompok kepentingan, paratai politk ataupun pers menjembatani masyarakat kota dengan pemda, merupakan sekelompok masalah yang banyak dikaji di ilmu politik.

Dan akhirnya, Impilikiasi poltiik dari berbagai bentuk urbanisasi dan kependudukan pada umumnya juga menjadi permasalahn yang dikaji. Dampak urbanisasi terhadap pola pelayanan public, masalah sosial, proses sosial, pola perilaku memilih, perkembangan ekonomi, nation-building, dan hubugnanadengan pedasaan merupakan sebagaian dari permashalan tersebut

1. c.

Terdapat lima penjelasan teoritik yang dapat ditawarkan untuk menjelaskan masalah politik tersebut. Pertama, persepektif eknomi politik dalam artinya yang luas. Perspektif ekonomi politik seperti ini dapat dibedakan menjada tiga jenis penjelasan yaitu, masalah ekonomi kota dijelasakan dengan pendekatan dan meteogologi poltik (politsisme), masalah politik kota disjelaskaan dengan pendekatan dan metodologidekonomi (rational choice), dan eknomi politik marxian yang mereduksi masalah politik sebagai bangunan atas (super struktur) semata-mata menjadai masalah ekonomi sebagai bangunan bawah (substruktur)

kedua, perspektif kelembagaan yang memandang kota sebagai entitas dan aktor politik yang otonom, yang tidak hanya memiliki kepentigan sendiri yang berbeda dengan kepentingan pihak yang lain atau juga memiliki aturan, pola kerja, dan prosedur tersendiri yang sudah baku sehingga tidak tergantung pada orang. Ketiga, penjelasan cultural sebagai cara hidup memandang budaya sebagai hubungan yang saling meneguhkan antara nilai dan kepercayaan (cultural biases) dan hubugnan sosial (pola perilaku). Permasalahan kota dilihat sebagai produk dari budaya politik (pasar, egalitarian, hiararki, fatalis, dan otonom) individu, kelompok ataupun organisasi yang berkiprah dalam proses politik

keempat, analisasi kekuasaan yang melihat masalah perkotaan sebagai produk dari pola distribusi kekuasaan dalam masyarakat kota. Seperti elitis kolusi elit politik dan ekonomi, pluralis (komeptisi antara kelompok politik), dan populis (Setiap individu warga negara ataupun rakyat secara kolektif), dan sebagai produksi dari kekuasaan sistemik dan strategi nonisu publik

2. Pertumbuhan kota dalam kajian teori elite menyaakan bahwa yang menentuakan arah kebijakan dan pertumbuhann kota adalah elite yang berkuasa. Seperti yang dungkpaka Mosca-Paretto bahwasanya masyarakat akan selalu diagi menjadi dua kelas yaitu golongan minoritas yang menguasai sumber daya dan golongan yang minortias yang tidak dapat menguasai sumber daya. Maka dari itu golonga minoritas ini akan selalu memimpin golongan mayoritas. Kelompok golongan minoritas dapat dibedakan menjadi dua yaitu kelompok elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Dalam konteks pertumbuhan kota elit yang memerintah merupakan individu yang mengarahakan kebijakan tersebut

Ilustrasi yang cocok yang menggambarkan kajian teori elit dalam menentukan arah kebijaka da pertumbuha kota adalah ketika kebijakan pemerintah kota Surabaya dengan memberikan kebiijakan Surabaya cantik dan bersih oleh walikota Tri Risma. Dapat diketahui kota yang hijau merupakan impian dari tri risma Karen sebelumnya dia merupakan ketua dinas kebersihan dan pertamanan sereta lulusan ITS dalam jurusan tata ruang kota dan wilayah. Hal ini mengakibatkan kebijakan Surabaya hijau menjadi prioritas Surabaya.

Selanjutnya apabila ditinjau dengan teori rejim, maka arah kebijakan dan petumbuhan kota akan ditentukan oleh segelintir orang yang berada didalam pusaran kekuasaan. Dalam artian penentuan kebijakan bukanlah hanya elit seorang, namun kebijkan yang dibuat tidak pula tersebar hingga kemasyarakat., dalam bahasan lainnya dapat dikatakan kebijakan dan antara pertumbuhan kota ditentukan oleh peracampuran antara elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah namun tetap memiliki kepentingan.

Ilustrasi yang tepat untuk menggembarakan teori rejim adalam menetuka kebijakan serta arah pertumbuhan kota dapat kita lihat dalam kebijkam pemerintah kota

Surabaya tentang pembuatan kota yang bermitra dengan sejumplah perusahaan yang lainnya. Elite-elite perusahaan memiliki pandangan yang sama dengan pemeritahan dalam kebijakan pertamanan kota sehigga mereka melakukan public private partnership. Dapat kita lihat contoh kongkritnya adalah taman bungkul yang berada disurabaya merupakan taman yang terbentuk antara pemerintahan kota dengan Telkom serta taman buah hasil kerjasama antara pemerintahan kota kota dengan Bank Jatim.

Dan yang terakhir adalah teori Growth Machine ( Mesin Pertumbuhan). Dalam menetukan kebijakan dan arah pertumbuhan kota memiliki cirri yang sama dengan teori rejim yaitu kebijakan serta arah pertumbuhan kota ditentukan oleh sekelompok orang yang berada dalam pusaratan elite. Namun, terdapat perbedaan antara mesin pertumbuha dan teori rejim yaitu apabilai mesin pertumbuhan lebih menekankan pada kepentigan ekonomi sebagai tujuan kota yang paling utama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan yang akan berperang sangat kental antara elite yang memerintah dengan elite-elite ekonomi yang memiliki kepentngan capital.

Contoh ilustrasi dari teori mesin perumbuhan ini adalah kebijakan pemerintahan kota Surabaya pada beberapa bulan lalu yang berusaha untuk memebangun tol tengah kota dnegan menggusur beberapa warga kota yang berada di tengah-tengah proyek pemabanguanan. Dapat dilihat kepentingan capital yang sangat menonjol dari alasan embuatan tol tengah yaitu untuk memudahkan akses terhadap kota. Aksesibelitas merupakan salah satu hal yang penting dalam proses produksi ataupun distribusi barang dan jasa.