toolkit kpbu infrastruktur telekomunikasi &...
TRANSCRIPT
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 1
LATAR BELAKANG
Perkembangan Internet dan Telekomunikasi
Tujuan dari sebuah telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa,
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan
ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa sebagaimana diatur
dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Selanjutnya Telekomunikasi
diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan,
etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.
Pada perkembangannya jaringan dan layanan telekomunikasi di Indonesia mengikuti perkembangan
telekomunikasi dunia terutama pada era digital pita lebar saat ini sesuai data APJII (Asosiasi
Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia) tahun 2016 bahwa pengguna layanan internet Indonesia
sebanyak 132,7 juta dengan tingkat penetrasi sebesar 51,8% dari total penduduk Indonesia sebesar
256,2 juta orang.
Adapun distribusi pengguna internet di pulau Sumatera, Jawa, Bali&Nusra, Kalimantan, Sulawesi
dan Maluku&Papua sebagaimana tabel berikut.
Distribusi Pengguna Internet dan Populasi Penduduk Indonesia
Pengguna
Internet
Penetrasi
Internet
Populasi1 sensus BPS
2010
Sumatera 20,7 juta 15,7% 50,6 juta
Jawa 86,3 juta 65% 136,6 juta
Bali&Nusra 6,3 juta 4,7% 13,07 juta
Kalimantan 7,6 juta 5,8% 13,8 juta
Sulawesi 8,4 juta 6,3% 17,4 juta
Maluku&Papua 3,3 juta 2,5% 6,16 juta
1 www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 2
Berdasarkan hasil survey APJII tahun 2016 atas perilaku pengguna internet Indonesia dalam hal
laynanan konten media sosial yang sering dikunjungi : 71,6 juta (54%) adalah pemakai layanan
Facebook, 19,9 juta (15%) pemakai layanan Instagram, 14,5 juta (11%) pemakai layanan YouTube.
Sementara bila dilihat dari penggunaan konten komersial yang sering dikunjungi : 82,2 juta (62%)
pemakaian Online Shop, 45,3 juta (34,2%) konten business personal dan 1,5 juta (1,2%) konten lain-
lain.
E-Government
Perubahan teknologi yang juga merubah perilaku dan gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia
memberikan dampak positif dalam hal simplifikasi/kemudahan proses, transparansi, kecepatan
instan, akurasi dan jaminan keamanan. Hal ini berdampak juga kepada pola hubungan kerja dalam
tata kelola pemerintahan, baik antar Kementrian dan Lembaga didalam pengelolaan negara maupun
antara Pemerintah dengan Masayarakat (Pemerintah dengan Dunia Usaha, Pemerintah dengan
Warga) yang dikenal dengan electronic government atau e-gov’t.
Pada hakekatnya hubungan kerja tersebut telah ada didalam sistem tata negara yang ada namun
masih dalam bentuk tradisional bentuk e-government meskipun, misalkan dalam hal pelayanan telah
dilaksanakan dalam: bentuk satu atap, Negara menunggu publik untuk dilayani (bukan Negara hadir
melayani), sistem tidak terintegrasi (prosedur tidak terpadu dan layanan bersifat sektoral),
penggunaan banyak kertas, komitmen waktu yang tidak terkendali, petugas menikmati kenyamanan,
masyarakat menerima apa adanya, mungkin efisien di sisi belanja pemerintah namun tidak
mengurangi beban publik (adanya hidden cost, non official charge (pungli), risiko).
Terkait dengan penerapan teknologi TIK ditata kelola hubungan kerja tradisional tersebut antara lain
TIK diasumsikan hanya sebagai tools, mengganti teknologi konvensional ke TIK Canggih (mengikuti
tren), setiap sektor membangun ekosistem TIK--nya masing-masing dan enggan bekerjasama dengan
sektor lain (membangun silo), tidak dilakukan perubahan dalam sistem Penyelenggaraan sistem
layanan pemerintahan (prosedur tidak berubah), negara membangun ‘Batas’ dengan publik dan
struktur kelembagaan tidak berubah.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 3
Dalam rangka mengubah budaya hubungan kerja tradisional maka sebaiknya menerapkan e-
government yang mana merupakan pemakian ataupun penggunaan teknologi informasi guna
meningkatkan hubungan diantara pemerintah maupun dengan pihak-pihak yang lainnya. Pengertian
e-government lainnya ialah sebuah kependekan dari elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal
dengan e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau juga pemerintah transformasi.
Fungsi e-government ialah untuk bisa meningkatkan mutu pelayanan kepada publik, dengan
pemanfaatan teknologi informasi.
Serta komunikasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar bisa terbentuk
kepemerintahan yang bersih, transparan serta agar bisa untuk menjawab tuntutan perubahan dengan
efektif.
Adapun tujuan dari e-goverment diantaranya yaitu:
• Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu
dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
• Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha.
• Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta
penyediaan fasilitas dialog publik.
• Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta
memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.
Manfaat e-government sendiri secara umum terbagi menjadi 3 yaitu:
• Untuk dapat memperbaiki sebuah kwalitas atas layanan dari pemerintahan pada para
stakeholder, yang utama ialah di dalam hal-hal kinerja efektivitas dan juga efisiensi pada
berbagai bidang kehidupan bernegara.
• Supaya meningkatkan transparansi kontrol dan juga akuntabilitas penyelenggraan
pemerintahan yakni di dalam sebuah rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
• Agar dapat mengurangi dengan signifikan total dari biaya administrasi, relasi beserta interaksi
yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan dari aktivitas sehari-hari
Dalam pelaksanaan e-govt di Indonesia didasarkan kepada:
1. Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
2. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
4. Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi
Elektronik, dan
5. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan eGovernment.
Khusus dengan Inpres 3 Tahun 2003 menekankan “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam proses (Penyelenggaraan) Pemerintahan” yang juga sejalan dengan pernyataan
PBB sebagai berikut “government-owned or operated systems of information and communications technologies
(ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote
citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve
government efficiency”.
Berkaitan dengan infrastruktur fisik ICT/TIK guna mendukung layanan e-govt diatur dengan:
1. Undang Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 4
2. Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Telekomunikasi, dan
3. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2000 tengan Frekuensi Radio dan Slot Orbit.
Sementara menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri KOMINFO terkait dengan persyaratan
teknis Data Center maka beberapa Kementrian dan Lembaga telah menyediakan (membangun atau
dan menyewa) data center untuk pelaksanaan e-government masing-masing. Pada hakekatnya
pengelolaan e-government Indonesia adalah : Kementrian Kominfo bertanggung jawab atas aspek-
aspek teknis data center dan data recovery center, termasuk aspek security fisik dan non-fisik
sedangkan Kementrian PAN bertanggung jawab atas administrasi pemanfaatan e-government.
Salah satu contoh pengembangan dan pemanfaatan e-government melalui skema KPBU oleh
Kementrian Sosial dalam proyek Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional
(SKSTN) dengan model hubungan antar fungsi sebagaimana gambar selanjutnya.
Sementara ini sistem e-government belum terintegrasi, prosedur belum terpadu antara lain: layanan
bersifat sektoral, penggunaan banyak kertas, komitmen waktu yang sulit terkendali, petugas
menikmati zona kenyamanan, masyarakat menerima apa adanya. Sejauh ini TIK diasumsikan hanya
sebagai tools, mengganti teknologi konvensional ke TIK canggih, setiap sektor (K/L) membangun
ekosistem TIK-nya masing-masing dan belum bekerjasama dengan sektor lain, serta tidak dilakukan
perubahan dalam sistem Penyelenggaraan sistem layanan pemerintahan (prosedur tidak berubah).
Adapun birokrasi modern dicirikan dengan antara lain Negara hadir memberikan layanan, layanan
pemerintah menjadi mudah diakses, murah, cepat & transparan, penduduk dapat memilih metode
layanan yang mereka sukai, birokrasi menjadi kompak memberikan layanan dan meningkatnya
kepercayaan publik dan dunia usaha/investor.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 5
Sebagaimana gambar dibawah bahwasannya sesuai informasi Detiknas (Dewan TIK Nasional) tahun
2014 utilitas e-govt hanya 30% dan direncanakan adanya peningkatan key success factor sebagaimana
sesuai dengan data Bank Dunia tahun 2013.
Gambar dibawah menunjukan tahapan penerapan, penguatan dan pengembangan e-govt Indonesia
pada aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan yang tentunya antara
satu aspek dan aspek lainnya saling terkait dan terpadu.
Adapun jenis-jenis e-government yang diantaranya yaitu:
1. Government to Citizen (G2C)
Government to Citizen (G2C) ialah sebuah teknologi informasi yang memiliki sebuah tujuan
untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta
untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai
pemerintahan.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 6
2. Government to Business (G2B)
Government to Business (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di
karenakan sangatlah dibutuhkan seorang relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan
kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari
kalangan pembisnis.
3. Government to Government (G2G)
Government to Goverment (G2G) ialah sebuah web pemerintahan yang dibuat dengan tujuan
agar dapat memenuhi berbagai macam dari informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah
yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah
sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkut.
4. Government to Employees (G2E)
Government to Employees (G2E) ialah sebuah tipe hubungan yang juga ditujukan supaya para
pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta
kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.
TUJUAN TOOLKIT KPBU
Sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri ini merupakan panduan
umum (guideline) bagi pelaksanaan KPBU. Dalam peraturan menteri ini telah disediakan tata cara
proses perencanaan, penyiapan dan transaksi proyek kerjasama. Panduan Umum tersebut bertujuan
untuk:
1. Memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan pemangku
kepentingan mengenai tata cara pelaksanaan KPBU dalam rangka mendorong partisipasi
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
2. Memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk mengatur tata
cara pelaksanaan KPBU sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Sebagai pendukung panduan umum tersebut, diperlukan perangkat-perangkat (tools) untuk
memudahkan PJPK dalam mengimplementasikan pengaturan panduan umum tersebut menjadi
dokumen pra studi kelayakan. Perangkat tersebut dapat berupa toolkit atau petunjuk pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
Toolkit (petunjuk pelaksanaan) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Berbasis Website
diharapkan dapat:
1) Mempermudah para pemangku kepentingan dalam memahami Peraturan Menteri PPN No.
4 Tahun 2015 dalam bentuk yang lebih ramah bagi para pengguna (user friendly)
2) Mempermudah akses dalam memperoleh informasi karena toolkit dibuat berbasiskan website
3) Toolkit yang dibuat per sektor diharapkan dapat memperjelas pengguna dalam menentukan
tingkat kedalaman kajian yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Pra-Studi Kelayakan
(Pre-Feasibility Study/Pre-FS).
Selanjutnye panduan umum tersebut bertujuan untuk:
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 7
1. Memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan pemangku
kepentingan lainnya mengenai tata cara pelaksanaan KPBU dalam rangka mendorong
partisipasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur e-government; dan
2. Memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk mengatur
tata cara pelaksanaan KPBU sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Sebagai pendukung panduan umum tersebut, diperlukan perangkat-perangkat (tools) untuk
memudahkan PJPK dalam menerapkan pengaturan panduan umum tersebut menjadi dokumen pra-
studi kelayakan. Perangkat tersebut dapat berupa toolkit atau petunjuk pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha yang dapat secara mudah dan jelas di buka melalui media situs
jaringan (website).
Toolkit (petunjuk pelaksanaan) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Berbasis Website
diharapkan dapat:
1) Mempermudah para pemangku kepentingan dalam memahami Peraturan Menteri PPN
No. 4 Tahun 2015 dalam bentuk yang lebih ramah bagi para pengguna (user friendly)
2) Mempermudah akses dalam memperoleh informasi secara interaktif karena toolkit dibuat
berbasiskan website
3) Toolkit yang dibuat per sektor diharapkan dapat memperjelas pengguna dalam
menentukan tingkat kedalaman kajian yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Pra-
Studi Kelayakan (Pre-Feasibility Study/Pre-FS)
PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari toolkit berbasis website ini diantaranya adalah:
1. Kementerian/lembaga/pemerintah daerah
• Bappenas
• Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Kementerian Keuangan
• Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota)
• Dinas-dinas atau SKPD
• Instansi yang akan menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
• Dan lain-lain
2. Badan Usaha
• Badan Usaha yang ingin menjadi pemrakarsa
• Badan usaha yang ingin mengikuti proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana
• Perbankan dan institusi pembiayaan lainnya
3. Pemangku kepentingan lainnya
• Lembaga donor
• Konsultan penyiapan KPBU
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 8
• Dan lain-lain
MANFAAT KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
Skema KPBU menjadi salah satu prioritas skema pembiayaan infrastruktur dengan berbagai
pertimbangan sebagai berikut:
• Adanya keterbatasan anggaran Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur
• Skema KPBU menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan
infrastruktur atau layanan publik
• Skema KPBU memungkinkan pelibatan swasta atau badan usaha dalam penentuan proyek yang
layak untuk dikembangkan
• Skema KPBU memungkinkan bagi Pemerintah untuk memilih dan memberi tanggung jawab
kepada pihak swasta yang benar-benar memiliki kapasitas untuk melakukan pengelolaan yang
efisien terhadap fasilitas atau infrastruktur yang dibangun.
• Melalui skema KPBU, Pemerintah dapat memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak
swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal terhadap infrastruktur yang
dikerjasamakan, sehingga layanan publik dapat digunakan secara berkelanjutan.
INFRASTRUKTUR KPBU
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, infrastruktur yang dapat dikerjasamakan merupakan
infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi yang mencakup 19 infrastruktur sektor, yaitu:
1) Infrastruktur transportasi
2) Infrastruktur jalan
3) Infrastruktur sumber daya air dan irigasi
4) Infrastruktur air minum
5) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
terpusat
6) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
setempat
7) Infrastruktur sistem pengelolaan
persampahan
8) Infrastruktur telekomunikasi dan
informatika
9) Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
10) Infrastruktur minyak dan gas bumi
11) Infrastruktur konservasi energi
12) Infrastruktur fasilitas perkotaan
13) Infrastruktur kawasan
14) Infrastruktur pariwisata
15) Infrastruktur fasilitas pendidikan
16) Infrastruktur fasilitas sarana olahraga
17) Infrastruktur kesehatan
18) Infrastruktur pemasyarakatan
19) Infrastruktur perumahan rakyat
RUANG LINGKUP TOOLKIT
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 9
Ruang lingkup Toolkit KPBU Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (TI) ini adalah:
1. Proyek KPBU yang diusulkan merupakan proyek yang diprakarsai Pemerintah (solicited)
ataupun oleh Badan Usaha (unsolicited);
2. Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika yang dimaksud adalah pengembangan e-
government termasuk pembangunan data center;
TEMPLATE PRA-STUDI KELAYAKAN
Dalam pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai isi Prastudi Kelayakan untuk keperluan
penyiapan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk infrastruktur TI, khususnya infrastruktur
e-government. Secara umum, isi prastudi kelayakan meliputi:
Ringkasan Eksekutif
Bab 1 : Pendahuluan
Bab 2 : Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan
Bab 3 : Kajian Teknis
Bab 4 : Kajian Ekonomi dan Komersial
Bab 5 : Kajian Hukum dan Kelembagaan
Bab 6 : Kajian Lingkungan dan Sosial
Bab 7 : Kajian Bentuk KPBU
Bab 8 : Kajian Risiko
Bab 9 : Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah
Bab 10 : Kajian Mengenai Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti (Outstanding Issues)
Bab 11 : Kajian Pengadaan
Lampiran-lampiran
• Info Memorandum
• Bahan Market Sounding
• Real Demand Survey
• Kajian Lingkungan (KA-ANDAL dan/atau lainnya)
• Lain-lain
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 1
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dokumen Pra-Studi Kelayakan harus diawali oleh Ringkasan Eksekutif yang merupakan ringkasan
dari Dokumen Pra-Studi Kelayakan yang akan menjadi titik perhatian (highlight) perencanaan bisnis
atau tesis dari rencana bagi pengambil keputusan dalam proses KPBU ini. Tujuan Ringkasan
Eksekutif adalah untuk memberikan gambaran perencanaan pelaksanaan KPBU kepada pembaca.
Ringkasan Eksekutif harus berisi gambaran singkat tentang latar belakang diperlukan proyek ini dan
tujuannya, serta rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Terakhir memasukkan jumlah dan tujuan
pinjaman atau investasi, jangka waktunya, kelayakan pendanaan dan pernyataan pembayaran bagi
pihak Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) maupun Badan Usaha Pelaksana (BUP) serta
manfaat bagi semua pihak.
Dalam membuat Ringkasan Ekskutif gunakan kata kunci dengan menjawab 6 pertanyaan yaitu:
Siapa, Apa, Dimana, Kapan, Mengapa dan Bagaimana. Adapun pembuatan ringkasan eksekutif
secara lengkap harus meliputi sebagai berikut :
1. Pengantar.
Awali Ringkasan Eksekutif dengan latar belakang diperlukannya proyek serta mengapa
perlunya proyek ini dilakukan dengan skema KPBU. Jelaskan apakah ini merupakan proyek
solicited atau unsolicited dan siapa yang menjadi pemrakrasanya.
2. Lokasi Proyek
Mendefinisikan rencana lokasi pelaksanaan proyek, mulai dari provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, kelurahan/desa serta cakupan pelayanannya.
3. Peluang Pasar
Mendefinisikan dengan jelas peluang pasar dari proyek KPBU di sektor TI (khususnya e-
government) yang direncanakan berdasarkan hasil analisa pasar yang dilakukan.
4. Skema Kerjasama yang ditawarkan
Mendefinisikan secara ringkas skema KPBU terpilih yang akan ditawarkan beserta dengan
alokasi risikonya bagi pihak PJPK dan BUP.
5. Rencana Investasi
Menjelaskan rencana investasi, terutama nilai CAPEX yang diperlukan dari pihak-pihak yang
terlibat dalam pembiayaan investasi (PJPK, BUP dan institusi lainnya bila ada) mencakup
Laba Rugi (Income Statement Projection), penghasilan yang diharapkan (Expected Revenue), biaya
(Expense) dan proyeksi laba bersih (net profit projection) selama masa kerjasama.
6. Skema Pengembalian Investasi
Menjelaskan skema pengembalian investasi termasuk didalamnya pembahasan mengenai alur
keuangan operasional selama masa kerjasama.
7. Struktur Organisasi
Menjelaskan para pemangku kepentingan yang akan telibat dalam KPBU. Penjelasan dapat
dilakukan cukup melalui skema organisasi disertai dengan keterangannya.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 2
8. Kesiapan Proyek
Menjelaskan prosedur yang telah dilewati serta kebutuhan apa saja yang sudah maupun belum
terpenuhi, seperti misalnya ketersediaan lahan, izin lingkungan, dan sebagainya.
9. Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah
Menjelaskan diperlukan atau tidaknya serta kesiapan dari Dukungan Pemerintah dan/atau
Jaminan Pemerintah dalam proyek KPBU yang akan dilaksanakan.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 3
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menguraikan secara umum latar belakang diperlukannya penerapan skema KPBU dalam
pengembangan e-government dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik.
1.2. Maksud dan Tujuan
Dalam sub-bab ini diuraikan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Pra-Studi Kelayakan
tersebut.
1.2.1. Maksud
Mendefinisikan maksud penyusunan Prastudi Kelayakan proyek KPBU. Contoh dari maksud
tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Mengkaji kelayakan proyek KPBU dan mendorong minat swasta untuk berinvestasi
dalam pembiayaan penyediaan ataupun penyelenggaraan infrastruktur e-government.
b. Mengembangkan struktur pembiayaan penyediaan ataupun penyelenggaraan
infrastruktur e-government melalui skema KPBU.
c. Menyampaikan kajian kelayakan pembiayaan penyediaan ataupun penyelenggaraan
infrastruktur e-government melalui skema KPBU.
1.2.2. Tujuan
Mendefinisikan tujuan penyusunan Pra-studi Kelayakan proyek KPBU ini, antara lain:
1. Memberikan pemahaman akan kelayakan dalam penyediaan dan/ataupun
penyelenggaraan infrastruktur e-government melalui skema KPBU.
2. Menemu kenali faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menghalangi /
menghambat kelancaran Proyek KPBU yang diusulkan dan menilai apakah proyek
tersebut layak untuk dilaksanakan dengan skema KPBU.
3. Memastikan peningkatan adanya kualitas penyelenggaraan e-government sebagai bentuk
cost-benefit ratio atau Value for Money (VfM)
4. Terciptanya alih teknologi maupun kemampuan manajerial dalam memberikan
pelayanan dan fasilitas e-government di wilayah proyek
1.3. Sistematika Pembahasan
Menjelaskan sistematika pembahasan dokumen Prastudi Kelayakan beserta uraian singkat isi
dari tiap-tiap bab dalam Pra-Studi Kelayakan, yaitu:
Ringkasan Eksekutif
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 4
Bab 1 : Pendahuluan
Bab 2 : Kajian Kebutuhan dan Kepatuhan
Bab 3 : Kajian Hukum dan Kelembagaan
Bab 4 : Kajian Teknis
Bab 5 : Kajian Ekonomi dan Komersial
Bab 6 : Kajian Lingkungan dan Sosial
Bab 7 : Kajian Bentuk KPBU
Bab 8 : Kajian Risiko
Bab 9 : Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah
Bab 10 : Kajian Mengenai Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti (Outstanding Issues)
Bab 11 : Kajian Pengadaan
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 5
BAB 2. KAJIAN KEBUTUHAN DAN KEPATUHAN
2.1. Kajian Kebutuhan
Dalam Sub-Bab analisis kebutuhan ini perlu diterangkan mengenai:
a. Kepastian bahwa pengembangan dan penerapan e-government melalui skema KPBU
memiliki dasar penikiran teknis dan ekonomi di wilayah pelayanan
b. Penjelasan terkait kebutuhan daerah akan adanya peningkatan, pengembangan atau
pembangunan sistem e-government dilihat dari kondisi tata kelola pemerintahan yang ada,
berdasarkan analisis data-data sekunder yang ada.
c. Penjelasan mengenai komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat
berdasarkan hasil diskusi dengan pihak-pihak terkait ataupun berdasarkan hasil Konsultasi
Publik.
2.2. Kajian Kepatuhan
Dalam sub-bab Kriteria Kepatuhan, dokumen Pra-Studi Kelayakan harus dapat menjelaskan minimal
mengenai hal-hal sebagai berikut:
a. Siapakah yang akan menjadi PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) dan apa saja dasar
hukumnya.
b. Adakah peraturan yang mendukung atau sebaliknya melarang pelaksanaan penyelenggaraan dan
pengembangan infrastruktur e-government melalui skema KPBU.
c. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika khususnya yang
berkaitan dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat yang terdapat di dalam
RPJMN.
d. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika yang berkaitan
dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat, di dalam RPJMD Provinsi.
e. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika yang berkaitan
dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat di dalam RPJMD Kabupaten/Kota
bersangkutan.
f. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika yang berkaitan
dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat di dalam Rencana Strategis
Kemenkominfo maupun di kementrian terkait lainnya.
g. Dari aspek tata ruang, perlu dikaji kesesuaian lokasi data center yang akan dikerjasamakan
terhadap perencanaan tata ruang wilayah sehingga diharapkan lokasi yang diusulkan tidak
melanggar fungsi kawasan dan peruntukannya.
h. Apa saja rencana pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika yang berkaitan
dengan e-government baik secara tersurat ataupun tersirat di dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan?
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 6
2.3. Kesimpulan
Berdasarkan kajian-kajian terhadap perencanaan yang telah diuraikan diatas, maka dalam sub-bab ini
harus bisa menjelaskan sejauh mana kesesuaian rencana proyek KPBU pengembangan e-government
yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta peraturan dan perencanaan yang ada. Selain itu,
dalam kesimpulan ini juga perlu ditegaskan kembali siapa yang menjadi PJPK dalam proyek
kerjasama yang akan dilaksanakan.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 7
BAB 3. KAJIAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN
3.1. Kajian Hukum
Sub-Bab Kajian Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan,
pengembangan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur e-government melalui skema KPBU telah
sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait. Beberapa hal yang perlu dibahas setidaknya
meliputi:
3.1.1. Analisis Peraturan Perundangan
Analisa peraturan perundang-undangan akan mengkaji berbagai peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor
pengembangan penyelenggaraan fasilitas e-government. Perlu dipastikan bahwa rencana
proyek KPBU ini tidak menyalahi peraturan perundangan yang ada. Beberapa peraturan yang
perlu dikaji dalam Dokumen Pra-FS ini meliputi:
a. Peraturan KPBU
Memastikan bahwa pengembangan infrastruktur pembangunan, pengembangan dan/atau
penyelenggaraan infrastruktur e-government termasuk dalam infrastruktur yang masuk
dalam daftar infrastruktur yang dapat di-KPBU-kan. Peraturan ini mengacu pada Perpres
No. 38/2015 dan Permen PPN No. 4/2015. Beberapa point penting yang perlu dibahas
meliputi:
• Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan
Usaha dalam penyediaan infrastruktur sekolah dengan skema KPBU (Kerjasama
Pemerintah Badan Usaha);
• Penjelasan pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan
infrastruktur e-government termasuk dalam infrastruktur yang dapat
dikerjasamakan melalui skema KPBU sebagai infrastruktur ekonomi dan
infrastruktur sosial;
• Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan
infrastruktur e-government dapat dilakukan dengan skema KPBU dengan
menggabungkan dengan lebih dari satu jenis infrastruktur atau gabungan dari
beberapa jenis infrastruktur.
• Pasal atau ayat terkait penetapan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
untuk proyek KPBU yang diusulkan serta bagaimana pengaturan pengembalian
investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan
keuntungan Badan Usaha Pelaksana.
b. Peraturan terkait pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan infrastruktur
e-government
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 8
Memastikan bahwa pembangunan, pengembangan dan/atau penyelenggaraan
infrastruktur e-government didukung oleh peraturan yang terkait. Beberapa peraturan
yang dapat menjadi acuan diantaranya adalah:
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
• Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
• Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
• Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan
eGovernment.
• Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika
• Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Transaksi Elektronik
• Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2000 tengan Frekuensi Radio dan Slot
Orbit
• Dan lainnya
c. Undang Undang Pemerintahan Daerah
Menjelaskan pembagian urusan pemerintahan bidang pengelolaan sektor telekokmunikasi
dan infromatika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dimana komunikasi dan informatika merupakan urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan
bidang komunikasi dan informatikan seperti tampak pada tabel berikut.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 9
NO SUB URUSAN PEMERINTAH
PUSAT
DAERAH
PROVINSI
DAERAH
KABUPATEN/
KOTA
1 Penyelenggaraan
Sumber Daya,
dan
Perangkat Pos, serta
Informatika
Pengelolaan
penyelenggaraan
sumber daya, dan
perangkat pos, serta informatika.
2 Informasi dan
Komunikasi
Publik
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
Pemerintah Pusat serta
informasi strategis
nasional dan internasional.
Pengelolaan informasi
dan komunikasi
publik Pemerintah Daerah provinsi
Pengelolaan informasi
dan komunikasi publik
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3 Aplikasi
Informatika
a. Penetapan nama
domain dan sub
domain bagi
instansi Pemerintah
Pusat dan
Pemerintah Daerah.
b. Pengelolaan nama
domain instansi
penyelenggara
negara.
c. Pengelolaan e-
government
nasional.
a. Pengelolaan nama
domain yang telah
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan sub domain di
lingkup Pemerintah
Daerah provinsi.
b. Pengelolaan e-
government di
lingkup Pemerintah
Daerah provinsi.
a. Pengelolaan nama
domain yang telah
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan sub domain di
lingkup Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota.
b. Pengelolaan e-
government di
lingkup Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.
d. Peraturan Terkait Pendirian Badan Usaha
Berisikan kajian tentang pendirian badan usaha sebagai badan usaha pelaksana proyek
KPBU. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian Badan Usaha
sebagai Badan Usaha Pelaksana sekurang-kurangnya adalah UU No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas.
e. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Mengkaji tentang peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan pengelolaan e-
government di daerah. Keberadaan Perda memperkuat landasan untuk terselenggaranya
kerjasama sektor infrastruktur komunikasi dan informatika.
f. Peraturan Terkait Lingkungan
Berisi kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek lingkungan dan
dilakukan penetapan tingkat kajian lingkungan yang perlu dilakukan terkait dengan
besaran proyek KPBU yang akan dilakukan, apakah AMDAL, UKL/UPL atau Izin
Lingkungan. Peraturan tersebut antara lain:
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 10
• Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
• Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2015 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan
g. Peraturan Terkait Pembiayaan Daerah
Sub-bab ini akan membahas beberapa peraturan terkait pembiayaan infrastruktur oleh
Pemerintah Daerah, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun
2011. Bisa juga dilakukan pengkajian tentang kemungkinan dilakukannya pinjaman
daerah dengan merujuk pada PP no. 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
h. Peraturan Terkait Pengadaan
Sub-bab ini akan membahas beberapa peraturan terkait pengadaan BUP terutama untuk
menentukan tahapan proses pengadaan, apakah pengadaan dilakukan secara satu tahap
atau dua tahap dengan melihat spesifikasi keluaran proyek KPBU.
Peraturan yang perlu dikaji setidaknya adalah Peraturan Kepala LKPP No. 19 tahun 2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
i. Peraturan Terkait Penanaman Modal
Berisikan kajian mengenai penanaman modal usaha dalam pengembangan infrastruktur
e-government melalui skema KPBU dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 44
Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan presiden
tersebut, perlu dilihat batas kepemilikan modal asing untuk bidang usaha penyediaan
sarana dan atau prasarana penyelenggaraan e-government.
j. Peraturan Terkait Persaingan Usaha
Berisikan kajian kesesuaian proyek pengembangan e-government dengan peraturan
persaingan usaha diantaranya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan pelaksanaannya.
k. Peraturan Terkait Ketenagakerjaan
Dilakukan kajian terkait tenaga kerja atau pegawai yang akan terlibat dalam
pengembangan e-government melalui skema KPBU, baik pada saat konstruksi maupun
saat pengoperasiannya. Kajian ini dapat mengacu salah satunya pada Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan di bawahnya.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 11
l. Peraturan Terkait Pengadaan Tanah
Bila proyek pengembangan e-government melalui skema KPBU ini memerlukan tanah,
maka perlu dilakukan kajian terhadap proses pengadaan tanah yang harus mengacu pada:
• UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.
• Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 99 Tahun
2014 dan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015.
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 6 Tahun 2015.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional
dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
• Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional
dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
m. Peraturan Terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah
Pada bagian ini dianalisa kemungkinan pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik
Daerah dalam proyek pengembangan e-government dengan mengacu pada:
• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 246/PMK.06/2014.
• Peraturan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan
Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.
65/PMK.06/2016.
n. Peraturan Terkait Perpajakan
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 12
Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perpajakan khususnya yang berkaitan langsung dengan pengembangan
infrastruktur e-government oleh Badan Usaha. Pada bagian ini diharapkan dapat
teridentifikasi kemungkinan pemberian insentif perpajakan kepada Badan Usaha jika
diperlukan.
o. Peraturan Terkait Dukungan Pemerintah
Dalam pelaksanaan skema KPBU, Pemerintah dapat memberikan dukungan pemerintah
terhadap badan usaha pelaksana dalam pelaksanaan KPBU. Berkaitan dengan pemberian
dukungan pemerintah atas sebagian biaya konstruksi, perlu dilakukan analisa terhadap
Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012 Pemberian Dukungan Kelayakan
Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Pelaksanaan Infrastruktur.
p. Peraturan Terkait Jaminan Pemerintah
Dalam pelaksanaan skema KPBU, pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah
dalam bentuk penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerintah dapat diberikan oleh
Menteri Keuangan melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selaku
badan usaha milik negara penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerintah diberikan
dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam
APBN.
Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap proses pemberian jaminan pemerintah oleh
PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang diatur dalam:
• Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur
dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan
Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; dan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan PMK No
8/PMK/08/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur
dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
• Peraturan Menteri Keuangan No. 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam
Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan
Infrastruktur
3.1.2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi
Dalam sub-bab ini, dokumen Pra-Studi Kelayakan perlu menguraikan isu-isu hukum yang
berpotensi memberikan pengaruh/dampak pada penyiapan, transaksi, maupun pelaksanaan
proyek KPBU berdasarkan kajian hukum yang telah dilakukan di sub-bab sebelumnya, serta
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 13
menjabarkan strategi mitigasi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadi dan besaran
dampaknya. Misalnya, risiko yang diakibatkan dari diterbitkannya peraturan/regulasi baru.
3.1.3. Kebutuhan Perijinan
Pada sub-bab ini akan diuraikan perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan
pengembangan infrastruktur e-government serta rencana strategi untuk memperoleh
perijinan-perijinan tersebut, baik perijinan sebelum proses pengadaan maupun setelah proses
pengadaan. Sebagai contoh adalah perijinan AMDAL, Izin Lingkungan, Surat Penetapan
Lokasi dari Gubernur, persetujuan prinsip dukungan dan/atau jaminan pemerintah (jika
dibutuhkan), dan sebagainya yang diperlukan sebelum proses pengadaan. Sementara Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya diperlukan setelah proses pengadaan dan
penandatangan kerjasama.
3.1.4. Rencana dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Peraturan dan Hukum
Dalam sub-bab ini perlu diuraikan rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan dan
hukum disesuaikan dengan rencana dan jadwal penyiapan, transaksi, serta pelaksanaan
proyek KPBU.
3.2. Kajian Kelembagaan
Sub-Bab Kajian Kelembagaan ini bertujuan untuk menjelaskan kelembagaan yang akan terlibat dalam
pengembangan infratruktur e-government (termasuk pembangunan data center/data recvovery
center), struktur kelembagaannya, tugas dari masing-masing institusi yang terlibat serta mengkaji
permasalahan dan rencana mitigasi permasalahan di aspek kelembagaan. Pada bagian ini, analisis
kelembagaan akan dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
a. Memastikan kewenangan institusi yang akan bertindak sebagai PJPK dalam melaksanakan
KPBU termasuk penentuan PJPK dalam proyek multi infrastruktur (jika ada);
b. Melakukan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping) dengan menentukan
peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pelaksanaan KPBU;
c. Menentukan peran dan tanggung jawab Tim KPBU berkaitan dengan kegiatan penyiapan
Prastudi Kelayakan, serta menentukan sistem pelaporan Tim KPBU kepada PJPK;
d. Menentukan dan menyiapkan perangkat regulasi kelembagaan; dan
e. Menentukan kerangka acuan pengambilan keputusan.
Uraian kajian kelembagaan ini meliputi:
3.2.1. Struktur Organisasi KPBU
Pada sub-bab ini digambarkan skema atau struktur organisasi dari instansi-instansi yang akan
terlibat dalam KPBU beserta dengan penjelasan umumnya.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 14
3.2.2. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
Pada bagian ini menguraikan institusi mana yang menjadi PJPK serta dilakukan analisa
mengenai kewenangan institusi yang menjadi PJPK dalam melaksanakan proyek KPBU yang
diusulkan. Penanggung Jawab Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika memperhatikan pembagian
urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Dalam bagian ini juga perlu diuraikan apakah PJPK akan dibantu oleh Badan Penyiapan atau
Tim KPBU.
3.2.3. Pemetaan Peran dan Tanggungjawab Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping)
Dalam sub-bab ini akan diuraikan peran dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga
terkait dengan proyek pengembangan penyelenggaraan e-government, diantaranya meliputi:
a. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
Menguraikan tugas dan tanggung jawab PJPK serta apa yang perlu disiapkan oleh PJPK,
serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
b. Tim KPBU
Menguraikan apakah Tim KPBU sudah terbentuk atau belum dan juga berisikan
penjelasan mengenai pembentukan Tim Teknis KPBU berdasarkan Surat
Penetapan/Surat Keputusan dari PJPK, menguraikan tugas dan tanggung jawab Tim
KPBU, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
c. Badan Usaha Pelaksana-BUP (Special Purpose Company - SPC)
Menguraikan tugas dan tanggung jawab BUP, serta menentukan peran dalam skema
pengambilan keputusan.
d. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Menguraikan peran dan tanggungjawab Kemen Kominfo dalam proyek kerjasama yang
diusulkan, meliputi diantaranya:
• Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang telekomunikasi dan informatika;
• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenkominfo;
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkominfo;
• Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kemenkominfo di daerah;
• Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
• Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 15
e. Pemerintah Daerah Provinsi
Menguraikan tugas dan peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam mendukung
pelaksanaan proyek KPBU ini sesuai dengan urusan pemerintah daerah provinsi di sektor
komunikasi dan informatika, khususnya penyelenggaraan e-government.
f. Pemerintah Kabupaten/Kota
Menguraikan tugas dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mendukung
pelaksanaan proyek KPBU ini sesuai dengan urusan pemerintah daerah di sektor
kominfo, khususnya penyelenggaraan e-government.
g. Kementerian/Lembaga Non Kementerian Terkait
Menguraikan kewenangan dan tanggungjawab kementerian/lembaga non kementerian
yang tugas dan fungsinya terkait dengan aspek perencanaan dan pengembangan
infrastruktur e-government, seperti misalnya Bappenas, Kemenkeu, dan sebagainya.
h. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Menguraikan tugas dan tanggung jawab PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
apabila proyek KPBU yang direncanakan memerlukan Jaminan Pemerintah.
i. Badan Lainnya
Menguraikan tugas dan tanggung jawab badan-badan atau lembaga-lembaga lain yang
akan terlibat dalam proyek KPBU yang direncanakan.
3.2.4. Perangkat Regulasi Kelembagaan
Berdasarkan analisa terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder)
terkait dan Tim KPBU, pada bagian ini dilakukan analisa kebutuhan regulasi untuk
mendukung peran dan tanggungjawab lembaga terkait sebagaimana dimaksud diatas.
3.3. Kerangka Acuan Pengambilan Keputusan
Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta peran dan tanggung jawab
pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, pada bagian ini dilakukan analisa kerangka acuan
pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Proyek KPBU. Kerangka acuan ini menjelaskan institusi
mana yang akan bertanggungjawab untuk kegiatan tertentu, seperti contoh dibawah ini:
Jenis Keputusan Penerbit/Penanggung Jawab Persyaratan/Catatan
Konfirmasi kesiapan proyek Panitia Pengadaan Checklist kelengkapan dokumen
telah memenuhi
Penetapan Pemenang Lelang PJPK Penetapan berdasarkan usulan dari
Panitia Pengadaan
Surat Penunjukan BUP
Pemenang Lelang
PJPK Penerbitan dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja setelah surat
pemenang lelang diterbitkan.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 16
BAB 4. KAJIAN TEKNIS
4.1. Kondisi Eksisting
Sub-bab kondisi eksisting ini ditujukan untuk menguraikan kondisi infrastruktur dan penyelenggaraan
e-governmant di wilayah perencanaan. Beberapa kondisi eksisting yang perlu diuraikan diantaranya
meliputi:
4.1.1. Kondisi Infrastruktur e-government Umum
Diuraikan kondisi Infrastruktur e-government yang telah dibangun dan dioperasikan selama
ini baik oleh Kementerian maupun Lembaga, baik pusat maupun daerah, sebagaimana
contohnya infrastruktur e-government Kementerian Kominfo yang saat ini memiliki 2 Data
Center (DC) dan 1 Data Recovery Center (DRC); e-government Kementerian Sosial (Sistem
Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional) yang digunakan untuk mengidentifikasi keluarga-
keluarga miskin dan memberikan bantuan bagi mereka; dan data center yang dibangun dan
dikelola oleh dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.
Dapat pula diuraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaan dan pengelolaan
infrastruktur (data center) e-government yang ada saat ini antara lain kendala ketersediaan
sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas, anggaran untuk pembiayaan investasi
dan operasional yang terbatas, dukungan regulasi yang kurang memadai, jaminan kualitas
dan keberlangsungan sarana pendukung antara lain catuan listrik, kualitas koneksi backbone,
adanya potensi-potensi gangguan terkait dengan virus ataupun serangan piranti lunak lainnya
serta kendala menerapkan standar operasi dan prosedur (SOP) yang sesuai dengan standar
data center yang selama di adopsi yaitu TIA-942.
4.1.2. Pemanfaatan Infrastruktur e-government
Dengan adanya infrastruktur e-government dalam bentuk data center diharapkan dapat
mendukung kelancaran pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta mendukung
pembangunan-pembangunan di berbagai sektor. Pemanfaatan infrastruktur e-government
dalam bentuk menempatkan server data baik dari jajaran pemerintahan (K/L) maupun swasta
yang kemudian dapat diakses oleh berbagai kalangan termasuk masyarakat. Hal ini juga
meliputi pemanfaatan jenis-jenis layanan dan aplikasi spesifik yang dapat dijelaskan termasuk
cara penggunaannya dan juga pembayaran jasanya bilamana ada biaya yang harus dibayar.
4.1.3. Rencana Pengembangan Infrastruktur e-government
Mengingat bahwa kebutuhan akan data dan layanan berbasis e-government ini terus
berkembang, maka dapat dijelaskan rencana pengembangan infrastruktur e-government
selanjutnya, termasuk platform dan jenis aplikasi layanan yang akan dikembangkan lebih
lanjut.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 17
4.2. Kajian Kebutuhan
Dalam sub-bab diuraikan kebutuhan akan infrastruktur e-government berdasarkan proyeksi
kebutuhan pengguna, tingkat ketersediaan dan kehandalan, jenis-jenis aplikasi layanan, kecepatan
data rata-rata, kecepatan data maksimal, ketersediaan sarana pendukung antara lain listrik (energi :
pasokan bahan bakar minyak), transportasi, akses jalan, sarana telekomunikasi (kabel optik, radio
gelobang mikro atau dan VSAT satelit), dan potensi penyerapan tenaga terampil.
4.3. Tinjauan Tata Ruang
Tinjauan tata ruang berisikan mengenai kondisi eksisting tata ruang wilayah kabupaten/kota
bersangkutan dan juga secara lebih mendetail di rencana lokasi data center e-government
yang akan dikerjasamakan. Tinjauan tersebut meliputi:
• Struktur tata ruang
• Rencana detil tata ruang
• Peraturan zonasi
• Rencana pengembangan
4.4. Aspek Utilitas
Pada bagian ini diuraikan mengenai kondisi utilitas di wilayah kabupaten/kota bersangkutan secara
umum dan juga kondisi utilitas di rencana lokasi prasaranan e-government. Kajian tersebut meliputi:
4.4.1. Ketersediaan Sumber Daya Listrik
Pada pengelolaan infrastruktur e-government dibutuhkan catuan sumber daya listrik utama
dari PLN dan catuan daya listrik cadangan dari perangkat genset, baterei atau menggunakan
catuan daya listrik alternatif (tenaga surya, tenaga angin). Jaminan pasokan atau catuan daya
listrik ini harus dapat dipastikan selama 24 jam non-stop sesuai dengan kebutuhan daya listrik
data center terkait. Catuan daya listrik digunakan antara lain untuk mendukung perangkat
aktif, penerangan, ruang kerja dan sistem keamanan. Dalam sub-bab ini perlu dilihat kondisi
ketersediaan sumber daya listrik di lokasi data center maupun data recovery center.
4.4.2. Akses Telekomunikasi Backbone
Dalam rangka infrastruktur e-government beroperasi dengan baik, maka dibutuhkan
dukungan akses kepada jaringan backbone (tulang punggung) yang umumnya menyewa
kapasitas dan layanan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi baik BUMN maupun
swasta a.l. TELKOM. Kebutuhan dukungan akses telekomunikasi backbone harus
mencerminkan besaran kebutuhan kapasitas, ketersediaan layanan, kehandalan dan jaringan
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 18
cadangan (redundency) guna menjaga kinerja data center dan data recovery center secara
maksimal.
4.4.3. Pasokan Bahan Bakar Minyak
Dalam rangka infrastruktur e-government beroperasi dengan baik, maka dibutuhkan
dukungan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung genset. Pasokan BBM ini
harus mencerminkan tingkat ketersediaan BBM, tingkat kelancaran pengiriman dan
keamanan BBM, dan tingkat kualitas BBM.
4.4.4. Akses Jalan Raya
Dalam rangka infrastruktur e-government beroperasi dengan baik, maka dibutuhkan
dukungan akses jalan raya untuk memudahkan transportasi personil maupun barang dan
perangkat yang mendukung data center. Akses jalan raya juga harus memperhatikan kapasitas
jalan, kualitas jalan dan alternatif jalan.
4.5. Aspek Fisik
Pengembangan desain data center mengacu pada standar Telecommunications Industry Association
yaitu TIA-942, dimana setidaknya data center memiliki 4 komponen utama yaitu jalur akses (pintu
utama), ruang telekomunikasi, ruang utama, dan ruang distribusi atau ruang operasional. Tahapan
proses desain terdiri dari 5 tahapan seperti pada gambar di bawah.
4.5.1. Pemilihan Lokasi/Ruangan
Beberapa hal yang perlu dikaji meliputi:
1. Kepastian status hukum lahan atau lokasi
2. Kemudahan akses jalan
3. Keamanan secara umum dan keamanan secara khusus
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 19
4. Kemudahan mendapatkan pasokan listrik dan bahan bakar minyak
5. Kemudahan mendapatkan akses jaringan telekomunikasi backbone
6. Lokasi dapat dikembangkan (expandable)
7. Bebas dari interferensi peralatan elektronik yang dapat menimbulkan gangguan
elektromagnetis.
8. Perhitungan kebutuhan ruangan selama periode kerjasama
Pada sub-bab ini perlu disampaikan juga rencana layout ruangan dan pembagiannya
berdasarkan fungsi seperti ruang untuk command center, server room, dan power room.
4.5.2. Pembangunan Raised Floor
Dalam Sub-bab ini diuraikan beberapa hal, diantaranya:
1. Ketinggian lantai beserta faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya (seperti
misalnya jumlah peralatan yang ditampung, banyaknya udara dingin yang ingin
dilewatkan, banyaknya infrastukrut yang akan dilewatkan di bawah lantai, dsb.);
2. Kemampuan lantai menahan beban serta rencana bahan lantai yang akan digunakan;
4.5.3. Instalasi Listrik (Power)
Beberapa hal yang perlu diuraikan meliputi diantaranya:
1. Sistem trench dan tray yang akan digunakan;
2. Jenis kabel yang akan digunakan;
3. Sistem pengait yang akan dipakai;
4. Sistem penghubung listrik ke rack;
5. Sistem pemasangan tray dari panel MSB;
6. Dan sebagainya.
Dalam sub-bab ini juga perlu disampaikan gambar layout desain listrik minimal pada server
rack dan trunking kabel di bawah raised floor.
4.5.4. Instalasi Pencahayaan
Dalam sub-bab ini perlu diuraikan beberapa hal terkait instalasi pencahayaan (lighting) yaitu
diantaranya:
1. Minimal daya pencahayaan di bidang horizontal;
2. Minimal daya pendahayaan di bidang vertikal;
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 20
3. Rencana titik pengambilan daya (sebaiknya terpisah dari panel distribusi listrik untuk
peralatan);
4. Sistem penerangan darurat;
5. Dan sebagainya.
4.5.5. Instalasi Sistem Pendingin (Cooling)
Dalam sub-bab ini perlu diuraikan sistem pendinginan yang akan diterapkan, sepertinya
misalnya tipe air conditioning. Sistem pendinginan harus dapat mendinginkan juga seluruh
ruang server termasuk rak server. Sangat direkomendasikan apabila juga tersedia sistem
pendingin cadangan.
Perlu diuraikan juga tata letak rak server terkait dengan sistem atau alur pendinginan, seperti
misalnya penggunaan lantai yang berlubang, pembuatan lorong udara dingin (cold aisle),
lorong panas (hot aisle), dan sebagainya.
Sampaikan juga layout sistem aliran udara (panas dan dingin) di data center.
4.5.6. Instalasi Sistem Keamanan (Security)
Pada sub-bab ini diuraikan sistem keamanan yang akan diterapkan, baik sistem pengamanan
fisik maupun non-fisik. Beberapa hal yang perlu diuraikan antara lain:
1. Fitur sistem pengamanan fisik (misalnya akses masuk ruangan, penguncian server,
pemasangan CCTV dan sebagainya);
2. Fitur sistem pengamanan non-fisik (pengamanan terhadap software yang digunakan);
3. Dan sebagainya
Sampaikan juga gambar layout sistem pengamanan yang akan diterapkan.
4.5.7. Instalasi Environment Monitoring System
Pada sub-bab ini diuraikan mengenai sistem instalasi Environment Monitoring System yang
dipergunakan untuk memonitor perangkat yang ada dari segi suhu, kelembaban, dan
sebagainya, serta sistem peringatan jika terjadi kerusakan atau bencana. Perlu diuraikan juga
sistem pendeteksi air yang akan diterapkan beserta dengan layout instalasi EMS ini.
4.5.8. Instalasi Sistem Penanganan Kebakaran
Dalam sub-bab ini perlu diuraikan sistem penanganan kebakaran yang akan diterapkan,
seperti misalnya penggunaan gaseous suppressant yang tidak akan merusak server. Perlu
diuraikan jenis suppression yang akan digunakan dan juga sistem pendeteksi api yang akan
diterapkan.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 21
Pada sub-bab ini perlu disampaikan juga gambar layout sistem penanganan kebakaran di data
center.
4.5.9. Analisis Teknis Lainnya
Di bagian ini menyampaikan kajian terhadap sarana fisik, baik berupa lahan, bangunan,
perangkat utama berupa server dan router, sarana penunjang seperti genset, baterai, dan
gudang suku cadang. Analisa teknis meliputi :
1. Luas dan status lahan, kondisi seismik lahan dan jenis tanah lahan.
2. Kebutuhan kualitas dan kuantitas serta jenis-jenis material bangunan, baik disisi luar
maupun dalam ruangan.
3. Kebutuhan kualitas, kuantitas dan jenis perangkat aktif seperti server dan router
4. Kebutuhan kualitas, kuantitas dan jenis perangkatan sarana penunjang seperti genset,
baterei, dan gudang suku cadang.
5. Kebutuhan analisa dampak lingkungan (AMDAL) atas fasilitas infrastruktur e-
government.
6. Kebutuhan kepastian atas perizinan atas penggunaan lahan.
7. Kebutuhan biaya pengadaan (CAPEX) dan biaya operasional (OPEX).
4.5.10. Gambar Rencana
Perencanaan dan gambar layout ruangan data center e-government, termasuk rencana lantai
(floor plan) untuk perangkat aktif dan perangkat penunjang; rencana rute kabel (cable route plan)
baik kabel telekomunikasi maupun kabel catu daya listrik, jalur evakuasi darurat, alur
pembuangan panas dan lain-lain. Gambar berikut adalah ilustrasi floor plan sebuah data
center2.
Sesuai dengan TIA 942 secara umum fasilitas Data Center terdiri dari blok-blok sebagaimana
gambar berikut
2 http://www.ntt-f.co.jp/english/service/data_cor/
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 22
Fasilitas diluar Data Center terdiri dari:
• General office space
• Telecommunication and Equipment room serving space
Fasilitas didalam Data Center terdiri dari :
• Support staff office
• Entrance room
• Data center electrical and mechanical room
• Operator center
• Telecom room serving data center spaces
• Storage room and loading docks
• Computer Room
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 23
Dalam desain 3D sebagaimana gambar berikut yang mengilustrasikan floor plan sebuah data
center3.
4.6. Spesifikasi Keluaran
4.6.1. Ruang Lingkup Kerjasama
Pada sub-bab ini diuraikan lingkup kegiatan yang akan dikerjasamakan antara pemerintah
dengan badan usaha dalam pembangunan, pengembangan, dan/atau pengelolaan data center.
4.6.2. Standar Pelayanan Minimum
Standar pelayanan minimum yang diperlukan dalam KPBU infrastruktur e-government ini
merupakan standar yang harus dipenuhi oleh badan usaha selama periode kerjasama.
Beberapa spesifkasi keluaran yang dapat diterapkan diantaranya adalah:
1. Tingkat ketersediaan layanan (availability) rata-rata per tahun;
2. Tingkat keamanan, termasuk redundency; dan
3. Tingkat kapasitas
3 http://www.ntt-f.co.jp/english/service/data_cor/
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 24
4.6.3. Tahapan Pengembangan
Tahapan pengembangan sistem e-government perlu diuraikan dalam sub-bab ini, yang
meliputi antara lain analisa pertumbuhan kebutuhan, analisa atas perkembangan teknologi,
analisa perkembangaan jenis layanan, analisa atas perubahan lingkungan (tata ruang, lahan,
prasaran pendukung dll) dan analisa atas perubahan peraturan dan regulasi. Kegiatan dalam
tahapan pengembangan meliputi dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan
pemeliharaan infrastruktur selama periode kerjasama KPBU.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 25
BAB 5. KAJIAN EKONOMI DAN KOMERSIAL
Pada bab ini perlu dilakukan kajian secara ekonomi yang meliputi analisis permintaan (demand),
analisis pasar dari sisi investor, analisis struktur pendapatan, serta analisis biaya dan manfaat sosial
(ABMS). Selain itu juga dilakukan kajian finansial yang meliputi asumsi analisis keuangan,
pendapatan pelaku usaha, biaya Capex dan OPEX, indikator keuangan, proyeksi kinerja keuangan,
analisis sensitivitas, serta analisis Nilai Manfaat Uang (Value for Money).
5.1. Kajian Ekonomi
5.1.1. Analisis Permintaan (Demand)
Kajian ini berisi ringkasan dari Survai Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey – RDS) yang
akan memuat kebutuhan akan ketersediaan data center dalam mendukung sistem e-
government yang akan diterapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
(pengguna). Beberapa hal yang harus dapat diterangkan dari hasil survai kebutuhan nyata ini
diantranya meliputi:
1. Tingkat kebutuhan akan e-government
2. Keinginan pengguna untuk memiliki e-government
3. Keinginan pengguna untuk memiliki e-government yang terpusat dan atau terpisah
sendiri
4. Kemampuan pengguna untuk membayar jasa pengelolaan e-government
5. Tingkat urgensi kepemilikan sistem e-government
Dalam sub-bab ini perlu diuraikan beberapa hal, yaitu:
A. Metodologi
Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai metodologi yang diterapkan dalam melakukan
Survai Kebutuhan Nyata/RDS. Beberapa hal penting yang perlu dimasukkan dalam
metodologi mencakup :
a. Metode pengumpulan data, misalnya dilakukan melalui wawancara kepada
responden dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner.
b. Metode Analisis, misalnya metode analisis deskriptif, analisis crosstabs, dan/ataupun
analisis multinomial logistic regression.
B. Pelaksanaan Survei dan Pengolahan Data Survei
Pada sub-bab ini diterangkan pelaksanaan survai yang telah dilakukan, yang mencakup
diantaranya:
• Jumlah sampel serta cara penentuan sampel jumlah responden beserta persentase
karakteristik respondennya.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 26
• Kegiatan pelatihan enumerator untuk penguasaan kuesioner dan metode
mewawancarai rensponden.
• Waktu dan lokasi pelaksanaan survei.
• Receiving dan batching terhadap dokumen hasil survai yang berupa kuesioner.
• Proses editing dan pengkodean (coding).
• Tata cara data entry dan perangkat lunak yang digunakan untuk keperluan pengolahan
data.
C. Analisis
Pada sub-bab ini diuraikan hasil analisis.
5.1.2. Analisis Pasar (Market)
Dalam subbab ini diuraikan tentang minat dunia usaha pada proyek KPBU di sektor
penyediaan sistem e-government (data center). Beberapa hal yang perlu dimasukkan adalah
sebagai berikut :
• Tanggapan dan pendapat investor potensial terhadap rencana proyek KPBU yang
diperoleh dari hasil penjajakan minat (market sounding), diantaranya mencakup
ketertarikan investor potensial atas tingkat pengembalian investasi yang ditawarkan, risiko
utama yang menjadi pertimbangan investor, kebutuhan akan Dukungan Pemerintah
dan/atau Jaminan Pemerintah.
• Tanggapan dan pendapat dari lembaga keuangan nasional dan/atau internasional
terhadap bankability rencana proyek KPBU, termasuk indikasi besaran pinjaman, jangka
waktu, tingkat suku bunga, dan persyaratan perolehan pinjaman yang dapat disediakan,
serta risiko utama yang menjadi pertimbangan.
• Tanggapan dan pendapat dari lembaga penjaminan terhadap rencana proyek KPBU,
diantaranya mencakup risiko-risiko yang dapat dijaminkan, persyaratan dan prosedur
perolehan penjaminan, dan lainnya.
• Identifikasi strategi untuk mengurangi risiko pasar dan meningkatkan persaingan yang
sehat dalam pengadaan proyek KPBU.
• Identifikasi struktur pasar untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kompetisi dari
proyek-proyek KPBU sektor infrastruktur e-government.
5.1.3. Analisis Struktur Pendapatan KPBU
Berisikan uraian detail potensi-potensi sumber pendapatan proyek KPBU selama masa
perjanjian kerjasama. Untuk sektor infrastruktur e-government, pendapatan dari Availability
Payment yang dibayarkan pemerintah (atau institusi yang diberi otoritas) kepada Badan Usaha
Pelaksana. Perlu dilihat kemungkinan adanya sumber pendapatan dari operasional (operating
revenue) dan non-operational (non operating revenue).
Pada sub-bab ini diidentifikasi juga dampak terhadap pendapatan jika terjadi:
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 27
• kenaikan biaya KPBU (cost over run);
• pembangunan KPBU selesai lebih awal;
• pengembalian KPBU melebihi tingkat maksimum yang ditentukan.
• pemberian insentif atau pemotongan pembayaran dalam hal pemenuhan kewajiban.
5.1.4. Analisis Biaya dan Manfaat Sosial (ABMS)
Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) atau Social Cost and Benefit Analysis (SCBA) merupakan
alat bantu untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan
masyarakat. ABMS membandingkan kondisi dengan ada proyek KPBU dan tanpa ada proyek
KPBU. Hasil ABMS digunakan sebagai dasar penentuan kelayakan ekonomi proyek KPBU
serta kelayakan untuk dukungan pemerintah. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah
bahwa hasil perhitungan ABMS akan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menentukan
besaran dukungan pemerintah. Beberapa hal yang perlu diuraikan dalam Prastudi Kelayakan
ini meliputi:
A. Asumsi umum
• Periode evaluasi;
• Faktor konversi;
• Dan asumsi lain yang diperlukan.
B. Manfaat
Pada sub-bab ini diuraikan berbagai manfaat yang didapatkan dari kegiatan proyek KPBU
infrastruktur e-government. Manfaat dikuantifikasi dan dikonversi dari nilai finansial
menjadi nilai ekonomi.
C. Biaya
• Biaya penyiapan KPBU;
• Biaya modal;
• Biaya operasional;
• Biaya pemeliharaan;
• Biaya lain-lain yang timbul dari adanya proyek.
Biaya yang diperhitungkan merupakan biaya konstan di luar biaya kontijensi dan pajak.
Biaya dikonversi dari nilai finansial menjadi nilai ekonomi.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 28
D. Parameter Penilaian
Pada sub-bab ini diuraikan beberapa parameter penilaian ekonomi dari proyek KPBU
yang akan dilaksanakan. Parameter tersebut meliputi:
• Economic Internal Rate of Return (EIRR);
• Economic Net Present Value (ENPV);
• Economic Benefit Cost Ratio (BCR).
E. Analisis sensitivitas
Analisis sensitivitas bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian pelaksanaan
KPBU terhadap tingkat kelayakan ekonomi proyek, misalnya:
• Perubahan nilai social discount rate;
• Penurunan/kenaikan komponen biaya;
• Penurunan/kenaikan komponen manfaat
5.2. Kajian Keuangan
Pada sub-bab ini diuraikan secara ringkas analisis keuangan dari proyek KPBU yang akan dijalankan.
Beberapa hal yang perlu diuraikan dalam analisis keuangan ini antara lain meliputi:
5.2.1. Asumsi Analisis Keuangan
Asumsi yang digunakan dalam melakukan perhitungan analisa keuangan proyek KPBU
Infrastruktur E-Government adalah antara lain sebagai berikut :
1. Periode kerja sama
2. Tingkat inflasi per tahun
3. Debt to Equity Ratio (Komposisi Pinjaman dan Modal)
4. Bunga pinjaman
5. Jangka waktu pengembalian pinjaman termasuk masa tenggangnya
6. Nilai tukar mata uang (Jika diperlukan)
7. Tarif pajak
8. Biaya kontingensi yang juga merupakan biaya mitigasi risiko, biaya perijinan,
pemeliharaan lingkungan dan biaya lainnya.
9. Asumsi lain yang diperlukan
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 29
5.2.2. Pendapatan
Menguraikan jenis-jenis pendapatan yang bisa diperoleh dari proyek KPBU Infrastruktur E-
Government. Proyeksi pendapatan disiapkan berdasarkan struktur pendapatan KPBU yang
telah dianalisis sebelumnya. Sejauh ini, bentuk kerjasama yang paling memungkinkan adalah
berdasarkan Avalilibility Payment (AP), yaitu pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan
infrastruktur e-government yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana
ditentukan dalam perjanjian KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).
5.2.3. Biaya
Menguraikan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan selama masa kerjasama mulai dari tahap
konstruksi hingga pengoperasian dan pemeliharaannya. Unsur biaya yang perlu dikaji
meliputi:
• Biaya investasi (CAPEX)
Berisikan ringkasan biaya investasi, baik oleh PJPK, Badan Usaha maupun secara total.
Ringkasan ini juga terdiri dari dua harga, yaitu harga konstan dan harga berlaku.
Ringkasan biaya investasi ini di-breakdown per tahun. Untuk biaya investasi (CAPEX)
sektor Infrastruktur e-government ini antara lain meliputi :
o Biaya investasi untuk lahan dan kesiapannya;
o Biaya investasi untuk Fasilitas bangunan;
o Biaya investasi untuk Fasilitas perangkat aktif seperti server dan router;
o Biaya investasi untuk Fasilitas & sarana penunjang seperti genset, baterei,
pendingan ruangan, sistem keamanan dan gudang suku cadang;
o Biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur kawasan, termasuk jalan akses,
tempat parkir, penerangan dll.
o Biaya investasi untu kegiatan penunjang non fisik, seperti kegiatan analisa dampak
lingkungan (AMDAL), analisa sosial, perizinan atas penggunaan lahan, dll.
o Selain itu juga ada working capital yang timbul dari pengoperasian proyek investasi
ini, pihak manajemen memperkirakan adanya biaya lain-lain yang mencakup
biaya kunjungan manajemen, biaya bantuan hukum, biaya peresmian, dan biaya
pemasaran.
• Biaya operational dan pemeliharaan (OPEX)
Biaya-biaya operasional yang dihitung antara lain:
o Biaya professional dan tenaga pendukung lainnya;
o Biaya listrik, operasional harian dan utilitas;
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 30
o Biaya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur e-government;
o Biaya penyusutan;
o Biaya asuransi;
o Biaya bunga hutang;
o Biaya lainnya.
5.2.4. Proyeksi Kinerja Keuangan Badan Usaha Pelaksana
Pada bagian ini akan dikaji proyeksi kinerja keuangan Badan Usaha Pelaksana dengan
menggunakan asumsi-asumsi seperti dibahas diatas. Proyeksi keuangan yang perlu
dimasukkan dalam Prastudi Kelayakan:
• Proyeksi laba rugi (income statement)
(Inggris : Income Statement atau Profit & Loss Statement) adalah bagian dari laporan
keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang
menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan
laba/rugi bersih.
• Proyeksi neraca (balance sheet)
adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode
akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca
terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.
• Proyeksi arus kas (cash flow)
Adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu
periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan.
5.2.5. Kelayakan Proyek
Bagian ini akan membahas indikator yang menentukan layak tidaknya proyek ini dijalankan
oleh Badan Usaha Pelaksana. Beberapa indikator keuangan tersebut adalah:
• IRR, NPV dan DSCR dari proyek.
• Perbandingan FIRR proyek terhadap WACC. Jika FIRR lebih besar dari WACC
maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.
• Jika FIRR ekuitas dibandingkan dengan Minimum Attractive Rate of Return
(MARR) masih lebih besar maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.
• Jika NPV yang dihasilkan lebih besar dari 0 maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.
• Jika DSCR lebih besar dari 1 maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 31
5.2.6. Analisis Sensitivitas
Analisis sensitivitas bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian pelaksanaan KPBU
terhadap tingkat kelayakan keuangan proyek, misalnya:
• Penurunan/kenaikan pendapatan;
• Penurunan/kenaikan biaya;
5.3. Analisis Value for Money (Nilai Manfaat Uang)
Tujuan dari Analisis Nilai Manfaat Uang (Value for Money – VFM) adalah untuk membandingkan
dampak finansial dari proyek KPBU (perkiraan penawaran badan usaha) terhadap alternatif
penyediaan infrastruktur secara tradisional oleh Pemerintah (Public Sector Comparator – PSC). Nilai
Manfaat Uang (VFM) merupakan selisih Net Present Value (NPV) PSC dengan NPV KPBU. Jika Nilai
VFM adalah positif, maka proyek tersebut memberikan nilai manfaat. Sebaliknya, jika VFM negatif,
maka skema tersebut tidak dipilih.
5.3.1. Perhitungan Biaya Dasar (Base Cost)
Menguraikan perbandingan biaya yang dibutuhkan antara PSC dan KPBU untuk
menyediakan infrastruktur dan pelayanan yang sama.
Untuk PSC : CAPEX, OPEX dan Pendapatan
Untuk KPBU : CAPEX, OPEX, dan Pendapatan
PSC KPBU
Competitive neutrality
Risk
Ancillary cost
Financing
Base cost
Risk
Ancillary cost
Financing
Base cost
Value for Money
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 32
5.3.2. Pembiayaan (Financing)
Menguraikan perbandingan antara total pembiayaan KPBU dengan PSC. Umumnya total
pembiayaan KPBU lebih tinggi daripada PSC karena Badan Usaha memperoleh pinjaman
dengan suku bunga yang lebih tinggi.
5.3.3. Biaya Lain-lain (Ancillary Cost)
Menjelaskan biaya lain-lain yang timbul dari pelaksanaan proyek namun tidak terkait
langsung dengan proyek, seperti biaya manajemen proyek dan biaya transaksi.
5.3.4. Risiko
Menguraikan risiko-risiko yang ditanggung oleh pelaksana proyek. Pada PSC seluruh risiko
ditanggung oleh Pemerintah sedangkan pada KPBU risiko akan dialokasikan pada masing-
masing pihak yang dianggap paling mampu melakukan mitigasi risikonya.
5.3.5. Competitive Neutrality
Menguraikan competitive neutrality yang menghilangkan keuntungan dan kerugian kompetitif
yang dimiliki oleh publik. Beberapa biaya, seperti pajak atau asuransi tertentu, yang terdapat
pada base cost mungkin tidak dihitung pada komponen base cost dari PSC yang menimbulkan
kesalahpahaman. Oleh karena itu, untuk menetralkan hal tersebut, competitive neutrality
ditambahkan ke dalam PSC.
5.3.6. Kesimpulan
Merekapitulasi perhitungan dari setiap komponen untuk memperoleh gambaran besaran
VFM dari proyek KPBU.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 33
BAB 6. KAJIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Pada bab ini akan dibahas secara ringkas dari hasil studi lingkungan yang telah dilakukan. Beberapa
hal yang perlu masuk dalam bab ini meliputi:
6.1. Pengamanan Lingkungan
Pada Dokumen Pra-studi Kelayakan kajian lingkungan hidup yang dilakukan merupakan kajian awal
lingkungan (Initial Environmental Examination – IEE). Berikut adalah hal-hal yang perlu dikaji dan
disampaikan pada kajian awal lingkungan:
1. Latar belakang dan gambaran kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada latar belakang,
tujuan dan ruang lingkup kajian awal lingkungan, serta gambaran kegiatan pada setiap
tahapan proyek ((i) perencanaan/desain, (ii) konstruksi, (iii) operasi, (iv) end-of-life;
2. Lokasi terkena dampak;
3. Kebijakan dan prosedur lingkungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi potensi dampak lingkungan -- matriks dampak proyek:
• Susun daftar potensi dampak;
• Identifikasi dan pertimbangkan daftar berdasarkan kelas/tipe dampak;
• Prediksi dan karakterisasi potensi dampak (besaran, arah (menguntungkan/merugikan),
jangkauan, durasi, frekuensi, reversibilitas, kemungkinan terjadi);
5. Rekomendasi aksi penentuan dan mitigasi, termasuk pengawasan dan evaluasi.
6.2. Pengamanan Sosial dan Pengadaan Lahan
Sebagian potensi dampak sosial yang ditimbulkan dari proyek KPBU serta rencana mitigasinya telah
dibahas pada kajian lingkungan hidup. Namun, jika dampak sosial yang ditimbulkan cukup besar
maka perlu diperjelas atau dirinci pada bagian ini.
Selain itu, bagian ini juga berfokus pada kegiatan pengadaan tanah untuk tapak proyek KPBU.
Berikut adalah hal-hal yang perlu dikaji pada kajian ini:
1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkena dampak beserta status lahannya;
2. Mengidentifikasi karakteristik sosial dan ekonomi dari pihak-pihak yang terkena dampak;
3. Mengidentifikasi aksi yang harus dilakukan untuk kebutuhan tapak proyek KPBU, apakah
pengajuan izin pemanfaatan, pembelian tanah, sewa, atau lainnya;
4. Mengidentifikasi nilai/harga lahan yang akan dibebaskan;
5. Menentukan kompensasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terkena dampak
dengan mempertimbangkan kapasitas PJPK dalam menyediakan kompensasi tersebut;
6. Menunjuk lembaga atau membentuk tim yang bertanggung jawab untuk pengadaan tanah
dan/atau pemukiman kembali;
7. Melaksanakan konsultasi publik kepada pihak-pihak yang terkena dampak;
8. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 34
Bersamaan dengan penyusunan Dokumen Pra-Studi Kelayakan, PJPK juga harus menyediakan
dokumen pendukung terkait kajian lingkungan dan sosial yang dipersyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan
oleh PJPK:
1. Identifikasi persyaratan dokumen yang perlu disiapkan (wajib AMDAL atau UKL-UPL atau
SPPL) untuk memperoleh izin lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
2. Dalam menyusun dokumen pendukung (AMDAL ataupun UKL-UPL atau SPPL) PJPK dapat
menunjuk konsultan atau tim penyusun. Untuk Tim Penyusun AMDAL diatur oleh Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2010.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 35
BAB 7. KAJIAN BENTUK KPBU
Pada bab ini akan dibahas alternatif-alternatif skema kerjasama yang dapat diterapkan sampai dengan
penetapan skemanya. Beberapa hal yang dikaji dalam bab ini meliputi:
7.1. Alternatif Skema Kerjasama
Pada sub-bab ini berisikan karakteristik alternatif-alternatif skema KPBU berikut dengan keuntungan
dan kerugian/kelemahan dari masing-masing alternatif tersebut, seperti misalnya BOT (Built-
Operate-Transfer), BTO (Built-Transfer-Operate), BOO (Built-Operate-Own), kontrak manajemen,
kontrak sewa, dan sebagainya.
7.2. Penetapan Skema KPBU
Berisikan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan skema KPBU yang akan diterapkan.
Beberapa pertimbangan dapat meliputi pertimbangan hukum dan peraturan, kelembagaan,
ketersediaan infrastruktur yang ada, waktu untuk ketersediaan infrastruktur, kemampuan (teknis dan
finansial) pemerintah, optimalisasi investasi oleh Badan Usaha pelaksana, kemungkinan pembiayaan
dari sumber lain serta pembagian risikonya dan kepastian adanya pengalihan keterampilan
manajemen dan teknis dari sektor swasta kepada sektor publik.
Sub-bab ini juga menguraikan skema struktur kelembagaan penjelasan alur tanggung jawab masing-
masing lembaga.
7.3. Lingkup kerjasama KPBU
Berisikan pembagian tanggung jawab antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana (BUP). Dalam
menentukan lingkup kerjasama ini perlu melihat peraturan yang berlaku, termasuk tupoksi dari
lembaga-lembaga terkait. Misalkan bahwa BUP hanya menyediakan sarana penunjang dan perangkat
utama data center atau hingga mengoperasikan dan memelihara saranan penunjang dan perangkat
data center, dan sebagainya.
Dalam lingkup ini juga perlu diuraikan faktor-faktor kritis yang akan menentukan suksesnya proyek
KPBU, seperti misalnya komitmen, proses pengadaan yang efektif, alokasi dan manajemen risiko,
kejelasan spesifikasi keluaran, dan sebagainya.
Peran dan tanggung jawab instansi terkait perlu diuraikan secara lebih mendetail dalam sub-bab ini,
seperti misalnya peran PJPK, Badan Usaha Pelaksana, dan sebagainya, berdasarkan struktur KPBU
yang akan diterapkan.
7.4. Jangka Waktu dan Pentahapan KPBU
Penentuan jangka waktu mempertimbangkan tingkat dan jangka waktu pengembalian investasi yang
ditanamkan Badan Usaha. Diuraikan pula rencana kegiatan proses penyiapan transaksi KPBU
dengan memperhatikan kondisi permintaan ataupun pertimbangan lainnya.
7.5. Keterlibatan Pihak Ketiga
Keterlibatan pihak ketiga perlu diidentifikasi termasuk peran, tanggung jawab, kompensasi
/pembayaran (jika ada), serta kebutuhan perjanjian.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 36
7.6. Penggunaan aset pemerintah/pemerintah daerah/BUMN/BUMD
Dalam sub-bab ini akan dikaji aset-aset pemerintah/pemerintah daerah atau BUMN/BUMD apa saja
yang akan digunakan untuk kerjasama ini dan bagaimana sistem pemakaian yang akan diterapkan.
Aset ini juga termasuk dengan aset-aset institusi lain seperti misalnya aset jalan akses, aset jaringan
listrik, gedung dan sebagainya.
7.7. Alur Finansial Operasional
Pada sub-bab ini diuraikan mengenai aliran keuangan yang direncanakan setelah proyek KPBU
diimplementasikan. Perlu dipertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola proyek dari sisi
PJPK dengan mempertimbangkan legalitas badan usaha tersebut dalam mengelola alur finansial
operasional. Badan usaha tersebut bisa saja dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
atau bentuk lainnya.
7.8. Status Kepemilikan Aset dan Pengalihan Aset
Sub-bab ini menguraikan status kepemilikan aset selama jangka waktu perjanjian kerjasama dan
mekanisme pengalihan aset setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 37
BAB 8. KAJIAN RISIKO
Risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama kelangsungan suatu
proyek. Risiko tersebut dapat dinilai secara kualitatif ataupun kuantitatif. Proses analisis risiko terdiri
atas identifikasi risiko, alokasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko. Tujuan analisis risiko
adalah agar stakeholder dapat memperoleh manfaat finansial sebesar-besarnya melalui proses
pengelolaan risiko yang meliputi menghilangkan, meminimalkan, mengalihkan, dan
menyerap/menerima risiko tersebut. Kajian risiko perlu mengacu pada acuan alokasi risiko yang
diterbitkan oleh PT. PII.
8.1. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui jenis risiko yang mungkin timbul di dalam proyek.
Beberapa contoh risiko-risiko antara lain meliputi:
a. Risiko Lokasi risiko pencemaran ke lingkungan sekitar lokasi, keresahan masyarakat, dan
sebagainya.
b. Risiko Desain, Konstruksi dan Uji Operasi risiko keterlambatan penyelesaian konstruksi
dan kenaikan biaya, kesalahan desain atau desain yang tidak lengkap, ketidaksesuaian
peralatan praktik, ketidakjelasan spesifikasi output, risiko uji operasi, dan sebagainya.
c. Risiko Sponsor adanya anggota konsorsium yang tidak dapat memenuhi kewajiban
kontraktualnya serta kinerja kontraktor EPC dan OPC yang buruk.
d. Risiko Finansial risiko tidak tercapainya perolehan biaya proyek (financial close), terjadinya
fluktuasi nilai mata uang dan tingkat bunga pinjaman, perubahan tingkat inflasi yang
signifikan, dan sebagainya.
e. Risiko Operasional risiko terjadinya perubahan biaya operasi & pemeliharaan peralatan
dan perlengkapan data center, kerusakan peralatan, kenaikan biaya energi, tidak tersedianya
tenaga operasional yang memadai, dan sebagainya.
f. Risiko Pendapatan risiko kegagalan penetapan retribusi awal, kegagalan penyesuaian
retribusi sesuai rencana dalam model finansial, perubahan volume output proyek,
ketidaksiapan availability payment dan sebagainya.
g. Risiko Politik risiko perubahan politik yang signifikan, pemutusan kerjasama akibat
perubahan regulasi, risiko mata uang asing (repatriasi, ekspropriasi, dan konversi).
h. Risiko Kahar risiko kahar politik akibat perang dan sebagainya, risiko bencana alam.
i. Risiko Kepemilikan Aset risiko hilang atau rusaknya aset, buruknya kondisi aset saat serah
terima, dan sebagainya.
8.2. Prinsip Alokasi Risiko
Dalam sub-bab ini diuraikan mengenai prinsip-prinsip alokasi risiko, dimana dalam pelaksanaan
proyek KPBU, pendistribusian atau alokasi risiko harus dapat dilakukan secara optimal dengan cara
mengalihkan risiko kepada pihak yang memang dapat mengelola risiko-risiko tersebut secara lebih
efisien dan efektif.
Prinsip alokasi risiko lazimnya adalah “Risiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang relatif lebih
mampu mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah untuk menyerap risiko tersebut. Jika
prinsip ini diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi risiko yang rendah dan
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 38
biaya proyek yang lebih rendah sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan proyek
tersebut.
Dalam transaksi proyek KPBU, penentuan kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerjasama (yang
dilakukan setelah melakukan analisis risiko sebagai bagian dari studi kelayakan proyek) perlu
memenuhi prinsip Alokasi Risiko. Upaya menghasilkan suatu skema alokasi risiko yang optimal
penting demi memaksimalkan nilai manfaat uang (value for money).
8.3. Metode Penilaian Risiko
Dalam menentukan risiko yang paling besar kemungkinannya terjadi serta pengaruhnya yang paling
signifikan terhadap kelangsungan proyek KPBU ini, disusun suatu kriteria penilaian risiko yang
dilihat dari peringkat kemungkinannya untuk terjadi dan peringkat konsekuensi risiko.
Peringkat Kemungkinan Terjadi Risiko
Peringkat Keterangan
Hampir Pasti Terjadi Ada kemungkinan kuat risiko ini akan terjadi sewaktu-waktu seperti yang telah terjadi di proyek lainnya.
Mungkin Sekali Terjadi Risiko mungkin terjadi sewaktu-waktu karena adanya riwayat kejadian kasual
Mungkin Terjadi Tidak diharapkan, tapi ada sedikit kemungkinan terjadi sewaktu-waktu
Jarang Terjadi Sangat tidak mungkin, tetapi dapat terjadi dalam keadaan luar biasa. Bisa terjadi, tapi mungkin tidak akan pernah terjadi
Hampir Tidak Mungkin Terjadi
Risiko ini secara teoritis dimungkin terjadi, namun belum pernah didapati terjadi di proyek lainnya.
Pemeringkatan Dampak Risiko
Peringkat Dampak
Keuangan Keselamatan Penundaan Kinerja Hukum Politik
Tidak Penting
Varian <5% terhadap anggaran
Tidak ada/ hanya cidera pribadi,
Pertolongan Pertama dibutuhkan tetapi tidak ada penundaan hari
< 3 bulan Sesuai tujuan, tetapi ada dampak kecil terhadap unsur-unsur non-inti
Pelanggaran Kecil
Perubahan dan dampak kecil terhadap proyek
Ringan Varian 5%-10% terhadap anggaran
Cidera ringan, perawatan medis dan penundaan beberapa hari
3 – 6 bulan Sesuai tujuan, tetapi ada kerugian sementara dari sisi layanan, atau kinerja unsur-unsur non-inti yang berada dibawah standar
Pelanggaran prosedur/ pedoman internal
Perubahan memberikan dampak yang signifikan terhadap proyek
Sedang Varian 10%-20% terhadap anggaran
Cidera: Kemungkinan rawat inap dan banyak penundaan hari
6 – 12 bulan Kerugian sementara unsur proyek inti, atau standar kinerja unsur inti yang menjadi berada di bawah standar
Pelanggaran kebijakan/ peraturan pemerintah
Ketidakstabilan situasi berdampak pada keuangan dan kinerja.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 39
Besar Varian 20%_30% terhadap anggaran
Cacat sebagian atau penyakit jangka panjang atau beberapa cidera serius
1 – 2 tahun Ketidakmampuan untuk memenuhi unsur inti, dan secara signifikan menjadikan proyek dibatalkan
Pelanggan lisensi atau hukum, pengenaan penalti
Ketidakstabilan berdampak pada keuangan dan kinerja
Serius Varian 30%-50% terhadap anggaran
Kematian atau cacat permanen
>2 tahun Kegagalan total proyek
Intervensi peraturan atau tuntutan, pengenaan penalti
Ketidakstabilan menyebabkan penghentian layanan
Metode penilaian risiko tersebut akan dimasukan dalam matriks peta risiko sebagai berikut:
Tabel 1. Matriks Peta Risiko
Kemungkinan Konsekuensi
Tidak Penting Ringan Sedang Besar Serius
Hampir Pasti Menengah Menengah Tinggi Tinggi Tertinggi
Mungkin Sekali Rendah Menengah Menengah Tinggi Tertinggi
Mungkin Rendah Menengah Menengah Tinggi Tinggi
Jarang Rendah Rendah Menengah Menengah Tinggi
Hampir Tidak
Mungkin Rendah Rendah Rendah Menengah Menengah
8.4. Mitigasi Risiko
Mitigasi risiko bertujuan untuk memberikan cara mengelola risiko terbaik dengan
mempertimbangkan kemampuan pihak yang mengelola risiko dan juga dampak risiko. Mitigasi risiko
ini berisi rencana-rencana yang harus dilakukan pemerintah dalam kondisi preventif, saat risiko
terjadi, ataupun paska terjadinya risiko. Mitigasi risiko ini dapat berupa penghapusan risiko,
meminimalkan risiko, mengalihkan risiko melalui asuransi atau pihak ketiga lainnya, atau
menerima/menyerap risiko tersebut.
Berikut disampaikan contoh dari matriks risiko proyek KPBU di sektor infrastruktur e-government.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 40
Contoh Matriks Risiko Proyek KPBU E-Government Kategori Risiko dan
Persitiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai Best Practice
Kondisi Spesifik terkait Alokasi Risiko
1. RISIKO LAHAN
Keterlambatan dan kenaikan biaya pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan Biaya akibat proses pembebasan lahan yang berkepanjangan
Pemerintah menyediakan lahan proyek sebelum proses pengadaan
Lahan tidak dapat dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan proyek karena proses pembebasan lahan yang sulit
Status hukum lahan dan prosedur yang jelas dalam pembebasan lahan proyek
Kejelasan status hukum dan tata ruang lahan bisa menjadi kendala
Proses permukiman kembali yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan biaya karena rumitnya isu proses pemukiman kembali
Kompensasi yang wajar dan komunikasi yang baik dengan pihak yang terkena dampak
Dampak sosial relatif luas bila lahan di perkotaan dan sifatnya masih produktif
Kesulitan pada kondisi lokasi yang tak terduga
Keterlambatan karena ketidakpastian kondisi lokasi
Data historis penggunaan lahan dan penyelidikan tanah
Kerusakan artefak dan barang kuno pada lokasi
Data historis penggunaan lahan dan penyelidikan tanah
Gagal menjaga keselamatan dalam lokasi
Implementasi prosedur keselamatan kerja yang baik
Kontaminasi/polusi ke lingkungan lokasi
Kesesuaian dengan studi Amdal yang baik
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI, DAN UJI OPERASI
Risiko design brief Kerugian akibat tidak jelasnya/tidak lengkapnya design brief
Konsultan desain yang
berpengalaman dan baik
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain yang diminta operator
Konsultan desain yang berpengalaman dan baik
Biasanya teridentifikasi saat uji operasi teknis
Terlambatnya penyelesaian konstruksi
Dapat termasuk terlambatnya pengembalian akses lokasi
Kontraktor yang handal dan klausul kontrak yang standar
Kenaikan biaya konstruksi
Kesepakatan faktor eskalasi harga tertentu dalam kontrak
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 41
Kategori Risiko dan Persitiwa Risiko
Deskripsi PJPK BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Risiko uji operasi Kesalahan estimasi waktu/ biaya dalam uji operasi teknis
Koordinasi kontraktor dan operator yang baik
3. RISIKO SPONSOR
Kinerja subkontraktor yang buruk
Proses pemilihan sub-kontraktor yang kredibel
Kegagalan/default dari sub-
kontraktor
Proses pemilihan sub-kontraktor yang kredibel
Kegagalan/default dari Badan Usaha
Default Badan Usaha yang mengarah ke terminasi/step-in oleh Financier
Konsorsium didukung sponsor yang kredibel dan solid
Kegagalan/default dari sponsor proyek
Default pihak sponsor (atau anggota konsorsium)
Proses PQ untuk memperoleh sponsor yang kredibel
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai financial close
Tidak tercapainya financial close karena ketidakpastian kondisi pasar
Koordinasi yang baik dengan potential lenders
Bisa juga karena conditions precedence tidak terpenuhi
Risiko struktur finansial Inefisiensi karena struktur modal proyek yang tidak optimal
Konsorsium didukung sponsor/lender yang kredibel dan solid
Risiko nilai tukar mata uang fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar mata uang
Instrumen lindung nilai
Risiko tingkat inflasi Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi terhadap asumsi dalam life-cycle cost
Faktor indeksasi tarif;
Risiko suku bunga Fluktuasi (non ekstrim) tingkat suku bunga
Lindung nilai tingkat suku bunga
Risiko asuransi (1) Cakupan asuransi untuk risiko tertentu tidak lagi tersedia dari penyedia asuransi di pasaran
Konsultansi dengan spesialis/broker asuransi
Khususnya untuk cakupan asuransi risiko terkait keadaan kahar
Risiko asuransi (2) Kenaikan substansial tingkat premi terhadap estimasi awal
Konsultansi dengan spesialis/broker asuransi
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 42
Kategori Risiko dan Persitiwa Risiko
Deskripsi PJPK BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun
Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi
Operator yang handal; Spesifikasi output yang jelas
Aksi industry Aksi mogok, larangan kerja,dsb
Kebijakan SDM dan hubungan industrial yang baik
Bisa oleh staf operator, subkontraktor atau penyuplai
Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M atau kenaikan tidak terduga
Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Kesalahan estimasi biaya life cycle
Kesepakatan/kontrak dengan supplier seawal mungkin
Kecelakaan lalu lintas atau isu keselamatan
Asuransi kewajiban pihak ketiga
6. RISIKO PENDAPATAN
Kegagalan mengajukan
penyesuaian tarif
Akibat BU tidak mampu memenuhi standar minimal yang disepakati
Kinerja operasi yang baik dan jelas;
Penyesuaian tarif periodic terlambat
Pada indeksasi tarif terhadap tingkat inflasi
Kinerja operasi yang baik dan jelas;
Tingkat penyesuaian tarif lebih rendah dari proyeksi
khususnya setelah indeksasi tarif dan rebasing tariff
Kinerja operasi yang baik dan jelas;
Kesalahan perhitungan estimasi tarif
Survei user affordability and willingness yang handal
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko jaringan (1) Ingkar janji otoritas untuk membangun dan memelihara jaringan sesuai rencana
Standar kinerja operasi dan pengawasan yang baik
Risiko jaringan (2) Ingkar janji otoritas untuk membangun fasilitas penghubung
Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor publik
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 43
Kategori Risiko dan Persitiwa Risiko
Deskripsi PJPK BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Risiko jaringan (3) Ingkar janji otoritas untuk tidak membangun fasilitas pesaing
Pemahaman kontrak yang baik oleh sektor publik
8. RISIKO INTERFACE
Risiko interface (2) Ketimpangan kualitas pekerjaan dukungan pemerintah dan yang dikerjakan BU.
Pekerjaan perbaikan oleh pihak yang kualitas pekerjaannya lebih rendah
Kontrak konstruksi dari pihak pemerintah maupun BU harus selaras dalam kualitas pekerjaan
Risiko interface(3) Rework yang substantial terkait perbedaan standar / metode layanan yang digunakan
Kesepakatan para pihak sedini mungkin tentang standar /metode yang akan diterapkan
Kontrak konstruksi dari pihak pemerintahmaupun BU harus selaras dalam kualitas pekerjaan
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya dan/atau tidak bisa dikonversi dari Rupiah
• Pembiayaan domestik
• Akun pembiayaan luar negeri
• Penjaminan dari bank sentral
Mata uang asing tidak dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa ditransfer ke negara asal investor
• Pembiayaan domestik
• Akun pembiayaan luar negeri
• Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Bisa juga akibat default PJPK
• Mediasi
• Penjaminan pemerintah
Perubahan regulasi (dan pajak) yang umum
Perubahan regulasi (dan pajak) yang diskriminatif dan spesifik
Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Keterlambatan perolehan persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak wajar dari otoritas terkait
Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Gagal/terlambatnya perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak wajar dari otoritas terkait
Provisi kontrak yang jelas termasuk kompensasinya
Biasanya terkait isu selain Perencanaan
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 44
Kategori Risiko dan Persitiwa Risiko
Deskripsi PJPK BU Bersama Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
10. RISIKO KAHAR
Bencana alam Asuransi, bila dimungkinkan
Kahar politis Peristiwa perang, kerusuhan, gangguan keamanan masyarakat
Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim Asuransi, bila dimungkinkan
Kahar berkepanjangan Jika di atas 6-12 bulan,dapat mengganggu aspek ekonomis pihak yang terkena dampak
Setiap pihak dapat mengakhiri kontrak KPBU dan memicu prosedur terminasi proyek
Terutama bila asuransi tidak tersedia untuk risiko tertentu
11. RISIKO KEPEMILIKAN ALAT
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb Asuransi
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 45
BAB 9. KAJIAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PEMERINTAH
DAN/ATAU JAMINAN PEMERINTAH
Bab ini menguraikan kebutuhan Dukungan Pemerintah serta cakupan kebutuhan Jaminan
Pemerintah berdasarkan hasil kajian ekonomi dan komersial serta kajian risiko, proses dan strategi
untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, serta kajian kesiapan
proyek untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah
9.1. Kajian Kemampuan PJPK
Dalam sub-bab ini dikaji kemampuan PJPK dalam membiayai porsi pembiayaan yang menjadi
tanggung jawabnya dan juga kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan subsidi dan/atau
availability payment. Hal ini bisa dikaji dari kapasitas fiskal pemerintah daerah dan laporan keuangan
daerah selama 5 hingga 10 tahun ke belakang.
Selain kemampuan finansial, hal yang perlu dikaji juga adalah kemampuan sumber daya manusia
untuk dapat menyelenggarakan proyek KPBU dan juga menjalankan fasilitas yang akan di-KPBU-
kan
9.2. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah
Pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) diatur melalui Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dimana disebutkan bahwa Dukungan Kelayakan
adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan
terhadap Proyek Kerja Sama. Proyek yang dapat diberikan dukungan kelayakan memiliki total biaya
investasi paling kurang senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
Walaupun proyek KPBU tidak memerlukan Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF, sub-bab ini
tetap perlu dibahas dengan memberikan klarifikasi mengapa tidak perlu VGF. Misalnya karena nilai
proyek yang kurang dari seratus milyar rupiah dan tidak mengaplikasikan prinsip “pengguna
membayar”.
VGF diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi dengan porsi yang tidak
mendominasi keseluruhan biaya konstruksi (maksimal 49%).
Dalam sub-bab ini diuraikan pemenuhan kriteria untuk mendapatkan VGF. Beberapa hal yang perlu
dijawab dalam sub-bab ini diantaranya adalah:
a. Apakah proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak?
b. Apakah proyek didasarkan pada “prinsip pengguna membayar”
c. Apakah pemilihan investor swasta dilakukan melalui proses tender yang terbuka dan
kompetitif dibawah skema KPBU?
d. Apakah draft perjanjian kerjasama telah memuat skema peralihan aset dan/ atau manajemen
aset dari investor ke PJPK pada akhir masa konsesi?
e. Apakah dalam studi kelayakan telah menunjukkan:
• Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 46
• Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara finansial
apabila diberikan VGF
f. Apakah sektor yang akan di-KPBU-kan termasuk dalam sektor yang disebutkan dalam
Perpres No. 38 tahun 2015?
9.3. Kajian Kebutuhan Jaminan Pemerintah
Jaminan Pemerintah juga dapat diberikan kepada proyek infrastruktur dengan tujuan untuk
mengurangi risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha.Jaminan Pemerintah ini diberikan oleh
Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pada sub-bab ini dikaji mengenai ketentuan mengenai jaminan pemerintah, risiko infrastruktur yang
dapat diberikan penjaminan, kajian penjaminan yang mengacu pada PMK No 8/PMK/08/2016,
rencana pengusulan Jaminan Pemerintah, dan sebagainya.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 47
BAB 10. KAJIAN MENGENAI HAL-HAL YANG PERLU
DITINDAKLANJUTI (OUTSTANDING ISSUES)
Pada bab ini akan diuraikan hal-hal kritis yang perlu ditindaklanjuti dengan isi sub-bab sebagai
berikut:
10.1. Identifikasi Hal-Hal Kritis
Sub-bab ini akan menguraikan hal-hal kritis yang perlu diselesaikan pada tahap penyiapan proyek
KPBU dan juga sebelum dimulainya tahap transaksi KPBU, seperti misalnya penyelesaian studi
AMDAL, perizinan, ekspose kepada DPRD, dan sebagainya.
10.2. Rencana Penyelesaian Hal-Hal Kritis
Sub-bab ini menguraikan strategi, rencana, jadwal dan penanggung jawab penyelesaian hal-hal kritis
yang perlu diselesaikan. Hal ini dijabarkan dalam bentuk matriks.
TOOLKIT KPBU INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA
E-GOVERNMENT 2017
BUKU IV 48
BAB 11. KAJIAN PENGADAAN
Dalam bab ini perlu diuraikan beberapa hal berikut
11.1. Landasan Hukum Pengadaan KPBU
Menguraikan berbagai landasan hukum yang harus digunakan dalam melakukan pengadaan Badan
Usaha Pelaksana
11.2. Pembentukan Panitia Pengadaan
Menguraikan surat keputusan pembentukan Panitia Pengadaan, serta tugas dan tanggung Panitia
Pengadaan.
11.3. Tahapan Dalam Pengadaan KPBU
Menguraikan tahapan pengadaan Badan Usaha Pelaksana, yaitu apakah perlu dilakukan pelelangan
satu tahap atau pelelangan dua tahap, beserta dengan berbagai pertimbangannya.
Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan Pelelangan Satu Tahap, dilakukan untuk Proyek KPBU
yang memiliki karakteristik:
a. Spesifikasi dari Penyediaan Infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas; dan
b. Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai output yang optimal.
Pemilihan Badan Usaha dengan Pelelangan Dua Tahap dilakukan untuk Proyek KPBU yang
memiliki karakteristik:
a. Spesifikasi dari Penyediaan Infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti karena
terdapat variasi inovasi dan teknologi; dan
b. Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output yang optimal.
11.4. Progres Pengadaan
Menjelaskan proses pengadaan secara umum, sesuai dengan tahapan pengadaan seperti tertuang pada
sebelumnya. Tabel dibawah adalah contoh tahapan-tahapan dalam proses pengadaan/pelelangan.
11.5. Jadwal dan Kontak
Menguraikan perkiraan jadwal proses pengadaan Badan Usaha dan juga menguraikan alamat
sekretariat Panitia Pengadaan