Oleh :Drh. I KETUT DIARMITA,M.P

Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar

2011

Kuliah Legislasi Veteriner FKH Unud

PENDAHULUANPENDAHULUAN

TDK BOLEH TERJADI INSINKRONISASITDK BOLEH TERJADI INSINKRONISASI BBerlaku asas erlaku asas lex superior derogat legi inferiorilex superior derogat legi inferiori (peraturan hukum yang lebih (peraturan hukum yang lebih

tinggi menyisihkantinggi menyisihkan p peraturan hukum yang lebih rendah)eraturan hukum yang lebih rendah)

MENGANTISIPASI MENYEBARNYA PENYAKIT AI DI BERBAGAI WILAYAH

INDONESIA, BEBERAPA PROPINSI MELAKUKAN PENUTUPAN DAERAH

DG TERBITNYA KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

SUATU KEPUTUSAN DAN/ATAU PERATURAN KEPALA DAERAH DAPAT

DIARTIKAN MRPK PERWUJUDAN DARI ADANYA WEWENANG BEBAS

(DISCRECY) DARI PARA PENYELENGGARA NEGARA YG LEBIH TEPAT

DISEBUT WEWENANG BERTINDAK BERDASARKAN KEBIJAKSANAAN

PENDAHULUAN

PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN DAN TRANSIT UNGGAS DARI LUAR PULAU BALI

Pertimbangan : bahwa dlm rangka mempertahankan provinsi Bali tetap sbg daerah bebas kasus penyakit Avian Influenza maka perlu melakukan penutupan sementara pemasukan dan transit unggas dari luar pulau Bali

KEPUTUSAN DIRJEN PETERNAKAN DEPTAN RI NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR INFLUENZA PD UNGGAS (AVIAN INFLUENZA) UNGGAS DEWASA

(1) DARI DAERAH TERTULAR KE DAERAH BEBAS/TERANCAM : DILARANG

(2) DARI DAERAH TERTULAR KE DAERAH TERTULAR LAINNYA

A. DIIJINKAN, SYARAT TLH VAKSINASI SEKURANG-KURANGNYA 21 HR SBLM KIRIM

B. BERASAL DARI PETERNAKAN YG TDK TJD KASUS AI SEKURANG-KURANGNYA

30 HARI TERAKHIR BAIK KLINIS MAUPUN PA

C. DIANGKUT UTK 1 KALI TUJUAN (TDK BOLEH TRANSIT). BOX DIDESINF SBLM KIRIM,

MUSNAHKAN DI TUJUAN

D. SERTAI SURAT KET DARI DRH PEMPROV/PEMKAB ASAL

PERMASALAHANPERMASALAHAN

BALI SUDAH TIDAK BEBAS AIBALI SUDAH TIDAK BEBAS AI

ISTILAH/BAHASA HUKUM “SEMENTARA”ISTILAH/BAHASA HUKUM “SEMENTARA”

APA SANKSI JIKA ADA HCAPA SANKSI JIKA ADA HC

REKOMENDASI UNGGAS MASUK/KELUAR LAGI UTK LOMBAREKOMENDASI UNGGAS MASUK/KELUAR LAGI UTK LOMBA

RYSK ANALYSISRYSK ANALYSIS

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

PERSYARATAN KARANTINA ANTAR AREA : WAJIB (PASAL 6)

KEWAJIBAN TAMBAHAN : PERLAKUAN TERTENTU, SERTIFIKAT TERTENTU (PASAL 8)

TUGAS POKOK KARANTINA HEWAN MENCEGAH MASUK DAN TERSEBARNYA HPHK DARI LN DAN DARI SUATU AREA KE AREA LAIN

DI DN ATAU KELUARNYA DARI WILAYAH RI

LAKSANAKAN TUGAS POKOK MAKA PETUGAS KARANTINA LAKUKAN 8 P (PEMERIKSAAN, PENGASINGAN, PENGAMATAN, PERLAKUAN, PENAHANAN, PENOLAKAN, PEMUSNAHAN, PEMBEBASAN)

TINDAKAN PEMUSNAHAN MEMILIKI DASAR HUKUM YANG KUAT, BAIK YANG DIATUR DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 1992 MAUPUN PP NOMOR 82 TAHUN 2000 TMSK DALAM KUHP

UU NOMOR 6 TAHUN 1967

PASAL 20PENYAKIT HEWAN

1. PENOLAKAN PENYAKIT HEWAN MELIPUTI KEGIATAN PENOLAKAN MASUKNYA SUATU PENY HEWAN KE DALAM WILAYAH RI

2. PENCEGAHAN PENY HEWAN MELIPUTI :a. KARANTINA;b. PENGAWASAN LALU LINTAS HEWANc. PENGAWASAN ATAS IMPOR DAN EKSPOR HEWANd. DST

3. PEMBERANTASAN PENY HEWAN MELIPUTI :a. PENUTUPAN SUATU DAERAH TERTENTU UTK KELUAR DAN

MASUKNYA HEWANb. DST

PP NOMOR 15 TAHUN 1977

PASAL 3

DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN PENOLAKAN PENYAKIT HEWAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD PASAL 2, MAKA SETIAP HEWAN/ TERNAK, BAH, HBAH YG DIDATANGKAN DARI LN KE DALAM WILAYAH NEG RI HARUS DISERTAI SKKH YG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG DARI NEGARA ASALNYA

PASAL 4

PEMINDAHAN HEWAN/TERNAK, BAH, DAN HBAH DARI SUATU WILAYAH PROPINSI LAINNYA DLM NEG RI HRS DISERTAI SKKH YG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG UTK ITU, DENGAN MEMENUHI TATACARA KARANTINA HEWAN

PP NOMOR 15 TAHUN 1977

PASAL 5

(2) SETIAP ORANG HRS MENCEGAH TIMBULNYA DAN MENJALARNYA PENY HWN YG DPT DIBAWA OLEH HEWAN/TERNAK, BAH, DAN HBAH DLM PERJALANAN ATAU PENGANGKUTAN ANTAR PULAU/ WILAYAH SESUAI DG KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PER-UU-AN YG BERLAKU

PASAL 6

1) PELAKS TINDAKAN-TINDAKAN PENOLAKAN, PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENGOBATAN PENY HWN DIATUR LEBIH LANJUT OLEH MENTERI

2) WEWENANG PENGATURAN SBGMN DIMAKSUD PD AYAT (1) DPT DILIMPAHKAN KPD PEJABAT YG DITUNJUK OLEH MENTERI

3) WEWENANG PELAKSANAAN KETENTUAN SBGMN DIMAKSUD AYAT (1) DAN AYAT (2) DPT DILIMPAHKAN OLEH MENTERI KPD GUBERNUR KEPALA DAERAH

BAGAIMANA THD SATWA/SATWA LIAR?

PASAL 1

5. SATWA ADALAH SEMUA JENIS SUMBER DAYA ALAM HEWANI YG HIDUP DI DARAT DAN/ATAU DI AIR, DAN/ATAU DI UDARA

7. SATWA LIAR ADALAH SEMUA BINATANG YG HIDUP DI DARAT. DAN/ATAU DI AIR, DAN/ATAU DI UDARA YG MSH MEMP SIFAT-SIFAT LIAR, BAIK YG HIDUP BEBAS MAUPUN YG DIPELIHARA OLEH MANUSIA

PASAL 21

(2) SETIAP ORANG DILARANG UTK : a. MENANGKAP, MELUKAI, MEMBUNUH, MENYIMPAN, MEMILIKI,

MEMELIHARA, MENGANGKUT, DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP

UU NOMOR 5 TAHUN 1990

PASAL 22

(3) PENGECUALIAN DARI LARANGAN MENANGKAP, MELUKAI DAN MEMBUNUH SATWA YG DILINDUNGI DPT PULA DILAKUKAN DLM HAL OLEH KRN SUATU SEBAB SATWA YG DILINDUNGI MEMBAHAYAKAN KEHIDUPAN MANUSIA

(4) KETENTUAN LEBIH LANJUT SBGMN DIMAKSUD DLM AYAT (1), AYAT (2), DAN AYAT (3) DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

KUHP DAN YURISPRUDENSIBEBERAPA PASAL DARI KUHP DAN YURISPRUDENSI/ARREST YG BERKAITAN DG PELAKSANAAN TUGAS KHUSUSNYA TINDAKAN PEMUSNAHAN. YURISPRUDENSI MEMP KEKUATAN MENGIKAT SPT HALNYA UU, MESKIPUN TDK SAMA KUALITASNYA DG KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

PASAL 406 : (1) Barangsiapa dgn sengaja dan melawan hukum menghancurkan, ..... diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau ... (2) Dijatuhkan pidana yang sama thd orang yg dng sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menghilangkan harus diartikan secara luas, tmsk di dlmnya mengambil. Barang itu perlu hilang atau tdk diketemukan lagi.

HR, 4 April 1921

Membunuh seekor anjing untuk mengakhiri penderitaannya tidak menghapuskan sifat melawan hukum.

HR 29 Mei 1922

KUHP DAN YURISPRUDENSIKUHP DAN YURISPRUDENSI

PPASALASAL 4848 ::

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.

Dalam peristiwa itu tidak dapat ditentukan dasar pembenaran yang sah untuk Dalam peristiwa itu tidak dapat ditentukan dasar pembenaran yang sah untuk membenarkan perbuatan dokter hewan itu. Sehingga dipertimbangkan suatu membenarkan perbuatan dokter hewan itu. Sehingga dipertimbangkan suatu bentuk tertentu dari daya paksa. Daya paksa dalam perkara ini terdiri dari bentuk tertentu dari daya paksa. Daya paksa dalam perkara ini terdiri dari konflik dari beberapa kepentingan : meracun sapi-sapikonflik dari beberapa kepentingan : meracun sapi-sapi demi kepentingan ternak demi kepentingan ternak seluruhnya, atau taat pada peraturan yang sah, yang melarang kerasseluruhnya, atau taat pada peraturan yang sah, yang melarang keras meracun meracun ternak yang sehat tanpa kekecualian. Tindakan dokter hewan itu juga dapat ternak yang sehat tanpa kekecualian. Tindakan dokter hewan itu juga dapat diuraikan sebagai suatu tindakan, yang tidak bertentangan dengan ketelitian diuraikan sebagai suatu tindakan, yang tidak bertentangan dengan ketelitian yang sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap orang lain dan milik yang sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap orang lain dan milik orang lain.orang lain.

HR 20 Februari 1933HR 20 Februari 1933

PASAL 50 Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang,

tidak dipidana.

Ketentuan undang-undang adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh setiap penguasa yang berwenang menurut undang-undang, bukan saja peraturan yang dikeluarkan oleh atau berdasarkan undang-undang negara.

HR 26 Juni 1899

Pembunuhan yang dilakukan untuk memenuhi hukum adat tidak merupakan hal yang membebaskan seperti yang dimaksud dalam pasal 50 KUHP.

MA No. 20 K/Kr/1970

Tanggal 3 Nopember 1971

KUHP DAN YURISPRUDENSI

PPASALASAL 51 51 : : (1)(1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan jabatan yang diberikanyang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidakoleh penguasa yang berwenang, tidak dipidanadipidana (2)(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnyaPerintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yangpidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwadiperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang danperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasukpelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.dalam lingkungan pekerjaannya.

Perintah dari pimpinan R.M.S. kepada terdakwa tidak merupakan perintah jabatan Perintah dari pimpinan R.M.S. kepada terdakwa tidak merupakan perintah jabatan yang dimaksudyang dimaksud oleh pasal 51 KUHP, karena perintah menurut pasal ini harus oleh pasal 51 KUHP, karena perintah menurut pasal ini harus diberikan oleh pembesar yangdiberikan oleh pembesar yang berwenang untuk itu.berwenang untuk itu.

MA No. 181 K/Kr/1959MA No. 181 K/Kr/1959 Tanggal 9 Pebruari 1960Tanggal 9 Pebruari 1960

KUHP DAN YURISPRUDENSIKUHP DAN YURISPRUDENSI

PASAL 267 : (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang

ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) ............ PASAL 544 (1) Barangsiapa tanpa izin Kepala Polisi atau pejabat yg ditunjuk utk itu mengadakan

sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

PASAL 548 : Barangsiapa tanpa wenang, membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di

tanah yg sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

KUHP DAN YURISPRUDENSI

PASAL 6 (1) Penyidik adalah :

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU

PASAL 7 (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai

wewenang sesuai dengan UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing…...

PASAL 108 (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban

peristiwa yang mrpkn tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan

(2) …. dst (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui

tentang terjadinya peristiwa yang mrpk tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik

KUHAP

KEBERHASILAN PEMBERANTASAN PENYAKIT KEBERHASILAN PEMBERANTASAN PENYAKIT AAVIANVIAN IINFLUENZANFLUENZA (AI) (AI) SANGAT TERGANTUNG KEPADA :SANGAT TERGANTUNG KEPADA :

KONSISTENSI PEJABAT YG BERWENANGKONSISTENSI PEJABAT YG BERWENANGKONSISTENSI APARAT PEMERINTAH (PNS)KONSISTENSI APARAT PEMERINTAH (PNS)KONSISTENSI APARAT PENEGAK HUKUMKONSISTENSI APARAT PENEGAK HUKUMKONSISTENSI MASYARAKATKONSISTENSI MASYARAKAT

Pelaksanaan tindakan pemusnahan yang dilakukan oleh petugas Pelaksanaan tindakan pemusnahan yang dilakukan oleh petugas ((karantinakarantina) dan atau) dan atau PNS PNS hendaknya dapat ditindaklanjuti dengan hendaknya dapat ditindaklanjuti dengan penegakan hukum oleh Penyidikpenegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Tindakan pemusnahan yang dilakukan terhadap media pembawa Tindakan pemusnahan yang dilakukan terhadap media pembawa penyakit AI penyakit AI harus dibarengi denganharus dibarengi dengan tindakan perlakuan terhadap tindakan perlakuan terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yangorang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui diketahui atau diduga turut membawa penyakit atau diduga turut membawa penyakit AIAI..