tim layanan advokasi tahun 2019 - lkpp

1

Tim Layanan Advokasi

Tahun 2019

BIRO ADMINISTRASI

PENGADAAN BARANG/ JASA

SETDA PROVINSI JAWA

TENGAH

Dasar Hukum

2

Dasar Hukum

3

Pembentukan1. Pembentukan Tim Advokasi

Terbentuknya Tim Advokasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 020/33 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi PengadaanBarang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Juli 2019.

2. Keanggotaan

• Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/JasaSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab

• Auditor Inspektorat Provinsi Jawa TengahKetua

• Kepala Bidang Akuntansi pada Badan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

• Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PengadaanBarang/Jasa pada Biro Administrasi PengadaanBarang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah

Anggota

KeanggotaanTim Advokasi

4

• Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasapada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDAProvinsi Jawa Tengah

• Kepala Bagian Pengelolaan Sistem Informasi PBJ padaBiro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDAProvinsi Jawa Tengah

• Kepala Seksi Administrasi Teknis Wilayah Barat padaDinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta KaryaProvinsi Jawa Tengah

• Kanit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

• Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana KhususKejaksaan Tinggi Jawa Tengah

• Kepala Sub Bagian Pengendalian AdministrasiPelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada BiroAdministrasi Pembangunan Daerah SETDA ProvinsiJawa Tengah

Anggota

5

• Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BiroHukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

• Kepala Sub Bagian Advokasi PengadaanBarang/Jasa pada Biro Administrasi PengadaanBarang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah

• Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan PengadaanSecara Elektronik pada Biro AdministrasiPengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi JawaTengah

• Kepala Sub Bagian Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa pada Biro Administrasi PengadaanBarang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah

• Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli MadyaSEKDA Provinsi Jawa Tengah

• Pelaksana

• Pelaksana

Anggota

6

Tugas Tim Advokasi

7

3. Tugas

a Menyusun dan mempersiapkan SOP Manajemen Resiko (mengakomodirberbagai jenis resiko seperti resiko hukum, tender gagal, keterlambatanpenyelesaian pekerjaan);

b Menyusun dan mempersiapkan Standar Pengelolaan Resiko LayananPengadaan secara elektronik;

c Menyusun dan mempersiapkan Kode Etik Pengelola UKPBJ;

d Memberikan Konsultasi kepada Pejabat/Pelaksana dari OrganisasiPerangkat Daerah, yang mempunyai tugas membidangi PengadaanBarang/Jasa;

e Melakukan pendampingan terhadap Pejabat/Pelaksana dari OrganisasiPerangkat Daerah, yang sedang menghadapi permasalahan hukum;

Tugas Tim Advokasi

8

f Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Gubernur sesuaiperaturan perundang-undangan dalam rangka mendukung ProgramAdvokasi Pengadaan barang/Jasa;dan

g Melaporkan hasilnya pelaksanaan tugas dalam huruf a sampai denganhuruf f, secara periodik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabiladiperlukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Rancangan Perubahan Tim Advokasi menjadi Clearing House

Tugas

9

No Tim Advokasi Clearing House

a Menyusun dan mempersiapkan SOP

Manajemen Resiko (mengakomodir

berbagai jenis resiko seperti resiko

hukum, tender gagal, keterlambatan

penyelesaian pekerjaan).

Mempercepat pengambilan

keputusan secara komprehensif,

efektif, dan transparan.

b Menyusun dan mempersiapkan

Standar Pengelolaan Resiko Layanan

Pengadaan secara elektronik.

Meningkatkan kapabilitas

Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Tengah dalam menyelesaikan

permasalahan pengadaan

barang/jasa.

c Menyusun dan mempersiapkan

Kode Etik Pengelola Unit Layanan

Pengadaan Barang/Jasa.

Mengurangi risiko sanggah,

pengaduan, dan permasalahan

hukum.

d Memberikan Konsultasi kepada

Pejabat/Pelaksana dari Organisasi

Perangkat Daerah, yang mempunyai

tugas membidangi Pengadaan

Barang/Jasa.

Menjaga kepercayaan publik

terhadap proses pengadaan

barang/jasa.

Rancangan perubahan Tim Advokasi menjadi Clearing House

Tugas

10

No Tim Advokasi Clearing House

e Melakukan pendampingan terhadap

Pejabat/Pelaksana dari Organisasi

Perangkat Daerah, yang sedang

menghadapi permasalahan hukum.

-

f Melaksanakan tugas lain yang

diberikan kepada Gubernur sesuai

peraturan perundang-undangan

dalam rangka mendukung Program

Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;dan

-

g Melaporkan hasilnya pelaksanaan

tugas dalam huruf a sampai dengan

huruf f, secara periodik setiap tahun

dan sewaktu-waktu apabila

diperlukan kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

-


Keanggotaan

11

No Jabatan Tim Advokasi Clearing House

1 Penasehat Gubernur Jawa Tengah -

2 Pengarah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

3 Pembina Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa TengahAsisten Ekonomi Dan Pembangunan

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

4 Penanggung

Jawab

Kepala Biro Administrasi Pengadaan

Barang/Jasa Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah

-

5 Ketua Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Kepala Biro Administrasi Pengadaan

Barang/Jasa Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah

6 Wakil - Irbansus pada Inspektorat Provinsi Jawa

Tengah

7 Sekretaris - Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi

Pengadaan Barang/Jasa pada BiroAdministrasi Pengadaan Barang/JasaSETDAProvinsi Jawa Tengah


Keanggotaan

12


8 Keanggotaan 1. Kepala Bidang Akuntansi pada

Badan Pengelola Keuangan DanAset Daerah

1. Kepala Bagian Pengelolaan


2. Kepala Bagian Pembinaan dan

Advokasi PengadaanBarang/Jasa pada BiroAdministrasi Pengadaan

Barang/Jasa SETDA ProvinsiJawa Tengah

2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan

Hak Azasi Manusia pada Biro HukumSETDAProvinsi Jawa Tengah


Pengadaan Barang/Jasa padaBiro Administrasi PengadaanBarang/Jasa SETDA Provinsi

Jawa Tengah

3. Kanit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda

Jawa Tengah


Sistem Informasi PengadaanBarang/Jasa pada BiroAdministrasi Pengadaan

Barang/Jasa SETDA ProvinsiJawa Tengah

4. Jaksa Fungsional Pada Bidang

Tindak Pidana Khusus KejaksaanTinggi Jawa Tengah


Keanggotaan

13


8 Keanggotaan 5. Kepala Seksi Administrasi Teknis

Wilayah Barat pada DinasPekerjaan Umum Bina Marga DanCipta Karya Provinsi Jawa Tengah

5. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan


6. Kanit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus

Polda Jawa Tengah6. Kepala Sub Bagian Advokasi


7. Jaksa Fungsional Pada Bidang

Tindak Pidana Khusus KejaksaanTinggi Jawa Tengah

-

8. Kepala Sub Bagian Pengendalian

Administrasi PelaksanaanPembangunan Infrastruktur padaBiro Administrasi Pembangunan

Daerah SETDA Provinsi JawaTengah

-

9. Kepala Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Hukum pada BiroHukum SETDA Provinsi JawaTengah

-


Keanggotaan

14


8 Keanggotaan 10. Kepala Sub Bagian Advokasi


-

11. Kepala Sub Bagian Pengelolaan

Layanan Pengadaan SecaraElektronik pada Biro AdministrasiPengadaan Barang/Jasa SETDA

Provinsi Jawa Tengah

-

12. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan


-

13. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan

Ahli Madya SEKDA Provinsi JawaTengah

-

14. Pelaksana pada Biro Administrasi

Pengadaan Barang/Jasa SETDAProvinsi Jawa Tengah 2 (dua) orang

-

Langkah-Langkah yang telah dilakukan

1. Penyusunan Kode Etik dan SOP Pengelolaan Risiko Pengadaan Barang/Jasa.

A. Terbentuknya Kode Etik ASN

Terbentuknya Kode Etik ASN Khusus untuk Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengahberdasarkan Peraturan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor060/0025550/2019 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Biro AdministrasiPengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11Nopember 2019.

Maksud ditetapkannya Kode Etik

• Sebagai pedoman perilaku bagi Personel Biro APBJ dalam menjalankan profesi.

• Bagi atasan Personel Biro APBJ dalam mengevaluasi perilaku Personel Biro APBJ.

Tujuan ditetapkannya Kode Etik

• Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Personel Biro APBJdengan bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawabberdasarkan peraturan perundang-undangan.

• Personel Biro APBJ bersikap obyektif dan tidak memihak pada salah satukepentingan guna menghindari adanya konflik kepentingan dalam pengadaanbarang/jasa.

15

22

B. Terbentuknya SOP Pengelolaan Risiko Pengadaan Barang/Jasa.

2. Konsultasi dan Pendampingan Permasalahan Hukum

Pendampingan Permasalahan Hukum Tahun 2019

1. Permintaan Keterangan dan Dokumen untuk menindaklanjuti Laporan Informasi

tentang dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan Pengadaan PeralatanPraktik SMK, Pengadaan Personal Komputer untuk Pemenuhan Alat Lab TIK SMKKegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK TA 2019 pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Prov. Jateng terhadap Pokja Pemilihan 5 pada tanggal 23 Juli 2019 diDirektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

2. Permintaan Keterangan untuk menindaklanjuti Laporan Informasi tentang dugaan

tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktik SMKTahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jatengterhadap Tenaga Ahli pada tanggal 27 Agustus 2019 di Direktorat Reserse KriminalKhusus Polda Jateng.

3. Permintaan Keterangan dan Dokumen untuk menindaklanjuti Laporan Informasitentang dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan Konstruksi BelanjaModal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan – BiayaPembangunan Gedung Rawat Inap 5 (lima) Lantai Tahap II RSJD Surakarta TA 2018terhadap Pokja 1 pada tanggal 10 Desember 2019 di Direktorat Reserse KriminalKhusus Polda Jateng.

25

Pendampingan Permasalahan Hukum Tahun 2020

1. Permintaan Keterangan dan Dokumen untuk menindaklanjuti Laporan Informasi tentang

dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Gedungdan Bangunan – Pengadaan Bangunan Kesehatan – Biaya Pembangunan GedungRawat Inap 5 (lima) Lantai Tahap II RSJD Surakarta TA 2018 terhadap Pokja 1 padatanggal 27 Februari 2020 di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

2. Permintaan Keterangan Klarifikasi untuk menindaklanjuti Laporan Informasi tentang

dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan atau menyuruhmemasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik terkait dokumen lelangpelaksanaan tender Pembangunan Flyover Ganefo (Mranggen) Ruas Semarang-Godong (Kab. Demak) terhadap Pokja Pemilihan 8.1 pada tanggal 7 September 2020 diDirektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

3. Permintaan Keterangan dan Dokumen untuk menindaklanjuti Laporan Informasi

tentang dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanProv. Jateng pada paket :

- Pembangunan Kandang Ayam Close House TA 2019 terhadap Pokja Pemilihan 11

- Pengadaan Alat-Alat Peternakan TA 2019 terhadap Pokja Pemilihan 13

pada tanggal 28 September 2020 di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

26

2. Konsultasi dan Pendampingan Permasalahan Hukum

Sanksi Daftar Hitam Tahun 2019

1. Klarifikasi Permohonan Sanksi Daftar Hitam atas CV. Ragil Jaya sebagaiPemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Sapi Bakalan Tahun Anggaran 2019pada tanggal 20 September 2019 di Inspektorat Prov. Jateng

Telah ditetapkan sanksi daftar hitam selama 1 tahun

( 4 Okt 2019 s.d. 4 Okt 2020 )

2. Klarifikasi Permohonan Sanksi Daftar Hitam Atas PT. Ina Hasta Mandiri sebagaiPemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Kutoarjo-Ketawang (Kab.Purworejo) TA 2019 pada tanggal 11 November 2019 di Inspektorat Prov.Jateng.


( 21 Nov 2019 s.d. 21 Nov 2020 )

3. Pembahasan Status Pemenang PT. Mina Fajar Abadi pada Tender PaketPekerjaan Renovasi Fasilitas Lapangan Tennis Outdoor dan Tribun TahunAngaran 2019 pada tanggal 13 Agustus 2019 di Dinas Kepemudaan, Olahragadan Pariwisata Prov. Jateng.


( 27 Jun 2019 s/d 27 Jun 2020 )

27

3. Fasilitasi Penerapan Sanksi Daftar Hitam Oleh Inspektorat


1. Klarifikasi Permohonan Sanksi Daftar Hitam Atas CV. Wahana Pembangunansebagai Pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium(HPLC) TA 2019 pada tanggal 3 Januari 2020 di Inspektorat Prov. Jateng


( 20 Jan 2020 s.d. 20 Jan 2021 )

2. Klarifikasi Permohonan Sanksi Daftar Hitam atas CV. Nabila Abadi Jayasebagai Pemenang Tender :

- Belanja Bahan Material Jembatan Wilayah 2 (Kab. Banyumas dan Kab.Purbalingga,

- Belanja Bahan Material Jalan Wilayah 2 (Kab. Banyumas dan Kab.Purbalingga)

pada tanggal 17 Januari 2020 di Inspektorat Prov. Jateng

Telah ditetapkan sanksi daftar hitam selama 1 tahun .

( 30 Jan 2020 s.d. 30 Jan 2021 )

28



3. Klarifikasi Permohonan Sanksi Daftar Hitam atas PT. Bangun Gumelar Jayasebagai Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Kutoarjo-Ketawang(DAK) TA 2019 pada tanggal 24 Januari 2020 di Inspektorat Prov. Jateng


( 6 Feb 2020 s.d. 6 Feb 2021 )

4. Klarifikasi Permohonan Sanksi Daftar Hitam atas CV. Putri Wijayanti sebagaiPemenang Tender Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 30September 2020 di Inspektorat Prov. Jateng

Telah ditetapkan sanksi daftar hitam selama 1 tahun .

( 5 Okt 2020 s.d. 5 Okt 2021 )

29


TERIMA KASIH

30

Di sampaikan olehBIRO ADMINISTRASI PENGADAAN

BARANG/ JASASETDA PROVINSI JAWA TENGAH

tim layanan advokasi tahun 2019 - lkpp

Documents