DAFTAR ISI

BAB IPENDAHULUANI-21.1Latar BelakangI-21.2Tujuan dan SasaranI-61.3KeluaranI-61.4Peraturan yang TerkaitI-71.5Sistematika PelaporanI-8BAB IIGAMBARAN KEGIATAN SEBELUMNYA102.1Lingkup Kegiatan102.1.1Lingkup Wilayah102.1.2Lingkup Substansi102.2Konsep dan Metodologi yang DigunakanII-12.2.1Konsepsi AdvokasiII-12.2.2Metodologi yang DigunakanII-12.3KeluaranII-3BAB IIIMETODOLOGIIII-12.4Pendekatan StudiIII-12.4.1Konsep Dasar AdvokasiIII-12.4.2Pendekatan Penyempurnaan Materi AdvokasiIII-22.5Tahapan Pelaksanaan KegiatanIII-32.6Lingkup Pengelolaan RTHIII-72.6.1Focus Group DiscussionIII-72.6.2SosialisasiIII-102.6.3Perumusan Masalah dan Alternatif PenyelesaiannyaIII-11BAB IVKERANGKA PENYEMPURNAAN MATERI ADVOKASI12.4Diskusi Internal12.3.6Tujuan Diskusi12.3.7Topik dan Metode12.3.8Waktu dan Peserta22.3.9Uraian Acara Diskusi22.5Kegiatan Workshop Berikutnya1BAB VPENGORGANISASIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN13.4Organisasi Pelaksanaan15.1Penjadwalan2

iii

DAFTAR GAMBARTabel V1 Metode Pengumpulan DataV-3Tabel VI1 Jadwal Pelaksanaan PekerjaanVI-2

DAFTAR TABEL

Gambar I1Latar Belakang StudiI-2Gambar I2Siklus Pengelolaan RTHI-3Gambar II1Kota JayapuraII-2Gambar II2 Kota SorongII-3Gambar II3Kota AmbonII-6Gambar II4 Kota KupangII-7Gambar III1Fungsi RTHIII-2Gambar III2 RTH dan Sistem Penataan RuangIII-5Gambar IV1 Pendekatan Evaluasi RTHIV-1Gambar IV2 Kerangka Logis Evaluasi RTHIV-2Gambar V1 Tahapan Umum Evaluasi RTHV-1Gambar V2 Pengembangan Indikator Evaluasi RTHV-2Gambar VI1 Organisasi Pelaksanaan PekerjaanVI-1

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPenyelenggaraan penataan ruang mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mencakup upaya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, yang sekaligus melibatkan berbagai stakeholder. Pada prakteknya masing-masing stakeholder, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, masyarakat serta yang lain menghadapi hambatan untuk dapat secara optimal terlibat dalam penyelenggaraan penataan ruang.Pada konteks di atas, pemerintah pusat, berkepentingan untuk memperkuat kapasitas, baik dirinya sendiri serta stakeholder lainnya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat berjalan dengan efektif. Pendekatan yang digunakan adalah melalui pemberian advokasi bagi pemerintah daerah serta stakeholder di daerah lainnya. Pada prosesnya, khusus untuk kota/kabupaten di wilayah IV, advokasi diharapkan dapat memberikan nasehat dan bantuan dalam mengatasi dan mengelola berbagai permasalahan di lapangan yang terkait dengan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan penataan ruang (perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang), serta pengawasan penataan ruang.Secara umum advokasi diartikan sebagai suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju (Mansour Faqih, 2000). Lebih lanjut advokasi juga dipahami sebagai the promotion of cause or the influenching of policy, founding streams or other politically determined activity. Advokasi ketika dikaitkan dengan skala masalah yang dihadapi bisa dikategorikan kepada 3 (tiga) jenis: Advokasi diri, yaitu advokasi yang dilakukan pada skala lokal dan bahkan sangat pribadi. Misalnya saja ketika seorang pelajar tiba tiba diskorsing oleh pihak sekolah tanpa adanya kejelasan, maka advokasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari kejelasan atau klarifikasi kepada pihak sekolah Advokasi kasus, yaitu advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap orang atau kelompok yang belum memiliki kemampuan membela diri dan kelompoknya. Advokasi kelas, yaitu sebuah proses mendesakkan sebuah kebijakan publik atau kepentingan satu kelompok masyarakat (dalam hal ini pelajar dan remaja) dengan tujuan akhir terwujudnya perubahan sistematik yang berujung pada lahirnya produk perundang undangan yang melindungi atau berubahnya legislasi yang dianggap tidak adil. Advokasi jenis ini melibatkan stakeholder yang lebih banyak dan proses yang lebih sistematisBerdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan perubahan atau kebijakan, dengan memberikan dukungan penasehatan dan pemberdayaan pada pihak-pihak yang menjadi sasaran advokasi tersebut. Termasuk dalam upaya advokasi tesebut adalah menyusun desain upaya pemberdayaan dan penyadaran ke kelompok sasaran advokasi, termasuk merumuskan metode sosialisasi, penciptaan key person di berbagai daerah serta pengembangan jaringan.Pada kerangka pengertian advokasi tersebut, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan penasehatan dan konsultasi baik kepada instansi pemerintah pusat sendiri yaitu Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV maupun pemerintah daerah di lingkungan wilayah IV yang meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Penasehatan dan konsultasi ini dalam rangka mendukung pembinaan, peningkatan kualitas, serta percepatan penyesuaian penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat dan daerah di wilayah IV sesuai dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di Wilayah IV terbagi atas 2 (dua) tingkat, yaitu :1. Advokasi di tingkat pusat (Ditjen Penataan Ruang)a. Advokasi di tingkat pusat dilaksanakan dengan pendekatan antisipatifb. Fokusnya adalah pada capacity building terkait paradigma baru penataan ruang di Indonesiac. Metode yang digunakan adalah : Diskusi Ekskursi Penasehatand. Materi advokasinya meliputi : Buku Saku Advokasi Panduan Ekskursi Superblok dan Pengembangan Skala Besar Rekomendasi internal DJPR dan inter-dep Roadmap Advokasi untuk jangka menengah dan jangka panjang2. Advokasi di tingkat daerah di Wilayah IV (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT) dan di tingkat pusata. Pendekatan yang digunakan adalah responsifb. Metodenya adalah dengan pemberian konsultasi dan bimbingan, serta penasehatan (lisan dan tulisan)c. Materi advokasinya adalah Buku Pintar yang berisi : Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah IV Daftar Permasalahan Umum (general problem) hasil pemetaan masalah (problem mapping) terhadap DIM Daftar Permasalahan Strategis (key problem) hasil penstrukturan masalah terhadap permasalahan umum Daftar pertanyaan yang sering ditanyakan terkait penyebab permasalahan strategis atau Frequently Asked Questions (FAQ) Penataan Ruang Kumpulan jawaban atas FAQ, yang distrukturkan menjadi 5 topik utama yaitu : (1) Percepatan Penyelesaian RTRW, (2) Pemekaran Wilayah dan Tapal Batas, (3) Alih Fungsi Lahan, (4) Penataan Ruang Kawasan Pesisir dan (5) Hak UlayatSecara lebih luas kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan advokasi pada tahun 2008 tersebut adalah : Kajian literatur pada peraturan-peraturan yang berlaku, hasil-hasil kajian dan laporan kegiatan terdahulu terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV Survey pengumpulan data dan informasi, baik primer (dengan metode deep interview, diskusi, observasi) maupun sekunder (data instansional) Focus Group Discussion (FGD) Workshop yang melibatkan stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah Klinik atau diskusi pakar, dengan mengundang pada pakar atau nara sumber yang berkompeten terkait penanganan kasus/permasalahan Penasehatan Tertulis Dialog PenasehatanSeluruh upaya dan hasil pelaksanaan advokasi penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV tahun 2008 tersebut harus terus dilanjutkan pada tahun 2009 agar pada akhirnya tercipta advokasi yang berkelanjutan sehingga mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tahun 2009 ini upaya advokasi tersebut diharapkan sudah dapat dimantapkan dan kemudian dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya-upaya penyempurnaan konsep sebelumnya akan dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan sosialisasi konsep advokasi ke berbagai daerah.Kerangka pemikiran pelaksanaan advokasi penyelenggaraan penataan ruang yang bekelanjutan di Wilayah IV dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tahap penyiapan materi advokasi 2008

Penyusunan Materi Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Regulasi yang ada

Praktek penyelenggaraan penataan ruang yang ada

Persepsi Stakeholder

Tahap penyempurnaan materi advokasi 2009

Review Materi Advokasi

Sosialisasi Materi AdvokasiPengumpulan Umpan BalikUji Publik

Penyempurnaan Materi Advokasi

Tahap pelaksanaan advokasi 2010 dan seterusnya

IMPLEMENTASI ADVOKASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG YANG SESUAI DENGAN UU PENATAAN RUANG

Gambar I1Kerangka Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

1.2 Tujuan dan SasaranAdvokasi penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV Tahun 2009 merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa pada tahun sebelumnya. Tujuan kegiatan ini adalah menciptakan advokasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja penataan ruang sehingga terwujud penyelenggaraan penataan ruang nasional yang efektif sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.Untuk mencapai tujuan kegiatan, maka ditetapkan sasaran berikut :a. Terselenggaranya workshop di tingkat pusat untuk me-review konsep advokasi sebagai keluaran kegiatan advokasi sebelumnya, seperti buku saku advokasi, rekomendasi internal dan inter-dep, roadmap penanganan advokasi jangka pendek, menengah dan panjang serta buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IVb. Terselenggaranya forum sosialisasi dan uji publik atas konsep advokasi yang sudah di-review di 5 (lima) provinsi di Wilayah IVc. Tersusunnya hasil penyempurnaan : Buku saku advokasi Rekomendasi internal dan inter-dep Roadmap penanganan advokasi jangka pendek, menengah dan panjang Buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IVd. Terumuskannya rekomendasi berupa strategi dan rencana tindak menuju advokasi yang berkelanjutan di Tahun 2010

1.3 Keluaran Mengacu pada uraian di atas, maka keluaran rangkaian kegiatan advokasi penyelenggaraan penataan ruang pada periode 2009 ini adalah sebagai berikut :1. Buku saku advokasi final2. Rekomendasi internal dan inter-dep final3. Roadmap penanganan advokasi jangka pendek, menengah dan panjang4. Buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di Papua5. Buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di Papua Barat6. Buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di NTT7. Buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di Maluku8. Buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di Maluku Utara9. Strategi pelaksanaan advokasi selanjutnya10. Laporan Pelaksanaan Workshop

1.4 Peraturan yang TerkaitBeberapa peraturan yang sudah teridentifikasi dan terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang adalah sebagai berikut :1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pokok Perairan Indonesia2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional18. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar19. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung21. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional22. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang23. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 494/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaaan (KSNP-Kota).25. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 217/2002 yang memfokuskan pada sistem pembangunan permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat, pemenuhan shelter bagi semua sebagai kebutuhan dasar, serta mewujudkan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika PelaporanLaporan Pendahuluan ini disusun berdasarkan sistematika bab-bab yang masing-masing menguraikan hal yang berbeda namun secara keseluruhan membentuk satu alur pembahasan bagaimana mencapai tujuan kegiatan. Sistematika tersebut adalah :BAB 1PendahuluanBab ini menguraikan tentang latar belakang hingga dirumuskan kebutuhan pelaksanaan advokasi penyelenggaraan penataan ruang di daerah di Wilayah IV, serta penjelasan berikutnya mengenai tujuan serta dan manfaatnyaBAB 2Gambaran Kegiatan SebelumnyaPada bab ini secara ringkas akan menyajikan berbagai hal penting yang dapat memberikan gambaran mengenai penyusunan materi advokasi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2008. Sajian tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, metodologi yang digunakan serta ringkasan keluaran yang dihasilkanBAB 3MetodologiBab 3 ini akan menguraikan tentang konsep studi yang dijadikan referensi serta tahapan pelaksanaan dan metodologi yang digunkanaBAB 4Kerangka Penyempurnaan Materi Advokasi Fokus kegiatan advokasi penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2009 ini adalah penyempurnaan materi advokasi yang sudah tersusun sebelumnya, sehingga siap diimplementasikan pada tahun-tahun berikutnya. Penyempurnaan tersebut dilakukan melalui forum workshop atau diskusi lainnya yang secara umum akan diuraikan pada bab 4 iniBAB 5Pengorganisasian Pelaksanaan PekerjaanPada bab ini terutama akan diuraikan mengenai pengorganisasian personil pelaksana, serta penjadwalan

I-2

GAMBARAN KEGIATAN SEBELUMNYA

2 2.1 Lingkup Kegiatan2.1.1 Lingkup WilayahKegiatan advokasi penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2008 yang lalu, dilaksanakan di :1. Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV Ditjen Penataan Ruang di tingkat Pusat1. Tingkat Daerah meliputi : Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.1.2 Lingkup SubstansiSecara substansial, kegiatan advokasi tersebut mencakup beberapa hal berikut :1. Merumuskan bentuk, mekanisme, dan metodologi advokasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah IV1. Menyusun Laporan Pendahuluan1. Menyusun pedoman Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai pegangan bersama dan sekaligus sebagai dasar penyelenggaraan advokasi di masa mendatang1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat dan daerah di 5 provinsi di wilayah IV, meliputi penyusunan perangkat survey dan pelaksanaan survey sekunder dan survey primer (lapangan). Mencakup aspek-aspek penyelenggaraan penataan ruang sebagai berikut :3. Pengaturan Penataan Ruang3. Pembinaan Penataan Ruang3. Pelaksanaan (Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang)3. Pengawasan Penataan Ruang1. Menyusun DIM tiap provinsi dan kab/kota sampel, serta melakukan kompilasi.1. Melakukan Pemetaan Masalah (Problem Mapping) untuk menentukan permasalahan umum (General Problem) atau tipikal dialami oleh tiap daerah pada daerah sampel wilayah IV 1. Melakukan Penstrukturan Masalah (Problem Structuring) untuk menentukan permasalahan strategis (Key Problem) yang merupakan inti dari permasalahan umum yang ada, serta perumusan penyebab/problem statement serta FAQ (Frequently Asked Questions) terkait tiap permasalahan strategis tersebut.1. Menyelenggarakan Workshop Stakeholder dalam rangka klarifikasi dan penajaman bersama terhadap DIM dan permasalahan umum, serta rumusan bersama solusi penanganan 1. Mengkaji dan mengevaluasi solusi permasalahan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah IV (Problem Solving Analysis) yang merupakan jawaban terhadap tiap pertanyaan yang seringkali ditanyakan (FAQ)1. Menyelenggarakan diskusi pakar dalam rangka penajaman materi solusi/jawaban1. Merumuskan dan menyusun materi advokasi penyelenggaraan penataan ruang di wilayah IV 1. Memberikan masukan kepada aparat Dit. Tarwil IV serta aparat Pemerintah Provinsi/Kab./Kota di wilayah IV, melalui diskusi, sosialisasi, advisory, dan koordinasi di tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang di wilayah IV.1. Menyusun rangkuman laporan hasil advokasi di daerah dan di pusat dan menyusun Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah IV.

2.2 Konsep dan Metodologi yang Digunakan

2.2.1 Konsepsi AdvokasiKegiatan advokasi penyelenggaraan penataan ruang di wilayah IV ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan mendukung percepatan penyesuaian penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat dan daerah di wilayah IV (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT) , agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang yang baru, yaitu UU.No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Untuk itu maka Objek advokasi difokuskan pada aparat penataan ruang di tingkat pusat dan daerah di wilayah IV tersebut.Dalam rangka advokasi ini dibentuk suatu tim advisory yang akan menjadi pelaksana dan penasehatan. Tim advokasi terdiri dari para pakar bersumber dari akademisi dan praktisi bidang penataan ruang, didukung oleh aparat Ditjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.Advokasi ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan penataan ruang khususnya pembinaan penataan ruang, yang lebih melihat dari segi demand bukan dari segi supply. Oleh sebab itu maka pendekatan yang digunakan adalah :1. Pendekatan AntisipatifPenyusunan materi-materi dibutuhkan untuk disosialisasikan dalam rangka mendukung aparat penataan ruang dan konsultan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka melakukan penyesuaian penyelenggaraan penataan ruang terhadap amanat UU. 2. Pendekatan Responsif Dari segi responsif, Tim advokasi bertindak sebagai tim troubleshooter yang akan merespon tiap permasalahan yang muncul/insedentil, dan bertindak sebagai pengkaji kasus atau problem solver.

2.2.2 Metodologi yang DigunakanSecara garis besar metodologi pelaksanaan Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di Wilayah IV terbagi atas dua bagian besar, yaitu :1. Advokasi di tingkat pusat (Ditjen Penataan Ruang) dengan Pendekatan AntisipatifPada bagian ini advokasi difokuskan pada capacity building terkait paradigma baru penataan ruang di Indonesia, dengan metoda advokasi berupa diskusi, ekskursi, serta penasehatan. Sedangkan cakupan kegiatannya meliputi :1. Penyusunan Buku Saku Advokasi 1. Diskusi 1. Ekskursi Superblok dan Pengembangan skala besar 2. Advokasi di tingkat daerah di Wilayah IV dan di tingkat pusat (Ditjen Penataan Ruang) dengan Pendekatan Responsif Pada bagian ini advokasi di fokuskan pada capacity building aparat penataan ruang di tingkat pusat dan daerah di wilayah IV dalam menghadapi permasalahan yang pada umunya dihadapi di lapangan. Metoda advokasi yang digunakan meliputi pemberian konsultasi dan bimbingan, serta penasehatan.Advokasi di tingkat daerah di Wilayah IV dan di tingkat pusat (Ditjen Penataan Ruang) terdiri atas beberapa tahapan kegiatan, yaitu :1. Tahap Persiapan.Tahap persiapan ini terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu : Kordinasi dan mobilisasi tim Penajaman metodologi dan rencana kerja Perumusan materi pokok advokasi Penyusunan laporan pendahuluan1. Tahap Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Wilayah IV.Tahap identifikasi dan invetarisasi masalah ini terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu : Pengumpulan data dan informasi di pusat dan daerah (Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan NTT). Kegiatan ini meliputi : Pengisian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pengumpulan data profil daerah dan penataan ruangnya.. Pengumpulan studi, kajian, laporan kegiatan terdahulu terkait permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kompilasi permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Wilayah IV. Hasil pengisian DIM pada masing-masing provinsi di wilayah IV kemudian dikompilasi, untuk mendukung tahapan kegiatan selanjutnya, yaitu ; Problem Mapping dan Problem Structuring.1. Tahap Analisis. Tahap Analisis ini terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu : Pemetaan Masalah (Problem Mapping), dilakukan pada kompilasi DIM untuk menentukan permasalahan umum (General Problem) atau tipikal dialami oleh tiap daerah pada daerah sampel wilayah IV Penstrukturan Masalah (Problem Structuring), dilakukan pada permasalahan umum (General Problem), untuk menentukan permasalahan strategis (Key Problem) yang merupakan inti dari permasalahan umum yang ada. Perumusan penyebab/problem statement serta FAQ (Frequently Asked Questions) terkait tiap permasalahan strategis tersebut. Problem Solving Analysis, adalah kegiatan merumuskan pemecahan masalah dan jawaban terhadap tiap pertanyaan yang seringkali ditanyakan (FAQ) terkait penyebab munculnya kondisi permasalahan seputar isu strategis (key Problem). Jawaban dapat berupa solusi tindakan dan daftar langkah-langkah yang dapat diambil, atau berupa referensi peraturan berlaku yang dapat diacu. 1. Tahap Penasehatan/advokasi.Tahap penasehatan meliputi penyusunan materi advokasi dan penyelenggaraan advokasi ke daerah. Secara lebih rinci sebagai berikut : Penyusunan Buku Pintar FAQ (Frequently Asked Questions) Penataan Ruang. Advokasi/penasehatan ke Daerah Perumusan Rekomendasi internal DJPR dan inter-dep Perumusan Roadmap Advokasi 1. Tahap Finalisasi.Pada tahapan ini dilakukan penyusunan rangkuman keseluruhan proses dan hasil kegiatan advokasi penyelenggaraan penataan ruang di wilayah IV.

2.3 KeluaranBeberapa keluaran dari kegiatan advokasi penyelenggaraan penataan ruang yang lalu adalah :1. Buku SakuBuku saku advokasi merupakan salah satu bentuk Advokasi di tingkat pusat (Ditjen Penataan Ruang) dengan Pendekatan Antisipatif, dalam rangka capacity building terkait paradigma baru penataan ruang di Indonesia. Topik buku saku ini meliputi : Global Climate Change dan Adaptasi Penataan Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia. Beberapa Pemikiran tentang Pengawasan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Tinjauan Aspek Hukum terhadap UU.No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.1. Rekomendasi Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah IV bagi internal Ditjen Penataan Ruang dan inter-depRekomendasi internal DJPR dan inter-dep, disusun untuk permasalahan advokasi yang lebih kompleks dan membutuhkan penanganan terpadu lintas sektoral. Berikut adalah rekomendasi alternatif penanganan permasalahan advokasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah IV:Tabel II1 Rumusan Rekomendasi Penanganan Permasalahan Penataan Ruang Wilayah IVPermasalahan StrategisRekomendasi Alternatif PenangananKebutuhan penanganan internal Ditjen Penataan RuangKebutuhan Penanganan Antar DepartemenKebutuhan Penanganan Bersama Pusat dan daerah

Percepatan RTRW Pelaksanaan FGD tk Kab/kota dalam rangka penyelarasan RTRW dengan Nasional

Simplikasi proses legislasi Perda RTRW

Membuat modul kordinasi keselarasan RTRWN-RTRWProv/Kab/Kota

Sosialisasi produk penataan ruang untuk seluruh stakeholder

Bintek Penataan ruang

Menyelenggarakan diklat NSPM

Meningkatkan kegiatan Bantek dan Bintek

Alih Fungsi Lahan Membuat pedoman pengawasan penyelenggaraan penataan ruang

Membuat modul FGD NSPM

Melakukan percepatan pembuatan PP tentang PPNS

Membentuk perijinan satu atap (lintas sektor)

Pembentukan Tim Advokasi dalam BKPRD

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam bentuk LSM/pemerhati pemanfaatan ruang

Membuat aturan dan prosedur alih fungsi lahan

Melaksanakan evaluasi berkala amdal

Pemekaran Wilayah dan Tapal Batas Pembuatan pilar tapal batas wilayah admnistrasi

Pendataan batas dan crosscek lapangan sebelum pemekaran

Advis dari segi penataan ruang dalam pemekaran wilayah

Membuat pedoman pemekaran (batas wilayah)

Penataan Ruang Wilayah Pesisir Sosialisasi produk penataan ruang untuk seluruh stakeholder

Bintek Penataan ruang

Menyelenggarakan diklat NSPM Meningkatkan kegiatan Bantek dan Bintek

Melaksanakan evaluasi berkala amdal

Tanah Adat /hak ulayat Membuat pedoman khusus untuk tanah ulayat

Pemetaan tanah ulayat

Sertifikasi tanah adat

Membentuk badan hukum kepemilikin tanah adat

2. Rencana Penanganan Advokasi Jangka Menengah dan Panjang (Roadmap).Roadmap Advokasi disusun berdasarkan skala prioritas penanganan jangka pendek, menengah dan jangka panjang, untuk tiap permasahan advokasi yang lebih rumit dan membutuhkan penanganan bertahap.3. Buku Pintar FAQ (Frequently Asked Questions)Merupakan kumpulan pertanyaan dan jawaban terkait permasalahan yang sering muncul seputar permasalahan umum dan strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang). Secara lebih rinci Materi Advokasi berupa Buku Pintar FAQ Penataan Ruang Wilayah IV ini terdiri atas :a. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah IV.DIM dihasilkan melalui pengumpulan data dan informasi di pusat dan daerah (Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan NTT). Kegiatan ini meliputi : DIM Primer Pengisian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dilakukan dengan mengadakan forum diskusi aparat penataan ruang yang mengundang stakeholder di tingkat provinsi dan beberapa Kab./Kota untuk mendapatkan masukan-masukan tentang permasalahan penyelenggaraan penataan ruang di daerah, kemudian membahas tentang kebijakan, fakta dan realisasi di lapangan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang Provinsi, Kab./Kota. Forum diskusi Advokasi ini diselenggarakan di Ibukota Provinsi DIM Sekunder : Pengumpulan data profil daerah dan penataan ruangnya. Pengumpulan studi, kajian, laporan kegiatan terdahulu terkait permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pengumpulan Data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan informasi yang ada di Ditjen Penataan Ruang, laporan-laporan dari daerah, arahan-arahan kebijakan dari pimpinan, masukan-masukan dari para stakeholder perencana, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pihak-pihak lain yang memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan penataan ruangb. Daftar Permasalahan Umum (general problem) Permasalahan umum merupakan permasalahan yang umumnya dialami oleh hampir semua daerah sample di wilayah IV (Prov.NTT, Malut, Maluku, Papua, Papua Barat) untuk tiap aspek penyelenggaraan penataan ruang. Permasalahan Umum (General Problem) adalah hasil problem mapping pada kompilasi Daftar Inventarisasi Masalah/DIM dari berbagai daerah sample yang disurvey.c. Daftar Permasalahan Strategis (key problem) hasil penstrukturan masalah terhadap permasalahan umum.Dari sekian banyak permasalahan umum untuk tiap aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut (TurBinLakWas), kemudian dilakukan penstrukturan masalah untuk menentukan induk permasalahan atau permasalahan strategis, yang apa bila ditangani dapat memberikan solusi pada berbagai permasalahan umum. Berikut permasalahan strategis penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV : Permasalahan Percepatan Penyelesaian RTRW di daerah Permasalahan Pemekaran Wilayah dan Tapal Batas Permasalahan Alih Fungsi Lahan Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Pesisir Permasalahan Hak Ulayatd. Daftar pertanyaan yang sering ditanyakan terkait penyebab permasalahan strategis atau Frequently Asked Questions (FAQ) Penataan Ruang .Dari permasalahan strategis di atas kemudian diidentifikasi dan diinventasrisasi penyebab dan pertanyaan yang sering muncul seputar permasalahan strategis tersebut.e. Buku Pintar FAQ Penataan Ruang Wilayah IV .Buku pintar FAQ atau materi permasalahan advokasi ini adalah sebuah buku yang merupakan kumpulan permasalahan dan jawaban tentang penyelenggaraan penataan ruang yang terdapat di lingkungan Wilayah Penataan Ruang Pengembangan Baru. Buku ini lebih merupakan pendokumentasian dari suatu proses pendampingan terhadap para pelaku penyelenggaraan penataan ruang baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat. Buku ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan bersama di dalam menjawab permasalahan-permasalahan penyelenggaraan penataan ruang baik di daerah (propinsi, kota dan kabupaten) maupun di tingkat nasional.Secara garis besar buku ini akan terbagi ke dalam beberapa bab dimana setiap tema bab akan didasari pada satu permasalahan utama. Setiap bab akan dipaparkan dalam Pengertian, Pernyataan Permasalahan (Problem Statement) dan Pertanyaan & Jawaban (FAQ) terkait dengan permasalahan utama.Buku Pintar FAQ Penataan Ruang Wilayah IV distrukturkan menjadi 5 topik utama yaitu : Buku Pintar Permasalahan Percepatan Penyelesaian RTRW di daerah Buku Pintar Permasalahan Pemekaran Wilayah dan Tapal Batas Buku Pintar Permasalahan Alih Fungsi Lahan Buku Pintar Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Pesisir Buku Pintar Permasalahan Hak Ulayat

II-8

METODOLOGI

3 3.1 Pendekatan Studi3.1.1 Konsep Dasar AdvokasiPemberdayaan dapat didefinisikan, baik sebagai proses maupun hasil (Du Bois dan Miley, 2005), yaitu :1. Pemberdayaan sebagai prosesSebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang terorganisir dan bertujuan meningkatkan kapasitas atau kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan yang dapat memperbaiki sebuah situasi yang terkait dengan dirinya2. Pemberdayaan sebagai hasilSedangkan sebagai hasil, pemberdayaan adalah merujuk pada terciptanya keadaan yang diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang mencakup : State of Mind, yaitu perasaan berharga karena mampu mengendalikan kehidupannya sendiri atau beberapa orang Reallocation of Power, yaitu perbaikan struktur atau sistem sosialAdvokasi sendiri, termasuk advokasi penyelenggaraan penataan ruang ini, pada dasarnya didudukkan pada kerangka pemberdayaan tersebut. Advokasi, dalam kamus Bahasa Inggris (Topatimasang, 2007) dapat diartikan :1. To Defend : membela2. To Promote : mendorong, mempromosikan atau mengemukakan3. To Create : menciptakan4. To Change : melakukan perubahan Advokasi, pada konteks pemberdayaan tersebut, tidak berarti membela atau mendampingi seseorang atau sekelompok orang sebagai sasaran, melainkan secara bersama-sama dengan sasaran advokasi tersebut melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkelanjutan. Sehingga kemudian, secara umum advokasi diartikan sebagai suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju (Mansour Faqih, 2000). Lebih lanjut advokasi juga dipahami sebagai the promotion of cause or the influenching of policy, founding streams or other politically determined activity. Advokasi ketika dikaitkan dengan skala masalah yang dihadapi bisa dikategorikan kepada 3 (tiga) jenis advokasi, yaitu : Advokasi diri, yaitu advokasi yang dilakukan pada skala lokal dan bahkan sangat pribadi. Misalnya saja ketika seorang pelajar tiba tiba diskorsing oleh pihak sekolah tanpa adanya kejelasan, maka advokasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari kejelasan atau klarifikasi kepada pihak sekolah Advokasi kasus, yaitu advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap orang atau kelompok yang belum memiliki kemampuan membela diri dan kelompoknya. Advokasi kelas, yaitu sebuah proses mendesakkan sebuah kebijakan publik atau kepentingan satu kelompok masyarakat (dalam hal ini pelajar dan remaja) dengan tujuan akhir terwujudnya perubahan sistematik yang berujung pada lahirnya produk perundang undangan yang melindungi atau berubahnya legislasi yang dianggap tidak adil. Advokasi jenis ini melibatkan stakeholder yang lebih banyak dan proses yang lebih sistematisDengan menggunakan pemikiran di atas, maka pasca pemberlakuan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah berkepentingan untuk memperkuat kapasitas, baik dirinya sendiri serta stakeholder lainnya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat berjalan dengan efektif. Pendekatan yang digunakan adalah melalui pemberian advokasi bagi pemerintah daerah serta stakeholder di daerah lainnya. Pada prosesnya, khusus untuk kota/kabupaten di wilayah IV, advokasi diharapkan dapat memberikan nasehat dan bantuan dalam mengatasi dan mengelola berbagai permasalahan di lapangan yang terkait dengan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan penataan ruang (perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang), serta pengawasan penataan ruang.

3.1.2 Pendekatan Penyempurnaan Materi AdvokasiPelaksanaan advokasi pada tahun 2009 ini merupakan upaya penyempurnaan materi yang sudah disusun sebelumnya. Penyempurnaan materi advokasi dilaksanakan melalui penyelenggaraan serangkaian forum diskusi yang melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, baik internal Ditjen Penataan Ruang, stakeholder di tingkat pusat maupun stakeholder di tingkat daerah.Secara diagramatis tahapan penyempurnaan materi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Materi Advokasi (Draft 1)

Materi Advokasi (Draft 2)Diskusi Internal DJPR Pembahasan Draft 1

Materi Advokasi (Draft 3)Workshop Inter-Dep Pembahasan Draft 2

Workshop Konsultasi Publik di Daerah untuk Pembahasan Draft 3

Finalisasi

Materi Advokasi (Final)

Gambar III1Pendekatan Penyempurnaan Materi Advokasi

3.2 Tahapan Pelaksanaan KegiatanPelaksanaan advokasi penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2009 ini difokuskan pada penyempurnaan materi advokasi yang sudah disusun sebelumnya. Cakupan kegiatan yang dilakukan adalah :Tabel III1 Tahapan Pelaksanaan AdvokasiTahapanUraian KegiatanMetodeKeluaran

Persiapan Studia. Pembentukan tim pelaksana-Anggota tim dengan kualifikasi yang sesuai telah siap

b. Desain studiDesk study Rencana kerja Jadwal pelaksanaan Laporan pendahuluan

c. Kajian awalDesk study Inventarisasi output pekerjaan advokasi terdahulu Hasil kajian perubahan sistem regulasi yang ada

d. Penyusunan materi advokasi yang sudah adaDesk studyDraft I Materi Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Diskusi Internal Pembahasan Draft I(1 hari)a. Persiapan Penyelenggaraan : Pembentukan kepanitiaan Penyebaran undangan internal DJ PR Dept PU Penggandaan bahan Persiapan tempat dan peralatanKesiapan teknis penyelenggaraan

b. Persiapan Materi WorkshopDesk study Bahan bacaan untuk peserta : Draft I Summary bahan-bahan workshop tambahan Modul Diskusi

c. Penyelenggaraan Workshop Paparan Draft I Diskusi pembahasan kritis masing-masing output terdahulu Perumusan masukan oleh forum diskusiRumusan masukan penyempurnaan Draft I

d. Penyempurnaan Output Advokasi terdahuluDesk studyDraft II Materi Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Workshop Inter-dep Pembahasan Draft II(2 hari)a. Persiapan Penyelenggaraan : Pembentukan kepanitiaan Penyebaran undangan Dep. PU, K/L terkait, representasi pemerintah provinsi dari 5 provinsi, akademisi, NGO Penggandaan bahan Persiapan tempat dan peralatanKesiapan teknis

b. Persiapan Materi WorkshopDesk study1. Bahan bacaan peserta : Draft II1. Summary bahan-bahan workshop tambahan1. Modul Workshop Inter-Dep

c. Penyelenggaraan Workshop1. Paparan overview materi advokasi1. Diskusi pembahasan kritis masing-masing materi oleh tim kecil yang dibentuk (FGD)1. Pemaparan hasil kritisi di depan forum pleno1. Perumusan masukan oleh forum plenoRumusan masukan penyempurnaan Draft II

d. Penyempurnaan Draft IIDesk StudyDraft III :1. Buku saku advokasi1. rekomendasi internal dan inter-dep1. roadmap penanganan advokasi jangka pendek, menengah dan panjang1. buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV

Workshop Konsultasi Publik : Sosialisasi dan Uji Publik Buku Pintar serta Jaring Masukan terhadap Materi Advokasi secara Keseluruhan(di 5 Provinsi), selama 3 haria. Persiapan Penyelenggaraan : Pembentukan kepanitiaan di setiap daerah Penyebaran undangan ke stakeholder di daerah Pengiriman dan penggandaan bahan Persiapan tempat dan peralatanKesiapan teknis

b. Persiapan Materi WorkshopDesk study1. Draft III1. Summary bahan-bahan workshop tambahan1. Modul Workshop Konsultasi Publik

c. Penyelenggaraan Sosialisasi dan Uji Publik1. Pemaparan buku pintar (hari 1)1. Pembentukan 5 tim kecil sesuai topik bahasan dalam buku pintar (hari 1)1. Pemaparan studi kasus (hari 2)1. Exercise penanganan studi kasus berdasarkan buku pintar oleh masing-masing tim (hari 2)1. Telaah kritis buku pintar oleh masing-masing tim kecil (hari 2)1. Pemaparan hasil exercise dan telaah kritis ke forum pleno (hari 3)1. Perumusan masukan untuk buku pintarRumusan masukan buku pintar untuk masing-masing provinsi

Pelaporan Hasil Konsultasi PublikDesk study1. Laporan proses1. Rumusan masukan1. Prosiding

Penyusunan Naskah Materi Advokasia. Penyusunan proses penyempurnaan dan naskah akhir buku saku advokasib. Penyusunan proses penyempurnaan dan naskah akhir rekomendasi internal dan inter-depc. Penyusunan proses penyempurnaan dan naskah akhir roadmap penanganan advokasi jangka pendek, menengah dan panjangd. Penyusunan proses penyempurnaan dan naskah akhir buku pintar untuk masing-masing provinsiDesk study, berdasarkan butir-butir masukan selama proses uji publik1. Buku saku advokasi final1. Rekomendasi internal dan inter-dep final1. Roadmap penanganan advokasi jangka pendek, menengah dan panjang1. Buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di Papua1. Buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di Papua Barat1. Buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di NTT1. Buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di Maluku1. Buku pintar penyelenggaraan penataan ruang di Maluku Utara

Penyusunan RekomendasiPenyusunan rekomendasi rencana tindak lanjut advokasi penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IVDesk studyStrategi pelaksanaan advokasi selanjutnya

3.3 Lingkup Pengelolaan RTHDalam pelaksanaan serial diskusi dan workshop untuk penyempurnaan materi advokasi ini setidaknya memerlukan pemahaman atas metodologi FGD dan sosialisasi.

3.3.1 Focus Group DiscussionFGD adalah pertemuan dengan jumlah sedikit peserta yang dipandu oleh seorang moderator untuk mendiskusikan topik tertentu. Teknik ini ditemukan oleh kalangan perusahaan swasta pada tahun 1950-an sebagai upaya memperoleh gambaran perilaku konsumen dan reaksi mereka atas produk yang ditawarkan.Pola diskusi dalam FGD adalah terstruktur dengan mengajukan pertanyaan giliran kepada peserta secara melingkar. Jawaban peserta dicatat oleh moderator atau petugas pencatat khusus. Agar pertanyaan yang diajukan terarah, maka paling tidak siapkan pertanyaan yang akan diajukan. Jenis pertanyaan yang diajukan sebaiknya berupa pertanyaan terbuka dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat umum dan mengarah pada pertanyaan khusus.Agar diperoleh hasil FGD yang baik, maka diperlukan peran moderator yang baik. Syarat seorang moderator yang baik dalam FGD adalah: Menyenangi dan akrab dengan kelompok diskusi Seorang pendengar yang baik Punya kepedulian tentang ketepatan waktu Memiliki pemahaman yang baik tentang topik diskusi Memiliki selera humor yang baik Mampu berkomunikasi secara jelas baik lisan maupun tertulis. Mampu membawa peserta diskusi ke dalam suasana santai tapi tetap terfokus pada topik diskusiLangkah-langkah pelaksanaan FGD adalah :1. Memilih tim:Membutuhkan sekurang-kurangnya satu orang Pemandu atau Fasilitator FGD dan dibantu oleh satu atau dua orang pencatat, fasilitator haruslah seorang pembicara yang sanggup membuat para pesertanya merasa nyaman. Kesemuanya merupakan relawan-relawan dari warga setempat dan difasilitasi oleh Tim Faskel. 2. Memilih peserta. Menentukan jenis kelompok serta pihak-pihak yang harus dilibatkan sebagai peserta FGD. Seoptimal mungkin harus menyentuh masyarakat grassroot dan kelompok marjinal, termasuk memperhatikan keterlibatan kaum wanita. Jumlah tiap kelompok sebaiknya antara 6-12 orang agar alur percakapan berjalan lancar. Para peserta sebaiknya mewakili kelompok yang setara, misalnya dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan jender. Mereka sebaiknya mencerminkan karakteristik yang sama dalam menanggapi topik diskusi. 3. Memutuskan jadwal dan tempat. Diskusi sebaiknya hanya berlangsung 1 2 jam saja. Harus diadakan di tempat yang cukup nyaman, agar peserta tidak berganti-ganti oleh sebab orang datang dan pergi. Jadwal dan tempat didasarkan kesiapan masyarakat dengen mempertimbangkan aspek keterlibatan kaum perempuan, waktu bekerja warga miskin dan korban bencana, dll.4. Menyiapkan panduan diskusi. Menyiapkan bahan FGD dalam bentuk daftar pertanyaan kritis mengenai kepemimpinan berbasis nilai (20 pertanyaan kritis). Membahas bahan-bahan dan alat bantu lain yang diperlukan (leaflet, VCD, flipchart, dll).5. Melakukan FGD (wawancara, diskusi dan penyimpulan). Pembukaan kemukakan secara jelas garis besar tujuan dan format diskusi pada awal acara dan upayakan agar para pesertanya merasa nyaman. Para peserta diskusi harus diberitahu bahwa diskusi tersebut sifatnya tidak resmi, dan setiap orang diharapkan dapat aktif berpartisipasi, dan mengutarakan pandangan-pandangannya termasuk perasaanya. Utarakan pertanyaan secara menarik Hindari pertanyaan yang hanya menuntut jawaban ya atau tidak. Ajukan pertanyaan terbuka, misalnya Apa pendapat anda mengenai atau bagaimana perasaan anda mengenai . Gunakan teknik pertanyaan pancingan ketika peserta memberikan jawaban yang tidak lengkap atau jawaban yang tidak relevan, Fasilitator dapat memancing diberikannya tanggapan yang lebih lengkap, lebih jelas, misalnya dengan cara: Mengulangi pertanyaan Berhenti untuk mendengarkan jawaban. Mengulangi jawaban. Menanyakan pertanyaan apa, dimana, kapan, yang mana dan yang bagaimanakah yang dapat lebih memancing informasi rinci. Mengendalikan diskusi di masing-masing kelompok sering ada beberapa individu yang memonopoli diskusi. Untuk mengimbangkan partisipasi pesertanya: Ajukan pertanyaan kepada orang-orang yang terlihat enggan berbicara. Menengahi, rangkum secara bijaksana tiap butir yang dibicarakan, dan kembalikan fokus diskusi. Lanjutkan pembicaraan secara sopan.6. Catat Proses dan Hasil Diskusi. Siapkan perangkat pencatat berikut kertas catatannya karena akan diperlukan. Proses pencatatan harus mencantumkan secara persis apa yang tengah dikemukakan. Membuat rangkuman atau melakukan penafsiran dapat menyesatkan. Bila hal tersebut terpaksa dilakukan karena pendapat seseorang terlalu panjang maka hasil rangkuman tersebut harus dikonfirmasikan dahulu. Catatan yang dibuat harus lengkap dan mencerminkan kandungan diskusi dan hal lainnya yang juga diamati. Segera setelah wawancara kelompok selesai, tim merangkum informasi yang disampaikan, termasuk kesan-kesan, dan implikasi informasi yang bersangkutan terhadap kajian yang sedang dilakukan berkaitan dengan topik tersebut.7. Menganalisis hasil. Segera setelah setiap akhir sesi, tim harus menggabungkan seluruh catatan wawancara dan melakukan pengkajian selama masih segar diingatan. Tandai bagian-bagiannya dan pilih komentar-komentar yang dapat digunakan dalam laporan akhir. Lakukan analisis atas setiap pertanyaan dan jawaban secara terpisah. Coba untuk menilai makna kata-kata yang diutarakan; cari tanggapan-tanggapan yang dikemukakan berdasarkan pengalaman pribadi dan berikan perhatian lebih terhadapnya dari pada komentar yang dikeluarkan hanya berupa kesan impersonal yang tidak kuat. Identifikasikan gagasan-gagasan dan trend yang penting. Coba renungkan kembali dan fokuskan pada hasil temuan penting saja.8. Menyusun laporan. Mengkaji format untuk laporan. Menyoroti temuan-temuan penting. Rangkuman diskusi. Sampaikan informasi analitis yang menguraikan trend, pola-pola atau temuan dan sertakan beberapa komentar atau kutipan pilihan.

3.3.2 SosialisasiSebenarnya apa yang dimaksud dengan Sosialisasi? Mengapa ada kecenderungan untuk menggunakan sosialisasi sebagai alat pemaksaan? Apa yang semestinya disosialisasikan dan siapa yang musti disosialisasikan? Tentunya sosialisasi bukan agar bisa menikmati social drinking sambil bersosialisasi dengan teman-teman? Lalu, bagaimana menghubungkannya dengan Teknologi Informasi? Beberapa pihak telah menggunakan istilah sosialisasi, seperti contoh berikut ini: 90 Anggota BP MPR ke Luar Negeri - Untuk menyosialisasikan Hasil ST MPR 2000 (Kompas, 14 September 2000). Agenda Sosialisasi BBM (DPE, 8 April 2000). Diskusi yang bersifat eksploratif ini direncanakan bertema "Sosialisasi Hasil-Hasil Pemilu" (Jaringnet). Para Kepala Divisi [...] dengan seksama mengikuti acara sosialisasi Sistem Proyek (SISPRO). Sekolah Dena dari pertama mulai bersosialisasi (Dena)! Sosialisasi Dana Pensiun Perlu dilakukan Terpadu (Astaga!).Kelihatannya, yang dimaksud dengan "Sosialisasi" ialah sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan kepada publik. Apakah ini juga termasuk mekanisme penyampaian dan pencatatan opini dari publik? Bagaimana definisi cakupan proses sosialisasi secara teknis? Apakah cukup dengan sebuah WEB, milis pengumuman satu arah, dan forum diskusi/BBS. Plus, fasilitas FAX, snail-mail, dan telepon bagi yang belum terjangkau internet? Bagaimana cara mengolah dan memilah masukan yang berasal dari publik?Untuk itu beberapa hal yang penting diperhatikan dalam melakukan sosialisasi adalah beberapa sifat sebagai berikut: Akomodatif, fleksibel, adaptif berdasar aspirasi, kebutuhan dan kapasitas dan kepemilikan lokal; Peka potensi konflik kepentingan dan promotif konstruktif; Dialogis, transformatif dan rekonsiliatif menengok masa lalu, berpijak pada masa kini dan menatap atau merumuskan visi ke depan: memenuhi aspek kebenaran dan keadilan; Bersifat konsultatif dan partisipatoris - konsultasi publik, dialogis pemecahan masalah, hikmah pembelajaran; Berpijak pada sistem dan mekanisme kelembagaan yang ada (the existing mechanism) untuk penguatan kapasitas;Pada kerangka advokasi yang dilaksanakan ini, seluruh forum diskusi, workshop dan konsultasi yang diselenggarakan pada dasarnya sekaligus juga merupakan forum sosialisasi gagasan. Pembahasan, diskusi serta kritisi yang terjadi pada forum tersebut pada dasarnya dapat berjalan dengan baik jika para peserta telah memiliki pemahaman yang baik atas materi yang akan dibahas.

3.3.3 Perumusan Masalah dan Alternatif PenyelesaiannyaKritisi atas materi advokasi yang dibahas pada forum-forum penyempurnaan ini pada dasarnya merupakan permasalahan untuk bagaimana menyempurnakan materi tersebut. Alternatif penyelesaian yang dirumuskan akan berguna sebagai rumusan masukan penyempurnaan yang dimaksud. Untuk itu maka diperlukan pemahaman mengenai perumusan masalah serta penyelesaiannya secara partisipasi dalam sebuah forum diskusi atau workshop.1. Perumusan MasalahSalah satu aspek terpenting dalam penyempurnaan materi advokasi penyelenggaraan penataan ruang kemampuan untuk merumuskan masalah faktual terkait dengan implementasi materi dan penyelenggaraan penataan ruang secara umum dengan tepat. Dalam hal ini stakeholder, khususnya di daerah merupakan pihak yang sangat merasakan dan mengerti tentang sebuah permasalahan. Untuk itu sudah seharusnya jika stakeholder daerah sendiri yang merumuskan permasalahannya tersebut, dengan dukungan dan fasilitasi dari pihak lain.Berbagai masalah yang sudah teridentifikasi tersebut disusun dalam urutan prioritas. Urutan ini dapat diperoleh dengan lebih dulu menilai tingkat kepentingannya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Setelah diketahui urutan prioritasnya maka sluruh stakeholder yang trelibat dapat lebih mem-fokus-kan upayanya pada beberapa permasalahan terpenting.Pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan adalah :a. Mem-fasilitasi stakeholder untuk melakukan brainstorming dan kemudian sebagai output-nya dituliskan daftar permasalahan atau isu yang telah berhasil diidentifikasikanb. Mengembangkan kriteria untuk menyusun urutan prioritas daftar permasalahan yang telah diidentifikasikan tersebut, yang secara umum terdiri dari kelompok kriteria : Efektivitas sebuah substansi advokasi Cakupan permasalahan, misalkan seberapa banyak masyarakat yang terpengaruh oleh suatu permasalahan Dampak yang diterima oleh sumber daya alam tertentu akibat adanya sebuah permasalahan, misalkan tingkat kerusakan karang atau tingkat penurunan potensi ikan Pola kejadian atau tingkat keteraturanc. Mendorong partisipan untuk menganalisis daftar permasalahan yang ada dengan menggunakan kriteria yang sudah dibangun sebelumnyad. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka setiap permasalahan kemudian dibandingkan, dan diberikan nilai berdasarkan skala penentu yang sudah ditetapkan (berdasarkan : jumlah, tingkat keseringan, dll)e. Menjumlahkan keseluruhan nilai setiap permasalahan, dimana berdasarkan total nilai tersebut maka dapat ditentukan urutan prioritas permasalahan-permasalahan yang adaf. Secara kualitatif tetap diperlukan penjelasan dari keseluruhan kriteria yang ada serta penilaian yang diberikan berdasarkan kriteria tersebutIlustrasi contoh keluaran penyusunan urutan prioritas permasalahan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

PermasalahanKriteriaNilaiPeringkat

Cakupan(jumlah orang, luas area yang dipengaruhi)Tingkat DampakPola Kejadian(frekuensi, periode)

Pengendalian pemanfaatan ruang111

Penertiban atau penggusuran93

Eksploitasi pesisir102

Penebangan hutan untuk perluasan kota74

Dampak lingkungan-45

2. Perumusan Preferensi Penyelesaian MasalahPenyempurnaan materi advokasi dan strategi pelaksanaannya secara umum akan memberikan berbagai pilihan tindakan, dari mulai perbaikan substansi, implementasi hingga evaluasi. Untuk membantu para stakeholder, khususnya stakeholder setempat menentukan pilihan, maka diperlukan sebuah mekanisme pemilihan yang sistematis serta mempunyai argumentasi yang sesuai dengan preferensi stakeholder.Pemahaman terhadap preferensi stakeholder sangat penting, karena hal ini secara umum juga menggambarkan respon sistem penyelenggaraan penataan ruang yang sedang berjalan atas pilihan-pilihan tindakan yang disarankan dalam materi advokasi. Sebuah tindakan penyelenggaraan penataan yang sensitif terhadap preferensi masyarakat dan lingkungan diharapkan akan memperoleh penerimaan serta dukungan positif dari stakeholder tersebut. Untuk mengidentifikasi preferensi tersebut maka perlu diadakan forum diskusi yang diikuti oleh partisipan yang merupakan representasi berbagai kelompok yang ada dalam stakeholder. Dalam hal ini pendekatan atau tahapan yang digunakan adalah :a. Memilih topik , misalkan : pemanfaatan ruang yang paling sesuai untuk kawasan tertentu, permasalahan yang paling mempengaruhi kelompok masyarakat, dsbb. Mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai kelompok dalam masyarakat yang relevan dengan topikc. Mengembangkan kriteria yang akan digunakan untuk melakukan analisis terhadap setiap pilihan yang adaSetiap partisipan memberikan penilaiannya terhadap setiap pilihan berdasarkan kriteria yang telah dibangun, dengan skala penilaian :5 : pilihan terbaik4 : pilihan yang sangat baik tetapi bukan terbaik3 : pilihan baik2 : pilihan yang diharapkan1 : pilihan burukd. Jumlahkan hasil penilaian pada setiap pilihan yang telah diberikan oleh seluruh partisipan. Jumlah nilai tertinggi menunjukkan sebuah pilihan merupakan pilihan yang terbaike. Membangun kesepakatan (konsensus) berdasarkan hasil dari peringkat perferensi yang telah tersusun tersebutIlustrasi contoh penyusunan preferensi satekholder tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Representasi Stakeholder :PemdaLSMInvestorMasyarakat, dll

Diskusi Topik :Isu Penanganan Tanah Ulayat untuk Kepentingan Publik dan Pembangunan

Pengembangan Kriteria Pemilihan :Nilai strategis lokasiManfaat pembangunan bagi kepentingan bersamaTingkat resistensi kaum ulayat

Proses PenilaianPilihan AlatPartisipan(Nilai)Nilai TotalPeringkat

LPMWisataPedagang ikanNelayan mudaNelayan tuaNelayan gillnet

Musyawarah233232154

Memilih Lokasi Lain545353251

Tukar Guling442545242

Pembelian423322163

Proses Peradilan11112285

Kesepakatan :Menyerahkan pada pengadilan serta musyawarah merupakan pilihan terbaikMemilih lokasi ke tempat lain yang tidak dimiliki oleh kelompok ulayat merupakan pilihan yang paling tidak dikenhendaki

Gambar III2Contoh Perumusan Preferensi StakeholderBerdasarkan rumusan masalah tersebut serta pilihan pemecahaannya tersebut maka forum workshop dapat menyusun masukan bagi penyempurnaan materi advokasi.

IIII-13

KERANGKA PENYEMPURNAAN MATERI ADVOKASI

2

Diskusi InternalDiskusi internal Direktorat Jenderal Penataan Ruang ini merupakan awal dari rangkaian diskusi pembahasan di berbagai tingkatan forum untuk menyempurnakan materi advokasi penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV. Sebelum diskusi diperluas sehingga lebih bersifat multistakeholder, maka secara internal perlu dibangun kesepahaman mengenai advokasi serta substansi advokasi itu sendiri.

Tujuan DiskusiSecara umum tujuan diskusi internal ini adalah membangun kesamaan pemahaman di antara tim pelaksana advokasi serta keseluruhan staf di lingkungan Ditjen Penataan Ruang mengenai advokasi serta substansinya. Sedangkan tujuan khusus dari diskusi ini adalah :1. Memahami kembali tujuan dan sasaran pelaksanaan advokasi penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV2. Memahami kembali materi advokasi yang sudah disusun sebelumnya3. Mematangkan dan memberikan masukan untuk menyempurnakan materi advokasi yang sudah disusun sebelumnya4. Memberikan masukan bagi penyelesaian materi advokasi yang belum terselesaikan5. Memberikan masukan strategi pelaksanaan workshop dan konsultasi publik berikutnya

Topik dan MetodeBeberapa topik tentatif dalam diskusi internal untuk penyempurnaan materi advokasi ini adalah sebagai berikut :1. Overview Penyelenggaraan Penataan Ruang hingga Saat Ini di Wilayah IV dan Advokasi sebagai Pendekatan untuk Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Tersebut2. Pembahasan Materi Buku Saku Advokasi sebagai Salah Satu Bentuk Advokasi di Tingkat Pusat3. Pembahasan Rekomendasi internal DJPR dan inter-dep untuk Penanganan Permasalahan advokasi yang Lebih Kompleks dan Membutuhkan Penanganan Terpadu Lintas Sektoral4. Review Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah IV5. Pembahasan Buku Pintar FAQ yang Merupakan Kumpulan Pertanyaan dan Jawaban terkait dengan Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Wilayah IV6. Pokok-pokok Gagasan Penyusunan Rencana Penanganan Advokasi Jangka Menengah dan Panjang (Roadmap)7. Pokok-pokok Strategi Upaya Penyempurnaan melalui Pelaksanaan Serial Workshop Berikutnya

Metode yang digunakan dalam diskusi internal ini adalah :1. Presentasi2. Curah Pendapat3. Diskusi Kritis

Waktu dan PesertaWaktu yang diperlukan untuk pelaksanaan diskusi internal ini adalah 6 (enam) jam efektif. Sedangkan peserta yang diperlukan hadir adalah : Tim penyusun materi advokasi terdahulu Para pejabat dan staf di lingkungan Ditjen Penataan RuangJumlah peserta sebaiknya dibatasi hanya untuk partisipan yang mempunyai concern dan berkompeten, serta dapat aktif untuk terus mengikuti acara diskusi. Peserta diskusi perlu dibatasi agar tidak perlu dibuat kelompok-kelompok kecil pembahas, sehingga dalam waktu 1 (satu) hari acara diskusi dapat dilaksanakan secara efektif.

Uraian Acara DiskusiAcara diskusi akan diuraikan dalam bentuk matriks berikut ini :

1

Tabel IV1 Matriks Uraian Acara Pelaksanaan Diskusi InternalNo.TopikTujuanPokok BahasanMetodeBahanWaktu

1.Pembukaan Peserta memahami perlunya peningkatan kapasitas penyelenggaraan penataan ruang Peserta memahami tujuan penyelenggaraan diskusi Tujuan dan sasaran pelaksanaan Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah IV Tujuan diskusi internalSambutan15 menit

2Overview Penyelenggaraan Penataan Ruang hingga Saat Ini di Wilayah IV dan Advokasi sebagai Pendekatan untuk Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Tersebut Peserta memahami kondisi terkini praktek penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV Peserta memahami tentang kegiatan Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah IV Penyelenggaraan Penataan Ruang di Pusat dan Daerah Program Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di Wilayah IV Presentasi Curah Pendapat Paper Narasumber Kertas Plano, Spidol45 menit

3Pembahasan Materi Buku Saku Advokasi sebagai Salah Satu Bentuk Advokasi di Tingkat Pusat Peserta memahami tentang materi buku saku advokasi Peserta memahami tujuan disusunnya buku saku advokasi Peserta dapat memberikan masukannya untuk penyempurnaan materi buku saku Kontekstual, Tujuan, Sasaran dan Substansi Buku Saku Advokasi Simulasi Pemanfaatan Buku Saku Penyempurnaan Buku Saku Presentasi Diskusi Kritis Curah Pendapat Paper Narasumber Kertas Plano, Spidol45 menit

4Pembahasan Rekomendasi Internal DJPR dan inter-dep untuk Penanganan Permasalahan advokasi yang Lebih Kompleks dan Membutuhkan Penanganan Terpadu Lintas Sektoral Peserta memahami tentang materi buku saku advokasi Peserta memahami tujuan disusunnya buku saku advokasi Peserta dapat memberikan masukannya untuk penyempurnaan materi Kontekstual, Tujuan, Sasaran dan Substansi Rekomendasi Penanganan Permasalahan Advokasi Simulasi Pelaksanaan Rekomendasi Penyempurnaan Rekomendasi Presentasi Diskusi Kritis Curah Pendapat Paper Narasumber Kertas Plano, Spidol45 menit

5Review Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Peserta memahami jenis permasalahan penyelenggaraan penataan ruang Peserta memahami struktur permasalahan penyelenggaraan penataan ruang Peserta dapat memberikan masukan untuk mempertajam rumusan permasalahan Inventarisasi Masalah Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah IV Permasalahan umum (general problem) hasil pemetaan masalah (problem mapping) Permasalahan strategis (key problem) hasil penstrukturan masalah terhadap permasalahan umum Penajaman permasalahan penyelenggaraan penataan ruang Presentasi Diskusi Kritis Curah Pendapat Paper Narasumber Kertas Plano, Spidol90 menit

6Pembahasan Buku Pintar FAQ yang Merupakan Kumpulan Pertanyaan dan Jawaban terkait dengan Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Wilayah IV Peserta memahami pertanyaan yang sering muncul terkait permasalahan penyelenggaraan penataan ruang Peserta memahami struktur jawaban atas pertanyaan mengenai permasalahan penyelenggaraan penataan ruang Peserta dapat memberikan masukan untuk memperkaya pertanyaan serta mempertajam rumusan jawaban Peserta dapat memperkaya topik utama permasalahan penyelenggaraan penataan ruang Daftar pertanyaan yang sering ditanyakan terkait penyebab permasalahan strategis atau Frequently Asked Questions (FAQ) Penataan Ruang Kumpulan jawaban atas FAQ, yang distrukturkan menjadi 5 topik utama yaitu : (1) Percepatan Penyelesaian RTRW, (2) Pemekaran Wilayah dan Tapal Batas, (3) Alih Fungsi Lahan, (4) Penataan Ruang Kawasan Pesisir dan (5) Hak Ulayat Pengayaan pertanyaan terkait permasalahan penyelenggaraan penataan ruang Penajaman jawaban atas pertanyaan Presentasi Diskusi Kritis Curah Pendapat Paper Narasumber Kertas Plano, Spidol90 menit

7Pokok-pokok Gagasan Penyusunan Rencana Penanganan Advokasi Jangka Menengah dan Panjang (Roadmap) Peserta dapat memahami gagasan serta kerangka road map yang sudah ada Peserta dapat memperkaya gagasan yang ada Peserta dapat memberikan masukan untuk penyusunan road map Gagasan dan kerangka road map advokasi untuk jangka menengah dan panjang Pengayaan gagasan Perumusan masukan untuk penyusunan road map Presentasi Diskusi Kritis Curah Pendapat Paper Narasumber Kertas Plano, Spidol30 menit

8Pokok-pokok Strategi Upaya Penyempurnaan melalui Pelaksanaan Serial Workshop BerikutnyaPeserta dapat memberikan masukan untuk penyelenggaraan serial workshop berikutnyaDiskusi penyusunan masukan untuk penyelenggaraan workshop berikutnya Diskusi Kritis Curah PendapatKertas Plano, Spidol30 menit

Total360 menit

Kegiatan Workshop BerikutnyaSetelah pelaksanaan diskusi internal tersebut, maka materi advokasi yang sudah disusun sebelumnya (sebagai draft I) dapat disempurnakan menjadi draft II. Selanjutnya Draft II ini akan kembali disempurnakan melalui pelaksanaan workshop multi stakeholder yang melibatkan instansi pemerintah secara lebih luas, termasuk dengan mengundang beberapa perwakilan stakeholder daerah. Hasil dari workshop multi stakeholder tersebut adalah penyempurnaan Draft II menjadi Draft III yang siap untuk dikonsultasikan ke publik dan stakeholder di daerah.Berikut ini adalah gambaran umum desain pelaksanaan workshop multi stakeholder dan workshop konsultasi publik tersebut.

Tabel IV2 Desain Tentatif Pelaksanaan Workhsop Multi Stakeholder dan Workshop Konsultasi PublikNo.Aspek PelaksanaanEvent

Workshop Multi StakeholderWorkshop Konsultasi Publik

1Tujuan Khusus Sosialisasi advokasi penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV Memahami dan memberikan masukan untuk penyempurnaan materi advokasi Memahami dan memberikan masukan untuk penyempurnaan rumusan tugas masing-masing dalam pelaksanaan advokasi Sosialisasi untuk membangun penerimaan tentang advokasi penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV Memperoleh umpan balik mengenai tugas dan fungsi Pusat dalam advokasi penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV Memperoleh umpan balik mengenai permasalahan penyelenggaraan penataan ruang di Wilayah IV dan rumusan penanganannya Merumuskan materi advokasi yang spesifik untuk masing-masing daerah di Wilayah IV

2TempatPusatKota Jayapura, Kota Sorong, Kota Ambon, Kota Ternate, Kota Kupang

3Metode Pemaparan (presentasi narasumber) Curah pendapat Diskusi kelompok Pemaparan hasil diskusi kelompok Diskusi pleno Pemaparan (presentasi narasumber) Curah pendapat Simulasi Pemecahan Masalah Penyelenggaraan Penataan Ruang Diskusi kelompok Pemaparan hasil diskusi kelompok Diskusi pleno

4Waktu2 hari3 hari

5Peserta Ditjen Penataan Ruang Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Dalam Negeri Departemen Kehutanan BKTRN Bappenas Pemerintah Provinsi di Wilayah IV Ditjen Penataan Ruang Bappeda Provinsi Dinas Tata Ruang Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Perguruan Tinggi Setempat Swasta : Pengembang

6Topik Overview Penyelenggaraan Penataan Ruang di Wilayah IV Paparan Program Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Paparan Tugas Pusat Bagi Tugas antar Instansi dalam Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Wilayah IV Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Wilayah IV Strategi Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Jangka Menengah dan Panjang (Road Map) di Wilayah IV Overview Penyelenggaraan Penataan Ruang di Masing-masing Daerah Strategi Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di Masing-masing Daerah Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang Simulasi Penanganan Contoh Kasus Penyelenggaraan Penataan Ruang Perumusan Materi Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Khas Masing-masing Daerah Perumusan Strategi Advokasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Khas Masing-masing Daerah

7KeluaranMasukan Penyempurnaan Materi Advokasi (Draft II) untuk disusun menjadi Draft III yang siap dikonsultasikan ke publik dan stakeholder daerahMasukan untuk Finalisasi Materi dan Strategi Advokasi

PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

3 3.4 Organisasi PelaksanaanHubungan antar komponen dalam organisasi pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

KonsultasiPejabat Ditjen PR

NarasumberpengarahanMasukanDirjen Penataan Ruang

Drektur Wilayah IV

Tim Pelaksana

Ahli Perencanaan Wilayah

KoordinasiStaf Direktorat yang Ditunjuk

Ahli Prasarana Wilayah

Ahli Ekonomi

Ahli Hukum

Gambar V1 Organisasi Pelaksanaan PekerjaanPenjadwalanPelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan sebagai berikut :Tabel V1 Jadwal Pelaksanaan PekerjaanNo.KegiatanJadwal Pelaksanaan

12345678910

1.Persiapan Studi

2.Penyelenggaraan Workshop 1

3.Penyelenggaraan Workshop 1

4.Pelaksanaan Uji Publik di Papua

5.Pelaksanaan Uji Publik di Papua Barat

6.Pelaksanaan Uji Publik di NTT

7.Pelaksanaan Uji Publik di Maluku

8.Pelaksanaan Uji Publik di Maluku Utara

9.Finalisasi Materi Advokasi

10.Penyusunan Rekomendasi

11.Pelaporan