tenggara barat, dan nusa tenggara timur (lembaran...
TRANSCRIPT
Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH(RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2008 - 2013
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
a.
b.
c.
d.
1.
2.
3.
4.
5.
BUPATI KLUNGKUNG
bahwa demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa danbertanggung jawab, merupakan tuntutan bagi terselenggaranyamanajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasilguna dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);bahwa agar sistem akuntabilitas dimaksud berjalan dengan baik, danpembangunan Kabupaten Klungkung agar terlaksana dengan baik danberkesinambungan/ berkelanjutan perlu adanya Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013;
bahwa dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi baikantar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah diperlukan dokumenperencanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah KabupatenKlungkung tentang Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013;
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1655),Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang PemeriksaanPengeiolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 20058 nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4720);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4693),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737):
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tenting RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun2008-2013;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
dan
BUPATI KLUNGKUNG
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
2008-2013.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung yangselanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Klungkung adalah: dokumen rencana
pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud,tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah tahun 2008-2013.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Klungkung, yang selanjutnyadisingkat RKP Kabupaten Klungkung, adalah dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periodeperencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untukmewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkanvisi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oieh Pemerintah Daerah untukmencapai tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yangdilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
'
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
instansi pemerintah.
BAB II
KEDUDUKAN RPJMD KABUPATEN KLUNGKUNG
Pasal 2
(1) RPJMD Tahun 2008-2013, disusun berdasarkan Visi, Misi, Agenda Pembangunan danPrioritas Program Pembangunan Bupati Klungkung.
(2) RPJMD Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan
berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi untukjangka waktu lima tahun dan satu tahun transisi ke depan sebagai upaya untukmengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lainuntuk pelaksanaan program-program pembangunan dan untuk mencapai tujuanpembangunan yang ditetapkan.
BAB III
SISTEMATTKA RPJMD KABUPATEN KLUNGKUNG
Pasal 3
RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 disusun dengan sistematika sebagaiberikut:
Bab I Pendahuluan
Bab II : Kondisi Umum
Bab III : Analisis Isu-lsu Strategis
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Bab V! : Strategi, Arah Kebijakan. Program dan IndikatorBab VII : Penutup
Pasal 4
Isi dan uraian RPJMD Tahun 2008-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan rnerupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUPPasal 5
Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini hamsberpedoman pada RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 berdasarkan PeraturanDaerah ini.
Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan
dinyatakan tidak beriaku dan ketentuan yang tidak sesuai harus disesuaikan
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 30 September 2010
BUPATI KLUNGKUNG,
I WAYAN CANDRA
Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 30 September 2010
SEKRETARIS/5a£>RAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
PRIA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2010 NOMOR 6
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATENKLUNGKUNG TAHUN 2008-2013
I. UMUM
Pada awal periode keDemimpinan Bupati Klungkung terpilih akhir Tahun 2010,
dibutuhkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD
dimaksud merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah Bupati Klungkung
periode 2008-2013 yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati Klungkung terpilih.
RPJMD Kabupaten Klungkung digunakan sebagai dasar dan acuan bagi setiap
SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja SKPD, juga
sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap
tahunnya.
Sebagai amanat dari Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeiah (RPJMD) Kabupaten Klungkung2008-2013.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasai 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7