tengah... · web view... hotel, perkantoran, perniagaan , apartemen dan asrama. baku mutu air...
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAHKABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor 17 Tahun 2006 Seri B Nomor 03
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2006
T E N T A N G
IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH
DITERBITKAN OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH
LEMBARAN DAERAHKABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor 17 Tahun 2006 Seri B Nomor 03
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAHNOMOR 17 TAHUN 2006
T E N T A N G
IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TENGAH,
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan industri dan non industri tentunya meningkat pula volume air limbah yang dihasilkan dan berpotensi mencemari lingkungan sehingga dipandang perlu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pembuangan dan pemanfaatan air limbah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Propinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN LAMPUNG TENGAH
dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah, Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah, Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945.
6. Dinas adalah, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
7. PPNS adalah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
8. Air Limbah adalah, sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Air Limbah Domestik adalah, air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman (real estate), rumah makan (restaurant), hotel, perkantoran, perniagaan , apartemen dan asrama.
10.Baku mutu air limbah adalah, ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
11.Air adalah, semua air yang terdapat dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
12.Sumber air adalah, wadah air yang terdapat air di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
13. Instalasi Pengolahan air Limbah selanjutnya di sebut IPAL adalah, merupakan sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan Perundang – undangan.
14.Pengolahan air limbah secara darurat adalah, pengolahan air limbah diluar sistem IPAL yang seharusnya dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL.
15. Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah adalah, izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke sumber air dan atau memanfaatkan air limbahnya ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
16.Tim Koordinasi adalah, Tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan air limbah oleh suatu kegiatan usaha melakukan evaluasi terhadap kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah yang diajukan oleh pemrakarsa serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.
17.Pemegang izin adalah, Perorangan dan atau badan usaha yang memiliki izin melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
18.Retribusi izin adalah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah untuk kepentingan perorangan dan atau badan usaha.
19.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
20.Wajib retribusi adalah, perorangan dan atau badan usaha selaku pemegang izin yang memiliki kewajiban untuk membayar retribusi izin.
21.Pemohon izin adalah, perorangan dan atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan pembuangan air limbah ke sumber – sumber air dan atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
22.Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STPRD adalah, surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut peraturan retribusi.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah, Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi terhutang.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disebut SKRDLB adalah, Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada yang terutang seharusnya tidak terutang.
25.SKRD Jabatan adalah, Surat Keputusan yang yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi STPRD.
26.Surat tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah, Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
27.Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah, surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran untuk penyetoran retribusi terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
28.Kas Daerah adalah, Kas Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Izin Pembuangan dan pemanfaatan air limbah dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang melakukan pembuangan
air limbah ke sumber air dan atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
(2) Pengaturan pembuangan dan pemanfaatan air limbah bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.
BAB III
SUBJEK DAN OBJEK
Pasal 3
(1) Subjek izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah adalah perorangan dan atau badan usaha yang menghasilkan air limbah termasuk badan usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan air limbah, serta perorangan dan atau badan usaha yang memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
(2) Objek izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah adalah air limbah hasil samping dari suatu kegiatan usaha industri dan non industri seperti perhotelan, rumah sakit, rumah makan, peternakan dan air limbah domestik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha yang dibuang ke sumber air setelah melalui proses pengolahan
Pasal 4
(1) Air limbah yang mengandung radio aktif tidak termasuk ke dalam pengertian objek berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini berasal dari kegiatan usaha kawasan pemukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan perniagaan dan apartemen yang diolah melalui pengolahan air limbah domestik secara terpadu.
BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha
BAB V
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUANBagian KesatuPengelolaan
Pasal 6
(1) Perorangan atau badan usaha yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber – sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya.
(2) Perorangan atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib melakukan kajian mengenai pemanfaataan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilarang dilakukan melalui proses pengenceran.
(4) Air limbah yang dibuang ke sumber air atau yang dimanfaatkan ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk itu.
Pasal 7
(1) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilarang dilakukan secara sekaligus atau dadakan dalam satu saat.
(2) Pembuangan air limbah ke sumber air oleh suatu kegiatan usaha tidak boleh melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dalam surat izin pembuangan air limbah.
Pasal 8
Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Pengelolaan air limbah melalui IPAL;
b. Penyediaan sarana penanggulangan darurat;
c. Penyediaan saluran pembuangan air limbah;
d. Penyediaan sarana pendukung lainnya.
Pasal 9
Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dapat dilaksanakan melalui :
a. Pengolahan air limbah dengan mempergunakan IPAL milik sendiri; atau
b. Pengolahan air limbah dengan mempergunakan jasa perusahaan pengolahan air limbah; atau
c. Pengolahan air limbah melalui kerjasama dengan kegiatan usaha lain sejenis yang telah memiliki IPAL.
Pasal 10
Hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) meliputi sekurang-kurangnya :
a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; danc. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
Pasal 11
(1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu.
(2) Alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditempatkan sekurang-kurangnya pada saluran akhir IPAL sebelum sumber air.
Pasal 12
(1) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab kegiatan usaha harus segera melakukan upaya penanggulangan darurat.
(2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
a. Pengaturan Proses Produksi, yaitu operasi proses produksi sementara dialihkan pada kegiatan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan pencemaran;
b. Pengolahan air limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan atau pengangkutan limbah ke tempat yang ditentukan oleh Bupati.
(3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal.
Pasal 13
(1) Penanggungjawab kegiatan usaha wajib menyediakan saluran pembuangan air limbah sesuai ketentuan teknis dari Dinas atau sesuai hasil kajian lingkungan.
(2) Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan atau pemantauan;
b. Terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
c. Mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar saluran;
d. Mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber-sumber air.
Pasal 14
(1) Penanggungjawab kegiatan usaha wajib menyediakan sarana pendukung lainnya yang terkait dengan upaya pengelolaan air limbah.
(2) Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya terdiri atas :
a. Tempat penampungan sementara yang permanen untuk limbah yang mengandung unsur bahan berbahaya dan beracun;
b. Sarana untuk melakukan analisa sesaat terhadap air limbah yang dibuang.
Bagian KeduaPemantauan
Pasal 15
(1) Perorangan atau badan usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air wajib melakukan pemantauan pengelolaan air limbahnya.
(2) Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :a. Melakukan analisa kualitas air limbah yang dibuang
sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap melalui laboratorium rujukan;
b. Melakukan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang;
c. Melakukan pengawasan beroperasinya sistem pengolahan air limbah.
(3) Perorangan atau badan usaha yang melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib melakukan pemantauan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah meliputi :
a. Melakukan analisa terhadap kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
b. Melakukan analisa terhadap air tanah pada sumur pantau sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
c. Melakukan analisa kualitas tanah pada lahan aplikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
Pasal 16
(1) Dalam hal kepentingan tertentu Kepala Dinas dapat menunjuk satu atau beberapa laboratorium terakreditasi dan atau rujukan untuk melakukan pengujian kualitas air limbah dengan biaya dibebankan kepada penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :a. Penelitian beban pencemaran sumber-sumber air;b. Penelitian kualitas air limbah dari suatu kegiatan usaha
dalam rangka penanganan sengketa lingkungan hidup;c. Penelitian kualitas air limbah dari suatu kegiatan usaha
dalam rangka uji sampel oleh dinas dan pihak terkait;d. Kepentingan lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 17
(1) Tata cara pelaksanaan pemantauan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan sebagai berikut :a. Untuk kegiatan analisa kualitas air limbah yakni sebagai
berikut :1. pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh
petugas laboratorium;2. titik pengambilan sampel air limbah sekurang-
kurangnya pada saluran outlet IPAL;3. pengambilan sampel air limbah dilengkapi dengan
Berita Acara Pengambilan Sampel yang ditandatangani oleh petugas laboratorium pengambil sampel dan penanggungjawab kegiatan usaha;
4. hasil sampel air limbah dilaporkan kepada Dinas.
b. Untuk kegiatan pencatatan harian debit limbah, yakni sebagai berikut :1. penanggungjawab kegiatan usaha menunjuk
petugas untuk melaksanakan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang;
2. pencatatan harian debit air limbah yang dibuang sekurang-kurangnya dilaksanakan dari outlet IPAL dan dituangkan dalam Buku Catatan Harian Debit Air Limbah yang ditandatangani oleh petugas pencatat dan penanggungjawab kegiatan usaha;
3. hasil pencatatan harian debit air limbah yang dibuang dilaporkan secara kumulatif setiap bulan kepada Dinas.
c. Untuk kegiatan pengawasan beroperasinya sistem IPAL, yakni sebagai berikut :
1. penanggungjawab kegiatan usaha menunjuk petugas untuk mengawasi kegiatan operasional IPAL;
2. petugas pengawas melaksanakan kegiatan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan operasional IPAL dan dituangkan dalam Buku Catatan Operasional IPAL yang ditandatangani oleh petugas pengawas dan penanggungjawab kegiatan usaha;
3. penanggungjawab kegiatan usaha dan petugas pengawas melaksanakan evaluasi beroperasinya seluruh unit IPAL.
BAB VI
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah
Pasal 18
(1) Setiap perorangan atau badan usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dan atau Izin Pemanfaatan Air Limbah.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada :
a. Perorangan atau badan usaha yang membuang air limbah sisa samping kegiatan usahanya;
b. Badan usaha yang membuang air limbah karena kegiatan usahanya yang bergerak dalam jasa pelayanan pengolahan air limbah;
c. Perorangan atau badan usaha yang memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
Pasal 19
(1) Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diterbitkan dalam bentuk keputusan Bupati.
(2) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memuat keputusan tentang :
a. Subjek dan Objek yang diberikan izin;
b. Sumber air yang dapat dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah;
c. Volume maksimal air limbah yang boleh dibuang dalam setiap hari;
d. Jadwal dan jangka waktu pembuangan air limbah.
(3) Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi Pada Tanah wajib mencantumkan ketentuan sekurang-kurangnya :
a. Hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
b. Metode dan frekuensi pemantauan;
c. Pelaporan hasil pemantauan, dilakukan oleh pemrakarsa kepada Bupati / Walikota sekurang-kurangnya dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur propinsi yang bersangkutan dan Menteri Lingkungan Hidup;
d. Larangan mengenai :
1) Adanya air larian (run off) yang masuk ke sungai.
2) Pengenceran air limbah yang dimanfaatkan.
3) Membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditentukan dalam keputusan ini.
4) Membuang air limbah ke sungai bila air limbahnya melebihi ketentuan yang berlaku.
(4) Keputusan pemberian izin harus mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan (4), pasal 11, pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (1), pasal 14 ayat (1) dan pasal 15, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan pasal 7.
Bagian KeduaTatacara Penerbitan Izin
Pasal 20
(1) Untuk memperoleh Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah, penanggungjawab kegiatan usaha atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dan ditandatangani di atas kertas bermaterai secukupnya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
a. Data dan informasi dengan mempergunakan formulir yang diterbitkan oleh Dinas;
b. Dokumen kajian lingkungan yang telah mendapat pengesahan dari Dinas, yakni dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan (SPPL), sesuai dengan jenis kegiatan dan skala / besarannya, dan khusus pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilengkapi dengan hasil kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
c. Hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang pada bulan terakhir;
d. Izin – izin yang harus dimiliki sesuai dengan kegiatan usaha, Kartu tanda pengenal pemohon / penanggung jawab kegiatan, akta pendirian perusahaan dan rekomendasi teknis berkaitan dengan aplikasi air limbah ke tanah sebagai pupuk.
Pasal 21
Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas wajib memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon izin terhitung sejak berkas permohonan disampaikan secara lengkap.
Pasal 22
(1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan secara administratif dan teknis berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak memenuhi persyaratan secara administratif dan atau secara teknis berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 23
(1) Proses penetapan keputusan Bupati tentang pemberian izin atau penolakan izin, diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.
(2) Apabila pemberian izin ataupun penolakan izin sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbit, maka izn tersebut dianggap sah.
Bagian KetigaTim Koordinasi
Pasal 24
(1) Untuk memproses permohonan Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah diperlukan adanya pertimbangan dari Tim Koordinasi.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Ketua Tim Koordinasi kepada Bupati untuk dijadikan sebagai salah satu dasar pemberian izin atau penolakan izin atau pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan izin.
Pasal 25
(1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga melaksanakan peninjauan dan penilaian ke lokasi yang dimohon untuk dijadikan tempat akhir pembuangan air limbah.
(2) Hasil peneliltian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan merupakan kelengkapan persyaratan permohonan izin.
Pasal 26
Susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan tatacara pelaksanaan tugasnya ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Bagian KeempatMasa Berlakunya Izin dan Daftar Ulang
Pasal 27
(1) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang pemegang izin melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan golongannya.
(2) Pemegang izin wajib melaporkan dan mengembalikan izin kepada Bupati apabila kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihentikan atau dialihkan prosesnya sehingga tidak menghasilkan air limbah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
Pasal 28
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib dilakukan daftar ulang dalam setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2) Permohonan daftar ulang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dibubuhi materai secukupnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya waktu penerbitan tanda daftar ulang dengan dilengkapi persyaratan berupa :
a. Pengisian formulir permohonan yang diterbitkan oleh Dinas;
b. Fotocopy izin yang masih berlaku;
c. Hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang pada bulan terakhir.
Pasal 29
(1) Kepala Dinas menerbitkan tanda daftar ulang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
(2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Dinas belum menerbitkan tanda daftar ulang, maka permohonan daftar ulang dianggap telah disetujui.
Pasal 30
Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut dibawah ini :
a. Jenis kegiatan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
b. Berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut.
c. Adanya pencabutan izin.
Pasal 31
(1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c dilaksanakan apabila :
a. Pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini;
b. Pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam keputusan izin.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan peringatan secara tertulis oleh Kepala Dinas sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
Pasal 32
Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu atau lebih unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :
a. Kegiatan usaha pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
b. Perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
c. Adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.
Pasal 33
(1) Pemegang izin yang izinnya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a dan b dapat memperoleh izin kembali dengan mengikuti prosedur dantatacara perolehan izin.
(2) Pemegang izin yang izinnya telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c dan pasal 32, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali.
BAB VII
RETRIBUSIBagian Kesatu
Prinsip Penetapan RetribusiPasal 34
(1) Setiap permohonan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan daerah berupa retribusi perizinan dalam golongan tertentu.
(2) Prinsip penetapan retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan jasa pelayanan, kemampuan subjek retribusi, aspek lingkungan dan aspek keadilan.
(3) Biaya penyelenggaraan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperuntukkan untuk biaya administrasi, peninjauan lokasi, pengawasan, pembinaan dan pengendalian.
Pasal 35
Retribusi perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Retribusi untuk Permohonan Izin;
b. Retibusi Daftar Ulang.
Bagian Kedua
Tarif Retribusi
Pasal 36
(1) Tarif retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ditetapkan berdasarkan golongan izin.
(2) Golongan tarif retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
Golongan IzinTarif retribusi
(Rp)Permohonan izin Daftar Ulang
a. Golongan I, untuk pembuangan dan pemanfaatan air limbah s/d 100 M3 dalam setiap harinya;
b. Golongan II, untuk pembuangan dan pemanfaatan air limbah antara 100 s/d 500 M3
dalam setiap harinya;c. Golongan III, untuk
pembuangan dan pemanfaatan air limbah antara 501 s/d 1500 M3
dalam setiap harinya;d. Golongan IV, untuk
pembuangan dan pemanfaatan air limbah antara 1501 s/d 2500 M3
dalam setiap harinya.e. Golongan V, untuk
pembuangan dan pemanfaatan air limbah antara 2501 s/d 4000 M3
dalam setiap harinya.f. Golongan VI, untuk
pembuangan dan pemanfaatan air limbah
2.000.000
5.000.000
6.000.000
7.500.000
10.000.000
20.000.000
500.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
5.000.000
10.000.000
diatas 4000 M3 dalam setiap harinya.
(3) Tarif retribusi untuk kegiatan usaha dalam klasifikasi home industry sebagaimana izin usahanya ditetapkan sebesar 10 % dari golongan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Ketiga
Penetapan dan Pembayaran
Pasal 37
(1) Setiap wajib retribusi perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 harus mengisi STPRD.
(2) STPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemegang izin atau kuasanya.
Pasal 38
(1) Berdasarkan STPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Bupati menetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD.
(2) Dalam hal STPRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
Pasal 39
(1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan di Kas Daerah, bendaharawan penerima atau bank yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD atau SKRD jabatan dan STRD.
(2) Selain pembayaran di Kas Daerah, semua hasil penerimaan retribusi harus disetorkan secara bruto pada Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam oleh bendaharawan penerima.
Pasal 40
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dilakukan secara tunai.
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.
(3) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam bukti penerimaan.
Pasal 41
(1) Wajib retribusi perizinan yang tidak melaksanakan pembayaran diberikan surat teguran atau surat izin lain yang sejenis.
(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(3) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi perizinan sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar 2 %.
BAB VIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42
(1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Dinas.
Pasal 43
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas berwenang dan berkewajiban untuk :a. Melaksanakan pemeriksaan kualitas air limbah yang dibuang
oleh suatu kegiatan usaha;b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana
pengolahan air limbah;c. Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk
kepentingan penegakan hukum lingkungan;d. Melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan
air limbah yang membahayakan kepentingan umum;e. Meminta data dan keterangan pengelolaan air limbah yang
dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;f. Menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini;g. Memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya
manusia dalam bidang pengelolaan air limbah;h. Melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan
sumber-sumber air;i. Melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air;j. Memberikan pembinaan dalam penyediaan sarana
pengolahan air limbah bagi industri kecil.
BAB IXSANKSI ADMINISTRASI
Pasal 44
(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa pencabutan izin
Pasal 45
(1) Setiap pemegang izin yang membuang air limbah melebihi volume maksimal yang diizinkan boleh dibuang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi denda.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali tarif retribusi pemohon izin.
(3) Tatacara perhitungan dan penetapan denda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4) Apabila pemegang izin membuang air limbah melebihi ketentuan maksimal sampai 3 (tiga) kali maka Izin Pembuangan Air Limbah dicabut.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46
Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup termasuk tindak pidana kejahatan yang diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 47
(1) Setiap orang atau badan usaha melakukan pelanggaran terhadap pasal 18 dan 35 diancam pidana kurungan selama-
lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan kepada Kas Daerah.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.
Pasal 48
(1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan pemerintah daerah atau dinas.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
e. Memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
(1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.
(2) Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, maka dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari Bupati.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 51
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan
Limbah Cair di Kabupaten Lampung Tengah, dan segala ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 52
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Ditetapkan di Gunung Sugih, pada tanggal 19 Desember 2006
BUPATI LAMPUNG TENGAH,
Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA
Diundangkan di Gunung Sugih,pada tanggal 19 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MUSAWIR SUBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 17
