Teknis Pelaksanaan Simposium

Temu Ilmiah Nasional Forum Silaturrahim Studi Ekonomi Islam

(FoSSEI) XIII

Universitas Negeri Malang - Jawa timur

26 -29 Jumadil Awal 1435 H / 27 – 30 Maret 2014 M

A. Pendahuluan

Geliat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terus berlanjut,

memasuki di dekade kedua ini, semakin banyak masyarakat umum

serta kalangan akademisi, praktisi, dan juga birokrat yang terus

mengkaji dan menggunakan sistemnya di beberapa industri keuangan

syariah. Salah satu bukti pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,

dapat dilihat dari industri keuanganya, menurut Bank Indonesia,

sampai pada bulan Januari 2014 market share perbankan syariah atas

perbankan nasio;’nal telah mencapai 5 persen. Di saat perbankan

konvensional tuumbuh di kisaran 15 sampai 20 persen, perbankan

syariah di Indonesia terus tumbuh rata-rata 40 persen.

Jika dapat diambil satu garis lurus terkait pertumbuhan ekonomi

syariah yang signifikan ini, harusnya juga beracu pada pertumbuhan

sektor riil. Sektor riil yang merupakan sebuah wujud nyata dari sebuah

pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian khusus di dalam

ekonomi syariah. Salah satu sektor rill yang sangat berpengaruh bagi

Indonesia adalah agraria, sebagaimana yang telah diketahui bersama

bhawa Indonesia adalah negara agraris dan mempunyai nilai tambah

yang tingi di sektor tersebut. Berdasarkan info yang dikeluarkan oleh

Kementrian Pertanian Republik Indonesia, lebih dari 50 persen petani

di Indonesia memiliki lahan kurang dari 0,2 hektare. Beberapa faktor

yang menghambat proses kemajuan agraria di Indonesia adalah

karena petani di Indonesia rata-rata tidak mempunyai lahan tanah

yang ideal untuk bertani. Di sisi lain, tanah terlantar di Indonesia

mencapai 239 juta hektare per Desember 2013 sesuai dengan laporan

dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Forum silahturahim studi ekonomi Islam (FoSSEI), adalah sebuah

organisasi yang mewadahi 134 Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI)

di 134 Universitas di Indonesia. FoSSEI yang berfokus pada pengkajian

Ekonomi Islam yang dilakukan oleh KSEI terus memberikan

sumbangsih, baik berupa ide dan kritikan terhadap setiap kebijakan

yang digulirkan oleh regulator. FoSSEI yang memiliki karakterisitik

berupa dakwah, ukhuwah, dan ilmiah tentunya membutuhkan sebuah

acara yang dapat menjadi sarana untuk merefleksikan pemikiran dari

setiap KSEI terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia dengan

sudut pandang Ekonomi Islam.

Di acara Temu Ilmiah Nasional FoSSEI ke-13, tahun 2014 ini yang akan

dilaksanakan di Universitas Negeri Malang (UNM), akan mengangkat

tema umum yaitu, ”Implementasi Ekonomi Islam dalam Sektor

Agraria”, FoSSEI ingin memberikan sebuah refleksi pemikiran dari

seluruh KSEI yang ada di 134 universitas di Indonesia untuk

memaksimalkan sektor agraria sebagai pondasi kekuatan ekonomi

Indonesia dengan prinsip dasar dan sistem ekonomi Islam yang

bersandar pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan secara luas.

Pada kegiatan Temilnas ke-13 ini, FoSSEI akan membahas lebih spesifik

pada sub-sub tema berikut; Pertama, Peningkatan kualitas SDM di

bidang agraria untuk meningkatkan hasil pertanian dalam rangka

kemandirian Ekonomi Indonesia. Kedua, Ekspor dan impor produk

agraria di Indonesia dan dampaknya terhadap ketahanan pangan serta

ekonomi Indonesia. Ketiga, Pemanfaatan lahan kosong untuk dijadikan

lahan yang produktif dengan produk pertanian yang unggul. Keempat,

Teknologi agraria, pemanfaatan teknologi untuk swasembada pangan

dan pertanian untuk ketahanan pangan Indonesia. Kelima, Inklusifitas

lembaga keuangan di bidang agraria untuk memberdayakan

perekonomian dan petani-petani kecil. Keenam, Keterbukaan informasi

mengenai harga produk agararia bagi para petani.

Melihat permasalahan dalam sektor agraria di atas, maka FoSSEI

mempunyai keinginan kuat dan harapan yang besar untuk

memberikan sumbangsih ide pemikiran yang relevan dan tepat bagi

sektor agraria di Indonesia dengan implementasi nilai dan sistem

Ekonomi Islam bagi pertumbuhanekonomi Indonesia yang lebih baik.

B. Tujuan

1. Sebagai sarana untuk refleksi pemikiran dan sumbangsih ide yang

relevan serta tepat dari FoSSEI bagi stakeholder di dalam sektor

agraria di Indonesia dengan implementasi nilai dan sistem Ekonomi

Islam.

2. Sebagai media silahturahim anggota FoSSEI, yaitu KSEI dalam

memberikan kontribusi ilmiah dalam da’wah Ekonomi Islam yang

menjadi karakteristik dari FoSSEI.

C. Kegiatan

Pelaksanaan Simposium dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan

sebagai berikut:

1. Pre-simposium tanggal 28 Februari – 25 Maret 2014:KSEI-KSEI dengan difasilitasi Komsat dan FoSSEI Regional membuat Naskah akademik dengan subtema sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas SDM di bidang agrari untuk meningkatkan

hasil pertanian dalam rangka kemandirian Ekonomi Indonesia;

2) Export Import Produk Agrari di Indonesia dan dampaknya terhadap ketahanan Pangan dan Ekonomi Indonesia

3) Iqtha', Pemanfaatan lahan kosong untuk dijadikan lahan yang produktif dengan produk pertanian yang unggul;

4) Teknologi agraria, pemanfaatan teknologi untuk swasembada pangan dan pertanian untuk ketahanan pangan Indonesia

5) Inklusi Lembaga Keuangan dibidang Agrari untuk memberdayakan perekonomian dan kemandirian petani petani kecil

6) Assymetric Information, dalam pengaruhnya terhadap fluktuasi dan mark up harga jual produk agraria di pasaran.

2. Naskah Ilmiah hasil diskusi di tingkat regional direview oleh akademisi setempat yang punya kompetensi dan mempunyai kapasitas keilmuan di bidangnya

3. Sumber Referensi dalam pembuatan naskah akademik minimal 5 referensi literatur nasional, dan 3 literatur international

4. Naskah akademik hasil diskusi dan kajian FoSSEI Regional tanggal dikirim via email ke alamat temilnasfosseixiii.simposium@gmail.com cc: presnas.fossei@yahoo.com maksimal tertanggal 25 maret 2014

5. Seminar Internasional dengan tema Optimalisasi Sistem Pengelolaan Agraria dan Ekonomi Islam Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia dalam rangkaian Temu Ilmiah Nasional FoSSEI 2014

Simposium Nasional FoSSEI 1. Sesi Paralel (sidang Komisi), Peserta simposium Temilnas FoSSEI

2014 melakukan diskusi secara paralel dalam satu waktu sesuai dengan bahasan sesuai di komisinya.

2. Sesi Panel, Hasil di sidang komisi dibawa dan dipresentasikan di depan peserta simposium Temilnas FoSSEI 2014 banyak untuk dapat

Info lebih lanjut:http://temilnas2014.wordpress.com/

D. Portofolio Peserta

● Peserta adalah seluruh delegasi KSEI yang memiliki ide dan gagasan tentang tema tema yang dibahas serta memiliki tanggung jawab akademik, diutamakan ketua dan BPH KSEI masing - masing serta pengurus KSEI yang mempunyai

● Target jumlah peserta adalah 400 peserta

E. Petugas / Pelaksana Simposium

Majelis Pimpinan Sidang : Lima Presidium Nasional FoSSEI. Peserta Simposium : Seluruh delegasi KSEI dan Regional yang mempunyai gagasan dan ide dalam pembahasan tema serta bertanggung jawab secara akademik atas argumen argumen yang dikeluarkana.

Notulensi : Panitia Temilnas FoSSEI XIII MalangTim riset dan Publlikasi : Presnas V FoSSEI, depnas riset, Presnas II FoSSEI, depnas CoCoDa

F. Jadwal kegiatan

No

Kegiatan & Tanggal Penting

Waktu Agenda Keterangan

1 Pre Simposium

27 Februari – 9 Maret 2014

Pembahasan subtema tingkat komisariat

10 – 16 Maret 2014 Pembahasan dan pembuatan naskah akademik

tingkat regional

17 – 22 Maret 2014 Review akademik oleh reviewer yang sesuai kompetensi nya

22 Maret 2014 00.01 – 23.59 Pengiriman Soft Copy Naskah Akademik

2 Simposium Nasional(27 Maret 2014)

07.30 – 08.00 Registrasi Peserta

08.00 – 08.15 Pembukaan

08.15 – 09.15 Brain Strorming dan Pengarahan Teknis Simposium

09.15 – 11.45 Sidang Komisi (Paralel)

11.45 – 12.30 Ishoma

12.30 – 14.00 Sidang Pleno

14.00 – 15.00 Perapihan Draf Oleh Prsenas dan Depnas

15.00 – 15.30 Break Sholat Ashar

15.30 – 16.30 Pembacaan Hasil Simposium, dan pengesahan sidang

16.30 – 17.00 Closing

3 Pasca Simposium(28 Maret – 14 April 2014)

Review terakhir oleh praktisi dan tokoh Ekonomi Islam

4 Publikasi (April – Mei 2014)

Publikasi hasil simposium ke media media cetak dan

elektronik nasional

G. Prosedur

1. Setiap Regional mengadakan studi dan kajian terkait tema tema

yang berhubungan dengan "Implementasi Ekonomi Islam dalam

sektor Agraria untuk Kemandirian Ekonomi Indonesia" dengan

pembagian subtema sebagai berikut:

● Peningkatan kualitas SDM di bidang agrari untuk meningkatkan hasil

pertanian dalam rangka kemandirian Ekonomi Indonesia

>> Regional Jawa Timur

>> Regional Sumatera Bagian Selatan

>> Regional Sunda Kecil

● Kebijakan Export Import Produk Agrari di Indonesia dan dampaknya

terhadap ketahanan Pangan dan Ekonomi Indonesia

>> Regional Jabodetabek

>> Regional Yogyakarta

● Iqtha', Pemanfaatan lahan kosong untuk dijadikan lahan yang

produktif dengan produk pertanian yang unggul

>> Regional Banten

>> Regional kalbar-kalsel

>> Regional Jawa Barat

● Teknologi agraria, pemanfaatan teknologi untuk swasembada pangan

dan pertanian untuk ketahanan pangan Indonesia

>> Regional Sulsel

>> Regional Jateng

>> Regional Sulut.

● Inklusifitas Lembaga Keuangan dibidang Agraria untuk

memberdayakan perekonomian dan kemandirian petani petani kecil

>> Jabodetabek

>> Jawa Barat

● Keterbukaan informasi dalam pengaruhnya terhadap fluktuasi dan

mark up harga jual produk agraria di pasaran.

>> Sumbagut

>> Sumbagteng

2. Peranan komsat

Setiap regional; khususnya jatim, jateng, sumbagsel, sumbagteng,

kalbar, kaltim, sulsel, sulut, sunda kecil untuk memaksimalkan peranan

komsat dalam melaksanakan diskusi di regionalnya. Agar menjalankan

diskusi dan kajian ilmiahnya secara terarah dengan skema kordinasi di

komsat masing masing.

3. Peserta diskusi di tingkat regional di fasilitasi dan dipimpin oleh

koordinator regional dan para utusan dari delegasi KSEI masing –

masing yang mempunyai tanggung jawab secara akademik dengan

baik.

4. Di minggu ke empat naskah akademik empiris dari setiap rumusan

yang ada di tingkat regional diberikan ke reviewer, reviewer merupakan

akademisi dan atau pihak yang berkompeten untuk melakukan review

akademis sesuai dengan tema yang didiskusikan.minimal reviewer satu

dan maksimal tiga orang dari kalangan akademisi yang mempunyai

disiplin ilmu yang berkenaandengan sub tema yang dibahas.

5. Kriteria Reviewer :

a. Minimal reviewer yang sudah menempuh studi strata dua ( S2).

b. Reviewer adalah pihak akademisi yang memiliki disiplin ilmu yang

relevan dengan pembahasan sub tema yang diangkat di setiap regional.

6. Tanggal 25 Maret 2014 dikirim maret dikirim ke

temilnasmalangxiii@yahoo.com

7. Seluruh Presnas dan Depnas melakukan evaluasi setiap tanggal 7, 14,

21 Maret 2014

8. Peserta Wajib Mengikuti Seminar Nasional di Tanggal 27 Maret, di acara

tersebut opini yang keluar selama seminar dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dan referensi sesuai dengan subtema simposium

Temilnas FoSSEI 2014.

9. Sidang komisi, peserta dari masing masing KSEI regional tertentu

membahas 6 subtema yang dibagi dalam lima komisi. subtema sesuai

dengan yang diamanatkan oleh FoSSEI Nasional FoSSEI Regional,

dipandu oleh Presnas. Khusus untuk subtema Iqtha’ dan Kebijakan

eksport import ddigabung menjadi satu komisi, Pembagian peserta

yang masuk ke komisi-komisi akan diumumkan di tanggal 27 Maret

2014.

10. Sidang panel, adalah kelanjutan dari komisi, dimana seluruh peserta

simposium membahas atau memberi sanggahan/ide dari sidang komisi.

11. Hasil dari sidang panel akan menjadi sebuah konsideran yang

disahkan, untuk kemudian ditindak lanjuti oleh Presnas dan tim depnas

yang telah ditunjuk untuk diriview dari kalangan akademisi.

Hormat Kami

Presidium Nasional FoSSEI 2013-2014

Contoh Naskah Akademik

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

BAB II     Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

BAB III    Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

BAB IV    Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

BAB V     Jangkauan,  Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Undang-Undang,  Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI    Penutup

Daftar Pustaka

LAMPIRAN 

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

            Kota Tarakan merupakan kota terbesar ketiga

di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia dan juga merupakan kota terkaya

ke-17 di Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 657,33 km² dan sesuai

dengan data Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Kota Tarakan pada tahun 2010 berpenduduk sebanyak 193.069 jiwa.

Tarakan atau juga dikenal sebagai Bumi Paguntaka, berada pada sebuah

pulau kecil yang terletak di utara Kalimantan Timur.

Semboyan dari kota Tarakan adalah Tarakan Kota "BAIS" (Bersih,

Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera), pengambilan semboyan ini tidak lain

dan tidak bukan agar menjadi semboyan dan spirit Pemerintah dan warga

masyarakat Kota Tarakan dalam upaya membangun kota Tarakan

yang Bersih dalam artian terciptanya suasana yang bersih dari sampah

dan kotoran-kotoran lainnya, Aman dalam arti memberikan perlindungan

kepada seluruh masyarakat yang ada di Tarakan, Indah dalam arti enak

dipandang, Sehat dalam artian mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari

dengan baik, dan Sejahtera yang mengandung makna bahwa masyarakat

Tarakan diharapkan mampu dibidang perekonomian.

Dari segi sejarah Tarakan menurut cerita rakyat berasal dari bahasa

tidung “Tarak” (bertemu) dan “Ngakan” (makan) yang secara harfiah

dapat diartikan “Tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu

serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain. Selain itu

Tarakan juga merupakan tempat pertemuan arus muara Sungai Kayan,

Sesayap dan Malinau. Perkembangan Tarakan tidak dapat dilepaskan dari

era perkembangan kekuasaan, era itu terbagi menjadi 4 (empat) bagian

diantaranya, era kerajaan Tidung, Era dinasti Tenggara, Era Hindia

Belanda, Era Pendudukan Jepang dan Era Kemerdekaan.

Pada era kemerdekaan ini kemuadian Letak dan posisi yang

strategis telah mampu menjadikan kecamatan Tarakan sebagai salah satu

sentra industri di wilayah Kalimantan Timur bagian utara sehingga

pemerintah perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi Kota

Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun

1981. Status Kota Administratif kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya

berdasarkan Undang-undang RI No. 29 Tahun 1997 yang peresmiannya

dilakukan langsung oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal15

Desember 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai Hari Jadi

Kota Tarakan.

             Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi bagi Kabupaten/Kota

untuk mengatur Kewenangan termasuk pula kewenangan untuk

menetapkan hari jadi suatu daerah.

             Dalam menetapkan hari jadi sebuah daerah, berbagai cara dapat

dilakukan. Yang sering atau lazim adalah mencari dan melacak serta

menemukan momentum penting yang mempunyai makna dalam

perjalanan sejarah daerah tersebut, yang kemudian dapat diterima

sebagai sebuah kesepakatan, untuk kemudian dipilih dan dtetapkan

sebagai hari jadi. Menetapkan hari jadi adalah juga proses memilih suatu

tanggal yang dianggap paling mendekati kemungkinan factual dalam

bingkai semangat kebersamaan, sehingga selalu ada beberapa opsi yang

tersedia, yang kemudian disepakati untuk dijadikan keputusan bersama.

             Pada umumnya hari jadi suatu Kota, selalu dilandasi makna

kesejahraan, semangat kesejarahan dan kekuatan kesejarahan serta

nasionalisme. Sejarah daerah merupakan gambaran rangkaian kejadian-

kejadian yang dilaksanakan oleh para pemimpin dan masyarakat warga

daerah tersebut. Dengan kata lain bila kita mempelajari sejarah suatu

daerah berarti kita mempelajari sejarah masyarakat daerah itu. Sejarah

akan memilih kejadian-kejadian yang merupakan hasil karya manusia

sesuai dengan konsep yang telah ditentukan sasarannya. Sasaran itu

merupakan kejadian yang menarik pada masa lalu untuk kepentingan

masa kini dan masa yang akan datang. Kejadian yang merupakan fakta

sejarah itu merupakan rangkaian hubungan yang saling berkaitan.

Rangkaian fakta  itu disusun sedemikian rupa dengan penafsiran yang

berpedoman pada pendapat dan timbangan yang kritis, sambil

melahirkan tanggapan sejarah dalam jiwanya, sehingga fakta-fakta yang

semula terpisah dan terpecah-pecah, disusunlah suatu gambaran yang

bulat dan merupakan fakta-fakta yang saling berhubungan sehingga

mudah dipahami.

             Dalam pemilihan fakta itulah kita akan mencari suatu tonggak

sejarah di Kota Tarakan yang akan dijadikan sebagai Hari Jadi. Untuk

mencari satu fakta sejarah diatas kita harus meneliti serangkaian fakta-

fakta sejarah di Kota Tarakan yang saling berangkaian sehingga memiliki

makna, cukup berkesan dan daya aspiratif yang prospektif-konstruktif

serta sejalan dengan dasar-dasar kehidupan masyarakat Tarakan pada

khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, namun dalam kontek

Kota Tarakan, selain dimensi kesejarahan penetapan hari jadi Kota Tarakan

didasarkan pada pembentukan Kota Tarakan.

             Tarakan yang awalnya masih berstatus kawedanan, yang

kemudian ditingkatkan menjadi kecamatan Tarakan berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1963, yang kemudian berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor  47 Tahun 1981 Kota Tarakan ditetapkan

menjadi Kota Administratif yang meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu

Kecamatan Tarakan Barat dan Kecamatan Tarakan Timur yang kemudian

Kota administratif ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Tingkat II

melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan. 

           

B.   Identifikasi Masalah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya membawa

perubahan besar dalam pengaturanPemerintahan Daerah. Tentunya

masing-masing pemerintah daerah berusaha untuk

menyempurnakan atau membuat pengaturan yang bersifat otonom, salah

satunya yakni pembentukan peraturan daerah tentang Hari Jadi

Kabupaten/Kota.

Permasalahan mengenai hari jadi Kabupaten/Kota merupakan

permasalahan yang perlu pengaturan yang jelas dan baik, terlebih

didaerah Kota Tarakan. Sehingga Pemerintah bersama-sama masyarakat

dapat secara jelas paham dan mengerti tentang nilai-nilai kesejarahan

berdirinya Kota Tarakan, yang tentunya tidak terlepas dari perjuangan

para pejuang yang telah berjuang demi terlaksananya kehidupan yang

lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya.

Permasalahan Hari jadi Kota Tarakan dewasa ini menunjukkan

adanya pemudaran dan penurunan pengetahuan, terutama bagi mereka

pemuda dan pemudi Kota Tarakan, sehingga rasa memiliki dan merawat

kota dari hari hari kehari mulai memudar, karna keengganan untuk

mempelajari sejarah perjuangan berdirinya Kota Tarakan dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemanfaatan.

Untuk itu identifikasi masalah dalam Naskah akademis ini dapat

dibagi menjadi :

1.    Hari Jadi Kota Tarakan dapat diperingati setiap tahun, sebagai bagian

dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai

faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan

pembangunan daerah

2.    Mewujudkan jati diri dan menumbuhkan rasa cinta, bangga dan rasa

memiliki terhadap Kota Tarakan.

3.    Semangat melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang diwujudkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial

kemasyarakatan.

4.    Kepastian hukum mengenai mulai terbentuknya Kota Tarakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sehubungan hari jadi Kota

Tarakan belum ditetapkan dalam suatu Peraturan daerah, maka perlu

dibuat peraturan daerah tentang Hari Jadi Kota Tarakan.

C.   Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penetapan Hari Jadi Kota

Tarakan dalam peraturan daerah ini adalah

1.     Untuk memperingati Hari Jadi Kota Tarakan setiap tahun, sebagai bagian

dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai

faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan

pembangunan daerah

2.     Sebagai wujud jati diri dan menumbuhkan rasa cinta, bangga dan rasa

memiliki terhadap Kota Tarakan.

3.     Menumbuhkan semangat melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang

diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

sosial kemasyarakatan.

4.      Memberikan kepastian hukum mengenai mulai terbentuknya Kota

Tarakan.

D.   Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini

adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris.  Yaitu dengan

mendasarkan pada aspek peraturan perundang-undangan sebagai dasar

terbentuknya Kota Tarakan maupun Pengkajian aspek-aspek lain yang

terkait, seperti historis serta pengalaman para stakeholders terkait, hasil-

hasil penelitian dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kelahiran Kota

Tarakan.

Selain itu pendekatan dilakukan dengan indisipliner dan

multidisipliner. Pendekatan indisipliner dilakukan pengkajian bidang-

bidang hukum terkait dengan Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum

Hukum Administrasi Negara

Pendekatan multidislipiner dilakukan pengakajian dengan mendekati

permasalahan hukum mengenaiaspek kesejarahan berdirinya Kota

Tarakan berdasarkan ilmu-ilmu yang terkait secara langsung, Ilmu

Pemerintahan, Ilmu Sejarah dan Ilmu Sosial

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A.   Teori Otonomi Daerah

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan

mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini

tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi

itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke

pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud

pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di

seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan

pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan

bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika

kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat

penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat

dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang berlaku

sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang

ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan

daerah-daerah. Untuk menjamin agar perasaan diperlakukan tidak adil

yang muncul di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak makin meluas

dan terus meningkat yang pada gilirannya akan sangat membahayakan

integrasi nasional, maka kebijakan otonomi daerah ini dinilai mutlak harus

diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat

kesiapan daerah sendiri. Sebelum dikeluarkannya peraturan yang

diperlukan dari pusat, pemerintahan daerah dapat menentukan sendiri

pengaturan mengenai soal-soal yang bersangkutan melalui penetapan

Peraturan Daerah. Setelah peraturan pusat yang dimaksud ditetapkan,

barulah peraturan daerah tersebut disesuaikan sebagaimana mestinya,

sekedar untuk itu memang perlu diadakan penyesuaian.

Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi

kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas

ke bawah, tetapi pada pokoknya juga perlu diwujudkan atas dasar

keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian

pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan

keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Dalam kultur masyarakat kita

yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak

akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar untuk

membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri.

B.   Asas dan Prinsip Otonomi Daerah

            Secara umum asas dan prinsip-prinsip Otonomi Daerah dapat

diurai sebagai berikut :

1.    Asas Desentralisasi : Pelimpahan wewenang pemerintahanoleh

pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam sistemkesatuan Negara RI.

2.    Asas Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintah olehpemerintah

pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahpusat dan/atau kepada

instansi vertikal di wilayah tertentu.

3.    Asas Tugas Pembantuan : Penugasan dari pemerintah pusatkepada

daerah dan/atau desa,dari pemerintah provinsi kepadakabupaten/kota

dan atau desa serta dari pemerintahkabupaten/kota kepada desa untuk

melaksanakan tugastertentu.

Menurut prinsip penyelenggaraan Negara yang tercantum

dalampasal 2 UU No.28 tahun 1999,tentang penyelenggaraan Negarayang

bersih bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme,maka adabeberapa asas

umum penyelenggaraan Negara,yang meliputi:

1.    Asas Kepastian Hukum : Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan

landasan peraturan perundangan,kepatutandan keadilan dalam setiap

kebijakan penyelenggara Negara.

2.    Asas Tertib : Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan

keseimbangan dalampengendalian penyelenggara Negara.

3.    Asas Kepentingan Umum : Asas yang mendahulukan kesejahteraan

umum dengan cara yangaspiratif,akomodatif dan selektif 

4.    Asas Keterbukaan : Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar,jujur dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasipribadi, golongan, dan rahasia Negara

5.    Asas Proporsionalitas : Asas yang mengutamakan keseimbangan antara

hak dan kewajiban penyelenggaraNegara

6.     Asas Profesionalitas : Asas yang mengutamakan keahlian yang

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundangan yang

berlaku

7.    Asas Akuntabilitas : Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat di

pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan

perundangan yang berlaku

C.   Praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan

yang dihadapi masyarakat.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan, dalam upaya

mencari fakta sejarah di Kota Tarakan yang memiliki daya prospektif-

konstruktif serta mempunyai nilai kesejahteraan yang dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam upaya menemukan momentum penting

dalam perjalanan sejarah yang dicanangkan sebagai hari jadi Kota

Tarakan, dimensi yang paling mendekati kesepakatan seluruh

stakeholders adalah dimensi yuridis melalui pendekatan perundang-

undangan yaitu dengan mengacu pada Undang-undang Nomr 29 tahun

1997 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Tarakan yaitu pada

tanggal 15 Desember 1997 yang diresmikan oleh Menteri dalam negeri.

Kita meyakini, bahwa tanggal 15 Desember 1997 merupakan fakta

sejarah dan tonggak lahirnya Tarakan sebagai daerah otonom terlepas

dari bagian wilayah Kabupaten Bulungan yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya, Hal ini juga diperkuat bahwa

semenjak terbentuknya Kota Tarakan proses pembangunan diberbagai

bidang di Kota Tarakan sangat dirasakan seiring dengan pelaksanaan

otonomi daerah sejak tahun 1999.

            Namun demikian pilihan penetapan hari jadi kota Tarakan

mengacu pada kelahiran Kota Tarakan berdasarkan UU nomor 29 tahun

1997, tapi juga tidak menghilangkan nilai-nilai sejarah keberadaan Kota

Tarakan. Dalam penentuan fakta sejarah juga harus mengikatkan diri

kepada keobyektifan pemikiran,dalam arti memilih fakta sejarah dengan

penafsiran yang didasari atas pengabdian terhadap pembangunan

generasi mendatang baik mental spiritual ataupun phisik materiil. Dimana

dalam rangka menentukan penetapan Hari Jadi Tarakan, ditentukan

dengan kriteria-kriteria yang bernilai, meliputi :

1.    Kepribadian, kerakyatan dan patriotisme

2.    Membina persatuan dan kesatuan

3.    Mengandung keteladanan

4.    Mengandung pengaruh mendalam terhadap kelangsungan

perkembangan pembangunan bangsa pada umumnya dan daerah pada

umumnya

5.    Merupakan salah satu puncak sejarah

6.    Berperspektif pembangunan dan menggugah semangat membangun

serta cinta suatu daerah.

            Untuk lebih memberikan warna sejarah menyangkut Kota Tarakan

akan dituangkan dalam batang tubuh Raperda dan diperkuat di

penjelasan umum Raperda Hari Jadi Kota Tarakan. Sebagai bagian dalam

menyelusuri tonggak sejarah yang bernilai aspiratif, prospektif-konstruktif

bagi penentuan Hari jadi Kota Tarakan, akan member cerminan dinamika

masyarakat Tarakan sebagai pengisi sejarah itu sendiri. Ini berarti tonggak

yang dapat dimanfaatkan pada masa kini untuk menentukan politik masa

mendatang.

D.   Implikasi Pembentukan Perda Hari Jadi Kota Tarakan

Peraturan Daerah Kota Tarakan Tentang  Hari Jadi Kota

Tarakan disusun berdasarkan kebutuhan dan akan berimplikasi terhadap;

1.  Menyamakan presepsi dan langkah-langkah dalam

melaksanakan pembangunan daerah

2.  Menyelenggrakan kegiatan pengelolaan asset dan Sumber Daya

Alam serta prasarana Kota Tarakan

3.  Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sumber daya alam khususnya

secara terpadu dari hulu ke hilir

4.  Mendorong pengembangan kegiatan usaha dan kerjasama Badan Usaha

Milik Daerah.

5.  Mendorong partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan Aset daerah

6.  Memperbaiki dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap

Kota yang selama ini mulai pudar.

7.  Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup (pemberian pengarahan,

petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam pelaksanaan tata

pembangunan kota.

8.  Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian,

dan pemantauan Pembangunan Kota  untuk menjamin pemanfaatannya

secara bijaksana demi menjaga kesinambungan dan ketersediaan

mutu asset daerah.

9.  Mendorong rasa cinta dan memiliki terhadap Pemerintah Daerah Kota

Tarakan.\

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pengaturan Hari Jadi Kota Tarakan mempunyai hubungan dan

keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain;

1.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah

2.    Undang-undang RI No. 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Tarakan

3.    Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1981 Tentang Peningkatan Menjadi

Wilayah Administratif

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1.    Landasan Filosofis

Tujuan awal Otonomi Daerah adalah untuk memberikan manfaat dan

mensejahterakan masyarakat didaerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berisi tentang pokok-pokok

Pemerintahan Daerah tentunya agar daerah dapat membangun dan

melaksanakan prinsip-prinsip otonomi yang berbasis kebutuhan

daerah. Untuk itu sangat berbeda motif, metode dan tata cara

pembangunan daerah yang satu dengan daerah yang

lainnya. Karakteristik daerah juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang

terkandung dalam masyarakat, seperti social budaya, adat-istiadat dan

lain sebagainya. Untuk itu dirasa penting Perda tentang Hari Jadi Kota

Tarakan ini, dengan berpedoman pada penjelasan diatas.

2.    Landasan Sosiologis

Masyarakat Kota Tarakan adalah bagian dari perkembangan

teknologi, budaya dan informasi. Dalam era globalisasi sekarang ini tidak

dapat dipengkiri terutama kaum muda untuk adanya akselerasi dan

akulturasi pengetahuan yang semakin mudah dijangkau melalui media

informasi dan teknologi. Untuk itu pengaruh media informasi dan

teknologi menjadi suatu hal yang bermanfaat juga menjadi suatu hal yang

merugikan. Bermanfaat apabila penggunaannya digunakan dalam koridor

yang benar dan dapat menyeleksi paham-paham yang kurang elok untuk

diterapkan masyarakat penganut adat ketimuran seperti Tarakan. Untuk

itu hadirnya teknologi juga berpengaruh terhadap ketidakmampuan

berfikir local, atau bahkan melupakan nilai-nilai sejarah yang terkandung

di masyarakat local Tarakan. Untuk itu sangat dibutuhkan sekali suatu

aturan yang memuat tentang Hari jadi Kota Tarakan.

3.    Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi bagi Kabupaten/Kota untuk

mengatur Kewenangan termasuk pula kewenangan untuk menetapkan

hari jadi suatu daerah. Untuk itu pengaturan ini dapat dijadikan rujukan

utama tentang landasan Berdirinya Kota Tarakan. Yang melalui Peraturan

Pemerintah No. 47 Tahun 1981 Tarakan ditingkatkan statusnya menjadi

Kota Administratif. Status Kota Administratif kembali ditingkatkan menjadi

Kotamadya berdasarkan Undang-undang RI No. 29 Tahun 1997 yang

peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri dalam Negeri pada

tanggal 15 Desember 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai

Hari Jadi Kota Tarakan.

BAB V

JANGKAUAN,  ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN UNDANG-UNDANG,  PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada umumnya materi atau ruang lingkup Rancangan Perda hari jadi

Kota Tarakan terdiri dari:

1.  Ketentuan Umum

Bagian ini berisi tentang definisi-definisi yang berkaitan dengan Hari Jadi

suatu daerah.

2.  Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi tentang penjelasan dan filosofis di buatnya Perda Tentang

Hari Jadi Kota Tarakan.

3.  Penetapan hari jadi

Bagian ini berisi tentang tanggal penetapan Hari Jadi Kota Tarakan

4.  Peringatan hari jadi

Bagian ini berisi prosesi perayaan Hari jadi Kota Tarakan setiap tahunnya.

5.  Ketentuan Penutup

Bagian ini mengatur tentang hal-hal teknis yang akan dibuat setelah

Perda ini disahkan yang dituangkan dalam pembuatan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENUTUP

A.   Simpulan

1.    Penetapan hari jadi Kota Tarakan dtetapkan pada tanggal 15

desember dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 29 tahun

1997 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Tarakan

2.    Penetapan hari jadi perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

B.   Saran

1.    Penetapan Hari jadi Kota Tarakan diharapkan dijadikan spirit oleh semua

kalangan masyarakat Tarakan untuk menumbuhkan dalam upaya

pembangunan Kota Tarakan, dan menambah rasa cinta terhadap Kota,

sehingga dapat diprioritaskan dalam program legislasi daerah.

2.    Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Tarakan diharapkan mampu

memberikan pemahaman tentang arti penting nilai-nilai sejarah yang

terkandung dalam Kota Tarakan, tentunya dengan masukan dari semua

kalangan.

Demikian naskah akademis ini dibuat, sebagai bahan masukan dan

pertimbangan dalam pembuatan Raperda tentang hari jadi Kota Tarakan.