tek agustus 2013 bahasa
DESCRIPTION
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Edisi Agustus Tahun 2013TRANSCRIPT
-
Daya DukungEkonomidiDaerah Perbatasan
| Pembangunan Kawasan Perbatasan : Solusi Mencapai Pembangunan Ekonomi
Berkualitas
| Branchless Banking: Ketersediaan Akses Pembiayaan di Daerah Terpencil| Kebijakan Ekonomi di Kawasan-Kawasan Khusus
| Pembangunan Kesehatan Daerah Perbatasan
| Kondisi Infrastruktur di Kawasan Perbatasan
-
OPINI PAKAR 21
Upaya Membangun Wilayah Perbatasan
KEUANGAN 23
Branchless Banking: Ketersediaan AksesPembiayaan di Daerah Terpencil
BUMN 24
Peran BUMN Dalam Peningkatan Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Terjauh (3T)
FISKAL & REGULASI EKONOMI 25
Kebijakan Ekonomi di Kawasan-Kawasan Khusus
MP3EI 26
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua
Barat "Kunci Gerbang Masuk Wilayah
Perbatasan di bagian Timur"
KETENAGAKERJAAN 28
Perubahan Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja
Pembina : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pengarah : Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Fiskal & Moneter Koordinator : Bobby Hamzar Rafinus
Editor : Edi Prio Pambudi, Puji Gunawan, Ratih Kania, M. Dani Iskandar Analis : Alexcius Winang,
Al isa Fatimah, Dara Ayu Prastiwi, Fitria Faradila, Insani Sukandar, Masyitha Mutiara Ramadhan,
Oktya Setya Pratidina, Riski Raisa Putra, Windy Pradipta Distribusi : Chandra Mercury
Kontributor : Suprayoga Hadi, Triyono Budi Sasongko, Vitri Nurmalasari , Erns Saptenno, Aang
Anggara, Predi Mul iansyah, Adji Dharma, Tim Pemantauan dan Pengendal ian Inflasi , Komite
Kebijakan KUR, Tim Koordinasi Kebijakan Stabil isasi Harga Pangan Pokok.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan diterbitkan dalam rangka meningkatkan pemahaman pimpinan daerah terhadap perkembangan
indikator ekonomi makro dan APBN, sebagai salah satu Direktif Presiden pada retreat di Bogor, Agustus 2010
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Republik Indonesia
DAYA DUKUNG EKONOMI DI DAERAH
PERBATASAN 8
Kondisi Infrastruktur di Kawasan Perbatasan |
Perbatasan yang Terlupakan |
Pembangunan Kesehatan Daerah Perbatasan |
Kondisi Pendidikan didaerah Perbatasan Indonesia:
(Studi Kasus: Entikong, Skouw dan Belu) |
Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di
Kawasan Perbatasan |
Pembangunan Kawasan Perbatasan : Solusi
Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkualitas |
KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI 2
Kebijakan Stabilisasi Komoditas Pangan dan
Pertumbuhan Ekonomi
EKONOMI INTERNASIONAL 3
Pertumbuhan Ekonomi Asia Q2-2013
EKONOMI DOMESTIK 4
Perlambatan Ekonomi dan Tekanan Inflasi yang
Masih Tinggi
EKONOMI DAERAH 6
Perbatasan Kepulauan Indonesia
KUR & UKM 29Realisasi Penyaluran KUR Periode Agustus 2013|
Pelestarian Budaya Melalui Usaha|
LAPORAN KEGIATAN 31Menko Perekonomian Meresmikan Festival
Serayu Expo Banjarnegara 2013 |
-
Krisis ekonomi berkepanjangan yang dihadapi negara-
negara maju sejak tahun 2008-2009 telah menimbulkan
dampak ketimpangan pendapatan yang melebar.
Profesor Stigl itz, pemenang nobel ekonomi 2001,
dalam buku terbarunya The Price of Inequality (Penguin
Books, 2013) mengupas berbagai aspek masalah
tersebut di Amerika Serikat (AS) yang saat ini memil iki
rasio Gini sebesar 0.48. Tingkat rasio Gini ini menurut
Stigl itz masih belum cukup mewakil i gambaran kondisi
tingkat kesejahteraan kelompok masyarakat AS
berpendapatan menengah kebawah yang memburuk.
Sebagian masyarakat AS mengalami keterbatasan
dalam pemil ikan rumah, mendapatkan pelayanan
kesehatan, dan memenuhi biaya pendidikan putra-
putrinya. Selama masa resesi 2007-2010 kelompok
masyarakat ini mengalami penurunan tingkat
kesejahteraan hampir 40 persen, kembal i pada tingkat
seperti awal tahun 1990-an.
Pelebaran ketimpangan di AS terutama disebabkan
oleh akumulasi kesejahteraan yang jauh lebih besar
dan cepat pada 1 persen kelompok pendapatan
tertinggi. Proses ketimpangan tersebut disebabkan
oleh kekuatan pasar yang terbentuk dari kebijakan
pemerintah. Menurut Stigl itz, pembiaran pemerintah
terhadap keterbatasan sebagian masyarakat
memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan
serta kecukupan nutrisi yang minimal merupakan
contoh kebijakan tersebut. Selain itu pembiaran
terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang
mendorong struktur gaji timpang antar perusahaan.
Pada sisi lain, intervensi pemerintah melalui kebijakan
perpajakan yang progresif danbelanja yang pro
perl indungan sosialakan kurangi ketimpangan.
Stigl itz juga mengungkap
sistem pol itik sebagai sumber
ketimpangan pendapatan dan
kesempatan. Sistem
demokrasi di AS memberikan
kewenangan pada pimpinan
bukan hanya untuk
redistribusi pendapatan tapi
juga merumuskan ketentuan
dan penggunaan anggaran.
Dalam penggunaan
wewenang ini proses yang
banyak terjadi adalah
pengal ihan kesejahteraan
ketimbang penciptaan
kesejahteraan. Kewenangan mengal ihkan kesejahteraan
melalui kegiatan rente ekonomi (rent seeking economy)
telah mendorong ketimpangan pendapatan karena
cenderung diberikan kepada 0,1 persen kelompok kaya.
J ika proses ini terus berlangsung menguat, Stigl itz
memperkirakan masyarakat AS akan semakin terbelah
(divided society) di tahun 2053. Ketimpangan
pendapatan menyebabkan perekonomian yang kurang
efisien dan kurang produktif.
Bagi Indonesia, pelaksanaan strategi pembangunan
yang inklusif sejak empat tahun terakhir sudah
menunjukkan komitmen untuk kurangi ketimpangan
pendapatan. Namun dengan kecenderungan naiknya
rasio Gini, mencapai 0,41 persen tahun 2012, serta
masih besarnya ketimpangan antar-wilayah
mengindikasikan kekuatan pasar belum memihak pada
pemerataan pendapatan. Untuk itu penyempurnaan
kebijakan pemerintah perlu terus dilakukan antara lain
dengan terus memperbaiki tata kelola berbagai sektor
agar kegiatan rente ekonomi dapat ditekan.
Upaya kurangi ketimpangan pendapatan memerlukan
keterpaduan langkah pemangku kepentingan berbagai
sektor. Selain itu juga keberpihakan pimpinan nasional
dan daerah sebagaimana tercermin dari beberapa
ulasan tentang kesejahteraan pada penduduk wilayah
perbatasan, yang menjadi sorotan TEK edisi ini .
Pembangunan wilayah perbatasan seyogyanya menjadi
prioritas sesuai amanat konstitusi yaitu pemerintah
yang mel indungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa. Dirgahayu Kemerdekaan Negara Kesatuan
Republ ik Indonesia ke 68.
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
1
Editorial
Bobby Hamzar Rafinus
Plt. Deputi Koordinasi Fiskal dan Moneter
Indikator Ekonomi, per Agustus 2013
-
Menindaklanjuti diterbitkannya Paket Kebijakan
Stabil isasi dan Pertumbuhan Ekonomi pada
tanggal 23 Agustus 2013, pemerintah memandang perlu
untuk menerbitkan kebijakan dalam rangka stabil isasi
harga dan inflasi sejumlah komoditas pangan. Salah satu
kebijakan yang akan dilaksanakan adalah perubahan tata
niaga impor sapi/ daging sapi dan hortikultura dari
berbasis kuota menjadi berbasis harga. Hal ini
merupakan salah satu poin utama yang menjadi bahan
diskusi dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri
yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 di
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dalam paparannya, Menteri
Perdagangan dan Menteri Pertanian
telah menyepakati untuk melakukan
perubahan terhadap sejumlah
peraturan yang terkait dengan
importasi sapi/daging sapi yang
semula menggunakan mekanisme
kuota menjadi mekanisme harga
referensi. Dengan demikian,
kesepakatan terkait akselerasi
real isasi impor sapi bakalan dari
triwulan 4 ke triwulan 3 dan rencana
penambahan impor 15.000 ton
setara daging tidak akan dilanjutkan.
Untuk alokasi impor yang telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan
Menteri Pertanian dan Peraturan
Menteri Perdagangan yang telah
ditetapkan sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku
sampai dengan akhir tahun 2013. Kementerian Pertanian
dan Kementerian Perdagangan diharapkan agar dapat
mengamankan produksi sapi dalam negeri dan
menjamin kelancaran distribusi sampai ke tingkat
konsumen.
Harga referensi akan ditetapkan dengan mengacu
kepada harga eceran rata-rata dalam beberapa tahun
sebelumnya atau perhitungan biaya usaha peternak dan
biaya distribusi sampai ke tingkat pengecer. Apabila
harga eceran daging sapi berdasarkan proyeksi 2 bulan
kedepan naik diatas 15% dari harga referensi maka
impor dibuka dan apabila harga eceran daging sapi
turun di bawah 5% dari harga referensi maka impor
ditutup. Penetapan harga referensi akan dilakukan
dengan mempertimbangkan keseimbangan antara
kepentingan peternak dan konsumen.
Sejalan dengan komoditas sapi dan daging sapi,
ketentuan impor produk hortikultura (khususnya
terhadap 36 produk hortikultura) akan dirubah dari
Koordinasi Kebijakan Ekonomi
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
2
Kebijakan Stabilisasi Komoditas Pangan dan
Pertumbuhan Ekonomi
mekanisme kuota menjadi mekanisme harga referensi,
sedangkan alokasi impor yang telah ditetapkan
berdasarkan Permentan/Permendag akan tetap berlaku
sampai dengan akhir tahun 2013. Jenis produk
hortikultura yang akan diatur melalui mekanisme harga
referensi hanya untuk jenis produk hortikultura yang
memberi kontribusi terhadap inflasi misalnya bawang
merah dan cabe merah. Presentasi
peningkatan/penurunan harga eceran untuk
menetapkan buka/tutup impor untuk setiap jenis produk
hortikultura yang akan diatur dengan mekanisme harga
referensi.
Kenaikan harga kedelai disebabkan
oleh pelemahan nilai tukar rupiah
terhadap US dolar dan terjadinya
anomal i cuaca di Amerika selaku
pemasok kedelai terbesar ke
Indonesia. Meskipun telah dilakukan
impor kedelai dari negara lain
seperti Brazil dan Argentina, namun
tidak terlalu berpengaruh signifikan
terhadap perubahan harga kedelai
(penurunan harga). Stok kedelai
yang ada saat ini diperkirakan cukup
untuk memenuhi kebutuhan kedelai
bagi pengrajin tahu/tempe selama
2,5 bulan kedepan. Sedangkan
terkait kebutuhan kedelai dalam
negeri, diperkirakan sampai dengan
akhir tahun, kebutuhan kedelai
dalam negeri adalah sebesar 580.000 ton. Importasi
kedelai dapat dilakukan oleh IT yang telah ditunjuk oleh
pemerintah, namun disertai dengan adanya kewajiban
bagi IT tersebut untuk membel i kedelai hasi l petani lokal
dan menyalurkan kedelai ke KOPTI dalam jumlah dan
harga yang telah ditentukan. Untuk menjamin stabil itas
pasokan dan harga kedelai , khususnya kebutuhan
pengrajin tahu dan tempe, untuk sementara pemerintah
tidak akan membatasi jumlah impor kedelai dengan bea
masuk 5%.
Untuk komoditas jagung, isu utama yang perlu
diwaspadai adalah kenaikan harga komoditas jagung di
pasar internasional . Disisi lain, kebutuhan jagung
terbesar di dalam negeri adalah untuk memenuhi
kebutuhan industri pakan ternak yang mencapai 6 juta
ton. Oleh karena itu, untuk
tahun 2013, pemerintah
telah menerbitkan ij in
impor jagung sebesar 3,5
juta ton dan telah
tereal isasi sebesar 2 juta
ton.
Erns Saptenno
http://www.iberita.com/wp-content/uploads/2013/03/daging-sapi.jpg
http://img.okeinfo.net/dynamic/content/2012/08/09/56/675590/QS
LsBEFzKX.jpg?w=400
-
Pada Q2-2013 secara
keseluruhan pertumbuhan
ekonomi Asia mengalami
peningkatan, walaupun ditemukan
dinamika pertumbuhan didalamnya
sebagai dampak dari melesatnya
pertumbuhan ekonomi Fil ipina dan
menurunnya pertumbuhan ekonomi
India. Pada triwulan ini sebagian
besar negara di Asia memil iki
prospek pertumbuhan ekonomi
yang bagus, khususnya Newly-
Industrialised Economies (NIEs)
seperti Korea Selatan, Hong Kong,
Taiwan dan Singapura, yang akan
mendapatkan dampak positif besar
dari pemul ihan ekonomi global .
Berdasarkan data yang dilansir oleh
Thomson Datastream diketahui
bahwa pertumbuhan ekonomi
negara-negara di Asia meningkat
kecual i India. Melemahnya nilai
tukar Rupee terhadap Dol lar AS
sebesar 14 persen dalam tiga bulan
terakhir yang diiringi penurunan
produksi industri dalam empat
tahun terakhir menjadi faktor
pendorong menurunnya
pertumbuhan ekonomi India. Dilain
sisi , pertumbuhan ekonomi Fil ipina
melesat tajam di level 7,8 persen
pada Q2 2013 sebagai dampak dari
surplus neraca pembayaran dan
rendahnya hutang luar negeri.
Diketahui bahwa pertumbuhan
ekonomi rata-rata negara NIEs dan
ASEAN adalah 3,7 persen (yoy).
Walaupun pertumbuhan ekonomi
beberapa negara ASEAN saat ini
mengunggul i pertumbuhan negara
NIEs, namun secara regional masih
ditemukan perbedaan pertumbuhan
yang semakin meruncing
didalamnya. Hal tersebut
dikarenakan pelemahan kondisi
ekonomi Thailand pada triwulan
akhir 2011.
Dengan adanya pemul ihan kondisi
ekonomi global , dikhawatirkan
perbedaan tersebut akan semakin
meruncing jika ASEAN tidak bisa
menangkap sentimen positif dari
pemul ihan tersebut. Sejalan dengan
pemul ihan tersebut, permintaan
global khususnya dari AS dan Eropa
akan semakin meningkat. Kondisi
demikian sangat bagus untuk pasar
ekspor Asia. Negara-negara NIEs
merupakan
negara yang
sudah
berorientasi
ekspor lebih
tinggi
dibandingkan
negara-negara
ASEAN,
sehingga
pemul ihan
kondisi ekonomi
global akan lebih menguntungkan
bagi NIEs dibandingkan ASEAN.
Peningkatan ekspor ASEAN
merupakan langkah yang tepat
untuk mengurangi kesenjangan
pertumbuhan ekonomi dengan NIEs
yang mungkin terjadi akibat
pemul ihan ekonomi global . Namun
perlu kita sadari bahwa dampak
peningkatan permintaan ekspor
global akibat pemul ihan ekonomi
akan berdampak secara tidak
langsung terhadap permintaan
domestik khususnya negara-negara
ASEAN. Hal tersebut dikarenakan
sebagian bahan baku produksi
negara-negara ASEAN merupakan
bahan baku impor, sehingga
pertumbuhan ekspor pun akan
seiring dengan pertumbuhan
impornya.
Dengan demikian, walaupun
peningkatan ekspor akan mampu
mengurangi kesenjangan secara
nominal , namun secara struktural
tetap ditemukan gap antara
pertumbuhan ekonomi ASEAN
dengan NIEs. Untuk itu, negara-
negara ASEAN harus lebih
mempersiapkan diri lagi dalam
meningkatkan kual itas dan
kuantitas ekspor dalam rangka
pemenuhan permintaan pasar
global dengan lebih mandiri lagi,
yaitu memanfaatkan potensi bahan
baku lokal dengan optimal .
EKONOMI INTERNASIONAL
3
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
Dara Ayu Prastiwi
Dinamika PertumbuhanEkonomi Asia Q2-2013
Sumber: Thomson Datastream, Capital Economics
GDP NIEs & ASEAN
-
Ekonomi Domestik
4
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
. . .Pemerintah saat
ini sedang
mengupayakan
agar
pertumbuhan
ekonomi dapat
mencapai
sasaran sebesar
6,3%. Upaya
pencapaian
tersebut
dilakukan melalui
peningkatan
konsumsi rumah
tangga yang
merupakan
kontribusi utama
pertumbuhan. . . .
Perlambatan Ekonomi dan Tekanan Inflasi yang
Masih Tinggi
I
ndonesia kembal i mengalami
perlambatan ekonomi pada
triwulan II 2013. Pertumbuhan
sebesar 5,81% (yoy) merupakan
nilai terendah sejak triwulan IV
2010. PDB Indonesia atas harga
berlaku mencapai Rp 2.210 tri l iun
dan Rp 688,9 tri l iun berdasarkan
harga konstan 2000. PDB migas
atas harga berlaku tercatat Rp
154,9 tri l iun, sedangkan PDB
nonmigas sebesar Rp 2.055,2
tri l iun. Secara spasial , lebih dari
separuh PDB Indonesia berasal
dari pulau Jawa (58,15%),
selanjutnya diikuti dengan pulau
Sumatera dan Kal imantan.
Secara sektoral , industri
pengolahan, pertanian dan
perdagangan, hotel dan restoran
masih menjadi penopang utama
PDB Indonesia. PDB masing-
masing ketiga sektor ini sebesar Rp 525,4
tri l iun; Rp 331,2 tri l iun dan Rp 318,1 tri l iun.
Berdasarkan laju pertumbuhan, delapan
dari sembilan sektor mengalami
peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi
pada sektor pengangkutan dan
komunikasi sebesar 11,46% (yoy), diikuti
dengan sektor keuangan, real estate dan
jasa perusahaan yang mengalami
pertumbuhan sebesar 8,07% (yoy).
Berdasarkan pengeluaran, peningkatan
PDB tertinggi terjadi pada konsumsi
rumah tangga sebesar 5,17% (yoy). Seiring
dengan pertumbuhannya yang cenderung
tinggi, konsumsi rumah tangga pun
merupakan komponen pendorong
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Konsumsi rumah tangga atas harga dasar
berlaku mencapai Rp 1.225,2 tri l iun pada
triwulan II 2013 atau memil iki
http://edorusyanto.files.wordpress.com/2010/06/pabrik-tvs-karawang.jpg
Sumber: BPS
-
5Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
kontribusi sebesar 55,44% terhadap
total PDB Indonesia.
Menurut Menteri Keuangan RI,
Chatib Basri , meningkatnya aktivitas
ekonomi pasca hari raya Idul Fitri
merupakan faktor utama tingginya
konsumsi rumah tangga.
Lebih lanjut, Chatib mengemukakan
bahwa pemerintah saat ini sedang
mengupayakan agar pertumbuhan
ekonomi dapat mencapai sasaran
sebesar 6,3%. Upaya pencapaian
tersebut dilakukan melalui
peningkatan konsumsi rumah
tangga yang merupakan kontribusi
utama pertumbuhan itu sendiri .
Pada bulan Agustus 2013, inflasi
umum mencapai 1,12% (mom) dan
8,79% (yoy). Secara bulanan, inflasi
umum cenderung menurun
dibandingkan bulan lalu yang
mencapai 3,29%. Koreksi harga
pasca hari raya Idul Fitri kerap
menekan harga ke tingkat yang
lebih rendah. Namun sayangnya,
secara tahunan tingkat inflasi umum
masih lebih tinggi dibandingkan
bulan sebelumnya yang mencapai
8,61%.
Berdasarkan komponennya, ketiga
komponen inflasi masih
menunjukkan nilai yang cenderung
tinggi. Dampak kenaikan harga
BBM bersubsidi masih tercermin
dari tingginya inflasi administered
prices sebesar 0,62% (mom) dan
15,40% (yoy). Selanjutnya, harga
BBM bersubsidi tersebut kerap
mendorong harga komoditas
melalui kenaikan biaya distribusi
yang tinggi. Hal ini menyebabkan
inflasi volatile food sebesar 1,82%
(mom) dan 16,53% (yoy). Sementara
itu, komponen inflasi inti masih
relatif stabil dibandingkan kedua
komponen inflasi lainnya. Inflasi inti
tercatat 1,01% (mom) dan 4,48%
(yoy).
Secara spasial , seluruh 66 kota IHK
mengalami inflasi pada bulan
Agustus 2013. Secara umum, inflasi
tertinggi lebih banyak terjadi di
kawasan Indonesia bagian timur.
Inflasi tertinggi terjadi di kota
Sorong, Papua sebesar 6,47%
(mom), diikuti oleh Ambon sebesar
4,79% dan Ternate sebesar 3,66%.
Terhambatnya distribusi pasokan
komoditas merupakan faktor utama
kenaikan harga yang tinggi di
kawasan Indonesia timur. Salah satu
penyebab terhambatnya distribusi
pasokan komoditas karena kondisi
infrastruktur daerah yang kurang
memadai, sehingga akses ke daerah
tersebut cenderung sul it dan biaya
tergolong mahal .
Mengatasi hal tersebut, pemerintah
perlu memprioritaskan
pembangunan infrastruktur,
khususnya di kawasan Indonesia
bagian timur. Hal ini di lakukan agar
proses distribusi pasokan
komoditas dapat berjalan dengan
lancar. Selain itu, Bank Indonesia
melalui forum TPI dan TPID perlu
meningkatkan koordinasi dalam
memutuskan langkah strategis yang
tepat terkait pemenuhan pasokan
di daerah.
Fitria Faradila
. . .Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya di
kawasan Indonesia bagian timur. Hal ini dilakukan agar proses distribusi pasokan
komoditas dapat berjalan dengan lancar. . . .
http://www.beritafoto.net/foto_berita/23DSC_1272.jpg
-
6Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
Ekonomi Daerah
Ratih Purbasari Kania
Perbatasan Kepulauan Indonesia
P
ulau-pulau terluar perbatasan Indonesia
keberadaannya sangat strategis karena
merupakan penentuan batas-batas negara kesatuan
Republ ik Indonesia, sehingga diperlukan perhatian
khusus baik dari pemerintah pusat maupun daerah
dalam pengembangan wilayah serta peningkatan
kesejahteraan masyarakatnya. Pulau-pulau terluar
umumnya daerah terpencil , miskin, bahkan ada yang
tidak berpenduduk, serta memil iki infrastruktur yang
sangat minim.
Indonesia mempunyai 92 pulau-pulau kecil terluar
perbatasan dan beberapa diantaranya memerlukan
perhatian khusus. Pengembangan pulau-pulau
tersebut cukup penting dalam rangka meningkatkan
ketahanan nasional . Kondisi yang tergambar
dikepulauan perbatasan indonesia umumnya terletak
pada infrastruktur. Aksesibiltas untuk menuju ke lokasi
umumnya sangat sul it karena minimnya sarana dan
prasarana serta tidak mempunyai pelabuhan laut.
Sarana l istrik sangat terbatas apalagi sarana
telekomunikasi sangat sul it ditemui di pulau-pulau
tersebut.
Pulau Nipa, adalah salah satu pulau terluar yang
berbatasan dengan Singapura. Merupakan wilayah
yang masuk kawasan pemerintah kota Batam, provinsi
kepulauan Riau. Saat ini , aksesibil itas untuk mencapai
pulau nipa sangat sul it serta perlu berganti-ganti
moda transportasi. Kondisi alam di pulau nipa sangat
keras dimana tidak tersedia air tawar sehingga aparat
yang berjaga disanapun menggunakan tong
penampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan air
bersih. Sementara itu, sarana infrastruktur lainpun
sangat memprihatinkan terl ihat dari terbatasnya
pasokan l istrik. Pemerintah pusat melaksanakan
reklamasi dengan meninggikan pulau sampai lebih
dari 5(l ima) meter sehingga pada saat kondisi
pasangpun luas pulau Nipa masih tetap sama.
Pulau Berhala adalah pulau terluar di selat malaka
yang merupakan pulau yang memil iki banyak terumbu
karang. Berhala memil iki topografi bergunung dengan
hutan lebat dan pantai yang putih bersih. Kondisi
pulaunya sangat alami dan belum dihuni oleh
penduduk. Pada saat ini pulau berhala dijaga oleh
Tentara Nasional Indonesia angkatan laut. Karena
keindahan alamnya membuat pulau Berhala menjadi
obyek wisata yang sangat potensial , penjagaan
keamanan pulau berhala merupakan prioritas utama
untuk wilayah perbatasan Indonesia.
Pulau terluar lainnya yang berbatasan dengan
Malaysia adalah pulau Lingian. Pulau l ingian berada
disebelah Barat laut dari Kota Gorontalo, merupakan
bagian dari pemerintah Kabupaten Tol i-tol i , provinsi
Sulawesi Tengah. Pulau Ligian memil iki ekosistem
yang cukup kompleks dengan ekosistem pantai
berbatu dan berpasir. Sarana prasarana yang tersedia
mel iputi jalan dusun, l istrik, air bersih, bangunan
sekolah dasar, pemukiman, tempat beribadah serta
sarana informasi.
Di Pulau Lingian, sarana air bersih untuk mandi
berasal dari sumur sedangkan untuk minum
didatangkan dari daratan ogotua. Selain itu ada pula
yang menggunakan bak penampungan air hujan
sebagai sumber air bersih. Listrik yang tersedia pada
umumnya menggunakan l istrik tenaga surya.
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah
sebagai nelayan tangkap dan sebagai petani kopra.
Selain potensi perikanan, budidaya rumput laut
sekarang ini sudah mulai dirintis.
Pulau yang terletak pal ing selatan di wilayah Indonesia
adalah Pulau Dana, yang berbatasan langsung dengan
Austral ia. Pulau ini hanya mempunyai luas 0.95km
persegi tapi mempunyai kekayaan alam berl impah
serta keindahan alam, sehingga posisinya sangat
strategis secara ekonomi. Pulau Dana sampai saat ini
tidak berpenghuni hanya ada petugas TNI yang
berjaga disana. Pulau Dana merupakan bagian
administratif kecamatan Rote Barat Daya, Kab Kupang,
Nusa Tenggara Timur.
Pulau-pulau kecil terluar perbatasan Indonesia harus
selalu dijaga dalam menjaga keutuhan negara
kesatuan Republ ik Indonesia. Pemerintah pusat dan
pemerintah daerah tempat pulau-pulau tersebut
berada harus senantiasa memprioritaskan
pembangunan terutama pembangunan Infrastruktur,
pendidikan dan kesehatan. Pembangunan
perekonomian dilaksanakan sejalan dengan
pembangunan disektor lainnya agar daerah tersebut
dapat tumbuh seperti daerah lainnya.
-
LAPORAN UTAMA
| Kondisi Infrastruktur di Kawasan
Perbatasan
| Perbatasan yang Terlupakan
| Pembangunan Kesehatan Daerah
Perbatasan
| Kondisi Pendidikan di Daerah
Perbatasan Indonesia (Studi Kasus :
Entikong, Skouw dan Belu)
| Strategi Pembangunan Daerah
Tertinggal di Kawasan Perbatasan
| Pembangunan Kawasan Perbatasan
| Upaya Membangun Wilayah Perbatasan
-
Kondisi Infrastruktur di Kawasan
Perbatasan
Laporan Utama
8
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
K
etersediaan infrastruktur berpengaruh secara
positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu
wilayah. Seperti yang dijelaskan dalam teori model
pertumbuhan Harrord-Domar, dimana tingkat
pertumbuhan dari GNP (Y/Y) ditentukan oleh rasio
tabungan nasional (s) dan rasio capital-output nasional
(k). Infrastruktur tergolong ke dalam capital stock,
sehingga terdapat korelasi yang positif antara
ketersediaan infrastruktur dengan pertumbuhan
ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan lebih besarnya
PDRB Pulau Jawa dibandingkan dengan luar Jawa, yang
salah satu faktornya adalah lebih tingginya tingkat
ketersediaan l istrik di Jawa dibandingkan luar Jawa.
Seiring dengan kemajuan jaman, kebutuhan l istrik
untuk pertumbuhan aktivitas ekonomi semakin besar,
sehingga terjadi pergesaran tingkat kebutuhan l istrik
dari kebutuhan tersier menjadi kebutuhan primer. J ika
perekonomian suatu wilayah semakin maju maka
kebutuhan akan infrastruktur l istrik juga akan semakin
besar.
Berdasarkan grafik diatas dapat kita l ihat bahwa
terdapat ketimpangan ketersediaan l istrik antara Jawa
dan Luar Jawa. Daerah luar Jawa, khususnya daerah
perbatasan, cukup sering dinomor-duakan dalam
pembangunan dan penyaluran arus l istrik. Oleh karena
itu, aktivitas sehari-hari khususnya di luar Jawa
seringkal i terganggu akibat ketiadaan l istrik. Jangankan
untuk aktivitas ekonomi, ketersediaan l istrik untuk
penerangan perumahan saja masih sangat kurang.
Misalnya ketersediaan l istrik di Desa Skouw Papua,
yang merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia-
Papua Nugini. Al iran l istrik tidak melewati desa
tersebut. Sebagian besar penduduknya mengandalkan
tenaga diesel sebagai sumber energi l istrik, namun
bahan bakar untuk diesel mahal sehingga tidak setiap
saat l istrik dapat menyala dengan alasan penghematan
bahan bakar. Bahkan sebagian besar mesin diesel
sudah tidak berfungsi dikarenakan ketidaksanggupan
untuk membel i bahan bakar.
Minimnya l istrik di Skouw menghambat aktivitas
pelayanan kesehatan dan pendidikan disana, apalagi
perumahan. Pelayanan di Puskesmas Skouw tidak bisa
optimal , untuk pengecekan sample darah saja masih
menggunakan cara konvensional . Selain itu,
ketersediaan peralatan medis juga terbatas karena
membutuhkan kulkas untuk steri l isasi peralatan dan
obat-obatan, namun tenaga diesel dan microhydro
yang tersedia tidak cukup untuk menghidupkan kulkas.
Sumber diesel di puskesmas hanya digunakan untuk
kegiatan adminitrasi , sedangkan microhydro digunakan
untuk menghidupkan mikroskop.
PLN sendiri sudah membangun (dalam proses) PLTU
Holtekamp yang letaknya tidak terlalu jauh dengan
Desa Skouw karena masih berada dalam satu Distrik
Muara Tami. Dari pembangunan PLTU ini, sebagian
besar l istriknya akan digunakan untuk memenuhi
kebutuhan l istrik di Jayapura, sedangkan Distrik Muara
Tami sendiri hanya mendapat sebagian kecil al iran
l istrik. Berdasarkan informasi yang didapat dari salah
satu teknisi PLTU Holtekamp, hingga saat ini belum ada
rencana penyaluran l istrik dari Holtekamp ke Skouw.
Salah satu alasannya yaitu status kepemil ikan tanah di
Papua yang masih menganut sistem tanah adat
sehingga cukup sul it untuk mendapatkan ij in
pembangunan tiang-tiang tranmisi l istrik.
Keterbatasan ketersediaan l istrik lainnya terjadi juga di
Entikong, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang
berada di Kal imantan Barat. Berdasarkan hasil observasi
Sumber: BPS
-
Dara Ayu Prastiwi
9
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
langsung ke Entikong, sangat jelas terl ihat perbedaan
ketersediaan infrastruktur antara wilayah Indonesia dan
wilayah Malaysia. Penerangan di perbatasan Malaysia
jauh lebih terang dibandingkan Entikong yang
mengalami keterbatasan pasokan l istrik. Secara
keseluruhan Pulau Kal imantan memang mengalami
keterbatasan pasokan, karena sebagian besar pasokan
dial irkan ke area pertambangan yang berada di
Kal imantan Timur yang membutuhkan daya l istrik besar.
Kabupaten Belu yang merupakan area perbatasan
dengan Timor Leste juga mengalami kekurangan
pasokan l istrik. Menutur data yang diri l is oleh Bappeda
Kabupaten Belu, 90 persen desa disana belum
mendapatkan penerangan. Walaupun untuk beberapa
desa sudah terdapat jaringannya, namun tetap belum
bisa digunakan karena biayanya yang sangat mahal ,
sehingga penduduk Belu tidak sanggup untuk
mengaksesnya.
Keterbatasan tersedianya infrastruktur di kawasan
perbatasan bukan hanya pasokan l istrik saja, namun
juga air bersih. Akses terhadap air bersih bukan hanya
isu utama di Indonesia saja namun juga dunia. Hal
tersebut dapat dil ihat dalam target 7C Mil lenium
Development Goals 2015 mengenai akses terhadap air
siap minum. Jangankan akses terhadap air siap minum,
ketersediaan sumber air di kawasan perbatasan saja
sangat terbatas dan keruh. J ika penduduk Entikong
ingin minum, mereka harus membel i air gal lon dari kota
yang harganya terbilang lebih mahal sekitar 20 persen
dari harga di Jawa. Kondisi tersebut terjadi di Entikong,
sehingga penduduk disana lebih sering membel i air
minum produksi Malaysia dibanding produksi lokal
dengan harga yang lebih murah dan akses yang lebih
mudah. Untuk mandi dan masak sehari-hari penduduk
Entikong menggunakan air yang merupakan hasil
tadahan hujan.
Ketersediaan air bersih di Skow-Papua dan di Belu-NTT
juga terbatas. Jenis tanah di Skouw merupakan tanah
rawa sehingga kemampuan untuk menyerap air hujan
tidak bagus. Air sumur yang digunakan penduduk
keruh, sama sekal i tidak layak untuk dikonsumsi.
Penduduk di Skouw selalu membel i air minum kemasan
yang dijual di Koya Barat yang merupakan kota terdekat
dari Skouw. Sementara itu Kabupaten Belu, kebutuhan
akan air bersih merupakan persoalan yang sangat
mendesak. Kondisi tanah Belu yang kering
menyebabkan masyarakat sul it mendapat air bersih.
Walapun pemerintah telah menyediakan sumur-sumur
air, namun masyarakat tetap harus membel i air dari
tanki atau PDAM seharga Rp 50.000 60.000 per tanki
guna memenuhi kebutuhan air sehari-hari .
Permasalahan di kawasan perbatasan bukan hanya
dalam hal penyediaan l istrik dan air bersih saja. Masih
banyak masalah terkait penyediaan infrastruktur dasar
yang sampai saat ini belum teratasi , seperti penyediaan
layanan kesehatan, pendidikan , telekomunikasi , logistik,
dsb. Keterisolasian kawasan perbatasan akibat
minimnya akses tranpsortasi dan telekomunikasi juga
menjadi isu krusial yang harus segera ditangani. J ika
tidak ada solusi dalam jangka panjang, hal tersebut
akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk
di kawasan perbatasan. Ini akan bertentangan dengan
asas Solus Popul i Suprema Lex Esto yang diungkapkan
oleh Marcus Tul l ius Cicero, yang artinya kesejahteraan
masyarakat haruslah menjadi aturan utama, sehingga
dimanapun tempat tinggalnya selama masih berada
dalam wilayah NKRI, maka seluruh kesejahteraan
penduduknya tetap harus diperhatikan.
Kesejahteraan kawasan perbatasan yang seringkal i
terlupakan sebenarnya merupakan ancaman bagi
kesatuan NKRI. Terlebih lagi j ika kesejahteraan negara
tetangga lebih terjamin dibandingkan negara sendiri .
Hal tersebut akan memicu perpindahan penduduk lokal
ke negara tetangga baik secara legal maupun il legal .
Kondisi terburuk yang mungkin terjadi yaitu
perpindahan warga negara seperti yang terjadi di
Entikong, dimana terdapat satu desa terpencil yang
sekarang penduduknya sudah menjadi warga negara
Malaysia. Untuk itu pembangunan kawasan perbatasan
perlu mendapat perhatian khusus, baik dari pemerintah
pusat maupun daerah. Selain itu, perlu adanya
peningkatan koordinasi dalam implementasi rencana
pembangunan kawasan perbatasan antar stakeholders
sehingga target pembangunan yang diinginkan bisa
tercapai.
-
Perbatasan yang Terlupakan
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
10
S
eperti daerah lain di Indonesia, wilayah perbatasan
juga mengandung potensi yang mel impah baik di
darat maupun di lautnya, namun keberadaan potensi
tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara
optimal , bahkan sentuhan pembangunan di wilayah
perbatasan masih minim sehingga kondisi wilayah
perbatasan saat ini sangat memprihatinkan layaknya
beranda belakang rumah yang tidak terurus.
Masalah perbatasan memil iki dimensi yang kompleks,
terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di
dalamnya, seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara,
pol itik, sosial , ekonomi, dan pertahanan keamanan.
Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam
pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu:
(1) Penetapan garis batas baik di darat maupun di laut
(2) Pengamanan kawasan perbatasan (3)
Pengembangan kawasan perbatasan. Penanganan
berbagai permasalahan pada tiga isu utama tersebut
masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang
berkaitan dengan aspek-aspek kelembagaan.
PapuaPapua adalah pulau terbesar yang dimil iki Indonesia,
dan memil iki potensi sumber daya alam yang sangat
kaya. Namun ironisnya, provinsi ini masih menjadi salah
satu yang termiskin di Indonesia. Kemiskinan yang
banyak terjadi di daerah pelosok dan daerah
perbatasan. Permasalahan tersebut semakin kompleks
mengingat bentangan kawasan perbatasan di provinsi
ini sangat luas dan tipologinya bervariasi .
Pengelolaan perbatasan di Provinsi Papua belum
sepenuhnya pula menjalankan pengelolaan yang
berbasis pada pengelolaan manusianya. Hal ini
dikarenakan masih dominannya pembuatan kebijakan
dalam pengelolaan perbatasan yang berbasis pada
kepentingan pemerintah. Layaknya kawasan perbatasan
dengan negara lain di Indonesia, kendala umum yang
dihadapi oleh Provinsi Papua adalah kesenjangan
pembangunan dengan ciri-ciri : masih rendahnya
aksesibil itas, terbatasnya sarana dan prasarana,
kepadatan penduduk relatif rendah, rendahnya kual itas
SDM, dan belum optimalnya pembangunan. Penduduk
di kawasan perbatasan memil iki keterampilan yang
rendah dan minimnya pendapatan masyarakat,
sehingga berdampak pada aspek kehidupan mereka
seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
Terkait dengan kenyataan sosial bahwa masyarakat
yang tinggal di kawasan perbatasan Provinsi Papua
sejatinya masih memil iki kesatuan adat dan budaya,
maka faktor nilai dan norma adat biasanya lebih kuat
dibandingkan norma dan ikatan nasional . Ini tentu
dapat menjadi masalah dalam pengelolaan wilayah
perbatasan. Persoalannya terletak pada ketidak
mampuan pemerintah dalam menjalankan program-
program pembangunan yang berbasis kepentingan
masyarakat. Sementara itu program-program yang
berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan daya
saing daerah di Papua dari pemerintah pusat, daerah
dan BUMN belum optimal . Ini dikarenakan tingginya
ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar instansi, di
mana mereka berjalan sendiri-sendiri sehingga dampak
program justru nyaris tidak terdengar. Keterl ibatan dari
sektor swasta dalam mengembangkan wilayah
perbatasan juga masih minim sehingga membuat
perkembangan kawasan perbatasan tidak cepat dan
teratur.
Kalimantan Barat
Secara geografis, kawasan perbatasan Kal imantan Barat
dengan Serawak berada pada bagian pal ing utara
wilayah Provinsi Kal imantan barat, yang membentang
dari barat ke timur sepanjang 966 kilometer (km) yang
mel iputi Kabupaten Sambas sampai ke Kabupaten
Kapuas Hulu. Secara kewilayahan ada l ima daerah
kabupaten dan empat belas kecamatan di Provinsi
Kal imantan Barat yang berbatasan langsung dengan
negara tetangga Malaysia.
Berdasarkan tim tinjauan yang langsung turun ke
lapangan, Tantangan pengelolaan kawasan perbatasan
darat Kal imantan Barat Serawak adalah sebagai
berikut:
Pertama, Rendahnya kual itas sumber daya manusia
(SDM). Kondisi ini ditunjukkan dengan rendahnya
tingkat pendidikan dan kual itas kesejahteraan
-
11
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
penduduk dengan penyebaran yang tidak merata
dibandingkan dengan luas wilayah dan garis perbatasan
yang panjang, sehingga berimpl ikasi pada kegiatan
pel intas batas yang ilegal . Demikian pula banyak TKI
maupun TKW yang bekerja di luar negeri hanya sebagai
buruh, pembantu rumah tangga dan pekerja kasar
lainnya, yang jelas-jelas menggambarkan rendahnya
kual itas SDM pada umumnya.
Kedua, Kemiskinan. Walaupun saat ini kawasan
perbatasan kaya dengan sumber daya alam dan
letaknya mempunyai akses ke pasar (Serawak), tetapi
terdapat sekitar 45% desa miskin dengan jumlah
penduduk miskin sekitar 35%. J ika dibandingkan
dengan penduduk Malaysia tampak adanya
ketimpangan pendapatan yang besar sekal i . Akibatnya
penduduk di kawasan perbatasan tidak memil iki posisi
tawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi di
perbatasan. Akibat lainnya adalah mendorong
masyarakat semakin terl ibat dalam kegiatan ekonomi
ilegal guna memenuhi kebutuhannya.
Ketiga, Keterbatasan infrastruktur. Tingkat ketersediaan
dan kual itas pelayanan publ ik di kawasan perbatasan
masih sangat terbatas, seperti sistem perhubungan dan
telekomunikasi , pelayanan l istrik dan air bersih, serta
fasi l itas lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan
pasar. Hal ini membuat penduduk di daerah perbatasan
masih cenderung untuk berorientasi ke negara tetangga
yang tingkat aksesil ibi l itas infrastruktur fisik dan
informasinya relatif lebih tinggi. Demikian pula dengan
jaringan jalan darat di kawasan perbatasan Kal imantan
Barat yang masih kurang, membuat masyarakat lebih
sering bepergian dan berinteraksi dengan masyarakat di
Serawak. Untuk fasil itas l istrik, dari 14 ibukota
kecamatan yang ada di kawasan perbatasan Kal imantan
Barat, baru 6 ibukota kecamatan (43%) yang mendapat
pelayanan. Hal ini menunjukkan besarnya perbedaan
kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan masyarakat
Serawak yang hampir seluruhnya telah mendapat
layanan l istrik. Ini menjadi salah satu penyebab
rendahnya investasi ke kawasan perbatasan. Akibatnya
kawasan ini menjadi daerah yang tertinggal , dan
sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan.
Nusa Tenggara Timur
Kondisi kawasan perbatasan di Provinsi NTT yang
berada di Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah
Utara dan Kabupaten Kupang belum menunjukkan
gambaran yang belum ideal . Permasalahan mendasar
yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan perbatasan
NTT ini mel iputi :
Pertama, Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat
di kawasan perbatasan. Pada 3 kabupaten tersebut yang
ditandai dengan rendahnya penghasilan masyarakat
dan terbatasnya kesempatan berusaha karena sebagian
besar wilayahnya adalah lahan kering. Hal ini diperparah
dengan tiadanya keterampilan dalam mengelola
sumber daya ahan yang kering serta terbatasnya sarana
permodalan untuk membangun investasi di bidang
perkebunan, rendahnya derajat kesehatan masyarakat
yang ditandai dengan tingginya angka kematian bayi
dan ibu yang melahirkan, kasus gizi buruk,
meningkatnya HIV-AIDS dari tahun ke tahun, serta tidak
tersedianya pemukiman yang sehat dan persediaan air
bersih yang tidak memadai.
Kedua, Tidak memadainya sarana dan prasarana
pendidikan, kesehatan, perhubungan, penerangan dan
komunikasi , sehingga menyebabkan penduduk di
kawasan perbatasan menjadi terisol ir.
Ketiga, Kerusakan l ingkungan hidup sebagai akibat dari
beral ihnya fungsi hutan menjadi lahan pertanian.
Pengambilan gal ian tambang mangan, marmer dan
gal ian C yang tidak memperhatikan kelestarian
l ingkungan, serta rendahnya kepedul ian masyarakat
dalam mengelola daerah al iran sungai (DAS) di
perbatasan.
Keempat, Ketertiban dan keamanan perbatasan masih
menunjukkan dinamika yang tinggi. Masih terdapatnya
permasalahan lahan sengketa yang terkait dengan
belum tuntasnya garis batas negara, serta belum
ditaatinya peraturan-peraturan l intas batas yang
menyebabkan terjadinya pel intas batas i legal .
Berbagai isu perbatasan terus bergul ir namun
penanganannya masih sporadis dan insidental . Berbagai
pertemuan bilateral tentang perbatasan juga terus
berjalan dan menghasilkan berbagai komitmen untuk
kerjasama perbatasan tapi kurang terdapat kejelasan
arah penyelesaian masalah perbatasan ini.
Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan
perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi
l intas kementerian, sektor dan instansi pemerintah
dalam menjalankan program di kawasan perbatasan
sehingga memil iki gaung dan dampak yang terasa bagi
masyarakat di kawasan tersebut. Berbagai upaya berikut
perlu dilakukan.
Sukses tidaknya suatu kebijakan pengembangan
masyarakat tergantung dari kecermatan dan ketepatan
skenario perencanaan. Dalam skenario itu sebaiknya
terdapat butir-butir kegiatan yang akan
diimplementasikan ke dalam tata laksana
pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Oleh
karena itu, penyusunan skenario harus berangkat dari
akar permasalahan yang mendasar di tempat yang akan
dikembangkan.
Riski Raisa Putra
-
Pembangunan Kesehatan Daerah
Perbatasan
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
12
P
ermasalahan kesehatan pada
daerah perbatasan adalah
berupa kondisi geografi yang sul it
dicapai serta cuaca yang sering
berubah. Selain itu, dikarenakan
detail tata ruang yang belum
tersedia berakibat infrastruktur
kesehatan sering berada di tanah
bermasalah. Tingginya biaya hidup,
angka kemiskinan dan buta huruf
akan menyul itkan upaya promotif
dan preventif yang merupakan
permasalahan kesehatan lainnya di
daerah perbatasan. Dalam hal
penyediaan insentif terl ihat sangat
minim sekal i insentif tambahan
yang dapat diberikan daerah
perbatasan terhadap tenaga
kesehatan.
Kementerian kesehatan telah
memprioritaskan sebanyak 45
Kabupaten daerah tertinggal
perbatasan kepulauan (DTPK) yang
menjadi salah satu prioritas
pembangunan kesehatan.
Pembangunan Kesehatan diBelu, Skouw, dan EntikongWilayah Belu yang mempunyai
kondisi geografis kering serta
terbatasnya sarana air bersih
menyebabkan permasalahan
tersendiri dalam hal penyehatan
l ingkungan serta timbulnya
penyakit berbasis l ingkungan.
Secara umum pembangunan
kesehatan di Kabupaten Belu
diarahkan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat
dengan prioritas utama
peningkatan pelayanan kesehatan,
pencegahan serta promosi
kesehatan.
Pengadaan sarana dan prasarana
kesehatan juga dilakukan seiring
dengan peningkatan program
kesehatan masyarakat.
Tercukupinya sarana pelayanan
kesehatan tergambar dari
komposisi Rumah Sakit, Puskesmas,
Balai Pengobatan, serta Pol indes
yang tersebar di seluruh Kabupaten
Belu.
Salah satu pusat pelayanan
kesehatan di perbatasan Atambua
dan Timor Leste adalah Puskesmas
Silawan yang terletak di Kecamatan
Mottaain, Kabupaten Belu. Dari
hasi l observasi terl ihat bangunan
puskesmas yang sudah sesuai
standar yang baru saja dibangun
oleh pemerintah daerah setempat.
Sayangnya peralatan yang tersedia
belum mencukupi dengan tidak
dilengkapinya sarana rontgen serta
peralatan lainnya. Dalam bidang
Sumber Daya Kesehatan,
Puskesmas Silawan memil iki Tenaga
medis yang terdiri dari
dokter,dokter gigi , tenaga farmasi,
perawat, serta beberapa tenaga
administrasi .
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Silawan setiap hari rata-rata
melayani 25 orang pasien baik dari
Indonesia maupun Timor Leste.
Kecenderungan penyakit yang
sering diobati adalah Myalgia serta
HIV/AIDS yang berjumlah 15 orang
dimana 13 orang diantaranya sudah
meninggal . Program kesehatan
unggulan Puskesmas Silawan
adalah program Kesehatan Ibu dan
Anak yaitu program antar jemput
ibu yang sudah atau akan
melahirkan.
Skouw merupakan daerah
Perbatasan Indonesia dengan
Negara Papua Nugini.
Permasalahan kesehatan yang
dialami masyarakat Skouw berupa
tingginya angka populasi terjangkit
penyakit ditambah minimnya
sarana kesehatan. Oleh karena itu,
Dinas Kesehatan Papua sudah
membuat kebijakan kesehatan yang
mel iputi Proteksi yang berupa
pembel ian kelambu untuk ibu dan
anak, Promosi kesehatan yang
berupa penyuluhan perilaku hidup
sehat kepada masyarakat
perbatasan, serta kegiatan Preventif
yang berupa imunisasi dan
pembagian susu gratis.
Puskesmas Skouw merupakan
sarana pelayanan kesehatan yang
ditemui didaerah perbatasan
Skouw, namun disayangkan fasil itas
dasar yang ada tersebut jauh dari
standar. Bangunan yang masih
tampak baru tersebut terl ihat tidak
terawat dengan ruang pengobatan
terbuka ditambah berbagai
peralatan medis yang tidak terjaga.
Beberapa keluhan dari perawat
terkait tidak tersedianya air bersih
dan l istrik di puskesmas ini kerap
ditemui.
Berbeda dengan sarana pelayanan
kesehatan diatas, di perbatasan
Entikong, Kal imantan Barat,
dijumpai sarana pelayanan
kesehatan masyarakat yang sudah
lebih baik. Puskesmas Entikong
terletak tidak begitu jauh dengan
perbatasan Negara Malaysia dan
Kantor Kecamatan Entikong.
Bangunan Puskesmas yang
memadai ditunjang oleh peralatan
-
13
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
kesehatan yang lengkap
meningkatkan kual itas layanan
kesehatan di Puskesmas Entikong.
Ada beberapa pelayanan seperti :
pelayanan umum, gigi dan mulut,
kesehatan ibu dan anak,
laboratorium serta ruang perawatan
untuk beberapa tempat tidur.
Dari observasi ditemukan bahwa
pelayanan kesehatan sudah
dilakukan dengan baik, bahkan
pada sore haripun masih menerima
pasien rawat jalan, karena
tersedianya pelayanan rawat inap.
Tenaga medis yang ada seperti
dokter, perawat serta bidan
umumnya tinggal di puskesmas
sedangkan tenaga kesehatan
lainnya tinggal tidak jauh dari lokasi
puskesmas. Namun sayangnya,
perawatan kondisi puskesmas
belum menjadi prioritas, bangunan
terl ihat tidak terawat serta taman di
tengah puskesmaspun dibiarkan
kosong begitu saja.
Puskesmas Entikong berada
didalam cakupan kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Sanggau.
Sampai saat ini pelayanan
kesehatan di Kabupaten Sanggau
sudah mencapai level masyarakat
terkecil yakni dengan tersedianya
Poskesdes pada semua desa yang
membantu kerja Puskesmas di
tingkat Kecamatan. Sarana
prasarana penunjang kesehatan
serta alat kesehatan sudah
tercukupi di Dinas Kesehatan
Kabupaten sanggau, terl ihat dari
jumlah APBD Kesehatan merupakan
nomor 3 (tiga) terbesar di
Kabupaten Sanggau, hal ini
menunjukkan komitmen daerah
yang cukup tinggi dalam bidang
kesehatan. Berdasarkan data pada
profil Kesehatan Kab Sanggau pada
tahun 2012, terl ihat bahwa capaian
posyandu aktif sudah mencapai
96,9 persen serta cakupan gizi baik
sebesar 78,67 persen, Gizi kurang
sebesar 1,71 persen dan gizi buruk
sebesar 0,1 persen. Adapun capaian
di bidang kesehatan l ingkungan
sebesar 81,56 persen keluarga
dengan sumber air minum
terl indungi.
Program kesehatan yang
merupakan prioritas di Kab
Sanggau adalah program kesehatan
anak sekolah yang merupakan
dasar pada pembentukan perilaku
sehat di masyarakat. Adapun
program lainnya adalah pelayanan
posyandu yang memberikan
pelayanan kesehatan secara
langsung dimasyarakat.
Permasalahan tenaga kesehatan
merupakan salah satu
permasalahan yang ditemukan, saat
ini di Kab Sanggau masih
membutuhkan tenaga bidan,
perawat, laboran, tenaga gizi , serta
sanitarian.
Program Kementerian Kesehatan
Kebijakan Kementerian Kesehatan
pada program pelayanan kesehatan
di daerah tertinggal , perbatasan
dan kepulauan (DTPK) adalah
meningkatkan jangkauan dan
pemerataan pelayanan kesehatan
yang bermutu pada masyarakat
DTPK. Salah satu strateginya adalah
berupa meningkatkan akses
masyarakat DTPK terhadap
pelayanan kesehatan yang
berkual itas.
Dari data yang diperoleh dari Biro
perencanaan Kemenkes RI didapat
bahwa sasaran khusus program
DTPK berupa 101 Puskesmas
(perbatasan darat dan Pulau-pulau
kecil terluar berpenduduk (PPKTB),
45 Kab perbatasan dan PPKTB, serta
50 Kab yang akan dientaskan dari
183 kan tertinggal .
Program Kemenkes pada daerah
tertinggal mel iputi : 1) Peningkatan
ketersediaan, pemerataan, dan
kual itas tenaga kesehatan di DTPK,
2) Peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan di
DTPK, 3) Peningkatan pembiayaan
pelayanan kesehatan seperti
Jamkesmas dl l , 4) Pengadaan
perbekalan obat dan alkes di DTPK,
5) Pemberdayaan masyarakat di
DTPK melalui kegiatan posyandu,
desa siaga, tanaman obat, serta
kegiatan PHBS, 6) Pengembangan
inovasi seperti RS bergerak dl l
Beberapa kegiatan penel itian
dilakukan sejak tahun 2007 sampai
dengan tahun 2011 melalui
kegiatan Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas), Riset Mdgs, serta Riset
Fasil itas Kesehatan (Rifaskes)
dilakukan untuk memotret seluruh
permasalahan serta fasi l itas
kesehatan yang ada di seluruh
Indonesia. Dari hasi l riset tersebut
didapat data yang dapat digunakan
sebagai dasar dalam pembuatan
kebijakan dan perencanaan
kesehatan selain dari hasi l program
penganggaran kesehatan terpadu
(P2KT) pada level Kab/ Kota.
Alokasi anggaran untuk
pembangunan kesehatan DTPK
terutama berasal dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) serta Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) di
9.323 Puskesmas termasuk DTPK di
seluruh Indonesia. Adapun alokasi
untuk DTPK ditambah sebesar
seratus juta rupiah tiap puskesmas.
Dana BOK puskesmas diutamakan
untuk enam upaya kesehatan
seperti Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA)/ Keluarga Berencana (KB),
Imunisasi , Gizi , Promosi Kesehatan,
Kesehatan Lingkungan, serta
Pengendal ian penyakit. Sedangkan
salah satu kegiatan lainnya adalah
berupa pemberian makanan
tambahan untuk bal ita gizi kurang
umur 6-59 bulan serta ibu hamil
dengan kekurangan energi
kronis(KEK).
Terdapat peningkatan kual itas dan
kuantitas pelayanan kesehatan di
DTPK serta Daerah Bermasalah
Kesehatan(DBK) dari tahun 2011
sampai tahun 2012, hal terbut
menunjukkan peningkatan kinerja
pembangunan pelayanan
kesehatan yang meningkat baik
kual itas maupun kuantitasnya .
Dalam rangka meningkatkan
wil l ingness dokter agar mau
ditempatkan di DTPK, diberikan
insentif khusus sebesar 2 s/d 5 juta
rupiah tiap bulannya. Pada tahun
2012 terdapat pengangkatan
tenaga kesehatan strategis yakni
dokter residen sebanyak 1.431
-
....Kurangnyatenaga
kesehatan perlumendapatperhatian
khusus daripemerintah
pusat,sedangkanpemerintah
daerah perlumelakukanpembinaanterhadap
pelayanankesehatan baik
di tingkatkecamatan
maupun desasehingga
pelayanankesehatan
dapat lebihditingkatkan....
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
14
dokter serta 4.354 D-III Kesehatan seperti
perawat, bidan, nutrisionis, sanitarian,
dan anal is kesehatan.
Salah satu hasil kegiatan pemberdayaan
masyarakat untuk hidup sehat di DTPK
pada tahun 2012 adalah terdapat
266.827 posyandu, 3.000 posbindu PTM,
serta 1.500 posmaldes. Pada tahun 2013
kegiatan DTPK adalah peningkatan
puskesmas prioritas nasional di DTPK
serta pengadaan solar cel l sebanyak 12
unit khusus papua dan papua barat.
Untuk mendukung sarana air bersih di
DTPK dilakukan melalui kegiatan STBM
untuk menilai kual itas air minum, namun
anggaran untuk kegiatan tersebut hanya
sebagai stimulan saja sedangkan untuk
pengadaan sarana air bersih dilakukan
oleh kementerian PU dan hal ini juga
menjadi tugas pemerintah daerah.
Pada program peningkatan Gizi
masyarakat, lebih diutamakan pada gizi
kurang dan gizi buruk dengan sasaran
seluruh wilayah Republ ik Indonesia,
termasuk wilayah perbatasan. Pada saat
ini program gizi masyarakat sudah masuk
dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional .
Penanganan pada kasus gizi buruk
dilakukan sesuai SPM. Salah satu
program yang dilakukan adalah
pemberian makanan tambahan yang
dipusatkan di Kabupaten/ Kota sebagai
buffer stock. Permasalahan yang ditemui
adalah kurangnya tenaga gizi serta rotasi
pegawai pada tingkat puskesmas,
sehingga pegawai yang sudah dilatih
tidak memegang program gizi lagi.
Berdasarkan data Risfaskes didapatkan
bahwa terdapat 2000 puskesmas yang
tidak mempunyai tenaga gizi .
Hambatan dalam pelaksanaan program
kesehatan di DTPK yaitu pada program
manajemen vaksin yang membutuhkan
alat pendingin pada saat pendistribusian
serta pada saat vaksin tersebut sampai di
lokasi di DTPK. Masalah lainnya adalah
mobil isasi masyarakat yang cukup sul it
terkait program peningkatan perilaku
hidup sehat (PHBS) di daerah perbatasan.
Koordinasi antara Pemerintah pusat dan
daerah dilakukan melalui Rapat Kerja
Kesehatan Nasional(Rakerkesnas)
merupakan forum yang dihadiri oleh
Menteri , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kab/ Kota, serta Direktur RSUD di
seluruh Indonesia. Pada acara tersebut
dilakukan diskusi mengenai
permasasalah kesehatan yang dihadapi
oleh daerah. Selain Rakorkesnas
dilakukan pula pemantauan yang
dilakukan oleh Tim dari Kementerian
Kesehatan serta pemanggilan khusus
bagi Kepala Dinas Kesehatan di DTPK.
Dari beberapa daerah yang dilakukan
observasi yaitu Belu, Skouw serta
Entikong dari sektor kesehatan
tergambar sudah terdapat koneksitas
antara program yang dilakukan oleh
pemerintah pusat melalui Kementerian
Kesehatan juga komitmen dari
pemerintah daerah setempat dalam
mengalokasikan anggaran untuk sektor
kesehatan.
Permasalahan kurangnya tenaga
kesehatan perlu mendapat perhatian
khusus dari pemerintah pusat, sedangkan
pemerintah daerah perlu melakukan
pembinaan terhadap pelayanan
kesehatan baik di tingkat kecamatan
maupun desa sehingga pelayanan
kesehatan dapat lebih ditingkatkan.
Selain itu, perawatan terhadap sarana
dan prasarana pelayanan kesehatan perlu
mendapat perhatian baik dari petugas
kesehatan maupun dari pemerintah
daerah setempat.
Sumber: Biro Perencanaan Kemenkes
Sarana dan Prasarana Kesehatan
Ratih Purbasari Kania
-
Kondisi Pendidikan didaerah Perbatasan Indonesia
(Studi Kasus: Entikong, Skouw dan Belu)
15
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
I
ndeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
pada 2011 meningkat sebesar 72,77. Angka IPM
Indonesia terus naik dibandingkan tahun 2010
sebesar 72,27. dan pada 2009 sebesar 71,76.
Indonesia menempati urutan ke-121 di seluruh
dunia, dimana sebelumnya menempati urutan ke-
124. Dengan niai IPM saat ini , Indonesia termasuk
dalam kategori menengah. Peningkatan IPM ini
didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah
pendidikan.
Pendidikan berperan penting dalam pembangunan
ekonomi suatu negara. Menurut Todaro, pendidikan
merupakan salah satu modal dari pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini terjadi karena
pembangunan ekonomi suatu negara didorong oleh
sumberdaya manusia (SDM) yang berkual itas.
Peningkatan kual itas SDM dapat dilakukan melalui
peningkatan pendidikan. SDM yang berpendidikan
akan memil iki pengetahuan dan keterampilan yang
lebih baik, sehingga dapat meningkatkan
produktivitas. Produktivitas SDM dapat mendorong
terciptanya output yang bernilai tinggi dan
mendorong pemerataan ekonomi suatu negara.
Kesadaran akan pentingnya pendidikan telah menjadi
perhatian dari pemerintah. Pasalnya, anggaran
pendidikan pada APBN 2013 bertujuan untuk
meningkatkan kual itas SDM dan memberikan
kesempatan yang sama bagi semua anggota
masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan
dengan biaya terjangkau. Alokasi anggaran
pendidikan tersebut diprioritaskan untuk: (1)
Melanjutkan program BOS untuk meringankan beban
pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun;
(2) Menyediakan beasiswa dan mahasiswa miskin; (3)
Menyediakan dana tunjangan profesi guru; (4)
Melaksanakan rehabil itasi ruang kelas rusak berat
dan rusak sedang untuk semua jenjang pendidikan.
Kual itas pendidikan dapat diukur melalui angka
melek huruf dari penduduk. Angka Melek Huruf
(AMH) merupakan suatu ukuran suatu penduduk
yang memil iki kemampuan membaca, menul is dan
berhitung. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012
AMH penduduk Indonesia yang berumur diatas 10
tahun sebesar 93,98 persen dan sisanya 6,02 persen
masih buta huruf.
Pelayanan pendidikan tiada artinya tanpa adanya
partisipasi dari penduduk yang bersekolah. Angka
Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi
sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan
tertentu. Misalnya APM Sekolah Dasar (SD)
merupakan indikator daya serap penduduk usia
sekolah (7-12 tahun) pada jenjang pendidikan SD.
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012 APM SD
Indonesia sebesar 92,49 persen. Artinya, dari 100
penduduk Indonesia usia 7-12 tahun, 93 orang
bersekolah di bangku SD.
Gambaran diatas merupakan gambaran Indonesia
secara umum. Bagaimana kondisi pendidikan
didaerah perbatasan?
Perbatasan darat Indonesia berada di tiga wilayah,
yaitu Entikong (perbatasan Indonesia dengan
Malaysia), Desa Skouw (perbatasan Indonesia dengan
Papua New Gini) , dan Kabupaten Belu (perbatasan
Indonesia dengan Timor Leste).
Indikator pembangunan suatu daerah dapat dil ihat
dari besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
daerah tersebut. IPM dengan indeks diatas 72,2
menyatakan bahwa pembangunan didaerah tersebut
-
Oktya Setya Pratidina
...Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.Baik anakanak di daerah perkotaan maupun anakanak di daerah
perbatasan ...
16
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
berada pada zona hijau. IPM dengan indeks antara
60,68 hingga 72,2 berada pada zona kuning. Dan IPM
dengan indeks dibawah 60,68 berada pada zona
merah.
Kecamatan Entikong merupakan bagian dari
Kabupaten Sanggau, Kal imantan Barat. Secara
kuantitatif, kondisi pendidikan di Kabupaten Sanggau
dapat dil ihat dari Angka Melek Huruf (AMH). Pada
tahun 2011 AMH Kabupaten Sanggau sebesar 89,98
persen dan sisanya 10,02 persen masih buta huruf.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten
Sanggau sebesar 68,9.
Penduduk di Kecamatan Entikong masih sul it
mengakses pendidikan. Kendala yang dihadapi
penduduk Entikong dalam mengakses pendidikan
yaitu akses jalan ke sekolah, tenaga pengajar, dan
fasi l itas kegiatan belajar mengajar yang masih minim.
Kondisi yang sama terjadi di Desa Skouw yang
merupakan perbatasan Indonesia dengan Papua New
Gini. Meskipun minat belajar siswa di Skouw tinggi,
namun penduduk Skouw masih mengalami beberapa
kendala dalam mengakses pendidikan. Beberapa
kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya tenaga
pengajar, sul itnya mendapatkan akses l istrik, akses
jalan ke sekolah yang masih rusak, dan fasil itas
kegiatan belajar mengajar yang masih minim.
Desa Skouw merupakan bagian dari Kabupaten
Jayapura. Secara kuantitatif, kondisi pendidikan di
Kabupaten Jayapura dapat dil ihat dari Angka Melek
Huruf (AMH). Pada tahun 2011 AMH Kabupaten
Jayapur sebesar 96,89 persen dan sisanya 3,11
persen masih buta huruf. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Kabupaten Jayapura sebesar 72,7.
Daerah perbatasan selanjutnya, yaitu Kabupaten Belu.
Penduduk di Kabupaten Belu telah dapat mengakses
pendidikan secara baik. Sarana dan prasarana
pendidikan di Kabupaten Belu juga telah dapat
diakses oleh penduduk sekitar. Bahkan, penduduk
dari negara tetangga (Timor Leste) tidak sedikit yang
bersekolah di Kabupaten Belu. Secara kuantitatif,
kondisi pendidikan di Kabupaten Belu dapat dil ihat
dari Angka Melek Huruf (AMH). Pada tahun 2011
AMH penduduk Kabupaten Belu yang berumur diatas
10 tahun sebesar 84,37 persen, sisanya 15,63 persen
penduduk Kabupaten Belu masih buta huruf. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu
sebesar 64,7.
Daerah-daerah perbatasan yang pada hakikatnya
merupakan daerah terdepan sebagai pintu gerbang
untuk memasuki Indonesia menjadi daerah yang
pal ing terbelakang dalam hal pendidikan dan
kesejahteraan guru. Setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Baik anak-
anak di daerah perkotaan maupun anak-anak di
daerah perbatasan mempunyai hak yang sama, yaitu
sama-sama mendapatkan pendidikan yang
berkual itas.
http://www.kabarindonesia.com/fotoberita/200901/200901291306421.jpg
-
Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal
di Kawasan Perbatasan
Dr. Suprayoga Hadi
Deputi
Bidang Pengembangan
Daerah Khusus
Kementerian PDT
17
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
K
awasan perbatasan mempunyai
peranan penting dalam menjaga
kedaulatan suatu negara.
Pembangunan di kawasan perbatasan
merupakan prioritas utama yang harus
dilakukan. Pembangunan yang kurang
optimal di kawasan perbatasan akan
mendorong disparitas sosial ekonomi
antara kawasan perbatasan negara
satu dengan negara lainnya.
Pembangunan yang lebih pesat di
kawasan perbatasan suatu negara akan
menarik masyarakat di kawasan
perbatasan negara lainnya dalam
melakukan aktivitas ekonomi. Oleh
karena itu, negara dengan
pembangunan kawasan perbatasan
yang kurang optimal relatif tertinggal .
Di Indonesia, terdapat 38 kabupaten-
kota di kawasan perbatasan, 27
diantaranya merupakan kabupaten
yang dikategorikan sebagai daerah
tertinggal . Faktor ini lah yang
mendasari Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal (PDT) dalam
melakukan program percepatan
pembangunan daerah tertinggal di
kawasan perbatasan. Langkah strategis
yang dilakukan Kementerian PDT
dalam mengembangkan kawasan
perbatasan antara lain: (i)
meningkatkan upaya koordinasi antara
pemerintah pusat dalam membangun
daerah tertinggal di kawasan
perbatasan; (i i ) Menetapkan kebijakan
yang tertuang dalam rencana strategis
percepatan pembangunan daerah
tertinggal di perbatasan 2010-2014;
dan (ii i ) Memberikan fasil itasi berupa
bantuan sosial untuk pemerintah
kabupaten daerah tertinggal di
kawasan perbatasan.
Menurut Deputi Bidang
Pengembangan Daerah Khusus
Kementerian PDT, Dr. Suprayoga Hadi,
salah satu kegiatan utama yang
sedang dilakukan Kementerian PDT
adalah pemberian fasi l itas bantuan
sosial . Bantuan sosial ini lebih
difokuskan untuk pembangunan
infrastruktur agar tercipta
perekonomian produktif pada daerah
tertinggal di kawasan perbatasan.
Terdapat tiga tujuan utama
pembangunan infrastruktur pada
daerah tertinggal di perbatasan, yaitu
untuk mendukung konektivitas,
ketahanan pangan, dan ketahanan
energi.
Program pembangunan infrastruktur
berdasarkan konektivitas antara lain,
pembangunan jalan, jembatan, dan
jalan poros desa. Selain jalur darat,
Kementerian PDT juga kerap
memfasil itasi daerah tertinggal di
perbatasan yang wilayahnya
merupakan pulau-pulau kecil terluar
dalam rangka meningkatkan
konektivitas jalur laut dan antarpulau,
seperti pembangunan dermaga dan
pemberian kapal pengumpan (feeder
ship) . Selanjutnya, untuk
pembangunan infrastruktur
berbasiskan ketahanan energi,
Kementerian PDT memfokuskan
bantuan sosialnya pada program
elektrifikasi melalui pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
dan pemberian lampu penerangan
bagi masyarakat di perbatasan. Selain
konektivitas dan ketahanan energi,
Kementerian PDT juga membangun
infrastruktur yang berbasiskan
ketahanan pangan melalui pemberian
traktor dan alat pengolah panen.
Selain pembangunan infrastruktur,
pengadaan sarana dan prasarana juga
menjadi fokus Kementerian PDT dalam
mengembangkan kawasan perbatasan.
...Di
Indonesia,
terdapat 38
kabupaten-
kota di
kawasan
perbatasan,
27
diantaranya
merupakan
kabupaten
yang
dikategorikan
sebagai
daerah
tertinggal...
-
Fitria Faradila
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
18
Salah satu program peningkatan sarana prasarana
adalah penyediaan air bersih. Program ini lebih
difokuskan untuk kawasan perbatasan pesisir yang
pada umumnya tidak mempunyai sumber air bersih
yang layak. Penyedian air bersih di kawasan pesisir
pada umumnya melalui penyul ingan air laut (reverse
osmosis) .
Kementerian PDT dibawah koordinasi Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP) mempunyai beberapa
kecamatan yang telah ditetapkan sebagai lokasi
prioritas (Lokpri) perbatasan yang diberikan perhatian
khusus. Pembangunan lokasi prioritas perbatasan
melalui etalase Border Development Center (BDC) atau
Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) dimaksudkan
untuk mengubah paradigma pembangunan kawasan
perbatasan yang sebelumnya sebagai pembangunan
kawasan belakang menjadi kawasan depan. Saat ini
terdapat 26 kawasan yang akan ditetapkan menjadi
PKSN. Pengembangan PKSN difokuskan sebagai pintu
gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan
negara tetangga.
Berdasarkan Rencana Induk BNPP tahun 2011-2014,
arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di
bidang ekonomi adalah untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dengan
memperhatikan kelestarian l ingkungan hidup. Strategi
yang dilakukan untuk mendukung arah kebijakan ini
adalah: (i) peningkatan sarana prasarana di kawasan
perbatasan; (i i ) pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan; (i i i ) penguatan keterkaitan kota-desa
khususnya PKSN dengan wilayah sekitarnya; (iv)
peningkatan pengembangan ekonomi lokal ; (v)
peningkatan kemandirian perekonomian desa-desa
yang berbatasan langsung; (vi) penciptaan interaksi
ekonomi yang positif dan sal ing menguntungkan
dengan negara tertangga; (vii) peningkatan
kemudahan berinvestasi bagi dunia usaha; dan (vii i )
pemerataan penduduk.
Lebih lanjut, Dr. Suprayoga Hadi juga menuturkan
bahwa dalam mengembangkan kawasan perbatasan
perlu adanya interaksi dengan program pemerintah
lainnya, seperti MP3EI. Kawasan perbatasan dirasakan
kurang tersentuh dalam koridor ekonomi MP3EI,
terutama koridor Kal imantan. Terdapat dua hal yang
perlu diperhatikan dalam mengembangkan kawasan
perbatasan, yaitu pembangunan batas wilayah negara
(border development) dan pembangunan kawasan
perbatasan sebagai beranda terluar itu sendiri
(frontier) . Pembangunan kawasan perbatasan inilah
yang harus diperhatikan bukan hanya oleh
pemerintah semata namun juga swasta. Oleh karena
itu, dalam mengembangkan kawasan perbatasan
dibutuhkan koordinasi yang kuat baik antar
Kementerian/Lembaga Pemerintah maupun dengan
Pemerintah Daerah dan secara optimal mel ibatkan
pihak dunia usaha dan swasta.
Referensi:Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
. . .Dr. Suprayoga Hadi juga menuturkan bahwa dalam mengembangkan kawasan
perbatasan perlu adanya interaksi dengan program pemerintah lainnya, seperti MP3EI. . .
http://ardiansyah.ubb.ac.id/wp-content/uploads/2012/08/Jalan-menuju-desa-Tanjung-Pura1.jpg
-
Pembangunan Kawasan Perbatasan
Solusi Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkualitas
19
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
I
ndonesia patut berbangga hati . Dalam laporan Mc
Kinsey tahun 2012, Indonesia diprediksi menjadi
salah satu kekuatan ekonomi dunia. Pada tahun 2030,
Indonesia berpotensi menjadi tujuh besar negara
dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Prestasi
ini juga diiringi dengan pesatnya peningkatan jumlah
kelas menengah yang diperkirakan mencapai 135 juta
orang.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup menjanjikan
di mata dunia. Hal ini diindikasikan oleh derasnya arus
investasi asing masuk. Pada tahun 2012, real isasi
penanaman modal asing mencapai US$ 24.564,7 juta
atau naik 51,50 persen dibandingkan tahun 2010.
Alasan lain mengapa Mc Kinsey memperkirakan
pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah
langkah hebat dalam manajemen makroekonomi.
Beberapa waktu terakhir terl ihat bahwa tingkat inflasi
terkendal i , porsi utang per PDB menurun dan
stabilnya pertumbuhan ekonomi dikala krisis global .
Seiring dengan banyaknya prestasi ekonomi Indonesia
di mata dunia, muncul masalah lain yang perlu segera
diatasi , yaitu ketimpangan ekonomi. Masalah ini
cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada
tahun 2012, indeks gini Indonesia menyentuh angka
0,41 yang merupakan level tertinggi dalam sejarah.
Hal ini mengindikasikan melebarnya ketidakmerataan
pendapatan antar golongan.
Sampai dengan triwulan-II 2013, pulau Jawa masih
mendominasi perekonomian nasional . Jawa
menyumbang 58,15% persen dari total PDB Indonesia.
Sumatera menyumbang 23,9% sedangkan Maluku dan
Papua hanya meyumbang 1,91%. Ketimpangan juga
terl ihat dari indikator lainnya. Terl ihat dari besarnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), wilayah
Indonesia bagian timur berada di bawah rata-rata IPM
Nasional . Pada tahun 2011, IPM Papua tercatat
sebesar 65,36 sedangkan IPM Nasional berada pada
angka 72,77.
Ketimpangan juga terl ihat dari kawasan perbatasan
Indonesia dengan negara tetangga. Pembangunan
daerah perbatasan amatlah penting karena berkaitan
langsung dengan pertahanan negara dan
-
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
20
kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Sebagai contoh adalah pembangunan di wilayah
perbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste.
Entikong merupakan salah satu kecamatan di
kabupaten Sanggau, Kal imantan Barat yang
berbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia. Karena
letaknya yang sangat dekat dengan Malaysia,
perekonomian di Entikong sangat dipengaruhi oleh
Malaysia. Pengaruh ini terl ihat dari banyaknya barang
produksi Malaysia dan penggunaan mata uang
Ringgit yang semakin meluas.
Kesenjangan pembangunan disebabkan oleh
terbatasnya ketersediaan sarana dasar, seperti sarana
perhubungan, pendidikan dan kesehatan.
Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan
juga perlu ditingkatkan. Hal ini terl ihat dari kondisi
jalan menuju Entikong yang rusak dan berlubang.
Berbeda dengan kondisi jalan di Malaysia yang sudah
seluruhnya sudah beraspal .
Aksesibil itas juga menjadi isu strategis di kawasan
Entikong. Entikong memil iki ketergantungan yang
tinggi terhadap negara tetangga. Hal ini tercermin
dari banyaknya kebutuhan primer masyarakat yang
didatangkan dari Serawak. Selain itu, mudahnya akses
ke Malaysia mendorong masyarakat sekitar untuk
menyebrang. Berdasarkan data kantor Imigrasi
Entikong, sekitar 400-500 orang keluar dari Entikong
menuju Malaysia setiap harinya.
Akses dalam negeri yang baik menjadi insentif bagi
para pelaku ekonomi untuk beraktifitas di pasar
domestik. Ironisnya, kondisi infrastruktur yang buruk
memaksa para pedagang lada menjual ladanya ke
Malaysia dibandingkan ke Pontianak. Hal ini terjadi
karena biaya penjualan ke Malaysia yang lebih murah.
Lain halnya dengan kondisi perbatasan Indonesia dan
Timor Leste. Salah satu wilayah yang berbatasan
langsung dengan Timor Leste adalah Kabupaten Belu.
Kabupaten Belu adalah kabupaten yang memil iki
batas darat dengan Timor Leste sepanjang 115 Km.
Kondisi masyarakat di wilayah ini umumnya relatif
lebih baik dari masyarakat Timor Leste yang tinggal di
sekitar perbatasan. Infrastruktur dasar seperti jalan,
fasi l itas pendidikan, fasi l itas kesehatan dan
penerangan sudah tersedia dengan cukup baik.
Menurut pemaparan Bappeda Kabupaten Belu,
hampir 90% perekonomian Timor Leste disokong
oleh Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini terl ihat dari
dominasi barang hasil produksi Indonesia yang dijual
di Timor Leste. Selain barang dari Indonesia, barang-
barang impor juga terl ihat banyak dijual di pasar
Timor Leste.
Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten dari l ima
kabupaten/kota di Propinsi NTT, yang terletak di
daratan Timor. Walaupun tergolong daerah kering,
perekonomian Belu ditopang oleh sektor pertanian.
Jagung, sorgum dan kopi menjadi komodias utama
yang dihasilkan Kabupaten Belu.
Pada tahun 2011, laju pertumbuhan Kabupaten Belu
mencapai 5,58% dengan pendapatan perkapita
pertahun mencapai Rp 5.399.744.
Belu memil iki banyak potensi ekonomi yang
terpendam. Lokasi Belu yang strategis dapat menjadi
jalur transit bagi kapal-kapal yang akan menuju Timor
Leste. Selama ini kapal yang berlayar ke Timor Leste
dan melewati perairan Belu belum termanfaatkan
dengan optimal . Apabila kapal-kapal ini dapat
dimanfaatkan dengan baik, hal ini diprediksi menjadi
faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Belu.
Dari dua contoh kasus diatas, dapat disimpulkan
bahwa perekonomian akan cenderung tertarik kepada
wilayah yang lebih maju. Aktifitas ekonomi di wilayah
maju seperti magnet yang menarik ekonomi wilayah
tertinggal . Untuk itu, perlu adanya pemetaan potensi
ekonomi serta rencana strategis sehingga wilayah
tertinggal dapat mandiri dan bersaing.
Ketergantungan ekonomi dengan negara tetangga
perlu segera diatasi . Sebagai contoh untuk
perekonomian Entikong, dominasi Malaysia memang
tidak bisa dihindari. Untuk itu, posisi daya tawar
masyarakat di Entikong perlu terus ditingkatkan.
Langkah utama yang perlu dilakukan adalah dengan
pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan
kesehatan guna menunjang aktivitas ekonomi yang
lebih produktif.
Daerah perbatasan merupakan garda terdepan yang
membawa nama Indonesia. Pembangunan ekonomi
yang inklusif bertanggung jawab untuk mencapai
pemerataan, sampai pada kawasan perbatasan.
Masyitha Mutiara R
-
I21
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
Opini Pakar
Indonesia terdiri
dari sekitar
17.506 gugus
pulau dan 2/3
wilayahnya
berupa lautan.
Oleh karena itu,
Indonesia
memil iki
sejumlah wilayah
yang berbatasan
langsung
dengan negara
lain, baik darat
maupun laut.
Berdasarkan
hasil survei Base
Point atau Titik
Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL,
terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau
terluar, sisanya ada di tanjung terluar dan di wilayah
pantai. Beberapa contoh yang berbatasan darat
secara langsung dengan tiga negara tetangga, yaitu
Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara
perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga,
diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Fil ipina,
Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Austral ia,
dan Palau.
Kondisi tersebut memil iki dampak yang cukup besar
bagi Indonesia, khususnya terkait konsekuensi
pemerintah dalam menjaga kedaulatan batas negara,
penegakan hukum, pertahanan dan keamanan,
pembangunan ekonomi dan infrastruktur, serta
penyediaan fasi l itas dan pelayanan dasar masyarakat
kawasan perbatasan. Pembentukan Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP) sesuai Perpres No. 12
Tahun 2010 merupakan salah satu bentuk keseriusan
pemerintah dalam menjaga dan mengelola kawasan
perbatasan.
Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
berperan sebagai koordinator yang menjalankan
tugas Koordinasi , Integrasi dan Sinkronisasi (KIS)
dengan kementerian/ lembaga, sektor swasta dan
pemerintah daerah dalam penanganan kawasan
perbatasan.
Adapun l ima tugas utama BNPP (i) penegasan batas
wilayah negara, (i i ) mewujudkan pertahanan dan
keamanan serta penegakan hukum, (i i i ) mendorong
pembangunan ekonomi kawasan perbatasan, (iv)
memberikan pelayanan sosial dasar, (v) memperbaiki
administrasi kelembagaan. Menurut Sekretaris BNPP,
Drs. H. Triyono Budi Sasongko, Msi, dalam rangka
pengelolaan batas negara dan pembangunan
kawasan perbatasan, BNPP telah menyusun suatu
dokumen yang merupakan acuan dalam pengelolaan
kawasan perbatasan, atau Grand Design Pengelolaan
Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan 2011-
2025 dalam menjalankan 5 agenda utamanya.
Beberapa program yang sudah dijalankan BNPP
dalam agenda pertama (i) dan kedua (ii) antara lain,
pembenahan manajemen l intas negara, penataan aset
di pos l intas batas, penanganan pelanggaran batas
negara, peningkatan wawasan kebangsaan & bela
negara (capacity building) , pengendal ian terhadap
kawasan perbatasan, pemetaan dan survei,
pemasangan border wilayah, serta sosial isasi batas
negara bagi masyarakat setempat. Tidak hanya
menjaga pertahan dan keamanan dari dalam, tetapi
koordinasi juga dilakukan dengan negara tetangga
yang berbatasan langsung dengan Indonesia,
khususnya terkait pengelolaan batas negara yaitu
adanya organisasi adhoc, seperti General Border
Committee (RI-Mas), Lembaga Sosek Mal indo (khusus
menangani masalah pembangunan ekonomi, RI-PNG
& RI-RDTL Joint Border Committee, serta Border
Liasion di masing-masing daerah perbatasan.
Lembaga-lembaga adhoc tersebut didampingi oleh
kementerian-kementerian terkait, seperti batas darat
leading sektor nya adalah kementerian dalam negeri,
sedangkan untuk batas laut adalah kementerian luar
negeri.
Terkait pelaksanaan program pertahanan dan
keamanan, BNPP menemui sejumlah kendala seperti
penyelesaian masalah batas negara sangat lambat
karena kurangnya dukungan lembaga, kondisi
geografis yang sul it dijangkau, operasional untuk
melaksanakan kegiatan dirasa masih kurang,
minimnya sarana dan prasarana Pos Lintas Batas (PLB)
dan masih maraknya kegiatan penyelundupan yang
mel ibatkan kerjasama oknum tertentu dari kedua
belah pihak negara.
Drs. H. Triyono Budi
Sasongko. Msi
Sekretaris Badan NasionalPengelelolaan Perbatasan
(BNPP)
Lima Agenda Pembangunan Wilayah
Perbatasan Oleh BNPP
-
22
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
Tidak hanya dari sisi pertahanan dan keamanan,
BNPP juga ikut mengurusi masalah infrastruktur dan
pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan.
Menurut Triyono, masalah infrasruktur adalah
masalah yang pal ing utama dihadapi oleh kawasan
perbatasan. Akses yang sul it dijangkau, kondisi jalan
raya yang masih jauh dari standar, kurangnya
pasokan air dan l istrik, serta minimnya fasil itas umum
dan pelayanan sosial dasar masih banyak ditemukan
di sejumlah titik
kawasan perbatasan. Walaupun, faktanya faktor
minimnya infrastruktur ini seringkal i menjadi faktor
penghambat investor untuk menanamkan modalnya,
yang dapat menjadi bahan bakar pertumbuhan
ekonomi kawasan perbatasan. Oleh karena itu, untuk
melaksanakan agenda ketiga (i i i ) dan (iv) pihaknya
terus berkoordinasi dengan kementerian Pekerjaan
Umum serta pemerintah daerah untuk memetakan
kawasan perbatasan mana saja yang infrastrukturnya
masih sangat membutuhkan perhatian khusus.
Dalam rangka membangun kawasan perbatasan,
pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 3,9
tri l iun di tahun 2012 dan 2013 sebesar 7,3 tri l iun.
Pembangunan tersebut difokuskan di 10 Pusat
Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). BNPP dalam hal
ini bertugas sebagai koordinator juga executor
pembangunan infrastruktur dan layanan sosial dasar
masyarakat kawasan perbatasan. Selain itu, dalam
rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi kawasan
perbatasan, pihaknya telah ikut turun tangan dalam
urusan mempercepat proses perizinan,
mengembangkan potensi pelaku usaha lokal , serta
ikut menetapkan beberapa kebijakan affirmative yang
dapat mendorong terciptanya ikl im investasi yang
kondusif.
Selama ini, pengembangan ekonomi dan infrastruktur
kawasan perbatasan masih terkendala dengan adanya
Raperpres yang mandek/ belum disetujui Presiden,
sehingga kewenangan BNPP untuk turut serta
mengambil peran sebagai pelaksana pembagunan
ekonomi kawasan perbatasan menjadi terhambat.
Disamping itu, masih banyaknya lahan yang diklaim
sebagai tanah ulayat atau tanah yang diakui sebagai
mil ik adat juga menyul itkan pemerintah dalam proses
pembebasan lahan.
Pada kesimpulannya, menurut BNPP sebenarnya
rancangan program dari hasil pemikiran BNPP
dengan sejumlah Kementerian/Lembaga untuk
pembangunan kawasan perbatasan sudah sangat
komprehensif. Hanya saja implementasi di lapangan
yang masih banyak terkendala dengan hal-hal teknis
seperti yang telah disebutkan sebelumnya, serta
peran BNPP yang terbatas pada pelaksanaan fungsi
KIS sehingga tidak dapat langsung turun tangan
kecual i dengan persetujuan kementerian/lembaga
terkait.
Alisa Fatimah
-
Keuangan
Branchless Banking :Ketersediaan Akses Pembiayaan
di Daerah Terpencil
23
Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013
U
MKM memil iki peran yang
strategis dalam
perekonomian Indonesia, yakni
sebagai penyerap tenaga kerja
dan memberikan kontribusi yang
cukup besar terhadap PDB.
Menurut data Kementerian
Koperasi dan UKM, pada tahun
2011 UMKM mampu menyerap
101 juta tenaga kerja dan
memberikan kontribusi PDB
sebesar Rp4.303 tri lyun. Oleh
karena itu pemerintah
memberikan perhatian yang besar
terhadap perkembangan UMKM
melalui program-program